Tuesday, 07 April 2009
MAMUJU(SI) – Panwaslu Sulbar melaporkan Bupati Abdullah Rasyid dan Wakil Bupati (Wabup) Mamuju Utara (Matra) Agus Ambo Djiwa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pelaporan itu dilakukan terkait dugaan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye PDIP di Lapangan Pasangkayu,Minggu (5/4) lalu.
Dalam kampanye tersebut,Ketua DPD PDIP Sulbar yang juga Bupati Matra Abdullah Rasyid menggunakan rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara sebagai tempat menerima tamu partai.
Kampanye akbar pada Minggu (5/4) itu dihadiri langsung Ketua Bappilu DPP PDIP Tjahjo Kumolo dan sejumlah kader serta simpatisan partai berlambang banteng moncong putih menggunakan tempat itu sebagai tempat makan siang.
Anggota Panwaslu Sulbar Abdi Manaf mengungkapkan, dalam kampanye tersebut indikasi pelanggaran nyata dilakukan dua penguasa Matra, yakni penggunaan rumah jabatan bupati dan wakil bupati sebagai tempat menerima tamu partai dan menjadi tempat makan siang bagi sejumlah kader dan simpatisannya.
“Kami memberitahukan masalah ini kepada pihak Bawaslu dan akan ditindaklanjuti secara resmi melalui faks. Kemarin, sudah dengan melalui short message service (SMS) dan secara resminya,” ungkap dia kepada SI di Sekretariat Panwaslu Sulbar kemarin.
Matra merupakan daerah basis PDIP di Sulbar karena dua penguasa di daerah itu,Bupati Matra Abdullah Rasyid adalah Ketua PDIP Sulbar, sedangkan Wakil Bupati Matra Agus Ambo Djiwa adalah Ketua DPC PDIP Matra.
Panwaslu Sulbar juga mengherankan tindakan pihak kepolisian setempat yang tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena pihak Gakumdu menyatakan bahwa pelibatan anak-anak dalam kampanye tersebut merupakan pelanggaran.
“Kami sangat menyesalkan sikap polisi yang tidak mau menindaklanjuti laporan Panwaslu Sulbar. Padahal,jelas-jelas Partai Golkar melakukan pelanggaran aturan pemilu,”ujar dia.
Dia mengatakan,Partai Golkar diduga melanggar Undang-Undang Pemilu No 10/2008.Sebab,dalam kampanyenya di Lapangan Galung daerah pemilihan II Kecamatan Kalukku,Kabupaten Mamuju, melakukan praktik politik uang (money politics).
“Partai Golkar saat itu membagi beasiswa kepada 23 siswa SMP melalui juru kampanye nasionalnya, Fahmi Idris,yang didampingi Ketua DPW Partai Golkar Provinsi Sulbar Anwar Adnan Saleh dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mamuju Suhardi Duka,” jelas dia.
Dalam kampanye perdana Golkar yang dihadiri sekitar 1000 orang dan juga kader dan simpatisannya, Fahmi Idris memberikan beasiswa kepada 23 siswa SMP tersebut Rp100.000 per bulan kepada masing-masing siswa selama satu tahun. Dia menyebutkan, sangat menyayangkan sikap polisi yang tidak melakukan proses hukum terhadap Partai Golkar.
Sebab, Panwas Provinsi Sulbar juga sudah memiliki bukti dan saksi. Pihaknya juga masih akan melakukan pertemuan dengan Kapolres Mamuju Anris Hermanto untuk membahas pelanggaran Partai Golkar tersebut.
“Kami punya bukti berupa rekaman video dalam kampanye tersebut juga memiliki saksi,yakni saya sebagai panwaslu provinsi, panwaslu di tingkat Kabupaten Mamuju, panwaslu kecamatan,dan pengawas lapangan di tingkat desa (PPL).Namun heran,kenapa tidak ditindaklanjuti polisi sesuai aturan yang berlaku,”tandas dia. (abdullah nicolha)
Monday, April 6, 2009
328 Warga Tak Masuk DPT
Tuesday, 07 April 2009
POLEWALI(SI) – Menjelang pemilu yang digelar Kamis (9/4), berbagai kejanggalan terkait daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) terus ditemukan.
Kali ini di Kecamatan Polewali. Temuan tersebut berawal saat panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan setempat memeriksa DPT yang ada di panitia pemilihan kecamatan (PPK). Dari pemeriksaan tersebut, panwaslu menemukan perbedaan antara jumlah DPT yang dikeluarkan KPU dan DPT yang dikeluarkan PPK.
“Hal ini tentu saja merugikan masyarakat yang tidak masuk dalam daftar pemilih,”kata Ketua Panwaslu Polewali Murtaji kemarin. Data yang terdapat di PPK Polewali, jumlah DPT menunjukkan 34.252 pemilih, sementaraDPTyang dikeluarkan komisi pemilihan umum (KPU) setempat mencatat 33.924 pemilih.
“Jadi, perbedaannya mencapai 328 orang dan cukup mencolok,” ungkap dia. Menurut dia, akibat perbedaan data pemilih tersebut, masyarakatlah yang menjadi korban.Sebab, jika hal itu terbukti, akan ada ratusan warga yang akan kehilangan hak pilihnya. Berbagai keluhan masyarakat terkait masalah ini pun bermunculan. Bahkan salah seorang warga Manding, Polewali Khaerati, 30, yang belum mengetahui tempatnya memilih (TPS) juga merasakan keresahan.
“Tentu kami resah karena sampai saat ini belum mengetahui di mana nanti menggunakan hak pilih,mudah-mudahan hal ini dapat segera diantisipasi,” tutur Khaerati kepada SI kemarin. (abdullah nicolha)
POLEWALI(SI) – Menjelang pemilu yang digelar Kamis (9/4), berbagai kejanggalan terkait daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) terus ditemukan.
Kali ini di Kecamatan Polewali. Temuan tersebut berawal saat panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan setempat memeriksa DPT yang ada di panitia pemilihan kecamatan (PPK). Dari pemeriksaan tersebut, panwaslu menemukan perbedaan antara jumlah DPT yang dikeluarkan KPU dan DPT yang dikeluarkan PPK.
“Hal ini tentu saja merugikan masyarakat yang tidak masuk dalam daftar pemilih,”kata Ketua Panwaslu Polewali Murtaji kemarin. Data yang terdapat di PPK Polewali, jumlah DPT menunjukkan 34.252 pemilih, sementaraDPTyang dikeluarkan komisi pemilihan umum (KPU) setempat mencatat 33.924 pemilih.
“Jadi, perbedaannya mencapai 328 orang dan cukup mencolok,” ungkap dia. Menurut dia, akibat perbedaan data pemilih tersebut, masyarakatlah yang menjadi korban.Sebab, jika hal itu terbukti, akan ada ratusan warga yang akan kehilangan hak pilihnya. Berbagai keluhan masyarakat terkait masalah ini pun bermunculan. Bahkan salah seorang warga Manding, Polewali Khaerati, 30, yang belum mengetahui tempatnya memilih (TPS) juga merasakan keresahan.
“Tentu kami resah karena sampai saat ini belum mengetahui di mana nanti menggunakan hak pilih,mudah-mudahan hal ini dapat segera diantisipasi,” tutur Khaerati kepada SI kemarin. (abdullah nicolha)
Sunday, April 5, 2009
PDIP Merahkan Majene dan Matra
Sunday, 05 April 2009
MAJENE (SI) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menggelar kampanye putaran terakhir di Lapangan Simullu,Kecamatan Banggae,Kabupaten Majene, diikuti ribuan kader dan simpatisan, kemarin.
Sekretaris DPC PDIP Majene Ahmad Husen dalam orasinya menyampaikan salam Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada masyarakat Majene. Ketua partai berlambang banteng moncong putih tersebut mengimbau kader dan simpatisan untuk tetap berjuang demi kesejahteraan rakyat.
Dia juga mengajak seluruh massa bergabung dan berjuang bersama pada Pemilu Legislatif 2009 untuk memenangkan PDIP. PDIP adalah satu-satunya partai yang berani melakukan kontrak politik dengan rakyat untuk memperjuangkan kesejahteraan.
“Hanya PDI Perjuangan yang berani membuat kontrak politik dengan rakyat untuk tetap menjaga kesejahteraan yang akan diraihnya jika berhasil memenangkan pemilu ini. Tidak ada partai lain yang melakukan hal seperti itu,” ungkap Ahmad Husen diiringi teriakan massa yang memadati Lapangan Simullu.
Dalam kontrak politik tersebut, PDIP bertekad memperjuangkan sembako murah untuk masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak mampu, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Jika pada pemilu ini PDIP menang, hal itu mutlak dilakukan karena merupakan kontrak politik yang harus diprioritaskan,” kata dia. Bahkan, kader-kader PDIP yang terpilih akan memilih mundur jika tak dapat mewujudkan kontrak politik itu.Sebelum menggelar kampanye di Simullu, PDIP juga menggelar kampanye terbuka di Lapangan Tammeroddo, Kabupaten Majene.
Sementara itu,di Mamuju Utara (Matra), kampanye terakhir PDIP dihadiri Ketua Bappilu PDIP Tjahjo Kumolo sebagai jurkamnas. Massa PDIP yang memadati Lapangan Pasangkayu Mamuju Utara, diperkirakan mencapai puluhan ribu orang yang mampu memerahkan lokasi kampanye.
Matra merupakan daerah basis PDIP di Sulbar karena dua “penguasa” di daerah itu, Bupati Matra Abdullah Rasyid adalah Ketua PDIP Sulbar, sedangkan Wakil Bupati Matra Agus Ambo Djiwa adalah Ketua DPC PDIP Matra.
Menurut Ketua DPD PDIP Sulbar Abdullah Rasyid bahwa, dengan melihat kondisi yang ada, pihaknya meyakini dapat meraih suara penuh untuk PDIP. Sebab, antusiasme masyarakat dan dukungan yang diberikan, mampu membangkitkan semangat orang-orang partai berlambang banteng moncong putih itu. “Alhamdulillah, masyarakat yang hadir dapat mencapai jumlah itu karena memang programprogram PDIP ke depan untuk menyejahterakan masyarakat,” ujar dia.
Sementara itu, dalam orasi Ketua Bappilu DPP PDIP Tjahjo Kumolo, pihaknya optimistis dapat meraih dukungan pada pemilu ini. Bahkan PDIP bertekad menyejahterakan rakyat. Pihaknya yakin dapat meraih dukungan penuh warga Sulbar, khususnya di Matra, dengan ditunjang kontrak politik yang ada. (abdullah nicolha)
MAJENE (SI) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menggelar kampanye putaran terakhir di Lapangan Simullu,Kecamatan Banggae,Kabupaten Majene, diikuti ribuan kader dan simpatisan, kemarin.
Sekretaris DPC PDIP Majene Ahmad Husen dalam orasinya menyampaikan salam Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada masyarakat Majene. Ketua partai berlambang banteng moncong putih tersebut mengimbau kader dan simpatisan untuk tetap berjuang demi kesejahteraan rakyat.
Dia juga mengajak seluruh massa bergabung dan berjuang bersama pada Pemilu Legislatif 2009 untuk memenangkan PDIP. PDIP adalah satu-satunya partai yang berani melakukan kontrak politik dengan rakyat untuk memperjuangkan kesejahteraan.
“Hanya PDI Perjuangan yang berani membuat kontrak politik dengan rakyat untuk tetap menjaga kesejahteraan yang akan diraihnya jika berhasil memenangkan pemilu ini. Tidak ada partai lain yang melakukan hal seperti itu,” ungkap Ahmad Husen diiringi teriakan massa yang memadati Lapangan Simullu.
Dalam kontrak politik tersebut, PDIP bertekad memperjuangkan sembako murah untuk masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak mampu, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Jika pada pemilu ini PDIP menang, hal itu mutlak dilakukan karena merupakan kontrak politik yang harus diprioritaskan,” kata dia. Bahkan, kader-kader PDIP yang terpilih akan memilih mundur jika tak dapat mewujudkan kontrak politik itu.Sebelum menggelar kampanye di Simullu, PDIP juga menggelar kampanye terbuka di Lapangan Tammeroddo, Kabupaten Majene.
Sementara itu,di Mamuju Utara (Matra), kampanye terakhir PDIP dihadiri Ketua Bappilu PDIP Tjahjo Kumolo sebagai jurkamnas. Massa PDIP yang memadati Lapangan Pasangkayu Mamuju Utara, diperkirakan mencapai puluhan ribu orang yang mampu memerahkan lokasi kampanye.
Matra merupakan daerah basis PDIP di Sulbar karena dua “penguasa” di daerah itu, Bupati Matra Abdullah Rasyid adalah Ketua PDIP Sulbar, sedangkan Wakil Bupati Matra Agus Ambo Djiwa adalah Ketua DPC PDIP Matra.
Menurut Ketua DPD PDIP Sulbar Abdullah Rasyid bahwa, dengan melihat kondisi yang ada, pihaknya meyakini dapat meraih suara penuh untuk PDIP. Sebab, antusiasme masyarakat dan dukungan yang diberikan, mampu membangkitkan semangat orang-orang partai berlambang banteng moncong putih itu. “Alhamdulillah, masyarakat yang hadir dapat mencapai jumlah itu karena memang programprogram PDIP ke depan untuk menyejahterakan masyarakat,” ujar dia.
Sementara itu, dalam orasi Ketua Bappilu DPP PDIP Tjahjo Kumolo, pihaknya optimistis dapat meraih dukungan pada pemilu ini. Bahkan PDIP bertekad menyejahterakan rakyat. Pihaknya yakin dapat meraih dukungan penuh warga Sulbar, khususnya di Matra, dengan ditunjang kontrak politik yang ada. (abdullah nicolha)
Produksi Padi Polman Turun Drastis
Monday, 06 April 2009
POLEWALI(SI) – Produksi padi Kabupaten Polewali Mandar (Polman) tahun ini mengalami penurunan yang sangat drastis.Penyebabnya, sebagian besar petani di daerah tersebut gagal panen.
Bahkan, informasi yang dihimpun, mereka tidak akan turun ke sawah pada musim tanam gaduh mendatang. Sementara enam kecamatan yang memiliki lahan terbesar didaerahtersebutsaatinimemasuki musim panen,tapi mereka mengaku panen kali ini gagal.
“Memang kami telah memasuki masapanen,tapi panen kali ini sangat memprihatinkan karena sebagian besar gagal panen. Bahkan, tidak sebandingdenganusahakamiselama ini,”tutur salah seorang petani diDesa Botto Kecamatan Luyo,Syamsuddin, 38,kepada SI kemarin.
Keenam kecamatan tersebut,yakni Kecamatan Polewali, Matakali, Wonomulyo, Mapilli,Luyo,dan Campalagian. Berdasarkandatayangdihimpun SI, hasil panen pada musim tanam rendengan ini, rata-rata hasil produksi gabah kering hanya mencapai 3-4 ton per hektare (ha).Bah-kan,ada beberapa areal pertanian yang hanya mampu menghasilkan 1-2 ton gabah per hektare sehingga produksi padi pada awal 2009 ini menurun.
Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Polman mengaku bahwa masa panen kali ini memangmengalamipenurunanyang sangat dirasakan masyarakat petani. “Kami memang mengakui penurunan produksi padi, tetapi Alhamdulillah masih dapat dipanen 1-2 ha,”kata Kepala Distanak Hasanuddin Kandatong kepada SI kemarin. Menurut dia,faktor utama kegagalan panen tersebut karena pascabencana banjir melanda Polman awal Januari lalu.
Akibatnya, bendungan Sekka-Sekka dan irigasi pengairan jebol dan merusak sebagian besar lahan petani yang menghambat pertumbuhan padi. Hasanuddin menyebutkan, sebelumbencanaitumelandaPolman, para petani di daerah dapat memanen padi hingga mencapai 6-7 ton per ha.
Namun,untuk musim panen saat ini hanya mampu memanen 1-2 ton per ha.Kendati demikian,pihaknya belum dapat menghitung keseluruhan total produksi gabah kering karena sebagian petani masih dalam masa panen.
Dia berharap,kondisi tersebut dapat segera diatasi dan dapat mengembalikan produksi padi petani yang ada di daerah seperti sebelum bencana banjir melanda.“Mudahmudahan ke depan kami dapat membenahi masalah tersebut, tentu dengan merampungkan segera irigasi dan bendungan Sekka-Sekka,”tandasnya.
Beralih ke Palawija
Akibat kegagalan panen padi yang dirasakan sebagian petani di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), para petani beralih menanam palawija dan menutupi kegagalan yang ada dan menunggu rampungnya perbaikan irigasi dan Bendungan Sekka-Sekka di Kecamatan Mapilli.
“Daripada kami menganggur karena menunggu perbaikan tersebut, lebih baik menanam palawija,”ungkap Syamsuddin, petani Kecamatan Luyo. Begitu juga yang terjadi di Kecamatan Campalagian.Pada musim tanam gaduh ini, sebagian besar petani di daerah itu juga akan beralih untuk menanam palawija. Sebab, saluran irigasi yang ada masih dalam tahap perbaikan.“Kami hanya ingin memanfaatkan waktu dan kondisi yang ada karena untuk tanam padi belum memungkinkan,”kata Muh Hasbi,32,kemarin.
Kasi perencanaan dan Verifikasi Distanak Polman Abdul Salam menyatakan, sesuai informasi yang diperoleh dari UPTD Pengairan Wonomulyo bahwa dari 2.324 ha luas areal persawahan di Mapilli,sebagian besar di daerah itu kemungkinan besar tidak akan ditanami padi.“Belum diketahui pasti berapa luas areal lahan yang tidak akan ditanami padi kali ini karena sebagian besar masih dalam masa panen,”katanya.
Hingga saat ini pihak Distanak juga belum mengetahui pasti jenis palawija yang cocok ditanam para petani. Hal itu baru akan dikoordinasikan kepada para petani apakah akan ikut menanam jagung seperti yang dilakukan sebagian petani atau yang lain.“Itu tergantung kesiapan mereka nanti.Jika memang mereka juga menginginkan menanam jagung,akan diupayakan mendapatkan bibit gratis,”jelasnya. (abdullah nicolha)
POLEWALI(SI) – Produksi padi Kabupaten Polewali Mandar (Polman) tahun ini mengalami penurunan yang sangat drastis.Penyebabnya, sebagian besar petani di daerah tersebut gagal panen.
Bahkan, informasi yang dihimpun, mereka tidak akan turun ke sawah pada musim tanam gaduh mendatang. Sementara enam kecamatan yang memiliki lahan terbesar didaerahtersebutsaatinimemasuki musim panen,tapi mereka mengaku panen kali ini gagal.
“Memang kami telah memasuki masapanen,tapi panen kali ini sangat memprihatinkan karena sebagian besar gagal panen. Bahkan, tidak sebandingdenganusahakamiselama ini,”tutur salah seorang petani diDesa Botto Kecamatan Luyo,Syamsuddin, 38,kepada SI kemarin.
Keenam kecamatan tersebut,yakni Kecamatan Polewali, Matakali, Wonomulyo, Mapilli,Luyo,dan Campalagian. Berdasarkandatayangdihimpun SI, hasil panen pada musim tanam rendengan ini, rata-rata hasil produksi gabah kering hanya mencapai 3-4 ton per hektare (ha).Bah-kan,ada beberapa areal pertanian yang hanya mampu menghasilkan 1-2 ton gabah per hektare sehingga produksi padi pada awal 2009 ini menurun.
Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Polman mengaku bahwa masa panen kali ini memangmengalamipenurunanyang sangat dirasakan masyarakat petani. “Kami memang mengakui penurunan produksi padi, tetapi Alhamdulillah masih dapat dipanen 1-2 ha,”kata Kepala Distanak Hasanuddin Kandatong kepada SI kemarin. Menurut dia,faktor utama kegagalan panen tersebut karena pascabencana banjir melanda Polman awal Januari lalu.
Akibatnya, bendungan Sekka-Sekka dan irigasi pengairan jebol dan merusak sebagian besar lahan petani yang menghambat pertumbuhan padi. Hasanuddin menyebutkan, sebelumbencanaitumelandaPolman, para petani di daerah dapat memanen padi hingga mencapai 6-7 ton per ha.
Namun,untuk musim panen saat ini hanya mampu memanen 1-2 ton per ha.Kendati demikian,pihaknya belum dapat menghitung keseluruhan total produksi gabah kering karena sebagian petani masih dalam masa panen.
Dia berharap,kondisi tersebut dapat segera diatasi dan dapat mengembalikan produksi padi petani yang ada di daerah seperti sebelum bencana banjir melanda.“Mudahmudahan ke depan kami dapat membenahi masalah tersebut, tentu dengan merampungkan segera irigasi dan bendungan Sekka-Sekka,”tandasnya.
Beralih ke Palawija
Akibat kegagalan panen padi yang dirasakan sebagian petani di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), para petani beralih menanam palawija dan menutupi kegagalan yang ada dan menunggu rampungnya perbaikan irigasi dan Bendungan Sekka-Sekka di Kecamatan Mapilli.
“Daripada kami menganggur karena menunggu perbaikan tersebut, lebih baik menanam palawija,”ungkap Syamsuddin, petani Kecamatan Luyo. Begitu juga yang terjadi di Kecamatan Campalagian.Pada musim tanam gaduh ini, sebagian besar petani di daerah itu juga akan beralih untuk menanam palawija. Sebab, saluran irigasi yang ada masih dalam tahap perbaikan.“Kami hanya ingin memanfaatkan waktu dan kondisi yang ada karena untuk tanam padi belum memungkinkan,”kata Muh Hasbi,32,kemarin.
Kasi perencanaan dan Verifikasi Distanak Polman Abdul Salam menyatakan, sesuai informasi yang diperoleh dari UPTD Pengairan Wonomulyo bahwa dari 2.324 ha luas areal persawahan di Mapilli,sebagian besar di daerah itu kemungkinan besar tidak akan ditanami padi.“Belum diketahui pasti berapa luas areal lahan yang tidak akan ditanami padi kali ini karena sebagian besar masih dalam masa panen,”katanya.
Hingga saat ini pihak Distanak juga belum mengetahui pasti jenis palawija yang cocok ditanam para petani. Hal itu baru akan dikoordinasikan kepada para petani apakah akan ikut menanam jagung seperti yang dilakukan sebagian petani atau yang lain.“Itu tergantung kesiapan mereka nanti.Jika memang mereka juga menginginkan menanam jagung,akan diupayakan mendapatkan bibit gratis,”jelasnya. (abdullah nicolha)
Pelayanan Sekprov Sulbar Dikeluhkan
Saturday, 04 April 2009
MAMUJU (SI) – Pelayanan Sekertaris Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dikeluhkan masyarakat. Pasalnya,mereka kecewa karena merasa tidak diperhatikan saat ingin mendapatkan pelayanan.
Mahfud ,28, salah seorang warga Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mengaku sangat kecewa dengan pelayanan yang ada di Sekretariat Provinsi, karena tidak mendapatkan perhatian saat menyampaikan suratnya belum lama ini.
“Saya merasa sangat kecewa dengan pelayanan yang ada di kantor pemerintahan karena seakan tidak diperhatikan bahkan, bertele-tele dan diskriminatif,” katanya kepada SI,kemarin.
Dia berharap, sistem seperti itu segera diubah karena hanya akan menghambat pelayanan kepada masyarakat dan tentunya memberikan efek negatif terhadap pemerintahan di daerah ini. “Mungkin mereka yang memiliki jabatan yang lebih diatas tidak seperti itu,namun bagian bawahnya yang mempersulit,” tegasnya.
Senada diungkapkan Ketua Umum Front Amanah Perjuangan Rakyat (Frampera) Sulbar Muh Amril bahwa,sistem seperti itu harus segera diubah karena hanya akan mencederai pemerintah, sehingga dengan demikian pemerintahan yang ada di daerah ini (Sulbar) dapat berjalan secara efesien dan diterima oleh semua lapisan masyarakat.
“Pemerintah yang ada saat ini merupakan pelayan masyarakat bukan sebagai penguasa yang harus memerhatikan rakyatnya,” ungkapnya di Mamuju,kemarin. Menurut Amril, hal itu tentu saja akan merugikan masyarakat terlebih lagi apabila mereka berasal dari luar Mamuju.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Arsyad Hafid menyatakan, pelayanan administrasi perkantoran memang harus birokratis namun bukan berarti berbelit-belit dan diskriminatif. “Mekanisme administratif yang ada pada Pemprov Sulbar adalah,seluruh surat yang masuk harus melalui biro umum lalu disampaikan ke Sekprov,” katanya.
Setelah itu lanjutnya, Sekprov harus mendisposisikan surat kepada asisten sesuai dengan kepentingan atau kebutuhannya, nanti setelah mendapat tanda tangan asisten, barulah surat itu akan disampaikan kepada dinas terkait. Menurut Arsyad, mekanisme seperti itu memang telah menjadi standar dalam prosedur pelayanan administrasi sehingga, tidak dapat dikatakan berbelit- belit dan diskriminatif.
“Tidak ada satu pun pihak yang tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan,”jelasnya. Terkait dengan adanya keluhan warga bahwa Sekprov Sulbar sangat sulit ditemui, Arsyad membantah bahkan, dirinya mengaku selalu bersedia menerima tamu tanpa melihat status orang yang bersangkutan.
“Siapa bilang saya sulit ditemui, saya biasanya di kantor hingga pukul 22.00 malam hanya untuk tanda tangan surat, ponsel juga selalu aktif 1x24 jam untuk berkomunikasi, kalau ada yang ingin bertemu tidak perlu terlalu birokratis,” tegasnya.
Menurut dia, apabila pelayanan administrasi dirasakan memakan waktu lama mungkin disebabkan karena ketedeloran staf,kurangnya koordinasi antara staf biasanya membuat surat yang disampaikan lama tersimpan atau tertumpuk di meja.“Kalau bisa selesai dalam waktu satu hari,kenapa tidak,”ungkapnya. (abdullah nicolha)
MAMUJU (SI) – Pelayanan Sekertaris Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dikeluhkan masyarakat. Pasalnya,mereka kecewa karena merasa tidak diperhatikan saat ingin mendapatkan pelayanan.
Mahfud ,28, salah seorang warga Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mengaku sangat kecewa dengan pelayanan yang ada di Sekretariat Provinsi, karena tidak mendapatkan perhatian saat menyampaikan suratnya belum lama ini.
“Saya merasa sangat kecewa dengan pelayanan yang ada di kantor pemerintahan karena seakan tidak diperhatikan bahkan, bertele-tele dan diskriminatif,” katanya kepada SI,kemarin.
Dia berharap, sistem seperti itu segera diubah karena hanya akan menghambat pelayanan kepada masyarakat dan tentunya memberikan efek negatif terhadap pemerintahan di daerah ini. “Mungkin mereka yang memiliki jabatan yang lebih diatas tidak seperti itu,namun bagian bawahnya yang mempersulit,” tegasnya.
Senada diungkapkan Ketua Umum Front Amanah Perjuangan Rakyat (Frampera) Sulbar Muh Amril bahwa,sistem seperti itu harus segera diubah karena hanya akan mencederai pemerintah, sehingga dengan demikian pemerintahan yang ada di daerah ini (Sulbar) dapat berjalan secara efesien dan diterima oleh semua lapisan masyarakat.
“Pemerintah yang ada saat ini merupakan pelayan masyarakat bukan sebagai penguasa yang harus memerhatikan rakyatnya,” ungkapnya di Mamuju,kemarin. Menurut Amril, hal itu tentu saja akan merugikan masyarakat terlebih lagi apabila mereka berasal dari luar Mamuju.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Arsyad Hafid menyatakan, pelayanan administrasi perkantoran memang harus birokratis namun bukan berarti berbelit-belit dan diskriminatif. “Mekanisme administratif yang ada pada Pemprov Sulbar adalah,seluruh surat yang masuk harus melalui biro umum lalu disampaikan ke Sekprov,” katanya.
Setelah itu lanjutnya, Sekprov harus mendisposisikan surat kepada asisten sesuai dengan kepentingan atau kebutuhannya, nanti setelah mendapat tanda tangan asisten, barulah surat itu akan disampaikan kepada dinas terkait. Menurut Arsyad, mekanisme seperti itu memang telah menjadi standar dalam prosedur pelayanan administrasi sehingga, tidak dapat dikatakan berbelit- belit dan diskriminatif.
“Tidak ada satu pun pihak yang tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan,”jelasnya. Terkait dengan adanya keluhan warga bahwa Sekprov Sulbar sangat sulit ditemui, Arsyad membantah bahkan, dirinya mengaku selalu bersedia menerima tamu tanpa melihat status orang yang bersangkutan.
“Siapa bilang saya sulit ditemui, saya biasanya di kantor hingga pukul 22.00 malam hanya untuk tanda tangan surat, ponsel juga selalu aktif 1x24 jam untuk berkomunikasi, kalau ada yang ingin bertemu tidak perlu terlalu birokratis,” tegasnya.
Menurut dia, apabila pelayanan administrasi dirasakan memakan waktu lama mungkin disebabkan karena ketedeloran staf,kurangnya koordinasi antara staf biasanya membuat surat yang disampaikan lama tersimpan atau tertumpuk di meja.“Kalau bisa selesai dalam waktu satu hari,kenapa tidak,”ungkapnya. (abdullah nicolha)
KPU Terapkan 3 Metode untuk Amankan Suara
Saturday, 04 April 2009
MAMUJU(SI) – Dalam pengamanan suara pada Pemilu 9 April mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat (Sulbar) akan menggunakan tiga metode penghitungan suara.
Ketiga sistem tersebut merupakan hasil rapat koordinasi antara KPU Pusat dan KPU se-Indonesia yang digelar di Jakarta akhir Maret lalu.Ketiga metode tersebut yakni menggunakan LCR, KPPS melaporkan langsung ke KPU, dan metode penghitungan manual.
Devisi Sosialisasi KPU Sulbar Nurdin Pasokkori menyatakan,untuk keamanan dan keakuratan laporan penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) pihaknya menggunakan LCR.
“Setiap hasil pemungutan suara di tiap TPS langsung dilaporkan ke pusat kelola di KPU Pusat dengan menggunakan faxmile,”ungkapnya. Sementara, lanjut Nurdin, semua petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) akan mengirimkan berita acara hasil pemungutan suara langsung ke KPU kabupaten masing-masing untuk diteruskan ke KPU Pusat.
“Dokumen asli berita acara tersebut (C1-IT) yang dikirim langsung ke KPU Pusat,”jelasnya. Menurut dia, penghitungan suara tersebut akan dilakukan secara berjenjang mulai dari KPPS hingga KPU Pusat.“Hasil penghitungan suara itu dilaporkan melalui entri data,”katanya.
Penyelenggara pemilu juga akan menggunakan metode penghitungan secara manual yakni dengan membuat berita acara yang ditetapkan melalui pleno KPU di daerah masing-masing hingga pleno KPU pusat.
Ketua KPU Sulbar A Nahar Nasada yang dihubungi kemarin mengaku dengan tiga metode tersebut, pihaknya menjamin suara hasil pemilu nantinya akan aman karena celah untuk melakukan penyusupan data akan tertutupi. “Cara ini saya yakin bisa efekif untuk menjaga suara,”katanya. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SI) – Dalam pengamanan suara pada Pemilu 9 April mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat (Sulbar) akan menggunakan tiga metode penghitungan suara.
Ketiga sistem tersebut merupakan hasil rapat koordinasi antara KPU Pusat dan KPU se-Indonesia yang digelar di Jakarta akhir Maret lalu.Ketiga metode tersebut yakni menggunakan LCR, KPPS melaporkan langsung ke KPU, dan metode penghitungan manual.
Devisi Sosialisasi KPU Sulbar Nurdin Pasokkori menyatakan,untuk keamanan dan keakuratan laporan penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) pihaknya menggunakan LCR.
“Setiap hasil pemungutan suara di tiap TPS langsung dilaporkan ke pusat kelola di KPU Pusat dengan menggunakan faxmile,”ungkapnya. Sementara, lanjut Nurdin, semua petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) akan mengirimkan berita acara hasil pemungutan suara langsung ke KPU kabupaten masing-masing untuk diteruskan ke KPU Pusat.
“Dokumen asli berita acara tersebut (C1-IT) yang dikirim langsung ke KPU Pusat,”jelasnya. Menurut dia, penghitungan suara tersebut akan dilakukan secara berjenjang mulai dari KPPS hingga KPU Pusat.“Hasil penghitungan suara itu dilaporkan melalui entri data,”katanya.
Penyelenggara pemilu juga akan menggunakan metode penghitungan secara manual yakni dengan membuat berita acara yang ditetapkan melalui pleno KPU di daerah masing-masing hingga pleno KPU pusat.
Ketua KPU Sulbar A Nahar Nasada yang dihubungi kemarin mengaku dengan tiga metode tersebut, pihaknya menjamin suara hasil pemilu nantinya akan aman karena celah untuk melakukan penyusupan data akan tertutupi. “Cara ini saya yakin bisa efekif untuk menjaga suara,”katanya. (abdullah nicolha)
Thursday, April 2, 2009
Demokrat Dilarang Kampanye di Mamuju
Thursday, 02 April 2009
MAMUJU(SI) – Ratusan kader dan simpatisan Partai Demokrat (PD) di Kabupaten Mamuju,Sulawesi Barat (Sulbar),akhirnya kecewa.Penyebabnya, mereka gagal menggelar kampanye di Lapangan Ahmad Kirang Mamuju,kemarin.
Kampanye terakhir partai bentukan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) tersebut gagal karena tidak memiliki izin dari pihak kepolisian setempat untuk menggelar di lapangan dan iring-iringan. Rencananya, kampanye terbuka terakhir Partai Demokrat tersebut melibatkan ratusan simpatisan dan kader yang tersebar di Kota Mamuju dan sekitarnya. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju Siti Suraedah Suhardi menegaskan, pihaknya merasa sangat kecewa atas tindakan pihak kepolisian setempat karena tidak mengeluarkan izin kampanye.
Dia juga menilai, perlakuan yang diberikan pihak Kepolisian Resor (Polres) Mamuju tersebut merupakan tindakan yang diskriminatif bagi partainya karena pihaknya mendapat izin Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sulsel Kabupaten Mamuju. “Ini adalah tindakan diskriminasi karena kami telah mendapat izin dari Panwaslu Sulsel dan kabupaten,” kata Siti Suraedah didampingi Ketua DPD Partai Demokrat Sulbar Aras Tammauni kemarin.
Merasa kecewa akibat gagal berkampanye, ratusan simpatisan dan kader yang datang dari berbagai kecamatan di daerah itu hanya berkumpul di kediaman Ketua DPC Partai Demokrat Mamuju yang terletakdiJalanSultanHasanuddin Mamuju. Kondisi tersebut juga mengakibatkan jalur trans-Sulawesi lumpuh selama beberapa jam. Sementara itu,Kapolres Mamuju Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Andries Hermanto yang dihubungi via ponselnya membantah jika pihak kepolisian dikatakan diskriminatif.
Pasalnya, izin yang diminta pihak Partai Demokrat adalah izin melakukan kampanye arak-arakan,sementara tidak satu pun partai yang diberikan izin tersebut.“Tidak ada partai yang diberikan izin menggelar kampanye arak-arakan,”katanya. Kendati demikian, pihaknya menyatakan, telah memberikan izin berkampanye di Lapangan Ahmad Kirang.“Untuk izin berkampanye di lapangan terbuka kami telah terbitkan. Jadi, di sini kami tidak mendiskriminasikan partai mana pun,”ungkap Kapolres Mamuju.
Sementara itu, di Kabupaten Polewali Mandar,kampanye Partai Demokrat di Lapangan Lampa,Kecamatan Mapilli, dihadiri mantan calon Gubernur Sulbar Salim S Mengga dan ribuan simpatisan dari berbagai penjuru daerah tersebut. Dalam orasinya, Salim memuji kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dalam memimpin Indonesia selama empat tahun belakangan. Dia menyatakan, tidak ada satu pun Presiden Indonesia yang berani menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM),kecuali SBY.
“Menaikkan harga BBM itu selalu dilakukan, tapi untuk menurunkan harga BBM dalam waktu singkat hanya SBY,”katanya disambut teriakan ribuan massa yang memadati lokasi kampanye. Selama puluhan tahun berada di kesatuan TNI, SBY tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati anggotanya.Dia adalah pemimpin yang layak dipilih.Salim juga menegaskan, pihaknya akan keluar dari Partai Demokrat jika pada hari H kondisi kampanye saat itu berbeda dengan hasil pemilu.
“Saya dengar dan melihat apa yang ada saat ini. Karena itu, saya akan keluar dari Demokrat kalau nanti kondisi ini berbeda dengan hasil pemilu, mari pilih orang Sulbar iya maka (yang pantas) inggai dipammesai fikkiratta namappili iya to maka dipilih na mappecoai banuatta (Mari kita satukan pikiran untuk memilih orang yang pantas dipilih untuk memperbaiki daerah ini (Sulbar),”ujar dia kental dengan dialek Mandarnya disambut sorak-sorai ribuan simpatisan. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SI) – Ratusan kader dan simpatisan Partai Demokrat (PD) di Kabupaten Mamuju,Sulawesi Barat (Sulbar),akhirnya kecewa.Penyebabnya, mereka gagal menggelar kampanye di Lapangan Ahmad Kirang Mamuju,kemarin.
Kampanye terakhir partai bentukan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) tersebut gagal karena tidak memiliki izin dari pihak kepolisian setempat untuk menggelar di lapangan dan iring-iringan. Rencananya, kampanye terbuka terakhir Partai Demokrat tersebut melibatkan ratusan simpatisan dan kader yang tersebar di Kota Mamuju dan sekitarnya. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju Siti Suraedah Suhardi menegaskan, pihaknya merasa sangat kecewa atas tindakan pihak kepolisian setempat karena tidak mengeluarkan izin kampanye.
Dia juga menilai, perlakuan yang diberikan pihak Kepolisian Resor (Polres) Mamuju tersebut merupakan tindakan yang diskriminatif bagi partainya karena pihaknya mendapat izin Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sulsel Kabupaten Mamuju. “Ini adalah tindakan diskriminasi karena kami telah mendapat izin dari Panwaslu Sulsel dan kabupaten,” kata Siti Suraedah didampingi Ketua DPD Partai Demokrat Sulbar Aras Tammauni kemarin.
Merasa kecewa akibat gagal berkampanye, ratusan simpatisan dan kader yang datang dari berbagai kecamatan di daerah itu hanya berkumpul di kediaman Ketua DPC Partai Demokrat Mamuju yang terletakdiJalanSultanHasanuddin Mamuju. Kondisi tersebut juga mengakibatkan jalur trans-Sulawesi lumpuh selama beberapa jam. Sementara itu,Kapolres Mamuju Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Andries Hermanto yang dihubungi via ponselnya membantah jika pihak kepolisian dikatakan diskriminatif.
Pasalnya, izin yang diminta pihak Partai Demokrat adalah izin melakukan kampanye arak-arakan,sementara tidak satu pun partai yang diberikan izin tersebut.“Tidak ada partai yang diberikan izin menggelar kampanye arak-arakan,”katanya. Kendati demikian, pihaknya menyatakan, telah memberikan izin berkampanye di Lapangan Ahmad Kirang.“Untuk izin berkampanye di lapangan terbuka kami telah terbitkan. Jadi, di sini kami tidak mendiskriminasikan partai mana pun,”ungkap Kapolres Mamuju.
Sementara itu, di Kabupaten Polewali Mandar,kampanye Partai Demokrat di Lapangan Lampa,Kecamatan Mapilli, dihadiri mantan calon Gubernur Sulbar Salim S Mengga dan ribuan simpatisan dari berbagai penjuru daerah tersebut. Dalam orasinya, Salim memuji kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dalam memimpin Indonesia selama empat tahun belakangan. Dia menyatakan, tidak ada satu pun Presiden Indonesia yang berani menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM),kecuali SBY.
“Menaikkan harga BBM itu selalu dilakukan, tapi untuk menurunkan harga BBM dalam waktu singkat hanya SBY,”katanya disambut teriakan ribuan massa yang memadati lokasi kampanye. Selama puluhan tahun berada di kesatuan TNI, SBY tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati anggotanya.Dia adalah pemimpin yang layak dipilih.Salim juga menegaskan, pihaknya akan keluar dari Partai Demokrat jika pada hari H kondisi kampanye saat itu berbeda dengan hasil pemilu.
“Saya dengar dan melihat apa yang ada saat ini. Karena itu, saya akan keluar dari Demokrat kalau nanti kondisi ini berbeda dengan hasil pemilu, mari pilih orang Sulbar iya maka (yang pantas) inggai dipammesai fikkiratta namappili iya to maka dipilih na mappecoai banuatta (Mari kita satukan pikiran untuk memilih orang yang pantas dipilih untuk memperbaiki daerah ini (Sulbar),”ujar dia kental dengan dialek Mandarnya disambut sorak-sorai ribuan simpatisan. (abdullah nicolha)
Tak Terdaftar,Puluhan Warga Desa Kunyi Protes KPU Polman
Thursday, 02 April 2009
POLEWALI (SI) – Warga Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi,Kabupaten Polewali Mandar (Polman), memprotes Komisi Pemilihan Umum (KPU) Polman,kemarin.Penyebabnya, 123 warga di desa itu tak masuk daftar pemilih tetap (DPT).
Sebanyak 123 warga yang memiliki hak pilih tersebut tersebar di lima tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Anreapi,yakni TPS 1–5.“Jadi,ratusan warga ini tidak tercatat dalam DPT.Kami telah melaporkannya sebelum DPT ditetapkan beberapa waktu lalu,” kata Kaur Desa Kunyi Fahuddin di Kantor KPU Polman,kemarin.
Dia menilai, petugas yang mendata pemilih tidak maksimal dalam melaksanakan tugas sehingga banyak warga tidak tercatat dan tidak masuk DPT.Dia menyatakan,masalah tersebut telah ada sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Polman digelar beberapa bulan lalu.
“Sebelumnya,masalah ini telah bergulir sejak pilkada lalu dan kami telah laporkan. Namun, nyatanya mereka tetap tidak masuk dalam daftar sehingga kami kembali mempertanyakan masalah ini kepada pihak penyelenggara,”jelas dia.
Kedatangan sejumlah warga tersebut didampingi beberapa anggota PPS setempat dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) karena mengkhawatirkan saat hari H nanti warga tidak menerima dan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan.
“Di sini kami memperjelas tentang masalah ini karena ditakutkan saat pencontrengan,warga yang tidak terdaftar memprotes.Jadi,penjelasan dari sinilah yang akan kami sampaikan kepada mereka,” ungkap Udin,salah satu anggota PPS.
Ketua PPK Anreapi Nasrullah menyatakan,pihaknya tidak dapat mengakomodasi pemilih yang tidak masuk dalam DPT. Pasalnya, validasi data dilakukan satu bulan sebelum ditetapkan.
“Kami tidak bisa mengakomodir lagi karena telah ditetapkan.Sementara kami hanya mengacu petunjuk yang ada dan penambahan tidak dapat dilakukan,” katanya kepada SI di kantor KPU kemarin. Pihak PPS saat melakukan pelaporan tidak sesuai apa yang dianjurkan sehingga laporan tentang adanya warga yang tidak terdaftar tidak dapat diakomodasi.“Laporan tersebut salah tulis sehingga tambahan yang diajukan tidak diketahui. Jadi, laporannya yang salah,” ujar dia.
Dia mengungkapkan, tambahan pemilih tersebut baru akan dapat diakomodir saat pemilihan presiden digelar.Pasalnya, DPT yang telah ditetapkan tidak dapat diubah lagi. “Saat ini kami tidak dapat mengakomodir mereka karena telah ditetapkan, nanti untuk pilpres mendatang baru dimasukkan,” tandas dia.
Senada diungkapkan anggota KPU Polman Amiluddin Atjo bahwa warga yang tidak terdaftar dalam DPT saat ini sulit diakomodir. Pasalnya, pemilu legislatif tinggal beberapa hari lagi.
Sementara pihaknya juga telah mendistribusikan logistik ke sejumlah daerah. “Kalau untuk mengakomodir mereka dalam pemilihan legislatif sangat sulit karena hari H tinggal beberapa hari lagi,”jelasnya. (abdullah nicolha)
POLEWALI (SI) – Warga Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi,Kabupaten Polewali Mandar (Polman), memprotes Komisi Pemilihan Umum (KPU) Polman,kemarin.Penyebabnya, 123 warga di desa itu tak masuk daftar pemilih tetap (DPT).
Sebanyak 123 warga yang memiliki hak pilih tersebut tersebar di lima tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Anreapi,yakni TPS 1–5.“Jadi,ratusan warga ini tidak tercatat dalam DPT.Kami telah melaporkannya sebelum DPT ditetapkan beberapa waktu lalu,” kata Kaur Desa Kunyi Fahuddin di Kantor KPU Polman,kemarin.
Dia menilai, petugas yang mendata pemilih tidak maksimal dalam melaksanakan tugas sehingga banyak warga tidak tercatat dan tidak masuk DPT.Dia menyatakan,masalah tersebut telah ada sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Polman digelar beberapa bulan lalu.
“Sebelumnya,masalah ini telah bergulir sejak pilkada lalu dan kami telah laporkan. Namun, nyatanya mereka tetap tidak masuk dalam daftar sehingga kami kembali mempertanyakan masalah ini kepada pihak penyelenggara,”jelas dia.
Kedatangan sejumlah warga tersebut didampingi beberapa anggota PPS setempat dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) karena mengkhawatirkan saat hari H nanti warga tidak menerima dan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan.
“Di sini kami memperjelas tentang masalah ini karena ditakutkan saat pencontrengan,warga yang tidak terdaftar memprotes.Jadi,penjelasan dari sinilah yang akan kami sampaikan kepada mereka,” ungkap Udin,salah satu anggota PPS.
Ketua PPK Anreapi Nasrullah menyatakan,pihaknya tidak dapat mengakomodasi pemilih yang tidak masuk dalam DPT. Pasalnya, validasi data dilakukan satu bulan sebelum ditetapkan.
“Kami tidak bisa mengakomodir lagi karena telah ditetapkan.Sementara kami hanya mengacu petunjuk yang ada dan penambahan tidak dapat dilakukan,” katanya kepada SI di kantor KPU kemarin. Pihak PPS saat melakukan pelaporan tidak sesuai apa yang dianjurkan sehingga laporan tentang adanya warga yang tidak terdaftar tidak dapat diakomodasi.“Laporan tersebut salah tulis sehingga tambahan yang diajukan tidak diketahui. Jadi, laporannya yang salah,” ujar dia.
Dia mengungkapkan, tambahan pemilih tersebut baru akan dapat diakomodir saat pemilihan presiden digelar.Pasalnya, DPT yang telah ditetapkan tidak dapat diubah lagi. “Saat ini kami tidak dapat mengakomodir mereka karena telah ditetapkan, nanti untuk pilpres mendatang baru dimasukkan,” tandas dia.
Senada diungkapkan anggota KPU Polman Amiluddin Atjo bahwa warga yang tidak terdaftar dalam DPT saat ini sulit diakomodir. Pasalnya, pemilu legislatif tinggal beberapa hari lagi.
Sementara pihaknya juga telah mendistribusikan logistik ke sejumlah daerah. “Kalau untuk mengakomodir mereka dalam pemilihan legislatif sangat sulit karena hari H tinggal beberapa hari lagi,”jelasnya. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
