Sunday, 06 September 2009
WATANSOPPENG(SI) – Memasuki pekan terakhir pendaftaran bakal calon bupati (cabup) yang dilaksanakan Partai Amanat Nasional (PAN) Soppeng terus mendapat lirikan dari beberapa figur di Bumi Latemmamala tersebut.
Bahkan, incumbent Soppeng Andi Soetomo kembali mendapat saingan untuk mengendarai partai berlambang matahari terbit tersebut selain Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sulsel Andi Sulhan Hasan yang lebih dulu resmi mendaftarkan diri, kini pejabat Pemkab Bone, Andi Singkeru juga telah resmi mengembalikan formulir pendaftaran.
“Jadi, Andi Singkeru juga sudah resmi mengembalikan formulirnya di PAN sekitar pukul 16.00 Wita,Jumat (4/9) lalu yang diantar oleh 20-an anggota keluarga dan pendukungnya mendatangi sek-retariat PAN di Jalan Merdeka Watansoppeng hingga pukul 17.00 Wita,” ungkap Ketua Tim 9 bakal calon bupati DPD PAN Soppeng Wardihan kepada Seputar Indonesia( SI),kemarin.
Hanya, pihaknya belum dapat memastikan apakah akan mengusung salah satunya atau tidak.”Tergantung nanti hasil survei yang dilakukan DPW. Kalau memang signifikan, tentu akan menjadi pertimbangan dan prioritas utama untuk diusung.Saya tidak bisa berspekulasi, siapa di antara kedua tokoh yang paling diinginkan masyarakat,” ujar mantan anggota DPRD Soppeng ini.
Sementara Prof. Jalaluddin Rahman dan mantan Wakil Bupati (Wabup) Soppeng Syarifuddin Rauf masih sebatas mengambil formulir, namun keduanya dikabarkan akan mengembalikan dalam waktu dekat.
Dia juga menyebutkan, setelah perpanjangan waktu pendaftaran ini berakhir maka pihaknya akan segera membuka pendaftaran untuk bakal calon wakil bupati (cawabup). “Setelah ini berakhir, kami akan segera membuka pendaftaran untuk bakal cawabup,”tandas dia.
Pihaknya juga memberikan kesempatan kepada bakal cabup untuk mencari pasangan sendiri atau dukungan dari partai lain pasalnya, PAN masih membutuhkan suara untuk mengusung salah satu pasangan pada Pilkada Soppeng 2010 mendatang.
Kendati demikian,pihaknya tetap akan melihat partai yang kualifie untuk bekerjasama dalam memenangkan bakal cabup-cawabup yang nanti diusung. “Yang jelas, partai tersebut dapat bekerjasama untuk memenangkan calon yang kami usung,”tutur dia.
Andi Singkeru sendiri saat mengembalikan formulirnya di hadapan tim penjaringan cabup PAN menyatakan,pihaknya tidak terlalu mempermasalahkan apakah nanti diusung pada pencalonan cabup atau pun cawabup asalkan ada komitmen yang telah dibangun.
“Bagi kami tidak menjadi masalah 01 (cabup) atau 02 (cawabup) asalkan ada komitmen antara pasangannya nanti, karena kita ketahui tugas dan tanggungjawab seorang wakil bupati dapat diberikan sepenuhnya nanti,” ungkap Andi Singkeru seperti dikutip Wardihan,kemarin.
Sebelumnya, Andi Soetomo yang saat ini menjabat sebagai Bupati Soppeng dan resmi mendaftar sebagai bakal calon bupati di partai bentukan tokoh reformasi Amien Rais tersebut optimistis akan dapat mengendarai PAN pada Pilkada Soppeng 2010 mendatang.
Alasannya, dirinya dan DPD PAN Soppeng telah memiliki ikatan emosional karena PAN juga merupakan partai yang mengusungnya pada Pilkada Soppeng 2005 lalu. “Perlu saya sampaikan bahwa, biar bagaimana pun saya tidak akan lepas dengan PAN, karena PAN adalah kendaraan mulus saya pada Pilkada 2005-2010 lalu, jadi memang sudah ada ikatan emosional,” jelas Soetomo kepada wartawan seusai mendaftar di Sekretariat DPD PAN Soppeng,belum lama ini.
Jadi, lanjut dia, saat pendaftaran cabup-cawabup dibuka, pihaknya harus cepat-cepat mendaftar kepada mereka (PAN) karena memang inilah yang memberi bahan dan materi bagaimana Soppeng ke depan 2005-2010.
“Ini saya sudah laksanakan amanah dari PAN.Jadi,amanah itu kembali saya perlihatkan kepada mereka bahwa kendaraan PAN adalah kendaraan yang paling kualifie bagi saya selama ini,” pungkas dia. (abdullah nicolha)
Monday, September 7, 2009
Friday, September 4, 2009
Sekwan Dinilai Tak Transparan
Thursday, 03 September 2009
Anggota DPRD Soppeng Habiskan Rp300 Juta
WATANSOPPENG(SI) – Anggaran pembekalan yang digunakan 29 dari 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng untuk berangkat ke Jakarta,terkesan tidak transparan.
Pasalnya, Sekretaris Dewan (Sekwan) Soppeng Nur Alam seakan tutup mulut dan tidak ingin memberikan informasi dan data terkait besaran anggaran dalam agenda pembekalan tersebut. “Yah, tidak banyak lah, sama saja biaya perjalanan pejabat eselon II pemkab.
Lebih jelasnya lihat datanya di sekretariat daerah karena di situ semua tercantum,” katanya kepada Seputar Indonesia (SI) seusai mengikuti rapat di kantor bupati kemarin.
Bahkan, dia mengaku tidak mengetahui berapa angka pastinya. “Yang jelas, setiap anggota Dewan harus membayar kontribusi, sewa kamar, dan mendapatkan uang saku plus tiket pesawat PP.
Anggarannya bersumber dari APBD Soppeng,”ujarnya. Menurut dia, keberangkatan 29 anggota DPRD Soppeng ke Jakarta tersebut untuk mengikuti pembekalan. “Pembekalan itu khususnya menyangkut susunan dan kedudukan pimpinan dan anggota DPRD.Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari,” ungkapnya.
Dia juga menilai pembekalan tersebut sangat diperlukan bagi anggota Dewan untuk mendapatkan pengetahuan tentang susunan dan kedudukan (susduk) yang baru.Apalagi, saat ini belum dibentuk alat kelengkapan Dewan, seperti komisi, fraksi,kelengkapan Dewan lainnya.
Informasi yang dihimpun SI,29 orang dari 30 anggota legislatif Soppeng ini di Jakarta akan mengikuti in house training (pembekalan) tentang Undang-Undang Susduk Anggota Dewan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),serta materi lainnya terkait tugas pokok dan fungsi lembaga legislatif.
Terkait agenda yang akan berlangsung tiga hari itu,anggota Dewan akan menghabiskan anggaran yang diestimasi sekitar Rp300 juta. Anggaran yang bersumber dari APBD Soppeng tersebut untuk biaya pembekalan sebagai kontribusi anggota Dewan sekitar Rp4,5 juta per orang, uang saku, dan biaya perjalanan lainnya sekitar Rp3,5 juta per orang.
“Dengan demikian,diperkirakan satu anggota Dewan yang mengikuti pembekalan itu akan menghabiskan anggaran sekitar Rp9 juta. Biaya tersebut terdiri atas biaya perjalanan dinas dan biaya pembekalan.
Anggarannya bersumber dari APBD 2009 melalui pos anggaran pengembangan SDM dan peningkatan kapasitas anggota DPRD,” ungkap salah seorang sumber di DPRD Soppeng yang meminta namanya tidak ditulis.
Dengan keberangkatan 29 anggota Dewan ke Jakarta, suasana gedung DPRD langsung lengang. Hanya pegawai staf sekretariat yang terlihat datang berkantor. Mobil milik legislator yang biasanya memenuhi halaman parkir, hanya menyisakan satu unit mobil anggota legislatif yang menolak berangkat. Bahkan, staf Dewan juga lebih cepat menutup pintu ruang kerja para anggota Dewan. (abdullah nicolha)
Anggota DPRD Soppeng Habiskan Rp300 Juta
WATANSOPPENG(SI) – Anggaran pembekalan yang digunakan 29 dari 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng untuk berangkat ke Jakarta,terkesan tidak transparan.
Pasalnya, Sekretaris Dewan (Sekwan) Soppeng Nur Alam seakan tutup mulut dan tidak ingin memberikan informasi dan data terkait besaran anggaran dalam agenda pembekalan tersebut. “Yah, tidak banyak lah, sama saja biaya perjalanan pejabat eselon II pemkab.
Lebih jelasnya lihat datanya di sekretariat daerah karena di situ semua tercantum,” katanya kepada Seputar Indonesia (SI) seusai mengikuti rapat di kantor bupati kemarin.
Bahkan, dia mengaku tidak mengetahui berapa angka pastinya. “Yang jelas, setiap anggota Dewan harus membayar kontribusi, sewa kamar, dan mendapatkan uang saku plus tiket pesawat PP.
Anggarannya bersumber dari APBD Soppeng,”ujarnya. Menurut dia, keberangkatan 29 anggota DPRD Soppeng ke Jakarta tersebut untuk mengikuti pembekalan. “Pembekalan itu khususnya menyangkut susunan dan kedudukan pimpinan dan anggota DPRD.Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari,” ungkapnya.
Dia juga menilai pembekalan tersebut sangat diperlukan bagi anggota Dewan untuk mendapatkan pengetahuan tentang susunan dan kedudukan (susduk) yang baru.Apalagi, saat ini belum dibentuk alat kelengkapan Dewan, seperti komisi, fraksi,kelengkapan Dewan lainnya.
Informasi yang dihimpun SI,29 orang dari 30 anggota legislatif Soppeng ini di Jakarta akan mengikuti in house training (pembekalan) tentang Undang-Undang Susduk Anggota Dewan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),serta materi lainnya terkait tugas pokok dan fungsi lembaga legislatif.
Terkait agenda yang akan berlangsung tiga hari itu,anggota Dewan akan menghabiskan anggaran yang diestimasi sekitar Rp300 juta. Anggaran yang bersumber dari APBD Soppeng tersebut untuk biaya pembekalan sebagai kontribusi anggota Dewan sekitar Rp4,5 juta per orang, uang saku, dan biaya perjalanan lainnya sekitar Rp3,5 juta per orang.
“Dengan demikian,diperkirakan satu anggota Dewan yang mengikuti pembekalan itu akan menghabiskan anggaran sekitar Rp9 juta. Biaya tersebut terdiri atas biaya perjalanan dinas dan biaya pembekalan.
Anggarannya bersumber dari APBD 2009 melalui pos anggaran pengembangan SDM dan peningkatan kapasitas anggota DPRD,” ungkap salah seorang sumber di DPRD Soppeng yang meminta namanya tidak ditulis.
Dengan keberangkatan 29 anggota Dewan ke Jakarta, suasana gedung DPRD langsung lengang. Hanya pegawai staf sekretariat yang terlihat datang berkantor. Mobil milik legislator yang biasanya memenuhi halaman parkir, hanya menyisakan satu unit mobil anggota legislatif yang menolak berangkat. Bahkan, staf Dewan juga lebih cepat menutup pintu ruang kerja para anggota Dewan. (abdullah nicolha)
Pemkab Soppeng Deadline KPU
Thursday, 03 September 2009
WATANSOPPENG(SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng memberikan deadlinewaktu hingga akhir September kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyerahkan rincian anggaran yang akan digunakan pada Pilkada Soppeng 2010.
“Kami telah memberikan deadline kepada KPU segera memasukkan rincian tersebut hingga akhir bulan ini,”ungkap Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abd Haris Abbas kepada Seputar Indonesia (SI) kemarin.
“Sebenarnya kami sudah meminta KPU segera mengajukan rincian anggaran yang akan digunakan untuk pilkada mendatang, akhir Agustus lalu.Namun,hingga hari ini belum juga masuk,”katanya.
Hal tersebut dilakukan agar pemerintah dan panggar dapat segera memasukkan rincian tersebut ke dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010. Sebab, pendanaan di KPU tersebut bersumber dari daerah yang harus dibahas Dewan. “Jika hingga akhir September tidak diajukan, pemkab melalui tim anggaran yang akan menanganinya,”ungkapnya.
Meski KPU Soppeng telah membahas bersama KPU Sulsel dan 11 penyelenggara pilkada kabupaten/ kota secara matang, Pemkab Soppeng juga perlu mengetahui. Hal itu untuk memaksimalkan anggaran yang bakal disiapkan.
“Jadi, kami juga ingin mengetahui berapa estimasinya karena bagaimanapun hal itu harus dibahas dalam APBD,” ungkap mantan Kepala Bappeda Soppeng ini.
Sekkab ini juga mengaku, KPU Soppeng pernah menyinggung masalah tersebut, tapi detailnya dan laporan tertulisnya belum ada yang diserahkan kepada pemkab.“Memang secara lisan pernah disampaikan, tapi itu memerlukan laporan tertulis yang harus dicermati,”ujarnya.
Menurut dia, dalam pembicaraan tersebut, KPU Soppeng memberikan sedikit gambaran tentang penganggaran dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala tersebut.
Diperkirakan, apabila dilakukan dalam dua tahap akan menghabiskan anggaran Rp8 miliar, yakni tahap pertama Rp6 miliar dan tahap kedua Rp2 miliar. Dengan adanya asumsi tersebut pihak,pemkab akan mengkaji mendalam dan mempertanyakan pengajuan anggaran sebesar itu.
Alasannya,pada Pilkada Soppeng 2005 lalu, anggaran yang digunakan melalui APBD hanya Rp2 miliar. “Itulah nanti yang perlu dipertanyakan dan dijelaskan,” tutur Haris kemarin. Ketua KPU Soppeng Sulhan yang dihubungi mengaku hingga kini belum mengajukan rincian anggaran yang akan digunakan pada Pilkada Soppeng mendatang kepada pemkab setempat.
Pasalnya, masalah anggaran merupakan salah satu item utama pertemuan antara 11 KPU kabupaten/ kota di Makassar. “Sekarang (kemarin), kami baru membahas masalah tahapan pilkada, setelah itu baru akan membahas rincian anggaran,” tandasnya kepada SI kemarin. (abdullah nicolha).
WATANSOPPENG(SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng memberikan deadlinewaktu hingga akhir September kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyerahkan rincian anggaran yang akan digunakan pada Pilkada Soppeng 2010.
“Kami telah memberikan deadline kepada KPU segera memasukkan rincian tersebut hingga akhir bulan ini,”ungkap Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abd Haris Abbas kepada Seputar Indonesia (SI) kemarin.
“Sebenarnya kami sudah meminta KPU segera mengajukan rincian anggaran yang akan digunakan untuk pilkada mendatang, akhir Agustus lalu.Namun,hingga hari ini belum juga masuk,”katanya.
Hal tersebut dilakukan agar pemerintah dan panggar dapat segera memasukkan rincian tersebut ke dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010. Sebab, pendanaan di KPU tersebut bersumber dari daerah yang harus dibahas Dewan. “Jika hingga akhir September tidak diajukan, pemkab melalui tim anggaran yang akan menanganinya,”ungkapnya.
Meski KPU Soppeng telah membahas bersama KPU Sulsel dan 11 penyelenggara pilkada kabupaten/ kota secara matang, Pemkab Soppeng juga perlu mengetahui. Hal itu untuk memaksimalkan anggaran yang bakal disiapkan.
“Jadi, kami juga ingin mengetahui berapa estimasinya karena bagaimanapun hal itu harus dibahas dalam APBD,” ungkap mantan Kepala Bappeda Soppeng ini.
Sekkab ini juga mengaku, KPU Soppeng pernah menyinggung masalah tersebut, tapi detailnya dan laporan tertulisnya belum ada yang diserahkan kepada pemkab.“Memang secara lisan pernah disampaikan, tapi itu memerlukan laporan tertulis yang harus dicermati,”ujarnya.
Menurut dia, dalam pembicaraan tersebut, KPU Soppeng memberikan sedikit gambaran tentang penganggaran dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala tersebut.
Diperkirakan, apabila dilakukan dalam dua tahap akan menghabiskan anggaran Rp8 miliar, yakni tahap pertama Rp6 miliar dan tahap kedua Rp2 miliar. Dengan adanya asumsi tersebut pihak,pemkab akan mengkaji mendalam dan mempertanyakan pengajuan anggaran sebesar itu.
Alasannya,pada Pilkada Soppeng 2005 lalu, anggaran yang digunakan melalui APBD hanya Rp2 miliar. “Itulah nanti yang perlu dipertanyakan dan dijelaskan,” tutur Haris kemarin. Ketua KPU Soppeng Sulhan yang dihubungi mengaku hingga kini belum mengajukan rincian anggaran yang akan digunakan pada Pilkada Soppeng mendatang kepada pemkab setempat.
Pasalnya, masalah anggaran merupakan salah satu item utama pertemuan antara 11 KPU kabupaten/ kota di Makassar. “Sekarang (kemarin), kami baru membahas masalah tahapan pilkada, setelah itu baru akan membahas rincian anggaran,” tandasnya kepada SI kemarin. (abdullah nicolha).
Wednesday, September 2, 2009
Warga Watansoppeng Antre Mitan
Tuesday, 01 September 2009
WATANSOPPENG(SI) – Memasuki pekan kedua Ramadan, warga di Watansoppeng,Kabupaten Sopperng mulai mengkhawatirkan pasokan minyak tanah.
Apalagi,minyak tanah yang dijual oleh para pengecer di daerah tersebut mulai langka. Untuk mendapatkan minyak tanah, warga harus rela mengantre di sejumlah pangkalan. Hal tersebut bukanhanya dialami warga di dalam kota saja, warga di luar kota kabupaten mengalami nasib seru-pa.
Salah satunya di pangkalan Sukriadi Mappe yang berada di Jalan Kemakmuran Watansoppeng yang dipadati warga sejak pukul 15.00 hingga 17.00 Wita kemarin. Antrean warga mulai bubar saat stock minyak tanah di pangkalan tersebut habis.
“Terus terang kami khawatir jika tidak mendapatkan minyak tanah karena selama ini yang kami pakai untuk urusan dapur adalah minyak tanah. Jadi,ketika tidak ada, susah lah kita,” ungkap Sudirman, 38, warga dari Kecamatan Donri- Donri sekitar 15 km dari ibu kota kabupaten kepada Seputar Indonesia (SI) saat mengantre,kemarin.
Dia mengaku, telah berusaha mencari di sekitar rumahnya, namun sejumlah pengecer yang didatanginya mengaku kehabisan stock dan menyarankan untuk mencarinya langsung di pangkalan.
“Makanya saya ke sini karena mendapat informasi tersebut,”katanya. Hal yang sama juga dirasakan Lalloe Lisa ,43, yang juga telah berusaha mencari namun baru mendapatkan minyak tanah di pangkalan tersebut.“Sejak kemarin saya sudah berusaha mencari namun karena sudah menjelang buka puasa tidak jadi,”tuturnya sesaat setelah menerima jeriken berisi minyak tanah.
Kendati memperoleh minyak tanah dengan harga yang sedikit berbeda dari biasanya, namun warga pasrah daripada tidak dapat minyak tanah. “Sedikit berbeda harganya mungkin karena sulit didapat,” ujar Lisa yang mengeluarkan Rp20.000 untuk tiga liter minyak tanah.
Pemilik pangkalan minyak tanah Sukriadi Mappe dengan kondisi tersebut mengaku, mengurangi jatah bagi para pengecer. Dari sepuluh liter menjadi lima liter per orang, sementara bagi konsumen hanya diberikan sebanyak tiga liter per orang. Dia membantah harga jual yang diberikan kepada para pembeli mengalami kenaikan.
Penjualan tetap mengacu pada harga eceran tetap (HET) yakni Rp3.150 per liter. “Jadi, harga yang kami berikan kepada para pembeli tetap yakni sesuai HET,”ungkapnya. Sukriadi juga mengaku, pihaknya tetap menerima pasokan minyak tanah tetap yakni sebanyak 10 kiloliter per hari kecuali hari Rabu.
Antrean tersebut terjadi kata dia, karena warga mendapatkan isu akan ada kenaikan harga sehingga mereka kemudian berdatangan yang mengakibatkan antrean tidak dapat dihindari.“Sebenarnya keadaan minyak tanah normal saja,”tandasnya. (abdullah nicolha).
WATANSOPPENG(SI) – Memasuki pekan kedua Ramadan, warga di Watansoppeng,Kabupaten Sopperng mulai mengkhawatirkan pasokan minyak tanah.
Apalagi,minyak tanah yang dijual oleh para pengecer di daerah tersebut mulai langka. Untuk mendapatkan minyak tanah, warga harus rela mengantre di sejumlah pangkalan. Hal tersebut bukanhanya dialami warga di dalam kota saja, warga di luar kota kabupaten mengalami nasib seru-pa.
Salah satunya di pangkalan Sukriadi Mappe yang berada di Jalan Kemakmuran Watansoppeng yang dipadati warga sejak pukul 15.00 hingga 17.00 Wita kemarin. Antrean warga mulai bubar saat stock minyak tanah di pangkalan tersebut habis.
“Terus terang kami khawatir jika tidak mendapatkan minyak tanah karena selama ini yang kami pakai untuk urusan dapur adalah minyak tanah. Jadi,ketika tidak ada, susah lah kita,” ungkap Sudirman, 38, warga dari Kecamatan Donri- Donri sekitar 15 km dari ibu kota kabupaten kepada Seputar Indonesia (SI) saat mengantre,kemarin.
Dia mengaku, telah berusaha mencari di sekitar rumahnya, namun sejumlah pengecer yang didatanginya mengaku kehabisan stock dan menyarankan untuk mencarinya langsung di pangkalan.
“Makanya saya ke sini karena mendapat informasi tersebut,”katanya. Hal yang sama juga dirasakan Lalloe Lisa ,43, yang juga telah berusaha mencari namun baru mendapatkan minyak tanah di pangkalan tersebut.“Sejak kemarin saya sudah berusaha mencari namun karena sudah menjelang buka puasa tidak jadi,”tuturnya sesaat setelah menerima jeriken berisi minyak tanah.
Kendati memperoleh minyak tanah dengan harga yang sedikit berbeda dari biasanya, namun warga pasrah daripada tidak dapat minyak tanah. “Sedikit berbeda harganya mungkin karena sulit didapat,” ujar Lisa yang mengeluarkan Rp20.000 untuk tiga liter minyak tanah.
Pemilik pangkalan minyak tanah Sukriadi Mappe dengan kondisi tersebut mengaku, mengurangi jatah bagi para pengecer. Dari sepuluh liter menjadi lima liter per orang, sementara bagi konsumen hanya diberikan sebanyak tiga liter per orang. Dia membantah harga jual yang diberikan kepada para pembeli mengalami kenaikan.
Penjualan tetap mengacu pada harga eceran tetap (HET) yakni Rp3.150 per liter. “Jadi, harga yang kami berikan kepada para pembeli tetap yakni sesuai HET,”ungkapnya. Sukriadi juga mengaku, pihaknya tetap menerima pasokan minyak tanah tetap yakni sebanyak 10 kiloliter per hari kecuali hari Rabu.
Antrean tersebut terjadi kata dia, karena warga mendapatkan isu akan ada kenaikan harga sehingga mereka kemudian berdatangan yang mengakibatkan antrean tidak dapat dihindari.“Sebenarnya keadaan minyak tanah normal saja,”tandasnya. (abdullah nicolha).
Subscribe to:
Posts (Atom)
