Monday, 02 March 2009
POLEWALI(SINDO) – Kepala Sekolah (Kasek) SDN Inpres 041 Lemo Gamba Sitti Nurmi mengklaim membagikan dana beasiswa miskin dan berprestasi secara merata kepada semua siswa di sekolah tersebut.
Nurmi mengaku, membagikan dana beasiswa tersebut untuk semua siswa di SDN Inpres 041 Lemo di Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), untuk menumbuhkan semangat dan motivasi belajar seluruh siswa. Dia pun memberikan beasiswa Rp50.500 per siswa kepada 320 siswa SDN Inpres 041,jadi totalnya Rp16.160.000.
“Saya ingin membangkitkan semangat para siswa untuk belajar. Jadi itu sematamata menumbuh semangatkan proses belajar,” katanya kepada sejumlah wartawan saat ditemui di kediamannya, kemarin. Dia menambahkan, tidak ada aturan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Polewali Mandar untuk memberikan beasiswa kepada semua siswa.
Hal itu merupakan inisiatif pihak sekolah yang sudah dirapatkan bersama dan tidak ada yang keberatan. “Memang tidak ada aturan seperti itu dari Disdik, tapi kami sudah rapatkan sebelum mengambil langkah itu,”ungkap dia. Dia juga beralasan, uang yang dibagi-bagikan kepada semua siswa tersebut atas dasar otonomi sekolah.
“Ini otonomi sekolah dan saat kami rapat tidak ada yang keberatan, juga tidak mengambil kesimpulan ini sendiri,”katanya. Data yang dihimpun SINDO, daftar nama-nama siswa yang masuk dalam penerima beasiswa miskin dan berprestasi berjumlah 47 siswa dengan dana yang diterima Rp360.000 per siswa, jadi totalnya Rp16.920.000.
Pihak sekolah juga menyatakan bahwa memberikan baju kepada setiap siswa. Sebelumnya, sejumlah orangtua siswa mendatangi Kepolisian Resor (Polres) Polman melaporkan Kepala SD 041 Lemo Gamba karena diduga melakukan mark up dana beasiswa.
Alimuddin, 40, seorang orangtua siswa mengaku, beberapa kali menanyakan pihak sekolah dan Kasek Nurmi,bahkan Kepala Dinas Pendidikan Polman tentang beasiswa bagi siswa berprestasi dan miskin yang belum terbayar.Padahal, para siswa dari beberapa sekolah lain sudah menerimanya.
“Jawabannya selalu bersabar saja dulu.Saat ini kesabaran kami sudah habis,makanya melaporkan masalah ini ke polisi agar segera diusut,” ujar Alimuddin di Polres Polman. Dia juga mengaku bahwa anaknya menerima pembagian baju dari pihak sekolah sebanyak satu lembar.
“Itu tidak masuk dalam dana beasiswa karena jumlah yang kami tahu adalah Rp360.000 per siswa. Kalau begini caranya pasti ada permainan di belakang dan berusaha menghambat pencairan dana tersebut,”ungkapnya.
Sementara itu, kepolisian setempat melalui Kanit Buser/ Resmob Perlindungan dan Pembinaan Anak (PPA) Polres Polman Aiptu Amir Les yang menerima laporan tersebut berjanji segera menindaklanjutilaporanorangtuasiswadan segera meminta keterangan kasek yang bersangkutan. “Dalam waktu dekat segera dilakukan,” tandasnya. (abdullah nicolha)
Sunday, March 1, 2009
Video Kekerasan Antar Siswa SMP Beredar
Saturday, 28 February 2009
POLEWALI (SINDO) – Video rekaman kekerasan antar pelajar kembali beredar, kemarin. Kaliinimelibatkandua orang siswa di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Sulawesi Barat.
Aksi kekerasan yang terjadi sekitar dua pekan lalu tersebut,direkam melalui kamera ponsel milik salah seorang teman pelaku.Rekaman video perkelahian antara dua siswa sekolah menengah pertama tersebut berdurasi satu menit yang berlokasi di ruang kelas mereka.
Dalam rekaman itu terlihat dua siswa SMP berduel saling pukul dan tendang yang disaksikan oleh puluhan siswa lainnya. Ironisnya meskipun terjadi dalam ruang kelas namun perkelahian ini luput dari pengawasan pihak sekolah. Salah seorang pelajar SMP Udin ,15, mengaku, mendapatkan video rekaman perkelahian tersebut dari salah satu temannya yang bersekolah di SMP Negeri 4 Polewali.
”Ini saya ambil dari teman saya yang berasal dari SMP Negeri 4. Saya juga tidak tahu siapa mereka Pak, yang jelas saya hanya menontonnya,” katanya kepada SINDO,kemarin.
Mendengar informasi tersebut, pihak Kepolisian Resor (Polres) Polman langsung mengambil tindakan dengan cara melacak sekolah itu dan mencari siswa-siswa yang terlibat di dalamnya. ”Kami segera menyelidiki video kekerasan pelajar tersebut,” kata Kanit Buser/Resmob PPA Polres Polman Aiptu Amir Les di Polewali Kamis, (26/2) malam.
Polisi periksa delapan siswa pelaku perkelahian
Penyelidikan pihak Polres Polman berkaitan dengan beredarnya video kekerasan antar siswa di ruang kelasnya tidak sia-sia. Polisi berhasil mengamankan dua orang siswa SMP bersama enam orang rekannya yang juga ikut menyaksikan perkelahian tersebut.
Kedelapan siswa itu diketahui bersekolah di SMP Negeri 3 Polewali,penyelidikan yang dilakukan di SMP Negeri 3 Polewali tersebut sempat mengundang perhatian siswa yang lain dan para guru mengaku kaget dengan beredarnya video kekerasan siswa yang melibatkan para siswanya.
”Kami merasa kaget kenapa ada polisi yang datang ke sekolah apalagi setelah melihat rekaman video kekerasan tersebut. Karena kami tidak pernah mendengar ada siswa yangberkelahididalamkelas,” kata Guru BK SMP Negeri 3 Polewali Sunarsih kepada SINDO di Polewali,kemarin. Setelah mengetahui identitas para pelaku yang terlibat perkelahian tersebut jajaran Buser yang dipimpin langsung Kanit Buser Aiptu Amir Les menggelandang kedelapan siswa itu ke Mapolres Polman untuk mendapatkan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan mereka.
”Mereka akan diberikan pembinaan agar kejadian tersebut tidak terulang,”kata Amir. Kedua siswa yang terlibat perkelahian tersebut diketahui bernama Adi Amri dan Pratama. (abdullah nicolha)
POLEWALI (SINDO) – Video rekaman kekerasan antar pelajar kembali beredar, kemarin. Kaliinimelibatkandua orang siswa di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Sulawesi Barat.
Aksi kekerasan yang terjadi sekitar dua pekan lalu tersebut,direkam melalui kamera ponsel milik salah seorang teman pelaku.Rekaman video perkelahian antara dua siswa sekolah menengah pertama tersebut berdurasi satu menit yang berlokasi di ruang kelas mereka.
Dalam rekaman itu terlihat dua siswa SMP berduel saling pukul dan tendang yang disaksikan oleh puluhan siswa lainnya. Ironisnya meskipun terjadi dalam ruang kelas namun perkelahian ini luput dari pengawasan pihak sekolah. Salah seorang pelajar SMP Udin ,15, mengaku, mendapatkan video rekaman perkelahian tersebut dari salah satu temannya yang bersekolah di SMP Negeri 4 Polewali.
”Ini saya ambil dari teman saya yang berasal dari SMP Negeri 4. Saya juga tidak tahu siapa mereka Pak, yang jelas saya hanya menontonnya,” katanya kepada SINDO,kemarin.
Mendengar informasi tersebut, pihak Kepolisian Resor (Polres) Polman langsung mengambil tindakan dengan cara melacak sekolah itu dan mencari siswa-siswa yang terlibat di dalamnya. ”Kami segera menyelidiki video kekerasan pelajar tersebut,” kata Kanit Buser/Resmob PPA Polres Polman Aiptu Amir Les di Polewali Kamis, (26/2) malam.
Polisi periksa delapan siswa pelaku perkelahian
Penyelidikan pihak Polres Polman berkaitan dengan beredarnya video kekerasan antar siswa di ruang kelasnya tidak sia-sia. Polisi berhasil mengamankan dua orang siswa SMP bersama enam orang rekannya yang juga ikut menyaksikan perkelahian tersebut.
Kedelapan siswa itu diketahui bersekolah di SMP Negeri 3 Polewali,penyelidikan yang dilakukan di SMP Negeri 3 Polewali tersebut sempat mengundang perhatian siswa yang lain dan para guru mengaku kaget dengan beredarnya video kekerasan siswa yang melibatkan para siswanya.
”Kami merasa kaget kenapa ada polisi yang datang ke sekolah apalagi setelah melihat rekaman video kekerasan tersebut. Karena kami tidak pernah mendengar ada siswa yangberkelahididalamkelas,” kata Guru BK SMP Negeri 3 Polewali Sunarsih kepada SINDO di Polewali,kemarin. Setelah mengetahui identitas para pelaku yang terlibat perkelahian tersebut jajaran Buser yang dipimpin langsung Kanit Buser Aiptu Amir Les menggelandang kedelapan siswa itu ke Mapolres Polman untuk mendapatkan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan mereka.
”Mereka akan diberikan pembinaan agar kejadian tersebut tidak terulang,”kata Amir. Kedua siswa yang terlibat perkelahian tersebut diketahui bernama Adi Amri dan Pratama. (abdullah nicolha)
Daerah Mateng Segera Terwujud
Monday, 02 March 2009
MAMUJU(SINDO) – Presiden SBY dalam suratnya meminta semua pihak yang terlibat proses pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng),melengkapi persyaratan administrasi,teknis,dan fisik kewilayahan.
Dalam surat itu juga disebutkan bahwa dokumen yang akan diajukan adalah masih merujuk pada PP 129/2000 tentang Kriteria dan Persyaratan Pembentukan, Penghapusan,dan Penggabungan Daerah. Selain itu, Presiden SBY juga menyatakan, segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan Mateng setelah Pemilu Legislatif 2009.
Surat tersebut merupakan balasan atas proses pembahasan RUU Mateng bernomor R-50/Pres/8/2008 kepada Ketua DPR RI Agung Laksono, beberapa waktu lalu.Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pembahasan RUU Mateng akan dilakukan setelah Pemilu Legislatif 2009 mendatang.
Bahkan, sebelumnya Ketua DPR RI Agung Laksono melayangkan surat kepada Presiden SBY bernomor: L G . 0 1 . 0 1 / 4 4 8 3 / D P R - RI/VI/2008 tentang Rancangan RUU Pembentukan Kabupaten/ Kota dan Provinsi Baru di Indonesia per tanggal (16/6) lalu. Dari surat tersebut kemudian terbit tanggapan Presiden atas proses RUU Mateng.
Ketua III Komite Aksi Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (KAPPKM) Hasanuddin Sailong menyatakan, aturan tersebut telah dicabut dan digantikan dengan PP 78/2007. Maka, persyaratan administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan harus disesuaikan kembali dengan aturan baru.
“Dengan adanya surat itu, saya kira langkah mewujudkan Mateng sebagai daerah baru dapat terwujud, tinggal lobi politik yang diperkuat ditambah perbaikan persyaratan administrasi,”katanya. Menurut dia, dalam surat presiden itu, selain Mateng, juga disebutkan bahwa sebagian besar dari 16 daerah yang mengajukan pembentukan daerah baru, belum memenuhi persyaratan administrasi.
Sementara itu, Gubernur Sulbar Anwar AdnanSalehmenyatakan, pihaknya telah bertemu dengan Presiden SBY dan membicarakan pembentukan Mateng.Kendati demikian, pihaknya menyebutkan, tidak ada pembentukan sebelum Pemilu 2009.“Saya sudah berbicara dengan Pak SBY.
Dia mengatakan tidak ada pemekaran sebelum pemilu,kita tunggu saja setelah pemilu,” ujarnya kepada SINDO via ponselnya,kemarin. Dia sangat optimistis pembentukan Mateng akan dapat segera terealisasi karena merujuk pada surat SBY.“Insya Allah, kami optimistis pembentukan Mateng dapat terwujud pada 2009 ini,”ungkap orang nomor satu Sulbar ini.
Sementara pengajuan pemekaran Kabupaten Balanipa di Kabupaten Polman,Gubernur mengaku,pengajuan pembentukan Balanipa sebagai salah satu daerah otonom belum mendapat tanggapan dari pemerintah pusat karena pengajuannya belum sampai ke pusat. “Pengajuan Kabupaten Balanipa itu belum sampai ke pusat, makanya belum mendapat tanggapan,” tandas mantan anggota DPR RI ini. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SINDO) – Presiden SBY dalam suratnya meminta semua pihak yang terlibat proses pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng),melengkapi persyaratan administrasi,teknis,dan fisik kewilayahan.
Dalam surat itu juga disebutkan bahwa dokumen yang akan diajukan adalah masih merujuk pada PP 129/2000 tentang Kriteria dan Persyaratan Pembentukan, Penghapusan,dan Penggabungan Daerah. Selain itu, Presiden SBY juga menyatakan, segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan Mateng setelah Pemilu Legislatif 2009.
Surat tersebut merupakan balasan atas proses pembahasan RUU Mateng bernomor R-50/Pres/8/2008 kepada Ketua DPR RI Agung Laksono, beberapa waktu lalu.Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pembahasan RUU Mateng akan dilakukan setelah Pemilu Legislatif 2009 mendatang.
Bahkan, sebelumnya Ketua DPR RI Agung Laksono melayangkan surat kepada Presiden SBY bernomor: L G . 0 1 . 0 1 / 4 4 8 3 / D P R - RI/VI/2008 tentang Rancangan RUU Pembentukan Kabupaten/ Kota dan Provinsi Baru di Indonesia per tanggal (16/6) lalu. Dari surat tersebut kemudian terbit tanggapan Presiden atas proses RUU Mateng.
Ketua III Komite Aksi Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (KAPPKM) Hasanuddin Sailong menyatakan, aturan tersebut telah dicabut dan digantikan dengan PP 78/2007. Maka, persyaratan administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan harus disesuaikan kembali dengan aturan baru.
“Dengan adanya surat itu, saya kira langkah mewujudkan Mateng sebagai daerah baru dapat terwujud, tinggal lobi politik yang diperkuat ditambah perbaikan persyaratan administrasi,”katanya. Menurut dia, dalam surat presiden itu, selain Mateng, juga disebutkan bahwa sebagian besar dari 16 daerah yang mengajukan pembentukan daerah baru, belum memenuhi persyaratan administrasi.
Sementara itu, Gubernur Sulbar Anwar AdnanSalehmenyatakan, pihaknya telah bertemu dengan Presiden SBY dan membicarakan pembentukan Mateng.Kendati demikian, pihaknya menyebutkan, tidak ada pembentukan sebelum Pemilu 2009.“Saya sudah berbicara dengan Pak SBY.
Dia mengatakan tidak ada pemekaran sebelum pemilu,kita tunggu saja setelah pemilu,” ujarnya kepada SINDO via ponselnya,kemarin. Dia sangat optimistis pembentukan Mateng akan dapat segera terealisasi karena merujuk pada surat SBY.“Insya Allah, kami optimistis pembentukan Mateng dapat terwujud pada 2009 ini,”ungkap orang nomor satu Sulbar ini.
Sementara pengajuan pemekaran Kabupaten Balanipa di Kabupaten Polman,Gubernur mengaku,pengajuan pembentukan Balanipa sebagai salah satu daerah otonom belum mendapat tanggapan dari pemerintah pusat karena pengajuannya belum sampai ke pusat. “Pengajuan Kabupaten Balanipa itu belum sampai ke pusat, makanya belum mendapat tanggapan,” tandas mantan anggota DPR RI ini. (abdullah nicolha)
Thursday, February 26, 2009
Pemkab Majene Dinilai Lamban
Thursday, 26 February 2009
MAJENE(SINDO) – Pihak Yayasan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene Sulbar lamban dalam penyediaan lahan yang telah dijanjikan.
Sebab, hingga saat ini lahan tersebut belum jelas dan masih bermasalah. “Persoalan lahan itu ada, tapi hingga saat ini lahan tersebut masih bermasalah. Padahal, pihak yayasan sudah terdesak dengan penyediaan sarana perkuliahan,” kata Sekretaris Yayasan Unsulbar Ahmad Zamad kepada SINDO via ponselnya,kemarin. Menurut dia,pihak Pemkab Majene selalu menjanjikan menyediakan lahan, tetapi hingga saat ini belum dapat terealisasi, sementara penerimaan mahasiswa baru sudah dekat.
“Kalau sarana perkuliahan belum ada, bagaimana nanti menampung mahasiswa,” ungkapnya. Padahal, sebelumnya Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh menyatakan, hal itu merupakan proyek keroyokan dan pionnya (pelaksana) adalah Pemkab Majene. “Jadi, kalau pemerintah setempat lamban seperti itu akan dapat menimbulkan masalah,” jelas Sekretaris Yayasan Unsulbar ini.
Pihak yayasan Unsulbar saat ini membutuhkan 25–30 hektare (ha) lahan untuk pembangunan sarana perkuliahan, sedangkan pihak pemerintah mengklaim menguasai lahan seluas 20 ha. “Justru yang disediakan pemerintah setempat itu juga diklaim warga bahwa itu miliknya,” tuturnya. Ahmad juga menyebutkan, Pemkab Majene menyatakan bahwa sudah tidak ada masalah, tapi kenapa dengan beberapa orang itu pemkab tidak dapat bertindak tegas.“Itu yang membingungkan kami,” tandas dia.
Wakil Bupati Majene Andi Itol Syaiful Tonra mengaku menyediakan lahan untuk pembangunan sarana perkuliahan bagi mahasiswa Unsulbar yang berada di dua wilayah,yakni bagian Timur dan Selatan Majene, tepatnya di perbatasan Majene-Polman dan di Rangas, Kecamatan Banggae Timur.“Kami mempersiapkan lahan di wilayah perbatasan dan di Rangas untuk Unsulbar,”katanya. Dia menambahkan, lahan yang telah disediakan pemerintah setempat itu memang sedikit ada masalah.
Pasalnya, ada yang mengklaim lahan tersebut adalah miliknya. “Itu bukan masalah besar karena kami telah melakukan koordinasi. Jika mereka masih bersikeras, kami akan menyerahkan kasus ini ke jalur hukum,” ungkapnya. Informasi yang dihimpun SINDO,apabila Pemkab Majene tidak dapat menyediakan lahan untuk pembangunan sarana perkuliahan di daerah tersebut, pihak yayasan akan memindahkannya ke wilayah Kabupaten Polewali Mandar. (abdullah nicolha)
MAJENE(SINDO) – Pihak Yayasan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene Sulbar lamban dalam penyediaan lahan yang telah dijanjikan.
Sebab, hingga saat ini lahan tersebut belum jelas dan masih bermasalah. “Persoalan lahan itu ada, tapi hingga saat ini lahan tersebut masih bermasalah. Padahal, pihak yayasan sudah terdesak dengan penyediaan sarana perkuliahan,” kata Sekretaris Yayasan Unsulbar Ahmad Zamad kepada SINDO via ponselnya,kemarin. Menurut dia,pihak Pemkab Majene selalu menjanjikan menyediakan lahan, tetapi hingga saat ini belum dapat terealisasi, sementara penerimaan mahasiswa baru sudah dekat.
“Kalau sarana perkuliahan belum ada, bagaimana nanti menampung mahasiswa,” ungkapnya. Padahal, sebelumnya Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh menyatakan, hal itu merupakan proyek keroyokan dan pionnya (pelaksana) adalah Pemkab Majene. “Jadi, kalau pemerintah setempat lamban seperti itu akan dapat menimbulkan masalah,” jelas Sekretaris Yayasan Unsulbar ini.
Pihak yayasan Unsulbar saat ini membutuhkan 25–30 hektare (ha) lahan untuk pembangunan sarana perkuliahan, sedangkan pihak pemerintah mengklaim menguasai lahan seluas 20 ha. “Justru yang disediakan pemerintah setempat itu juga diklaim warga bahwa itu miliknya,” tuturnya. Ahmad juga menyebutkan, Pemkab Majene menyatakan bahwa sudah tidak ada masalah, tapi kenapa dengan beberapa orang itu pemkab tidak dapat bertindak tegas.“Itu yang membingungkan kami,” tandas dia.
Wakil Bupati Majene Andi Itol Syaiful Tonra mengaku menyediakan lahan untuk pembangunan sarana perkuliahan bagi mahasiswa Unsulbar yang berada di dua wilayah,yakni bagian Timur dan Selatan Majene, tepatnya di perbatasan Majene-Polman dan di Rangas, Kecamatan Banggae Timur.“Kami mempersiapkan lahan di wilayah perbatasan dan di Rangas untuk Unsulbar,”katanya. Dia menambahkan, lahan yang telah disediakan pemerintah setempat itu memang sedikit ada masalah.
Pasalnya, ada yang mengklaim lahan tersebut adalah miliknya. “Itu bukan masalah besar karena kami telah melakukan koordinasi. Jika mereka masih bersikeras, kami akan menyerahkan kasus ini ke jalur hukum,” ungkapnya. Informasi yang dihimpun SINDO,apabila Pemkab Majene tidak dapat menyediakan lahan untuk pembangunan sarana perkuliahan di daerah tersebut, pihak yayasan akan memindahkannya ke wilayah Kabupaten Polewali Mandar. (abdullah nicolha)
Tujuh Kecamatan Desak Pembentukan Balanipa
Thursday, 26 February 2009
POLEWALI (SINDO) – Tujuh kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mendesak Bupati Ali Baal Masdar mengambil alih perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa untuk segera merealisasikannya.
Ketujuh kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Campalagian, Tinambung,Tubi Taramanu (Tutar), Luyo, Mapilli, Alu,dan Balanipa.Warga dari tujuh kecamatan tersebut mendatangi Bupati Polman dan DPRD setempat di Pendopo Rujab Bupati di Polewali, kemarin. Anggota DPRD Polman Rahim mewakili warga Kecamatan Tutar menyatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya pembentukan Balanipa untuk berdiri sendiri agar kesejahteraan rakyat dapat lebih ditingkatkan.
Rahim juga menyebutkan, dalam misi pembentukan kabupaten tersebut tidak dikaitkan dengan hal politik untuk meraih simpati warga, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat semata. “Mari kita berkomitmen untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk mengejar jabatan,” ungkapnya. Wakil Ketua Pokja Pembentukan Kabupaten Balanipa Sabri Maulana menyatakan, sebelum pembentukan kabupaten itu terealisasi, perlu diperjelas dulu letak ibu kota kabupaten dan batas- batas wilayah.
Dikhawatirkan, jika nanti terbentuk, ada masalah tentang penentuan ibu kota. Bupati Polman Ali Baal Masdar berjanji segera merealisasikannya dengan langsung menghadap ke pemerintah pusat agar perjuangan masyarakat tersebut segera terwujud. Dia menyatakan, bersedia menerima tawaran para pejuang pembentukan itu,tetapi akan tetap bersama dengan pejuang pembentukan Balanipa.
Bupati dua periode ini mengatakan,semua persyaratan untuk pembentukan sementara dalam proses dan segera dirampungkan untuk diserahkan ke pusat. (abdullah nicolha)
POLEWALI (SINDO) – Tujuh kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mendesak Bupati Ali Baal Masdar mengambil alih perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa untuk segera merealisasikannya.
Ketujuh kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Campalagian, Tinambung,Tubi Taramanu (Tutar), Luyo, Mapilli, Alu,dan Balanipa.Warga dari tujuh kecamatan tersebut mendatangi Bupati Polman dan DPRD setempat di Pendopo Rujab Bupati di Polewali, kemarin. Anggota DPRD Polman Rahim mewakili warga Kecamatan Tutar menyatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya pembentukan Balanipa untuk berdiri sendiri agar kesejahteraan rakyat dapat lebih ditingkatkan.
Rahim juga menyebutkan, dalam misi pembentukan kabupaten tersebut tidak dikaitkan dengan hal politik untuk meraih simpati warga, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat semata. “Mari kita berkomitmen untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk mengejar jabatan,” ungkapnya. Wakil Ketua Pokja Pembentukan Kabupaten Balanipa Sabri Maulana menyatakan, sebelum pembentukan kabupaten itu terealisasi, perlu diperjelas dulu letak ibu kota kabupaten dan batas- batas wilayah.
Dikhawatirkan, jika nanti terbentuk, ada masalah tentang penentuan ibu kota. Bupati Polman Ali Baal Masdar berjanji segera merealisasikannya dengan langsung menghadap ke pemerintah pusat agar perjuangan masyarakat tersebut segera terwujud. Dia menyatakan, bersedia menerima tawaran para pejuang pembentukan itu,tetapi akan tetap bersama dengan pejuang pembentukan Balanipa.
Bupati dua periode ini mengatakan,semua persyaratan untuk pembentukan sementara dalam proses dan segera dirampungkan untuk diserahkan ke pusat. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
