Saturday, 01 August 2009
MAMUJU (SI) – Sedikitnya 12 kecamatan di Kabupaten Mamuju tercatat hingga Juli, masih belum melunasi pajak bumi dan bangunan (PBB).Padahal,camat di daerah tersebut telah diberi kendaraan dinas untuk menunjang kerja pemungutan pajak tersebut.
“Memang ada kendala yang dihadapi sejumlah kepala desa dan sebagian besar kendala tersebut, yakni sulitnya menagih pajak kepada masyarakat,” kata Kasi Pajak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Mamuju Abdul Kadir belum lama ini.
Dia juga mengakui, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) telah ditetapkan bahwa batas akhir pelunasan PBB adalah 30 September mendatang.Ke-12 kecamatan tersebut,di antaranya Kecamatan Mamuju,Simboro dan Kepulauan (Simkep),Tapalang,Tapalang Barat, Kalukku, Sampaga, Pangale, Tommo, Budong-Budong, Tobadak, Topoyo,dan Karossa.
Dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju, baru tiga kecamatan yang melunasi PBB, di antaranya Kecamatan Bonehau, Kalumpang, dan Papalang. Kendati telah ada SKB terkait pelunasan pajak, Bupati Mamuju Suhardi Duka telah mengimbau dan mengharuskan pembayaran dilakukan secepatnya.
Data yang dihimpun Seputar Indonesia, meskipun masih banyak kecamatan yang belum melunasi PBB masing-masing, Kabupaten Mamuju saat ini melebihi target PBB yang ditetapkan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak. Realisasi pajak Mamuju hingga saat ini mencapai besaran Rp2.039.484.341, sementara Dirjen Pajak menargetkan Rp1.774.006.000 dari pokok pajak 2009 sebesar Rp2.789.605.611.
Dari total tersebut,persentase PBB yang telah dilunasi mencapai 114,9%. Jumlah itu terdiri atas realisasi pokok pajak sebesar Rp2.002.652.116 dan realisasi tunggakan Rp36.832.225.“Dengan besarnya PBB yang ada sekarang, dipastikan Mamuju kembali akan memperoleh insentif dari pusat. Belum lagi jika ditambah dengan beberapa kecamatan yang belum membayar, ”ungkapnya.
Dia menambahkan, besarnya pajak di tiap daerah tidak seragam karena disesuaikan dengan kondisi di daerah tersebut. Dari seluruh kecamatan yang ada di Mamuju, pajak tertinggi diperoleh Kecamatan Mamuju, yakni mencapai Rp490 juta, sementara pajak terendah adalah Kecamatan Kalumpang Rp13 juta.
“Tentu saja tidak bisa disamakan karena kondisi tiap daerah berbeda-beda kalau diseragamkan pasti banyak yang tidak bisa melunasi pajak,” tutur Kepala Seksi Pajak ini. (abdullah nicolha)
Wednesday, August 12, 2009
Proyek Fisik Sulbar Dinilai Rendah
Saturday, 01 August 2009
MAMUJU (SI) – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar menilai kualitas proyek fisik di provinsi termuda di Indonesia itu rendah.
“Pemprov harus terus memerhatikan efektivitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan (proyek). Jika hal itu tidak tercapai,pencapaian target realisasi anggaran 2008 hanya akan menjadi peningkatan di atas kertas,” ungkap Juru Bicara Fraksi Persaudaraan (FP) DPRD Sulbar Bernadus Bonggamangin dalam pandangan umumnya di Mamuju,belum lama ini.
Pihaknya melihat kualitas pelaksanaan kegiatan di APBD Sulbar belum berjalan maksimal. Dia mencontohkan, hal itu dapat dilihat pembangunan jalan poros Mamuju- Kalumpang,Mamuju-Mambi- Mamasa,dan Polewali-Mamasa dari kualitas yang ada pelaksanaannya masih perlu peningkatan.
“Jalan-jalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah karena masyarakat sangat menginginkan realisasi yang nyata dengan kualitas memadai dan dapat diandalkan, bukan sekadar mengejar realisasi anggaran semata,”katanya.
Dia juga menilai eksekutif dalam pengelolaan sejumlah proyek infrastruktur masih menggunakan pengawas-pengawas lapangan yang tidak memiliki kapasitas dan profesional memadai,dengan demikian pelaksanaannya terkesan tidak dilaksanakan dengan baik.
“Banyak masalah yang muncul disebabkan kualitas dan kinerja SKPD yang belum menggembirakan. Makanya kami mendukung Gubernur Sulbar mengevaluasi kepala SKPD dan menggantinya dengan tenaga andal, bukan sekadar menggeser pejabat dari instansi satu ke yang lain,”ujarnya.
Senada diungkapkan Ketua Fraksi Malaqbiq Nasional (FMN) DPRD Sulbar Hience Demma Buttu bahwa dari pantauannya selama ini pembangunan yang dilakukan pemerintah setempat belum maksimal, mulai bandara, pelabuhan, perkantoran hingga sarana jalan yang menghubungkan antara daerah satu dan yang lain.
Dia mengaku, memang telah dilakukan pembangunan jalan Mamuju-Mamasa, tapi hal itu juga belum maksimal. “Kalau dilihat secara kasar pembangunan jalan telah ada,bahkan mampu menembus Mamasa melewati Mamuju dengan jalur belakang (dua). Namun, kalau dilihat dari bobot sama sekali belum maksimal, ditambah dengan penganggaran yang dilakukan,”katanya kepada SI via ponselnya kemarin.
Kendati demikian, pihaknya mengakui bahwa pemerintah bertekad melakukan pembangunan, tapi progres dan kualitas pengerjaan yang dihasilkan tidak seimbang dengan apa yang telah dianggarkan.
“Memang pembangunan telah dilakukan seperti halnya bandara dan pelabuhan yang sudah bisa dikatakan lumayan, tapi progres perkantoran belum menampakkan hasil maksimal sehingga masih terkatung-katung,” ungkapnya.
Hience berharap, pemerintah dalam melakukan pengerjaan harus membuat perencanaan secara matang sehingga apa yang dihasilkan dapat diandalkan. Dia juga menilai, apa yang menjadi ikon Sulbar, yakni kakao, juga terancam tidak maksimal, bahkan gagal.
“Selama dua tahun kami (DPRD) telah meminta itu dan berupaya pembangunan bisa terencana dan terukur.Namun, apa yang ada selama ini pembangunan dilakukan atas dasar kebutuhan, makanya kami minta ke depan agar bisa direncanakan terlebih dahulu,”tandasnya. (abdullah nicolha)
MAMUJU (SI) – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar menilai kualitas proyek fisik di provinsi termuda di Indonesia itu rendah.
“Pemprov harus terus memerhatikan efektivitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan (proyek). Jika hal itu tidak tercapai,pencapaian target realisasi anggaran 2008 hanya akan menjadi peningkatan di atas kertas,” ungkap Juru Bicara Fraksi Persaudaraan (FP) DPRD Sulbar Bernadus Bonggamangin dalam pandangan umumnya di Mamuju,belum lama ini.
Pihaknya melihat kualitas pelaksanaan kegiatan di APBD Sulbar belum berjalan maksimal. Dia mencontohkan, hal itu dapat dilihat pembangunan jalan poros Mamuju- Kalumpang,Mamuju-Mambi- Mamasa,dan Polewali-Mamasa dari kualitas yang ada pelaksanaannya masih perlu peningkatan.
“Jalan-jalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah karena masyarakat sangat menginginkan realisasi yang nyata dengan kualitas memadai dan dapat diandalkan, bukan sekadar mengejar realisasi anggaran semata,”katanya.
Dia juga menilai eksekutif dalam pengelolaan sejumlah proyek infrastruktur masih menggunakan pengawas-pengawas lapangan yang tidak memiliki kapasitas dan profesional memadai,dengan demikian pelaksanaannya terkesan tidak dilaksanakan dengan baik.
“Banyak masalah yang muncul disebabkan kualitas dan kinerja SKPD yang belum menggembirakan. Makanya kami mendukung Gubernur Sulbar mengevaluasi kepala SKPD dan menggantinya dengan tenaga andal, bukan sekadar menggeser pejabat dari instansi satu ke yang lain,”ujarnya.
Senada diungkapkan Ketua Fraksi Malaqbiq Nasional (FMN) DPRD Sulbar Hience Demma Buttu bahwa dari pantauannya selama ini pembangunan yang dilakukan pemerintah setempat belum maksimal, mulai bandara, pelabuhan, perkantoran hingga sarana jalan yang menghubungkan antara daerah satu dan yang lain.
Dia mengaku, memang telah dilakukan pembangunan jalan Mamuju-Mamasa, tapi hal itu juga belum maksimal. “Kalau dilihat secara kasar pembangunan jalan telah ada,bahkan mampu menembus Mamasa melewati Mamuju dengan jalur belakang (dua). Namun, kalau dilihat dari bobot sama sekali belum maksimal, ditambah dengan penganggaran yang dilakukan,”katanya kepada SI via ponselnya kemarin.
Kendati demikian, pihaknya mengakui bahwa pemerintah bertekad melakukan pembangunan, tapi progres dan kualitas pengerjaan yang dihasilkan tidak seimbang dengan apa yang telah dianggarkan.
“Memang pembangunan telah dilakukan seperti halnya bandara dan pelabuhan yang sudah bisa dikatakan lumayan, tapi progres perkantoran belum menampakkan hasil maksimal sehingga masih terkatung-katung,” ungkapnya.
Hience berharap, pemerintah dalam melakukan pengerjaan harus membuat perencanaan secara matang sehingga apa yang dihasilkan dapat diandalkan. Dia juga menilai, apa yang menjadi ikon Sulbar, yakni kakao, juga terancam tidak maksimal, bahkan gagal.
“Selama dua tahun kami (DPRD) telah meminta itu dan berupaya pembangunan bisa terencana dan terukur.Namun, apa yang ada selama ini pembangunan dilakukan atas dasar kebutuhan, makanya kami minta ke depan agar bisa direncanakan terlebih dahulu,”tandasnya. (abdullah nicolha)
Ratusan Kuota Haji Diduga Diperdagangkan
Wednesday, 29 July 2009
MAMUJU (SI) – Sedikitnya delapan warga asal Kabupaten Mamasa mendatangi Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) Provinsi Sulbar yang terletak di Desa Simboro Kecamatan Simboro dan Kepulauan (Simkep) Mamuju. Mereka memprotes kebijakan Depag setempat dalam menentukan kouta haji.
Protes tersebut dipicu karena dari 119 kuota haji untuk Mamasa tidak seorang pun warga Mamasa yang masuk dalam daftar yang akan diberangkatkan pada musim haji tahun ini.
“Ini tidak adil karena tidak seorang pun warga Mamasa yang masuk dalam daftar tersebut, kalau perlu kami mau lihat semua yang masuk itu, apakah benar-benar orang Mamasa, siapa kakek neneknya,” ungkap Ahmad ,30, saat menggelar protes di Kanwil Depag Sulbar, kemarin.
Dia menambahkan, sudah tiga tahun pihaknya merasa dikecewakan pihak penyelenggara haji di daerah tersebut, bahkan masih ada beberapa warga yang sudah menjadi daftar tunggu selama dua tahun.
Bahkan warga menduga terjadi kolusi dalam pendaftaran haji di Mamasa. Hal itu juga yang ikut memicu warga protes ke Kanwil Agama karena yang masuk dalam daftar haji Mamasa saat ini adalah orang yang berasal dari luar Sulbar pihaknya juga menemukan warga yang berasal dari Pulau Jawa.
Dia menegaskan, para warga bukannya menghalangi kaum muslim di luar Mamasa diberangkatkan ke tanah suci, tapi mereka berharap agar pihak penyelenggara haji memberangkatkan lebih dahulu warga Mamasa, baru memberangkatkan warga di luar Mamasa.
Ironisnya, adu mulut antar warga dengan Kepala Kanwil Depag Sulbar Sahabuddin Kasim sempat terjadi dan berlangsung tegang. Para warga tersebut juga mengancam akan memboikot pelaksanaan dan pemberangkatan jemah haji asal Mamasa, apabila kuota dan daftar nama calon jemah haji (calhaj) tidak diubah pihak Kanwil Agama.
“Jika permintaan warga tidak dipenuhi oleh pihak Depag Sulbar, warga akan menghalangi proses pemberangkatan haji di Mamasa, jika warga asli tidak diakomodir,” tandas Ahmad yang mewakili warga tersebut.
Kakanwil Depag Sulbar Sahabuddin Kasim menanggapi protes warga seolah lempar tanggung jawab dan menyerahkan kepada kebijakan Gubernur Sulbar. Sementara bagi stafnya yang menerima suap akan dikenai sanksi sesuai proses hukum. “Kami hanya menjalankan tugas dan fungsi dan semua adalah kebijakan Gubernur. Jadi, kalau sudah ditetapkan kami tidak bisa berbuat banyak,” katanya di hadapan warga Mamasa, kemarin.
Sekaitan dengan persoalan kisruh jatah haji di Mamasa, pihaknya akan memeriksa kembali daftar yang telah disusun. Apabila terbukti warga yang terdaftar bukan warga Mamasa yang akan berangkat, pihaknya akan mengajukan ke Gubernur Sulbar untuk membatalkan calon haji yang bukan warga Mamasa dan menggantikan calon haji yang memang warga Mamasa. (abdullah nicolha).
MAMUJU (SI) – Sedikitnya delapan warga asal Kabupaten Mamasa mendatangi Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) Provinsi Sulbar yang terletak di Desa Simboro Kecamatan Simboro dan Kepulauan (Simkep) Mamuju. Mereka memprotes kebijakan Depag setempat dalam menentukan kouta haji.
Protes tersebut dipicu karena dari 119 kuota haji untuk Mamasa tidak seorang pun warga Mamasa yang masuk dalam daftar yang akan diberangkatkan pada musim haji tahun ini.
“Ini tidak adil karena tidak seorang pun warga Mamasa yang masuk dalam daftar tersebut, kalau perlu kami mau lihat semua yang masuk itu, apakah benar-benar orang Mamasa, siapa kakek neneknya,” ungkap Ahmad ,30, saat menggelar protes di Kanwil Depag Sulbar, kemarin.
Dia menambahkan, sudah tiga tahun pihaknya merasa dikecewakan pihak penyelenggara haji di daerah tersebut, bahkan masih ada beberapa warga yang sudah menjadi daftar tunggu selama dua tahun.
Bahkan warga menduga terjadi kolusi dalam pendaftaran haji di Mamasa. Hal itu juga yang ikut memicu warga protes ke Kanwil Agama karena yang masuk dalam daftar haji Mamasa saat ini adalah orang yang berasal dari luar Sulbar pihaknya juga menemukan warga yang berasal dari Pulau Jawa.
Dia menegaskan, para warga bukannya menghalangi kaum muslim di luar Mamasa diberangkatkan ke tanah suci, tapi mereka berharap agar pihak penyelenggara haji memberangkatkan lebih dahulu warga Mamasa, baru memberangkatkan warga di luar Mamasa.
Ironisnya, adu mulut antar warga dengan Kepala Kanwil Depag Sulbar Sahabuddin Kasim sempat terjadi dan berlangsung tegang. Para warga tersebut juga mengancam akan memboikot pelaksanaan dan pemberangkatan jemah haji asal Mamasa, apabila kuota dan daftar nama calon jemah haji (calhaj) tidak diubah pihak Kanwil Agama.
“Jika permintaan warga tidak dipenuhi oleh pihak Depag Sulbar, warga akan menghalangi proses pemberangkatan haji di Mamasa, jika warga asli tidak diakomodir,” tandas Ahmad yang mewakili warga tersebut.
Kakanwil Depag Sulbar Sahabuddin Kasim menanggapi protes warga seolah lempar tanggung jawab dan menyerahkan kepada kebijakan Gubernur Sulbar. Sementara bagi stafnya yang menerima suap akan dikenai sanksi sesuai proses hukum. “Kami hanya menjalankan tugas dan fungsi dan semua adalah kebijakan Gubernur. Jadi, kalau sudah ditetapkan kami tidak bisa berbuat banyak,” katanya di hadapan warga Mamasa, kemarin.
Sekaitan dengan persoalan kisruh jatah haji di Mamasa, pihaknya akan memeriksa kembali daftar yang telah disusun. Apabila terbukti warga yang terdaftar bukan warga Mamasa yang akan berangkat, pihaknya akan mengajukan ke Gubernur Sulbar untuk membatalkan calon haji yang bukan warga Mamasa dan menggantikan calon haji yang memang warga Mamasa. (abdullah nicolha).
Penunggak Listrik Capai 560 Orang
PEMADAMAN BERGILIR DIBERLAKUKAN
Wednesday, 29 July 2009
MAMUJU(SI) – Penunggak pembayaran rekening listrik pada PLN Cabang Mamuju pada akhir Juli mencapai 560 orang.
“Data kami menyebutkan bahwa penunggak rekening listrik hingga akhir Juni lalu mencapai 560 orang lebih. Sementara untuk bulan ini kami belum mengetahui pasti karena laporannya baru akan masuk pada Agustus mendatang,” kata Manajer PLN Rayon Manakarra Agussalim kepada Seputar Indonesiakemarin.
Pihaknya mengaku sangat menyesalkan tindakan tersebut karena PLN Rayon Manakarra telah meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,baik dalam hal pasokan, layanan gangguan,maupun proses pembayaran.
Bahkan, pihaknya memberikan kebijakan dalam bentuk tunggakan berjangka bagi pelanggan yang belum bisa membayar listrik sebelum tanggal penerimaan gaji. “Sistem kelistrikan sekarang ini kan mulai membaik, toleransi lewat tunggakan berjangka juga sudah diberlakukan. Masa warga juga masih harus menunggak,biaya produksi yang harus kami keluarkan juga cukup besar,”tandasnya.
Untuk menyiasati hal tersebut, PLN Rayon Manakarra akan mengambil langkah tegas bagi pelanggan yang belum melunasi tunggakannya. Jika terdapat pelanggan yang menunggak dalam waktu satu bulan, pasokan listrik ke rumah pelanggan tersebut akan diputus.
Sementara itu, lima kabupaten di provinsi termuda di Indonesia tersebut mengalami pemadaman bergilir mulai Kabupaten Mamasa hingga ke Mamuju Utara (Matra). Kondisi tersebut dipengaruhi adanya penurunan daya listrik di PLTA Bakaru dan Bili-Bili akibat deficit air yang terjadi di kawasan tersebut. (abdullah nicolha)
Wednesday, 29 July 2009
MAMUJU(SI) – Penunggak pembayaran rekening listrik pada PLN Cabang Mamuju pada akhir Juli mencapai 560 orang.
“Data kami menyebutkan bahwa penunggak rekening listrik hingga akhir Juni lalu mencapai 560 orang lebih. Sementara untuk bulan ini kami belum mengetahui pasti karena laporannya baru akan masuk pada Agustus mendatang,” kata Manajer PLN Rayon Manakarra Agussalim kepada Seputar Indonesiakemarin.
Pihaknya mengaku sangat menyesalkan tindakan tersebut karena PLN Rayon Manakarra telah meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,baik dalam hal pasokan, layanan gangguan,maupun proses pembayaran.
Bahkan, pihaknya memberikan kebijakan dalam bentuk tunggakan berjangka bagi pelanggan yang belum bisa membayar listrik sebelum tanggal penerimaan gaji. “Sistem kelistrikan sekarang ini kan mulai membaik, toleransi lewat tunggakan berjangka juga sudah diberlakukan. Masa warga juga masih harus menunggak,biaya produksi yang harus kami keluarkan juga cukup besar,”tandasnya.
Untuk menyiasati hal tersebut, PLN Rayon Manakarra akan mengambil langkah tegas bagi pelanggan yang belum melunasi tunggakannya. Jika terdapat pelanggan yang menunggak dalam waktu satu bulan, pasokan listrik ke rumah pelanggan tersebut akan diputus.
Sementara itu, lima kabupaten di provinsi termuda di Indonesia tersebut mengalami pemadaman bergilir mulai Kabupaten Mamasa hingga ke Mamuju Utara (Matra). Kondisi tersebut dipengaruhi adanya penurunan daya listrik di PLTA Bakaru dan Bili-Bili akibat deficit air yang terjadi di kawasan tersebut. (abdullah nicolha)
Bendungan Tommo Harus Dikaji
Wednesday 29 July 2009
MAMUJU (SI) – Kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (amdal) pada proyek pembangunan Bendungan Tommo di Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Sulbar dipersoalkan sejumlah pihak. Pasalnya, beberapa analisis mengenai Amdal belum jelas.
“Kerangka penilaian amdal, yakni rujukan yang diserahkan tim konsultan yang menangani masalah tersebut belum lengkap dan harus disempurnakan dalam pengerjaannya,” kata salah seorang anggota komisi analisis dampak lingkungan DPRD Mamuju Hajrul Malik kepada Seputar Indonesia (SI) kemarin.
Dia menyebutkan, selain penyempurnaan tentang amdal, pihaknya juga meminta kepada pihak yang menangani proyek tersebut melihat peraturan daerah (perda) yang menyatakan bahwa melibatkan warga setempat dalam pengerjaan sebagai orang yang akan menikmati hasil proyek tersebut.
“Jadi ada beberapa yang perlu disempurnakan termasuk, Perda Mamuju dalam keterlibatan warga dalam pengerjaan. Sebab, mereka sebagai pengguna pasilitas tersebut,” jelas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Anggota DPRD Mamuju ini menambahkan, dari beberapa pertanyaan yang muncul, perlu dilakukan kajian ulang terhadap Amdal tersebut. Kerangka acuan yang dimaksud tidak hanya berisi teori mengenai irigasi, melainkan juga solusi atas persoalan yang ditimbulkan proyek tersebut.
“Saya sudah pernah turun ke lapangan dan melihat banyak persoalan mengenai penggunaan lahan pertanian yang akan dilalui proyek irigasi,” ungkapnya.
Dia mencontohkan, di daerah tersebut ada seorang warga yang hanya memiliki satu lahan pertanian yang ternyata akan dilalui proyek tersebut. Kerangka acuan yang ada harus memberikan solusi atas persoalan tersebut, karena problem ini tidak selesai hanya dengan ganti rugi.
Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Mamuju Mochtar menyatakan, salah satu masalah dalam proyek tersebut yakni mengenai parameter mutu air baku yang terdapat di wilayah tersebut.
Dia menegaskan, harus ada kejelasan mengenai kondisi air yang digunakan masyarakat sebelum proyek dilaksanakan sehingga dapat diketahui dampak yang terjadi ketika bendung tersebut telah selesai dibangun. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan yang cukup signifikan, khususnya berdampak negatif, bisa diberikan peringatan sejak awal.
“Air ini juga memiliki aspek kesehatan karena tidak hanya digunakan masyarakat untuk pertanian. Jangan sampai nanti sudah timbul permasalahan, baru kita sibuk membuat acuannya,” jelasnya.
Sementara itu, Konsultan Tim Penuyusun Amdal Harianto mengatakan, pertanyaan yang diajukan tersebut pada dasarnya akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan dokumen amdal. Kerangka acuan amdal ini baru tahap awal dan tentunya masih membutuhkan masukan.
“Seluruh permasalahan yang ada sekarang masih sangat meluas. Nah inilah tujuan kerangka acuan amdal untuk semakin mengkerucutkannya, hingga akhirnya dibentuk dokumen amdal,” jelasnya.
Dia menuturkan, kerangka acuan yang ada saat ini akan diperbaharui. Proyek Pembangunan Bendungan Tommo ini awalnya direncanakan hingga ke Kecamatan Pangale. Akan tetapi, karena berbagai pertimbangan dari masyarakat, hal tersebut dibatalkan.
Proyek pembangunan Bendungan Tommo tersebut dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan dalam bentuk multiyear yang pengerjaannya akan dilakukan pada 2010-2012 mendatang. (abdullah nicolha).
MAMUJU (SI) – Kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (amdal) pada proyek pembangunan Bendungan Tommo di Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Sulbar dipersoalkan sejumlah pihak. Pasalnya, beberapa analisis mengenai Amdal belum jelas.
“Kerangka penilaian amdal, yakni rujukan yang diserahkan tim konsultan yang menangani masalah tersebut belum lengkap dan harus disempurnakan dalam pengerjaannya,” kata salah seorang anggota komisi analisis dampak lingkungan DPRD Mamuju Hajrul Malik kepada Seputar Indonesia (SI) kemarin.
Dia menyebutkan, selain penyempurnaan tentang amdal, pihaknya juga meminta kepada pihak yang menangani proyek tersebut melihat peraturan daerah (perda) yang menyatakan bahwa melibatkan warga setempat dalam pengerjaan sebagai orang yang akan menikmati hasil proyek tersebut.
“Jadi ada beberapa yang perlu disempurnakan termasuk, Perda Mamuju dalam keterlibatan warga dalam pengerjaan. Sebab, mereka sebagai pengguna pasilitas tersebut,” jelas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Anggota DPRD Mamuju ini menambahkan, dari beberapa pertanyaan yang muncul, perlu dilakukan kajian ulang terhadap Amdal tersebut. Kerangka acuan yang dimaksud tidak hanya berisi teori mengenai irigasi, melainkan juga solusi atas persoalan yang ditimbulkan proyek tersebut.
“Saya sudah pernah turun ke lapangan dan melihat banyak persoalan mengenai penggunaan lahan pertanian yang akan dilalui proyek irigasi,” ungkapnya.
Dia mencontohkan, di daerah tersebut ada seorang warga yang hanya memiliki satu lahan pertanian yang ternyata akan dilalui proyek tersebut. Kerangka acuan yang ada harus memberikan solusi atas persoalan tersebut, karena problem ini tidak selesai hanya dengan ganti rugi.
Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Mamuju Mochtar menyatakan, salah satu masalah dalam proyek tersebut yakni mengenai parameter mutu air baku yang terdapat di wilayah tersebut.
Dia menegaskan, harus ada kejelasan mengenai kondisi air yang digunakan masyarakat sebelum proyek dilaksanakan sehingga dapat diketahui dampak yang terjadi ketika bendung tersebut telah selesai dibangun. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan yang cukup signifikan, khususnya berdampak negatif, bisa diberikan peringatan sejak awal.
“Air ini juga memiliki aspek kesehatan karena tidak hanya digunakan masyarakat untuk pertanian. Jangan sampai nanti sudah timbul permasalahan, baru kita sibuk membuat acuannya,” jelasnya.
Sementara itu, Konsultan Tim Penuyusun Amdal Harianto mengatakan, pertanyaan yang diajukan tersebut pada dasarnya akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan dokumen amdal. Kerangka acuan amdal ini baru tahap awal dan tentunya masih membutuhkan masukan.
“Seluruh permasalahan yang ada sekarang masih sangat meluas. Nah inilah tujuan kerangka acuan amdal untuk semakin mengkerucutkannya, hingga akhirnya dibentuk dokumen amdal,” jelasnya.
Dia menuturkan, kerangka acuan yang ada saat ini akan diperbaharui. Proyek Pembangunan Bendungan Tommo ini awalnya direncanakan hingga ke Kecamatan Pangale. Akan tetapi, karena berbagai pertimbangan dari masyarakat, hal tersebut dibatalkan.
Proyek pembangunan Bendungan Tommo tersebut dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan dalam bentuk multiyear yang pengerjaannya akan dilakukan pada 2010-2012 mendatang. (abdullah nicolha).
Subscribe to:
Posts (Atom)
