Wednesday, 14 October 2009
WATANSOPPENG (SI)–Menjelang tahapan Pilkada Soppeng kisruh dualisme kepengurusan di Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Soppeng antara kubu Hira Putriani Rasyid dan kubu Usmaniar berlanjut.
Bahkan, kisruh dualisme tersebut juga akan terjadi dalam Pilkada Soppeng Juni 2010.Pasalnya,kedua kubu sama-sama membuka pendaftaran bakal cabup dan cawabup yang akan diusung pada pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala itu.
Hira mengimbau kepada semua figur yang ingin mendekati dan berminat mendaftarkan diri di partai bentukan Presiden SBY tersebut, agar berhati-hati dalam mendaftar karena dikhawatirkan akan salah alamat.
“Saya imbau kepada semua kandidat bupati dan wakil bupati yang berminat diusung partai Demokrat Soppeng untuk berhati-hati,jangan sampai mereka salah alamat dan mendaftar pada lembaga yang ilegal,” ungkapnya kepada wartawan di Soppeng,kemarin.
Dia juga menginformasikan, partai berlambang bintang kejora tersebut telah membuka pendaftaran sejak 2 Oktober hingga 21 Oktober mendatang.
Hira menegaskan, pihaknya adalah pengurus yang sah dan berhak membuka pendaftaran untuk menjaring kandidat bupati dan wakil bupati yang akan diusung partai peraih tiga kursi di DPRD Soppeng itu.
“Secara hukum, kami adalah pengurus yang sah dan telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung N0.07/- Pdt.G/2008/PN.WSP,kalau pun ada pihak lain yang membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, itu adalah pendaftaran yang ilegal,”tegasnya sambil memperlihatkan salinan putusan dari MA.
Sebelumnya, Sekretaris PD kubu Usmaniar yang berkantor di Jalan Merdeka Nur Samsu mengungkapkan, pihaknya juga membuka pendaftaran karena kepengurusan Usmaniar adalah yang diakui oleh pengurus provinsi dan pusat. (abdullah nicolha)
Wednesday, October 14, 2009
Pendaftaran CPNS Soppeng Akhir Oktober
Wednesday, 14 October 2009
WATANSOPPENG (SI)–Jadwal pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Soppeng hingga kini belum jelas.Pasalnya,pihak BKN dan Men-PAN belum memberikan kejelasan atau jadwal kapan pendaftaran di Bumi Latemmamala trsebut dibuka.
Kendati belum jelas,namun pihak Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Soppeng memperkirakan pendaftaran akan dibuka paling lambat akhir Oktober ini.“Memang belum ada jadwal dari pusat, tapi kami memerkirakan akan digelar akhir bulan ini, paling tidak, sebelum pergantian tahun,”ungkap salah seorang panitia CPNS dari BKDD Soppeng Suriasni kepada seputar indonesia (SI),kemarin.
Kabid Formasi dan Kesejahteraan Pegawai BKDD Soppeng ini juga mengatakan,selain BKDD belum menerima penyampaian tentang jadwal pendaftaran penerimaan CPNS tahun ini,pihaknya juga masih harus menunggu kepastian formasi kualifikasi pendidikan dari Menpan.
Suriasni juga mengaku pengajuan usulan CPNS untuk Soppeng ke Menpan terlambat karena adanya revisi formasi umum lantaran terjadi kekeliruan pihak Menpan maupun BKN pusat.
Sehingga barulah setelah diterima hasil revisi formasi umum tersebut, baru diusulkan kualifikasi pendidikan CPNS yang dibutuhkan Soppeng. “Baru-baru ini, kami dari Jakarta untuk menjemput kualifikasi pendidikan, namun belum dikeluarkan pihak Menpan.Setelah ada formasi tersebut akan digelar pertemuan BKDD di Pemprov.Nanti setelah itu baru ada kejelasan jadwal penerimaan CPNS,”tandasnya.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abd Haris Abbas juga memastikan pihaknya sebelum pergantian tahun akan melakukan pendaftaran penerimaan CPNS di daerah tersebut.“Belum diketahui secara pasti kapan pendaftaran akan dibuka namun yang jelas penerimaan CPNS tetap akan dilakukan sebelum pergantian tahun, pastinya tahun ini akan dibuka,” ungkapnya,baru-baru ini. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI)–Jadwal pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Soppeng hingga kini belum jelas.Pasalnya,pihak BKN dan Men-PAN belum memberikan kejelasan atau jadwal kapan pendaftaran di Bumi Latemmamala trsebut dibuka.
Kendati belum jelas,namun pihak Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Soppeng memperkirakan pendaftaran akan dibuka paling lambat akhir Oktober ini.“Memang belum ada jadwal dari pusat, tapi kami memerkirakan akan digelar akhir bulan ini, paling tidak, sebelum pergantian tahun,”ungkap salah seorang panitia CPNS dari BKDD Soppeng Suriasni kepada seputar indonesia (SI),kemarin.
Kabid Formasi dan Kesejahteraan Pegawai BKDD Soppeng ini juga mengatakan,selain BKDD belum menerima penyampaian tentang jadwal pendaftaran penerimaan CPNS tahun ini,pihaknya juga masih harus menunggu kepastian formasi kualifikasi pendidikan dari Menpan.
Suriasni juga mengaku pengajuan usulan CPNS untuk Soppeng ke Menpan terlambat karena adanya revisi formasi umum lantaran terjadi kekeliruan pihak Menpan maupun BKN pusat.
Sehingga barulah setelah diterima hasil revisi formasi umum tersebut, baru diusulkan kualifikasi pendidikan CPNS yang dibutuhkan Soppeng. “Baru-baru ini, kami dari Jakarta untuk menjemput kualifikasi pendidikan, namun belum dikeluarkan pihak Menpan.Setelah ada formasi tersebut akan digelar pertemuan BKDD di Pemprov.Nanti setelah itu baru ada kejelasan jadwal penerimaan CPNS,”tandasnya.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abd Haris Abbas juga memastikan pihaknya sebelum pergantian tahun akan melakukan pendaftaran penerimaan CPNS di daerah tersebut.“Belum diketahui secara pasti kapan pendaftaran akan dibuka namun yang jelas penerimaan CPNS tetap akan dilakukan sebelum pergantian tahun, pastinya tahun ini akan dibuka,” ungkapnya,baru-baru ini. (abdullah nicolha)
Pengangkatan Hasbi Dinilai Cacat Hukum
Tuesday, 13 October 2009
WATANSOPPENG (SI) – Puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Al-Gazali Kabupaten Soppeng menilai pengangkatan pelaksana tugas ketua perguruan tinggi tersebut cacat hukum.
Alasannya, surat keterangan (SK) penunjukan atas nama Muhammad Hasbi, tidak sesuai prosedur hukum dan regulasi yang kuat dan dianggap tidak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) RI No 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi.
“Pada Pasal 63 ayat (2) berbunyi, ketua sekolah tinggi yang diselenggarakan masyarakat diangkat dan diberhentikan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi. Di sini kami lihat pengangkatannya tidak sesuai aturan tersebut,”ungkap koordinator lapangan( korlap) unjukrasamahasiswa, Hariadi,saat berorasi di depan Kampus STIA Al-Gazali,kemarin.
Selain itu, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi juga telah mengeluarkan surat edaran tentang persyaratan dan prosedur pimpinan perguruan tinggi swasta. “Makanya, kami menilai SK yang dikeluarkan pihak yayasan tidak sah secara hukum karena tidak melalui rapat senat,”ujarnya.
Mahasiswa STIA Al-Gazali mengungkapkan, hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar karena pihak senat pernah melakukan rapat dan telah menyepakati H Muhaiyang K sebagai ketua yang disertai dan diperkuat berita acara pada 28 September lalu.“Itu tidak diakui yayasan dan otomatis muncul pertanyaan,ada apa dengan Yayasan STIA Al-Gazali?”ungkap dia.
Dengan kondisi tersebut,mahasiswa setempat menyatakan mosi tidak percaya dengan keluarnya SK pengangkatan tersebut karena tidak sesuai dasar hukum dan tidak sah secara legalitas (cacat hukum).
Secara tegas, puluhan mahasiswa tersebut menyatakan menolak Muhammad Hasbi selaku Plt Ketua STIA Al-Gazali Soppeng dan mendukung keputusan rapat senat perguruan tinggi yang telah memilih H Muhaiyang K sebagai Ketua periode 2009–2013.
Mereka juga mendesak pihak terkait segera menyelesaikan kasus dualisme kepengurusan Yayasan STIA Al-Gazali Soppeng.
“Kami hanya mendukung dan menerima pengelolaan PT Al-Gazali, yakni yayasan yang mendirikan STIA, STIH, dan STAI Al-Gazali Soppeng,” tandasnya yang diiringi teriakan rekan-rekannya.
Puluhan mahasiswa tersebut terlihat kecewa karena pengelola yayasan tidak berada di tempat. Aksi itu juga mendapat pengawalan ketat aparat keamanan dengan mengerahkan satu peleton anggota Polres setempat.
Plt Ketua STIA Al-Gazali Soppeng Muhammad Hasbi menyatakan, tuntutan yang diajukan mahasiswa tersebut mengarah ke yayasan dan bukan kepadanya. Sebab, yang mengangkat dia sebagai pelaksana tugas adalah pihak yayasan melalui rapat yayasan.
Dia juga mengaku, pengangkatannya sebagai ketua pelaksana tugas tidak melalui rapat senat karena memang STIA Al-Gazali Soppeng belum memiliki senat. Ketua Yayasan STIA Al-Gazali Soppeng Darfawati AS Gani belum berhasil dikonfirmasi. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) – Puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Al-Gazali Kabupaten Soppeng menilai pengangkatan pelaksana tugas ketua perguruan tinggi tersebut cacat hukum.
Alasannya, surat keterangan (SK) penunjukan atas nama Muhammad Hasbi, tidak sesuai prosedur hukum dan regulasi yang kuat dan dianggap tidak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) RI No 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi.
“Pada Pasal 63 ayat (2) berbunyi, ketua sekolah tinggi yang diselenggarakan masyarakat diangkat dan diberhentikan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi. Di sini kami lihat pengangkatannya tidak sesuai aturan tersebut,”ungkap koordinator lapangan( korlap) unjukrasamahasiswa, Hariadi,saat berorasi di depan Kampus STIA Al-Gazali,kemarin.
Selain itu, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi juga telah mengeluarkan surat edaran tentang persyaratan dan prosedur pimpinan perguruan tinggi swasta. “Makanya, kami menilai SK yang dikeluarkan pihak yayasan tidak sah secara hukum karena tidak melalui rapat senat,”ujarnya.
Mahasiswa STIA Al-Gazali mengungkapkan, hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar karena pihak senat pernah melakukan rapat dan telah menyepakati H Muhaiyang K sebagai ketua yang disertai dan diperkuat berita acara pada 28 September lalu.“Itu tidak diakui yayasan dan otomatis muncul pertanyaan,ada apa dengan Yayasan STIA Al-Gazali?”ungkap dia.
Dengan kondisi tersebut,mahasiswa setempat menyatakan mosi tidak percaya dengan keluarnya SK pengangkatan tersebut karena tidak sesuai dasar hukum dan tidak sah secara legalitas (cacat hukum).
Secara tegas, puluhan mahasiswa tersebut menyatakan menolak Muhammad Hasbi selaku Plt Ketua STIA Al-Gazali Soppeng dan mendukung keputusan rapat senat perguruan tinggi yang telah memilih H Muhaiyang K sebagai Ketua periode 2009–2013.
Mereka juga mendesak pihak terkait segera menyelesaikan kasus dualisme kepengurusan Yayasan STIA Al-Gazali Soppeng.
“Kami hanya mendukung dan menerima pengelolaan PT Al-Gazali, yakni yayasan yang mendirikan STIA, STIH, dan STAI Al-Gazali Soppeng,” tandasnya yang diiringi teriakan rekan-rekannya.
Puluhan mahasiswa tersebut terlihat kecewa karena pengelola yayasan tidak berada di tempat. Aksi itu juga mendapat pengawalan ketat aparat keamanan dengan mengerahkan satu peleton anggota Polres setempat.
Plt Ketua STIA Al-Gazali Soppeng Muhammad Hasbi menyatakan, tuntutan yang diajukan mahasiswa tersebut mengarah ke yayasan dan bukan kepadanya. Sebab, yang mengangkat dia sebagai pelaksana tugas adalah pihak yayasan melalui rapat yayasan.
Dia juga mengaku, pengangkatannya sebagai ketua pelaksana tugas tidak melalui rapat senat karena memang STIA Al-Gazali Soppeng belum memiliki senat. Ketua Yayasan STIA Al-Gazali Soppeng Darfawati AS Gani belum berhasil dikonfirmasi. (abdullah nicolha)
Tuesday, October 13, 2009
PDIP Diserang Black Campaign
Monday, 12 October 2009
WATANSOPPENG (SI) – Atmosfer Pilkada di Bumi Latemmamala, Kabupaten Soppeng, semakin memanas. Bahkan sejumlah pihak dinilai telah meluncurkan black campaign (kampanye hitam) kepada salah satu partai di daerah tersebut.
Di tengah masyarakat di Kabupaten Soppeng telah beredar isu bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Soppeng sudah menentukan dan menetapkan calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung pada Pilkada Soppeng 2010.
Namun, hal tersebut dibantah keras jajaran struktur DPC PDIP Kabupaten Soppeng karena dinilai akan merugikan partai.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDIP Kabupaten Soppeng Andi Amryadi Alie mengatakan, isu tersebut merupakan bentuk kampanye hitam terhadap PDIP. Pasalnya, yang bertugas melakukan penjaringan cabup-cawabup di PDIP, hingga saat ini partainya baru membuka pendaftaran.
“Mana mungkin kami telah menetapkan cabup-cawabup sementara kami baru membuka pendaftaran tadi (kemarin) (12/10),” ungkapnya kepada wartawan di Soppeng didampingi anggota Tim 5 Andi Mappangerang,kemarin.
Dia menilai,hal itu juga merupakan upaya menghalangi figur lain yang ingin mendekati PDIP. “Ini upaya pihak-pihak tertentu menghalangi beberapa kandidat bupati dan wakil bupati untuk merapat di PDIP,”katanya.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), pengambilan formulir dan pendaftaran di PDIP untuk figur nonkader baru dimulai kemarin dan akan berakhir pada 24 Oktober.
“Jadi, masih banyak tahapan yang harus dilewati untuk sampai pada tahapan final pencalonan,jadi isu itu sama sekali tidak benar,” ujar anggota Tim 5 DPC PDIP Soppeng Andi Mappangerang. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) – Atmosfer Pilkada di Bumi Latemmamala, Kabupaten Soppeng, semakin memanas. Bahkan sejumlah pihak dinilai telah meluncurkan black campaign (kampanye hitam) kepada salah satu partai di daerah tersebut.
Di tengah masyarakat di Kabupaten Soppeng telah beredar isu bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Soppeng sudah menentukan dan menetapkan calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung pada Pilkada Soppeng 2010.
Namun, hal tersebut dibantah keras jajaran struktur DPC PDIP Kabupaten Soppeng karena dinilai akan merugikan partai.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDIP Kabupaten Soppeng Andi Amryadi Alie mengatakan, isu tersebut merupakan bentuk kampanye hitam terhadap PDIP. Pasalnya, yang bertugas melakukan penjaringan cabup-cawabup di PDIP, hingga saat ini partainya baru membuka pendaftaran.
“Mana mungkin kami telah menetapkan cabup-cawabup sementara kami baru membuka pendaftaran tadi (kemarin) (12/10),” ungkapnya kepada wartawan di Soppeng didampingi anggota Tim 5 Andi Mappangerang,kemarin.
Dia menilai,hal itu juga merupakan upaya menghalangi figur lain yang ingin mendekati PDIP. “Ini upaya pihak-pihak tertentu menghalangi beberapa kandidat bupati dan wakil bupati untuk merapat di PDIP,”katanya.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), pengambilan formulir dan pendaftaran di PDIP untuk figur nonkader baru dimulai kemarin dan akan berakhir pada 24 Oktober.
“Jadi, masih banyak tahapan yang harus dilewati untuk sampai pada tahapan final pencalonan,jadi isu itu sama sekali tidak benar,” ujar anggota Tim 5 DPC PDIP Soppeng Andi Mappangerang. (abdullah nicolha)
Monday, October 12, 2009
Uji Kompetensi Diminta Selektif
Sunday, 11 October 2009
SENGKANG(SI) – Sejumlah kalangan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo agar dalam melakukan uji kompetensi sejumlah pejabat dilakukan selektif dan sesuai dengan bidangnya.
Anggota Badan Pekerja Yayasan Wajo Anti CorruptionCommittee (WACC) Kabupaten Wajo M Sabri F mengungkapkan, uji kompetensi tersebut bertujuan untuk menempatkan aparatur sesuai bidang masing- masing atau the right man on the right place.
Menurut dia, hal tersebut perlu didukung penuh dengan catatan yang melakukan uji kompetensi kemampuan adalah institusi independen, lalu sementara hasil ujian itu benar-benar ditindak lanjuti oleh yang berwenang. “Ujian tersebut tidak hanya sampai kepada eselon III dan IV tetapi sampai ke eselon II.
Bahkan, sampai ke camat dan lurah,” katanya,kemarin. Dia menegaskan,karena proses uji kompetensi tersebut menggunakan uang rakyat, maka harus dilaksanakan secara jujur dengan tujuan mulia, yakni memberikan pelayanan kepada rakyat secara optimal. “Karena menggunakan uang rakyat maka perlu dilakukan secara jujur dan berimbas kepada pelayanan secara maksimal kepada masyarakat Wajo,”tegasnya.
Sejumlah pihak juga meminta agar Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru segera mempurnabaktikan para pejabat yang telah memasuki masa pensiunnya.“Yang tidak kalah pentingnya Bupati Wajo segera mempurnabaktikan para pejabat yang sudah tiba masa pensiunnya. Kecuali,mereka yang memiliki kelebihan luar biasa yang tidak dimiliki oleh pejabat lain,” katanya.
Dia mengatakan, sangat aneh bila ada pejabat yang aktif dan memiliki kemampuan di atas ratarata, tapi berstatus non job.Sementara di satu sisi ada pejabat yang sudah harus pensiun tetapi masa pensiunnya diperpanjang.“Kalau cara-cara seperti itu masih dipertahankan, Wajo akan terus ketinggalan dari segi peningkatan SDM,” tegas penyuara anti korupsi di Kota Sutera ini.
Senada diungkapkan, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pemuda Penerus Amanat Proklamasi Republik Indonesia (PPAP-RI) Kabupaten Wajo Asriadin M. Dia mengharapkan,dalam melakukan uji kompetensi seharusnya dilakukan secara jujur dan tidak memandang siapa tetapi melihat keahliannya.“ Kami tetap berharap hal itu dilakukan secara jujur dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai,” ungkapnya.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Pemkab Wajo Hasri AS menyatakan, hal tersebut memang akan dilakukan dalamwaktu dekat ini. “Sudah ada surat resmi kepada masing- masing pejabat eselon II dan III.Pelaksanaannnya akan digelar 23 Oktober,”ujarnya.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), saat ini ada lima pejabat Pemkab Wajo yang masa pensiun telah diperpanjang. Kelimanya, adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Kesatuan Bangsa (Kesbang),Ketua Bapedalda, dan Ketua Keuangan. “Kalau tidak salah, ada lima Kepala Dinas dan Kantor yang masa pensiunnya diperpanjang,” tandas Sabri. (abdullah nicolha).
SENGKANG(SI) – Sejumlah kalangan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo agar dalam melakukan uji kompetensi sejumlah pejabat dilakukan selektif dan sesuai dengan bidangnya.
Anggota Badan Pekerja Yayasan Wajo Anti CorruptionCommittee (WACC) Kabupaten Wajo M Sabri F mengungkapkan, uji kompetensi tersebut bertujuan untuk menempatkan aparatur sesuai bidang masing- masing atau the right man on the right place.
Menurut dia, hal tersebut perlu didukung penuh dengan catatan yang melakukan uji kompetensi kemampuan adalah institusi independen, lalu sementara hasil ujian itu benar-benar ditindak lanjuti oleh yang berwenang. “Ujian tersebut tidak hanya sampai kepada eselon III dan IV tetapi sampai ke eselon II.
Bahkan, sampai ke camat dan lurah,” katanya,kemarin. Dia menegaskan,karena proses uji kompetensi tersebut menggunakan uang rakyat, maka harus dilaksanakan secara jujur dengan tujuan mulia, yakni memberikan pelayanan kepada rakyat secara optimal. “Karena menggunakan uang rakyat maka perlu dilakukan secara jujur dan berimbas kepada pelayanan secara maksimal kepada masyarakat Wajo,”tegasnya.
Sejumlah pihak juga meminta agar Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru segera mempurnabaktikan para pejabat yang telah memasuki masa pensiunnya.“Yang tidak kalah pentingnya Bupati Wajo segera mempurnabaktikan para pejabat yang sudah tiba masa pensiunnya. Kecuali,mereka yang memiliki kelebihan luar biasa yang tidak dimiliki oleh pejabat lain,” katanya.
Dia mengatakan, sangat aneh bila ada pejabat yang aktif dan memiliki kemampuan di atas ratarata, tapi berstatus non job.Sementara di satu sisi ada pejabat yang sudah harus pensiun tetapi masa pensiunnya diperpanjang.“Kalau cara-cara seperti itu masih dipertahankan, Wajo akan terus ketinggalan dari segi peningkatan SDM,” tegas penyuara anti korupsi di Kota Sutera ini.
Senada diungkapkan, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pemuda Penerus Amanat Proklamasi Republik Indonesia (PPAP-RI) Kabupaten Wajo Asriadin M. Dia mengharapkan,dalam melakukan uji kompetensi seharusnya dilakukan secara jujur dan tidak memandang siapa tetapi melihat keahliannya.“ Kami tetap berharap hal itu dilakukan secara jujur dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai,” ungkapnya.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Pemkab Wajo Hasri AS menyatakan, hal tersebut memang akan dilakukan dalamwaktu dekat ini. “Sudah ada surat resmi kepada masing- masing pejabat eselon II dan III.Pelaksanaannnya akan digelar 23 Oktober,”ujarnya.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), saat ini ada lima pejabat Pemkab Wajo yang masa pensiun telah diperpanjang. Kelimanya, adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Kesatuan Bangsa (Kesbang),Ketua Bapedalda, dan Ketua Keuangan. “Kalau tidak salah, ada lima Kepala Dinas dan Kantor yang masa pensiunnya diperpanjang,” tandas Sabri. (abdullah nicolha).
Subscribe to:
Posts (Atom)
