Wednesday, 18 November 2009
WATANSOPPENG(SI) – Pelantikan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng kemarin,diwarnai insiden listrik padam.
Untung generator yang disiapkan berfungsi kembali sehingga upacara pelantikan tetap berjalan lancar. Pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD Soppeng definitif periode 2009–2014 dipandu Ketua Pengadilan Negeri Soppeng Krisnugroho Sri Pratomo SH. Pelantikan tiga unsur pimpinan DPRD Soppeng ditetapkan melalui keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo No 3588/XI/- 2009 tertanggal 5 November 2009.
Ketiga pimpinan DPRD Soppeng, yaitu Andi Kaswadi Razak dari Partai Golkar sebagai ketua,Andi Mapparemma dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),dan AndiKunengdariPartai Amanat Nasional (PAN),sebagai wakil ketua. Golkar pada pemilu lalu meraih suara terbanyak dan memiliki delapan kursi di DPRD Soppeng.
Sementara PDIP sebagai peraih suara terbesar nomor dua meraih tiga kursi di Dewan, disusul PAN yang juga meraih tiga kursi. Rapat paripurna istimewa dipimpin Andi Kaswadi Razak berlangsung tertib dan lancar.
Namun, dalam kegiatan yang penting itu sempat diwarnai insiden listrik padam. Saat Andi Kaswadi Razak tampil memberikan sambutan sekitar pukul 11.20 Wita, tiba-tiba lampu mati dan seluruh ruang sidang gelap gulita.
Beruntung, insiden tersebut tidak berlangsung lama dan hanya berselang beberapa menit kemudian, generator sekretariat DPRD kembali berfungsi seperti sebelumnya. Insiden-insiden kecil lain kerap mengganggu saat pengucapan sumpah.Misalnya,sound system tidak berfungsi maksimal.“Hal ini sudah biasa,” kata Andi Dulli, sapaan akrab Ketua DPRD dua periode ini,sesaat sebelum melanjutkan sambutannya.
Tampak Bupati Soppeng Andi Soetomo ikut menghadiri pelantikan tersebut. Selaku pimpinan eksekutif di Bumi Latemmamala, dia meminta dan mengajak segenap pimpinan dan anggota Dewan menjaga kerja sama dua lembaga yang sudah terjalin baik.
“Kami mengajak Dewan yang terhormat senantiasa mempertahankan dan bahkan lebih meningkatkan kerja sama,koordinasi,dan konsultasi yang selama ini telah dibina bersama tetap terjalin dengan baik,” paparnya di hadapan anggota Dewan, muspida, SKPD, dan undangan lainnya di DPRD Soppeng,kemarin.
Menurut dia,hal itu sebagai suatu bentuk dan komitmen untuk bersama menyingsingkan lengan baju untuk berpikir dan berkarya demi kesejahteraan masyarakat. Bupati mengatakan,sesuai amanat UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja setara dan bersifat kemitraan.
Kedudukan setara,menurutnya, di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar.“Hal ini tercermin dalammelahirkankebijakandaerah berupa peraturan daerah,”jelasnya. (abdullah nicolha)
Wednesday, November 18, 2009
Tuesday, November 17, 2009
Kartu Tes CPNS Polman Dibagi
Tuesday, 17 November 2009
PEMBAGIAN kartu tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Sulawesi Barat (Sulbar) dilaksanakan hari ini di setiap kecamatan sesuai tempat pendaftaran masingmasing pendaftar.
Kepala Badan Kepegawaian Diklat dan Daerah (BKDD) Polman Sunjalil Yahya mengatakan, pembagian kartu tes tersebut dilakukan selama dua hari,yakni hari pertama (18/11) pengambilan untuk pelamar tenaga teknis dan kesehatan, hari kedua untuk pelamar guru. Untuk pelaksanaan ujian akan digelar pada Minggu (22/11).
Sunjalil menyebut pendaftaran dan pengambilan tes yang ditempatkan di kecamatan merupakan kebijakan pemerintah kabupaten (pemkab) yang bertujuan mendekatkan pelayanan dan lebih memudahkan para calon pendaftar.
“Kebijakan ini merupakan bentuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terhadap para calon pendaftar. Jadi, untuk penyerahan berkas pendaftaran tidak perlu ke kabupaten,” ungkapnya kemarin.
KepalaBKDDPolmaninimenyebutkan bahwa pengambilan kartu tes bisa saja diwakilkan, asalkan mereka membawa bukti pendaftaran.“ Meski yang bersangkutan tidak ada bukti pendaftaran tidak bisa juga. Jadi, bisa saja diwakilkan, asalkan ada buktinya,”ujarnya.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Polman M Danial menambahkan, dalam penerimaan CPNS tahun ini pemkabselaluberusahamemberikan kemudahan kepada masyarakat.
Kabupaten Polman memperoleh kuota 411 CPNS yang terdiri atas tenaga guru,tenaga kesehatan,dan tenaga teknis lainnya. Selain kuota tersebut, ditetapkan penerimaan 28 sekretaris desa dan 112 tenaga kontrak. (abdullah nicolha)
PEMBAGIAN kartu tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Sulawesi Barat (Sulbar) dilaksanakan hari ini di setiap kecamatan sesuai tempat pendaftaran masingmasing pendaftar.
Kepala Badan Kepegawaian Diklat dan Daerah (BKDD) Polman Sunjalil Yahya mengatakan, pembagian kartu tes tersebut dilakukan selama dua hari,yakni hari pertama (18/11) pengambilan untuk pelamar tenaga teknis dan kesehatan, hari kedua untuk pelamar guru. Untuk pelaksanaan ujian akan digelar pada Minggu (22/11).
Sunjalil menyebut pendaftaran dan pengambilan tes yang ditempatkan di kecamatan merupakan kebijakan pemerintah kabupaten (pemkab) yang bertujuan mendekatkan pelayanan dan lebih memudahkan para calon pendaftar.
“Kebijakan ini merupakan bentuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terhadap para calon pendaftar. Jadi, untuk penyerahan berkas pendaftaran tidak perlu ke kabupaten,” ungkapnya kemarin.
KepalaBKDDPolmaninimenyebutkan bahwa pengambilan kartu tes bisa saja diwakilkan, asalkan mereka membawa bukti pendaftaran.“ Meski yang bersangkutan tidak ada bukti pendaftaran tidak bisa juga. Jadi, bisa saja diwakilkan, asalkan ada buktinya,”ujarnya.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Polman M Danial menambahkan, dalam penerimaan CPNS tahun ini pemkabselaluberusahamemberikan kemudahan kepada masyarakat.
Kabupaten Polman memperoleh kuota 411 CPNS yang terdiri atas tenaga guru,tenaga kesehatan,dan tenaga teknis lainnya. Selain kuota tersebut, ditetapkan penerimaan 28 sekretaris desa dan 112 tenaga kontrak. (abdullah nicolha)
Monday, November 16, 2009
Kejati Segera Sidik Korupsi DPRD Sulbar
Monday, 16 November 2009
MAKASSAR(SI) – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar Adjad Sudradjat menegaskan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung DPRD Sulawesi Barat se nilai Rp11,6 miliar sampai ke penyidikan.
Dari data awal yang dikumpulkan, tim penyelidik sudah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek ini. Di antaranya adanya dugaan mark up. Menurut Adjat,masih banyak kejanggalan lain dalam proyek ini sehingga memungkinkan bisa dinaikan ketahap penyidikan sekaligus menetapkan tersangkanya. Ditanya lebih jauh terkait adanya dugaan penyimpangan lain,dia masih enggan berkomentar.
Menurut Adjat,kasus ini masih dalam tahap penyelidikan intelejen.“Untuk sementara kami belum bisa buka ke publik dugaan penyimpangan lain dalam proyek ini. Karena sedang dilakukan penyelidikan,” jelasnya.
Sementara menurut Asisten Intelejen (Asintel) Kejati Sulselbar Andi Abdul Karim, sangat kuat indikasi korupsi dalam kasus ini.“Dugaan kami, cukup besar kerugian Negara dalam kasus ini. karena temuan sementara kami adalah telah terjadi kemahalan harga.Kami terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan untuk mendukung dugaan kami,”katanya kemarin.
Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Parepare ini menjelaskan, dalam waktu dekat tim teknis dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman akan turun kelapangan untuk meneliti kelayakan fisik bangunan. “Sudah ada rencana tim akan turun melihat kondisi bangunan. Untuk persisnya saya tidak begitu tahu waktunya,”ujarnya.
Karim menjelaskan,masih ada kasus lain yang juga ditargetkan sampai ke penyelidikan yakni dugaan korupsi percetakan sawah di Mamuju dan Polman Sulawesi Barat. “Selain dugaan korupsi DPRD,kami juga sedang mengusut dugaan korupsi percetakan sawah di dua daerah ini,”tegasnya.
Untuk diketahui,pekan lalu Kejati Sulselbar sudah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulsel, melakukan audit kerugian negara untuk kedua kasus ini.Selain itu, Kejati juga sudah meminta Dinas Tata Ruang dan Permikiman Sulsel meneliti kondisi fisik bangunan.
Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Mamuju, Lingkar Kajian Kebijakan Publik (LK2P) Sulbar, dan Front Amanah Perjuangan Rakyat (Frampera) Sulbar mendesak Kejati Sulselbar menuntaskan dugaan korupsi pembangunan gedung DPRD Sulselbar. “Kami minta agar penegak hukum dalam hal ini Kejati untuk memperjelas dan mempertegas kasus tersebut,” ungkap Direktur LBH Mamuju Hatta Kainang,kemarin.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Kebijakan Publik (LK2P) Sulbar Jamhur Anjasmara. Karena, pembangunan Gedung DPRD Sulbar menelan anggaran Rp12 miliar lebih.
Desakan serupa dilontarkan Ketua Umum Front Amanah Perjuangan Rakyat (Frampera) Sulawesi Barat (Sulbar) Muh Amril. “Kami lihat belum ada kejelasan dan ketegasan dalam kasus tersebut,” katanya.
Data yang dihimpun Seputar Indonesia (SI),pembangunan Gedung DPRD Sulbar di Kecamatan Simboro, Kepulauan (Simkep) menghabiskan dana Rp11,6 miliar. Namun, pelaksana proyek baru mengerjakan fondasi dan tiang pancang setinggi kira-kira 1-2 meter. (umran la umbu/abdullah nicolha)
MAKASSAR(SI) – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar Adjad Sudradjat menegaskan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung DPRD Sulawesi Barat se nilai Rp11,6 miliar sampai ke penyidikan.
Dari data awal yang dikumpulkan, tim penyelidik sudah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek ini. Di antaranya adanya dugaan mark up. Menurut Adjat,masih banyak kejanggalan lain dalam proyek ini sehingga memungkinkan bisa dinaikan ketahap penyidikan sekaligus menetapkan tersangkanya. Ditanya lebih jauh terkait adanya dugaan penyimpangan lain,dia masih enggan berkomentar.
Menurut Adjat,kasus ini masih dalam tahap penyelidikan intelejen.“Untuk sementara kami belum bisa buka ke publik dugaan penyimpangan lain dalam proyek ini. Karena sedang dilakukan penyelidikan,” jelasnya.
Sementara menurut Asisten Intelejen (Asintel) Kejati Sulselbar Andi Abdul Karim, sangat kuat indikasi korupsi dalam kasus ini.“Dugaan kami, cukup besar kerugian Negara dalam kasus ini. karena temuan sementara kami adalah telah terjadi kemahalan harga.Kami terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan untuk mendukung dugaan kami,”katanya kemarin.
Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Parepare ini menjelaskan, dalam waktu dekat tim teknis dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman akan turun kelapangan untuk meneliti kelayakan fisik bangunan. “Sudah ada rencana tim akan turun melihat kondisi bangunan. Untuk persisnya saya tidak begitu tahu waktunya,”ujarnya.
Karim menjelaskan,masih ada kasus lain yang juga ditargetkan sampai ke penyelidikan yakni dugaan korupsi percetakan sawah di Mamuju dan Polman Sulawesi Barat. “Selain dugaan korupsi DPRD,kami juga sedang mengusut dugaan korupsi percetakan sawah di dua daerah ini,”tegasnya.
Untuk diketahui,pekan lalu Kejati Sulselbar sudah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulsel, melakukan audit kerugian negara untuk kedua kasus ini.Selain itu, Kejati juga sudah meminta Dinas Tata Ruang dan Permikiman Sulsel meneliti kondisi fisik bangunan.
Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Mamuju, Lingkar Kajian Kebijakan Publik (LK2P) Sulbar, dan Front Amanah Perjuangan Rakyat (Frampera) Sulbar mendesak Kejati Sulselbar menuntaskan dugaan korupsi pembangunan gedung DPRD Sulselbar. “Kami minta agar penegak hukum dalam hal ini Kejati untuk memperjelas dan mempertegas kasus tersebut,” ungkap Direktur LBH Mamuju Hatta Kainang,kemarin.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Kebijakan Publik (LK2P) Sulbar Jamhur Anjasmara. Karena, pembangunan Gedung DPRD Sulbar menelan anggaran Rp12 miliar lebih.
Desakan serupa dilontarkan Ketua Umum Front Amanah Perjuangan Rakyat (Frampera) Sulawesi Barat (Sulbar) Muh Amril. “Kami lihat belum ada kejelasan dan ketegasan dalam kasus tersebut,” katanya.
Data yang dihimpun Seputar Indonesia (SI),pembangunan Gedung DPRD Sulbar di Kecamatan Simboro, Kepulauan (Simkep) menghabiskan dana Rp11,6 miliar. Namun, pelaksana proyek baru mengerjakan fondasi dan tiang pancang setinggi kira-kira 1-2 meter. (umran la umbu/abdullah nicolha)
6 Bakal Calon Berebut Koalisi Nonparlemen
Monday, 16 November 2009
WATANSOPPENG (SI) – Sedikitnya enam bakal calon bupati dan wakil bupati yang bertekad maju di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng telah mendaftarkan diri di koalisi nonparlemen di daerah tersebut.
Ke enam figur tersebut berasal dari berbagai bidang dan elemen di masyarakat, tiga di antaranya merupakan birokrat yaitu, Andi Singkeru (pejabat Pemkab Bone), Syarifuddin Rauf (mantan Wakil Bupati Soppeng), dan Kepala Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Soppeng Andi Herdi Bunga Haryadi.
Sementara, dua tokoh dari kalangan politisi, yakni, Syamsu Niang dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Ketua DPC Partai Demokrat Soppeng Hira Putriani Rasyiddan.
Sedangkan satu bakal calon lagi adalah akademisi, yakni, Andi Munarfah. Informasi yang dihimpun Harian Seputar Indonesia (SI), saat pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati di koalisi 13 partai politik yang tidak berhasil meraih kursi pada Pemilu Legislatif 2009 lalu di Bumi Latemmamala tersebut, sedikitnya terdapat tujuh figur yang mengambil formulir.Namun, yang mengembalikan dan resmi mendaftar hanya enam tokoh tersebut.
“Sudah ada enam orang yang mengembalikan formulir pendaftaran dari tujuh orang yang mengambil formulir, di antaranya Andi Singkeru, Andi Munarfah, Syarifuddin Rauf, Andi Herdi Bunga Haryadi,Syamsu Niang,dan Hira Putriani Rasyd. Sementara satu orang lagi, Aris Muhammadiyah yang juga kalangan politisi belum mengembalikan formulir,” ungkap Ketua Tim Mediator Koalisi Nonparlemen Soppeng Muchtar Baso kepada wartawan, kemarin.
Kendati terbilang paling awal membuka pendaftaran bagi kandidat bupati dan wakil bupati dan telah memenuhi syarat 13% perolehan suara untuk mengusung satu paket pada Pilkada Soppeng 201, hingga kini koalisi parpol yang beranggotakan 13 partai itu belum menentukan bakal calon yang diusung pada pesta demokrasi lima tahunan di daerah berjuluk Kota Kalong itu.
Menurut Muchtar Baso yang juga Sekretaris Partai Persatuan Daerah (PPD) Kabupaten Soppeng ini, pihaknya tidak ingin terburuburu dalam menentukan figur yang akan diusung pada pilkada tersebut.
“Kami tidak mau terburu-buru untuk menentukan figur yang akan diusung pada koalisi ini, karena kami memiliki beberapa pertimbangan diantaranya, kami harus mencermati perkembangan politik hasil Musda Partai Golkar SulSel,”ujar dia.
Muchtar menambahkan,untuk Pilkada 2010 mendatang, koalisi non parlemen memasang target menang, dan berhati-hati untuk menentukan figur yang akan diusung. “Karena di Pilkada Soppeng 2010 mendatang, Koalisi Non parlemen memasang target menang, kami (Koalisi Nonparlemen) tidak hanya sekadar ikut meramaikan Pilkada, tapi kami bertekad akan berjuang dan memenangkan calon yang kami usung,”tandas Muchtar. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) – Sedikitnya enam bakal calon bupati dan wakil bupati yang bertekad maju di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng telah mendaftarkan diri di koalisi nonparlemen di daerah tersebut.
Ke enam figur tersebut berasal dari berbagai bidang dan elemen di masyarakat, tiga di antaranya merupakan birokrat yaitu, Andi Singkeru (pejabat Pemkab Bone), Syarifuddin Rauf (mantan Wakil Bupati Soppeng), dan Kepala Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Soppeng Andi Herdi Bunga Haryadi.
Sementara, dua tokoh dari kalangan politisi, yakni, Syamsu Niang dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Ketua DPC Partai Demokrat Soppeng Hira Putriani Rasyiddan.
Sedangkan satu bakal calon lagi adalah akademisi, yakni, Andi Munarfah. Informasi yang dihimpun Harian Seputar Indonesia (SI), saat pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati di koalisi 13 partai politik yang tidak berhasil meraih kursi pada Pemilu Legislatif 2009 lalu di Bumi Latemmamala tersebut, sedikitnya terdapat tujuh figur yang mengambil formulir.Namun, yang mengembalikan dan resmi mendaftar hanya enam tokoh tersebut.
“Sudah ada enam orang yang mengembalikan formulir pendaftaran dari tujuh orang yang mengambil formulir, di antaranya Andi Singkeru, Andi Munarfah, Syarifuddin Rauf, Andi Herdi Bunga Haryadi,Syamsu Niang,dan Hira Putriani Rasyd. Sementara satu orang lagi, Aris Muhammadiyah yang juga kalangan politisi belum mengembalikan formulir,” ungkap Ketua Tim Mediator Koalisi Nonparlemen Soppeng Muchtar Baso kepada wartawan, kemarin.
Kendati terbilang paling awal membuka pendaftaran bagi kandidat bupati dan wakil bupati dan telah memenuhi syarat 13% perolehan suara untuk mengusung satu paket pada Pilkada Soppeng 201, hingga kini koalisi parpol yang beranggotakan 13 partai itu belum menentukan bakal calon yang diusung pada pesta demokrasi lima tahunan di daerah berjuluk Kota Kalong itu.
Menurut Muchtar Baso yang juga Sekretaris Partai Persatuan Daerah (PPD) Kabupaten Soppeng ini, pihaknya tidak ingin terburuburu dalam menentukan figur yang akan diusung pada pilkada tersebut.
“Kami tidak mau terburu-buru untuk menentukan figur yang akan diusung pada koalisi ini, karena kami memiliki beberapa pertimbangan diantaranya, kami harus mencermati perkembangan politik hasil Musda Partai Golkar SulSel,”ujar dia.
Muchtar menambahkan,untuk Pilkada 2010 mendatang, koalisi non parlemen memasang target menang, dan berhati-hati untuk menentukan figur yang akan diusung. “Karena di Pilkada Soppeng 2010 mendatang, Koalisi Non parlemen memasang target menang, kami (Koalisi Nonparlemen) tidak hanya sekadar ikut meramaikan Pilkada, tapi kami bertekad akan berjuang dan memenangkan calon yang kami usung,”tandas Muchtar. (abdullah nicolha)
Sunday, November 15, 2009
10 Balon Berebut Dukungan
Sunday, 15 November 2009
WATANSOPPENG(SI) – Sebanyak 10 bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati yang bertekad maju di Pemilukada Soppeng Juni 2010,bersaing meraih simpati untuk mendapat dukungan Partai Demokrat.
Ke-10 balon tersebut adalah Andi Soetomo (bupati),Andi Sarimin Saransi (wabup),Andi Sulhan Hasan (asisten II),Andi Herdi Bunga Haryadi, Andi Munarfa,Andi Singkeru, M Haidir,Hendra Sudrajat,Husain Junaid,dan Andi Kastahar.
“Meski Ketua Bappilu DPDPDIP Sulsel Husain Djunaid dan Andi Kastahar belum resmi mengembalikan formulirnya, tapi saya sudah ketemu langsung dan berjanji akan mengembalikannya dalam waktu dekat,” ungkap Sekretaris DPC-Partai Demokrat Nursyamsu kepada Seputar Indonesia( SI),kemarin.
Nursyamsu mengatakan, Aris Muhammadiyah yang juga mengambil formulir di partai berlambang bintang kejora Soppeng itu hingga kini belum ada kepastian kapan akan dikembalikan.“Karena saat mengambil formulir diwakilkan dan belum ada kontak secara langsung,”katanya. Menurut dia dari ke-10 balon tersebut semua memiliki peluang yang sama untuk diusung pada pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala tersebut.
Sebab, penentuan calon yang akan diusung melalui survei dan visi misinya untuk membangun Soppeng ke depan. “Jadi, setelah disaring di kabupaten maka akan diajukan ke provinsi untuk disurvei.Kemudian diserahkan lagi ke pusat dan akan ditetapkan, kami melihat semua berpeluang untuk diusung,”jelasnya. Hal senada diungkapkan legislator Partai Demokrat Haeruddin Tahang.
Dia mengatakan bahwa dari semua figur yang bertekad maju di Pilkada Soppeng lewat partai bentukan presiden SBY itu memiliki peluang yang sama. “Intinya, setelah disurvei baru akan diketahui siapa yang akan diusung,” ungkapnya.
Sementara itu,Ketua Bappilu DPD-PDIP Sulsel Husain Djunaid mengaku,pihaknya telah mengambil formulir di Demokrat dan segera mengembalikannya ke Sekretariat DPD Partai Demokrat Soppeng Jalan Merdeka dalam waktu dekat.
“Insya Allah, dalam waktu dekat mungkin satu atau dua hari ke depan,” ujarnya singkat kepada SI melalui telepon selularnya. Sementara untuk penentuan bakal calon (balon) yang akan diusung partai berlambang bintang kejora itu pada pilkada Soppeng Juni 2010 akan ditentukan setelah musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) DPD Partai Demokrat Sulsel 18 November.
“Hingga kini, belum ada jadwal yang jelas, tapi kemungkinan besar setelah Musdalub karena tim 9 DPD baru akan dibentuk setelah Musdalub,” ujar Sekretaris DPC Demokrat Soppeng Nursyamsu,kemarin. Demokrat Belum Tentukan Arah Koalisi Kendati telah menyaring figur yang akan diusung pada pesta demokrasi lima tahunan, namun Dewan Pengurus Cabang (PDC) Partai Demokrat Kabupaten Soppeng hingga kini belum menentukan arah koalisi.
Alasannya, pengurus Partai Demokrat masih melihat peta politik dan melakukan komunikasi-komunikasi terhadap beberapa parpol di Kota Kalong itu. “Kami belum menentukan koalisi nanti mengarah ke mana, karena melihat perkembangan dulu,” ujar Nursyamsu. Kendati demikian, pihaknya mengaku telah melakukan komunikasi dengan beberapa partai lain,namun masih sebatas komunikasi biasa.
“Kami tetap membuka diri kepada siapa saja yang ingin berkoalisi dan bisa saja,semua bisa terjadi, bisa PAN, PDIP, dan sebagainya,”tutur dia. Haeruddin Tahang mengungkapkan hal yang sama.Namun,Partai Demokrat tetap terbuka dalam mengarahkan koalisi pada Pilkada, asal memiliki misi dan visi yang sesuai dalam membangun Soppeng. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
