Sunday, 03 January 2010
POLEWALI (SI) – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh kembali mempertegas komitmennya dalam percepatan pembentukan Kabupaten Balanipa dan Mamuju Tengah (Mateng).
Bahkan,dalam waktu dekat ini, gubernur pertama di provinsi termuda di Indonesia tersebut akan mengundang Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk hadir di provinsi yang ke-33 tersebut. “Insya Allah, Kabupaten Balanipa akan bisa kita wujudkan dalam waktu dekat. Moratorium itu bukan ganjalan yang bisa mementahkan gagasan pemekaran daerah.
Sepanjang undang-undangnya tidak dihapus, maka semua ide pemekaran di Indonesia tetap bisa dilakukan,”ungkapnya saat memberikan ceramah umum pada Seminar Nasional bertajuk ‘Menggagas Konsep Pendidikan di Wilayah Persiapan Kabupaten Balanipa’ Sabtu,(2/1) lalu.
Orang nomor satu di Sulbar ini mengatakan, pada 2010 akan dimanfaatkan untuk lebih mengencangkan pembentukan Kabupaten Balanipa dan Mamuju Tengah. Pihaknya akan mengundang Komisi II pada bulan Februari 2010 ke wilayah persiapan kabupaten baru itu untuk melihat langsung potensi Balanipa dan Mateng lebih dekat.
“Pada Februari, saya akan mengundang anggota Komisi II DPR RI dan Depdagri (Departemen dalam negeri) untuk berkunjung ke Balanipa dan Mamuju Tengah,” katanya di hadapan peserta seminar.
Menurut dia, dalam sejumlah kesempatan saat berkunjung ke Jakarta, di depan para menteri dan presiden, terus mendesak keyakinan bahwa pemekaran di Sulawesi Barat tidak akan sama di provinsi lain.
“Di depan presiden dan menteri saya selalu menyakinkan bahwa pemekaran di Sulbar tidak akan sama dengan daerah lain sehingga perlu mendapat perhatian,” tegas Anwar disambut tepuk tangan ratusan hadirin penuh semangat.
Anwar menambahkan, jika dua kabupaten ini dapat segera terwujud, tingkat kesejahteraan rakyat di daerah akan semakin meningkat. Pemekaran daerah dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat secara signifikan.
“Ini memang bukan pekerjaan simsalabim, tapi saya yakin kehidupan rakyat akan makin lebih baik. Pada 2009 kami berhasil menjadi provinsi yang paling tinggi dalam parameter ekonomi. Hal itu menunjukkan bahwa pemekaran Provinsi Sulbar mewujudkan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat,”tandasnya.
Sekretaris Umum Komite Aksi Percepatan Pembentukan Kabupaten Balanipa (KAPP-KB) Adi Arwan Alimin yang dihubungi menyatakan, dalam proses perjuangan pembentukan Balanipa menjadi satu daerah otonom pihaknya telah melakukan pengkajian dan penelitian tentang kandungan materil yang dimiliki oleh tujuh kecamatan yang masuk dalam wilayah Balanipa.
Data yang dihimpun, dari 14 kecamatan yang ada Polman tujuh kecamatan akan masuk menjadi wilayah Kabupaten Balanipa, di antaranya, Kecamatan Campalagian, Luyo, Tutar, Limboro, Tinambung,Balanipa,dan Alu.
Sementara kecamatan yang akan tetap menjadi wilayah Polman Kecamatan Binuang, Polewali, Wonomulyo, Matakali, Mapilli, Tapango,dan Bulo. (abdullah nicolha)
Monday, January 4, 2010
SKPD Belum Tertib Administrasi
Sunday, 03 January 2010
WATANSOPPENG(SI) – Sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Soppeng diketahui belum tertib administrasi.
Hal tersebut berdasarkan temuan Inspektorat Soppeng pada Desember 2009. Dalam pemutakhiran data itu, diperoleh beberapa temuan bersifat administrasi, keuangan, dan sejumlah pemeriksaan khusus, serta kasus yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) di daerah tersebut.
“Jadi, ada beberapa temuan administrasi yang menonjol dan belum selesai ditindaklanjuti,” ungkap Sekretaris Inspektorat Kabupaten Soppeng Hj Gusniarni, kemarin.
Dia mengatakan, masih terdapat temuan yang belum selesai ditindaklanjuti. Hal tersebut sesuai rekomendasi yang diberikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH). Dilaporkan pengambilan langkah-langkah tindak lanjut oleh pimpinan SKPD masih ada yang belum selesai ditindaklanjuti,” katanya.
Data yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), temuan administrasi yang menonjol dan belum selesai ditindaklanjuti, di antaranya, pengurus barang/penyimpan barang belum mengerjakan KIR, KIB, kartu pemeliharaan dan persedian barang, serta rencana kebutuhan/pemeliharaan barang.
Ditemukan juga, fisik pengadaan barang tidak sesuai dengan SPK, PPTK tidak membuat kartu kendali kegiatan, bendahara tidak mengerjakan buku pajak dan buku bank. Bahkan, pengadaan barang/ jasa di atas Rp5 juta tidak dibuatkan SPK,begitu juga jabatan struktural yang masih kosong.
“Barang inventaris berupa sepeda motor dan lap top yang dipinjam pakai oleh pegawai pensiun belum dikembalikan pada SKPD yang bersangkutan,” jelas Gusniarni.
Sementara itu, temuan bersifat keuangan yang belum selesai ditindaklanjuti sebesar Rp282.235.211. Itu merupakan hasil pemeriksaan pada 2009 meliputi kerugian Negara/daerah sebesar Rp40.950.350 dan kewajiban setor kepada Negara/daerah sebesar Rp241.284.855.
Selain temuan administrasi dan keuangan tersebut, Inspektorat juga menemukan pemeriksaan khusus dan kasus (Non PKPT) yang ditangani pada 2009 sebanyak 23 surat pengaduan dan pemeriksaan khusus.Ada tiga obyek yang belum ditindaklanjuti,di antaranya perceraian sebanyak delapan kasus dan pelanggaran disiplin PNS sebanyak empat kasus.
Ada juga kasus pengadaan barang/jasa sebanyak dua kasus, perselingkuhan sebanyak dua kasus, dan pengelolaan dana/ pengembalian dana bergulir sebanyak dua kasus. Pemeriksaan khusus pada pengelolaan DAK dan Perusda tiga obyek dan kasuskasus lain sebanyak lima kasus.
“Temuan yang belum selesai ditindaklanjuti oleh SKPD ini telah disampaikan ke bupati, dan sekarang tinggal menunggu kebijakan beliau,” kata Kepala Inspektorat Soppeng Andi Pawelloi Mappejanci. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Soppeng diketahui belum tertib administrasi.
Hal tersebut berdasarkan temuan Inspektorat Soppeng pada Desember 2009. Dalam pemutakhiran data itu, diperoleh beberapa temuan bersifat administrasi, keuangan, dan sejumlah pemeriksaan khusus, serta kasus yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) di daerah tersebut.
“Jadi, ada beberapa temuan administrasi yang menonjol dan belum selesai ditindaklanjuti,” ungkap Sekretaris Inspektorat Kabupaten Soppeng Hj Gusniarni, kemarin.
Dia mengatakan, masih terdapat temuan yang belum selesai ditindaklanjuti. Hal tersebut sesuai rekomendasi yang diberikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH). Dilaporkan pengambilan langkah-langkah tindak lanjut oleh pimpinan SKPD masih ada yang belum selesai ditindaklanjuti,” katanya.
Data yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), temuan administrasi yang menonjol dan belum selesai ditindaklanjuti, di antaranya, pengurus barang/penyimpan barang belum mengerjakan KIR, KIB, kartu pemeliharaan dan persedian barang, serta rencana kebutuhan/pemeliharaan barang.
Ditemukan juga, fisik pengadaan barang tidak sesuai dengan SPK, PPTK tidak membuat kartu kendali kegiatan, bendahara tidak mengerjakan buku pajak dan buku bank. Bahkan, pengadaan barang/ jasa di atas Rp5 juta tidak dibuatkan SPK,begitu juga jabatan struktural yang masih kosong.
“Barang inventaris berupa sepeda motor dan lap top yang dipinjam pakai oleh pegawai pensiun belum dikembalikan pada SKPD yang bersangkutan,” jelas Gusniarni.
Sementara itu, temuan bersifat keuangan yang belum selesai ditindaklanjuti sebesar Rp282.235.211. Itu merupakan hasil pemeriksaan pada 2009 meliputi kerugian Negara/daerah sebesar Rp40.950.350 dan kewajiban setor kepada Negara/daerah sebesar Rp241.284.855.
Selain temuan administrasi dan keuangan tersebut, Inspektorat juga menemukan pemeriksaan khusus dan kasus (Non PKPT) yang ditangani pada 2009 sebanyak 23 surat pengaduan dan pemeriksaan khusus.Ada tiga obyek yang belum ditindaklanjuti,di antaranya perceraian sebanyak delapan kasus dan pelanggaran disiplin PNS sebanyak empat kasus.
Ada juga kasus pengadaan barang/jasa sebanyak dua kasus, perselingkuhan sebanyak dua kasus, dan pengelolaan dana/ pengembalian dana bergulir sebanyak dua kasus. Pemeriksaan khusus pada pengelolaan DAK dan Perusda tiga obyek dan kasuskasus lain sebanyak lima kasus.
“Temuan yang belum selesai ditindaklanjuti oleh SKPD ini telah disampaikan ke bupati, dan sekarang tinggal menunggu kebijakan beliau,” kata Kepala Inspektorat Soppeng Andi Pawelloi Mappejanci. (abdullah nicolha)
Hira-Munarfa Bersaing Ketat
Monday, 04 January 2010
WATANSOPPENG (SI) –Hira Putriani Rasyid dan Andi Munarfa bersaing ketat meraih simpati dan dukungan 13 partai politik yang bergabung di dalamnya.
Keduanya juga telah melakukan fit and proper testsebagai syarat untuk mendapatkan dukungan untuk diusung pada Pilkada Soppeng pada Juni 2010. Sementara, beberapa pendaftar lain, seperti dua incumbent Soppeng Bupati Andi Soetomo dan wakil bupati Andi Sarimin Saransi, Andi Singkerru,Aris Muhammadiyah masih ditunggu untuk mengikutifit and proper testdi Sekretariat nonparlemen Soppeng Jalan Kemakmuran.
“Hingga saat ini kami masih menunggu bakal calon yang belum melakukan fit and proper test. Begitu saja intinya, jadi kalau memang hanya dua balon yang memenuhi syarat yah, itulah yang akan diakomodir,” ungkap Mediator Koalisi Nonparlemen Soppeng Muchtar Baso kepada Seputar Indonesia(SI).
Sekretaris PPD Soppeng menambahkan, pihaknya masih memberikan peluang kepada semua figur yang mendaftar sebelum jadwal penetapan calon dilakukan. “Hingga saat ini semua yang mendaftar masih memiliki peluang yang sama, namun intinya hanya satu yang akan diusung untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati di koalisi nonparlemen,”jelasnya.
Figur yang memiliki peluang untuk diusung dari koalisi nonparlemen adalah Hira karena dinilai memiliki komitmen kuat. “Kita tunggu tanggal penetapan calonnya,” kata Muchtar Baso.
Sekretaris PKB Soppeng Rudi Amir Setta yang juga tergabung dalam koalisi tersebut mengungkapkan, hal itu bia saja terjadi dengan komunikasi yang dilakukan selama ini.
Ke-13 parpol yang tergabung dalam koalisi nonparlemen pada pemilu legislatif lalu berhasil mengumpulkan suara sebanyak 20.084 dapat memenuhi syarat 15% untuk mengusungsatupaketpadaPilkada Soppeng Juni mendatang. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) –Hira Putriani Rasyid dan Andi Munarfa bersaing ketat meraih simpati dan dukungan 13 partai politik yang bergabung di dalamnya.
Keduanya juga telah melakukan fit and proper testsebagai syarat untuk mendapatkan dukungan untuk diusung pada Pilkada Soppeng pada Juni 2010. Sementara, beberapa pendaftar lain, seperti dua incumbent Soppeng Bupati Andi Soetomo dan wakil bupati Andi Sarimin Saransi, Andi Singkerru,Aris Muhammadiyah masih ditunggu untuk mengikutifit and proper testdi Sekretariat nonparlemen Soppeng Jalan Kemakmuran.
“Hingga saat ini kami masih menunggu bakal calon yang belum melakukan fit and proper test. Begitu saja intinya, jadi kalau memang hanya dua balon yang memenuhi syarat yah, itulah yang akan diakomodir,” ungkap Mediator Koalisi Nonparlemen Soppeng Muchtar Baso kepada Seputar Indonesia(SI).
Sekretaris PPD Soppeng menambahkan, pihaknya masih memberikan peluang kepada semua figur yang mendaftar sebelum jadwal penetapan calon dilakukan. “Hingga saat ini semua yang mendaftar masih memiliki peluang yang sama, namun intinya hanya satu yang akan diusung untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati di koalisi nonparlemen,”jelasnya.
Figur yang memiliki peluang untuk diusung dari koalisi nonparlemen adalah Hira karena dinilai memiliki komitmen kuat. “Kita tunggu tanggal penetapan calonnya,” kata Muchtar Baso.
Sekretaris PKB Soppeng Rudi Amir Setta yang juga tergabung dalam koalisi tersebut mengungkapkan, hal itu bia saja terjadi dengan komunikasi yang dilakukan selama ini.
Ke-13 parpol yang tergabung dalam koalisi nonparlemen pada pemilu legislatif lalu berhasil mengumpulkan suara sebanyak 20.084 dapat memenuhi syarat 15% untuk mengusungsatupaketpadaPilkada Soppeng Juni mendatang. (abdullah nicolha)
Sunday, January 3, 2010
Limit Temukan Kecurangan
SENGKANG (SI) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Investigasi Monitoring (Limit) menemukan indikasi kecurangan dalam tes ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Wajo. Bahkan Limit meminta pembatalan hasil ujian peserta CPNS di ruangan 236 dan 237.
Alasannya, di dua ruang ujian tersebut terindikasi adanya kecurangan. Terbukti, 95% peserta yang melaksanakan di ruang tersebut dinyatakan lulus.
“Hasil investigasi selama dua hari sebelum tes, diduga telah beredar isu di masyarakat setempat bahwa yang ikut tes di Jalan Beringin Kabupaten Wajo akan lulus semua. Karena ada oknum yang akan meng-handle dari pihak BKDD Wajo,” kata salah seorang pengurus DPP Limit Andi Arifuddin kepada wartawan, kemarin.
Menurut dia, hal tersebut terbukti, sejak pengumuman keluar, sudah ada beberapa peserta yang lulus, dan langsung ditagih sesuai komitmen. Informasi yang dihimpun Harian Seputar Indonesia (SI), komitmen tersebut bervariasi sesuai dengan golongan masing-masing peserta. Diantaranya, golongan D2 sebanyak Rp40 juta, D3 sebesar Rp50 juta, S1 sekitar Rp65-75 juta.
Salah seorang Pekerja Wajo Anti Corruption Committee (WACC) Kabupaten Wajo M Sabri F mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemantauan di rumah oknum tersebut dan mendapati beberapa peserta yang lulus mendatangi rumah tersebut.
“Kemarin, saya coba memantau di rumah oknum tersebut, hanya dalam waktu 30 menit, sudah ada sekitar lima orang yang datang dengan membawa kantong plastic. Saya tidak tahu secara pasti isinya, tapi kemungkinan besar berisi uang, karena oknum tersebut tidak mau menerima via rekening bank,” ungkapnya.
Arifuddin menambahkan, pihaknya mengaku memegang bukti kunci jawaban dari soal tersebut. Bahkan, pada saat ujian dilaksanakan, ada juga oknum BKDD yang mengajar di dalam ruangan. “Bukti kunci jawaban ada saya pegang,” katanya.
Dia berasumsi, sesuai kronologisnya pada sekitar pukul 05.30 LJK dan naskah tes ujian, dijemput di Mapolres Wajo dan langsung dibawa ke posko ujian, setelah itu didistribusikan ke lokasi tempat peserta ujian. “Logikanya, ada namanya LJK dan naskah cadangan yang diawasi oleh seorang dari BKDD dan juga ada polisi,” ujar dia.
Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan, naskah tersebut dibuka dan dikerja hanya dalam waktu satu jam oleh oknum yang kepintarannya bisa diandalkan. Otomatis, jawaban itu sudah selesai pada pukul 07.30 sedangkan jadwal tes jam 08.00. “Saya yakin, peserta sudah dibekali dengan kunci jawaban. Atau melalui SMS sebelum masuk tes dalam ruangan,” tegasnya.
Bahkan, oknum tersebut secara terang-terangan datang ke lokasi ujian dan mengajarkan beberapa anak pejabat. “Buktinya, kunci jawaban ada saya pegang yang kode naskahnya 19,” katanya.
Kepala BKDD Wajo Andi Safri yang dihubungi kemarin mengaku, mendengar isu tersebut. Namun baru sekedar isu dan belum ada bukti konkritnya. “Saya belum cek, apa isu itu betul, insya Allah besok (hari ini) baru dicek,” katanya.
Dia juga berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melakukan kecurangan. Bahkan mengusulkan nonjob jabatan terhadap oknum tersebut. (abdullah nicolha).
Alasannya, di dua ruang ujian tersebut terindikasi adanya kecurangan. Terbukti, 95% peserta yang melaksanakan di ruang tersebut dinyatakan lulus.
“Hasil investigasi selama dua hari sebelum tes, diduga telah beredar isu di masyarakat setempat bahwa yang ikut tes di Jalan Beringin Kabupaten Wajo akan lulus semua. Karena ada oknum yang akan meng-handle dari pihak BKDD Wajo,” kata salah seorang pengurus DPP Limit Andi Arifuddin kepada wartawan, kemarin.
Menurut dia, hal tersebut terbukti, sejak pengumuman keluar, sudah ada beberapa peserta yang lulus, dan langsung ditagih sesuai komitmen. Informasi yang dihimpun Harian Seputar Indonesia (SI), komitmen tersebut bervariasi sesuai dengan golongan masing-masing peserta. Diantaranya, golongan D2 sebanyak Rp40 juta, D3 sebesar Rp50 juta, S1 sekitar Rp65-75 juta.
Salah seorang Pekerja Wajo Anti Corruption Committee (WACC) Kabupaten Wajo M Sabri F mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemantauan di rumah oknum tersebut dan mendapati beberapa peserta yang lulus mendatangi rumah tersebut.
“Kemarin, saya coba memantau di rumah oknum tersebut, hanya dalam waktu 30 menit, sudah ada sekitar lima orang yang datang dengan membawa kantong plastic. Saya tidak tahu secara pasti isinya, tapi kemungkinan besar berisi uang, karena oknum tersebut tidak mau menerima via rekening bank,” ungkapnya.
Arifuddin menambahkan, pihaknya mengaku memegang bukti kunci jawaban dari soal tersebut. Bahkan, pada saat ujian dilaksanakan, ada juga oknum BKDD yang mengajar di dalam ruangan. “Bukti kunci jawaban ada saya pegang,” katanya.
Dia berasumsi, sesuai kronologisnya pada sekitar pukul 05.30 LJK dan naskah tes ujian, dijemput di Mapolres Wajo dan langsung dibawa ke posko ujian, setelah itu didistribusikan ke lokasi tempat peserta ujian. “Logikanya, ada namanya LJK dan naskah cadangan yang diawasi oleh seorang dari BKDD dan juga ada polisi,” ujar dia.
Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan, naskah tersebut dibuka dan dikerja hanya dalam waktu satu jam oleh oknum yang kepintarannya bisa diandalkan. Otomatis, jawaban itu sudah selesai pada pukul 07.30 sedangkan jadwal tes jam 08.00. “Saya yakin, peserta sudah dibekali dengan kunci jawaban. Atau melalui SMS sebelum masuk tes dalam ruangan,” tegasnya.
Bahkan, oknum tersebut secara terang-terangan datang ke lokasi ujian dan mengajarkan beberapa anak pejabat. “Buktinya, kunci jawaban ada saya pegang yang kode naskahnya 19,” katanya.
Kepala BKDD Wajo Andi Safri yang dihubungi kemarin mengaku, mendengar isu tersebut. Namun baru sekedar isu dan belum ada bukti konkritnya. “Saya belum cek, apa isu itu betul, insya Allah besok (hari ini) baru dicek,” katanya.
Dia juga berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melakukan kecurangan. Bahkan mengusulkan nonjob jabatan terhadap oknum tersebut. (abdullah nicolha).
Aktivis LSM Dikeroyok
MAMASA-Unjuk Rasa. Nampak sejumlah aktivis mahasiswa dan LSM di Kabupaten Mamasa yang menuntut DPRD Mamasa membentukan pansus terkait defisit Rp63 miliar. Diduga, aksi demo tersebut yang menjadi pemicu pemukulan terhadap salah seorang aktivis LPKPL Mamasa Sakaria ,35, Kamis (31/12) malam lalu. (FOTO: Abdullah Nicolha).
Friday, 01 January 2010
MAMASA(SI) – Kasus pemukulan dan pengeroyokan terhadap seorang aktivis LSM Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah dan Legislatif (LPKPL) Kabupaten Mamasa, Sakaria,35,dilaporkan ke polisi.
Dalam kasus pemukulan ini diduga melibatkan orang dekat Bupati Mamasa Obed Nego Depparinding, yakni Edi Depparinding.Aksi pengeroyokan tersebut terjadi di depan rumah jabatan (rujab) Bupati Mamasa pada acara menyambut pergantian 2009 ke 2010.
Dalam suasana pesta, tiba-tiba terjadi keributan akibat salah seorang aktivis LSM LPKPL Sakaria yang dikeroyok sekelompok orang yang belakangan diketahui adalah orang dekat Bupati Mamasa. Akibat pemukulan tersebut, Sakaria mengalami luka memar di bagian dahi sebelah kiri, dan rasa nyeri akibat pembengkakan di dagu korban.
Diduga, modus pemukulan akibat korban bersama sejumlah aktivis lainnya (LPKLP) Mamasa beberapa waktu lalu menjadi mediator antara pihak mahasiswa dan anggota untuk mempertanyakan defisit ABPD 2009 Mamasa yang mencapai sebanyak Rp63 miliar pada (28/12) lalu.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia(SI),Sakaria yang hadir di lokasi pesta yang digelar di depan rujab Bupati Mamasa, meliput jalannya pesta tersebut, tiba-tiba diserang seseorang yang diketahui bernama Edi Depparinding. Pelaku mencekik leher korban sambil memanggil temannya, seraya mengucapkan, “Kenapa kamu juga ikut demo,padahal kamu selalu datang ke rumah dan dikasih minum”.
Mendengar kalimat tersebut korban langsung membantah. Aksi tersebut spontan membuat sejumlah pengunjung panik, sementara jajaranpolisipamongpraja(PP) yang berada di lokasi langsung sigap meleraidanmenyelamatkankorban.
Setelah pemukulan tersebut, Sakaria langsung melaporkan kejadian tersebut kepada LPKPL dan Pimpinan Redaksi SKU ORBIT. Dia juga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor (Polres) Mamasa kemarin untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
Ketua LPKPL Kabupaten Mamasa Yusak Nole Lolang mengungkapkan bahwa kejadian tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal yang sepele karena telah melibatkan kelembagaan.“Persoalan tersebut hendaknya diproses sesuai hukum yang berlaku di negara ini tanpa pandang bulu,” ungkapnya melalui ponselnya kemarin.
Senada diungkapkan Sekretaris LSM Lembaga Transparansi dan Kemandirian Daerah (LTKD) Rihardes Bonggalotong.Dia menegaskan hal tersebut tidak menghargai nilai demokrasi yang ada di negeri ini,khususnya di Mamasa.
“Kalau mereka berbuat anarkistis, berarti tidak menghargai nilainilai demokrasi. Hal ini berarti ada rasa tidak nyaman dengan aksi yang dilakukan mahasiswa dan hal ini patut dipertanyakan,”ungkapnya.
Sementara itu,Kapolres Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Agus Risendi dan Kasat Reskrim Polres Mamasa belum berhasil dikonfirmasi. Namun, dari pengakuan sejumlah kalangan LSM di daerah pecahan Kabupaten Polewali Mandar (Polman) itu, laporan kasus pemukulan telah masuk dan diterima kepolisian setempat. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
