Tuesday, 09 March 2010
WATANSOPPENG (SI) – Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Energi (PSDA-PE) Kabupaten Soppeng terpaksa memberi sanksi kepada rekanan kontraktor pengerjaan normalisasi Sungai Labalo,Desa/Kecamatan Donri-Donri.
Alasannya, program tersebut tak bisa dilaksanakan karena terkendala berbagai hal di lapangan, yakni permasalahan lokasi yang melibatkan kontraktor dan warga setempat. “Program normalisasi Sungai Labalo tidak dapat dilaksanakan karena permasalahan lokasi.
Makanya, kami putus kontraknya karena hingga menjelang akhir pelaksanaannya pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut,” ungkap Kepala PSDAPE Soppeng Syamsurya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Soppeng Triwulan IV 2009 di ruang pola baru-baru ini.
Bahkan, kata dia, pihak kontraktor bersama PPTK menggelar pertemuan dengan warga setempat untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun hasilnya nihil. “Memang pernah ada pertemuan, namun tidak ada penyelesaian sehingga harus diputus. Makanya, hingga waktu berakhir belum ada pengerjaan,”tambahnya.
Syamsurya juga mengaku, pihaknya telah mengembalikan dana untuk normalisasi tersebut dan tidak memasukkannya lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010 karena masalah lokasi belum dapat diselesaikan. Dia mengaku,proses pengerjaan proyek kegiatan itu tidak ditenderkan dengan ketentuan anggaran untuk normalisasi sungai di bawah Rp50 juta.
Hal itu untuk menjawab pertanyaan Wakil Bupati Soppeng Andi Sarimin Saransi yang mem-pertanyakan apakah kegiatan tersebut telah melalui proses tender atau tidak saat memimpin Rakor Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan 2009. “Sesuai ketentuan, anggaran di bawah Rp50 juta tidak ditender,tetapi melalui proses penunjukan,”jelasnya.
Kendati demikian,Wabup SoppengAndi Sarimin menyesalkan dinas terkait tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Sehingga, apa yang diharapkan dalam program tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. “Jadi tidak ada kordinasi dengan pihak kecamata,”katanya.
Hal tersebut juga dikuatkan dengan pengakuan Camat Donri- Donri Andi Makkaraka yang membenarkan bahwa PSDA-PE tidak pernah mengoordinasikan masalah tersebut ke pihak kecamatan. “Tidak pernah ada koordinasi ke kami,”katanya singkat.
Wabup Andi Sarimin mengungkapkan, dari laporan tersebut ditemukan adanya beberapa kualitas pengerjaan yang kurang serta rekanan yang tidak tepat waktu. Sehingga, pihaknya meminta agar disampaikan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Soppeng untuk diberi sanksi.
Bahkan, dari pantauan Harian Seputar Indonesia (SI) pada rakor tersebut,ada beberapa SKPD yang melaporkan pengerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sehingga,Wabup meminta agar dilaporkan sesuai kenyataan di lapangan. “Jangan melaporkan yang bukan-bukan, karena akan kembali kepada dinas bersangkutan,” tandas dia. (abdullah nicolha)
Tuesday, March 9, 2010
Monday, March 8, 2010
Lima SKPD Tak Selesaikan Proyek
Monday, 08 March 2010
WATANSOPPENG(SI) – Sedikitnya lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Soppeng tidak dapat merampungkan program kegiatan (proyek) lapangan tepat waktu hingga 31 Desember 2009.
Kelima SKPD tersebut, yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pekerjaan Umum, RSUD Ajappange Kabupaten Soppeng,Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Energi (PSDA-PE), serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Soppeng.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Soppeng Andi Rusli Razak menyebutkan, lima SKPD tersebut masing-masing memiliki satu program yang tidak diselesaikan.
Bahkan,dua di antaranya ada yang tidak terlaksana, yakni Dinas PSDA-PE dan Bagian Organisasi Setda Soppeng. Dinas PSDA-PE untuk kegiatan normalisasi Sungai Labalo di Desa/Kecamatan Donri-Donri.
Sementara Bagian Organisasi Setda Soppeng, yakni kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antara peraturan perundang- undangan.
Sementara tiga dinas lainnya mengerjakan, tetapi tidak berhasil merampungkannya. Pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, yakni pembuatan sumur air tanah dalam di Desa Watu Toa dan Desa Barang.
“Di Dinas PU, yakni pemasangan beronjong tebing dan pembuatan pelat deckerruas Jalan Lapajung- Cirowali,”paparnya dalam laporannya pada rakor monitoring dan evaluasi pembangunan triwulan IV,di ruang pola kantor bupati,kemarin.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati, WakilBupati,SekkabSoppeng, dan pimpinan SKPD. Dia menyebutkan,pembangunan jembatan sungai Cabbenge di Kelurahan Macanre yang pelaksanaannya sudah masuk pada tahun ketiga juga belum selesai.
Hal itu terkendala masalah teknis di lapangan sehingga harus dibuat pelat beton di lokasi kegiatan dan memerlukan waktu lama untuk dapat memasangnya di jembatan tersebut. “Itu berdasarkan informasi Dinas Bina Marga Provinsi Sulsel pada rapat monitoring triwulan III 2009 lalu di Makassar,” jelasnya saat menyampaikan laporannya kemarin.
Bupati Soppeng Andi Soetomo mengungkapkan, adanya lima SKPD yang belum menyelesaikan kegiatan tersebut harus ditindaklanjuti dan mencari solusinya. “Saya harap segera ditindaklanjuti dan mencari solusinya sehingga tidak ada lagi permasalahan yang timbul,”katanya.
Menyangkut pelaksanaan program kegiatan 2010, Bupati mengharapkan para kepala SKPD yang kegiatannya memerlukan tender segera menyiapkan sebaik mungkin.“Jadi,kami dapat melaksanakan seluruh program/kegiatan 2010 sesuai jadwal,”ujarnya.
Sementara itu,Wakil Bupati Soppeng Andi Sarimin Saransi yang memimpin rapat monitoring dan evaluasi pembangunan triwulan IV 2009 meminta SKPD yang bersangkutan dapat memberikan penjelasan atas proyek di Kabupaten Soppeng yang belum dapat diselesaikan tersebut hingga 31 Desember 2009. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Sedikitnya lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Soppeng tidak dapat merampungkan program kegiatan (proyek) lapangan tepat waktu hingga 31 Desember 2009.
Kelima SKPD tersebut, yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pekerjaan Umum, RSUD Ajappange Kabupaten Soppeng,Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Energi (PSDA-PE), serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Soppeng.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Soppeng Andi Rusli Razak menyebutkan, lima SKPD tersebut masing-masing memiliki satu program yang tidak diselesaikan.
Bahkan,dua di antaranya ada yang tidak terlaksana, yakni Dinas PSDA-PE dan Bagian Organisasi Setda Soppeng. Dinas PSDA-PE untuk kegiatan normalisasi Sungai Labalo di Desa/Kecamatan Donri-Donri.
Sementara Bagian Organisasi Setda Soppeng, yakni kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antara peraturan perundang- undangan.
Sementara tiga dinas lainnya mengerjakan, tetapi tidak berhasil merampungkannya. Pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, yakni pembuatan sumur air tanah dalam di Desa Watu Toa dan Desa Barang.
“Di Dinas PU, yakni pemasangan beronjong tebing dan pembuatan pelat deckerruas Jalan Lapajung- Cirowali,”paparnya dalam laporannya pada rakor monitoring dan evaluasi pembangunan triwulan IV,di ruang pola kantor bupati,kemarin.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati, WakilBupati,SekkabSoppeng, dan pimpinan SKPD. Dia menyebutkan,pembangunan jembatan sungai Cabbenge di Kelurahan Macanre yang pelaksanaannya sudah masuk pada tahun ketiga juga belum selesai.
Hal itu terkendala masalah teknis di lapangan sehingga harus dibuat pelat beton di lokasi kegiatan dan memerlukan waktu lama untuk dapat memasangnya di jembatan tersebut. “Itu berdasarkan informasi Dinas Bina Marga Provinsi Sulsel pada rapat monitoring triwulan III 2009 lalu di Makassar,” jelasnya saat menyampaikan laporannya kemarin.
Bupati Soppeng Andi Soetomo mengungkapkan, adanya lima SKPD yang belum menyelesaikan kegiatan tersebut harus ditindaklanjuti dan mencari solusinya. “Saya harap segera ditindaklanjuti dan mencari solusinya sehingga tidak ada lagi permasalahan yang timbul,”katanya.
Menyangkut pelaksanaan program kegiatan 2010, Bupati mengharapkan para kepala SKPD yang kegiatannya memerlukan tender segera menyiapkan sebaik mungkin.“Jadi,kami dapat melaksanakan seluruh program/kegiatan 2010 sesuai jadwal,”ujarnya.
Sementara itu,Wakil Bupati Soppeng Andi Sarimin Saransi yang memimpin rapat monitoring dan evaluasi pembangunan triwulan IV 2009 meminta SKPD yang bersangkutan dapat memberikan penjelasan atas proyek di Kabupaten Soppeng yang belum dapat diselesaikan tersebut hingga 31 Desember 2009. (abdullah nicolha)
AS-SALAM MintaTimTakTerpancing
Monday, 08 March 2010
WATANSOPPENG (SI) – Bakal calon bupati (cabup) usungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Barisan Nasional (Barnas),Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan PIS Andi Sarimin Saransi meminta seluruh timnya tidak terpancing dengan isu negatif dan black campaign.
“Tolong dijaga sopan santun dan pilih kata yang tidak menyinggung calon lain.Kalau ada misalnya yang memancing, tolong biarkan saja, tidak usah ditanggapi,” tutur Wakil Bupati (Wabup) Soppeng ini di acara launching Andi Sarimin Saransi-Kyai Muda Sulaeman (ASSALAM) Center di Jalan Samudera Watansoppeng,kemarin.
Selain peluncuran AS-SALAM Center, pihaknya juga meluncurkan website, jejaring sosial facebook, dan secara simbolik meresmikan posko logistik yang berada di Kelurahan Cabbenge,Kecamatan Lilirilau.
“Jadi, mari kita jaga sopan santun,jangan terpancing,dan tetap berada pada garis manajemen,” ungkapnya. Hal tersebut ditekankan karena banyaknya oknum-oknum yang memanfaatkan jejaring sosial facebooksebagai alat menyebarkan isuisu negatif.
Dia juga meminta semua tim dapat menciptakan demokrasi yang baik, jangan saling menyinggung. AS-SALAM tidak berdemokrasi karena nafsu kekuasaan atau dengan uang, apalagi memaksakan kehendak orang lain.
“Sesuai moto, yakni harapan dan keselamatan bagi masyarakat,”ujarnya. Pembentukan AS-SALAM Center dan beberapa posko lainnya untuk memaksimalkan tim dalam melakukan pekerjaan.
Selain itu, sebagai saluran apresiasi perkembangan politik, pendistribusian alat peraga AS-SALAM,dan pengelolaan data. “Yang jelas ini memudahkan koordinasi semua tim memaksimalkan kerja tim sebagai pusat untuk berjuang,bekerja,dan berdoa,”tandasnya.
Ketua tim pemenangan ASSALAM, Andi Buana Raja, mengungkapkan, berangkat dari kesederhanaan, kisah Kabil dan Habil adalah dua orang yang memiliki perlambang yang berbeda.
Kabil perlambang kapitalisme atau uang karena memilih gandum, sementara Habil adalah perlambang kesederhanaan yang dekat dengan keahlian manusia, yakni memilih kambing (domba).
Menurut dia,AS-SALAM adalah figur pas dan tidak perlu menggunakan uang. “Mari bedakan yang mana money politics dan cost politik. Kami berharap dari tiga variabel tersebut organisasi tim bisa terarah dalam proses pencitraan,” tandas Andi Buana.
Dari pantauan, beberapa tim kerja tampak hadir dari kalangan partai pengusung, simpatisan, tim keluarga,dan perwakilan tim kerja delapan kecamatan. Pada penghujung acara, cawabup yang juga Ketua DPC PPP Soppeng KM Sulaeman, tampil sebagai sosok ulama, sementara cabup Andi Sarimin Saransi menampilkan sosok seorang umara. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) – Bakal calon bupati (cabup) usungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Barisan Nasional (Barnas),Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan PIS Andi Sarimin Saransi meminta seluruh timnya tidak terpancing dengan isu negatif dan black campaign.
“Tolong dijaga sopan santun dan pilih kata yang tidak menyinggung calon lain.Kalau ada misalnya yang memancing, tolong biarkan saja, tidak usah ditanggapi,” tutur Wakil Bupati (Wabup) Soppeng ini di acara launching Andi Sarimin Saransi-Kyai Muda Sulaeman (ASSALAM) Center di Jalan Samudera Watansoppeng,kemarin.
Selain peluncuran AS-SALAM Center, pihaknya juga meluncurkan website, jejaring sosial facebook, dan secara simbolik meresmikan posko logistik yang berada di Kelurahan Cabbenge,Kecamatan Lilirilau.
“Jadi, mari kita jaga sopan santun,jangan terpancing,dan tetap berada pada garis manajemen,” ungkapnya. Hal tersebut ditekankan karena banyaknya oknum-oknum yang memanfaatkan jejaring sosial facebooksebagai alat menyebarkan isuisu negatif.
Dia juga meminta semua tim dapat menciptakan demokrasi yang baik, jangan saling menyinggung. AS-SALAM tidak berdemokrasi karena nafsu kekuasaan atau dengan uang, apalagi memaksakan kehendak orang lain.
“Sesuai moto, yakni harapan dan keselamatan bagi masyarakat,”ujarnya. Pembentukan AS-SALAM Center dan beberapa posko lainnya untuk memaksimalkan tim dalam melakukan pekerjaan.
Selain itu, sebagai saluran apresiasi perkembangan politik, pendistribusian alat peraga AS-SALAM,dan pengelolaan data. “Yang jelas ini memudahkan koordinasi semua tim memaksimalkan kerja tim sebagai pusat untuk berjuang,bekerja,dan berdoa,”tandasnya.
Ketua tim pemenangan ASSALAM, Andi Buana Raja, mengungkapkan, berangkat dari kesederhanaan, kisah Kabil dan Habil adalah dua orang yang memiliki perlambang yang berbeda.
Kabil perlambang kapitalisme atau uang karena memilih gandum, sementara Habil adalah perlambang kesederhanaan yang dekat dengan keahlian manusia, yakni memilih kambing (domba).
Menurut dia,AS-SALAM adalah figur pas dan tidak perlu menggunakan uang. “Mari bedakan yang mana money politics dan cost politik. Kami berharap dari tiga variabel tersebut organisasi tim bisa terarah dalam proses pencitraan,” tandas Andi Buana.
Dari pantauan, beberapa tim kerja tampak hadir dari kalangan partai pengusung, simpatisan, tim keluarga,dan perwakilan tim kerja delapan kecamatan. Pada penghujung acara, cawabup yang juga Ketua DPC PPP Soppeng KM Sulaeman, tampil sebagai sosok ulama, sementara cabup Andi Sarimin Saransi menampilkan sosok seorang umara. (abdullah nicolha)
Sunday, March 7, 2010
Anggota DPRD Datangi Bank Sulsel
Sunday, 07 March 2010
WATANSOPPENG(SI) – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng mendatangi Bank Sulsel untuk menanyakan kejelasan pembayaran gaji mereka.Sebab,telah tiga bulan lalu,para wakil rakyat tak menerima gaji.
Ketua Komisi II DPRD Soppeng Suardi mengungkapkan, kedatangannya ke Bank Sulsel Cabang Soppeng Jalan Kemakmuran Watansoppeng untuk menanyakan kejelasan pembayaran gaji anggota dewan yang belum dibayarkan selama tiga bulan.
“Jadi, kami kesini untuk menanyakan apa kendala yang dihadapi pihak bank sehingga belum membayarkan gaji tersebut,kerena sudah tiga bulan ini belum terbayar, jadi apa kendalanya dan jika memang ada, apa solusinya,” kata Suardi kepada pihak Bank Sulsel setempat didampingi sejumlah anggota dewan lainnya, akhir pekan lalu.
Bahkan, sejumlah anggota dewan mengaku mengeluh karena selain kebutuhan hidup,mereka juga diharuskan membayar iuran partai masing-masing sehingga jika hal tersebut tidak dibayarkan maka kewajiban sebagai kader partai di DPRD belum dapat dipenuhi.
Selain Ketua Komisi II DPRD Soppeng Suardi yang mendatangi pihak bank, turut hadir legislator Partai Demokrat Muallim,Ketua Fraksi Amanat Nasional (FAN) Muh Absar Abbas Sabbi,dan legislator Partai Indonesia Baru (PIB) Andi Takdir Singke. Mereka diterima langsung oleh Kepala Pimpinan Cabang (Pinca) Bank Sulsel Soppeng Andi Dahniar Samang.
Legislator Partai Demokrat, Muallim meminta pihak Bank Sulsel Cabang Soppeng membuat kebijakan agar pembayaran gaji para wakil rakyat di Bumi Latemmamala tersebut segera dibayarkan. “Jadi kami pertanyakan juga, apakah tidak ada kebijakan pihak bank untuk segera memenuhinya?” tegas Mualim.
Bahkan,sejumlah anggoata dewan setempat menduga bahwa,pihak bank tidak memiliki dana (saldo) yang cukup untuk membayarkan gaji tersebut sekitar Rp500-an juta sehingga, belum dibayarkan, isu yang berkembang atas keterlambatan tersebut karena pihak bank setempat hanya memiliki saldo berkisar Rp200-an juta.
Isu tersebut dibantah sejumlah pegawai bank, bahkan menurut mereka saldo yang ada saat ini mencapai Rp800-an juta,untuk meyakinkan kebenarannya, mereka kemudian memperlihatkan jumlah saldo yang ada di bank tersebut. “Jadi, kalau masalah saldo kami cukup untuk membayarkan gaji dewan dan saldo saat ini mencapai Rp800-an juta,” ujar sejumlah pegawai bank kepada wartawan.
Pihak bank beralasan, pembayaran gaji tersebut belum dilakukan karena masih terkendala pembayaran pajak yang belum diselesaikan. Sehingga, pembayaran tersebut belum dapat dilakukan.
“Kendala utama disini adalah pembayaran pajak belum diselesaikan jadi belum dapat dilakukan, seandainya saja itu sudah dilakukan maka tidak ada masalah (terlambat),” ungkap Pinca Bank Sulsel Cabang Soppeng Andi Dahniar Samang kepada sejumlah wartawan di kantornya sesaat sebelum menggelar pertemuan dengan pihak dewan,akhir pekan lalu.
Menurut dia, hal tersebut mengacu pada surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone yang ditujukan kepada pimpinan Bank Sulsel wilayah Bone,Wajo, dan Soppeng bernomor S- 3382/WPJ.15/KP.10/2009 tertanggal 9 November yang bersifat penting dalam upayan pengamanan penerimaan pajak tahun 2009.
Dalam surat tersebut menyebutkan, menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Pajak Npmo: S-200/PJ.08/2009 tanggal 26 Oktober 2009 serta surat Kepala Kantor Wilayah DJP Sulselbartra Nomor: S-3239/WPJ.15/BD.0203/ 2009 tanggal 29 Oktober tentang upaya pengamanan penerimaan pajak tahun 2009.
Dalam surat itu, diberitahukan bahwa pajak-pajak yang telah dan akan dipotong langsung dari SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) segera dipindah bukukan ke rekening kas Negara pada hari itu juga. Pihak bank juga diminta agar pajak-pajak tahun 2009 tidak dipindahbukukan ke tahun 2010. “Itulah yang menjadi kendala utama,”ungkap Dahniar.
Dia juga menyebutkan, selain itu,pihak pemkab Soppeng dalam hal ini Dinas DPPKAD terlambat menyerahkan SP2D. kendati demikian, pihaknya telah menerima surat tersebut namun terlambat yakni setelah kas di bank tertutup. “Jadi memang SP2D-nya terlambat masuk sementara kas sudah tutup,” tutur Pinca Bank Sulsel Cabang Soppeng ini.
Sementara itu, Bendahara DPPKAD Soppeng Andi Husni juga mengaku bahwa,pihaknya telah menyerahkan surat pencarian dana itu ke bank. “Kami telah menyerahkannya ke bank, namun memang masih ada kendala yakni masalah pajak,” jelasnya kepada sejumlah anggota DPRD Soppeng di gedung dewan, akhir pekan lalu.
Pantauan Harian Seputar Indonesia( SI) di gedung dewan,sejumlah anggota DPRD Soppeng enggan meninggalkan kantor karena meminta kejelasan atas pembayaran gaji mereka selama tiga bulan yang belum terbayar, bahkan, mereka berkumpul di ruang lobi DPRD hingga pukul 17.00 Wita petang menunggu hasil pertemuan anggota lainnya yang mendatangi Bank Sulsel Cabang Soppeng Jalan Kemakmuran Watansoppeng. Dalam pertemuan tersebut, pihak bank berjanji akan membayarkan gaji mereka Senin (8/3) hari ini. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng mendatangi Bank Sulsel untuk menanyakan kejelasan pembayaran gaji mereka.Sebab,telah tiga bulan lalu,para wakil rakyat tak menerima gaji.
Ketua Komisi II DPRD Soppeng Suardi mengungkapkan, kedatangannya ke Bank Sulsel Cabang Soppeng Jalan Kemakmuran Watansoppeng untuk menanyakan kejelasan pembayaran gaji anggota dewan yang belum dibayarkan selama tiga bulan.
“Jadi, kami kesini untuk menanyakan apa kendala yang dihadapi pihak bank sehingga belum membayarkan gaji tersebut,kerena sudah tiga bulan ini belum terbayar, jadi apa kendalanya dan jika memang ada, apa solusinya,” kata Suardi kepada pihak Bank Sulsel setempat didampingi sejumlah anggota dewan lainnya, akhir pekan lalu.
Bahkan, sejumlah anggota dewan mengaku mengeluh karena selain kebutuhan hidup,mereka juga diharuskan membayar iuran partai masing-masing sehingga jika hal tersebut tidak dibayarkan maka kewajiban sebagai kader partai di DPRD belum dapat dipenuhi.
Selain Ketua Komisi II DPRD Soppeng Suardi yang mendatangi pihak bank, turut hadir legislator Partai Demokrat Muallim,Ketua Fraksi Amanat Nasional (FAN) Muh Absar Abbas Sabbi,dan legislator Partai Indonesia Baru (PIB) Andi Takdir Singke. Mereka diterima langsung oleh Kepala Pimpinan Cabang (Pinca) Bank Sulsel Soppeng Andi Dahniar Samang.
Legislator Partai Demokrat, Muallim meminta pihak Bank Sulsel Cabang Soppeng membuat kebijakan agar pembayaran gaji para wakil rakyat di Bumi Latemmamala tersebut segera dibayarkan. “Jadi kami pertanyakan juga, apakah tidak ada kebijakan pihak bank untuk segera memenuhinya?” tegas Mualim.
Bahkan,sejumlah anggoata dewan setempat menduga bahwa,pihak bank tidak memiliki dana (saldo) yang cukup untuk membayarkan gaji tersebut sekitar Rp500-an juta sehingga, belum dibayarkan, isu yang berkembang atas keterlambatan tersebut karena pihak bank setempat hanya memiliki saldo berkisar Rp200-an juta.
Isu tersebut dibantah sejumlah pegawai bank, bahkan menurut mereka saldo yang ada saat ini mencapai Rp800-an juta,untuk meyakinkan kebenarannya, mereka kemudian memperlihatkan jumlah saldo yang ada di bank tersebut. “Jadi, kalau masalah saldo kami cukup untuk membayarkan gaji dewan dan saldo saat ini mencapai Rp800-an juta,” ujar sejumlah pegawai bank kepada wartawan.
Pihak bank beralasan, pembayaran gaji tersebut belum dilakukan karena masih terkendala pembayaran pajak yang belum diselesaikan. Sehingga, pembayaran tersebut belum dapat dilakukan.
“Kendala utama disini adalah pembayaran pajak belum diselesaikan jadi belum dapat dilakukan, seandainya saja itu sudah dilakukan maka tidak ada masalah (terlambat),” ungkap Pinca Bank Sulsel Cabang Soppeng Andi Dahniar Samang kepada sejumlah wartawan di kantornya sesaat sebelum menggelar pertemuan dengan pihak dewan,akhir pekan lalu.
Menurut dia, hal tersebut mengacu pada surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone yang ditujukan kepada pimpinan Bank Sulsel wilayah Bone,Wajo, dan Soppeng bernomor S- 3382/WPJ.15/KP.10/2009 tertanggal 9 November yang bersifat penting dalam upayan pengamanan penerimaan pajak tahun 2009.
Dalam surat tersebut menyebutkan, menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Pajak Npmo: S-200/PJ.08/2009 tanggal 26 Oktober 2009 serta surat Kepala Kantor Wilayah DJP Sulselbartra Nomor: S-3239/WPJ.15/BD.0203/ 2009 tanggal 29 Oktober tentang upaya pengamanan penerimaan pajak tahun 2009.
Dalam surat itu, diberitahukan bahwa pajak-pajak yang telah dan akan dipotong langsung dari SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) segera dipindah bukukan ke rekening kas Negara pada hari itu juga. Pihak bank juga diminta agar pajak-pajak tahun 2009 tidak dipindahbukukan ke tahun 2010. “Itulah yang menjadi kendala utama,”ungkap Dahniar.
Dia juga menyebutkan, selain itu,pihak pemkab Soppeng dalam hal ini Dinas DPPKAD terlambat menyerahkan SP2D. kendati demikian, pihaknya telah menerima surat tersebut namun terlambat yakni setelah kas di bank tertutup. “Jadi memang SP2D-nya terlambat masuk sementara kas sudah tutup,” tutur Pinca Bank Sulsel Cabang Soppeng ini.
Sementara itu, Bendahara DPPKAD Soppeng Andi Husni juga mengaku bahwa,pihaknya telah menyerahkan surat pencarian dana itu ke bank. “Kami telah menyerahkannya ke bank, namun memang masih ada kendala yakni masalah pajak,” jelasnya kepada sejumlah anggota DPRD Soppeng di gedung dewan, akhir pekan lalu.
Pantauan Harian Seputar Indonesia( SI) di gedung dewan,sejumlah anggota DPRD Soppeng enggan meninggalkan kantor karena meminta kejelasan atas pembayaran gaji mereka selama tiga bulan yang belum terbayar, bahkan, mereka berkumpul di ruang lobi DPRD hingga pukul 17.00 Wita petang menunggu hasil pertemuan anggota lainnya yang mendatangi Bank Sulsel Cabang Soppeng Jalan Kemakmuran Watansoppeng. Dalam pertemuan tersebut, pihak bank berjanji akan membayarkan gaji mereka Senin (8/3) hari ini. (abdullah nicolha)
Panitia Khusus Jadwalkan Panggil Bupati Mamasa Obednego Depparinding
Sunday, 07 March 2010
MAMASA (SI) – Panitia Khusus (Pansus) defisit APBD Mamasa 2009 sebesar Rp63 miliar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat (Sulbar) menjadwalkan akan segera memanggil Bupati Mamasa Obednego Depparinding dan mantan Bupati Mamasa HM Said Saggaf.
Hal tersebut terungkap dalam rapat pansus yang dipimpin Ketua Pansus Yohanis Karatong dan enam anggota pansus yakni Taufik, Junaedi,Metucalach Z Ratu,David Bambalayuk,Aco Mea,dan Bongga Langi dengan agenda pemanggilan sejumlah pihak yang terkait. Keduanya dipanggil karena dianggap mengetahui penyebab defisit APBD 2009 sebesar Rp63 miliar.
Selain orang nomor satu dan mantan penguasa di Mamasa tersebut, sejumlah pihak yang diduga mengetahui asal-muasal defisit tersebut juga akan dipanggil. Mereka di antaranya, Sekkab Mamasa Benhard Buntutiboyong dan sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yakni, Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Pendidikan, pihak Rumah Sakit Minake, dan dua kepala bagian (Kabag) Keuangan Pemkab Mamasa era kepemimpinan M Said Saggaf yakni Yusuf Kadir dan Lonny Mallu.
“Pihak-pihak tersebut segera akan kami panggil untuk dimintai keterangannya terkait masalah itu,”kata Ketua Pansus Defisit Yohanis Karatong kepada wartawan seusai menggelar rapat pansus di DPRD Mamasa akhir pekan lalu.
Yohanis mengungkapkan bahwa, Pansus dibentuk untuk mencari kebenaran material atas masalah itu agar tidak terjadi fitnah kepada pihak-pihak tertentu.
“Pansus akan mencaritahu apakah defisit yang dimaksud oleh pihak ekesekutif itu riil atau tidak.Pansus juga akan mengungkap apakah defisit dimaksud sesuai aturan atau apakah defisit itu terjadi karena defisit program atau utang,” katanya kepada sejumlah wartawan.
Data yang dihimpun Harian Seputar Indonesia (SI), rencananya, pemanggilan terhadap petinggi Mamasa dan mantan bupati itu serta sejumlah instansi setempat direncanakan selama11 hari.
Mantan Bupati Mamasa HM Said Saggaf rencananya akan dipanggil dan dimintai keterangannya pada 15 Maret.Sementara Bupati Mamasa Obednego Depparinding pada 22 Maret mendatang.
Anggota Pansus Defisit DPRD Mamasa Metusalach Z Ratu juga mengingatkan kepada sesama anggota pansus agar serius dan konsisten bekerja untuk menjaga kredibilitas dewan di depan mata masyarakat karena telah mendapat kepercayaan mewakili mereka di DPRD Mamasa.
“Kita dipercaya rakyat untuk mewakili mereka,hendaknya kita jangan menyia-nyiakan kepercayaan tersebut. Suara sumbang dari Masayarakat yang meragukan kinerja Pansus hendaknya kita dapat jadikan motivasi agar kita dapat bekerja lebih baik, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa pembentukan pansus tidak sia-sia,”katanya.
Informasi yang dihimpun, keputusan tersebut diambil setelah Pansus melakukan studi banding ke Kota Parepare Sulsel dan Kota Malang Jawa Timur.Yohanis sendiri mengaku, pihaknya baru mengetahui jika terdapat defisit dengan angka yang cukup besar itu setelah APBD Mamasa 2010 disahkan. (abdullah nicolha)
MAMASA (SI) – Panitia Khusus (Pansus) defisit APBD Mamasa 2009 sebesar Rp63 miliar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat (Sulbar) menjadwalkan akan segera memanggil Bupati Mamasa Obednego Depparinding dan mantan Bupati Mamasa HM Said Saggaf.
Hal tersebut terungkap dalam rapat pansus yang dipimpin Ketua Pansus Yohanis Karatong dan enam anggota pansus yakni Taufik, Junaedi,Metucalach Z Ratu,David Bambalayuk,Aco Mea,dan Bongga Langi dengan agenda pemanggilan sejumlah pihak yang terkait. Keduanya dipanggil karena dianggap mengetahui penyebab defisit APBD 2009 sebesar Rp63 miliar.
Selain orang nomor satu dan mantan penguasa di Mamasa tersebut, sejumlah pihak yang diduga mengetahui asal-muasal defisit tersebut juga akan dipanggil. Mereka di antaranya, Sekkab Mamasa Benhard Buntutiboyong dan sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yakni, Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Pendidikan, pihak Rumah Sakit Minake, dan dua kepala bagian (Kabag) Keuangan Pemkab Mamasa era kepemimpinan M Said Saggaf yakni Yusuf Kadir dan Lonny Mallu.
“Pihak-pihak tersebut segera akan kami panggil untuk dimintai keterangannya terkait masalah itu,”kata Ketua Pansus Defisit Yohanis Karatong kepada wartawan seusai menggelar rapat pansus di DPRD Mamasa akhir pekan lalu.
Yohanis mengungkapkan bahwa, Pansus dibentuk untuk mencari kebenaran material atas masalah itu agar tidak terjadi fitnah kepada pihak-pihak tertentu.
“Pansus akan mencaritahu apakah defisit yang dimaksud oleh pihak ekesekutif itu riil atau tidak.Pansus juga akan mengungkap apakah defisit dimaksud sesuai aturan atau apakah defisit itu terjadi karena defisit program atau utang,” katanya kepada sejumlah wartawan.
Data yang dihimpun Harian Seputar Indonesia (SI), rencananya, pemanggilan terhadap petinggi Mamasa dan mantan bupati itu serta sejumlah instansi setempat direncanakan selama11 hari.
Mantan Bupati Mamasa HM Said Saggaf rencananya akan dipanggil dan dimintai keterangannya pada 15 Maret.Sementara Bupati Mamasa Obednego Depparinding pada 22 Maret mendatang.
Anggota Pansus Defisit DPRD Mamasa Metusalach Z Ratu juga mengingatkan kepada sesama anggota pansus agar serius dan konsisten bekerja untuk menjaga kredibilitas dewan di depan mata masyarakat karena telah mendapat kepercayaan mewakili mereka di DPRD Mamasa.
“Kita dipercaya rakyat untuk mewakili mereka,hendaknya kita jangan menyia-nyiakan kepercayaan tersebut. Suara sumbang dari Masayarakat yang meragukan kinerja Pansus hendaknya kita dapat jadikan motivasi agar kita dapat bekerja lebih baik, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa pembentukan pansus tidak sia-sia,”katanya.
Informasi yang dihimpun, keputusan tersebut diambil setelah Pansus melakukan studi banding ke Kota Parepare Sulsel dan Kota Malang Jawa Timur.Yohanis sendiri mengaku, pihaknya baru mengetahui jika terdapat defisit dengan angka yang cukup besar itu setelah APBD Mamasa 2010 disahkan. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
