Monday, 14 June 2010
WATANSOPPENG(SI) – Pasangan ulama dan umara yang dikenal dengan tagline Andi Sarimin Saransi- Kiai Muda Sulaeman (AS-SALAM) menggelar kampanye dialogis di Kecamatan Lalabata dan Ganra kemarin.
Kampanye dialogis ASSALAM diawali di Desa Umpungeng, Kelurahan Lalabata Rilau, dan Lapajung, Desa Mattoanging, Enrekeng, dan terakhir di Desa Belo.
“Alhamdulillah, di tiap titik, kampanye selalu dihadiri tokoh agama dan masyarakat, baik dari kalangan petani,pemuda,maupun masyarakat umum,” ungkap tim pemenangan AS-SALAM FAS, Rachmat Kami,kepada Seputar Indonesia( SI),kemarin.
Pasangan AS-SALAM dalam orasi politiknya mengungkapkan tak ingin mengumbar janji, tapi berangkat dari niat suci menyejahterakan masyarakat Soppeng.
“Kami tidak ingin memberikan janji kepada masyarakat,tapi yang pasti nawaitu(niat) kami dari awal mencalonkan diri menjadi cabup dan cawabup adalah menyejahterakan masyarakat Soppeng,” ujar cabup paket AS-SALAM Andi Sarimin Saransi di hadapan ratusan warga di Kecamatan Lalabata,kemarin.
Menurutnya,dalam setiap baliho atau atribut kampanye milik ASSALAM, kata jujur dan bersih itu bisa dipertanggungjawabkan jika nanti AS-SALAM mendapat amanah dari masyarakat Soppeng menjadi pemimpin lima tahun ke depan.
“Kami yakin hanya AS-SALAM yang berani menggunakan kata jujur dan bersih karena sudah terbukti selama saya menjadi wakil bupati dan Kiai Muda Sulaeman menjadi legislator, tidak pernah sekali pun terlibat skandal hukum atau moral,”ungkap Sarimin dengan nada lantang di hadapan warga Desa Enrekeng.
Satu-satunya calon yang mewakili unsur umara dan ulama adalah hanya AS-SALAM. “Selain melakukan tugas yang telah ditetapkan, saya yang mengurus pemerintahan atau kehidupan dunia. Sementara beliau (KM Sulaeman) mengurus akhlak atau kehidupan akhirat. Jadi,jika ingin keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat pilihlah AS-SALAM,”tuturnya.
Kiai Muda Sulaeman dalam orasinya menyerukan masyarakat jangan terlibat politik uang. “ASSALAM tidak mungkin melakukan sogok-menyogok. Karena itu, jangan sampai suara dan harga diri kami dibeli dengan uang,” tandas Ketua DPC PPP Soppeng ini.
Dia juga meminta warga menggunakan logika dalam mendengar janji-janji program cabup-cawabup. Gaji bupati tidak seberapa sehingga bagaimana kelak jika terpilih, sementara dalam kampanye menghambur-hamburkan uang untuk “membeli”suara rakyat.
Dia menambahkan,apabila dalam janji kampanye calon lain mereka berjanji melakukan pembangunan, hal tersebut biasa karena bagaimanapun hal tersebut harus dilakukan pemerintah. (abdullah nicolha)
Monday, June 14, 2010
Syamsu Niang Terkaya, Andi Taufan Termiskin
Monday, 14 June 2010
WATANSOPPENG(SI) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng telah menerima laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) milik masing-masing pasangan calon yang maju di Pilkada Soppeng 2010, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin.
Berdasarkan hasil LHKPN tersebut, calon bupati terkaya yang bertarung di Pilkada Soppeng adalah Syamsu Niang sebesar Rp7,5 miliar yang meliputi harta bergerak dan tidak bergerak. Sementara cabup termiskin yang memiliki harta kekayaan paling sedikit,yaitu Andi Taufan Made Alie sebesar Rp317 juta.
Ketua Divisi Penyelenggara Pemilu KPU Soppeng Marwis mengungkapkan, jumlah harta kekayaan para pasangan calon tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diterima KPU.
Laporan harta kekayaan ini perlu diketahui publik untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap setiap pejabat negara.“Termasuk terhadap pasangan cabup-cawabup yang nanti terpilih dalam Pilkada Soppeng tahun ini,”ujarnya.
Sementara untuk pelaporan dana awal kampanye cabup-cawabup yang saat ini telah dilaporkan ke KPU adalah paket ASmo- BERKHARISMA memiliki dana awal kampanye terbesar, yakni Rp2,1 miliar,sementara paling kecil paket SULAPA hanya Rp1 juta.
Berdasarkan data yang dihimpun, paket AKAR merupakan pasangan terbanyak kedua yang memiliki dana awal kampanye sebesar Rp927 juta, disusul paket SAUDARATA sebesar Rp204 juta, kemudian paket HIBAH Rp78 juta. Sementara paket ATM-Suka Rp55 juta dan pasangan AS-SALAM sebesar Rp3 juta.
Divisi Pokja Kampanye KPU SoppengAsniati menyebutkan,jumlah tersebut merupakan dana awal yang disampaikan tujuh pasangan dengan melalui tiga tahap pelaporan.
Tahap awal dimulai 9 April hingga 5 Juni, kemudian tahap pertama 6–20 Juni. Menurutnya, hal tersebut akan diaudit setelah pencoblosan yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana kampanye.
“Paling lambat 26 Juni atau tiga hari pascapemungutan suara dan harus masuk di akuntan publik,”tandasnya. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng telah menerima laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) milik masing-masing pasangan calon yang maju di Pilkada Soppeng 2010, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin.
Berdasarkan hasil LHKPN tersebut, calon bupati terkaya yang bertarung di Pilkada Soppeng adalah Syamsu Niang sebesar Rp7,5 miliar yang meliputi harta bergerak dan tidak bergerak. Sementara cabup termiskin yang memiliki harta kekayaan paling sedikit,yaitu Andi Taufan Made Alie sebesar Rp317 juta.
Ketua Divisi Penyelenggara Pemilu KPU Soppeng Marwis mengungkapkan, jumlah harta kekayaan para pasangan calon tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diterima KPU.
Laporan harta kekayaan ini perlu diketahui publik untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap setiap pejabat negara.“Termasuk terhadap pasangan cabup-cawabup yang nanti terpilih dalam Pilkada Soppeng tahun ini,”ujarnya.
Sementara untuk pelaporan dana awal kampanye cabup-cawabup yang saat ini telah dilaporkan ke KPU adalah paket ASmo- BERKHARISMA memiliki dana awal kampanye terbesar, yakni Rp2,1 miliar,sementara paling kecil paket SULAPA hanya Rp1 juta.
Berdasarkan data yang dihimpun, paket AKAR merupakan pasangan terbanyak kedua yang memiliki dana awal kampanye sebesar Rp927 juta, disusul paket SAUDARATA sebesar Rp204 juta, kemudian paket HIBAH Rp78 juta. Sementara paket ATM-Suka Rp55 juta dan pasangan AS-SALAM sebesar Rp3 juta.
Divisi Pokja Kampanye KPU SoppengAsniati menyebutkan,jumlah tersebut merupakan dana awal yang disampaikan tujuh pasangan dengan melalui tiga tahap pelaporan.
Tahap awal dimulai 9 April hingga 5 Juni, kemudian tahap pertama 6–20 Juni. Menurutnya, hal tersebut akan diaudit setelah pencoblosan yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana kampanye.
“Paling lambat 26 Juni atau tiga hari pascapemungutan suara dan harus masuk di akuntan publik,”tandasnya. (abdullah nicolha)
19 Desa di Soppeng Rawan Banjir
Monday, 14 June 2010
WATANSOPPENG(SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng mendata,19 desa di tujuh kecamatan rawan bencana banjir (lihat tabel).Dari tujuh kecamatan tersebut,Kecamatan Lilirilau yang terbanyak.
“Satu-satunya kecamatan yang tergolong bebas banjir hanya Lalabata. Tetapi,kecamatan ini rawan bencana longsor,terutama di Desa Umpungeng dan Mattabulu.Penyebabnya, wilayah tersebut mayoritas pegunungan,” kata Kabid Linmas Badan Kesbang-Linmas Pemkab Soppeng Andi Surahmi,kemarin.
Meski tergolong wilayah rawan bencana, ironisnya Pemkab tidak menganggarkan bantuan bencana alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.
Pelaksana tugas Bupati Soppeng yang juga Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Abdul Haris Abbas, mengungkapkan, pihaknya tidak menganggarkan bantuan bencana khusus dalam APBD Soppeng 2010. Alasannya, belum ada sekretariat kabupaten, instansi, atau lembaga khusus yang telah terbentuk untuk menangani persoalan tersebut.
Meski demikian,pihaknya mengaku akan membentuk lembaga yang berdiri sendiri untuk menangani bencana. Rencananya, lembaga tersebut bersifat fungsional.
“Kalau dibentuk struktural,sepertinya bertentangan dengan PP 41/2007 tentang Kelembagaan Perangkat Daerah,” ujarnya kepada wartawan di ruang kerja dia belum lama ini.
Jika lembaga itu sudah terbentuk, anggaran penanggulangan bencana dapat dialokasikan dalam APBD.Kendati saat ini tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk bencana alam,tetap ada dana penanggulangan bencana yang disiapkan Pemkab Soppeng.
“Adanya dana pada dinas terkait. Dana itu bisa untuk pemberian bantuan bencana alam dan bencana sosial,”tandasnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Soppeng Andi Unru Mappejanci mengakui pemerintah tidak menganggarkan bantuan bencana alam. Bahkan, sejak Dinsos terbentuk pada 2008,tidak pernah dianggarkan khusus. “Sejak saya menjadi Kepala Dinas Sosial,belum pernah ada dana bantuan tersebut,”tandasnya.
Bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang dilanda bencana alam atau kebakaran selama ini dari provinsi dalam bentuk bantuan tanggap darurat. Maka, jika terjadi bencana di daerah tersebut, pihaknya hanya melaporkan ke tingkat provinsi berapa kerugian dan yang membutuhkan bantuan.“Kami hanya memperbaiki laporannya,”ungkapnya.
Andi Unru menyebutkan, dalam APBD Soppeng ada tiga poin yang diperbantukan, yakni bantuan imam masjid dan guru mengaji, panti asuhan,dan penderita penyakit kusta yang ada di salah satu kecamatan di Soppeng.
Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Soppeng yang dikonfirmasi terkait masalah tersebut membenarkan, dalam APBD Soppeng 2010 tidak ada anggaran khusus bencana alam.
Kekurangan Air Bersih
Sementara itu, pascabanjir di enam kecamatan di Kabupaten Bone,warga mengaku kekurangan air bersih. Pasalnya, sumur yang biasa mereka gunakan sebagai sumberairsudahbercampurdengan air sisa banjir dan lumpur.
Salah seorang warga Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, yang juga terkena banjir, Rahma,mengatakan, kondisiairtersebutsangat mengancam kesehatan mereka.
“Hampir setiap kali hujan, pasti air sungai meluap dan masuk ke dalam sumur.Hampir dua pekan ini setelah hujan,air sumurnya tak layak pakai,”ungkapnya. Hal senada juga diungkapkan Hasnawati.
Menurutnya,kekurangan air bersih sudah terbiasa setiap kali datang hujan.Namun,mereka juga tak bisa berbuat banyak. ”Saat ini kami hanya mengandalkan air hujan untuk dijadikan air bersih karena semua sumur warga tak bisa lagi digunakan,”pungkasnya. (rahmi djafar/ abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng mendata,19 desa di tujuh kecamatan rawan bencana banjir (lihat tabel).Dari tujuh kecamatan tersebut,Kecamatan Lilirilau yang terbanyak.
“Satu-satunya kecamatan yang tergolong bebas banjir hanya Lalabata. Tetapi,kecamatan ini rawan bencana longsor,terutama di Desa Umpungeng dan Mattabulu.Penyebabnya, wilayah tersebut mayoritas pegunungan,” kata Kabid Linmas Badan Kesbang-Linmas Pemkab Soppeng Andi Surahmi,kemarin.
Meski tergolong wilayah rawan bencana, ironisnya Pemkab tidak menganggarkan bantuan bencana alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.
Pelaksana tugas Bupati Soppeng yang juga Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Abdul Haris Abbas, mengungkapkan, pihaknya tidak menganggarkan bantuan bencana khusus dalam APBD Soppeng 2010. Alasannya, belum ada sekretariat kabupaten, instansi, atau lembaga khusus yang telah terbentuk untuk menangani persoalan tersebut.
Meski demikian,pihaknya mengaku akan membentuk lembaga yang berdiri sendiri untuk menangani bencana. Rencananya, lembaga tersebut bersifat fungsional.
“Kalau dibentuk struktural,sepertinya bertentangan dengan PP 41/2007 tentang Kelembagaan Perangkat Daerah,” ujarnya kepada wartawan di ruang kerja dia belum lama ini.
Jika lembaga itu sudah terbentuk, anggaran penanggulangan bencana dapat dialokasikan dalam APBD.Kendati saat ini tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk bencana alam,tetap ada dana penanggulangan bencana yang disiapkan Pemkab Soppeng.
“Adanya dana pada dinas terkait. Dana itu bisa untuk pemberian bantuan bencana alam dan bencana sosial,”tandasnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Soppeng Andi Unru Mappejanci mengakui pemerintah tidak menganggarkan bantuan bencana alam. Bahkan, sejak Dinsos terbentuk pada 2008,tidak pernah dianggarkan khusus. “Sejak saya menjadi Kepala Dinas Sosial,belum pernah ada dana bantuan tersebut,”tandasnya.
Bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang dilanda bencana alam atau kebakaran selama ini dari provinsi dalam bentuk bantuan tanggap darurat. Maka, jika terjadi bencana di daerah tersebut, pihaknya hanya melaporkan ke tingkat provinsi berapa kerugian dan yang membutuhkan bantuan.“Kami hanya memperbaiki laporannya,”ungkapnya.
Andi Unru menyebutkan, dalam APBD Soppeng ada tiga poin yang diperbantukan, yakni bantuan imam masjid dan guru mengaji, panti asuhan,dan penderita penyakit kusta yang ada di salah satu kecamatan di Soppeng.
Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Soppeng yang dikonfirmasi terkait masalah tersebut membenarkan, dalam APBD Soppeng 2010 tidak ada anggaran khusus bencana alam.
Kekurangan Air Bersih
Sementara itu, pascabanjir di enam kecamatan di Kabupaten Bone,warga mengaku kekurangan air bersih. Pasalnya, sumur yang biasa mereka gunakan sebagai sumberairsudahbercampurdengan air sisa banjir dan lumpur.
Salah seorang warga Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, yang juga terkena banjir, Rahma,mengatakan, kondisiairtersebutsangat mengancam kesehatan mereka.
“Hampir setiap kali hujan, pasti air sungai meluap dan masuk ke dalam sumur.Hampir dua pekan ini setelah hujan,air sumurnya tak layak pakai,”ungkapnya. Hal senada juga diungkapkan Hasnawati.
Menurutnya,kekurangan air bersih sudah terbiasa setiap kali datang hujan.Namun,mereka juga tak bisa berbuat banyak. ”Saat ini kami hanya mengandalkan air hujan untuk dijadikan air bersih karena semua sumur warga tak bisa lagi digunakan,”pungkasnya. (rahmi djafar/ abdullah nicolha)
Sunday, June 13, 2010
3 Kandidat Unjuk Kekuatan di Soppeng
KAMPANYE AKBAR. Ribuan massa paket AKAR dengan kostum warna oranye memadati lapangan Gasis Watansoppeng Jumat (12/6) lalu (atas).
Massa paket ASmo-BERKHARISMA yang juga memadati lapangan Gasis Watansoppeng Sabtu (13/6) lalu (tengah).
Massa paket SULAPA juga tak mau kalah, mereka juga memadati lapangan Gasis kemarin. (bawah).(FOTO: Abdullah Nicolha).
Sunday, June 13, 2010
WATANSOPPENG (SI) – Memasuki tahapan kampanye terbuka di Kabupaten Soppeng yang dimulai pada Kamis 10 Juni lalu, atmosfer persaingan tujuh kandidat yang maju di Pilkada Soppeng semakin terasa.
Bahkan, tiga dari tujuh pasangan calon unjuk kekuatan saat menggelar kampanye terbuka di Lapangan Gasis Watansoppeng dalam tiga hari terakhir.
Paket Andi Kaswadi Razak-Andi Rizal Mappatunru (AKAR) nomor urut 2 yang memulai kampanye terbukanya Jumat (11/6) lalu, mengerahkan puluhan ribu massa.
Ketua DPC-PDIP Andi Mapparemma mengklaim, massa yang memadati lapangan Gasis pada saat kampanye mencapai 45.000 orang.
Sementara paket Andi Soetomo-Aris Muhammadia (ASmo-BERKHARISMA) bernomor urut 1 juga unjuk kekuatan pada saat menggelar kampanye akbarnya di tempat sama Sabtu (12/6).
“Diperkirakan massa memenuhi lapangan Gasis mencapai 45.000 orang,” ujar Ketua Tim Pemenangan ASmo-BERKHARISMA Andi Sudirman.
Sementara paket Andi Sulham Hasan-Supriansa (SULAPA) nomor urut 7 yang juga menggelar kampanye terbuka di lapangan Gasis Watansoppeng, kemarin tidak mau kalah dan mengerahkan 15.000 massa. (abdullah nicolha).
Dewan Bentuk Pansus Pasar Cabbenge
Sunday, 13 June 2010
WATANSOPPENG(SI) – DPRD Soppeng segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut tuntas dana bantuan sosial sebesar Rp1,3 miliar bagi para pedagang pasar di Cabbenge,Kecamatan Lilirilau,Kabupaten Soppeng.
“Kami akan tetap mengusut tuntas penyaluran bantuan sosial bagi para pedagang Pasar Cabbenge dengan cara membentuk pansus,” ujar anggota Komisi II DPRD Soppeng Andi Takdir Akbar Singke kepada Seputar Indonesia (SI), belum lama ini.
Menurut dia, pihaknya menemukan beberapa kejanggalan dalam penyaluran dana bantuan sosial tersebut sehingga dipandang perlu mengusutnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil hearing dan keterangan dari para pedagang setempat pada saat melakukan peninjauan langsung beberapa waktu lalu.
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Soppeng Ria A Kudran menambahkan, terkait dengan kisruh bantuan sosial Pasar Cabbenge,Kecamatan Lilirilau, pihaknya akan mengajukan dua opsi kepada pimpinan Dewan, yakni pembentukan pansus dan hak angket.
“Jadi,kami belum bisa pastikan kapan akan mengajukannya ke pimpinan, tapi yang pasti ada dua opsi yang akan kami ajukan dalam paripurna nanti.Dua opsi tersebut, yakni membentuk pansus atau hak angket,” ungkapnya kepada SI di Watansoppeng,akhir pekan lalu.
Menurutnya, hal tersebut harus dirampungkan karena bantuan itu menyangkut masyarakat banyak dan berasal dari uang negara. “Hal ini kami dasarkan dari hasil tinjauan di lapangan dan laporan masyarakat,”tegasnya.
Andi Kudu, sapaan akrab anggota DPRD Soppeng ini, kembali menegaskan bahwa Dewan tidak pernah melarang Asosiasi Pedagang Pasar selaku pengguna anggaran untuk menyalurkan bantuan tersebut, tapi hanya menyarankan selaku bidang pengawasan.
“Jadi, kami tidak pernah melarang,cuma menyarankan kalaupun itu tidak bisa diterima, silakan saja. Kami hanya menggunakan fungsi sebagai pengawas,”tandasnya.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Soppeng Syahruddin M Adam yang dikonfirmasi mengaku, hingga saat ini pihaknya belum menjadwalkan terkait masalah itu. Dengan alasan,pihaknya masih menunggu laporan hasil tinjauan lapangan dari komisi II sebagai acuan.
“Kami belum bisa memberikan keputusan terkait masalah itu, apakah membentuk pansus atau hak angket. Sebab, laporan dari komisi II belum masuk. Jadi, kami masih menunggu laporannya,” ungkap dia.
Syahruddin menyebutkan,hasil tersebut akan diparipurnakan bersama seluruh anggota dewan, kemudian dari situ akan diputuskan apa yang disepakati bersama oleh dewan. “Jadi, kita tunggu saja apa hasilnya nanti,” tandas legislator dua periode ini.
Kisruh bantuan sosial sebesar Rp1,3 miliar bagi pedagang Pasar Cabbenge itu bermula saat sejumlah pedagang pasar setempat melaporkan masalah itu kepada DPRD Soppeng,dengan alasan ada yang menerima dan ada yang tidak. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – DPRD Soppeng segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut tuntas dana bantuan sosial sebesar Rp1,3 miliar bagi para pedagang pasar di Cabbenge,Kecamatan Lilirilau,Kabupaten Soppeng.
“Kami akan tetap mengusut tuntas penyaluran bantuan sosial bagi para pedagang Pasar Cabbenge dengan cara membentuk pansus,” ujar anggota Komisi II DPRD Soppeng Andi Takdir Akbar Singke kepada Seputar Indonesia (SI), belum lama ini.
Menurut dia, pihaknya menemukan beberapa kejanggalan dalam penyaluran dana bantuan sosial tersebut sehingga dipandang perlu mengusutnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil hearing dan keterangan dari para pedagang setempat pada saat melakukan peninjauan langsung beberapa waktu lalu.
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Soppeng Ria A Kudran menambahkan, terkait dengan kisruh bantuan sosial Pasar Cabbenge,Kecamatan Lilirilau, pihaknya akan mengajukan dua opsi kepada pimpinan Dewan, yakni pembentukan pansus dan hak angket.
“Jadi,kami belum bisa pastikan kapan akan mengajukannya ke pimpinan, tapi yang pasti ada dua opsi yang akan kami ajukan dalam paripurna nanti.Dua opsi tersebut, yakni membentuk pansus atau hak angket,” ungkapnya kepada SI di Watansoppeng,akhir pekan lalu.
Menurutnya, hal tersebut harus dirampungkan karena bantuan itu menyangkut masyarakat banyak dan berasal dari uang negara. “Hal ini kami dasarkan dari hasil tinjauan di lapangan dan laporan masyarakat,”tegasnya.
Andi Kudu, sapaan akrab anggota DPRD Soppeng ini, kembali menegaskan bahwa Dewan tidak pernah melarang Asosiasi Pedagang Pasar selaku pengguna anggaran untuk menyalurkan bantuan tersebut, tapi hanya menyarankan selaku bidang pengawasan.
“Jadi, kami tidak pernah melarang,cuma menyarankan kalaupun itu tidak bisa diterima, silakan saja. Kami hanya menggunakan fungsi sebagai pengawas,”tandasnya.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Soppeng Syahruddin M Adam yang dikonfirmasi mengaku, hingga saat ini pihaknya belum menjadwalkan terkait masalah itu. Dengan alasan,pihaknya masih menunggu laporan hasil tinjauan lapangan dari komisi II sebagai acuan.
“Kami belum bisa memberikan keputusan terkait masalah itu, apakah membentuk pansus atau hak angket. Sebab, laporan dari komisi II belum masuk. Jadi, kami masih menunggu laporannya,” ungkap dia.
Syahruddin menyebutkan,hasil tersebut akan diparipurnakan bersama seluruh anggota dewan, kemudian dari situ akan diputuskan apa yang disepakati bersama oleh dewan. “Jadi, kita tunggu saja apa hasilnya nanti,” tandas legislator dua periode ini.
Kisruh bantuan sosial sebesar Rp1,3 miliar bagi pedagang Pasar Cabbenge itu bermula saat sejumlah pedagang pasar setempat melaporkan masalah itu kepada DPRD Soppeng,dengan alasan ada yang menerima dan ada yang tidak. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
