Masyarakatkan ‘Polisi’ Lingkungan

KOMPAK. Bupati Polman Ali Baal Masdar, Wabup, Dandim, Kapolres dan unsur komunitas masayarakat berpose bersama seusai apel bersama akhir pekan lalu.

Sunday, 25 July 2010
POLEWALI (SI) – Bupati Polewali Mandar (Polman) Sulbar Ali Baal Masdar mengungkapkan bahwa para kepala dusun dan ketua RT/- RW sebagai tokoh masyarakat,memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

“Karena itu, para tokoh masyarakat ini diharapkan selalu memosisikan diri sebagai polisi di lingkungan masing-masing, setidaknya dalam keluarga dan dirinya sendiri,” ujar orang nomor satu di Polman ini di depan ratusan peserta apel besar komunitas yang terdiri atas para kepala dusun dan ketua RT/RW se-Kabupaten Polman di halaman Mapolres Polman, akhir pekan kemarin.

Bupati Ali Baal Masdar bertindak selaku inspektur upacara apel, yang dihadiri Wakil Bupati Nadjamuddin Ibrahim, Dandim 1402 Letkol Inf Furdiantoso,Kapolres AKBP I Gusti Ngurah Rai MP, dan Sekretaris Kabupaten Natsir Rahmat.Apel komunitas tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari ke-64 Bhayangkara.

Pada kesempatan tersebut, Dandim Letkol Furdiantoso mengatakan, apel besar komunitas merupakan sarana untuk mengokohkan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan tanggung jawab bersama.

Perbedaan yang kerap terjadi di tingkat RT/RW, merupakan dinamika yang perlu disatukan untuk mencegah permasalahan tidak meluas dan berpotensi menjadi anarkis.

Sementara Kapolres Polman AKBP I Gusti Ngurah Rai MP menyebut, para tokoh masyarakat adalah komponen terdepan untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.Hal itu senada dengan sambutan tertulis Kapolda Sulselbar Irjen Pol Adang Rochjana,yang dibacakan Ali Baal.

Kapolda mengajak semua komponen masyarakat bahu-membahu menyukseskan program pemerintah. “Giatkan kembali tertib administrasi kependudukan di lingkungan RT/RW, antara lain wajib lapor setiap 1 x 24 jam,”tandasnya. (abdullah nicolha)

Stok Beras Aman untuk 25 Bulan

Sunday, 25 July 2010
WATANSOPPENG(SI) – Badan Urusan Logistik (Bulog) Kabupaten Soppeng menjamin stok beras untuk beberapa bulan ke depan aman.Bahkan,stok beras bisa memenuhi kebutuhan masyarakat selama 25 bulan.

Kepala Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Soppeng Amrul menegaskan, stok beras untuk 25 bulan ke depan aman,meskipun ribuan hektare tanaman padi para petani di daerah berjuluk Kota Kalong itu terancam gagal panen karena puso setelah terendam banjir. “Persediaan stok beras yang ada sekarang masih mencapai 4.000 ton lebih,” ujarnya akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan, persediaan beras yang tersimpan di gudang Bulog Laburawung dan Panincong, Kecamatan Lalabata merupakan hasil panen 2008/2009.“Jumlah ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama 25 bulan ke depan. Sebab kebutuhan beras warga Soppeng maksimal hanya sekitar 175 ton per bulannya,”kata Amrul.

Amrul menambahkan, sejak musim panen rendengan awal Maret lalu Bulog juga tetap melakukan pembelian gabah dan beras petani untuk memenuhi target pengadaan beras tahun ini. Pembelian tersebut terealisasi sekitar 1.609 ton dari 13.000 ton yang dibebankan pada 2010.

Amrul beralasan musim hujan membuat gabah hasil panen petani tidak dapat memenuhi standar gabahyangditetapkanpemerintah. Sebab, gabah hasil panen petani pada musim penghujan seperti sekarang ini memiliki kadar air cukup tinggi. Akibatnya, harga jual jauh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan.

Menyinggung masalah harga gabah yang anjlok,Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan (BP3KP) Soppeng AM Syahrir pun mengakuinya. Menurut dia, anjloknya harga gabah petani karena saat panen bertepatan dengan musim hujan.

“Akibatnya, gabah hasil panen kadar airnya cukup tinggi hingga berkisar antara 30 sampai 40 persen, bahkan mungkin di atasnya lagi.Jadi,oleh pengumpul atau pedagang hanya sanggup membeli gabah petani tersebut dengan harga Rp1.500/kg,”kata Syahrir.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan pihak ketahanan pangan setempat di Kampung Lopille,Kecamatan Ganra, ditemukan harga gabah turun hingga Rp1.000/kg.Itu karena gabah petani tersebut memiliki kadar air tinggi dan sudah tumbuh akibat terkena air hujan.

Syahrir menambahkan, berdasarkan Inpres Nomor 7/2009,harga pembelian pemerintah yang ditetapkan mencapai Rp 2.640/kg.Harga tersebut naik dibanding HPP tahun 2008 yang hanya Rp 2.400/kg.

Namun, HPP tersebut hanya berlaku terhadap gabah yang memenuhi standar yang telah ditetapkan, yakni gabah yang mengandung air 25% dan kadar sampah/- kotoran 10%. (abdullah nicolha)

Nama Ketua KPID Sulbar Dicatut

Saturday, 24 July 2010
MAMUJU(SI) – Nama Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat (Sulbar) Adi Arwan Alimin dicatut oknum yang tak bertanggung jawab,untuk meminta uang puluhan jutaan rupiah kepada sejumlah pengelola lembaga penyiaran.

Pihak radio yang hampir saja menjadi korban penipuan tersebut, yakni Direktur M-Three FM Muhammad Fahri,yang dimintai uang Rp20 juta.Beruntung,sang pengelola langsung mengonfirmasi hal itu kepada pihak KPID dan mendapat anjuran tidak melayani modus kejahatan tersebut.

Fahri, yang melaporkan hal itu kepada KPID Sulbar, mengungkapkan, oknum tersebut menggunakan nomor ponsel 081327726529. “Kami merasa tidak biasa saja,kenapa ada telepon yang mengaku sebagai pimpinan KPID dan meminta sejumlah uang,” katanya seperti dikutip Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Sulbar Andi Facriadi Kusno kemarin.

Anehnya, si penelepon melarangnya bertemu untuk membahas materi telepon itu di kantor KPID. “Padahal, selama ini kami intensif bertemu para komisioner di kantornya (KPID),”ujarnya.

Ketua KPID Sulbar Adi Arwan Alimin meminta setiap pengelola tidak mudah percaya jika ada yang meminta uang seperti itu.Dia juga meminta pengelola berhati-hati dengan aksi penipuan. “Untung saja permintaan sejumlah uang kepada mereka langsung dikonfirmasi ke KPID,”tuturnya.

Dia menyebutkan, aksi itu untuk memanfaatkan momen. Sebab, tiga penyelenggara penyiaran radio dan satu televisi berlangganan di Mamuju,baru saja memperoleh izin resmi, Senin (19/7). “Hati-hati saja dan jangan percaya jika ada seperti itu,”tandas mantan aktivis mahasiswa ini.

Koordinator Bidang Perizinan KPID Sulbar Muannas juga sangat menyayangkan aksi tersebut. Namun, yang lebih penting, pihak radio tidak serta-merta mengikuti bujukan agar mereka segera mentransfer uang sebanyak itu. “Modus semacam ini memang kerap terjadi, kami hanya meminta masyarakat lebih berhati-hati,” tandasnya.

Dia menjelaskan, jika ada anggaran (pembayaran) yang harus dikeluarkan penyelenggara penyiaran setiap tahun, itu langsung ke rekening negara. “Jadi, tidak melalui orang per orang, apalagi melalui telepon gelap,”tuturnya.

Dari informasi yang dihimpun, pada Senin (19/7) lalu, tiga penyelenggara radio di Mamuju dan satu lembaga televisi berlangganan telah memperoleh izin penyiaran secara resmi.

Status resmi itu disambut antusias karena memberi peluang besar untuk mengembangkan potensi usaha bidang industri penyiaran secara legal di provinsi termuda di Indonesia itu. (abdullah nicolha)

Inspektorat Soppeng Terima 20 Aduan

Thursday, 22 July 2010
WATANSOPPENG(SI) – Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten Soppeng yang kini berganti nama menjadi Inspektorat,hingga pertengahan Juli ini telah menerima 20 laporan atau pengaduan dari masyarakat.

Sebagian besar pengaduan itu terkait dugaan pelanggaran atau penyelewengan yang diduga dilakukan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di daerah tersebut.



Berdasarkan informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), selain kasus perceraian dan pelanggaran disiplin pegawai, masyarakat juga melaporkan tentang kasus dugaan penyalahgunaan dana alokasi khusus karena tak sesuai aturan.

Kepala Inspektorat Soppeng Andi Pawelloi Mappejanci mengatakan, dari beberapa laporan masyarakat yang masuk tersebut kebanyakan merupakan kasus perceraian, selebihnya menyangkut masalah kedisiplinan pegawai. “Laporan yang banyak masuk adalah kasus perceraian dan ketidakdisiplinan PNS,” ungkap Datu Wello, sapaan akrab Kepala Inspektorat ini.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Soppeng Hj Gusniarni menyebutkan bahwa sejak Januari hingga pertengahan Juli ini, laporan yang masuk sudah mencapai 20 buah. “Jumlah tersebut masih akan meningkat, mengingat masih ada beberapa bulan lagi sebelum pergantian tahun,”katanya. Menurutnya, dibandingkan tahun lalu, hal itu diprediksi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Pada 2009 lalu, Inspektorat menerima 35 laporan.Kendati demikian, pihaknya berharap laporan yang masuk pada 2010 ini lebih sedikit daripada tahun lalu. Dengan demikian, akan membuktikan bahwa kinerja pegawai tahun ini mulai meningkat dan tidak mengabaikan aturan PNS yang ada.“Mudah-mudahan saja tidak banyak kasus dan laporan masyarakat,” tandasnya.

Dari informasi yang dihimpun, dibandingkan tahun lalu,banyak memiliki perbedaan, salah satunya terkait anggaran pemeriksaan yang dilakukan pihak Inspektorat dinilai minim dengan alasan adanya pengurangan anggaran setiap unit kerja yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun, pada 2009,anggaran pemeriksaan di Inspektorat Soppeng mencapai Rp100 juta lebih.Sementara untuk 2010 mengalami penurunan dan hanya mendapatkan alokasi Rp90 juta lebih. “Kami telah mengusulkannya sebelum pembahasan dan penetapan dilakukan, tapi yang disetujui hanya sekitar itu,”paparnya.

Kendati anggaran pemeriksaan dinilai minim, pihaknya akan tetap bekerja sesuai tugas dan berusaha memaksimalkan pemeriksaan atas laporan-laporan masyarakat. “Jadi, kami tetap berupaya semaksimal mungkin, meski dana minim karena merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan,” tandas Gusniarni.

Pembantu Bendahara Inspektorat Soppeng Krisnawati menambahkan bahwa alokasi anggaran pemeriksaan menurun dari tahun sebelumnya yang dianggarkan mencapai Rp100 juta lebih,sementara pada tahun ini hanya Rp90 juta lebih. “Jadi, kalau dilihat dan dibandingkan tahun lalu memang menurun,”pungkasnya. (abdullah nicolha)

Kenaikan Tarif Ompo Perlu Pertimbangan Matang

PERLU DIBENAHI. Nampak warga sedang menikmati Pemandian wisata Ompo beberapa waktu lalu. Namun, untuk menaikkan tarif di Ompo, perlu dilakukan pembenahan karna fasilitas yang ada di kawasan tersebut belum memadai. (FOTO: Abdullah Nicolha).

Thursday, 22 July 2010
WATANSOPPENG (SI) – DPRD Soppeng meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng kembali mempertimbangkan secara matang rencana menaikkan tarif wisata pemandian Ompo, di Kelurahan Ompo,Kecamatan Lalabata.

Sebab, fasilitas di objek wisata itu belum memadai. Kenaikan tarif bisa diterapkan jika Pemkab telah membenahi seluruh fasilitas di objek wisata kebanggaan warga di Bumi Latemmamala itu.

Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Soppeng Andi Wadeng mengatakan, melihat lokasi permandian wisata Opmo, rencana kenaikan tarif perlu pertimbangan lebih matang. “Untuk tarif permandian Ompo perlu dipertimbangkan lagi jika ingin menaikkan tarifnya karena fasilitas yang ada saat ini belum memadai.

Jadi, sebelum tarif dinaikkan, perlu dibenahi dulu fasilitasnya,” ungkap Andi Wadeng kepada harian Seputar Indonesia (SI), seusai melakukan kunker di ruang kerjanya kemarin.

Menurut legislator PDK dua periode ini, berbeda dengan wisata alam permandian air panas Lejja, Kecamatan Marioriawa, yang sudah layak dinaikkan tarifnya karena fasilitasnya memadai.

“Dari tinjauan kami di lapangan, Ompo dan Lejja jauh berbeda. Fasilitas yang ada di Lejja sudah memadai, sementara fasilitas di Ompo masih perlu dibenahi. Dengan begitu, perlu dipertimbangkan soal kenaikan tarif ini,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Soppeng ini.

Dalam peninjauan yang dilakukan di lapangan terkait kesediaan warga Soppeng atas raperda itu,kata Wadeng, sebagian besar masyarakat merespons baik.Namun,mereka meminta nantinya dikuatkan dengan peraturan bupati.

Kunjungan kerja yang dilakukan sembilan anggota Dewan terbagi dalam dua tim, yakni tim I dipimpin Andi Wadeng berkunjung ke Kecamatan Marioriawa, Donri- Donri, Ganra, dan Lalabata. Sementara untuk tim II yang diketuai Ibrahim, berkunjung ke Kecamatan Marioriwawo, Citta, Lilirilau, dan Liliriaja.

Wakil Ketua DPRD Soppeng Andi Kuneng mengungkapkan, kunker di seluruh kecamatan itu dilakukan dalam rangka kelancaran dalam pembahasan sembilan raperda, khususnya raperda tentang desa. “Kunker dilakukan mulai 19 hingga 22 Juli,” kata legislator PAN ini. (abdullah nicolha)