Tuesday, 05 October 2010
WATANSOPPENG(SI) – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Soppeng mengalami kebocoran air bersih hingga 85%.Akibatnya,PDAM rugi mencapai ratusan juta rupiah karena pendapatan lebih rendah dibanding biaya yang harus dikeluarkan.
Kemarin,pihak manajemen perusahaan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng itu mengadukan masalah tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng.
Dalam laporannya, pelaksana tugas Direktur PDAM Soppeng Abd Latif mengungkapkan, masalah yang dihadapinya saat ini adalah kerugian adanya tunggakan pembayaran rekening listrik yang mencapai ratusan juta rupiah.
Salah satu penyebabnya pihak PDAM mengalami kebocoran mencapai 85% yang mengakibatkan pemasukan lebih rendah daripada pengeluaran. “PDAM Soppeng saat ini mengalami kebocoran hingga mencapai 85%,” kata dia di hadapan sejumlah anggota Komisi II DPRD Soppeng di gedung Dewan kemarin.
Tingginya pengeluaran dibanding pemasukan PDAM juga disebabkan banyak pelanggan yang menunggak pembayaran. “Ada juga pelanggan yang menunggak pembayaran yang rata-rata berada di kawasan Kota Soppeng dan tergolong menengah ke atas. Sementara di luar kota tidak ada yang menunggak,”tandasnya.
Dari data yang dihimpun,pendapatan PDAM pada Agustus hanya Rp199.936.000, sementara yang harus dibiayai mencapai Rp201.000.000. Jadi PDAM defisit Rp101.064.000. Jumlah pelanggan PDAM Soppeng yang tercatat hingga kini mencapai 6.768 orang yang tersebar di seluruh wilayah Soppeng. Perincian biaya PDAM ada enam item, yakni gaji karyawan Rp111.221.000,listrik Rp105.578.000, pemeliharaan Rp3.514.000, bahan bakar minyak (BBM) Rp9.895.000.
Sementara untuk biaya umum yang meliputi alat tulis kantor (ATK), pemeliharaan pipa, iuran aliran bawah tanah (ABT), dan lain-lain mencapai Rp3.150.000. PDAM Soppeng juga memberlakukan pembayaran kepada setiap pelanggan,baik yang memiliki meteran aktif atau rusak sebesar Rp17.000 per meteran.
Kedatangan pihak PDAM Soppeng itu untuk memberikan penjelasan kepada Dewan terkait masalah yang dihadapinya dan mengakibatkan pengoperasian sempat terhenti.
Selain melaporkan masalah itu, PDAM juga mengonsultasikan rencana PDAM menaikkan tarif air dengan pertimbangan adanya tunggakan pembayaran listrik dan banyaknya yang harus dibenahi.Pertemuan serupa juga pernah dilakukan PDAM beberapa waktu lalu untuk membahas kenaikan tarif.
Ketua Komisi II DPRD Soppeng Suardi menegaskan,dengan adanya laporan PDAM tersebut, pihaknya meminta data-data lengkap mengenai kerusakan jaringan dan akan mencocokkan data dan laporan yang disampaikan dengan fakta di lapangan.
“Jadi, kami meminta data-data kerusakan tersebut dan data meteran yang tetap dibebankan kepada pelanggan dengan pembayaran Rp17.000. Lancar atau rusak,itu nanti akan dilihat dengan pemasukan PDAM dan pembayaran Rp17.000 kali banyak itu,” ungkap dia kepada SINDO, seusai memimpin pertemuan kemarin.
Pihaknya mendapat janji dari pihak PDAM akan menyerahkan data-data tersebut hari ini. Dari data tersebut akan dicocokkan dengan laporan pihak PDAM. (abdullah nicolha)
Wednesday, October 6, 2010
DPRD: Pelayanan RSUD Ajjappange Bermasalah
Tuesday, 05 October 2010
WATANSOPPENG (SINDO) – DPRD Kabupaten Soppeng menilai pelayanan kesehatan di RSUD Ajjappange Soppeng bermasalah.
Tidak hanya dalam penggunaan tabung oksigen, juga pemberian obat-obatan kepada pasien. Permasalahan tersebut kerap disampaikan masyarakat ke legislatif. Karena itu, dalam waktu dekat ini DPRD Soppeng segera memanggil pihak manajemen RSUD Ajjappange untuk memberikan penjelasan terkait sejumlah keluhan masyarakat terhadap layanan kesehatan di RS milik pemda tersebut.
“Dalam waktu dekat, DPRD akan melakukan hearing dengan manajemen RSUD Ajjappange untuk memberikan penjelasan tentang keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RS itu,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Soppeng Andi Khaerani kepada SINDO di ruang kerjanya kemarin.
Bukan hanya meminta penjelasan terkait masalah tabung oksigen yang dikeluhkan warga, tapi juga sejumlah permasalahan lain menyangkut kebijakan pihak RS. “Yang jelas ada beberapa masalah,” ungkapnya.
Ketua komisi yang membidangi masalah kesehatan dan pendidikan ini menambahkan, pihak pengelola harus lebih memikirkan kepentingan masyarakat dan memberikan pelayanan maksimal. Jangan membuat warga mengeluh baik itu karena pembayaran tidak wajar dan layanan kesehatan tidak maksimal.
“Di sini pihak pengelola harus me-manage agar masyarakat nyaman dan tidak mengeluhkan masalah pelayanan rumah sakit,”kata legislator Golkar Soppeng dua periode ini.
Kemarin, Andi Nani, sapaan akrab Ketua Komisi III itu, langsung menggelar rapat bersama anggota untuk menyikapi keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan di RSUD Ajjappange Soppeng itu.
Salah seorang keluarga pasien, Darwis, 35, mengungkapkan, pihaknya tidak habis pikir diminta membayar Rp1 juta lebih khusus untuk pemakaian tabung tersebut.
Sementara itu, Direktur RSUD Ajjappange dr Andi Musdiawaty belum berhasil dikonfirmasi karena sedang tidak berada di kantornya kemarin. Informasi yang dihimpun dari sejumlah staf RS, dia sedang berada di Makassar. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SINDO) – DPRD Kabupaten Soppeng menilai pelayanan kesehatan di RSUD Ajjappange Soppeng bermasalah.
Tidak hanya dalam penggunaan tabung oksigen, juga pemberian obat-obatan kepada pasien. Permasalahan tersebut kerap disampaikan masyarakat ke legislatif. Karena itu, dalam waktu dekat ini DPRD Soppeng segera memanggil pihak manajemen RSUD Ajjappange untuk memberikan penjelasan terkait sejumlah keluhan masyarakat terhadap layanan kesehatan di RS milik pemda tersebut.
“Dalam waktu dekat, DPRD akan melakukan hearing dengan manajemen RSUD Ajjappange untuk memberikan penjelasan tentang keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RS itu,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Soppeng Andi Khaerani kepada SINDO di ruang kerjanya kemarin.
Bukan hanya meminta penjelasan terkait masalah tabung oksigen yang dikeluhkan warga, tapi juga sejumlah permasalahan lain menyangkut kebijakan pihak RS. “Yang jelas ada beberapa masalah,” ungkapnya.
Ketua komisi yang membidangi masalah kesehatan dan pendidikan ini menambahkan, pihak pengelola harus lebih memikirkan kepentingan masyarakat dan memberikan pelayanan maksimal. Jangan membuat warga mengeluh baik itu karena pembayaran tidak wajar dan layanan kesehatan tidak maksimal.
“Di sini pihak pengelola harus me-manage agar masyarakat nyaman dan tidak mengeluhkan masalah pelayanan rumah sakit,”kata legislator Golkar Soppeng dua periode ini.
Kemarin, Andi Nani, sapaan akrab Ketua Komisi III itu, langsung menggelar rapat bersama anggota untuk menyikapi keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan di RSUD Ajjappange Soppeng itu.
Salah seorang keluarga pasien, Darwis, 35, mengungkapkan, pihaknya tidak habis pikir diminta membayar Rp1 juta lebih khusus untuk pemakaian tabung tersebut.
Sementara itu, Direktur RSUD Ajjappange dr Andi Musdiawaty belum berhasil dikonfirmasi karena sedang tidak berada di kantornya kemarin. Informasi yang dihimpun dari sejumlah staf RS, dia sedang berada di Makassar. (abdullah nicolha)
Monday, October 4, 2010
PDAM Akhirnya Beroperasi Lagi
Sunday, 03 October 2010
WATANSOPPENG (SINDO) – Setelah sempat terhenti beroperasi selama sekitar 30 jam,akhirnya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Soppeng kembali mengoperasikan instalasi air bersih untuk melayani masyarakat setempat.
Pengoperasian kembali tersebut berhasil dilakukan setelah pihak PDAM membayarkan tagihan listrik selama satu bulan dari tiga bulan tunggakan kepada pihak PLN ranting Soppeng.
Kendati demikian, pihak PLN memberikan catatan atas kebijakan tersebut kepada PDAM yakni memberikan batas waktu hingga tanggal 20 Oktober mendatang, jika pihak PDAM belum sanggup menyelesaikan tunggakan itu maka listrik yang masuk ke perusahaan daerah milik Pemkab Soppeng itu akan kembali diputus.
Manajer PLN Ranting Soppeng Hasbi Nirham mengungkapkan, pihak PDAM telah membayar tunggakan selama satu bulan yakni bulan Juli melalui selembar cek dengan nilai Rp74 juta kemarin.
“Pemutusan listrik dihentikan karena PDAM telah membayar tunggakan selama satu bulan, dengan catatan batas waktu pembayaran sisa tunggakan hingga 20 Oktober mendatang,jika itu tidak dapat dipenuhi oleh PDAM maka listrik akan kembali diputus,” ungkapnya kepada wartawan saat dihubungi,kemarin.
Sebelumnya, PLN Ranting Soppeng Jumat (1/10) pukul 09.00 lalu memutus aliran listrik yang masuk ke PDAM dengan alasan sudah tiga bulan menunggak rekening pembayaran listrik yang mengakibatkan perusahaan daerah milik Pemkab Soppeng itu tidak beroperasi yang berimbas pada terhentinya distribusi air bersih kepada warga di Bumi Latemmamala itu.
“Hal itu kami lakukan setelah pihak PDAM berulang kali diperingatkan untuk segera melunasi tunggakannya. Namun hingga batas toleransi yang diberikan per 1 Oktober (Jumat kemarin), pihak PDAM belum juga datang melunasi tunggakannya. Maka dengan terpaksa kami harus memutuskan aliran listrik,”kata Manajer PLN Ranting Soppeng Hasbi Nirham.
Hasbi menjelaskan, tunggakan rekening listrik PDAM Soppeng selama tiga bulan itu mencapai Rp214.998.700.Jumlah ini belum masuk rekening untuk pembayaran Oktober ini.Tunggakan tersebut teridiri atas bulan Juli sebesar Rp74.841.030, Agustus Rp84.470.195 dan tunggakan September Rp55.687.475.
Dia menambahkan, pihaknya sudah tidak bisa lagi memberikan toleransi atau kebijakan, karena permasalahan ini sudah beberapa kali disampainkan.Tapi tampaknya pihak PDAM tidak mempedulikan peringatan yang disampaikan pihak PLN.
“Lagi pula kami yang hanya sebagai manajer ranting atau bawahan. Jadi semua keputusan yang kita lakukan tentunya sangat tergantung dari kebijakan pimpinan wilayah dan pimpinan cabang,” ujarnya.
Yang pasti, lanjut Hasbi, sepanjang PDAM belum menyelesaikan tunggakan, maka aliran listrik masuk ke PDAM tentunya tidak akan dipasangkan kembali. ”Tapi kapan pihak PDAM sudah melunasi tunggakannya, maka pihak kami akan langsung menyambungkan kembali saat itu juga,”janjinya.
Sementara pelaksana tugas Direktur PDAM Soppeng Abdul Latif yang berusaha dikonfirmasi tidak berada di kantornya.Menurut seorang pegawai PDAM, Sainuddin bahwa,atasannya baru saja meninggalkan kantor. “Dia ke kantor PLN menemui pim-pinannya untuk meminta kebijakan agar aliran listrik dapat disambungkan kembali,”kata Sainuddin.
Beruntung, pemutusan aliran listrik hanya dilakukan satu setengah hari atau sekira 30 jam karena pihak PDAM akhirnya membayar tunggakan rekening listrik meski hanya satu bulan. Namun, hal itu tidak akan berlangsung lama jika hingga batas waktu yang telah diberikan tidak melunasi tunggakan tersebut yakni hingga 20 Oktober mendatang.
Warga yang mengetahui aliran listrik PDAM diputus PLN lantaran banyak tunggakan, sejumlah pelanggan langsung melontarkan kecaman terhadap perusahaan air bersih milik Pemkab Soppeng itu.
“Wah, kalau begitu dikemanakan uangnya PDAM.Kita sebagai pelanggan PDAM setiap bulan membayar rekening air. Terus uang pembayaran itu dipakai untuk apa pihak PDAM,”ujar seorang pelanggan PDAM di jalan Merdeka Watansoppeng Gunawan ,30, kepada SINDO,kemarin.
Artinya, air PDAM tidak bisa lagi mengalir ke rumah warga. “Jika ini tidak cepat diatasi bisabisa pelanggan akan melakukan aksi demo karena air bersih sangat dibutuhkan,”pungkasnya. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SINDO) – Setelah sempat terhenti beroperasi selama sekitar 30 jam,akhirnya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Soppeng kembali mengoperasikan instalasi air bersih untuk melayani masyarakat setempat.
Pengoperasian kembali tersebut berhasil dilakukan setelah pihak PDAM membayarkan tagihan listrik selama satu bulan dari tiga bulan tunggakan kepada pihak PLN ranting Soppeng.
Kendati demikian, pihak PLN memberikan catatan atas kebijakan tersebut kepada PDAM yakni memberikan batas waktu hingga tanggal 20 Oktober mendatang, jika pihak PDAM belum sanggup menyelesaikan tunggakan itu maka listrik yang masuk ke perusahaan daerah milik Pemkab Soppeng itu akan kembali diputus.
Manajer PLN Ranting Soppeng Hasbi Nirham mengungkapkan, pihak PDAM telah membayar tunggakan selama satu bulan yakni bulan Juli melalui selembar cek dengan nilai Rp74 juta kemarin.
“Pemutusan listrik dihentikan karena PDAM telah membayar tunggakan selama satu bulan, dengan catatan batas waktu pembayaran sisa tunggakan hingga 20 Oktober mendatang,jika itu tidak dapat dipenuhi oleh PDAM maka listrik akan kembali diputus,” ungkapnya kepada wartawan saat dihubungi,kemarin.
Sebelumnya, PLN Ranting Soppeng Jumat (1/10) pukul 09.00 lalu memutus aliran listrik yang masuk ke PDAM dengan alasan sudah tiga bulan menunggak rekening pembayaran listrik yang mengakibatkan perusahaan daerah milik Pemkab Soppeng itu tidak beroperasi yang berimbas pada terhentinya distribusi air bersih kepada warga di Bumi Latemmamala itu.
“Hal itu kami lakukan setelah pihak PDAM berulang kali diperingatkan untuk segera melunasi tunggakannya. Namun hingga batas toleransi yang diberikan per 1 Oktober (Jumat kemarin), pihak PDAM belum juga datang melunasi tunggakannya. Maka dengan terpaksa kami harus memutuskan aliran listrik,”kata Manajer PLN Ranting Soppeng Hasbi Nirham.
Hasbi menjelaskan, tunggakan rekening listrik PDAM Soppeng selama tiga bulan itu mencapai Rp214.998.700.Jumlah ini belum masuk rekening untuk pembayaran Oktober ini.Tunggakan tersebut teridiri atas bulan Juli sebesar Rp74.841.030, Agustus Rp84.470.195 dan tunggakan September Rp55.687.475.
Dia menambahkan, pihaknya sudah tidak bisa lagi memberikan toleransi atau kebijakan, karena permasalahan ini sudah beberapa kali disampainkan.Tapi tampaknya pihak PDAM tidak mempedulikan peringatan yang disampaikan pihak PLN.
“Lagi pula kami yang hanya sebagai manajer ranting atau bawahan. Jadi semua keputusan yang kita lakukan tentunya sangat tergantung dari kebijakan pimpinan wilayah dan pimpinan cabang,” ujarnya.
Yang pasti, lanjut Hasbi, sepanjang PDAM belum menyelesaikan tunggakan, maka aliran listrik masuk ke PDAM tentunya tidak akan dipasangkan kembali. ”Tapi kapan pihak PDAM sudah melunasi tunggakannya, maka pihak kami akan langsung menyambungkan kembali saat itu juga,”janjinya.
Sementara pelaksana tugas Direktur PDAM Soppeng Abdul Latif yang berusaha dikonfirmasi tidak berada di kantornya.Menurut seorang pegawai PDAM, Sainuddin bahwa,atasannya baru saja meninggalkan kantor. “Dia ke kantor PLN menemui pim-pinannya untuk meminta kebijakan agar aliran listrik dapat disambungkan kembali,”kata Sainuddin.
Beruntung, pemutusan aliran listrik hanya dilakukan satu setengah hari atau sekira 30 jam karena pihak PDAM akhirnya membayar tunggakan rekening listrik meski hanya satu bulan. Namun, hal itu tidak akan berlangsung lama jika hingga batas waktu yang telah diberikan tidak melunasi tunggakan tersebut yakni hingga 20 Oktober mendatang.
Warga yang mengetahui aliran listrik PDAM diputus PLN lantaran banyak tunggakan, sejumlah pelanggan langsung melontarkan kecaman terhadap perusahaan air bersih milik Pemkab Soppeng itu.
“Wah, kalau begitu dikemanakan uangnya PDAM.Kita sebagai pelanggan PDAM setiap bulan membayar rekening air. Terus uang pembayaran itu dipakai untuk apa pihak PDAM,”ujar seorang pelanggan PDAM di jalan Merdeka Watansoppeng Gunawan ,30, kepada SINDO,kemarin.
Artinya, air PDAM tidak bisa lagi mengalir ke rumah warga. “Jika ini tidak cepat diatasi bisabisa pelanggan akan melakukan aksi demo karena air bersih sangat dibutuhkan,”pungkasnya. (abdullah nicolha)
Thursday, September 30, 2010
DPRD Persilakan Pemprov
Wednesday, 29 September 2010
WATANSOPPENG (SINDO) – DPRD Kabupaten Soppeng merespons positif sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang mengambil alih pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih,Andi Soetomo-Aris Muhammadiah (Asmo-Berkharisma).
“Kalau itu sudah merupakan jalan keluar yang baik dan ada aturannya, yah kami persilakan Pemprov mengambil alih masalah itu (pelantikan),”ujar Wakil Ketua I DPRD Soppeng Andi Mapparemma kepada SINDO kemarin.
Pihak Dewan telah berupaya memproses berkas pengusulan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng sesuai prosedur yang ada. Namun, tidak ada niat baik KPU melakukan perbaikan sehingga Dewan masih menunggu.
“Kami telah berusaha agar ini dapat segera diselesaikan,tapi ternyata KPU masih tetap pada pendiriannya. Bahkan menjadi topik di salah satu acara radio untuk menyelesaikan masalah ini, tapi KPU tidak bersedia hadir,” ungkapnya.
Ketika ditanya apakah pelantikan bupati tetap digelar dalam rapat paripurna,setelah diambil alih Pemprov Sulsel, Andi Paremma, sapaan akrab Ketua DPC PDIP Soppeng ini, belum bisa memastikan.
Dia mengatakan akan melihat dulu apakah ada aturan yang mengatur itu sah tanpa melalui paripurna. “Apa yang kami pahami,pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu harus melalui rapat paripurna istimewa Dewan. Jadi nantilah dilihat, ”tandasnya.
Diberitakan sebelumnya,Pemprov Sulsel mengambil alih pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Soppeng. Hal itu dilakukan karena hingga sekarang DPRD Soppeng belum memberikan sinyal mengenai pengusulan jadwal pelantikan bupati terpilih kepada Pemprov Sulsel.
“Kami telah melayangkan surat sebanyak empat kali kepada DPRD Soppeng mengenai itu, tapi belum ada balasannya.Karena itu, dalam tiga hari ini kami akan menghadap ke Mendagri untuk mengusulkannya,” ungkap Sekprov Sulsel A Muallim.
Muallim yang ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, menyebutkan, pihaknya juga akan mengikutsertakan Sekretaris Daerah (Sekda) Soppeng ke Jakarta untuk mengusulkan surat keputusan (SK) pelantikan Bupati Soppeng terpilih yang terkesan terkatung-katung.
“Dalam aturannya, pelantikan bupati itu tiga hari setelah keluar SK dari KPU Soppeng.DPRD harus sudah menyampaikannya ke Gubernur untuk diproses,”katanya. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SINDO) – DPRD Kabupaten Soppeng merespons positif sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang mengambil alih pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih,Andi Soetomo-Aris Muhammadiah (Asmo-Berkharisma).
“Kalau itu sudah merupakan jalan keluar yang baik dan ada aturannya, yah kami persilakan Pemprov mengambil alih masalah itu (pelantikan),”ujar Wakil Ketua I DPRD Soppeng Andi Mapparemma kepada SINDO kemarin.
Pihak Dewan telah berupaya memproses berkas pengusulan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng sesuai prosedur yang ada. Namun, tidak ada niat baik KPU melakukan perbaikan sehingga Dewan masih menunggu.
“Kami telah berusaha agar ini dapat segera diselesaikan,tapi ternyata KPU masih tetap pada pendiriannya. Bahkan menjadi topik di salah satu acara radio untuk menyelesaikan masalah ini, tapi KPU tidak bersedia hadir,” ungkapnya.
Ketika ditanya apakah pelantikan bupati tetap digelar dalam rapat paripurna,setelah diambil alih Pemprov Sulsel, Andi Paremma, sapaan akrab Ketua DPC PDIP Soppeng ini, belum bisa memastikan.
Dia mengatakan akan melihat dulu apakah ada aturan yang mengatur itu sah tanpa melalui paripurna. “Apa yang kami pahami,pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu harus melalui rapat paripurna istimewa Dewan. Jadi nantilah dilihat, ”tandasnya.
Diberitakan sebelumnya,Pemprov Sulsel mengambil alih pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Soppeng. Hal itu dilakukan karena hingga sekarang DPRD Soppeng belum memberikan sinyal mengenai pengusulan jadwal pelantikan bupati terpilih kepada Pemprov Sulsel.
“Kami telah melayangkan surat sebanyak empat kali kepada DPRD Soppeng mengenai itu, tapi belum ada balasannya.Karena itu, dalam tiga hari ini kami akan menghadap ke Mendagri untuk mengusulkannya,” ungkap Sekprov Sulsel A Muallim.
Muallim yang ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, menyebutkan, pihaknya juga akan mengikutsertakan Sekretaris Daerah (Sekda) Soppeng ke Jakarta untuk mengusulkan surat keputusan (SK) pelantikan Bupati Soppeng terpilih yang terkesan terkatung-katung.
“Dalam aturannya, pelantikan bupati itu tiga hari setelah keluar SK dari KPU Soppeng.DPRD harus sudah menyampaikannya ke Gubernur untuk diproses,”katanya. (abdullah nicolha)
Perahu Terbalik,Pemuda Tewas Tenggelam
Wednesday, 29 September 2010
WATANSOPPENG (SINDO) – Seorang pemuda warga Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, tewas tenggelam di sekitar luapan Danau Tempe.Jenazah pemuda berusia 21 tahun bernama Muh Faisal, baru ditemukan pukul 10.00 Wita kemarin.
Tim Search and Rescue (SAR), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), unsur muspika, dan dibantu warga, baru menemukan jenazah korban setelah mencari selama 10 jam. Pencarian dipimpin Camat Marioriawa Andi Surahman.
Kepala Satpol PP Pemkab Soppeng Idris mengatakan, pencarian mulai dilakukan pada Selasa (28/9) setelah mendapat informasi warga setempat bahwa ada warga yang dilaporkan hilang. “Jadi,kami bersama 20 personel juga mencari korban,” katanya, ketika dihubungi SINDO.
Berdasarkan keterangan warga, kejadian itu bermula saat anak pasangan Nusu dan Dani itu sedang memasang lanra (sejenis alat penangkap ikan). Saat itu perahu miliknya oleng dan tidak dapat dikendalikan sehingga korban jatuh ke dalam air dan tenggelam. Korban ditemukan di sekitar perahunya, tidak jauh dari perkampungan warga setempat.
“Sebelum kejadian, dia (korban) memang sering pergi ke danau menangkap ikan sendiri. Namun, dia tenggelam saat menangkap ikan pada Selasa (28/9) dan baru ditemukan kemarin,” ujar seorang warga,Manange,45.
Seorang warga lain, Lukman, 33, menyebutkan bahwa pemuda tersebut merupakan anak baikbaik dan penurut dan tidak terlalu bergaul. Biasanya saat mencari ikan, selalu ditemani pamannya, Barama.
“Saat itu pamannya sibuk memperbaiki kuburan, jadi dia pergi sendiri untuk mallanra (memasang alat jenis penangkap ikan),”ungkapnya.
Dari pantauan, proses pencarian korban menarik perhatian warga setempat yang ingin mengetahui perkembangan pencarian tersebut. Bahkan jalan menuju lokasi dipadati warga hingga ke bibir danau. Begitu korban ditemukan, warga pun berhamburan melihat jasad pemuda malang yang tenggelam selama 24 jam itu.
Saat ditemukan, tampak hadir Kepala Dinas Sosial Soppeng Andi Unru Mappejanci. Keluarga korban menyambutnya dengan isak tangis mengetahui anggota keluarganya tersebut meninggal.
Tidak ada yang sempat memberikan keterangan karena masih dirundung duka yang mendalam. Jenazah Muh Faisal dikebumikan sekitar pukul 14.00 Wita kemarin. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SINDO) – Seorang pemuda warga Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, tewas tenggelam di sekitar luapan Danau Tempe.Jenazah pemuda berusia 21 tahun bernama Muh Faisal, baru ditemukan pukul 10.00 Wita kemarin.
Tim Search and Rescue (SAR), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), unsur muspika, dan dibantu warga, baru menemukan jenazah korban setelah mencari selama 10 jam. Pencarian dipimpin Camat Marioriawa Andi Surahman.
Kepala Satpol PP Pemkab Soppeng Idris mengatakan, pencarian mulai dilakukan pada Selasa (28/9) setelah mendapat informasi warga setempat bahwa ada warga yang dilaporkan hilang. “Jadi,kami bersama 20 personel juga mencari korban,” katanya, ketika dihubungi SINDO.
Berdasarkan keterangan warga, kejadian itu bermula saat anak pasangan Nusu dan Dani itu sedang memasang lanra (sejenis alat penangkap ikan). Saat itu perahu miliknya oleng dan tidak dapat dikendalikan sehingga korban jatuh ke dalam air dan tenggelam. Korban ditemukan di sekitar perahunya, tidak jauh dari perkampungan warga setempat.
“Sebelum kejadian, dia (korban) memang sering pergi ke danau menangkap ikan sendiri. Namun, dia tenggelam saat menangkap ikan pada Selasa (28/9) dan baru ditemukan kemarin,” ujar seorang warga,Manange,45.
Seorang warga lain, Lukman, 33, menyebutkan bahwa pemuda tersebut merupakan anak baikbaik dan penurut dan tidak terlalu bergaul. Biasanya saat mencari ikan, selalu ditemani pamannya, Barama.
“Saat itu pamannya sibuk memperbaiki kuburan, jadi dia pergi sendiri untuk mallanra (memasang alat jenis penangkap ikan),”ungkapnya.
Dari pantauan, proses pencarian korban menarik perhatian warga setempat yang ingin mengetahui perkembangan pencarian tersebut. Bahkan jalan menuju lokasi dipadati warga hingga ke bibir danau. Begitu korban ditemukan, warga pun berhamburan melihat jasad pemuda malang yang tenggelam selama 24 jam itu.
Saat ditemukan, tampak hadir Kepala Dinas Sosial Soppeng Andi Unru Mappejanci. Keluarga korban menyambutnya dengan isak tangis mengetahui anggota keluarganya tersebut meninggal.
Tidak ada yang sempat memberikan keterangan karena masih dirundung duka yang mendalam. Jenazah Muh Faisal dikebumikan sekitar pukul 14.00 Wita kemarin. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
