Sunday, 04 January 2009
LUWU (SINDO) – Pelaku pembunuhan Helmi, bocah sembilan tahun di Bangkorang, Desa Malenggang, Kecamatan Bupon,Kabupaten Luwu,berhasil diringkus polisi, sekitar pukul 04.00 dini hari kemarin.
“Kami berhasil menangkap seorang anak berusia 13 tahun yang diduga pelaku pembunuhan bernama Pikko alias Viktor di Dusun Bangkorang, Melenggang, Kecamatan Bupon, dini hari kemarin dan langsung diamankan di Mapolres Luwu,”kata Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Bupon Ajun Komisaris Polisi (AKP) Munasir kepada SINDO kemarin.
Pikko merupakan kakak angkat korban.Beberapa bulan lalu, nenek korban mengangkat Pikko sebagai anak dan tinggal di rumahnya bersama dengan cucunya Helmi. Helmi sejak dua tahun lalu diambil neneknya setelah ayah Helmi,Andarias, menikah lagi dengan perempuan lain.
Dalam pemeriksaan di hadapan polisi, Pikko mengakui perbuatannya. Dia mengatakan, membunuh korban karena merasa sakit hati. Adik angkatnya itu selalu mengusirnya dari rumah. Sekadar diketahui, Helmi ditemukan oleh warga Subuh, 44, dengan kondisi mengenaskan di tengah hutan Desa Mallenggang Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu,Jumat (2/1) sekitar pukul 14.00 Wita.
Korban ditemukan dalam keadaan beberapa organ tubuh terpisah dari badannya. Murid kelas IV SD Bangkorang, Desa Malenggang,Kecamatan Bupon itu dinyatakan hilang sejak hari Minggu (28/12/2008) lalu. Sebelumnya, Helmi terlihat bermain di halaman rumah. Pihak keluarga sudah berupaya melakukan pencarian ke rumah tetangga dan teman korban,namun tidak ketemu.
Kabar hilangnya putri Andrias tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan pemerintah setempat untuk membantu melakukan pencarian. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, melihat kondisi korbanyangditemukandalam keadaan terpotong, sempat beredar kabar jika Helmi dimutilasi.
Namun, dengan tertangkapnya Pikko, Kapolres Luwu AKBP Komisaris membantah.“ Mana mungkin anak berusia 13 tahun bisa melakukan mutilasi,”ujarnya. Menurutnya, hasil penyidikan yang dilakukan, korban diketahui tewas setelah mendapat pukulan benda keras pada bagian punggungnya.
Sementara bagian tubuh korban yang hilang,menurut Komisaris, disebabkan karena binatang buas. “Diperkirakan,korban tewas akibat pukulan benda keras pada bagian punggung. Banyaknya bagian tubuh korban yang hilang itu disebabkan karena dimakan oleh anjing liar yang banyak terdapat di dalam hutan tempat korban ditemukan, ”ungkapnya.
Sementara itu,Pikko yang ditemui di sel Mapolres Luwu mengakui, dirinya tidak memiliki niat untuk membunuh adik angkatnya itu.Menurutnya, tindakan yang dilakukan itu karena sakit hati terhadap korban yang beberapa kali mengusirnya tinggal serumah dengannya.“Saya sebenarnya hanya mau memukulnya karena sakit hati sudah diusir beberapa kali,” ungkapnya sembari menyesali. (asdhar/ abdullah nicolha)
Saturday, January 3, 2009
Friday, January 2, 2009
Bocah 9 Tahun Tewas, Diduga Korban Mutilasi
Saturday, 03 January 2009
LUWU (SINDO) – Helmi, bocah perempuan berusia sembilan tahun diduga menjadi korban mutilasi.Potongan mayat anak perempuan tersebut ditemukan warga Desa Mallenggang, Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, kemarin.
Mayat Helmi ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam hutan yang berada sekitar tujuh kilometer dari kampung tempat tinggal korban. Menurut Andarias, 52, ayah korban, saat ditemukan kedua tangan korban dalam keadaan terpotong. Selain itu, seluruh jari kaki korban juga diketahui hilang. Andarias mengatakan, korban hilang sejak hari Minggu (28/12) lalu,saat sedang bermain di halaman rumahnya. Ke-tika itu, keluarga korban mencoba untuk mencari di sekitar rumah dan beberapa rumah temannya.
”Kami sebenarnya sudah pasrah atas kehilangan anak kami,namun setelah mendapat laporan ada mayat yang ditemukan oleh warga,kami langsung menaruh curiga jika itu adalah anak saya,” ujar Andarias yang mengaku masih trauma atas kejadian yang menimpa putrinya itu. Warga penemu jenazah, Subuh, 44, mengaku menemukan korban saat sedang mencari kayu bakar di lokasi sekitar pukul 14.00 Wita. Saat ditemukan, hanya bagian badan korban saja yang masih utuh tanpa terdapat tangan dan kaki korban juga terdapat banyak luka.
Menurutnya, sejak siang dia mencari kayu bakar tidak jauh dari lokasi penemuan mayat.Tiba-tiba dia mencium bau busuk karena penasaran, Subuh berusaha mencari sumber bau tidak sedap tersebut. ”Saya kaget ketika menemukan ada jasad anak anak yang terbujur didalam hutan, karena takut, saya langsung kembali ke kampung untuk memanggil warga lainnya,” ujarnya. Kapolsek Bupon AKP Munasir mengatakan, pihaknya hingga kini belum bisa memastikan penyebab kematian korban.
”Kami belum bisa menyimpulkan apakah kematian korban merupakan tindakan pembunuhan atau lainnya,”ujarnya. Pihaknya juga mengaku masih menyelidiki penyebab kematian korban, sebab jika melihat kondisi korban, banyak kemungkinan yang bisa terjadi atas kematiannya. Saat ditanya apakah ada kemungkinan kematian korban diakibatkan tindakan kejahatan pembunuhan, dia menilai hal tersebut mungkin saja terjadi.
”Bisa saja itu merupakan korban mutilasi, namun kemungkinan lain juga masih bisa terjadi, sebab menurut pengakuan warga sekitar, saat ditemukan, didekat jasad korban ditemukan banyak anjing liar yang berkeliaran,” ujarnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Kapolres Luwu AKBP Komisaris. Menurut dia,pihaknya telah menurunkan tim forensik ke lokasi kejadian untuk mengusut penyebab kematian korban. ”Kita tunggu saja hasil penyidikan oleh tim forensik, dan jika benar kematian korban akibat tindakan mutilasi,maka kami berjanji akan segera menangkap pelakunya dalam waktu dekat ini,”tegasnya.
Kasus penemuan mayat di Kabupaten Luwu dalam setahun terakhir tergolong tinggi. Menurut catatan Polres Luwu, dalam setahun terakhir sudah terdapat sebanyak delapan kasus penemuan mayat di wilayah kabupaten Luwu.
Termasuk salah satunya adalah penemuan tengkorak Rahmawati,mantan pegawai Bulog Subdivre Palopo yang ditemukan di sekitar Gudang Bulog Lare Lare yang diduga merupakan korban pembunuhan dan pemerkosaan, pada awal Januari lalu. Namun, hingga kini kasus tersebut belum berhasil terungkap oleh kepolisian. (asdhar/abdullah nicolha)
LUWU (SINDO) – Helmi, bocah perempuan berusia sembilan tahun diduga menjadi korban mutilasi.Potongan mayat anak perempuan tersebut ditemukan warga Desa Mallenggang, Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, kemarin.
Mayat Helmi ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam hutan yang berada sekitar tujuh kilometer dari kampung tempat tinggal korban. Menurut Andarias, 52, ayah korban, saat ditemukan kedua tangan korban dalam keadaan terpotong. Selain itu, seluruh jari kaki korban juga diketahui hilang. Andarias mengatakan, korban hilang sejak hari Minggu (28/12) lalu,saat sedang bermain di halaman rumahnya. Ke-tika itu, keluarga korban mencoba untuk mencari di sekitar rumah dan beberapa rumah temannya.
”Kami sebenarnya sudah pasrah atas kehilangan anak kami,namun setelah mendapat laporan ada mayat yang ditemukan oleh warga,kami langsung menaruh curiga jika itu adalah anak saya,” ujar Andarias yang mengaku masih trauma atas kejadian yang menimpa putrinya itu. Warga penemu jenazah, Subuh, 44, mengaku menemukan korban saat sedang mencari kayu bakar di lokasi sekitar pukul 14.00 Wita. Saat ditemukan, hanya bagian badan korban saja yang masih utuh tanpa terdapat tangan dan kaki korban juga terdapat banyak luka.
Menurutnya, sejak siang dia mencari kayu bakar tidak jauh dari lokasi penemuan mayat.Tiba-tiba dia mencium bau busuk karena penasaran, Subuh berusaha mencari sumber bau tidak sedap tersebut. ”Saya kaget ketika menemukan ada jasad anak anak yang terbujur didalam hutan, karena takut, saya langsung kembali ke kampung untuk memanggil warga lainnya,” ujarnya. Kapolsek Bupon AKP Munasir mengatakan, pihaknya hingga kini belum bisa memastikan penyebab kematian korban.
”Kami belum bisa menyimpulkan apakah kematian korban merupakan tindakan pembunuhan atau lainnya,”ujarnya. Pihaknya juga mengaku masih menyelidiki penyebab kematian korban, sebab jika melihat kondisi korban, banyak kemungkinan yang bisa terjadi atas kematiannya. Saat ditanya apakah ada kemungkinan kematian korban diakibatkan tindakan kejahatan pembunuhan, dia menilai hal tersebut mungkin saja terjadi.
”Bisa saja itu merupakan korban mutilasi, namun kemungkinan lain juga masih bisa terjadi, sebab menurut pengakuan warga sekitar, saat ditemukan, didekat jasad korban ditemukan banyak anjing liar yang berkeliaran,” ujarnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Kapolres Luwu AKBP Komisaris. Menurut dia,pihaknya telah menurunkan tim forensik ke lokasi kejadian untuk mengusut penyebab kematian korban. ”Kita tunggu saja hasil penyidikan oleh tim forensik, dan jika benar kematian korban akibat tindakan mutilasi,maka kami berjanji akan segera menangkap pelakunya dalam waktu dekat ini,”tegasnya.
Kasus penemuan mayat di Kabupaten Luwu dalam setahun terakhir tergolong tinggi. Menurut catatan Polres Luwu, dalam setahun terakhir sudah terdapat sebanyak delapan kasus penemuan mayat di wilayah kabupaten Luwu.
Termasuk salah satunya adalah penemuan tengkorak Rahmawati,mantan pegawai Bulog Subdivre Palopo yang ditemukan di sekitar Gudang Bulog Lare Lare yang diduga merupakan korban pembunuhan dan pemerkosaan, pada awal Januari lalu. Namun, hingga kini kasus tersebut belum berhasil terungkap oleh kepolisian. (asdhar/abdullah nicolha)
KKPA Luwu Utara Disoal
Friday, 02 January 2009
MASAMBA (SINDO) – Pembangunan kebun kelapa sawit melalui pola Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) 1996/1997 yang dilakukan PTPN XIV Nusantara, dipersoalkan.
Pasalnya, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perkebunan, pola tersebut tidak terealisasi 100%. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Binanga Tallu Sudirman Salomba menyatakan, pola tersebut mulai dari pemupukan, perawatan, pembangunan jalan hingga sertifikasi yang merupakan kewajiban pihak PTPN,tidak direalisasikan dengan baik.
“Semuanya itu adalah tanggung jawab PTPN. Padahal, yang kami ketahui bahwa keseluruhan anggaran sejak akhir 2005 lalu, telah mereka cairkan,” kata Sudirman kepada SINDO di Masamba kemarin. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara Nursalam Syamsuddin meminta perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertanggung jawab mengenai masalah ini. “Hal itu dilakukan karena banyak tanggung jawab PTPN XIV yang tidak terealisasi 100%,” ujar legislator PBB ini.
Menurut dia, sesuai pemantauan di lapangan, dari 1.100 hektare yang masuk di Kabupaten Luwu Utara,hampir separuh atau kondisi sekitar 500 hektare sangat memprihatinkan. Tanaman terbengkalai,termasuk jalan dan jembatan, yang juga merupakan tanggung jawab PTPN. “Tanaman dalam keadaan memprihatinkan. Jalan dan jembatan tidak sempurna, serta sertifikasi lahan tidak terurus,”tandasnya.
Dia juga menyebutkan bahwa konversi juga tidak dapat dilakukan pihak PTPN. Padahal, seharusnya petani peserta KPPA tidak dibebani kredit karena secara hukum petani tidak memiliki utang. Apalagi, sampai sekarang mereka tidak pernah menandatangani akad kredit.
“Bank Mandiri sebagai penyalur kredit seharusnya meminta pertanggungjawaban PTPN XIV sebagai penjamin. Kalau perlu pihak bank menghitung dana yang tidak digunakan dari seluruh dana yang dicairkan. Jangan petani yang dirugikan,” tuturnya. (abdullah nicolha)
MASAMBA (SINDO) – Pembangunan kebun kelapa sawit melalui pola Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) 1996/1997 yang dilakukan PTPN XIV Nusantara, dipersoalkan.
Pasalnya, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perkebunan, pola tersebut tidak terealisasi 100%. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Binanga Tallu Sudirman Salomba menyatakan, pola tersebut mulai dari pemupukan, perawatan, pembangunan jalan hingga sertifikasi yang merupakan kewajiban pihak PTPN,tidak direalisasikan dengan baik.
“Semuanya itu adalah tanggung jawab PTPN. Padahal, yang kami ketahui bahwa keseluruhan anggaran sejak akhir 2005 lalu, telah mereka cairkan,” kata Sudirman kepada SINDO di Masamba kemarin. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara Nursalam Syamsuddin meminta perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertanggung jawab mengenai masalah ini. “Hal itu dilakukan karena banyak tanggung jawab PTPN XIV yang tidak terealisasi 100%,” ujar legislator PBB ini.
Menurut dia, sesuai pemantauan di lapangan, dari 1.100 hektare yang masuk di Kabupaten Luwu Utara,hampir separuh atau kondisi sekitar 500 hektare sangat memprihatinkan. Tanaman terbengkalai,termasuk jalan dan jembatan, yang juga merupakan tanggung jawab PTPN. “Tanaman dalam keadaan memprihatinkan. Jalan dan jembatan tidak sempurna, serta sertifikasi lahan tidak terurus,”tandasnya.
Dia juga menyebutkan bahwa konversi juga tidak dapat dilakukan pihak PTPN. Padahal, seharusnya petani peserta KPPA tidak dibebani kredit karena secara hukum petani tidak memiliki utang. Apalagi, sampai sekarang mereka tidak pernah menandatangani akad kredit.
“Bank Mandiri sebagai penyalur kredit seharusnya meminta pertanggungjawaban PTPN XIV sebagai penjamin. Kalau perlu pihak bank menghitung dana yang tidak digunakan dari seluruh dana yang dicairkan. Jangan petani yang dirugikan,” tuturnya. (abdullah nicolha)
Bupati Luwu Utara Resmikan 3 Kelurahan
Wednesday, 31 December 2008
MASAMBA(SINDO) – Bupati Luwu Utara (Lutra) HM Luthfi A Mutty mengoperasionalkan tiga kelurahan sekaligus melantik tiga pejabat lurahnya, kemarin.
Ketiga kelurahan tersebut, yakni Kelurahan Marobo di Kecamatan Sabbang,Kelurahan Salassa di Kecamatan Baebunta,dan Kelurahan Bone- Bone di Kecamatan Bone- Bone. Selain itu, bupati juga melantik Lurah Sidomukti dan Kepala Desa Rampoang di Kecamatan Bone-Bone,termasuk Tim Penggerak PKK Desa Sidomukti dan Rampoang.
Lurah dan kepala desa yang dilantik, antara lain Lurah Marobo Andi Pallanggi,Lurah Salassa Andi Rahmat Purnama, dan Lurah Bone-Bone Sylviana Yasin. Sementara Kepala Desa yang dilantik, yaitu Kepala Desa Sidomukti Hj Rita Purwati dan Kepala Desa Rampoang Djumsa. ”Sebagai aparat harus selalu siap melayani masyarakat dan harus mengetahui segala permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Saya meminta masyarakat kritis sebagai fungsi kontrol kepada pemerintah, jangan biarkan aparat pemerintah tidur nyenyak,” ujar Luthfi, dalam sambutannya,kemarin. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten Luwu Utara Muh Kasrum mengatakan, pembentukan kelurahan di masing-masing kecamatan sebagai upaya memenuhi aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan status dari desa menjadi kelurahan.
Sejak Kabupaten Luwu Utara terbentuk pada 1999, hingga saat ini sudah ada tujuh kelurahan yang terbentuk. Pada 2001. (abdullah nicolha)
MASAMBA(SINDO) – Bupati Luwu Utara (Lutra) HM Luthfi A Mutty mengoperasionalkan tiga kelurahan sekaligus melantik tiga pejabat lurahnya, kemarin.
Ketiga kelurahan tersebut, yakni Kelurahan Marobo di Kecamatan Sabbang,Kelurahan Salassa di Kecamatan Baebunta,dan Kelurahan Bone- Bone di Kecamatan Bone- Bone. Selain itu, bupati juga melantik Lurah Sidomukti dan Kepala Desa Rampoang di Kecamatan Bone-Bone,termasuk Tim Penggerak PKK Desa Sidomukti dan Rampoang.
Lurah dan kepala desa yang dilantik, antara lain Lurah Marobo Andi Pallanggi,Lurah Salassa Andi Rahmat Purnama, dan Lurah Bone-Bone Sylviana Yasin. Sementara Kepala Desa yang dilantik, yaitu Kepala Desa Sidomukti Hj Rita Purwati dan Kepala Desa Rampoang Djumsa. ”Sebagai aparat harus selalu siap melayani masyarakat dan harus mengetahui segala permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Saya meminta masyarakat kritis sebagai fungsi kontrol kepada pemerintah, jangan biarkan aparat pemerintah tidur nyenyak,” ujar Luthfi, dalam sambutannya,kemarin. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten Luwu Utara Muh Kasrum mengatakan, pembentukan kelurahan di masing-masing kecamatan sebagai upaya memenuhi aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan status dari desa menjadi kelurahan.
Sejak Kabupaten Luwu Utara terbentuk pada 1999, hingga saat ini sudah ada tujuh kelurahan yang terbentuk. Pada 2001. (abdullah nicolha)
Tuesday, December 30, 2008
Pemkab Belum Tarik Randis
Tuesday, 30 December 2008
LUWU (SINDO) – Pemkab Luwu hingga saat ini belum menarik kendaraan dinas (randis) yang digunakan oleh sejumlah kepala desa (Kades) yang masuk dalam daftar calon tetap (DCT) Luwu.
Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luwu Siming menyatakan, pihaknya mensinyalir adanya sejumlah kepala desa yang menjadi caleg dan terindikasi memanfaatkan fasilitas negara,namun sampai hari ini Pemkab Luwu belum mengambil tindakan untuk menarik fasilitas berupa kendaraan roda dua tersebut.
”Sampai hari ini, pemerintah Kabupaten Luwu belum mengambil sikap tegas untuk menarik beberapa kendaraan dinas yang digunakan oleh kepala desa yang terindikasi terdaftar sebagai caleg,mereka masih menggunakan fasilitas motor, padahal hal ini tidak dibenarkan,”kata Siming. Mantan anggota panwaslu saat Pilkada Luwu berlangsung ini menjelaskan, pihaknya sering mendapat laporan dari masyarakat agar kiranya kepaladesayangmajuditegur untuk tidak menggunakan fasilitas negara.
”Banyak masyarakat yang mengeluhkan, kades yang jadi caleg ternyata melakukan sosialisasi atau berkampanye menggunakan fasilitas negara,”ungkap dia. Dia juga mengatakan pihaknya telah bersurat ke KPU terkait adanya masukan dari masyarakat yang menghendakiadanya penertibanbaliho yang menggunakan atau mencantumkan nama jabatan negara di baliho mereka. ”Kami memang menerima laporan, ada beberapa baliho caleg yang mencantumkan jabatan negara.
Sebenarnya ini tidak dibenarkan. Untuk itu kami menyurati ke KPU untuk membahas masalah ini,”tegas Siming. Dia berharap Bagian Umum Pemkab Luwu dapat menertibkan kendaraan dinas yang masih digunakan oleh sejumlah kepala desa yang jadi caleg tersebut. Sementaraitu,daripantauan SINDO sejumlah atribut partai yang dinilai oleh sejumlah kalangan mengganggu estetika kota hingga sini belum ditertibkanolehPanwaslu.
Pasalnya, belum mendapat surat keterangan (SK) dari pemerintah setempat. Anggota Panwaslu 2009 Sam Abdi mengaku,pihaknya belum melakukan penertiban terhadap sejulah baliho yang dianggap melanggar dan mengganggu estetika kota karena belum ada SK dari pemerintah. ”Kami belum melakukan penertiban karena hingga kini Pemkab Luwu belum mengeluarkan SK (surat keputusan) tentang lokasi yang dibolehkan atau yang tidak untuk memasang baliho,” ujar dia.
Sam juga menjelaskan, pihaknya juga belum melakukan rapat koordinasi dengan pihak KPU terkait pemasangan atribut alat peraga kampanye Pemilu 2009.Menurut dia,penertiban baliho yang dianggap melanggar estetika kota, itu mestinya dapat dilakukan oleh Pemkab Luwu. Ketua Desk Pemilu Pemkab Luwu M Idris Shamad yang dikonfirmasi belum lama ini mengatakan,pihaknya berjanji akan melakukan penertibkan baliho yang dianggap melanggar estetika kota .
”Memang banyak baliho di Kabupaten Luwu ini yang dipasang tidak beraturan.Ke depan kami menertibkan baliho yang tidak sesuai aturan dan rambu-rambu yang telah disepakati,”jelas dia. (abdullah nicolha)
LUWU (SINDO) – Pemkab Luwu hingga saat ini belum menarik kendaraan dinas (randis) yang digunakan oleh sejumlah kepala desa (Kades) yang masuk dalam daftar calon tetap (DCT) Luwu.
Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luwu Siming menyatakan, pihaknya mensinyalir adanya sejumlah kepala desa yang menjadi caleg dan terindikasi memanfaatkan fasilitas negara,namun sampai hari ini Pemkab Luwu belum mengambil tindakan untuk menarik fasilitas berupa kendaraan roda dua tersebut.
”Sampai hari ini, pemerintah Kabupaten Luwu belum mengambil sikap tegas untuk menarik beberapa kendaraan dinas yang digunakan oleh kepala desa yang terindikasi terdaftar sebagai caleg,mereka masih menggunakan fasilitas motor, padahal hal ini tidak dibenarkan,”kata Siming. Mantan anggota panwaslu saat Pilkada Luwu berlangsung ini menjelaskan, pihaknya sering mendapat laporan dari masyarakat agar kiranya kepaladesayangmajuditegur untuk tidak menggunakan fasilitas negara.
”Banyak masyarakat yang mengeluhkan, kades yang jadi caleg ternyata melakukan sosialisasi atau berkampanye menggunakan fasilitas negara,”ungkap dia. Dia juga mengatakan pihaknya telah bersurat ke KPU terkait adanya masukan dari masyarakat yang menghendakiadanya penertibanbaliho yang menggunakan atau mencantumkan nama jabatan negara di baliho mereka. ”Kami memang menerima laporan, ada beberapa baliho caleg yang mencantumkan jabatan negara.
Sebenarnya ini tidak dibenarkan. Untuk itu kami menyurati ke KPU untuk membahas masalah ini,”tegas Siming. Dia berharap Bagian Umum Pemkab Luwu dapat menertibkan kendaraan dinas yang masih digunakan oleh sejumlah kepala desa yang jadi caleg tersebut. Sementaraitu,daripantauan SINDO sejumlah atribut partai yang dinilai oleh sejumlah kalangan mengganggu estetika kota hingga sini belum ditertibkanolehPanwaslu.
Pasalnya, belum mendapat surat keterangan (SK) dari pemerintah setempat. Anggota Panwaslu 2009 Sam Abdi mengaku,pihaknya belum melakukan penertiban terhadap sejulah baliho yang dianggap melanggar dan mengganggu estetika kota karena belum ada SK dari pemerintah. ”Kami belum melakukan penertiban karena hingga kini Pemkab Luwu belum mengeluarkan SK (surat keputusan) tentang lokasi yang dibolehkan atau yang tidak untuk memasang baliho,” ujar dia.
Sam juga menjelaskan, pihaknya juga belum melakukan rapat koordinasi dengan pihak KPU terkait pemasangan atribut alat peraga kampanye Pemilu 2009.Menurut dia,penertiban baliho yang dianggap melanggar estetika kota, itu mestinya dapat dilakukan oleh Pemkab Luwu. Ketua Desk Pemilu Pemkab Luwu M Idris Shamad yang dikonfirmasi belum lama ini mengatakan,pihaknya berjanji akan melakukan penertibkan baliho yang dianggap melanggar estetika kota .
”Memang banyak baliho di Kabupaten Luwu ini yang dipasang tidak beraturan.Ke depan kami menertibkan baliho yang tidak sesuai aturan dan rambu-rambu yang telah disepakati,”jelas dia. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
