Saturday, 28 March 2009
MAJENE(SI) – Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang menggelar kampanye akbar di Panggung Assamalewuang Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemarin, menyindir partai politik (Parpol) lain.
Jurkam PDK menyatakan, keliru jika parpol menuding bahwa di Sulawesi Barat (Sulbar) tidak ada orang pintar. Dalam orasinya,Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP-PDK) Sulbar Arifin Nurdin mengungkapkan, pihak yang menyatakan bahwa di Sulbar tidak ada orang pintar itu adalah hal yang keliru bahkan hal itu menghina masyarakat Sulbar secara khusus.
“Jangan pilih orang yang telah menghina kita,” tegas Arifin di hadapan ribuan warga yang memadati lokasi kampanye PDK, kemarin. Menurut Arifin, di daerah ini (Sulbar) sudah banyak orang pintar dari pendidikan S1, S2, doktor, hingga profesor dan mereka dapat memerjuangkan rakyat.
“Jadi, sangat keliru kalau ada orang mengatakan di Sulbar tidak ada orang pintar, itu merupakan kekeliruan besar, mari pilih orang yang dapat memerjuangkan rakyat,” beber Wakil Ketua DPRD Sulbar ini. PDK Sulbar pada Pemilu 2009 ini menarget akan meraih suara signifikan yakni mencapai 50 persen, diantaranya dapat meraih dua kursi untuk DPRD Provinsi, dua kursi untuk DPRD kabupaten,dan satu kursi untuk DPR-RI.
“Insya Allah,kami yakin dapat meraih target tersebut karena melihat perkembangan politik yang ada di daerah ini, khususnya Majene,” tutur Arifin dengan nada optimis seusai menggelar kampanyenya, kemarin. Calon anggota DPR-RI dari PDK untuk daerah Sulbar Atto Sakmiwata Sampetoding menyatakan, pihaknya bertekad akan memutihkan (warna partai) Majene pada pemilu mendatang.
“Kami yakin dapat meraih dukungan warga Majene untuk memilih PDK karena caleg-caleg dari partai ini merupakan orangorang pilihan yang tidak pernah berurusan dengan hukum,” ungkapnya dengan suara lantang.
Bahkan, salah seorang calon legislatif untuk DPRD Majene Suid Abu secara tegas menyatakan, akan memberikan gajinya apabila duduk di parlemen kepada masyarakat sebanyak 50% untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena menilai pemerintahan dan wakil rakyat yang ada saat ini tidak efesien dalam memerjuangkan kesejahteraan.
“Saya berjanji akan memberikan separuh gaji saya jika duduk bagi masyarakat,karena yang ada sekarang tidak efektif dan tidak memerhatikan kesejahteraan.Makanya saya mencalonkan diri untuk itu,”kata pemilik SPBU di Majene ini.
Suid juga menyebutkan,apabila dirinya nanti dapat duduk di parlemen, dia mengharapkan kepada masyarakat Majene untuk mengingatkannya apabila dia mengabaikan janji tersebut. Bahkan, secara tegas dia menyatakan akan mundur dari DPRD apabila tidak dapat menyejahterakan masyarakat setempat.“Saya akan mundur secara jantan jika tidak mampu,” ungkapnya diiringi histeris dari massa yang hadir.
Arifin Dideklarasikan Jadi Bupati Majene
Pada kampanye PDK tersebut, Ketua DPP-PDK Sulbar Arifin Nurdin juga dideklarasikan oleh sejumlah fungsionaris partai tersebut untuk mencalonkan diri pada Pemilu Kepala Daerah Majene pada 2011 mendatang apabila dapat meraih suara secara signifikan di daerah tersebut.
Deklarasi tersebut juga mendapat dukungan dari massa yang hadir dan akan mendukung Wakil Ketua DPRD Sulbar itu untuk mencalonkandiripadapilkadamendatang, terbukti massa yang hadir menyambutnya dengan teriakan cocok. Arifin sendiri mendengar dirinya dideklarasikan untuk pencalonan kepala daerah mendatang hanya tersenyum dan tidak menampik pernyataan sejumlah fungsionaris PDK.
“Jangan lah dulu dibicaraan itu karena masih lama, yang jelas kami ingin berjuang untuk kesejahteraan rakyat, nanti lah kita lihat setelah masanya tiba,”ungkapnya kepada SI seusai kampanye,kemarin. Kampanye PDK tersebut juga dimeriahkan dengan penampilan juara KDI 4 yang berasal dari Kab Mejene Nurdin KDI yang tampil dengan beberapa lagu dan mengampanyekan PDK.
Di sela lagunya Nurdin mengimbau agar masyarakat Majene memilih calegcaleg PDK karena terbukti telah memerjuangkan rakyat.“Jangan lupa tanggal 9 April mendatang, pilih PDK,”serunya. Sebelumnya, pihak PDK telah menjadwalkan akan menghadirkan Presiden PDK Ryaas Rasyid namun karena memiliki agenda lain hal tersebut dibatalkan. “Beliau memiliki acara lain yang juga penting sehingga tidak dapat hadir,” tandas wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin di Majene,kemarin.
Sementara itu, Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Bone, kemarin, menggelar kampanye dialogis di Restoran Dinasti, Watampone.
Acara yang dihadiri sekitar 500 simpatisan dan kader partai nomor urut 20 itu menjanjikan kepada masyarakat Bone untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dari segala aspek. Menurut Ketua PDK Ihlas Siraju pihaknya juga akan mementingkan kepentingan masyarakat pasalnya semua warga Negara memiliki hal yang sama dari presiden hingga rakyat biasa.
“Target kami 15 kursi, dan jika itu dapat terwujud maka masyarakat Bone juga yang akan merasakan hasilnya,” Ungkapnya. Partai ini juga mengangkat issu gender dengan menawarkan calegcaleg perempuan yang dapat menampung aspirasi dari kaum hawa itu. Sebelum ke Bone PDK Soppengb juga menggelar kampanye dengan mengusung issu yang sama. (abdullah nicolha/ rahmi djafar).
Saturday, March 28, 2009
Petani Diimbau Laporkan Penyuluh
Saturday, 28 March 2009
MAMUJU(SI) – Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Sulbar Suarnati Ilyas mengimbau para petani melaporkan penyuluh yang tidak melaksanakan tugas dengan baik atau bandel.
“Kami sangat berharap kepada petani untuk segera memberikan informasi jika menemukan penyuluh yang tidak bekerja dengan baik.Termasuk juga jika ada penyuluh yang meninggalkan kelompok binaannya sebelum berhasil membantu petani,”bebernya. Dia menyebutkan bahwa, pihaknya sangat mengharapkan bantuan petani untuk melaporkan penyuluh yang bersikap tidak simpatik seperti itu.
Karena penyuluh yang ditugaskan harus setia mendampingi petani selama masa kontrak belum berakhir. “Tidak ada penyuluh yang diperbolehkan meninggalkan lokasi sebelum waktunya, atau belum berhasil membuat sebuah perubahan di wilayahnya,’ tegas Suarnati. Penyuluh yang melakukan kesalahan atau pelanggaran seperti itu kata dia,akan dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.
Pihaknya juga menyatakan akan terus mengevaluasi seluruh tenaga penyuluh lapangan dalam melaksanakan tugas. Terpisah, Kepala Bidang Pengembangan Tanaman Dinas perkebunan (Disbun) Sulbar Tanawali mengatakan, dengan diturunkannya Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Gernas Kakao maka program harus berjalan secara efektif.
Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak dapat mengintervensi tenaga penyuluh meski dirinya merupakan salah satu unsur dalam Gernas. Seluruh program memang dijalankan melalui gernas, namun secara teknis akan dikoordinir oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SI) – Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Sulbar Suarnati Ilyas mengimbau para petani melaporkan penyuluh yang tidak melaksanakan tugas dengan baik atau bandel.
“Kami sangat berharap kepada petani untuk segera memberikan informasi jika menemukan penyuluh yang tidak bekerja dengan baik.Termasuk juga jika ada penyuluh yang meninggalkan kelompok binaannya sebelum berhasil membantu petani,”bebernya. Dia menyebutkan bahwa, pihaknya sangat mengharapkan bantuan petani untuk melaporkan penyuluh yang bersikap tidak simpatik seperti itu.
Karena penyuluh yang ditugaskan harus setia mendampingi petani selama masa kontrak belum berakhir. “Tidak ada penyuluh yang diperbolehkan meninggalkan lokasi sebelum waktunya, atau belum berhasil membuat sebuah perubahan di wilayahnya,’ tegas Suarnati. Penyuluh yang melakukan kesalahan atau pelanggaran seperti itu kata dia,akan dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.
Pihaknya juga menyatakan akan terus mengevaluasi seluruh tenaga penyuluh lapangan dalam melaksanakan tugas. Terpisah, Kepala Bidang Pengembangan Tanaman Dinas perkebunan (Disbun) Sulbar Tanawali mengatakan, dengan diturunkannya Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Gernas Kakao maka program harus berjalan secara efektif.
Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak dapat mengintervensi tenaga penyuluh meski dirinya merupakan salah satu unsur dalam Gernas. Seluruh program memang dijalankan melalui gernas, namun secara teknis akan dikoordinir oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. (abdullah nicolha)
500 Warga Miskin Dapat Pengobatan Gratis
Saturday, 28 March 2009
MAJENE (SI) – Sebanyak 500-an warga miskin dari berbagai kecamatan di Kabupaten Majene mengikuti pengobatan gratis yang digelar oleh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) 721 Kompi A Makkasau Majene,kemarin.
Hal tersebut merupakan program segenap jajaran TNI 721 Majene sebagai wujud kepedulian terhadap warga yang tidak mampu (Miskin). “Ini merupakan wujud kepedulian kami kepada masyarakat terutama yang tidak mampu,” kata Komandan Kompi (Danki) 721 A Makkasau Kapten Inf Kasim di Mejene,kemarin.
Kasim menegaskan, kegiatan tersebut tidak memiliki tendensi politik apa-apa terkait pemilu yang akan digelar 9 April mendatang. “Ini murni kegiatan kami (TNI) dan tidak ada hubungannya dengan pemilu mendatang,”tegasnya.
Sementara itu, Bupati Majene Kalma Katta yang hadir langsung membuka acara tersebut menyatakan, pihaknya sangat merespon dan mendukung kegiatan tersebut karena secara tidak langsung membantu program pemerintah setempat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada warga yang tidak mampu.
“Kami sangat mendukung kegiatan ini karena untuk kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu,” kata Bupati Majene saat meninjau pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit seusai membuka acara tersebut, kemarin. Kalma juga berharap,kegiatan tersebut dapat berlanjut untuk masa- masa mendatang demi terwujudnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di daerah itu.
“Mudah-mudahan hal ini dapat terus dilakukan, untuk menyukseskan program pemerintah,” harapnya. Salah seorang warga Banggae Malik ,47, yang mengikuti pengobatan gratis tersebut mengaku, sangat berterima kasih kepada pihak TNI yang telah menggelar acara tersebut karena mengingat pelayanan di rumah sakit atau puskesmas setempat kurang maksimal bahkan tidak memberikan pelayanan maksimal kepada warga miskin.
“Orang seperti kami apabila mendengar kegiatan seperti ini akan sangat bersyukur karena kami tidak memiliki biaya yang banyak, meski ada program Jamkesmas tapi itu kami lihat belum maksimal,” ungkapnya kepada SI di sela menunggu antrean di Markas Batalion 721 Majene,kemarin. (abdullah nicolha)
MAJENE (SI) – Sebanyak 500-an warga miskin dari berbagai kecamatan di Kabupaten Majene mengikuti pengobatan gratis yang digelar oleh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) 721 Kompi A Makkasau Majene,kemarin.
Hal tersebut merupakan program segenap jajaran TNI 721 Majene sebagai wujud kepedulian terhadap warga yang tidak mampu (Miskin). “Ini merupakan wujud kepedulian kami kepada masyarakat terutama yang tidak mampu,” kata Komandan Kompi (Danki) 721 A Makkasau Kapten Inf Kasim di Mejene,kemarin.
Kasim menegaskan, kegiatan tersebut tidak memiliki tendensi politik apa-apa terkait pemilu yang akan digelar 9 April mendatang. “Ini murni kegiatan kami (TNI) dan tidak ada hubungannya dengan pemilu mendatang,”tegasnya.
Sementara itu, Bupati Majene Kalma Katta yang hadir langsung membuka acara tersebut menyatakan, pihaknya sangat merespon dan mendukung kegiatan tersebut karena secara tidak langsung membantu program pemerintah setempat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada warga yang tidak mampu.
“Kami sangat mendukung kegiatan ini karena untuk kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu,” kata Bupati Majene saat meninjau pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit seusai membuka acara tersebut, kemarin. Kalma juga berharap,kegiatan tersebut dapat berlanjut untuk masa- masa mendatang demi terwujudnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di daerah itu.
“Mudah-mudahan hal ini dapat terus dilakukan, untuk menyukseskan program pemerintah,” harapnya. Salah seorang warga Banggae Malik ,47, yang mengikuti pengobatan gratis tersebut mengaku, sangat berterima kasih kepada pihak TNI yang telah menggelar acara tersebut karena mengingat pelayanan di rumah sakit atau puskesmas setempat kurang maksimal bahkan tidak memberikan pelayanan maksimal kepada warga miskin.
“Orang seperti kami apabila mendengar kegiatan seperti ini akan sangat bersyukur karena kami tidak memiliki biaya yang banyak, meski ada program Jamkesmas tapi itu kami lihat belum maksimal,” ungkapnya kepada SI di sela menunggu antrean di Markas Batalion 721 Majene,kemarin. (abdullah nicolha)
Friday, March 27, 2009
PDIP Protes KPU Majene
Wednesday, 25 March 2009
SEMENTARA itu,Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Majene memprotes kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Majene.
Pasalnya,terdapat beberapa indikasi kejanggalan dalam data pemilih di daerah tersebut. Di antaranya, banyak pemilih yang sudah wafat,tetapi masih masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).Begitu juga adanya wajib pilih yang terdaftar dua kali dan masih banyak warga yang memiliki hak pilih yang tidak terdaftar.
“Fakta- faktanya kami temukan di lapangan,” kata Wakil Ketua DPC PDIP Majene Ahmad Husen kepada SI,kemarin. Dia juga menilai, dengan adanya beberapa kejanggalan tersebut membuktikan bahwa akurasi DPT di Kabupaten Majene tidak maksimal. Pihaknya meminta pihak penyelenggara memaksimalkan masalah tersebut sebelum DPT itu ditetapkan.
“Jadi, kami minta KPU segera membenahi itu agar akurasi data pemilih maksimal,” ungkapnya. Wakil Ketua DPC PDIP ini juga menemukan bahwa dalam DPT tersebut menemukan adanya anggota kepolisian yang masuk dalam daftar pemilih.“Kami juga menemukan polisi yang terdaftar sebagai pemilih,”tandasnya.
Sementara itu,Divisi Data KPU Majene Dulhaj Mukhtar menyatakan, tidak maksimalnya akurasi data tersebut disebabkan panitia pemungutan suara (TPS) di setiap desa belum memasukkan data-data tentang orang yang meninggal,dua kali terdaftar,dan adanya anggota polisi yang masuk daftar pemilih tetap.
“Hal itu karena belum adanya laporan PPS di tingkat desa,”katanya kepada SI via ponselnya,kemarin. Dia juga menyatakan, setelah laporan tersebut masuk dan terbukti adanya pemilih ganda dan mereka yang wafat masih terdaftar, pihaknya akan mencoret dari DPT.
“Kalau laporannya sudah masuk, kami akan coret agar tidak ada lagi kejanggalan yang dipermasalahkan dan untuk mencegah oknumoknum yang ingin memanfaatkan hak pilih tersebut,”jelasnya. Menurutnya,proses awal daftar pemilih tersebut berasal dari PPS dan pihak KPU tidak mengetahuinya sebelum dilaporkan.
Dia juga menyatakan bahwa dalam daftar tersebut tidak ada perubahan dari daftar yang ada sebelumnya,yakni 92.707 pemilih untuk Kabupaten Majene.“Jadi, tidak ada perubahan kalau memang ada yang terdaftar dua kali,akan dicoret,”ucapnya. (abdullah nicolha)
SEMENTARA itu,Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Majene memprotes kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Majene.
Pasalnya,terdapat beberapa indikasi kejanggalan dalam data pemilih di daerah tersebut. Di antaranya, banyak pemilih yang sudah wafat,tetapi masih masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).Begitu juga adanya wajib pilih yang terdaftar dua kali dan masih banyak warga yang memiliki hak pilih yang tidak terdaftar.
“Fakta- faktanya kami temukan di lapangan,” kata Wakil Ketua DPC PDIP Majene Ahmad Husen kepada SI,kemarin. Dia juga menilai, dengan adanya beberapa kejanggalan tersebut membuktikan bahwa akurasi DPT di Kabupaten Majene tidak maksimal. Pihaknya meminta pihak penyelenggara memaksimalkan masalah tersebut sebelum DPT itu ditetapkan.
“Jadi, kami minta KPU segera membenahi itu agar akurasi data pemilih maksimal,” ungkapnya. Wakil Ketua DPC PDIP ini juga menemukan bahwa dalam DPT tersebut menemukan adanya anggota kepolisian yang masuk dalam daftar pemilih.“Kami juga menemukan polisi yang terdaftar sebagai pemilih,”tandasnya.
Sementara itu,Divisi Data KPU Majene Dulhaj Mukhtar menyatakan, tidak maksimalnya akurasi data tersebut disebabkan panitia pemungutan suara (TPS) di setiap desa belum memasukkan data-data tentang orang yang meninggal,dua kali terdaftar,dan adanya anggota polisi yang masuk daftar pemilih tetap.
“Hal itu karena belum adanya laporan PPS di tingkat desa,”katanya kepada SI via ponselnya,kemarin. Dia juga menyatakan, setelah laporan tersebut masuk dan terbukti adanya pemilih ganda dan mereka yang wafat masih terdaftar, pihaknya akan mencoret dari DPT.
“Kalau laporannya sudah masuk, kami akan coret agar tidak ada lagi kejanggalan yang dipermasalahkan dan untuk mencegah oknumoknum yang ingin memanfaatkan hak pilih tersebut,”jelasnya. Menurutnya,proses awal daftar pemilih tersebut berasal dari PPS dan pihak KPU tidak mengetahuinya sebelum dilaporkan.
Dia juga menyatakan bahwa dalam daftar tersebut tidak ada perubahan dari daftar yang ada sebelumnya,yakni 92.707 pemilih untuk Kabupaten Majene.“Jadi, tidak ada perubahan kalau memang ada yang terdaftar dua kali,akan dicoret,”ucapnya. (abdullah nicolha)
Tiga Daerah di Sulawesi Barat Tunda Ujian Kompetensi
Wednesday, 25 March 2009
MAMUJU (SI) – Tiga daerah di Sulawesi Barat (Sulbar) terpaksa harus menunda pelaksanaan ujian kompetensi untuk beberapa sekolah kejuruan (SMK), lantaran terkendala di bidang teknis.
Penundaan ujian kompetensi tersebut hanya berselang sehari sebelumnya dan telah digelar kemarin.
Seharusnya pelaksanaan ujian tersebut serentak sesuai jadwal, yakniSelasa(24/3) lalu.“Memangditunda karena ada persoalan CD lembar jawaban yang mengalami kendalapenggandaandipercetakan.
Itu menurut panitia ya,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulbar Muh Jamil Barambangi Jamil melalui via ponselnya,kemarin. Dia menuturkan,ada beberapa SMK yang belum melakukan ujian kompetensi, yakni SMK yang berasal dari Kabupaten Polman, Majene,dan Mamasa.Untuk Kabupaten Mamuju, sudah ada beberapa SMK yang rampung melaksanakan ujian kompetensi.
Kendala tersebut mengakibatkan soal yang dicetak di Makassar itu baru tiba pada siang hari, setelah jadwal ujian selesai. Namun, dia enggan mengomentari siapa yang bertanggung jawab terhadap keterlambatan ini.Pasalnya,untuk lembar jawaban dan soal ditenderkan Disdik.
“Saya tidak mencari kambing hitam, yang jelas ini persoalan teknis pada penguasaan teknologi,”ujarnya. Selain karena kendala itu, dia juga menyampaikan, saat ini Disdik terkendala pada persoalan anggaran. Pasalnya, anggaran pengadaan lembar jawaban dan soal dari pusat belum turun sehingga pihaknya harus menalangi anggaran yang tidak sedikit itu.
Dia menjelaskan, kondisi geografis di Sulbar juga tidak memungkinkan melakukan distribusi dalam sehari. Namun, pihaknya menjanjikan pada Jumat (27/3), ujian tersebut sudah digelar. Pihaknya juga menjamin tidak akan ada kebocoran soal bagi siswa. “Soalnya kan tidak ke mana-mana.
Itu diamankan pihak berwenang,” tandasnya. Guru SMK Papalang Mamuju Rusdiyanto menyatakan, kompetensi di sekolahnya terlambat sehari dan baru melakukan ujian tersebut kemarin.“Mungkin karena soal yang terlambat datang,” katanya.
Guru yang mengajar di jurusan otomotif ini mengatakan, soal ujian untuk empat jurusan di sekolahnya baru tiba pada siang hari.“Memang masih ada beberapa sekolah yang belum melaksanakan ujian,”ucapnya. (abdullah nicolha)
MAMUJU (SI) – Tiga daerah di Sulawesi Barat (Sulbar) terpaksa harus menunda pelaksanaan ujian kompetensi untuk beberapa sekolah kejuruan (SMK), lantaran terkendala di bidang teknis.
Penundaan ujian kompetensi tersebut hanya berselang sehari sebelumnya dan telah digelar kemarin.
Seharusnya pelaksanaan ujian tersebut serentak sesuai jadwal, yakniSelasa(24/3) lalu.“Memangditunda karena ada persoalan CD lembar jawaban yang mengalami kendalapenggandaandipercetakan.
Itu menurut panitia ya,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulbar Muh Jamil Barambangi Jamil melalui via ponselnya,kemarin. Dia menuturkan,ada beberapa SMK yang belum melakukan ujian kompetensi, yakni SMK yang berasal dari Kabupaten Polman, Majene,dan Mamasa.Untuk Kabupaten Mamuju, sudah ada beberapa SMK yang rampung melaksanakan ujian kompetensi.
Kendala tersebut mengakibatkan soal yang dicetak di Makassar itu baru tiba pada siang hari, setelah jadwal ujian selesai. Namun, dia enggan mengomentari siapa yang bertanggung jawab terhadap keterlambatan ini.Pasalnya,untuk lembar jawaban dan soal ditenderkan Disdik.
“Saya tidak mencari kambing hitam, yang jelas ini persoalan teknis pada penguasaan teknologi,”ujarnya. Selain karena kendala itu, dia juga menyampaikan, saat ini Disdik terkendala pada persoalan anggaran. Pasalnya, anggaran pengadaan lembar jawaban dan soal dari pusat belum turun sehingga pihaknya harus menalangi anggaran yang tidak sedikit itu.
Dia menjelaskan, kondisi geografis di Sulbar juga tidak memungkinkan melakukan distribusi dalam sehari. Namun, pihaknya menjanjikan pada Jumat (27/3), ujian tersebut sudah digelar. Pihaknya juga menjamin tidak akan ada kebocoran soal bagi siswa. “Soalnya kan tidak ke mana-mana.
Itu diamankan pihak berwenang,” tandasnya. Guru SMK Papalang Mamuju Rusdiyanto menyatakan, kompetensi di sekolahnya terlambat sehari dan baru melakukan ujian tersebut kemarin.“Mungkin karena soal yang terlambat datang,” katanya.
Guru yang mengajar di jurusan otomotif ini mengatakan, soal ujian untuk empat jurusan di sekolahnya baru tiba pada siang hari.“Memang masih ada beberapa sekolah yang belum melaksanakan ujian,”ucapnya. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
