Tuesday 28 July 2009
POLEWALI (SI) – Bupati Polewali Mandar (Polman) Ali Baal Masdar secara halus menagih dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) anggota DPRD setempat. Pasalnya, hingga saat ini baru beberapa anggota dewan yang mengembalikannya ke kas daerah.
“Aparat penegak hukum telah mengisyaratkan untuk melakukan langkah hukum terkait dana TKI-BOP bagi anggota dewan,” kata Bupati Ali Baal.
Bupati dua periode ini menyatakan, hingga kini baru beberapa anggota DPRD yang menunjukan itikad baik mengangsur pengembalian ke kas daerah melalui sekretariat DPRD. Dia pun secara halus menagih para wakil rakyat tersebut, yang berdalih sedang menunggu fatwa Mahkamah Agung (MA) soal pengembalian dana yang telah mereka nikmati.
Namun, polres dan kejaksaan disarankan memberi kesempatan kepada para anggota dewan. Mereka, diharap, menjadi contoh untuk mematuhi aturan dan menegakan hukum. “Polisi dan kejaksaan, sudah berencana melakukan penanganan sesuai tugas dan kewenangannya. Tapi, Saya menyarankan agar para anggota dewan diberi kesempatan,” ungkapnya, seraya melirik Kasat Intelkam Polres AKP Kiraman dan Kasi Intel Kejari Muh Syukur, yang hadir dalam rapat paripurna DPRD kemarin.
Menurut Ali Baal, fatwa MA yang dijadikan alasan anggota Dewan, tidak akan mengubah atau membatalkan kewajiban tersebut. Peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, kecil kemungkinan berubah atau dibatalkan. “Makanya, pengembalian sebaiknya segera dilaksanakan. Tidak usah ditunda-tunda lagi,” ungkapnya.
Dari 35 anggota DPRD Polman, baru beberapa orang mengangsur pengembalian melalui sekwan. Ketentuan PP 21/2006, anggota dewan wajib mengembalikan kelebihan dana yang diterima paling lambat satu bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Masa jabatan anggota DPRD periode 2004-2009, akan berakhir bersamaan dengan pelantikan anggota DPRD hasil Pemilu 2009 yang direncanakan pekan ketiga Agustus mendatang.
Sekretaris Komisi C DPRD Polman Abd Rahim menyatakan, berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, sebagai Bupati yang menjadi penanggung jawab terdepan dalam penggunaan anggaran, wajar jika beliau mengingatkan para pimpinan dan anggota DPRD agar tidak berurusan dengan para penegak hukum.
“Saya yakin semua sudah siap mengembalikan, hanya perlu juga dihargai upaya hukum ke MA oleh seluruh anggota DPRD Se-Indonesia. Jadi semua pihak diharapkan bisa saling memahami dan menghindari sikap reaktif berlebihan,” tandas legislator yang terpilih kembali pada pemilihan legislatif April lalu ini.
Data yang dihimpun SI, dana TKI dan BOP yang dibayarkan 2005 lalu sebesar Rp2,9 Miliar, masing-masing Rp2,3 Miliar dana TKI dan BOP Rp600 Juta. Setiap anggota dewan, menerima dana TKI masing-masing sekira Rp64 Juta, lalu ketua dewan menerima BOP Rp128 Juta, dan dua wakil ketua masing-masing Rp68,5 Juta. (abdullah nicolha).
Monday, August 3, 2009
Pemerintah Polman Diminta Konsisten
DPRD SAHKAN TIGA PERDA
Tuesday 28 July 2009
POLEWALI (SI) – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) meminta pemerintah setempat dapat konsisten dan komitmen menjalankan peraturan daerah (Perda) yang pernah disahkan.
“Kami minta dan berharap agar pemerintah dapat konsisten dan komitmen terhadap perda yang telah kami sahkan dengan segala konsekwensi anggaran khususnya kelembagaan, karena hal itu menjadi instrument dalam pembangunan,” kata Sekretaris Komisi C DPRD Polman Abd Rahim kepada SI, kemarin.
Menurut dia, dengan komitmen menjalankan perda tersebut pihaknya yakin pemerintahan yang dijalankan dapat berjalan dengan efektif terutama dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. “Tentunya yang menjadi harapan dan komitmen pemerintah adalah untuk menyejahterakan masyarakat,” tuturnya.
DPRD Polman telah mengesahkan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi perda yang baru diantaranya, perda tentang Penyertaan Modal Daerah, perda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2009-2014, dan perda tentang perubahan atas perda kelembagaan daerah Kabupaten Polman.
Pengesahan perda, dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin ketua Hasan Sulur didampingi Wakil Ketua Bustamin Baddolo dan Jasin Sauru, kemarin. Dari 35 anggota dewan 28 anggota yang menghadiri rapat paripurna tersebut. Hadir juga, sekretaris kabupaten Natsir Rahmat, dan para pejabat pemkab setempat.
Sebelumnya, rencana perubahan nomenklatur pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset (DP2KA) Kabupaten Polman yang diajukan ke DPRD setempat ditolak. Alasannya, usulan pengubahan tersebut dinilai tidak efektif dan bertentangan dengan aturan yang ada.
Dalam pandangan anggota DPRD pihaknya menghendaki agar DP2KA dievaluasi terlebih dahulu untuk melihat efektivitas kerjanya selama selama kurang lebih setahun. Dari hasil evaluasi itu akan terlihat letak persoalannya apa berada diinternal pejabat DP2KA atau hanya pada persoalan nomenklatur SKPD.
Sementara untuk usulan pengubahan SKPD lainnya, mendapat respon positif dari semuan anggota dewan diantaranya, pemisahan nomenklatur Dinas PU dan tata ruang, menjadi Dinas PU dan dinas perumahan dan tata ruang, kantor lingkungan hidup menjadi badan lingkungan hidup, badan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa (Pemdes), pemberdayaan perempuandab keluarga berencana (BP3KB) menjadi badan pemberdayaan masyarakat dan pemdes dan badan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB. (abdullah nicolha).
Tuesday 28 July 2009
POLEWALI (SI) – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) meminta pemerintah setempat dapat konsisten dan komitmen menjalankan peraturan daerah (Perda) yang pernah disahkan.
“Kami minta dan berharap agar pemerintah dapat konsisten dan komitmen terhadap perda yang telah kami sahkan dengan segala konsekwensi anggaran khususnya kelembagaan, karena hal itu menjadi instrument dalam pembangunan,” kata Sekretaris Komisi C DPRD Polman Abd Rahim kepada SI, kemarin.
Menurut dia, dengan komitmen menjalankan perda tersebut pihaknya yakin pemerintahan yang dijalankan dapat berjalan dengan efektif terutama dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. “Tentunya yang menjadi harapan dan komitmen pemerintah adalah untuk menyejahterakan masyarakat,” tuturnya.
DPRD Polman telah mengesahkan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi perda yang baru diantaranya, perda tentang Penyertaan Modal Daerah, perda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2009-2014, dan perda tentang perubahan atas perda kelembagaan daerah Kabupaten Polman.
Pengesahan perda, dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin ketua Hasan Sulur didampingi Wakil Ketua Bustamin Baddolo dan Jasin Sauru, kemarin. Dari 35 anggota dewan 28 anggota yang menghadiri rapat paripurna tersebut. Hadir juga, sekretaris kabupaten Natsir Rahmat, dan para pejabat pemkab setempat.
Sebelumnya, rencana perubahan nomenklatur pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset (DP2KA) Kabupaten Polman yang diajukan ke DPRD setempat ditolak. Alasannya, usulan pengubahan tersebut dinilai tidak efektif dan bertentangan dengan aturan yang ada.
Dalam pandangan anggota DPRD pihaknya menghendaki agar DP2KA dievaluasi terlebih dahulu untuk melihat efektivitas kerjanya selama selama kurang lebih setahun. Dari hasil evaluasi itu akan terlihat letak persoalannya apa berada diinternal pejabat DP2KA atau hanya pada persoalan nomenklatur SKPD.
Sementara untuk usulan pengubahan SKPD lainnya, mendapat respon positif dari semuan anggota dewan diantaranya, pemisahan nomenklatur Dinas PU dan tata ruang, menjadi Dinas PU dan dinas perumahan dan tata ruang, kantor lingkungan hidup menjadi badan lingkungan hidup, badan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa (Pemdes), pemberdayaan perempuandab keluarga berencana (BP3KB) menjadi badan pemberdayaan masyarakat dan pemdes dan badan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB. (abdullah nicolha).
Gubernur Optimistis Mateng Terbentuk
Tuesday 28 July 2009
MAMUJU (SI) -- Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh optimistis pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) dapat terwujud pada tahun ini. Keyakinan tersebut seiring dengan prosesnya yang telah sampai di DPR RI.
“Insya Allah pada tahun ini sudah bisa terbentuk, karena telah dibahas oleh DPR dan kemungkinan undang-undang pembentukan Mamuju Tengah bisa disahkan presiden pada September atau Oktober mendatang,” katanya kepada Seputar Indonesia, kemarin.
Gubernur menyatakan, pihaknya baru saja menggelar pertemuan dengan sejumlah anggota DPR terkait pembentukan Mamuju Tengah sebagai daerah otonom. “Kami yakin Mateng bisa terbentuk, dan baru saja saya membicarakan masalah itu dengan Dewan,” katanya.
Anwar menambahkan, apabila Kabupaten Mamuju Tengah telah terbentuk maka pihaknya yakin akan dapat membetuk lagi satu kabupaten baru di bagian timur wilayah Kabupaten Mamuju sehingga wilayah Mamuju induk dapat difokuskan menjadi ibukota provinsi.
“Mamuju ini merupakan daerah terluas di Sulbar, luasnya setengah dari wilayah Sulbar. Makanya daerah ini bias terbagi menjadi beberapa bagian,” ungkapnya.
Informasi yang dihimpun SI, sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan melakukan peninjauan atas kesiapan pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan pemekaran dari Mamuju. Rombongan anggota DPD dijadwalkan berada di Mamuju pada Agustus mendatang.
“Mereka berjumlah sekira 14 orang rencananya tiba di Makassar pada 31 Juli kemudian akan melakukan perjalanan darat menuju Mamuju, jadi 1 Juli mereka sudah berada di Mamuju untuk meninjau kesiapan pembentukan Mamuju Tengah,” kata Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Arsyad Hafid kepada SI, kemarin. (abdullah nicolha).
MAMUJU (SI) -- Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh optimistis pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) dapat terwujud pada tahun ini. Keyakinan tersebut seiring dengan prosesnya yang telah sampai di DPR RI.
“Insya Allah pada tahun ini sudah bisa terbentuk, karena telah dibahas oleh DPR dan kemungkinan undang-undang pembentukan Mamuju Tengah bisa disahkan presiden pada September atau Oktober mendatang,” katanya kepada Seputar Indonesia, kemarin.
Gubernur menyatakan, pihaknya baru saja menggelar pertemuan dengan sejumlah anggota DPR terkait pembentukan Mamuju Tengah sebagai daerah otonom. “Kami yakin Mateng bisa terbentuk, dan baru saja saya membicarakan masalah itu dengan Dewan,” katanya.
Anwar menambahkan, apabila Kabupaten Mamuju Tengah telah terbentuk maka pihaknya yakin akan dapat membetuk lagi satu kabupaten baru di bagian timur wilayah Kabupaten Mamuju sehingga wilayah Mamuju induk dapat difokuskan menjadi ibukota provinsi.
“Mamuju ini merupakan daerah terluas di Sulbar, luasnya setengah dari wilayah Sulbar. Makanya daerah ini bias terbagi menjadi beberapa bagian,” ungkapnya.
Informasi yang dihimpun SI, sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan melakukan peninjauan atas kesiapan pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan pemekaran dari Mamuju. Rombongan anggota DPD dijadwalkan berada di Mamuju pada Agustus mendatang.
“Mereka berjumlah sekira 14 orang rencananya tiba di Makassar pada 31 Juli kemudian akan melakukan perjalanan darat menuju Mamuju, jadi 1 Juli mereka sudah berada di Mamuju untuk meninjau kesiapan pembentukan Mamuju Tengah,” kata Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Arsyad Hafid kepada SI, kemarin. (abdullah nicolha).
Tuesday, July 21, 2009
KM Pemburu Terdampar di Kaltim
Wednesday, 22 July 2009
MAMUJU(SI) – Empat anak buah kapal (ABK) dan juragan kapal motor (KM) Pemburu Rupiah beserta satu penumpangnya ditemukan selamat oleh nelayan setempat di perairan Banubar, Kalimantan Timur (Kaltim),sekitar pukul 11.00 waktu setempat kemarin.
Kapal tersebut ditemukan nelayan setempat saat sedang melaut di perairan Banubar.Dari temuan itu, nelayan kemudian memberitahukan Syahbandar Balikpapan dan syahbandar meminta Tim Search And Rescue (SAR) setempat untuk segera memberikan pertolongan dan menariknya ke pantai.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia, kapal motor tersebut adalah kapal pengangkut barang rempah-rempah yang memuat barang 1–2 ton dari Samarinda menuju Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, Sulbar, yang berukuran panjang sekitar 20 meter dan lebar lima meter.
Saat ingin kembali ke Budong- Budong, Mamuju, Jumat (17/7) sore lalu, kapal tersebut mengalami kerusakan pada mesin sehingga semua jaringan alat komunikasi (radio) mati dan langsung kehilangan kontak. “Jadi,saat mesin kapal mati semua jaringan juga langsung hilang sehingga kami tidak dapat memberikan informasi kepada siapa pun (lost contact),”kata juragan kapal Marzuki kepada SI via ponselnya kemarin.
Dia juga menyebutkan bahwa kapal yang dibawanya bersama tiga ABK lainnya sempat terombangambing oleh ombak karena cuaca yang berganti-ganti sehingga pihaknya tidak dapat berbuat banyak dan hanya pasrah dengan kondisi tersebut. “Jadi, kami sempat hanyut terbawa ombak selama kurang lebih empat hari empat malam,”ungkapnya.
Dia menambahkan, pihaknya sangat beruntung karena perjalanan yang ditempuhnya belum mencapai pertengahan dan masih lebih dekat ke Samarinda daripada Mamuju sehingga nelayan masih dapat menemukan kapal tersebut.
“Untung saja kami belum mencapai pertengahan jalan sehingga masih mudah ditemukan,”ujarnya. Juragan KM Pemburu Rupiah ini juga menyatakan, pihaknya tidak memiliki alternatif lain selain menunggu pertolongan.Pasalnya, tidak satu orang pun yang berada di kapal yang membawa alat komunikasi berupa ponsel.
Kendati demikian, pihaknya sangat bersyukur dapat ditemukan nelayan setempat dan dapat kembali ke pantai.Informasi yang dihimpun, saat ini empat ABK dan satu penumpang KM Pemburu Rupiah tersebut berada di Samarinda dan segera membenahi mesin kapal untuk melanjutkan perjalanan laut mereka kembali ke Budong-Budong.
Sebelumnya,kapal pengangkut barang tersebut dikabarkan hilang kontak sejak Jumat (17/7) sore lalu. Hal tersebut membuat sejumlah warga di Budong-Budong panik. “Saat baru berangkat dari Samarinda,kami sempat berkomunikasi dengan pihak kapal sehingga saat dihubungi kembali sudah tidak bisa.Makanya kami sekeluarga langsung panik,” ungkap kemenakan sang juragan kapal, Muh Fatur,30,via ponselnya kemarin.
Sementara itu, Polres Mamuju dan syahbandar setempat yang dikonfirmasi kemarin mengaku belum mendapatkan laporan mengenai adanya kapal yang hilang tersebut.“ Tidak ada,belum ada informasinya,” kata AKBP Andries Hermanto kemarin. (abdullah nicolha).
MAMUJU(SI) – Empat anak buah kapal (ABK) dan juragan kapal motor (KM) Pemburu Rupiah beserta satu penumpangnya ditemukan selamat oleh nelayan setempat di perairan Banubar, Kalimantan Timur (Kaltim),sekitar pukul 11.00 waktu setempat kemarin.
Kapal tersebut ditemukan nelayan setempat saat sedang melaut di perairan Banubar.Dari temuan itu, nelayan kemudian memberitahukan Syahbandar Balikpapan dan syahbandar meminta Tim Search And Rescue (SAR) setempat untuk segera memberikan pertolongan dan menariknya ke pantai.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia, kapal motor tersebut adalah kapal pengangkut barang rempah-rempah yang memuat barang 1–2 ton dari Samarinda menuju Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, Sulbar, yang berukuran panjang sekitar 20 meter dan lebar lima meter.
Saat ingin kembali ke Budong- Budong, Mamuju, Jumat (17/7) sore lalu, kapal tersebut mengalami kerusakan pada mesin sehingga semua jaringan alat komunikasi (radio) mati dan langsung kehilangan kontak. “Jadi,saat mesin kapal mati semua jaringan juga langsung hilang sehingga kami tidak dapat memberikan informasi kepada siapa pun (lost contact),”kata juragan kapal Marzuki kepada SI via ponselnya kemarin.
Dia juga menyebutkan bahwa kapal yang dibawanya bersama tiga ABK lainnya sempat terombangambing oleh ombak karena cuaca yang berganti-ganti sehingga pihaknya tidak dapat berbuat banyak dan hanya pasrah dengan kondisi tersebut. “Jadi, kami sempat hanyut terbawa ombak selama kurang lebih empat hari empat malam,”ungkapnya.
Dia menambahkan, pihaknya sangat beruntung karena perjalanan yang ditempuhnya belum mencapai pertengahan dan masih lebih dekat ke Samarinda daripada Mamuju sehingga nelayan masih dapat menemukan kapal tersebut.
“Untung saja kami belum mencapai pertengahan jalan sehingga masih mudah ditemukan,”ujarnya. Juragan KM Pemburu Rupiah ini juga menyatakan, pihaknya tidak memiliki alternatif lain selain menunggu pertolongan.Pasalnya, tidak satu orang pun yang berada di kapal yang membawa alat komunikasi berupa ponsel.
Kendati demikian, pihaknya sangat bersyukur dapat ditemukan nelayan setempat dan dapat kembali ke pantai.Informasi yang dihimpun, saat ini empat ABK dan satu penumpang KM Pemburu Rupiah tersebut berada di Samarinda dan segera membenahi mesin kapal untuk melanjutkan perjalanan laut mereka kembali ke Budong-Budong.
Sebelumnya,kapal pengangkut barang tersebut dikabarkan hilang kontak sejak Jumat (17/7) sore lalu. Hal tersebut membuat sejumlah warga di Budong-Budong panik. “Saat baru berangkat dari Samarinda,kami sempat berkomunikasi dengan pihak kapal sehingga saat dihubungi kembali sudah tidak bisa.Makanya kami sekeluarga langsung panik,” ungkap kemenakan sang juragan kapal, Muh Fatur,30,via ponselnya kemarin.
Sementara itu, Polres Mamuju dan syahbandar setempat yang dikonfirmasi kemarin mengaku belum mendapatkan laporan mengenai adanya kapal yang hilang tersebut.“ Tidak ada,belum ada informasinya,” kata AKBP Andries Hermanto kemarin. (abdullah nicolha).
Ribuan Siswa Sulbar Belum Terima Ijazah
Monday, 20 July 2009
MAMUJU(SI) – Ribuan siswa sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) belum menerima ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB).
Padahal,mereka sudah dinyatakan lulus dalam ujian nasional (UN) beberapa waktu lalu. Dinas Pendidikan (Disdik) Pemprov Sulbar beralasan,hal tersebut terjadi karena keterlambatan pencetakan ijazah.
“Kami terlambat mencetak ijazah karena yang langsung menangani percetakannya pusat di Jakarta,” kata Sekretaris UN/UASBN Sulbar Syamsir Syam saat dikonfirmasi.
Dia mengatakan,pihaknya menyerahkan masalah itu untuk ditangani di pusat karena di Sulbar maupun Sulsel tidak ada percetakan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.“Tidak ada yang layak sesuai ketentuan,sementara Sulbar juga baru pertama kali menangani pencetakan ijazah karena sebelumnya ditangani langsung oleh pusat,”ungkapnya.
Dia menambahkan, beberapa standar untuk percetakan ijazah di antaranya harus memiliki security printing dan bersedia menerima harga prakiraan sendiri (HPS) sebesar Rp1.050. Dengan demikian, Syamsir mengaku Disdik Sulbar kesulitan mendapatkan percetakan yang memenuhinya.
Kendati demikian, pihaknya yakin bahwa penyerahan ijazah dapat dilakukan pekan ini. Sebab, proses pencetakan telah selesai dan blangko ijazah siap dikirim melalui pesawat kargo. “Setelah blangko itu diterima dari pihak percetakan, kami akan langsung melakukan penyerahan ke setiap kabupaten.Selanjutnya, pihak kabupaten yang bertanggung jawab menyebarkan ke seluruh sekolah penyelenggara UN,”jelasnya.
Kewenangan pengisian berada di pihak sekolah penyelenggara,sementara pihak Disdik Sulbar hanya menyerahkannya dalam bentuk blangko. “Kondisi ini perlu dipahami karena baru pertama kali dilaksanakan,” kata Sekretaris UN/UASBN Sulbar ini.
Pihaknya juga menyadari bahwa seluruh peserta ujian yang dinyatakan lulus tentu sangat membutuhkan ijazah tersebut untuk melanjutkan pendidikan utamanya yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri.
“Seharusnya ijazah dapat diserahkan kepada siswa paling lambat sepekan setelah pengumuman, tapi karena ditangani percetakan di Jakarta sehingga sedikit terlambat,”tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulbar Muh Jamil Barambangi saat dimintai keterangan soal ini belum berhasil dihubungi kemarin. Namun, informasi yang beredar bahwa penyerahan ijazah bagi siswa yang lulus UN/UASBN beberapa waktu lalu, akan dilakukan pada pekan ini. (abdullah nicolha).
MAMUJU(SI) – Ribuan siswa sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) belum menerima ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB).
Padahal,mereka sudah dinyatakan lulus dalam ujian nasional (UN) beberapa waktu lalu. Dinas Pendidikan (Disdik) Pemprov Sulbar beralasan,hal tersebut terjadi karena keterlambatan pencetakan ijazah.
“Kami terlambat mencetak ijazah karena yang langsung menangani percetakannya pusat di Jakarta,” kata Sekretaris UN/UASBN Sulbar Syamsir Syam saat dikonfirmasi.
Dia mengatakan,pihaknya menyerahkan masalah itu untuk ditangani di pusat karena di Sulbar maupun Sulsel tidak ada percetakan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.“Tidak ada yang layak sesuai ketentuan,sementara Sulbar juga baru pertama kali menangani pencetakan ijazah karena sebelumnya ditangani langsung oleh pusat,”ungkapnya.
Dia menambahkan, beberapa standar untuk percetakan ijazah di antaranya harus memiliki security printing dan bersedia menerima harga prakiraan sendiri (HPS) sebesar Rp1.050. Dengan demikian, Syamsir mengaku Disdik Sulbar kesulitan mendapatkan percetakan yang memenuhinya.
Kendati demikian, pihaknya yakin bahwa penyerahan ijazah dapat dilakukan pekan ini. Sebab, proses pencetakan telah selesai dan blangko ijazah siap dikirim melalui pesawat kargo. “Setelah blangko itu diterima dari pihak percetakan, kami akan langsung melakukan penyerahan ke setiap kabupaten.Selanjutnya, pihak kabupaten yang bertanggung jawab menyebarkan ke seluruh sekolah penyelenggara UN,”jelasnya.
Kewenangan pengisian berada di pihak sekolah penyelenggara,sementara pihak Disdik Sulbar hanya menyerahkannya dalam bentuk blangko. “Kondisi ini perlu dipahami karena baru pertama kali dilaksanakan,” kata Sekretaris UN/UASBN Sulbar ini.
Pihaknya juga menyadari bahwa seluruh peserta ujian yang dinyatakan lulus tentu sangat membutuhkan ijazah tersebut untuk melanjutkan pendidikan utamanya yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri.
“Seharusnya ijazah dapat diserahkan kepada siswa paling lambat sepekan setelah pengumuman, tapi karena ditangani percetakan di Jakarta sehingga sedikit terlambat,”tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulbar Muh Jamil Barambangi saat dimintai keterangan soal ini belum berhasil dihubungi kemarin. Namun, informasi yang beredar bahwa penyerahan ijazah bagi siswa yang lulus UN/UASBN beberapa waktu lalu, akan dilakukan pada pekan ini. (abdullah nicolha).
Subscribe to:
Posts (Atom)
