Friday, 04 December 2009
WATANSOPPENG(SI) – Bursa calon ketua DPD II Partai Golkar disejumlah kabupaten/kota memanas. Sejumlah figur incumbent menguat dan dijagokan kembali terpilih menjelang Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar Desember ini.
Keduanya, yakni Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar Soppeng Andi Kaswadi Razak dan Ketua DPD II Golkar Luwu Utara Arsyad Kasmar. Keduanya disebut-sebut calon kandidat kuat memimpin partai berlambang beringin tersebut didaerahnya masing-masing.
Di Soppeng, sejumlah kalangan pengurus partai berlambang pohon beringin setempat memprediksikan bahwa Plt ketua Golkar yang juga Ketua DPRD Soppeng Andi Kaswadi Razak menang aklamasi.
”Sampai hari ini (kemarin) tidak ada mengajukan diri maju untuk memperebutkan kursi ketua, kemungkinan besar Andi Kaswadi akan dipilih secara aklamasi nanti,”kata Wakil Ketua DPD II Golkar Soppeng Syahruddin M Adam kepada harian Seputar Indonesia (SI), kemarin.
Menurut dia, figur Andi Dulli sapaan akrab Ketua DPRD Soppeng (Andi Kaswadi Razak) telah membuktikan kinerjanya selama menjabat sebagai pelaksana tugas sejak 2007 lalu, dan hal itu dirasakan betul oleh kalangan pengurus dan kader Golkar.
Terpisah, Sekretaris DPD II Partai Golkar Soppeng Yahya mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima jadwal penyelenggaraan Musda dari DPD I Partai Golkar Sulsel. Namun, diperkirakan Musda DPD II Soppeng akan digelar dalam Desember ini. ”Jadi, pak ketua telah berkonsultasi dengan pihak DPD I provinsi terkait masalah itu, ada rencana akan digelar 15 Desember mendatang, tapi itu pun belum pasti.
Yang jelas,kami tinggal menunggu jadwal dari DPD I kapan akan digelar,” ungkap Yahya saat dihubungi,kemarin. Syahruddin mengatakan, berdasarkan jadwal yang ada,Musda DPD II se-Sulsel seharusnya selesai namun adanya beberapa hal sehingga belum. Menurut dia, pihaknya juga masih menunggu pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Sulsel.
Terkait isu yang merebak di kalangan masyarakat Soppeng saat ini bahwa,Andi Sulhan Hasan bertekad maju di Musda Golkar Soppeng untuk memperebutkan kursi ketua. Syahruddin tidak menampik isu tersebut, bahkan dirinya juga telah mendengarnya. ”Semua orang bisa saja mencalonkan diri tapi itu kan ada prosedurnya, yah kita ikuti saja aturannya, yang jelas kami akan tetap mengacu kesitu,”tandasnya.
Sementara itu, menjelang Musda Partai Golkar Luwu Utara, Ketua DPD II Lutra Arsyad Kasmar menyatakan siap mencalonkan diri sebagai ketua untuk kedua kalinya. Asryad mengklaim mendapatkan dukungan suara dari 11 pengurus kecamatan. ”Saya siap mencalonkan diri jika diminta kader dan dipanggil partai.
Apalagi, respon dari 11 kecamatan cukup baik dan meminta saya untuk kembali mencalonkan diri,” klaim Arsyad Kasmar kepada harian Seputar Indonesia di Rumah Jabatan Bupati Luwu Utara,Senin lalu. Meski demikian,Arsyad mengaku, sebagai partai terbuka bagi semua kader, dirinya tidak ingin jika hanya satu orang yang mengajukan diri sebagai calon ketua.
Menurutnya, Musda harus menjadi cerminan demokrasi dan pemilihan harus berlangsung dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. ”Jangan sampai hanya satu orang yang maju dan diatur begitu saja. Musda harus menjadi cerminan demokrasi,
”jelasnya. Berkaitan dengan jadwal pelaksanaan Musda,Arsyad Kasmar mengatakan, pihaknya masih menunggu kebijakan pengurus DPD I Partai Golkar Sulsel. Pasalnya, hingga saat ini,pengurus tingkat provinsi belum memberikan jadwal dan waktu pasti Musda.
Oleh karena itu, DPD II Lutra akan segera menyurati pengurus DPD I Sulsel untuk meminta jadwal pasti pelaksanaan Musda.Menurutnya, DPD Lutra saat ini sudah siap untuk melaksanakan agenda lima tahunan tersebut. ”Kalau dari pihak kami siap kapan saja diperintahkan. Semua tergantung dari pengurus DPD II,”tambahnya.
Sementara itu,Bendahara DPD I Partai Golkar Sulsel Syafruddin Nur menyatakan tidak berminat untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPD II Kabupaten Pangkep. Menurut nya, masih banyak kader partai yang bisa mengajukan diri sebagai calon ketua.
Bupati Pangkep ini mengatakan, dalam menentukan figur ketua, Golkar harus tetap berpatokan pada survey. Penentuan ketua dilakukan berdasarkan hasil surevy tertinggi. (abdullah nicolha/abriandi)
Thursday, December 3, 2009
Golkar Ajukan Calon Akhir Desember
Thursday, 03 December 2009
WATANSOPPENG (SI) – Tahapan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati dari Partai Golkar untuk diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng rencananya ditetapkan pada akhir Desember.
“Intinya, kami menunggu hasil survei dan tetap akan mengacu pada jadwal semula, yakni akhir Desember. Sampai hari ini belum ada kepastian, yang jelas kami memiliki prosedur untuk itu,” ungkap Ketua Tim Pilkada Golkar Soppeng Syahruddin M Adam kepada Seputar Indonesia (SI) di DPRD Soppeng,kemarin.
Salah seorang anggota Koordinator Wilayah Soppeng Luthfi Kadir menambahkan, mekanisme awal yang telah dijalankan tidak akan berubah. “Kami sudah bentuk desk pilkada jadi, tunggu hasil survei kedua, siapa pun dia harus meyakinkan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, DPD II Partai Golkar Kabupaten Soppeng telah mengajukan 10 nama bakal calon (balon) bupati dan balon wakil bupati ke DPD I Golkar Sulsel.Kesepuluh bakal calon itu untuk disurvei dan ditetapkan sebagai calon yang akan diusung pada Pilkada Soppeng Juni 2010.
Ke-10 balon tersebut,yaitu Andi Kaswadi Razak, Andi Sulhan Hasan,Syarifuddin Rauf,Andi Pawelloi Mappejanci, Andi Anton, Mayor Mulyadi Marzuki, Andi Rizal Mappatunru,Bakkareng,Andi Khaerani, dan Husain Djunaid.
Sebelumnya,Golkar menerima 15 pendaftar dari berbagai elemen, tapi hingga pendaftaran ditutup yang mengembalikan formulir pendaftaran atau resmi mendaftar hanya 10 orang.
Dia hanya menerima pendaftaran kemudian memverifikasi dan diajukan ke DPD I. Jadi, para balon yang tidak mengembalikan formulir, otomatis tidak akan diajukan untuk disurvei popularitas dan elektabilitasnya.
“Yang akan diusung Partai Golkar pada pilkada adalah mereka yang mendaftar di Golkar.Jadi, kalau tidak mendaftar tidak akan diperhitungkan, meski memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi di masyarakat Soppeng,” ungkapnya.
Sementara data yang dihimpun SI, lima nama yang tidak mengembalikan formulir di partai pemenang pemilu di Bumi Latemmamala tersebut, di antaranya Syamsu Niang, Andi Sarimin Saransi, Andi Hendra Pabeangi,Andi Arifuddin Saransi, Andi Mappangerang, Hira Putriani Rasyid.
Sementara itu, salah satu balon wakil bupati Soppeng yang juga ikut mendaftarkan di partai berlambang pohon beringin,Andi Pawelloi Mappejanci, kembali mendapat dukungan sejumlah kalangan di daerah berjuluk Kota Kalong itu. Dukungan kali ini dari Sekretaris Palang Merah Indonesia (PMI) Sulsel Lutfi Kadir.
Dia pun mendorong Ketua PMI Soppeng Andi Pawelloi untuk maju pada Pilkada Juni mendatang. “Sebagai orang yang berada dalam kepengurusan PMI, kami akan mendorong jika ada dari pengurus PMI yang ingin maju sebagai calon bupati atau wakil bupati,”ungkapnya.
Menurut Luthfi, sosok Andi Pawelloi yang juga Kepala Inspektorat Soppeng itu memang layak dan pantas menjadi pemimpin. Selama ini kemampuan dan pengalamannya sudah teruji serta dekat dengan masyarakat. “Kami mendukungnya untuk maju karena memiliki kemampuan,” tandasnya.
Bahkan,kalangan masyarakat memprediksikan apabila Pawelloi berpaket dengan Ketua DPRD Soppeng Andi Kaswadi Razak, peluang mereka memenangkan pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala cukup besar.
Fung Datu, sapaan akrab Kepala Inspektorat Andi Pawelloi, memiliki basis massa yang ada di utara, sementara Kaswadi memiliki basis massa yang riil di wilayah Soppeng tengah dan selatan. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) – Tahapan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati dari Partai Golkar untuk diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng rencananya ditetapkan pada akhir Desember.
“Intinya, kami menunggu hasil survei dan tetap akan mengacu pada jadwal semula, yakni akhir Desember. Sampai hari ini belum ada kepastian, yang jelas kami memiliki prosedur untuk itu,” ungkap Ketua Tim Pilkada Golkar Soppeng Syahruddin M Adam kepada Seputar Indonesia (SI) di DPRD Soppeng,kemarin.
Salah seorang anggota Koordinator Wilayah Soppeng Luthfi Kadir menambahkan, mekanisme awal yang telah dijalankan tidak akan berubah. “Kami sudah bentuk desk pilkada jadi, tunggu hasil survei kedua, siapa pun dia harus meyakinkan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, DPD II Partai Golkar Kabupaten Soppeng telah mengajukan 10 nama bakal calon (balon) bupati dan balon wakil bupati ke DPD I Golkar Sulsel.Kesepuluh bakal calon itu untuk disurvei dan ditetapkan sebagai calon yang akan diusung pada Pilkada Soppeng Juni 2010.
Ke-10 balon tersebut,yaitu Andi Kaswadi Razak, Andi Sulhan Hasan,Syarifuddin Rauf,Andi Pawelloi Mappejanci, Andi Anton, Mayor Mulyadi Marzuki, Andi Rizal Mappatunru,Bakkareng,Andi Khaerani, dan Husain Djunaid.
Sebelumnya,Golkar menerima 15 pendaftar dari berbagai elemen, tapi hingga pendaftaran ditutup yang mengembalikan formulir pendaftaran atau resmi mendaftar hanya 10 orang.
Dia hanya menerima pendaftaran kemudian memverifikasi dan diajukan ke DPD I. Jadi, para balon yang tidak mengembalikan formulir, otomatis tidak akan diajukan untuk disurvei popularitas dan elektabilitasnya.
“Yang akan diusung Partai Golkar pada pilkada adalah mereka yang mendaftar di Golkar.Jadi, kalau tidak mendaftar tidak akan diperhitungkan, meski memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi di masyarakat Soppeng,” ungkapnya.
Sementara data yang dihimpun SI, lima nama yang tidak mengembalikan formulir di partai pemenang pemilu di Bumi Latemmamala tersebut, di antaranya Syamsu Niang, Andi Sarimin Saransi, Andi Hendra Pabeangi,Andi Arifuddin Saransi, Andi Mappangerang, Hira Putriani Rasyid.
Sementara itu, salah satu balon wakil bupati Soppeng yang juga ikut mendaftarkan di partai berlambang pohon beringin,Andi Pawelloi Mappejanci, kembali mendapat dukungan sejumlah kalangan di daerah berjuluk Kota Kalong itu. Dukungan kali ini dari Sekretaris Palang Merah Indonesia (PMI) Sulsel Lutfi Kadir.
Dia pun mendorong Ketua PMI Soppeng Andi Pawelloi untuk maju pada Pilkada Juni mendatang. “Sebagai orang yang berada dalam kepengurusan PMI, kami akan mendorong jika ada dari pengurus PMI yang ingin maju sebagai calon bupati atau wakil bupati,”ungkapnya.
Menurut Luthfi, sosok Andi Pawelloi yang juga Kepala Inspektorat Soppeng itu memang layak dan pantas menjadi pemimpin. Selama ini kemampuan dan pengalamannya sudah teruji serta dekat dengan masyarakat. “Kami mendukungnya untuk maju karena memiliki kemampuan,” tandasnya.
Bahkan,kalangan masyarakat memprediksikan apabila Pawelloi berpaket dengan Ketua DPRD Soppeng Andi Kaswadi Razak, peluang mereka memenangkan pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala cukup besar.
Fung Datu, sapaan akrab Kepala Inspektorat Andi Pawelloi, memiliki basis massa yang ada di utara, sementara Kaswadi memiliki basis massa yang riil di wilayah Soppeng tengah dan selatan. (abdullah nicolha)
Wednesday, December 2, 2009
Pelibatan Distarkim Sulsel Dipersoalkan
Wednesday, 02 December 2009
MAMUJU(SI) – Pelibatan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Sulsel dalam penyelidikan dugaan kasus korupsi pembangunan gedung DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) di Kecamatan Simboro Kepulauan (Simkep) Kabupaten Mamuju,dipersoalkan.
Alasannya, Kepala Distarkim Sulsel Syarif Burhanuddin merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulbar yang saat itu memiliki kewenangan terhadap beberapa proyek, termasuk pembangunan gedung DPRD Sulbar sekitar dua tahun silam. Apabila hal itu dilakukan,dikhawatirkan menimbulkan kesulitan mendapatkan data tentang jumlah kerugian Negara dalam kasus tersebut.
“Saya pikir agak sulit mendapatkan data kerugian yang ditimbulkam dalam kasus itu.Sebab,yang dilibatkan di dalamnya memiliki kebijakan dalam proses tersebut dan mungkin salah satu pejabat perencanasaatitu,” ungkap Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mamuju Hatta Kainang, kemarin.
Namun, dia tidak tahu apakah Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) menyadari hal tersebut atau tidak. Dia menambahkan, yang penting untuk menghitung kerugian Negara harus bicara obyektif dan bagaimana penempatan Distarkim dalam kasus tersebut.
“Yang jadi soal, kenapa harus Dinas Tarkim, tupoksinya seperti apa,minta dari pusat dong. Sementara yang menjabat adalah mantan Kepala DPU Sulbar dan mungkin saja konflik kepentingannya tinggi dalam proses pembuktian kerugian,” tegasnya.
Hatta juga meminta agar Kejati Sulselbar serius dalam melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi gedung wakil rakyat itu yang menggunakan anggaran Rp11,6 miliar. Namun, hingga kini yang terlihat baru fondasi dengan tiang pancang setinggi 1 meter lebih.
Sebelumnya diberitakan,penyelidikan kasus tersebut rencananya akan diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu berawal saat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel menerima telepon dariBPKPpusat.Intinya,KPKminta dua ahli BPKP Sulsel mengaudit pembangunan DPRD Sulbar.
“Tapi, belum resmi dan hanya sebatas permintaan lisan,”kata Kepala Bidang Investigasi BPKP Sulsel Imam Ahmad Nugraha. Namun, informasi yang dihimpun SI,BPKP masih membutuhkan sejumlah data. “Masih ada sejumlah data yang harus mereka lengkapi dan sedang kami tunggu,” tutur Imam.
Diberitakan juga bahwa,ketua tim penyelidik yang juga Kepala Seksi Ekonomi dan Keuangan (Kasi Ekmon) Kejati Sulselbar Noor HK mengatakan, sudah ada hasil pantauan lapangan ke DPRD Sulbar dan telah melakukan penyelidikan. “Kami menggali sekitar 60 titik di DPRD Sulbar sebagai sampel penyelidikan,”jelasnya.
Menurut dia, hasilnya akan diserahkan ke Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Sulsel. Kemudian diserahkan ke BPKP untuk dikonversi menjadi kerugian negara.“Kalau sudah ada hasilnya dari Tarkim,akan kami berikan ke BPKP untuk kemudian diaudit,” pungkasnya.
Direktur LBH Mamuju Hatta Kainang menegaskan, langkah tersebut merupakan hal positif dalam proses hukum. “Artinya, KPK bisa bertindak selaku supervisi dan menjaga kasus tetap pada porsi penyelidikan yang ideal sesuai tuntutan publik,”tandasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Kebijakan Publik (LK2P) Sulbar Jamhur Anjasmara menambahkan, pihaknya juga meminta Kejati Sulselbar bersikap tegas dalam penuntasan dugaan kasus korupsi pembangunan Gedung DPRD Sulbar yang menelan anggaran Rp11,6 miliar lebih.
Jamhur mengungkapkan, pihaknya meragukan keterlibatan Kadis Tarkim Sulsel Syarif Burhanuddin yang merupakan mantan Kepala Dinas PU Sulbar untuk memberikan data dalam proses pembuktian tentang kerugian Negara dalam kasus tersebut.
Data yang dihimpun Harian Seputar Indonesia (SI), pembangunan Gedung DPRD Sulbar menghabiskan dana sebesar Rp11,6 miliar. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SI) – Pelibatan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Sulsel dalam penyelidikan dugaan kasus korupsi pembangunan gedung DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) di Kecamatan Simboro Kepulauan (Simkep) Kabupaten Mamuju,dipersoalkan.
Alasannya, Kepala Distarkim Sulsel Syarif Burhanuddin merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulbar yang saat itu memiliki kewenangan terhadap beberapa proyek, termasuk pembangunan gedung DPRD Sulbar sekitar dua tahun silam. Apabila hal itu dilakukan,dikhawatirkan menimbulkan kesulitan mendapatkan data tentang jumlah kerugian Negara dalam kasus tersebut.
“Saya pikir agak sulit mendapatkan data kerugian yang ditimbulkam dalam kasus itu.Sebab,yang dilibatkan di dalamnya memiliki kebijakan dalam proses tersebut dan mungkin salah satu pejabat perencanasaatitu,” ungkap Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mamuju Hatta Kainang, kemarin.
Namun, dia tidak tahu apakah Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) menyadari hal tersebut atau tidak. Dia menambahkan, yang penting untuk menghitung kerugian Negara harus bicara obyektif dan bagaimana penempatan Distarkim dalam kasus tersebut.
“Yang jadi soal, kenapa harus Dinas Tarkim, tupoksinya seperti apa,minta dari pusat dong. Sementara yang menjabat adalah mantan Kepala DPU Sulbar dan mungkin saja konflik kepentingannya tinggi dalam proses pembuktian kerugian,” tegasnya.
Hatta juga meminta agar Kejati Sulselbar serius dalam melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi gedung wakil rakyat itu yang menggunakan anggaran Rp11,6 miliar. Namun, hingga kini yang terlihat baru fondasi dengan tiang pancang setinggi 1 meter lebih.
Sebelumnya diberitakan,penyelidikan kasus tersebut rencananya akan diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu berawal saat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel menerima telepon dariBPKPpusat.Intinya,KPKminta dua ahli BPKP Sulsel mengaudit pembangunan DPRD Sulbar.
“Tapi, belum resmi dan hanya sebatas permintaan lisan,”kata Kepala Bidang Investigasi BPKP Sulsel Imam Ahmad Nugraha. Namun, informasi yang dihimpun SI,BPKP masih membutuhkan sejumlah data. “Masih ada sejumlah data yang harus mereka lengkapi dan sedang kami tunggu,” tutur Imam.
Diberitakan juga bahwa,ketua tim penyelidik yang juga Kepala Seksi Ekonomi dan Keuangan (Kasi Ekmon) Kejati Sulselbar Noor HK mengatakan, sudah ada hasil pantauan lapangan ke DPRD Sulbar dan telah melakukan penyelidikan. “Kami menggali sekitar 60 titik di DPRD Sulbar sebagai sampel penyelidikan,”jelasnya.
Menurut dia, hasilnya akan diserahkan ke Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Sulsel. Kemudian diserahkan ke BPKP untuk dikonversi menjadi kerugian negara.“Kalau sudah ada hasilnya dari Tarkim,akan kami berikan ke BPKP untuk kemudian diaudit,” pungkasnya.
Direktur LBH Mamuju Hatta Kainang menegaskan, langkah tersebut merupakan hal positif dalam proses hukum. “Artinya, KPK bisa bertindak selaku supervisi dan menjaga kasus tetap pada porsi penyelidikan yang ideal sesuai tuntutan publik,”tandasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Kebijakan Publik (LK2P) Sulbar Jamhur Anjasmara menambahkan, pihaknya juga meminta Kejati Sulselbar bersikap tegas dalam penuntasan dugaan kasus korupsi pembangunan Gedung DPRD Sulbar yang menelan anggaran Rp11,6 miliar lebih.
Jamhur mengungkapkan, pihaknya meragukan keterlibatan Kadis Tarkim Sulsel Syarif Burhanuddin yang merupakan mantan Kepala Dinas PU Sulbar untuk memberikan data dalam proses pembuktian tentang kerugian Negara dalam kasus tersebut.
Data yang dihimpun Harian Seputar Indonesia (SI), pembangunan Gedung DPRD Sulbar menghabiskan dana sebesar Rp11,6 miliar. (abdullah nicolha)
APBD Naik Rp2 M,Ketua DPRD Terima Fortuner
Wednesday, 02 December 2009
POLEWALI (SI) – Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp2 miliar atau naik 0,28% dari tahun sebelumnya,yakni Rp483 miliar menjadi Rp485 miliar.
RAPBD Polman tersebut telah diserahkan eksekutif ke legislatif dalam rapat paripurna yang berlangsung Selasa (2/12) lalu. Sebelum penyerahan draf tersebut, Bupati Polman AliBaalmenyerahkanmobil dinasmerek ToyotaFortunerkepada Ketua DPRD Abdullah Tato.
Bupati Polman Ali Baal mengatakan, pada 2010 pembangunan Polman diarahkan pada pengembangan perekonomian daerah. Hal itu diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan penguatan manajemen pemerintahan dan pengembangan sumberdaya manusia (SDA).
Ali mengatakan, komposisi pendapatan 2010 yang direncanakan masih lebih tinggi dibanding dana perimbangan dari pusat dengan rencana penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).“Hal itu menggambarkan masih tingginya ketergantungan pada pemerintah pusat,”ungkapnya.
Untuk itu, lanjut bupati dua periode ini, diperlukan upaya bersama untuk berpikir dan berusaha menggenjot peningkatan PAD.“Kami (pemkab) berencana mengajukan beberapa rancangan perubahan perda, terutama yang terkait dengan retribusi dan perizinan daerah dan beberapa ranperda sumber pendapatan yang baru,”ujarnya.
Ketua DPRD Polman Abdullah Tato mengatakan, segera mengagendakan pembahasan RAPBD untuk disahkan menjadi APBD. “Pembahasan APBD segera diagendakan oleh badan musyawarah (bamus),”katanya.
Rapat paripurna penyerahan RAPBD tersebut dihadiri Wakil Bupati Nadjamuddin Ibrahim,Kapolres AKBP I Gusti Ngurah Rai Mahaputra, Ketua Pengadilan Negeri Polewali Ferdinandus. (abdullah nicolha)
POLEWALI (SI) – Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp2 miliar atau naik 0,28% dari tahun sebelumnya,yakni Rp483 miliar menjadi Rp485 miliar.
RAPBD Polman tersebut telah diserahkan eksekutif ke legislatif dalam rapat paripurna yang berlangsung Selasa (2/12) lalu. Sebelum penyerahan draf tersebut, Bupati Polman AliBaalmenyerahkanmobil dinasmerek ToyotaFortunerkepada Ketua DPRD Abdullah Tato.
Bupati Polman Ali Baal mengatakan, pada 2010 pembangunan Polman diarahkan pada pengembangan perekonomian daerah. Hal itu diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan penguatan manajemen pemerintahan dan pengembangan sumberdaya manusia (SDA).
Ali mengatakan, komposisi pendapatan 2010 yang direncanakan masih lebih tinggi dibanding dana perimbangan dari pusat dengan rencana penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).“Hal itu menggambarkan masih tingginya ketergantungan pada pemerintah pusat,”ungkapnya.
Untuk itu, lanjut bupati dua periode ini, diperlukan upaya bersama untuk berpikir dan berusaha menggenjot peningkatan PAD.“Kami (pemkab) berencana mengajukan beberapa rancangan perubahan perda, terutama yang terkait dengan retribusi dan perizinan daerah dan beberapa ranperda sumber pendapatan yang baru,”ujarnya.
Ketua DPRD Polman Abdullah Tato mengatakan, segera mengagendakan pembahasan RAPBD untuk disahkan menjadi APBD. “Pembahasan APBD segera diagendakan oleh badan musyawarah (bamus),”katanya.
Rapat paripurna penyerahan RAPBD tersebut dihadiri Wakil Bupati Nadjamuddin Ibrahim,Kapolres AKBP I Gusti Ngurah Rai Mahaputra, Ketua Pengadilan Negeri Polewali Ferdinandus. (abdullah nicolha)
Lima Parpol Unjuk Gigi di Soppeng
Wednesday, 02 December 2009
WATANSOPPENG(SI) – Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng 2010 tujuh bulan lagi,tapi manuver politik sejumlah kandidat hingga kalangan partai politik makin gencar.
Bahkan, sejumlah parpol yang selama ini sulit diprediksi kekuatannya mulai unjuk gigi dan menghimpun kekuatan mengusung satu paket pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pesta demokrasi di daerah yang rencananya digelar Juni 2010 itu.
Kelima parpol tersebut masing- masing berhasil meraih suara pada pemilihan legislatif lalu dan mendudukkan satu wakilnya di DPRD Soppeng, di antaranya Partai Indonesia Bersatu (PIB), Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP). Pengurus di lima parpol tersebut menggelar pertemuan di salah satu warung kopi (warkop) di Jalan Kemakmuran.
Mereka mendeklarasikan koalisi kelima partai itu untuk mengusung pasangan kandidat bupati dan wakil bupati di Pilkada Soppeng 2010 mendatang. Juru bicara koalisi yang juga Ketua Partai Indonesia Bersatu (PIB), Rusmiadi, mengatakan, pihaknya saat ini tinggal menunggu penegasan Ketua PDP Soppeng yang saat ini sedang berada di luar kota. Sementara dalam pertemuan itu hanya diwakili sekretarisnya, Azis Matto.
“Untuk memenuhi syarat 15% suara atau lima kursi di DPRD untuk mengusung satu pasangan calon bupati dan wakil bupati di pilkada mendatang, kami tinggal menunggu penegasan Ketua PDP Soppeng yang saat ini sedang berada di luar kota, saat deklarasi tadi (kemarin). Karena itu, PDP diwakili sekretarisnya.
Yang pasti koalisi ini akan terus bergerak dan menggalang komunikasi dari partai-partai lain, baik yang punya kursi maupun yang tidak punya kursi di DPRD Soppeng,”kata Rusmiadi.
Deklarasi koalisi kelima partai tersebut, selain dihadiri pimpinan kelima partai,juga dihadiri salah satu bakal calon bupati Andi Herdi Bunga Haryadi yang juga Kepala Dinas Koperindag Soppeng.
Herdi saat ini telah mendaftarkan diri di beberapa parpol yang lain untuk diusung pada pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala tersebut. Partai tersebut, di antaranya Partai Demokrat,Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP),Koalisi Nonparlemen, dan dua partai yang tergabung dalam koalisi lima parpol tersebut,yakni Partai Hanura dan Gerindra.
Data yang dihimpun harian Seputar Indonesia (SI), pada pemilu lalu,Gerindra meraih 3.027 suara, Hanura 3.850 suara, Barnas 2.374 suara, PDP 2.961 suara, dan PIB 2.163 suara serta menempatkan masing-masing satu wakilnya di DPRD Soppeng. (abdullah nicolha).
WATANSOPPENG(SI) – Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng 2010 tujuh bulan lagi,tapi manuver politik sejumlah kandidat hingga kalangan partai politik makin gencar.
Bahkan, sejumlah parpol yang selama ini sulit diprediksi kekuatannya mulai unjuk gigi dan menghimpun kekuatan mengusung satu paket pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pesta demokrasi di daerah yang rencananya digelar Juni 2010 itu.
Kelima parpol tersebut masing- masing berhasil meraih suara pada pemilihan legislatif lalu dan mendudukkan satu wakilnya di DPRD Soppeng, di antaranya Partai Indonesia Bersatu (PIB), Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP). Pengurus di lima parpol tersebut menggelar pertemuan di salah satu warung kopi (warkop) di Jalan Kemakmuran.
Mereka mendeklarasikan koalisi kelima partai itu untuk mengusung pasangan kandidat bupati dan wakil bupati di Pilkada Soppeng 2010 mendatang. Juru bicara koalisi yang juga Ketua Partai Indonesia Bersatu (PIB), Rusmiadi, mengatakan, pihaknya saat ini tinggal menunggu penegasan Ketua PDP Soppeng yang saat ini sedang berada di luar kota. Sementara dalam pertemuan itu hanya diwakili sekretarisnya, Azis Matto.
“Untuk memenuhi syarat 15% suara atau lima kursi di DPRD untuk mengusung satu pasangan calon bupati dan wakil bupati di pilkada mendatang, kami tinggal menunggu penegasan Ketua PDP Soppeng yang saat ini sedang berada di luar kota, saat deklarasi tadi (kemarin). Karena itu, PDP diwakili sekretarisnya.
Yang pasti koalisi ini akan terus bergerak dan menggalang komunikasi dari partai-partai lain, baik yang punya kursi maupun yang tidak punya kursi di DPRD Soppeng,”kata Rusmiadi.
Deklarasi koalisi kelima partai tersebut, selain dihadiri pimpinan kelima partai,juga dihadiri salah satu bakal calon bupati Andi Herdi Bunga Haryadi yang juga Kepala Dinas Koperindag Soppeng.
Herdi saat ini telah mendaftarkan diri di beberapa parpol yang lain untuk diusung pada pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala tersebut. Partai tersebut, di antaranya Partai Demokrat,Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP),Koalisi Nonparlemen, dan dua partai yang tergabung dalam koalisi lima parpol tersebut,yakni Partai Hanura dan Gerindra.
Data yang dihimpun harian Seputar Indonesia (SI), pada pemilu lalu,Gerindra meraih 3.027 suara, Hanura 3.850 suara, Barnas 2.374 suara, PDP 2.961 suara, dan PIB 2.163 suara serta menempatkan masing-masing satu wakilnya di DPRD Soppeng. (abdullah nicolha).
Subscribe to:
Posts (Atom)
