Friday, 05 March 2010
WATANSOPPENG(SI) – Jumlah pemilih di Kabu-paten Soppeng pada pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di Bumi Latemmamala yang akan digelar 23 Juni 2010 mendatang,dipastikan meningkat.
Dari data yang dihimpun harian Seputar Indonesia (SI), jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan presiden (pilpres) lalu hanya 174.263 jiwa, sementara daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 177.256 jiwa.
Divisi Pemutakhiran Data KPU Soppeng Pammeka mengungkapkan, pihaknya memastikan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih pada Pilkada Soppeng 2010 mendatang dipastikan bertambah dari jumlah sebelumnya.
Menurut dia,dari pemutakhiran data yang sementara dilakukan, menunjukkan jumlah dalam DPS berjumlah 177.256 jiwa, sedangkan pada pilpres lalu DPT berjumlah 174.263 jiwa. “Sampai saat ini sudah ada penambahan sebanyak 2993 pemilih,” katanya kepada wartawan via ponselnya, kemarin.
Dia juga memastikan jumlah tersebut masih akan mengalami penambahan, sebab pemutakhiran data hingga saat ini masih berjalan dan belum ditetapkan. “Jumlah ini saya kira masih akan bergerak naik hingga DPS ini ditetapkan pada Sabtu (13/3),” ungkapnya.
Dari informasi yang dihimpun, sebelum DPS tersebut ditetapkan, pihak penyelenggara pilkada akan menyerahkan daftar tersebut kepada masing-masing calon untuk diteliti.
“Rencananya sebelum ditetapkan,DPS ini akan kami serahkan ke masing-masing pasangan calon untuk diteliti, jangan sampai masih ada simpatisan dan pendukung mereka tidak terdata. Kami mengharapkan ada masukan dan saran masing-masing kandidat sebelum DPS ini diplenokan untuk ditetapkan,” tandasnya.
Senada diungkapkan Ketua KPU Soppeng Sulhan bahwa pihaknya juga memastikan akan ada penambahan dari jumlah pemilih. Pasalnya, banyak masyarakat saat pilpres lalu belum memenuhi umur untuk memiliki hak pilih. “Otomatis dalam proses pemutakhiran data ini sudah ada yang memenuhi syarat menjadi pemilih,” paparnya kepada SI via ponselnya,kemarin.
Hingga kini dalam tahapan pemutakhiran data DPS, sudah ada penambahan pemilih, sementara hal tersebut akan mengalami penambahan sebelum penetapan DPS dan DPT pilkada mendatang.
Sebelumnya, Bupati Soppeng Andi Soetomo saat penyerahan DP4 ke KPU beberapa waktu lalu, meminta seluruh kepala kecamatan di daerah tersebut memberikan bantuan kepada penyelenggara pemilu di Bumi Latemmamala, dalam hal pemutakhiran data pemilih.
“Saya mohon para camat dapat membantu dan memfasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng mulai pemutakhiran data hingga penetapan DPS dan DPT,” ungkapnya di hadapan puluhan pegawai yang hadir pada acara penyerahan data ke KPU Soppeng di ruang pola kantor bupati, beberapa waktu lalu.
Soetomo juga berharap, KPU melakukan pemutakhiran data yang akurat dan valid. Dengan begitu, semua penduduk yang mempunyai hak pilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap. “Saya sangat mengharapkan kepada KPU, setelah DP4 diserahkan sedapat mungkin dimutakhirkan dengan data yang akurat,”tandasnya.
Ketua KPU Soppeng Sulhan menyatakan, pemutakhiran data tersebut merupakan kewajiban penyelenggara pemilu yang harus dilakukan. (abdullah nicolha)
Friday, March 5, 2010
Kabupaten Soppeng Susun Rancangan Peraturan Daerah Pendidikan
Friday, 05 March 2010
WATANSOPPENG (SI) – Kabupaten Soppeng menjadi daerah pertama di Provinsi Sulsel yang membuat rancangan peraturan daerah (raperda) pendidikan.
“Kami perlu sampaikan bahwa satu-satunya kabupaten di Indonesia yang mendapat kesempatan untuk bersama menyusun raperda pendidikan adalah Kabupaten Soppeng,” kata Chief Of Party DBE1 USAID Dan Muolton yang hadir di acara konsultasi publik draf raperda pendidikan di Soppeng,kemarin.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikmudora) Kabupaten Soppeng Andi Endang Supiati dalam sambutannya, mengklaim telah banyak melakukan penguatan pendidikan di daerah tersebut. ”Sejak 2005, telah banyak melakukan kegiatan dalam rangka penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan,” kata Andi Endang Supiati.
Dari kegiatan-kegiatan tersebut telah melahirkan beberapa dokumen penting dalam bidang pendidikan, di antaranya dokumen rencana pengembangan kapasitas (RPK) Dinas Dikmudora Soppeng, dokumen revisi renstra 2005–2010 Dinas Dikmudora, dokumen biaya operasional satuan pendidikan (BOSP), dokumen analisa keuangan pendidikan kabupaten (AKPK).
Bupati Soppeng Andi Soetomo mengatakan, penyelenggaraan konsultasi publik draf raperda tentang penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Soppeng. ”Sekaligus wujud nyata perhatian pemerintah daerah dalam mengakselerasi pembangunan pendidikan,
hal tersebut telah tertuang dalam visi-misi pembangunan daerah ini dengan menempatkan sektor pendidikan sebagai strong pointkedua setelah sektor pertanian yang tergambar dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),”ujarnya.
Karena itu, sangat diperlukan curahan perhatian yang optimal dari kami semua selaku pemangku kepentingan di bidang pendidikan, mencoba merumuskan regulasi pendidikan di Kabupaten Soppeng.
”Kelak,mutu pendidikan di daerah ini dapat ditingkatkan dan Soppeng yang kita kenal sebagai lumbungnya orang-orang pintar dan berhasil,akan kembali seperti ini,”tandasnya. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) – Kabupaten Soppeng menjadi daerah pertama di Provinsi Sulsel yang membuat rancangan peraturan daerah (raperda) pendidikan.
“Kami perlu sampaikan bahwa satu-satunya kabupaten di Indonesia yang mendapat kesempatan untuk bersama menyusun raperda pendidikan adalah Kabupaten Soppeng,” kata Chief Of Party DBE1 USAID Dan Muolton yang hadir di acara konsultasi publik draf raperda pendidikan di Soppeng,kemarin.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikmudora) Kabupaten Soppeng Andi Endang Supiati dalam sambutannya, mengklaim telah banyak melakukan penguatan pendidikan di daerah tersebut. ”Sejak 2005, telah banyak melakukan kegiatan dalam rangka penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan,” kata Andi Endang Supiati.
Dari kegiatan-kegiatan tersebut telah melahirkan beberapa dokumen penting dalam bidang pendidikan, di antaranya dokumen rencana pengembangan kapasitas (RPK) Dinas Dikmudora Soppeng, dokumen revisi renstra 2005–2010 Dinas Dikmudora, dokumen biaya operasional satuan pendidikan (BOSP), dokumen analisa keuangan pendidikan kabupaten (AKPK).
Bupati Soppeng Andi Soetomo mengatakan, penyelenggaraan konsultasi publik draf raperda tentang penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Soppeng. ”Sekaligus wujud nyata perhatian pemerintah daerah dalam mengakselerasi pembangunan pendidikan,
hal tersebut telah tertuang dalam visi-misi pembangunan daerah ini dengan menempatkan sektor pendidikan sebagai strong pointkedua setelah sektor pertanian yang tergambar dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),”ujarnya.
Karena itu, sangat diperlukan curahan perhatian yang optimal dari kami semua selaku pemangku kepentingan di bidang pendidikan, mencoba merumuskan regulasi pendidikan di Kabupaten Soppeng.
”Kelak,mutu pendidikan di daerah ini dapat ditingkatkan dan Soppeng yang kita kenal sebagai lumbungnya orang-orang pintar dan berhasil,akan kembali seperti ini,”tandasnya. (abdullah nicolha)
Thursday, March 4, 2010
Anggaran Bantuan Sosial Turun 60%
Thursday, 04 March 2010
WATANSOPPENG(SI) – Anggaran bantuan sosial 2010 di Kabupaten Soppeng,turun drastis sekitar 60% dibandingkan pada 2009.Alokasi dana pada 2010 hanya Rp1,6 miliar,padahal pada 2009 mencapai Rp4,1 miliar.
Penurunan anggaran tersebut diakui Bupati Soppeng Andi Soetomo di hadapan sejumlah pejabat teras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng, kemarin. Menurutnya, dilihat dari perbandingan selama tiga tahun terakhir, bantuan sosial mengalami penurunan.
Dari data yang dihimpun harian Seputar Indonesia (SI) pada 2008, anggaran bantuan sosial di daerah berjuluk Kota Kalong itu mencapai Rp8 miliar. Lalu, pada 2009, alokasi anggaran turun menjadi Rp4,1 miliar. Kini pada 2010, alokasi anggaran hanya Rp1,6 miliar. Kendati demikian, Andi Soetomo tidak merisaukan adanya pengurangan anggaran tersebut.
Pasalnya, orang nomor satu di Soppeng ini mengaku, dalam pemberian bantuan yang dilakukannya selama ini menggunakan dana pribadi. “Harusnya dana sosial tersebut tidak dikurangi, tapi diawasi. Harus melihat porsinya dan selektif dalam memberikan bantuan,” katanya.
Berkurangnya anggaran membuat pemkab selektif dalam memberikan bantuan. Salah satu bidang yang menjadi prioritas adalah pendidikan dan bantuan untuk Pekan Olahraga Daerah (Porda).” Jadi, yang prinsipiil akan dibicarakan khusus,”tuturnya.
Sementara itu, Kadis Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Aset Daerah (PPKAD) Soppeng Andi Tenri Sessu menegaskan, kendati mengalami pengurangan anggaran bantuan sosial, tidak ada program yang dihilangkan. “Item-nya tidak ada yang hilang, tapi diturunkan,”ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya belum dapat memberikan data lengkap terkait anggaran bantuan sosial tersebut yang mengalami penurunan sejak 2008–2010. Dia menambahkan, adanya pengurangan tersebut, pihaknya meminta dinas-dinas terkait agar semua pemberian bantuan dana kepada masyarakat ditunda hingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng selesai. ”Jadi, semua proposal bantuan dana ditunda,”tandasnya.
Ketua Fraksi Demokrat yang juga anggota Komisi I DPRD Soppeng Haeruddin Tahang, menyebutkan, pengurangan dana bantuan sosial dilakukan mengingat bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada Juni. Hal itu dilakukan karena sangat rawan dimanfaatkan calon yang masih menjabat sebagai bupati.
“Alasan kami melakukan pengurangan tersebut karena akan digelarnya pilkada. Hal itu kami nilai sangat rawan digunakan dalam tahapan kampanye. Kami pun berpatokan pada surat edaran (SE) mendagri tentang anggaran tersebut, jadi memang harus dilakukan,” kata Heru, sapaan akrab legislator Demokrat ini kepada SI di gedung Dewan,kemarin. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Anggaran bantuan sosial 2010 di Kabupaten Soppeng,turun drastis sekitar 60% dibandingkan pada 2009.Alokasi dana pada 2010 hanya Rp1,6 miliar,padahal pada 2009 mencapai Rp4,1 miliar.
Penurunan anggaran tersebut diakui Bupati Soppeng Andi Soetomo di hadapan sejumlah pejabat teras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng, kemarin. Menurutnya, dilihat dari perbandingan selama tiga tahun terakhir, bantuan sosial mengalami penurunan.
Dari data yang dihimpun harian Seputar Indonesia (SI) pada 2008, anggaran bantuan sosial di daerah berjuluk Kota Kalong itu mencapai Rp8 miliar. Lalu, pada 2009, alokasi anggaran turun menjadi Rp4,1 miliar. Kini pada 2010, alokasi anggaran hanya Rp1,6 miliar. Kendati demikian, Andi Soetomo tidak merisaukan adanya pengurangan anggaran tersebut.
Pasalnya, orang nomor satu di Soppeng ini mengaku, dalam pemberian bantuan yang dilakukannya selama ini menggunakan dana pribadi. “Harusnya dana sosial tersebut tidak dikurangi, tapi diawasi. Harus melihat porsinya dan selektif dalam memberikan bantuan,” katanya.
Berkurangnya anggaran membuat pemkab selektif dalam memberikan bantuan. Salah satu bidang yang menjadi prioritas adalah pendidikan dan bantuan untuk Pekan Olahraga Daerah (Porda).” Jadi, yang prinsipiil akan dibicarakan khusus,”tuturnya.
Sementara itu, Kadis Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Aset Daerah (PPKAD) Soppeng Andi Tenri Sessu menegaskan, kendati mengalami pengurangan anggaran bantuan sosial, tidak ada program yang dihilangkan. “Item-nya tidak ada yang hilang, tapi diturunkan,”ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya belum dapat memberikan data lengkap terkait anggaran bantuan sosial tersebut yang mengalami penurunan sejak 2008–2010. Dia menambahkan, adanya pengurangan tersebut, pihaknya meminta dinas-dinas terkait agar semua pemberian bantuan dana kepada masyarakat ditunda hingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng selesai. ”Jadi, semua proposal bantuan dana ditunda,”tandasnya.
Ketua Fraksi Demokrat yang juga anggota Komisi I DPRD Soppeng Haeruddin Tahang, menyebutkan, pengurangan dana bantuan sosial dilakukan mengingat bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada Juni. Hal itu dilakukan karena sangat rawan dimanfaatkan calon yang masih menjabat sebagai bupati.
“Alasan kami melakukan pengurangan tersebut karena akan digelarnya pilkada. Hal itu kami nilai sangat rawan digunakan dalam tahapan kampanye. Kami pun berpatokan pada surat edaran (SE) mendagri tentang anggaran tersebut, jadi memang harus dilakukan,” kata Heru, sapaan akrab legislator Demokrat ini kepada SI di gedung Dewan,kemarin. (abdullah nicolha)
Bupati Kumpulkan Tujuh Camat
Thursday, 04 March 2010
WATANSOPPENG (SI) -- Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Soppeng pada Juni mendatang, Bupati Soppeng Andi Soetomo mengumpulkan tujuh camat dari delapan kecamatan di Koperasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng, kemarin.
Hadir dalam pertemuan tersebut, sejumlah pejabat teras Pemkab Soppeng. Satu camat yang tidak hadir, yakni Camat Marioriwawo Andi Hendra Pabeangi, yang menyatakan maju dalam pilkada sebagai calon wakil bupati (cawabup) mendampingi calon bupati (cabup) legislator PDK Kota Makassar Syamsu Niang, melalui jalur perseorangan.
Mereka resmi telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng. Andi Soetomo yang berpasangan dengan Aris Muhammadiah sebagai pasangan cabup-cawabup, juga telah mendaftarkan di KPU.
Dalam pertemuan yang digelar santai itu, Soetomo mengharapkan semua camat di daerah berjuluk Kota Kalong itu menjaga daerahnya masing-masing agar tetap aman dan kondusif menjelang pilkada. Namun,suasana menjadi hangat saat anggota DPRD Soppeng dari partai PPRN yang juga ketua tim pemenangan paket ASmo-Berkarisma Andi Sudirman ikut bergabung.
Andi Sudi, sapaan akrab legislator itu, ramah langsung menyalami semua yang hadir dan langsung melakukan salam komando dengan Bupati Soppeng Andi Soetomo. “Ini antara calon dan ketua tim pemenangan,”ujar Soetomo berkelakar disambut gelak tawa semua yang hadir.
Camat Lilirilau Andi Haeruddin yang dikonfirmasi terkait pertemuan tujuh camat dengan Bupati Soppeng Andi Soetomo, enggan berkomentar banyak.
“Mungkin lebih lengkap kalau dinda hubungi Kabag Humas (Sarianto),” tulisnya melalui pesan singkat kepada Seputar Indonesia (SI).
Kepala Bagian Humas dan Protokol Soppeng Sarianto yang dihubungi kemarin,membantah jika pertemuan tersebut telah diagendakan secara khusus. Bahkan, menurutnya, hal tersebut hanyalah faktor kebetulan.
“Mungkin kedatangan para camat itu untuk berkonsultasi soal musrembang (musyawarah rencana pembangunan) kecamatan. Ini hanya faktor kebetulan dan tidak ada agenda khusus,” katanya. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) -- Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Soppeng pada Juni mendatang, Bupati Soppeng Andi Soetomo mengumpulkan tujuh camat dari delapan kecamatan di Koperasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng, kemarin.
Hadir dalam pertemuan tersebut, sejumlah pejabat teras Pemkab Soppeng. Satu camat yang tidak hadir, yakni Camat Marioriwawo Andi Hendra Pabeangi, yang menyatakan maju dalam pilkada sebagai calon wakil bupati (cawabup) mendampingi calon bupati (cabup) legislator PDK Kota Makassar Syamsu Niang, melalui jalur perseorangan.
Mereka resmi telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng. Andi Soetomo yang berpasangan dengan Aris Muhammadiah sebagai pasangan cabup-cawabup, juga telah mendaftarkan di KPU.
Dalam pertemuan yang digelar santai itu, Soetomo mengharapkan semua camat di daerah berjuluk Kota Kalong itu menjaga daerahnya masing-masing agar tetap aman dan kondusif menjelang pilkada. Namun,suasana menjadi hangat saat anggota DPRD Soppeng dari partai PPRN yang juga ketua tim pemenangan paket ASmo-Berkarisma Andi Sudirman ikut bergabung.
Andi Sudi, sapaan akrab legislator itu, ramah langsung menyalami semua yang hadir dan langsung melakukan salam komando dengan Bupati Soppeng Andi Soetomo. “Ini antara calon dan ketua tim pemenangan,”ujar Soetomo berkelakar disambut gelak tawa semua yang hadir.
Camat Lilirilau Andi Haeruddin yang dikonfirmasi terkait pertemuan tujuh camat dengan Bupati Soppeng Andi Soetomo, enggan berkomentar banyak.
“Mungkin lebih lengkap kalau dinda hubungi Kabag Humas (Sarianto),” tulisnya melalui pesan singkat kepada Seputar Indonesia (SI).
Kepala Bagian Humas dan Protokol Soppeng Sarianto yang dihubungi kemarin,membantah jika pertemuan tersebut telah diagendakan secara khusus. Bahkan, menurutnya, hal tersebut hanyalah faktor kebetulan.
“Mungkin kedatangan para camat itu untuk berkonsultasi soal musrembang (musyawarah rencana pembangunan) kecamatan. Ini hanya faktor kebetulan dan tidak ada agenda khusus,” katanya. (abdullah nicolha)
Wednesday, March 3, 2010
Dana Pembebasan Lahan Rp400 Juta
Wednesday, 03 March 2010
WATANSOPPENG(SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng tahun ini kembali mengalokasikan dana Rp400 juta untuk pembebasan lahan dan penguatan hak-hak atas tanah warga.
Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan Umum Pemkab Soppeng Zainul Abidin mengatakan, anggaran tersebut untuk membayar tanah warga yang ditempati bangunan milik Pemkab Soppeng,termasuk bangunan yang akan dibangun pada tahun ini.
“Rata-rata bangunan tersebut merupakan kantor dan fasilitas umum lainnya, seperti lapangan olahraga,”katanya kepada wartawan di ruang kerjanya,kemarin.
Dia mengaku,jumlah tersebut menurun sekitar Rp500 juta dibanding 2009 lalu yang mencapai Rp900 juta lebih. Hal itu disebabkan terbatasnya dana.Sementara pengadaan lokasi pembangunan baru,rumah jabatan (rujab) dinas sebagian sudah dibebaskan tahun lalu.
“Tahun ini, anggaran pembebasan lahan memang menurun dibanding sebelumnya. Namun, rujab sekkab dan ketua DPRD lahannya sudah dibebaskan,” katanya kemarin. Anggaran yang dialokasikan pada APBD Soppeng 2010 itu rencananya akan diperuntukkan pembebasan lahan pembangunan sarana kesehatan masyarakat, seperti pos pelayanan kesehatan desa.
Termasuk pembayaran tanah warga yang ditempati bangunan pemerintah yang hingga kini belum dibebaskan. Dari informasi yang dihimpun harian Seputar Indonesia (SI), penentuan harga tanah warga yang akan dibebaskan tetap berpedoman pada nilai jual di lokasi tanah masing-masing.
Penentuan harganya juga melalui beberapa tahapan dan atas kesepakatan bersama antara pemilik tanah dan pihak pemerintah. “Yang terpenting di sini adalah tanahnya harus memiliki alasan hak yang jelas,”ungkapnya.
Dia juga mengaku, dalam proses pembebasan tanah warga, pihaknya sering menemui kendala dan jalan buntu.Akibatnya,kesepakatan harga antara si pemilik lahan dan pihak Pemkab Soppeng tidak tercapai.
“Masalah itu dapat kami maklumi karena warga juga tentu berkeinginan menjual tanahnya dengan harga yang tinggi,” tandas Kabag Pemerintahan Soppeng ini. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng tahun ini kembali mengalokasikan dana Rp400 juta untuk pembebasan lahan dan penguatan hak-hak atas tanah warga.
Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan Umum Pemkab Soppeng Zainul Abidin mengatakan, anggaran tersebut untuk membayar tanah warga yang ditempati bangunan milik Pemkab Soppeng,termasuk bangunan yang akan dibangun pada tahun ini.
“Rata-rata bangunan tersebut merupakan kantor dan fasilitas umum lainnya, seperti lapangan olahraga,”katanya kepada wartawan di ruang kerjanya,kemarin.
Dia mengaku,jumlah tersebut menurun sekitar Rp500 juta dibanding 2009 lalu yang mencapai Rp900 juta lebih. Hal itu disebabkan terbatasnya dana.Sementara pengadaan lokasi pembangunan baru,rumah jabatan (rujab) dinas sebagian sudah dibebaskan tahun lalu.
“Tahun ini, anggaran pembebasan lahan memang menurun dibanding sebelumnya. Namun, rujab sekkab dan ketua DPRD lahannya sudah dibebaskan,” katanya kemarin. Anggaran yang dialokasikan pada APBD Soppeng 2010 itu rencananya akan diperuntukkan pembebasan lahan pembangunan sarana kesehatan masyarakat, seperti pos pelayanan kesehatan desa.
Termasuk pembayaran tanah warga yang ditempati bangunan pemerintah yang hingga kini belum dibebaskan. Dari informasi yang dihimpun harian Seputar Indonesia (SI), penentuan harga tanah warga yang akan dibebaskan tetap berpedoman pada nilai jual di lokasi tanah masing-masing.
Penentuan harganya juga melalui beberapa tahapan dan atas kesepakatan bersama antara pemilik tanah dan pihak pemerintah. “Yang terpenting di sini adalah tanahnya harus memiliki alasan hak yang jelas,”ungkapnya.
Dia juga mengaku, dalam proses pembebasan tanah warga, pihaknya sering menemui kendala dan jalan buntu.Akibatnya,kesepakatan harga antara si pemilik lahan dan pihak Pemkab Soppeng tidak tercapai.
“Masalah itu dapat kami maklumi karena warga juga tentu berkeinginan menjual tanahnya dengan harga yang tinggi,” tandas Kabag Pemerintahan Soppeng ini. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
