Friday, 05 December 2008
MALILI (SINDO) – Perusahaan asal Kanada yang bergerak di bidang pertambangan dan beroperasi di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur (Lutim), PT Internasional Nickel Indonesia (Inco), rencananya mendirikan pabrik di Bungku Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Manager Regional Communications PT Inco Tri Rachman Batara mengatakan, sebelum membangun pabrik dan infrastrukturnya,analisis dampak lingkungan (amdal) merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. ”Karena itu, manajemen PT Inco menggelar sosialisasi rencana kegiatan penambangan dan pembangunan jalan dan rencana kegiatan pembangunan dan pengoperasian pabrik pengolahan nikel,”ujarnya.
Shinta Idriyanti dari PT Inco dalam presentasinya menyatakan, rencana kegiatan penambangan dan pembangunan jalan serta rencana kegiatan pembangunan dan pengoperasian pabrik pengolahan nikel, PT Inco akan membangun pabrik di Bahudopi apabila perusahaan telah memenuhi semua persyaratan, termasuk Amdal dan perizinan.
Menurut dia,ada dua studi amdal yang akan disusun PT Inco.Pertama,penambangan bijih nikel di Blok Bahudopi serta pembangunan jalan dari Bahudopi ke perbatasan Sulawesi Selatan.Kedua,rencana pembangunan pabrik yang akan mengolah produk nikel setengah jadi menjadi nikel metal.
Tim Konsultan Amdal dari Unhas Imran memaparkan proses dan tujuan amdal serta rencana studinya. ”Pada proyek apalagi proyek besar seperti pembangunan pabrik,diperlukan keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi. (abdullah nicolha)
Friday, December 5, 2008
Wednesday, December 3, 2008
KPU Lutra Antisipasi Pemilu 2009
Tuesday, 02 December 2008
MASAMBA(SINDO) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) melalui forum grup diskusi (FGD),menyepakati membuat rekomendasi guna mengantisipasi titik rawan konflik pada Pemilu 2009.
”Hal ini akan menjadi fokus utama bagi KPU sebagai penyelenggara dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten dalam mengantisipasi terjadinya konflik horizontal,” kata Ketua KPU Lutra Muhammad Rajab kepada SINDO,kemarin.
Keempat rekomendasi tersebut, yakni perlu adanya perhatian khusus oleh semua pihak untuk mengantisipasi titik rawan konflik dalam pemilu,adanya perbaikan regulasi tentang tata cara pemungutan suara, revisi terhadap pasal dalam Undang-Undang Pemilu untuk pemberlakuan suara terbanyak, dan perlunya sosialisasi yang lebih intens oleh penyelenggara pemilu.
Dalam Pemilu 2009 mendatang, sangat memungkinkan adanya berbagai persoalan yang muncul, baik terhadap pelanggaran pemilu maupun terhadap konflik horizontal di tengah masyarakat yang kemudian akan menciderai proses demokrasi.
Atas dasar itulah, KPU Luwu Utara menggelar FGD yang bertujuan melahirkan sebuah solusi dari hasil pendeteksian masalah- masalah dari peserta diskusi yang kemungkinan muncul dalam pemilu. Acara ini juga sebagai media dalam mengevaluasi tahapan- tahapan pemilu yang sudah dilaksanakan KPU Lutra, sejak dari pembentukan PPK dan PPS sampai kepada penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif, termasuk mengantisipasi masalah yang muncul dalam proses tahapan pemilu yang belum dilaksanakan.
Diskusi yang digelar di Hotel Remaja Masamba itu dihadiri peserta yang terdiri atas pengurus parpol, penyelenggara pemilu (KPU, Panwas, PPK,dan PPS),Muspida, LSM, KNPI, dan kepala desa yang terbagi dalam dua kelompok diskusi.
Salah seorang peserta FGD dari PKS Andi Abdullah Rahim mengatakan, pada prinsipnya untuk menyukseskan pemilu mendatang, seharusnya tidak perlu terjadi masalah ataupun pelanggaran dalam pemilu.Seandainya seluruh komponen yang terlibat dalam pemilu memiliki pandangan dan komitmen yang sama. (abdullah nicolha)
MASAMBA(SINDO) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) melalui forum grup diskusi (FGD),menyepakati membuat rekomendasi guna mengantisipasi titik rawan konflik pada Pemilu 2009.
”Hal ini akan menjadi fokus utama bagi KPU sebagai penyelenggara dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten dalam mengantisipasi terjadinya konflik horizontal,” kata Ketua KPU Lutra Muhammad Rajab kepada SINDO,kemarin.
Keempat rekomendasi tersebut, yakni perlu adanya perhatian khusus oleh semua pihak untuk mengantisipasi titik rawan konflik dalam pemilu,adanya perbaikan regulasi tentang tata cara pemungutan suara, revisi terhadap pasal dalam Undang-Undang Pemilu untuk pemberlakuan suara terbanyak, dan perlunya sosialisasi yang lebih intens oleh penyelenggara pemilu.
Dalam Pemilu 2009 mendatang, sangat memungkinkan adanya berbagai persoalan yang muncul, baik terhadap pelanggaran pemilu maupun terhadap konflik horizontal di tengah masyarakat yang kemudian akan menciderai proses demokrasi.
Atas dasar itulah, KPU Luwu Utara menggelar FGD yang bertujuan melahirkan sebuah solusi dari hasil pendeteksian masalah- masalah dari peserta diskusi yang kemungkinan muncul dalam pemilu. Acara ini juga sebagai media dalam mengevaluasi tahapan- tahapan pemilu yang sudah dilaksanakan KPU Lutra, sejak dari pembentukan PPK dan PPS sampai kepada penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif, termasuk mengantisipasi masalah yang muncul dalam proses tahapan pemilu yang belum dilaksanakan.
Diskusi yang digelar di Hotel Remaja Masamba itu dihadiri peserta yang terdiri atas pengurus parpol, penyelenggara pemilu (KPU, Panwas, PPK,dan PPS),Muspida, LSM, KNPI, dan kepala desa yang terbagi dalam dua kelompok diskusi.
Salah seorang peserta FGD dari PKS Andi Abdullah Rahim mengatakan, pada prinsipnya untuk menyukseskan pemilu mendatang, seharusnya tidak perlu terjadi masalah ataupun pelanggaran dalam pemilu.Seandainya seluruh komponen yang terlibat dalam pemilu memiliki pandangan dan komitmen yang sama. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
