Sunday, 29 August 2010
WATANSOPPENG(SINDO) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng meminta agar lokasi rumah sakit umum daerah (RSUD) Ajjappange yang baru di Malaka,Kecamatan Lalabata,Kabupaten Soppeng agar diukur ulang.
Salah seorang anggota Komisi III DPRD Soppeng Kyai Muda Sulaeman mengatakan,Dewan meminta agar dilakukan pengukuran ulang atas area lahan pembangunan RS tersebut. “Setelah semuanya rampung akan diukur ulang agar tidak ada masalah lagi,” tandas kegislator PPP Soppeng ini.
Dia menambahkan, Dewan juga berencana memanggil bagian Sekretariat Daerah yang menengani masalah tersebut.“Tapi, mengenai jadwalnya belum ditentukan, nanti setelah yang lainnya rampung,” ujar mantan Cawabup di Pilkada Soppeng.
Rencana pengukuran ulang terkait aspirasi yang disampaikan sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam koalisi LSM Jaringan Masyarakat Soppeng (Jarak). Mereka menyebutkan bahwa luas area RSUD Ajjappange mengalami perbedaan, sehingga meminta Dewan menindaklanjuti temuan tersebut.
“Pemerintah telah menganggarkan luas lahan 5 hektare, namun dari temuan kami ada perbedaan, yakni hanya sekitar 3 hektare. Dari sini kami menduga ada yang tidak wajar,”kata juru bicara koalisi LSM Jarak Soppeng Andi Agussalim kepada wartawan.
Tuntutan LSM tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Dewan dengan memanggil Direktur RSUD Ajjappange Kabupaten Soppeng dr Andi Musdiawati HR. Mereka menggelar pertemuan tertutup di ruang eksekutif gedung DPRD Soppeng.
Direktur RSUD Ajjappange dr. Andi Musdiawaty di hadapan Komisi III DPRD Soppeng membenarkan jika lahan yang menjadi area pembangunan RSUD baru itu seluas 5,1 hektare sesuai sertifikat yang ada.
Namun,ketika ditanya lebih detail tentang pengadaan lokasi pembangunannya, dia mengaku tidak mengetahui sama sekali. Dia beralasan untuk pengadaan lokasi yang menangani anggarannya ada di bagian Sekertariat Daerah. (abdullah nicolha)
Tuesday, August 31, 2010
Pelantikan Bupati Soppeng Tak Jelas
Saturday, 28 August 2010
Berkas Pelantikan Masih Digodok
WATANSOPPENG (SINDO) -- Pelantikan bupati dan wakil bupati Soppeng terpilih, Andi Soetomo-Aris Muhammadia (Asmo-Berkharisma), hingga kini masih belum jelas kapan akan digelar.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat hingga kini masih melakukan penggodokan atas berkas pelantikan yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng Kabupaten Soppeng ke dewan belum lama ini.
“Hingga saat ini kami masih melakukan penggodokan atas berkas pelantikan itu karena dewan memiliki prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan,” ungkap Ketua DPRD Soppeng Andi Kaswadi Razak kepada SINDO baru-baru ini.
Dokumen administrasi yang diserahkan tidak langsung dilanjutkan ke Gubernur dan seterusnya. Artinya, masih ada proses dan pihak dewan memiliki mekanisme. “Yang terpenting diketahui bahwa saya ikhlas atas kekalahan ini. Tapi tolong bersabar sedikit,” tuturnya.
Pelaksana tugas Bupati Soppeng Abdul Haris Abbas juga mengaku bahwa hingga saat ini belum ada jadwal kapan pelantikan bupati terpilih digelar karena dewan masih melakukan penggodokan atas berkas tersebut.
“Jadi, dokumen itu masih digodok Dewan dan itulah yang belum rampung, jika itu rampung maka agenda pelantikan bisa diketahui,” katanya kepada SINDO saat dihubungi, kemarin.
Haris juga mengaku bahwa, pihaknya juga telah berkordinasi dengan pihak provinsi terkait pelantikan tersebut. Namun, hanya bersifat imbauan karena acara itu akan melalui sidang paripurna di DPRD Soppeng. “Tentunya, dewan juga memiliki alasan,” tandasnya.
Kendati jadwal pelantikan Bupati Soppeng itu belum jelas kapan akan dilakukan, pemerintah setempat di bawah kepemimpinan sementara Sekretariat Kabupaten Soppeng Abdul Haris Abbas telah membentuk susunan panitia acara pelantikan.
Dari informasi yang dihimpun, dalam susunan acara pelantikan itu, dua lembaga di Bumi Latemmamala itu berkombinasi, yakni eksekutif dan legislatif. Di kalangan Pemkab dikoordinir oleh asisten I Pemkab Soppeng Andi Mamma Uleng dan dari legislative, yakni Sekretariat Dewan Nur Alam.
Sebelumnya sejumlah kalangan di Bumi Latemmamala itu menuding pihak dewan sengaja menghalangi proses tersebut, namun hal itu dibantah Dewan, bahkan Ketua DPRD ini mengaku tidak ada niat untuk menahan atau menghalangi proses pelantikan.
Mantan Cabup Soppeng ini juga mengajak kepada semua pihak untuk tidak terlalu banyak berpikir negatif yang bisa membuat fitnah dan dosa karena dokumen penting itu bukan hanya diserahkan begitu saja kemudian pergi.
“Dewan berhak untuk melihat apa yang harus dilengkapi dan dibicarakan lebih lanjut tentang pelantikan bupati terpilih agar nanti berjalan sukses dan lancar,” pungkasnya.
Masa jabatan bupati dan wakil bupati Soppeng periode 2005-2010 Andi Soetomo-Andi Sarimin Saransi telah berakhir pada tanggal 15 Agustus lalu. Sebelumnya pihak KPU sesuai jadwal tahapan yang telah disusun, mengagendakan pelantikan bupati terpilih pada 16 Agustus lalu.
Pada Pilkada lalu, KPU menetapkan pasangan Andi Soetomo-Aris Muhammadia (Asmo-Berkharisma) sebagai pemenang untuk menakodai Soppeng periode 2010-2015. Namun, hal tersebut belum dilakukan karena berkas pelantikan saat itu baru diserahkan ke dewan dan hingga saat ini masih digodok. (abdullah nicolha)
Berkas Pelantikan Masih Digodok
WATANSOPPENG (SINDO) -- Pelantikan bupati dan wakil bupati Soppeng terpilih, Andi Soetomo-Aris Muhammadia (Asmo-Berkharisma), hingga kini masih belum jelas kapan akan digelar.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat hingga kini masih melakukan penggodokan atas berkas pelantikan yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng Kabupaten Soppeng ke dewan belum lama ini.
“Hingga saat ini kami masih melakukan penggodokan atas berkas pelantikan itu karena dewan memiliki prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan,” ungkap Ketua DPRD Soppeng Andi Kaswadi Razak kepada SINDO baru-baru ini.
Dokumen administrasi yang diserahkan tidak langsung dilanjutkan ke Gubernur dan seterusnya. Artinya, masih ada proses dan pihak dewan memiliki mekanisme. “Yang terpenting diketahui bahwa saya ikhlas atas kekalahan ini. Tapi tolong bersabar sedikit,” tuturnya.
Pelaksana tugas Bupati Soppeng Abdul Haris Abbas juga mengaku bahwa hingga saat ini belum ada jadwal kapan pelantikan bupati terpilih digelar karena dewan masih melakukan penggodokan atas berkas tersebut.
“Jadi, dokumen itu masih digodok Dewan dan itulah yang belum rampung, jika itu rampung maka agenda pelantikan bisa diketahui,” katanya kepada SINDO saat dihubungi, kemarin.
Haris juga mengaku bahwa, pihaknya juga telah berkordinasi dengan pihak provinsi terkait pelantikan tersebut. Namun, hanya bersifat imbauan karena acara itu akan melalui sidang paripurna di DPRD Soppeng. “Tentunya, dewan juga memiliki alasan,” tandasnya.
Kendati jadwal pelantikan Bupati Soppeng itu belum jelas kapan akan dilakukan, pemerintah setempat di bawah kepemimpinan sementara Sekretariat Kabupaten Soppeng Abdul Haris Abbas telah membentuk susunan panitia acara pelantikan.
Dari informasi yang dihimpun, dalam susunan acara pelantikan itu, dua lembaga di Bumi Latemmamala itu berkombinasi, yakni eksekutif dan legislatif. Di kalangan Pemkab dikoordinir oleh asisten I Pemkab Soppeng Andi Mamma Uleng dan dari legislative, yakni Sekretariat Dewan Nur Alam.
Sebelumnya sejumlah kalangan di Bumi Latemmamala itu menuding pihak dewan sengaja menghalangi proses tersebut, namun hal itu dibantah Dewan, bahkan Ketua DPRD ini mengaku tidak ada niat untuk menahan atau menghalangi proses pelantikan.
Mantan Cabup Soppeng ini juga mengajak kepada semua pihak untuk tidak terlalu banyak berpikir negatif yang bisa membuat fitnah dan dosa karena dokumen penting itu bukan hanya diserahkan begitu saja kemudian pergi.
“Dewan berhak untuk melihat apa yang harus dilengkapi dan dibicarakan lebih lanjut tentang pelantikan bupati terpilih agar nanti berjalan sukses dan lancar,” pungkasnya.
Masa jabatan bupati dan wakil bupati Soppeng periode 2005-2010 Andi Soetomo-Andi Sarimin Saransi telah berakhir pada tanggal 15 Agustus lalu. Sebelumnya pihak KPU sesuai jadwal tahapan yang telah disusun, mengagendakan pelantikan bupati terpilih pada 16 Agustus lalu.
Pada Pilkada lalu, KPU menetapkan pasangan Andi Soetomo-Aris Muhammadia (Asmo-Berkharisma) sebagai pemenang untuk menakodai Soppeng periode 2010-2015. Namun, hal tersebut belum dilakukan karena berkas pelantikan saat itu baru diserahkan ke dewan dan hingga saat ini masih digodok. (abdullah nicolha)
Dewan Panggil Semua SKPD
Saturday, 28 August 2010
DUGAAN PENYALAHGUNAAN ANGGARAN
WATANSOPPENG (SINDO) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng mulai mengusut dugaan penyalahgunaan dana APBD 2009 Soppeng yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel.
Pengusutan tersebut diawali dengan melakukan rapat paripurna yang digelar beberapa waktu lalu, kemudian berkonsultasi dengan pihak BPK RI Perwakilan Sulsel. Selanjutnya, berkonsultasi dengan ketua fraksi dan komisi setempat, serta memanggil semua instansi yang ada di lingkup Pemkab Soppeng.
“Semua dinas kita panggil ke dewan untuk melakukan konsultasi atas temuan BPK, dan bagaimana realisasi atas rekomendasi yang diberikan BPK, dari konsultasi itu akan diambil kesimpulan,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Soppeng Andi Wadeng usai menggelar konsultasi dengan sejumlah SKPD setempat, kemarin.
Pengusutan temuan BPK di sejumlah instansi tersebut dibagi dalam tiap komisi yang membidanginya, misalnya Komisi I menangani bagian pemerintahan yang meliputi BPMD Pemdes, Dinas kependudukan catatan, sipil tenaga kerja dan transmigrasi, DPPKAD bagian aset, Inspektorat, dan instansi menyangkut pemerintahan.
Sementara Komisi II menangani Dinas Pertanian dan Holtikultura (DPH), Dinas Peternakan, dan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Komisi III menangani DPPKAD berkaitan dengan bantuan social (bansos), RSUD Ajjappange, Dinas Kesehatan dan Bagian Umum Pemkba Soppeng.
Salah satu anggota Komisi I Syahruddin M Adam menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan konsultasi dengan pihak BPK RI perwakilan Sulsel terkait beberapa temuan pemeriksa keuangan atas penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Soppeng 2009.
“Kami juga telah melakukan konsultasi dengan pihak BPK. Hasil konsultasi itulah yang menjadi bahan konsultasi dengan para pimpinan fraksi dan komisi serta kepada instansi,” ungkapnya.
Ketua DPRD Soppeng Andi Kaswadi Razak sebelumnya menegaskan, jika nanti hasil konsultasi tersebut menyimpulkan terdapat kasus yang diduga tindak pidana, pimpinan DPRD menyampaikan kasus tersebut kepada kepolisian atau kejaksaan untuk diproses.
“Begitu juga jika dalam kasus yang diduga perlu diberikan sanksi administrative, pimpinan dewan menyampaikan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan untuk diproses lebih lanjut,” tandasnya.
Hal tersebut sekaitan dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang menemukan adanya beberapa proposal fiktif yang masuk di Pemkab Soppeng serta penerima bantuan yang belum melakukan pertanggungjawaban Rp4,6 miliar. (abdullah nicolha)
DUGAAN PENYALAHGUNAAN ANGGARAN
WATANSOPPENG (SINDO) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng mulai mengusut dugaan penyalahgunaan dana APBD 2009 Soppeng yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel.
Pengusutan tersebut diawali dengan melakukan rapat paripurna yang digelar beberapa waktu lalu, kemudian berkonsultasi dengan pihak BPK RI Perwakilan Sulsel. Selanjutnya, berkonsultasi dengan ketua fraksi dan komisi setempat, serta memanggil semua instansi yang ada di lingkup Pemkab Soppeng.
“Semua dinas kita panggil ke dewan untuk melakukan konsultasi atas temuan BPK, dan bagaimana realisasi atas rekomendasi yang diberikan BPK, dari konsultasi itu akan diambil kesimpulan,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Soppeng Andi Wadeng usai menggelar konsultasi dengan sejumlah SKPD setempat, kemarin.
Pengusutan temuan BPK di sejumlah instansi tersebut dibagi dalam tiap komisi yang membidanginya, misalnya Komisi I menangani bagian pemerintahan yang meliputi BPMD Pemdes, Dinas kependudukan catatan, sipil tenaga kerja dan transmigrasi, DPPKAD bagian aset, Inspektorat, dan instansi menyangkut pemerintahan.
Sementara Komisi II menangani Dinas Pertanian dan Holtikultura (DPH), Dinas Peternakan, dan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Komisi III menangani DPPKAD berkaitan dengan bantuan social (bansos), RSUD Ajjappange, Dinas Kesehatan dan Bagian Umum Pemkba Soppeng.
Salah satu anggota Komisi I Syahruddin M Adam menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan konsultasi dengan pihak BPK RI perwakilan Sulsel terkait beberapa temuan pemeriksa keuangan atas penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Soppeng 2009.
“Kami juga telah melakukan konsultasi dengan pihak BPK. Hasil konsultasi itulah yang menjadi bahan konsultasi dengan para pimpinan fraksi dan komisi serta kepada instansi,” ungkapnya.
Ketua DPRD Soppeng Andi Kaswadi Razak sebelumnya menegaskan, jika nanti hasil konsultasi tersebut menyimpulkan terdapat kasus yang diduga tindak pidana, pimpinan DPRD menyampaikan kasus tersebut kepada kepolisian atau kejaksaan untuk diproses.
“Begitu juga jika dalam kasus yang diduga perlu diberikan sanksi administrative, pimpinan dewan menyampaikan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan untuk diproses lebih lanjut,” tandasnya.
Hal tersebut sekaitan dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang menemukan adanya beberapa proposal fiktif yang masuk di Pemkab Soppeng serta penerima bantuan yang belum melakukan pertanggungjawaban Rp4,6 miliar. (abdullah nicolha)
Kenaikan Air Tunggu SK Bupati
Thursday, 26 August 2010
WATANSOPPENG(SINDO) – Rencana kenaikan tarif air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Soppeng masih menunggu surat keputusan (SK) bupati.
Kepala Bidang Administrasi Umum dan Keuangan PDAM Soppeng Muchtar mengatakan, dalam pengusulan kenaikan tarif air bersih harus mendapat persetujuan kepala daerah. “Kami sudah mengusulkan kenaikan tarif itu dan saat ini tinggal menunggu tanda tangan Bupati,” kata dia di halaman kantornya baru-baru ini.
Pihaknya saat ini melakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan tarif tersebut kepada masyarakat, salah satunya mengumumkan di rumah ibadah (masjid). “Kami juga sudah sosialisasi sebagaimana permintaan Dewan,” ungkapnya.
Direktur PDAM Soppeng Abd Latif saat menggelar pertemuan dengan sejumlah anggota Dewan, beberapa waktu lalu mengatakan, telah bersurat ke Bupati Soppeng untuk meminta persetujuan kenaikan tarif tersebut.
Pertimbangannya sejak Januari 2005 atau kurang lebih enam tahun, tarif PDAM tidak pernah mengalami kenaikan. “Tidak pernah ada kenaikan sejak itu, sedangkan BBM tiga kali mengalami kenaikan.
Biaya listrik pun hampir 50% sehingga sebagian pendapatan digunakan untuk biaya listrik.Akibatnya,antara biaya dan pendapatan sudah tidak seimbang lagi,”katanya.
Pengajuan surat permohonan kepada kepala daerah tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 23/2006 Pasal 21 ayat (1) bahwa tarif ditetapkan kepala daerah berdasarkan usulan direksi serta disetujui dewan pengawas.
Ketua Badan Pengawas PDAM Andi Pawelloi Mappejanci juga telah meminta pihak PDAM sebelum memutuskan menaikkan tarif harus lebih dulu memperhatikan pelayanan kepada konsumen, yakni pelanggan, termasuk soal kualitas air.
“Kalau semuanya telah dipenuhi, kami yakin masyarakat tidak mempersoalkan tarif yang ada saat ini dinaikkan karena memang sudah sewajarnya,” ungkapnya.
Sebelumnya kalangan DPRD setempat meminta fasilitas di PDAM dibenahi sebelum menaikkan tarif.Hal itu perlu dipertimbangkan agar tidak ada yang merasa dirugikan sehingga dalam pengambilan keputusan itu dapat diterima semua pihak. “PDAM dalam hal ini harus mempertimbangkan segala sesuatunya.
Apalagi pada bulan puasa tentu akan menimbulkan riak di masyarakat,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Soppeng Andi Khaerani saat memimpin pertemuan konsultasi tersebut.
Dari pantauan SINDO, sepekan terakhir ini, kalangan masyarakat setempat mengeluhkan pelayanan PDAM yang tidak maksimal yang dibuktikan dengan keruhnya air yang dikonsumsi masyarakat di Kota Kalong itu.
Pihak PDAM setempat merencanakan kenaikan tarif air bersih itu sebesar Rp1.000 per kubik atau dari tarif lama Rp1.300 per kubik menjadi Rp2.300 per kubik. Kenaikan tarif tersebut diharapkan bisa menutupi biaya produksi yang selama ini membengkak. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SINDO) – Rencana kenaikan tarif air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Soppeng masih menunggu surat keputusan (SK) bupati.
Kepala Bidang Administrasi Umum dan Keuangan PDAM Soppeng Muchtar mengatakan, dalam pengusulan kenaikan tarif air bersih harus mendapat persetujuan kepala daerah. “Kami sudah mengusulkan kenaikan tarif itu dan saat ini tinggal menunggu tanda tangan Bupati,” kata dia di halaman kantornya baru-baru ini.
Pihaknya saat ini melakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan tarif tersebut kepada masyarakat, salah satunya mengumumkan di rumah ibadah (masjid). “Kami juga sudah sosialisasi sebagaimana permintaan Dewan,” ungkapnya.
Direktur PDAM Soppeng Abd Latif saat menggelar pertemuan dengan sejumlah anggota Dewan, beberapa waktu lalu mengatakan, telah bersurat ke Bupati Soppeng untuk meminta persetujuan kenaikan tarif tersebut.
Pertimbangannya sejak Januari 2005 atau kurang lebih enam tahun, tarif PDAM tidak pernah mengalami kenaikan. “Tidak pernah ada kenaikan sejak itu, sedangkan BBM tiga kali mengalami kenaikan.
Biaya listrik pun hampir 50% sehingga sebagian pendapatan digunakan untuk biaya listrik.Akibatnya,antara biaya dan pendapatan sudah tidak seimbang lagi,”katanya.
Pengajuan surat permohonan kepada kepala daerah tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 23/2006 Pasal 21 ayat (1) bahwa tarif ditetapkan kepala daerah berdasarkan usulan direksi serta disetujui dewan pengawas.
Ketua Badan Pengawas PDAM Andi Pawelloi Mappejanci juga telah meminta pihak PDAM sebelum memutuskan menaikkan tarif harus lebih dulu memperhatikan pelayanan kepada konsumen, yakni pelanggan, termasuk soal kualitas air.
“Kalau semuanya telah dipenuhi, kami yakin masyarakat tidak mempersoalkan tarif yang ada saat ini dinaikkan karena memang sudah sewajarnya,” ungkapnya.
Sebelumnya kalangan DPRD setempat meminta fasilitas di PDAM dibenahi sebelum menaikkan tarif.Hal itu perlu dipertimbangkan agar tidak ada yang merasa dirugikan sehingga dalam pengambilan keputusan itu dapat diterima semua pihak. “PDAM dalam hal ini harus mempertimbangkan segala sesuatunya.
Apalagi pada bulan puasa tentu akan menimbulkan riak di masyarakat,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Soppeng Andi Khaerani saat memimpin pertemuan konsultasi tersebut.
Dari pantauan SINDO, sepekan terakhir ini, kalangan masyarakat setempat mengeluhkan pelayanan PDAM yang tidak maksimal yang dibuktikan dengan keruhnya air yang dikonsumsi masyarakat di Kota Kalong itu.
Pihak PDAM setempat merencanakan kenaikan tarif air bersih itu sebesar Rp1.000 per kubik atau dari tarif lama Rp1.300 per kubik menjadi Rp2.300 per kubik. Kenaikan tarif tersebut diharapkan bisa menutupi biaya produksi yang selama ini membengkak. (abdullah nicolha)
Punggung Saleng Penuh Belatung
BERI BANTUAN. Ketua DPRD Wajo HM Yunus Panaungi saat menyerahkan bantuan kepada korban yang menderita penyakit mengerikan selama empat tahun, kemarin. Thursday, 26 August 2010
SENGKANG (SINDO) – Seorang warga Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Saleng, 20, diduga menderita penyakit aneh. Dia mengalami sakit selama empat tahun, tapi baru mendapat perhatian pemerintah setempat kemarin.
Kondisi Saleng sangat memprihatinkan karena menderita luka bernanah di bagian punggung hingga tembus ke bagian perut belakang. Luka bernanah yang sudah dideritanya selama empat tahun membuat punggungnya dimakan belatung.
“Secara klinis ini penyakit TBC kulit dan TBC tulang. Masalahnya tidak ada yang rawat,”kata Kepala Puskesmas Maniangpajo dr Gusaidi saat berkunjung ke rumah korban kemarin.
Selain Saleng, dua anggota keluarganya juga menderita penyakit parah, yakni Daeman, 72, menderita lumpuh hingga tak bisa bergerak kecuali hanya di pembaringan.
Sementara Masse, 68, mengalami kebutaan dan gangguan pendengaran. Beruntung Masse masih bebas bergerak, meski indra penglihatan dan pendengarannya sudah tidak berfungsi.
Saleng yang menderita luka bernanah di bagian punggung dan tembus ke perut serta dimakan belatung kini sudah tertangani medis. Kendati sudah tergolong parah, belum mendapatkan perawatan di rumah sakit sebagaimana layaknya pasien umumnya.
Hal itu disebabkan tidak adanya pihak atau keluarga korban yang akan menjaga jika dirawat inap di rumah sakit. “Terus terang saya melihat dari pemberitaan di televisi.Saya langsung telepon kesehatan,” ujar Ketua DPRD Wajo HM Yunus Panaungi kepada wartawan saat berkunjung ke rumah korban. (abdullah nicolha)
Air PDAM Soppeng Keruh
INSTALASI PDAM. Salah seorang warga memerhatikan instalasi PDAM Soppeng yang sejak lama telah mendistribusikan air bersih kepada warga di daerah berjuluk Kota Kalong itu, kemarin. Namun, sepekan terakhir ini warga mengeluhkan air bersih tersebut karena mengalami kekeruhan. (FOTO: Abdullah Nicolha).Wednesday, 26 August 2010
WATANSOPPENG (SINDO)–Ribuan kubik air bersih yang didistribusikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Soppeng kembali menuai keluhan masyarakat setempat.
Alasannya, air yang dikonsumsi warga tersebut mengalami kekeruhan dalam sepekan terakhir, sementara belum terlihat upaya yang dilakukan pihak pengelola air bersih di daerah berjuluk Kota Kalong itu untuk mengatasinya.
Kondisi tersebut seiring dengan proses kenaikan tarif air bersih bahkan saat ini pihak PDAM melakukan sosialisasi dan tinggal menungguh persetujuan bupati.
Sejumlah pelanggang yang berdomisili di ibukota Kabupaten Soppeng mengaku, mengeluhkan kwalitas air yang didistribusikan PDAM dalam kurung waktu sepekan bahkan hampir dua pekan terakhir ini.
“Sudah sepekan ini air PDAM yang dihasilkan keruh bahkan berwarna coklat kehitam- hitaman,” kata salah seorang pelanggan warga Jalan Merdeka Gunawan kepada Seputar Indonesia (SI) di Watansoppeng, kemarin.
Menurutnya, selama ini PDAM mendistribusikan air yang sumber dari Ompo tidak pernah bermasalah tentang kwalitas air meski dalam musim penghujan, namun saat ini air yang dialirkan melalui pipa PDAM Soppeng itu tidak layak lagi dikomsumsi.
“Jangankan untuk konsumsi air minum, untuk dipakai mandi dan mencuci pakaian pun juga kita sangat berfikir karena khawatir rusak atau bisa saja berdampak penyakit,” ujarnya.
Selain Gunawan, sejumlah pegawai di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikmudora) Soppeng juga mengeluhkan hal yang sama. Menurutnya, sepekan terakhir air yang didistribusikan ke kantor juga tidak layak dikonsumsi karena keruh.
Salah seorang pelanggan warga BTN Lalabata Indah Misdar juga mengungkapkan bahwa, air pam yang saat ini mengalir ke rumahnya juga keruh. Bahkan, kadang-kadang macet. “Air PDAM sering tidak mengalir dan kalau pun lancar, yah hasilnya keruh,” ketusnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Administrasi Umum dan Keuangan PDAM Soppeng Muhtar mengatakan, kondisi air yang keruh itu disebabkan karena dalam sepekan terakhir musim penghujan tiba, serta disebabkan masuknya air sungai dari Pajilan yang berada diatas puncak.
Dia juga menduga, kekeruhan air itu juga disebabkan karena pengaruh penampungan air yang dibangun dinas lain. “Kami curiga, itu disebabkan penampungan yang dibangun oleh dinas itu, yang berimbas kepada bak penampungan air,” katanya kepada SINDO di halaman kantornya, kemarin.
Menyinggung tentang antisipasi yang dilakukan pihak PDAM setempat untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Muhtar menolak memberikan tanggapan dengan alasan masih ada bidangnya. “Jangan mi saya berkomentar, karena ada bidang tekhnisnya,” katanya singkat.
Sejumlah pegawai di bagian instalasi atau produk air juga mengaku, selain pengaruh hujan juga karena gangguan dari penampungan air sungai. Sementara itu, Direktur PDAM Soppeng Abd Latif yang berusaha dikonfirmasi di kantornya kemarin tidak berhasil. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
