Thursday, 03 September 2009
Anggota DPRD Soppeng Habiskan Rp300 Juta
WATANSOPPENG(SI) – Anggaran pembekalan yang digunakan 29 dari 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng untuk berangkat ke Jakarta,terkesan tidak transparan.
Pasalnya, Sekretaris Dewan (Sekwan) Soppeng Nur Alam seakan tutup mulut dan tidak ingin memberikan informasi dan data terkait besaran anggaran dalam agenda pembekalan tersebut. “Yah, tidak banyak lah, sama saja biaya perjalanan pejabat eselon II pemkab.
Lebih jelasnya lihat datanya di sekretariat daerah karena di situ semua tercantum,” katanya kepada Seputar Indonesia (SI) seusai mengikuti rapat di kantor bupati kemarin.
Bahkan, dia mengaku tidak mengetahui berapa angka pastinya. “Yang jelas, setiap anggota Dewan harus membayar kontribusi, sewa kamar, dan mendapatkan uang saku plus tiket pesawat PP.
Anggarannya bersumber dari APBD Soppeng,”ujarnya. Menurut dia, keberangkatan 29 anggota DPRD Soppeng ke Jakarta tersebut untuk mengikuti pembekalan. “Pembekalan itu khususnya menyangkut susunan dan kedudukan pimpinan dan anggota DPRD.Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari,” ungkapnya.
Dia juga menilai pembekalan tersebut sangat diperlukan bagi anggota Dewan untuk mendapatkan pengetahuan tentang susunan dan kedudukan (susduk) yang baru.Apalagi, saat ini belum dibentuk alat kelengkapan Dewan, seperti komisi, fraksi,kelengkapan Dewan lainnya.
Informasi yang dihimpun SI,29 orang dari 30 anggota legislatif Soppeng ini di Jakarta akan mengikuti in house training (pembekalan) tentang Undang-Undang Susduk Anggota Dewan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),serta materi lainnya terkait tugas pokok dan fungsi lembaga legislatif.
Terkait agenda yang akan berlangsung tiga hari itu,anggota Dewan akan menghabiskan anggaran yang diestimasi sekitar Rp300 juta. Anggaran yang bersumber dari APBD Soppeng tersebut untuk biaya pembekalan sebagai kontribusi anggota Dewan sekitar Rp4,5 juta per orang, uang saku, dan biaya perjalanan lainnya sekitar Rp3,5 juta per orang.
“Dengan demikian,diperkirakan satu anggota Dewan yang mengikuti pembekalan itu akan menghabiskan anggaran sekitar Rp9 juta. Biaya tersebut terdiri atas biaya perjalanan dinas dan biaya pembekalan.
Anggarannya bersumber dari APBD 2009 melalui pos anggaran pengembangan SDM dan peningkatan kapasitas anggota DPRD,” ungkap salah seorang sumber di DPRD Soppeng yang meminta namanya tidak ditulis.
Dengan keberangkatan 29 anggota Dewan ke Jakarta, suasana gedung DPRD langsung lengang. Hanya pegawai staf sekretariat yang terlihat datang berkantor. Mobil milik legislator yang biasanya memenuhi halaman parkir, hanya menyisakan satu unit mobil anggota legislatif yang menolak berangkat. Bahkan, staf Dewan juga lebih cepat menutup pintu ruang kerja para anggota Dewan. (abdullah nicolha)
Friday, September 4, 2009
Pemkab Soppeng Deadline KPU
Thursday, 03 September 2009
WATANSOPPENG(SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng memberikan deadlinewaktu hingga akhir September kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyerahkan rincian anggaran yang akan digunakan pada Pilkada Soppeng 2010.
“Kami telah memberikan deadline kepada KPU segera memasukkan rincian tersebut hingga akhir bulan ini,”ungkap Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abd Haris Abbas kepada Seputar Indonesia (SI) kemarin.
“Sebenarnya kami sudah meminta KPU segera mengajukan rincian anggaran yang akan digunakan untuk pilkada mendatang, akhir Agustus lalu.Namun,hingga hari ini belum juga masuk,”katanya.
Hal tersebut dilakukan agar pemerintah dan panggar dapat segera memasukkan rincian tersebut ke dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010. Sebab, pendanaan di KPU tersebut bersumber dari daerah yang harus dibahas Dewan. “Jika hingga akhir September tidak diajukan, pemkab melalui tim anggaran yang akan menanganinya,”ungkapnya.
Meski KPU Soppeng telah membahas bersama KPU Sulsel dan 11 penyelenggara pilkada kabupaten/ kota secara matang, Pemkab Soppeng juga perlu mengetahui. Hal itu untuk memaksimalkan anggaran yang bakal disiapkan.
“Jadi, kami juga ingin mengetahui berapa estimasinya karena bagaimanapun hal itu harus dibahas dalam APBD,” ungkap mantan Kepala Bappeda Soppeng ini.
Sekkab ini juga mengaku, KPU Soppeng pernah menyinggung masalah tersebut, tapi detailnya dan laporan tertulisnya belum ada yang diserahkan kepada pemkab.“Memang secara lisan pernah disampaikan, tapi itu memerlukan laporan tertulis yang harus dicermati,”ujarnya.
Menurut dia, dalam pembicaraan tersebut, KPU Soppeng memberikan sedikit gambaran tentang penganggaran dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala tersebut.
Diperkirakan, apabila dilakukan dalam dua tahap akan menghabiskan anggaran Rp8 miliar, yakni tahap pertama Rp6 miliar dan tahap kedua Rp2 miliar. Dengan adanya asumsi tersebut pihak,pemkab akan mengkaji mendalam dan mempertanyakan pengajuan anggaran sebesar itu.
Alasannya,pada Pilkada Soppeng 2005 lalu, anggaran yang digunakan melalui APBD hanya Rp2 miliar. “Itulah nanti yang perlu dipertanyakan dan dijelaskan,” tutur Haris kemarin. Ketua KPU Soppeng Sulhan yang dihubungi mengaku hingga kini belum mengajukan rincian anggaran yang akan digunakan pada Pilkada Soppeng mendatang kepada pemkab setempat.
Pasalnya, masalah anggaran merupakan salah satu item utama pertemuan antara 11 KPU kabupaten/ kota di Makassar. “Sekarang (kemarin), kami baru membahas masalah tahapan pilkada, setelah itu baru akan membahas rincian anggaran,” tandasnya kepada SI kemarin. (abdullah nicolha).
WATANSOPPENG(SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng memberikan deadlinewaktu hingga akhir September kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyerahkan rincian anggaran yang akan digunakan pada Pilkada Soppeng 2010.
“Kami telah memberikan deadline kepada KPU segera memasukkan rincian tersebut hingga akhir bulan ini,”ungkap Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abd Haris Abbas kepada Seputar Indonesia (SI) kemarin.
“Sebenarnya kami sudah meminta KPU segera mengajukan rincian anggaran yang akan digunakan untuk pilkada mendatang, akhir Agustus lalu.Namun,hingga hari ini belum juga masuk,”katanya.
Hal tersebut dilakukan agar pemerintah dan panggar dapat segera memasukkan rincian tersebut ke dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010. Sebab, pendanaan di KPU tersebut bersumber dari daerah yang harus dibahas Dewan. “Jika hingga akhir September tidak diajukan, pemkab melalui tim anggaran yang akan menanganinya,”ungkapnya.
Meski KPU Soppeng telah membahas bersama KPU Sulsel dan 11 penyelenggara pilkada kabupaten/ kota secara matang, Pemkab Soppeng juga perlu mengetahui. Hal itu untuk memaksimalkan anggaran yang bakal disiapkan.
“Jadi, kami juga ingin mengetahui berapa estimasinya karena bagaimanapun hal itu harus dibahas dalam APBD,” ungkap mantan Kepala Bappeda Soppeng ini.
Sekkab ini juga mengaku, KPU Soppeng pernah menyinggung masalah tersebut, tapi detailnya dan laporan tertulisnya belum ada yang diserahkan kepada pemkab.“Memang secara lisan pernah disampaikan, tapi itu memerlukan laporan tertulis yang harus dicermati,”ujarnya.
Menurut dia, dalam pembicaraan tersebut, KPU Soppeng memberikan sedikit gambaran tentang penganggaran dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala tersebut.
Diperkirakan, apabila dilakukan dalam dua tahap akan menghabiskan anggaran Rp8 miliar, yakni tahap pertama Rp6 miliar dan tahap kedua Rp2 miliar. Dengan adanya asumsi tersebut pihak,pemkab akan mengkaji mendalam dan mempertanyakan pengajuan anggaran sebesar itu.
Alasannya,pada Pilkada Soppeng 2005 lalu, anggaran yang digunakan melalui APBD hanya Rp2 miliar. “Itulah nanti yang perlu dipertanyakan dan dijelaskan,” tutur Haris kemarin. Ketua KPU Soppeng Sulhan yang dihubungi mengaku hingga kini belum mengajukan rincian anggaran yang akan digunakan pada Pilkada Soppeng mendatang kepada pemkab setempat.
Pasalnya, masalah anggaran merupakan salah satu item utama pertemuan antara 11 KPU kabupaten/ kota di Makassar. “Sekarang (kemarin), kami baru membahas masalah tahapan pilkada, setelah itu baru akan membahas rincian anggaran,” tandasnya kepada SI kemarin. (abdullah nicolha).
Wednesday, September 2, 2009
Warga Watansoppeng Antre Mitan
Tuesday, 01 September 2009
WATANSOPPENG(SI) – Memasuki pekan kedua Ramadan, warga di Watansoppeng,Kabupaten Sopperng mulai mengkhawatirkan pasokan minyak tanah.
Apalagi,minyak tanah yang dijual oleh para pengecer di daerah tersebut mulai langka. Untuk mendapatkan minyak tanah, warga harus rela mengantre di sejumlah pangkalan. Hal tersebut bukanhanya dialami warga di dalam kota saja, warga di luar kota kabupaten mengalami nasib seru-pa.
Salah satunya di pangkalan Sukriadi Mappe yang berada di Jalan Kemakmuran Watansoppeng yang dipadati warga sejak pukul 15.00 hingga 17.00 Wita kemarin. Antrean warga mulai bubar saat stock minyak tanah di pangkalan tersebut habis.
“Terus terang kami khawatir jika tidak mendapatkan minyak tanah karena selama ini yang kami pakai untuk urusan dapur adalah minyak tanah. Jadi,ketika tidak ada, susah lah kita,” ungkap Sudirman, 38, warga dari Kecamatan Donri- Donri sekitar 15 km dari ibu kota kabupaten kepada Seputar Indonesia (SI) saat mengantre,kemarin.
Dia mengaku, telah berusaha mencari di sekitar rumahnya, namun sejumlah pengecer yang didatanginya mengaku kehabisan stock dan menyarankan untuk mencarinya langsung di pangkalan.
“Makanya saya ke sini karena mendapat informasi tersebut,”katanya. Hal yang sama juga dirasakan Lalloe Lisa ,43, yang juga telah berusaha mencari namun baru mendapatkan minyak tanah di pangkalan tersebut.“Sejak kemarin saya sudah berusaha mencari namun karena sudah menjelang buka puasa tidak jadi,”tuturnya sesaat setelah menerima jeriken berisi minyak tanah.
Kendati memperoleh minyak tanah dengan harga yang sedikit berbeda dari biasanya, namun warga pasrah daripada tidak dapat minyak tanah. “Sedikit berbeda harganya mungkin karena sulit didapat,” ujar Lisa yang mengeluarkan Rp20.000 untuk tiga liter minyak tanah.
Pemilik pangkalan minyak tanah Sukriadi Mappe dengan kondisi tersebut mengaku, mengurangi jatah bagi para pengecer. Dari sepuluh liter menjadi lima liter per orang, sementara bagi konsumen hanya diberikan sebanyak tiga liter per orang. Dia membantah harga jual yang diberikan kepada para pembeli mengalami kenaikan.
Penjualan tetap mengacu pada harga eceran tetap (HET) yakni Rp3.150 per liter. “Jadi, harga yang kami berikan kepada para pembeli tetap yakni sesuai HET,”ungkapnya. Sukriadi juga mengaku, pihaknya tetap menerima pasokan minyak tanah tetap yakni sebanyak 10 kiloliter per hari kecuali hari Rabu.
Antrean tersebut terjadi kata dia, karena warga mendapatkan isu akan ada kenaikan harga sehingga mereka kemudian berdatangan yang mengakibatkan antrean tidak dapat dihindari.“Sebenarnya keadaan minyak tanah normal saja,”tandasnya. (abdullah nicolha).
WATANSOPPENG(SI) – Memasuki pekan kedua Ramadan, warga di Watansoppeng,Kabupaten Sopperng mulai mengkhawatirkan pasokan minyak tanah.
Apalagi,minyak tanah yang dijual oleh para pengecer di daerah tersebut mulai langka. Untuk mendapatkan minyak tanah, warga harus rela mengantre di sejumlah pangkalan. Hal tersebut bukanhanya dialami warga di dalam kota saja, warga di luar kota kabupaten mengalami nasib seru-pa.
Salah satunya di pangkalan Sukriadi Mappe yang berada di Jalan Kemakmuran Watansoppeng yang dipadati warga sejak pukul 15.00 hingga 17.00 Wita kemarin. Antrean warga mulai bubar saat stock minyak tanah di pangkalan tersebut habis.
“Terus terang kami khawatir jika tidak mendapatkan minyak tanah karena selama ini yang kami pakai untuk urusan dapur adalah minyak tanah. Jadi,ketika tidak ada, susah lah kita,” ungkap Sudirman, 38, warga dari Kecamatan Donri- Donri sekitar 15 km dari ibu kota kabupaten kepada Seputar Indonesia (SI) saat mengantre,kemarin.
Dia mengaku, telah berusaha mencari di sekitar rumahnya, namun sejumlah pengecer yang didatanginya mengaku kehabisan stock dan menyarankan untuk mencarinya langsung di pangkalan.
“Makanya saya ke sini karena mendapat informasi tersebut,”katanya. Hal yang sama juga dirasakan Lalloe Lisa ,43, yang juga telah berusaha mencari namun baru mendapatkan minyak tanah di pangkalan tersebut.“Sejak kemarin saya sudah berusaha mencari namun karena sudah menjelang buka puasa tidak jadi,”tuturnya sesaat setelah menerima jeriken berisi minyak tanah.
Kendati memperoleh minyak tanah dengan harga yang sedikit berbeda dari biasanya, namun warga pasrah daripada tidak dapat minyak tanah. “Sedikit berbeda harganya mungkin karena sulit didapat,” ujar Lisa yang mengeluarkan Rp20.000 untuk tiga liter minyak tanah.
Pemilik pangkalan minyak tanah Sukriadi Mappe dengan kondisi tersebut mengaku, mengurangi jatah bagi para pengecer. Dari sepuluh liter menjadi lima liter per orang, sementara bagi konsumen hanya diberikan sebanyak tiga liter per orang. Dia membantah harga jual yang diberikan kepada para pembeli mengalami kenaikan.
Penjualan tetap mengacu pada harga eceran tetap (HET) yakni Rp3.150 per liter. “Jadi, harga yang kami berikan kepada para pembeli tetap yakni sesuai HET,”ungkapnya. Sukriadi juga mengaku, pihaknya tetap menerima pasokan minyak tanah tetap yakni sebanyak 10 kiloliter per hari kecuali hari Rabu.
Antrean tersebut terjadi kata dia, karena warga mendapatkan isu akan ada kenaikan harga sehingga mereka kemudian berdatangan yang mengakibatkan antrean tidak dapat dihindari.“Sebenarnya keadaan minyak tanah normal saja,”tandasnya. (abdullah nicolha).
Monday, August 31, 2009
Gedung Gabungan Dinas Dikebut
Monday, 31 August 2009
WATANSOPPENG(SI) - Proyek pembangunan gedung kantor gabungan dinas (Gadis) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng yang terletak di antara Kantor Bupati dan Gedung DPRD di Jalan Salotungo Watansoppeng dikebut dan dikerjakan secara maraton.
Pasalnya, kantor gabungan dinas tersebut ditargetkan akan rampung pada 26 Desember. Gedung berlantai tiga yang berdiri di atas areal seluas 5.200 meter persegi tersebut menelan anggaran sekitar Rp21 miliar lebih.
Pantauan Seputar Indonesia(SI) kemarin, menunjukkan puluhan pekerja bagunan terlihat sibuk mengerjakan pemasangan atap bangunan dan sebagian lagi sedang melakukan pesangan plafon, tembok bagian depan dan samping.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Soppeng Andi Munir mengatakan,proyek pembangunan gedung kantor gadis tersebut dibangun dalam dua tahap. Anggarannya bersumber dari APBD Soppeng 2008 dan 2009.
“Pembangunan tahap pertama berupa sturuktur bangunan fondasi, tiang, dan plat beton ditangani PT Lompulle & Co. Anggaran yang dihabiskan mencapai sekitar Rp4,96 miliar,” kata Munir kepada wartawan di kantornya belum lama ini.
Sementara untuk pembangunan tahap kedua yang nilai anggarannya sebesar Rp16 miliar lebih, ditangani PT Tunas Tehnik Sejati yang pengerjaannya mulai dilakukan1 Mei lalu dan ditargetkan rampung paling lambat 26 Desember 2009 mendatang.
“Hingga saat ini, kemajuan fisik pembangunan tahap dua gedung ini sudah mencapai sekitar 65% . Artinya sudah melampaui target yang telah ditetapkan,”ungkapnya.
Munir menambahkan, hal ini dapat dicapai karena memang sejak awal dimulainya pembangunan lanjutan gedung kantor ini akhir Mei hingga sekarang pekerjaannya terus dikebut dengan melibatkan puluhan tenaga kerja.
Pihaknya optimistis,dengan melihat kemajuan fisik pembangunan gedung tersebut pembangunan tahap dua akan mampu dirampungkan sebelum berakhir masa kontrak Desember mendatang.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI),gedung tersebut nantinya merupakan yang terbesar dan termegah di Bumi Latemmama dan rencananya akan ditempati oleh sejumlah instansi pemerintah yang saat ini menempati kantor bupati lama dan sekitarnya.
Beberapa instansi yang akan menempati kator gabungan dinas tersebut diantaranya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Ketahanan Pangan dan PPL,Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes,kantor PLH, Dinas Dikmudora, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan dan Badan Infokom. (abdullah nicolha).
WATANSOPPENG(SI) - Proyek pembangunan gedung kantor gabungan dinas (Gadis) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng yang terletak di antara Kantor Bupati dan Gedung DPRD di Jalan Salotungo Watansoppeng dikebut dan dikerjakan secara maraton.
Pasalnya, kantor gabungan dinas tersebut ditargetkan akan rampung pada 26 Desember. Gedung berlantai tiga yang berdiri di atas areal seluas 5.200 meter persegi tersebut menelan anggaran sekitar Rp21 miliar lebih.
Pantauan Seputar Indonesia(SI) kemarin, menunjukkan puluhan pekerja bagunan terlihat sibuk mengerjakan pemasangan atap bangunan dan sebagian lagi sedang melakukan pesangan plafon, tembok bagian depan dan samping.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Soppeng Andi Munir mengatakan,proyek pembangunan gedung kantor gadis tersebut dibangun dalam dua tahap. Anggarannya bersumber dari APBD Soppeng 2008 dan 2009.
“Pembangunan tahap pertama berupa sturuktur bangunan fondasi, tiang, dan plat beton ditangani PT Lompulle & Co. Anggaran yang dihabiskan mencapai sekitar Rp4,96 miliar,” kata Munir kepada wartawan di kantornya belum lama ini.
Sementara untuk pembangunan tahap kedua yang nilai anggarannya sebesar Rp16 miliar lebih, ditangani PT Tunas Tehnik Sejati yang pengerjaannya mulai dilakukan1 Mei lalu dan ditargetkan rampung paling lambat 26 Desember 2009 mendatang.
“Hingga saat ini, kemajuan fisik pembangunan tahap dua gedung ini sudah mencapai sekitar 65% . Artinya sudah melampaui target yang telah ditetapkan,”ungkapnya.
Munir menambahkan, hal ini dapat dicapai karena memang sejak awal dimulainya pembangunan lanjutan gedung kantor ini akhir Mei hingga sekarang pekerjaannya terus dikebut dengan melibatkan puluhan tenaga kerja.
Pihaknya optimistis,dengan melihat kemajuan fisik pembangunan gedung tersebut pembangunan tahap dua akan mampu dirampungkan sebelum berakhir masa kontrak Desember mendatang.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI),gedung tersebut nantinya merupakan yang terbesar dan termegah di Bumi Latemmama dan rencananya akan ditempati oleh sejumlah instansi pemerintah yang saat ini menempati kantor bupati lama dan sekitarnya.
Beberapa instansi yang akan menempati kator gabungan dinas tersebut diantaranya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Ketahanan Pangan dan PPL,Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes,kantor PLH, Dinas Dikmudora, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan dan Badan Infokom. (abdullah nicolha).
Hari Pertama,6 Dewan Mangkir
Monday, 31 August 2009
WATANSOPPENG (SI) – Sedikitnya enam orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng yang telah dilantik Jumat (28/8),pada hari pertama bertugas sebagai wakil rakyat, sudah mangkir (absen).
“Yah, memang ada beberapa anggota yang tidak masuk, kami tidak tahu apa alasannya,” kata Ketua DPRD Soppeng sementara Andi Kaswadi Razak kepada wartawan di ruang kerjanya,kemarin.
Meski demikian, Andi Kaswadi mengharapkan, agar semua legislatif yang ada di DPRD Soppeng nantinya dapat bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugas dewan untuk mengawal pembangunan di Bumi Latemmamala ini. “Mudah- mudahan hal semacam ini tidak terjadi lagi,”lanjutnya.
Salah seorang legislator Partai Demokrat Haeruddin Tahang seusai menggelar pertemuan perdana antara anggota DPRD yang hadir di gedung dewan kemarin enggan berkomentar terkait masalah tersebut.“Tanya yang lain lah dek,” katanya singkat kepada Seputar Indonesia( SI),kemarin.
Dia mengaku, meski berada di luar daerah namun legislator dari partai bentukan presiden SBY ini bertekad untuk tetap hadir pada hari perdana masuk kantor. “Jujur, baru tadi pagi saya dari Makassar, itu pun harus ke kampung halaman dulu karena ada yang ketinggalan. Tapi saya sudah bertekad harus masuk kantor,”tandasnya.
Hingga kini,DPRD Soppeng belum memiliki susduk baru untuk mengatur susunan dan kedudukan anggota dewan.Kendati demikian, Ketua DPRD sementara Kabupaten Soppeng Andi Kaswadi Razak berinisiatif untuk membentuk tim penerima aspirasi.
“Hal ini harus ada karena yang kami khawatirkan kalau ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya ke DPRD jadi ada yang langsung menangani,” ungkap legislator partai Golkar ini, kemarin.
Menurut dia, setelah tim aspirasi tersebut menerima keluhan masyarakat maka akan langsung diserahkan ke ketua sementara untuk ditindaklanjuti.
“Jadi,nanti setelah tim menerima aspirasi itu maka diserahkan ke ketua,laporan itu akan saya tampung hingga menunggu aturan baru terbit,”tandasnya. (abdullah nicolha).
WATANSOPPENG (SI) – Sedikitnya enam orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng yang telah dilantik Jumat (28/8),pada hari pertama bertugas sebagai wakil rakyat, sudah mangkir (absen).
“Yah, memang ada beberapa anggota yang tidak masuk, kami tidak tahu apa alasannya,” kata Ketua DPRD Soppeng sementara Andi Kaswadi Razak kepada wartawan di ruang kerjanya,kemarin.
Meski demikian, Andi Kaswadi mengharapkan, agar semua legislatif yang ada di DPRD Soppeng nantinya dapat bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugas dewan untuk mengawal pembangunan di Bumi Latemmamala ini. “Mudah- mudahan hal semacam ini tidak terjadi lagi,”lanjutnya.
Salah seorang legislator Partai Demokrat Haeruddin Tahang seusai menggelar pertemuan perdana antara anggota DPRD yang hadir di gedung dewan kemarin enggan berkomentar terkait masalah tersebut.“Tanya yang lain lah dek,” katanya singkat kepada Seputar Indonesia( SI),kemarin.
Dia mengaku, meski berada di luar daerah namun legislator dari partai bentukan presiden SBY ini bertekad untuk tetap hadir pada hari perdana masuk kantor. “Jujur, baru tadi pagi saya dari Makassar, itu pun harus ke kampung halaman dulu karena ada yang ketinggalan. Tapi saya sudah bertekad harus masuk kantor,”tandasnya.
Hingga kini,DPRD Soppeng belum memiliki susduk baru untuk mengatur susunan dan kedudukan anggota dewan.Kendati demikian, Ketua DPRD sementara Kabupaten Soppeng Andi Kaswadi Razak berinisiatif untuk membentuk tim penerima aspirasi.
“Hal ini harus ada karena yang kami khawatirkan kalau ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya ke DPRD jadi ada yang langsung menangani,” ungkap legislator partai Golkar ini, kemarin.
Menurut dia, setelah tim aspirasi tersebut menerima keluhan masyarakat maka akan langsung diserahkan ke ketua sementara untuk ditindaklanjuti.
“Jadi,nanti setelah tim menerima aspirasi itu maka diserahkan ke ketua,laporan itu akan saya tampung hingga menunggu aturan baru terbit,”tandasnya. (abdullah nicolha).
Sunday, August 30, 2009
300 RKB SD di Soppeng Direhab
Sunday, 30 August 2009
WATANSOPPENG(SI) – Pemerintah Kabupaten Soppeng tahun ini merehabilitasi sebanyak 300 ruangan kelas belajar (RKB) sekolah dasar (SD) yang tersebar di delapan kecamatan di daerah tersebut.
Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) Soppeng Umar menyatakan,rehabilitasitersebutakanmenelananggaran sebesar Rp24,827 miliar dan penganggarannya sudah dicairkan pihak sekolah,yang dananya langsung masuk ke rekening pihak sekolah.
“Pencairan dananya dilakukan secara bertahap.Untuk tahap awal pihak sekolah hanya mencairkan dananya sekitar 30 persen. Hal itu disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya belum lama ini.
Menurut dia, dana rehabilitasi tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN sebesar Rp 22,345 milyar. Dana pendamping sekitar 10 persen lebih dari DAU APBD Soppeng 2009 sebear Rp2,482 miliar Umar menambahkan, pelaksanaan rehabilitasi tahun ini berbeda dengan sebelumnya.
Jika dulunya dilakukan per gedung sekolah,maka sekarang disesuaikan dengan ruangan kelas yang rusak. Pelaksanaan rehabilitasi tahun ini terdiri dari tiga bagian, yakni ruang kelas,WC/sanitasi air bersih dan pembangunan gedung perpustakaan.
Rinciannya, ruang kelas yang akan direhabilitasi dari 133 sekolah sebanyak 300 ruangan dengan dana sebesar Rp21 milar, termasuk anggaran mobiler.WC dan sanitasi air sebanyak 39 dengan anggaran Rp380 juta, dan pembangunan gedung perpustakaan 29 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar. “Sesuai petunjuk teknis pelaksanaannya, pembangunan dilaksanakan masing-masing pihak sekolah atau swakelola. Tidak boleh dipihakketigakan,”tegas Umar.
Sementara itu, Dinas Dikmudora Soppeng membuat kebijakan meliburkan sekolah selama Ramada. Kebijakan tersebut berlaku mulai taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.
Kasi Manajemen Pendidikan Dasar Dinas Dikmudora Soppeng Hantik mengatakan, liburan ter-sebut sesuai dengan kalender pendidikan tahun pelajaran 2009. Masa liburan panjang itu dimulai sejak 22 Agustus hingga 23 September mendatang.
Menurut dia, kendati diliburkan, namun selama masa liburan itu sekolah diharuskan menggelar kegiatan keagamaan bagi siswanya seperti pesantren kilat. “Hal itu sudah diinstruksikan ke tiap sekolah agar libur lebih bermanfaat,” ungkap Hantik.
Dia menambahkan,bukan berarti program dan kualitas pendidikan akan menurun. Sebab kata dia,program liburan tersebut sudah disesuaikan dengan hari-hari libur lainnya seperti mid semester,ulangan umum dan hari libur lainnya.
“Program kurikulum dan kualitas pendidikan tidak sampai terganggu karena saat libur akan diisi kegiatan keagamaan.Kegiatan peserta didik harus dilaporkan pihak kepala sekolah ke Dinas Dikmudora,” tambah dia.
Dia menjelaskan liburan dibulan puasa sudah diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir ini. Kebijakan tersebut ditempuh pemkab agar para siswa dapat lebih khusyuk menjalankan ibadahnya. (abdullah nicolha).
WATANSOPPENG(SI) – Pemerintah Kabupaten Soppeng tahun ini merehabilitasi sebanyak 300 ruangan kelas belajar (RKB) sekolah dasar (SD) yang tersebar di delapan kecamatan di daerah tersebut.
Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) Soppeng Umar menyatakan,rehabilitasitersebutakanmenelananggaran sebesar Rp24,827 miliar dan penganggarannya sudah dicairkan pihak sekolah,yang dananya langsung masuk ke rekening pihak sekolah.
“Pencairan dananya dilakukan secara bertahap.Untuk tahap awal pihak sekolah hanya mencairkan dananya sekitar 30 persen. Hal itu disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya belum lama ini.
Menurut dia, dana rehabilitasi tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN sebesar Rp 22,345 milyar. Dana pendamping sekitar 10 persen lebih dari DAU APBD Soppeng 2009 sebear Rp2,482 miliar Umar menambahkan, pelaksanaan rehabilitasi tahun ini berbeda dengan sebelumnya.
Jika dulunya dilakukan per gedung sekolah,maka sekarang disesuaikan dengan ruangan kelas yang rusak. Pelaksanaan rehabilitasi tahun ini terdiri dari tiga bagian, yakni ruang kelas,WC/sanitasi air bersih dan pembangunan gedung perpustakaan.
Rinciannya, ruang kelas yang akan direhabilitasi dari 133 sekolah sebanyak 300 ruangan dengan dana sebesar Rp21 milar, termasuk anggaran mobiler.WC dan sanitasi air sebanyak 39 dengan anggaran Rp380 juta, dan pembangunan gedung perpustakaan 29 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar. “Sesuai petunjuk teknis pelaksanaannya, pembangunan dilaksanakan masing-masing pihak sekolah atau swakelola. Tidak boleh dipihakketigakan,”tegas Umar.
Sementara itu, Dinas Dikmudora Soppeng membuat kebijakan meliburkan sekolah selama Ramada. Kebijakan tersebut berlaku mulai taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.
Kasi Manajemen Pendidikan Dasar Dinas Dikmudora Soppeng Hantik mengatakan, liburan ter-sebut sesuai dengan kalender pendidikan tahun pelajaran 2009. Masa liburan panjang itu dimulai sejak 22 Agustus hingga 23 September mendatang.
Menurut dia, kendati diliburkan, namun selama masa liburan itu sekolah diharuskan menggelar kegiatan keagamaan bagi siswanya seperti pesantren kilat. “Hal itu sudah diinstruksikan ke tiap sekolah agar libur lebih bermanfaat,” ungkap Hantik.
Dia menambahkan,bukan berarti program dan kualitas pendidikan akan menurun. Sebab kata dia,program liburan tersebut sudah disesuaikan dengan hari-hari libur lainnya seperti mid semester,ulangan umum dan hari libur lainnya.
“Program kurikulum dan kualitas pendidikan tidak sampai terganggu karena saat libur akan diisi kegiatan keagamaan.Kegiatan peserta didik harus dilaporkan pihak kepala sekolah ke Dinas Dikmudora,” tambah dia.
Dia menjelaskan liburan dibulan puasa sudah diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir ini. Kebijakan tersebut ditempuh pemkab agar para siswa dapat lebih khusyuk menjalankan ibadahnya. (abdullah nicolha).
Subscribe to:
Posts (Atom)
