Sunday, 17 May 2009
POLEWALI (SI) – Hujan deras yang melanda Polewali,Kabupaten Polewali Mandar (Polman),Sulawesi Barat (Sulbar), selama empat jam,kemarin, mengakibatkan ratusan rumah di tiga kelurahan kembali terendam banjir.
Banjir juga merendam jalan trans Sulawesi dan jalan-jalan utama di daerah tersebut yang menyebabkan akses warga terganggu. Jalur trans Sulawesi yang menghubungkan tiga provinsi tersebut juga ikut terendam banjir setinggi 50 sentimeter.
Alhasil, di beberapa titik jalur trans terlihat sejumlah kendaraan roda dua mogok karena memaksakan melintasi genangan air sehingga terjadi kemacetan para pengendara di jalur trans tersebut. Tingginya curah hujan menyebabkan saluran pembuangan air di Polewali tak mampu lagi menampung debit air.
Ketiga kelurahan tersebut,yakni Polewali,Manding, dan Pekkabata. Aktivitas warga di tiga kelurahan tersebut terganggu akibat luapan banjir.Kendati rumah mereka direndam banjir, tak ada warga yang mengungsi.Warga setempat hanya memilih tinggal di rumah menunggu banjir surut.
Sejumlah warga setempat mengaku,kejadian tersebut sering terjadi karena saluran pembuangan air yang berada di tengah kota hingga saat ini tak kunjung dibenahi, meski beberapa kali melaporkannya ke pemerintah setempat. Salah seorang warga Polewali, Kafrawi, 32, mengatakan bahwa banjir luapan air dari saluran air ini sering terjadi, apabila hujan deras selama lebih dari dua jam.
Pasti tergenang karena saluran pembuangan air semakin menyempit dan padatnya pemukiman penduduk di wilayah ini (Polewali).“Hal ini sudah biasa terjadi,tapi kami tidak tahu kenapa hingga saat ini pemerintah setempat belum membenahinya,” ucap dia kepada SI kemarin.
Sejumlah warga juga mengimbau pemerintah setempat segera mengatasi banjir akibat luapan saluran pembuangan air dari kota tersebut. Pasalnya,warga yang berada di lokasi tersebut sangat resah dengan genangan air yang tiap kali turun hujan. “Mudah-mudahan penyebab banjir ini (saluran air) dapat segera dibenahi agar kami tidak merasakan masalah ini lagi,” tandas dia.
Selain merendam pemukiman warga yang padat, banjir kali ini juga menggenangi Kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Polewali sehingga beberapa arsip dan satu unit komputer rusak.
“Air banjir masuk hingga tergenang di ruang kerja anggota panwaslu. Hal ini mengakibatkan berkas-berkas dan satu unit komputer yang berisikan data-data pelanggaran pemilu tak bisa kami selamatkan,” ungkap Ketua Panwaslu Kecamatan Polewali Murtaji kemarin. (abdullah nicolha).
Saturday, May 16, 2009
Pengumuman Perolehan Kursi Ricuh
Sunday, 17 May 2009
MAMUJU (SI) – Pengumuman perolehan kursi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju diwarnai keributan.Bahkan,aparat keamanan dari Kepolisian Resort (Polres) Mamuju mengamankan salah seorang pendukung partai politik (parpol).
Pria tersebut keketahui adalah salah satu pendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dia terpaksa digelandang ke Mapolres Mamuju karena melakukan pelemparan ke kantor KPU Mamuju saat pengumuman perolehan kursi berlangsung.
Sebelumnya, aksi protes dilancarkan caleg dan pendukung PPP setelah KPU membacakan hasil perolehan kursi yang tidak mencantumkan partai berlambang Kakbah tersebut saat pengumuman hasil pleno penetapan perolehan suara 26 April lalu. Mereka menilai partai berbasis Islam itu berhak mendudukkan wakilnya di lembaga legislatif untuk masa bakti lima tahun mendatang.
Tidak hanya itu, saksi PPP juga meninggalkan ruangan saat pembacaan masih berlangsung. Pasalnya, usulan mereka untuk menghentikan sementara pengumuman tersebut tidak diindahkan oleh KPU. Mereka juga menilai KPU telah melakukan perubahan perolehan suara dari hasil yang telah mereka umumkan sebelumnya. “KPU telah melakukan perubahan makanya kami protes,” tegas salah seorang saksi Alimuddin, kepada wartawan,kemarin.
Ketegangan juga sempat terjadi antara aparat pengamanan dengan salah seorang dari ratusan massa pendukung partai politik. Meski diwarnai protes dan aksi meninggalkan ruangan,KPU Mamuju yang beranggotakan Zainal Abidin, Hasrat Lukman, Buhari, Sulaeman, dan Burhanuddin tetap melanjutkan pembacaan pengumuman hasil perolehan kursi.
Berdasarkan pantauan SI, aparat Polres Mamuju mengerahkan personelnya untuk mengamankan jalannya pengumuman tersebut sebanyak 170 personil menyusul adanya issu akan terjadi protes besar-besaran. Sebelumnya, KPU Mamuju membatalkan pengumuman dan pleno penetapan perolehan kursi di daerah tersebut Jumat (15/5) lalu.
Pasalnya,ratusan massa dari salah satu partai politik yang mengaku telah diumumkan KPU 26 April lalu sebagai salah satu partai yang berhak memperoleh kursi, namun tiba-tiba pihak membatalkannya tanpa klarifikasi dan pemberitahuan yang jelas.
Ketua KPU Mamuju Zainal Abidin mengakui adanya perubahan nama caleg partai yang dinyatakan berhak sebagai pemenang setelah pihaknya melakukan normalisasi daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah Kecamatan Papalang yang mengakibatkan terjadinya pengurangan suara terhadap caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dapil 3 Kabupaten Mamuju.
“Memang kami lakukan perubahan setelah melakukan normalisasi DPTdi Kecamatan Papalang,” katanya. Untuk diketahui, Zainal Abidin saat ini telah ditetapkan pihak penyidik Polres Mamuju sebagai tersangka bersama ke empat anggotanya. (abdullah nicolha).
MAMUJU (SI) – Pengumuman perolehan kursi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju diwarnai keributan.Bahkan,aparat keamanan dari Kepolisian Resort (Polres) Mamuju mengamankan salah seorang pendukung partai politik (parpol).
Pria tersebut keketahui adalah salah satu pendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dia terpaksa digelandang ke Mapolres Mamuju karena melakukan pelemparan ke kantor KPU Mamuju saat pengumuman perolehan kursi berlangsung.
Sebelumnya, aksi protes dilancarkan caleg dan pendukung PPP setelah KPU membacakan hasil perolehan kursi yang tidak mencantumkan partai berlambang Kakbah tersebut saat pengumuman hasil pleno penetapan perolehan suara 26 April lalu. Mereka menilai partai berbasis Islam itu berhak mendudukkan wakilnya di lembaga legislatif untuk masa bakti lima tahun mendatang.
Tidak hanya itu, saksi PPP juga meninggalkan ruangan saat pembacaan masih berlangsung. Pasalnya, usulan mereka untuk menghentikan sementara pengumuman tersebut tidak diindahkan oleh KPU. Mereka juga menilai KPU telah melakukan perubahan perolehan suara dari hasil yang telah mereka umumkan sebelumnya. “KPU telah melakukan perubahan makanya kami protes,” tegas salah seorang saksi Alimuddin, kepada wartawan,kemarin.
Ketegangan juga sempat terjadi antara aparat pengamanan dengan salah seorang dari ratusan massa pendukung partai politik. Meski diwarnai protes dan aksi meninggalkan ruangan,KPU Mamuju yang beranggotakan Zainal Abidin, Hasrat Lukman, Buhari, Sulaeman, dan Burhanuddin tetap melanjutkan pembacaan pengumuman hasil perolehan kursi.
Berdasarkan pantauan SI, aparat Polres Mamuju mengerahkan personelnya untuk mengamankan jalannya pengumuman tersebut sebanyak 170 personil menyusul adanya issu akan terjadi protes besar-besaran. Sebelumnya, KPU Mamuju membatalkan pengumuman dan pleno penetapan perolehan kursi di daerah tersebut Jumat (15/5) lalu.
Pasalnya,ratusan massa dari salah satu partai politik yang mengaku telah diumumkan KPU 26 April lalu sebagai salah satu partai yang berhak memperoleh kursi, namun tiba-tiba pihak membatalkannya tanpa klarifikasi dan pemberitahuan yang jelas.
Ketua KPU Mamuju Zainal Abidin mengakui adanya perubahan nama caleg partai yang dinyatakan berhak sebagai pemenang setelah pihaknya melakukan normalisasi daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah Kecamatan Papalang yang mengakibatkan terjadinya pengurangan suara terhadap caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dapil 3 Kabupaten Mamuju.
“Memang kami lakukan perubahan setelah melakukan normalisasi DPTdi Kecamatan Papalang,” katanya. Untuk diketahui, Zainal Abidin saat ini telah ditetapkan pihak penyidik Polres Mamuju sebagai tersangka bersama ke empat anggotanya. (abdullah nicolha).
Pemkab Bangun 19 Pasar di 10 Kecamatan
Sunday, 17 May 2009
MAMUJU (SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju dalam waktu dekat ini akan membangun 19 pasar desa di 10 kecamatan. Setiap pasar mendapat alokasi dana Rp85 hingga Rp90 juta.
Besaran anggaran bervariasi disesuaikan dengan letak geografis setiap desa. Kepala Bagian Ekonomi Pemkab Mamuju Yusri Muis menyatakan, untuk daerah di sekitar Kecamatan Mamuju, seperti Tapalang, Simboro dan Kepulauan (Simkep), Kalukku,akan mendapatkan dana Rp85 juta.
Sementara untuk daerah yang jaraknya lebih jauh akan memperoleh dana Rp90 juta. “Yang menjadi pertimbangan adalah biaya transportasi menuju daerah tersebut. Biayanya pun akan ditambah,” ungkap dia di ruang kerjanya, belum lama ini. Total dana yang akan digunakan untuk proyek ini sekitar Rp2 miliar. Jumlah pasar yang akan dibangun itu juga berdasarkan kebutuhan masyarakat di setiap desa.
Dia menambahkan,pihaknya akan terus berupaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk tempat-tempat publik, demi kesejahteraan masyarakat. “Kami akan terus mengusahakan agar ke depan banyak pasar yang akan dibangun. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, keberadaan pasar juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah,” kata dia.
Hingga kini pembangunan baru mencapai tahap desain. Setelah tahap tersebut selesai,barulah akan ditenderkan kepada pihak rekanan. Pada tahap desain itu, pihaknya juga memerlukan status lahan yang akan menjadi lokasi proyek.
“Minimal tanah tersebut merupakan hibah dan harus ada buktinya. Jangan sampai nanti di tengah perjalanan atau bahkan saat pasar sudah berfungsi,muncul persoalan berkaitan dengan kepemilikan tanah,” tandas dia.
Terakit kondisi di beberapa pasar desa yang ada saat ini,Yusri menandaskan, pihaknya tetap akan melakukan pembenahan, khususnya pasar yang terletak di pinggir jalan poros,seperti di Desa Salleto. “Idealnya, jarak antara pasar dan jalan raya adalah 100 meter. Ini untuk mencegah kemacetan lalu lintas saat hari pasar,” papar dia.
Banyak warga desa yang harus mengeluarkan ongkos relatif besar untuk berbelanja ke pasar yang letaknya cukup jauh. “Kami harus menyesuaikan waktu yang ada dan memiliki uang belanja yang banyak, mengingat pasar cukup jauh dari tempat tinggal dan mengejar waktu yang ada.Yang kami takutkan, pasar sudah bubar sebelum tiba,” kata Nursiah, 29, seorang ibu rumah tangga di Simboro. (abdullah nicolha)
MAMUJU (SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju dalam waktu dekat ini akan membangun 19 pasar desa di 10 kecamatan. Setiap pasar mendapat alokasi dana Rp85 hingga Rp90 juta.
Besaran anggaran bervariasi disesuaikan dengan letak geografis setiap desa. Kepala Bagian Ekonomi Pemkab Mamuju Yusri Muis menyatakan, untuk daerah di sekitar Kecamatan Mamuju, seperti Tapalang, Simboro dan Kepulauan (Simkep), Kalukku,akan mendapatkan dana Rp85 juta.
Sementara untuk daerah yang jaraknya lebih jauh akan memperoleh dana Rp90 juta. “Yang menjadi pertimbangan adalah biaya transportasi menuju daerah tersebut. Biayanya pun akan ditambah,” ungkap dia di ruang kerjanya, belum lama ini. Total dana yang akan digunakan untuk proyek ini sekitar Rp2 miliar. Jumlah pasar yang akan dibangun itu juga berdasarkan kebutuhan masyarakat di setiap desa.
Dia menambahkan,pihaknya akan terus berupaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk tempat-tempat publik, demi kesejahteraan masyarakat. “Kami akan terus mengusahakan agar ke depan banyak pasar yang akan dibangun. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, keberadaan pasar juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah,” kata dia.
Hingga kini pembangunan baru mencapai tahap desain. Setelah tahap tersebut selesai,barulah akan ditenderkan kepada pihak rekanan. Pada tahap desain itu, pihaknya juga memerlukan status lahan yang akan menjadi lokasi proyek.
“Minimal tanah tersebut merupakan hibah dan harus ada buktinya. Jangan sampai nanti di tengah perjalanan atau bahkan saat pasar sudah berfungsi,muncul persoalan berkaitan dengan kepemilikan tanah,” tandas dia.
Terakit kondisi di beberapa pasar desa yang ada saat ini,Yusri menandaskan, pihaknya tetap akan melakukan pembenahan, khususnya pasar yang terletak di pinggir jalan poros,seperti di Desa Salleto. “Idealnya, jarak antara pasar dan jalan raya adalah 100 meter. Ini untuk mencegah kemacetan lalu lintas saat hari pasar,” papar dia.
Banyak warga desa yang harus mengeluarkan ongkos relatif besar untuk berbelanja ke pasar yang letaknya cukup jauh. “Kami harus menyesuaikan waktu yang ada dan memiliki uang belanja yang banyak, mengingat pasar cukup jauh dari tempat tinggal dan mengejar waktu yang ada.Yang kami takutkan, pasar sudah bubar sebelum tiba,” kata Nursiah, 29, seorang ibu rumah tangga di Simboro. (abdullah nicolha)
Thursday, May 14, 2009
Mamuju Siapkan Siswa Calon Praja IPDN
Wednesday, 13 May 2009
MAMUJU(SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju menyiapkan lulusan sekolah menengah atas (SMA) untuk menjadi praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor,Jawa Barat.
“Pemkab hanya sebagai fasilitator yang akan mengusulkan ke provinsi. Nanti di tingkat provinsi baru dilakukan seleksi,” ungkap Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Mamuju Syahrir Tahir Dany kemarin. Pemkab pun sebatas memeriksa syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan. Misalnya, memeriksa nilai rata-rata siswa minimal 7,00 dan tinggi badan untuk putri 155 sentimeter dan putra 160 sentimeter.
“Karena belum ada pengumuman hasil UN, siswa yang mendaftar wajib menyertakan surat keterangan telah mengikuti UN dari kepala sekolah,”jelas dia. Sejauh ini baru sembilan sis-wa yang mendaftar di kantor BKDD. Jika nanti mereka dinyatakan tidak lulus UN atau nilai rata-rata STTB tidak mencukupi 7,00,dengan sendirinya akan dinyatakan gugur.
Tahun lalu, Pemkab Mamuju mengirimkan 20 siswa yang menjadi perwakilan untuk mengikuti seleksi. Tahap seleksi untuk bisa menempuh pendidikan di IPDN cukup panjang.Setelah dilakukan seleksi di tingkat provinsi, mereka kembali akan mengikuti tes di IPDN.
Meskipun begitu, Syahrir tetap optimistis bakal ada perwakilan dari Mamuju yang dapat melanjutkan studi di IPDN Jatinangor. “Setiap daerah tidak diberikan jatah tertentu, tetapi murni harus hasil ujian yang dijalani,” ungkapnya.
Selama masa pendidikan, status calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan diusulkan, ketika Praja semester tiga. Saat itu pula mereka bisa menerima gaji. Jika lulus, otomatis nanti akan mengabdi ke daerah asal dan langsung menjadi PNS golongan III A.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulbar Muh Jamil Barambangi mengaku,tidak mengetahui rencana itu karena yang menangani adalah pemkab dan Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD). “Kami tidak campur tangan dalam program tersebut.Yang jelas kami mendukung,”katanya. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju menyiapkan lulusan sekolah menengah atas (SMA) untuk menjadi praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor,Jawa Barat.
“Pemkab hanya sebagai fasilitator yang akan mengusulkan ke provinsi. Nanti di tingkat provinsi baru dilakukan seleksi,” ungkap Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Mamuju Syahrir Tahir Dany kemarin. Pemkab pun sebatas memeriksa syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan. Misalnya, memeriksa nilai rata-rata siswa minimal 7,00 dan tinggi badan untuk putri 155 sentimeter dan putra 160 sentimeter.
“Karena belum ada pengumuman hasil UN, siswa yang mendaftar wajib menyertakan surat keterangan telah mengikuti UN dari kepala sekolah,”jelas dia. Sejauh ini baru sembilan sis-wa yang mendaftar di kantor BKDD. Jika nanti mereka dinyatakan tidak lulus UN atau nilai rata-rata STTB tidak mencukupi 7,00,dengan sendirinya akan dinyatakan gugur.
Tahun lalu, Pemkab Mamuju mengirimkan 20 siswa yang menjadi perwakilan untuk mengikuti seleksi. Tahap seleksi untuk bisa menempuh pendidikan di IPDN cukup panjang.Setelah dilakukan seleksi di tingkat provinsi, mereka kembali akan mengikuti tes di IPDN.
Meskipun begitu, Syahrir tetap optimistis bakal ada perwakilan dari Mamuju yang dapat melanjutkan studi di IPDN Jatinangor. “Setiap daerah tidak diberikan jatah tertentu, tetapi murni harus hasil ujian yang dijalani,” ungkapnya.
Selama masa pendidikan, status calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan diusulkan, ketika Praja semester tiga. Saat itu pula mereka bisa menerima gaji. Jika lulus, otomatis nanti akan mengabdi ke daerah asal dan langsung menjadi PNS golongan III A.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulbar Muh Jamil Barambangi mengaku,tidak mengetahui rencana itu karena yang menangani adalah pemkab dan Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD). “Kami tidak campur tangan dalam program tersebut.Yang jelas kami mendukung,”katanya. (abdullah nicolha)
Sunday, May 10, 2009
BLT Rp4 M Belum Tersalurkan
Monday, 11 May 2009
MAMUJU(SI) – Program bantuan langsung tunai (BLT) di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang mencapai Rp4 miliar belum sepenuhnya disalurkan.Akibatnya, sejumlah pihak mempersoalkan pembagian dana tersebut.
“Tentu saja kami mempertanyakan masalah pembagian BLT tersebut karena masih banyak warga yang nyata-nyata kurang mampu dan belum mendapatkan dana tersebut. Bahkan, sebagian dari mereka tidak terdata untuk menerima BLT,”kata Direktur LK2P Sulbar Jhamhur Anjasmara kepada SI,kemarin.
Menurut dia,pihaknya meminta kepada pemerintah setempat untuk melakukan pendataan secara akurat terhadap rumah tangga yang kurang mampu sehingga penyalurannya tepat sasaran. “Yang perlu dibenahi adalah pendataan rumah tangga sasaran (RTS) sehingga orang yang layak menerima bisa merasakan bantuan tersebut,” tegasnya.
Data yang dihimpun SI,jumlah masyarakat yang layak menerima bantuan tunai tersebut yang belum menerima sebanyak 20.222 RTS yang tersebar di lima kabupaten di provinsi termuda tersebut. Di Kabupaten Mamuju, dari 28.572 RTS yang terdata,masih ada sebanyak 2.186 RTS yang belum memperoleh.
Hal yang sama juga terjadi di Majene yakni dari 18.419 RTS yang berhak masih tersisa sebanyak 1.207 RTS yang belum mendapat dana itu. Begitu juga di Polewali Mandar (Polman) masih ada 7.149,Mamuju Utara (Matra) sebanyak 47 RTS, dan Mamasa sebanyak 9.633 RTS yang belum memperoleh dana BLT. Jumlah penerima yang sudah mendapatkan dana baru sebanyak 91.371 RTS.
Dengan total tersebut, masih ada sebanyak Rp4 miliar dana BLT yang belum tersalurkan. Manager Pelayanan Kantor Pos Mamuju Arifin menyatakan, pencairan dana BLT dilakukan secara bertahap.Untuk beberapa desa memang sudah dilakukan secara serentak.
Sedangkan untuk warga yang belum, bisa langsung datang ke kantor pos untuk mencairkannya. “Kalau pencairan dananya dilakukan serentak dalam satu hari untuk seluruh desa dan kabupaten, pasti akan sangat repot. Bahkan bisa saja terjadi keributan. Nahsaat ini,bisa dikatakan situasi sedang sepi.Jadi,setiap hari warga bisa datang ke kantor untuk mendapat dana BLT-nya,” jelasnya di Mamuju belum lama ini.
Menurut dia, kendala yang sering terjadi adalah karena lokasi desa yang cukup jauh sehingga, membutuhkan waktu yang lama untuk datang ke kantor pos. “Kalau dananya, masih tersedia semua, dan siap disalurkan kapan pun,”tutur Arifin. Kendati demikian, pihaknya mengaku bahwa,hingga kini belum ada kendala yang cukup serius dalam mekanisme penyaluran dana. Pihak kantor Pos sendiri terkait penyaluran BLT itu telah menargetkan penyaluran dapat dirampungkan pada 30 Mei mendatang.
“Itu juga kalau tidak ada perubahan dari pusat.Soalnya beberapa tahun yang lalu seringkali terjadi perubahan, sehingga kami kembali harus menyesuaikan,”jelasnya. Untuk tahun ini, pemerintah pusat hanya memberikan dana untuk dua bulan, dan penyalurannya dilakukan satu kali. Jadi pada penyaluran tersebut,tiap warga akan mendapatkan dana sebesar Rp200.000.
Salah seorang warga Mamuju Sanundin, 39, mengaku, pihaknya merasa kecewa atas pendataan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Pasalnya, dirinya tidak masuk dalam daftar penerima BLT. Dia menilai bahwa,ia layak mendapatkan bantuan tersebut karena tergolong orang tidak mampu.
“Saya merasa kecewa, karena nyata-nyatama orang tidak mampu tapi saat penerimaan BLT saya tidak punya panggilan (kartu), padahal, banyak warga yang memiliki sepeda motor dan menerima BLT. Sedangkan saya makan sehari-hari saja sangat susah. Jadi, kami minta agar pendataan RTS lebih dimaksimalkan agar tepat sasaran,”ujarnya. (abdullah nicolha).
MAMUJU(SI) – Program bantuan langsung tunai (BLT) di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang mencapai Rp4 miliar belum sepenuhnya disalurkan.Akibatnya, sejumlah pihak mempersoalkan pembagian dana tersebut.
“Tentu saja kami mempertanyakan masalah pembagian BLT tersebut karena masih banyak warga yang nyata-nyata kurang mampu dan belum mendapatkan dana tersebut. Bahkan, sebagian dari mereka tidak terdata untuk menerima BLT,”kata Direktur LK2P Sulbar Jhamhur Anjasmara kepada SI,kemarin.
Menurut dia,pihaknya meminta kepada pemerintah setempat untuk melakukan pendataan secara akurat terhadap rumah tangga yang kurang mampu sehingga penyalurannya tepat sasaran. “Yang perlu dibenahi adalah pendataan rumah tangga sasaran (RTS) sehingga orang yang layak menerima bisa merasakan bantuan tersebut,” tegasnya.
Data yang dihimpun SI,jumlah masyarakat yang layak menerima bantuan tunai tersebut yang belum menerima sebanyak 20.222 RTS yang tersebar di lima kabupaten di provinsi termuda tersebut. Di Kabupaten Mamuju, dari 28.572 RTS yang terdata,masih ada sebanyak 2.186 RTS yang belum memperoleh.
Hal yang sama juga terjadi di Majene yakni dari 18.419 RTS yang berhak masih tersisa sebanyak 1.207 RTS yang belum mendapat dana itu. Begitu juga di Polewali Mandar (Polman) masih ada 7.149,Mamuju Utara (Matra) sebanyak 47 RTS, dan Mamasa sebanyak 9.633 RTS yang belum memperoleh dana BLT. Jumlah penerima yang sudah mendapatkan dana baru sebanyak 91.371 RTS.
Dengan total tersebut, masih ada sebanyak Rp4 miliar dana BLT yang belum tersalurkan. Manager Pelayanan Kantor Pos Mamuju Arifin menyatakan, pencairan dana BLT dilakukan secara bertahap.Untuk beberapa desa memang sudah dilakukan secara serentak.
Sedangkan untuk warga yang belum, bisa langsung datang ke kantor pos untuk mencairkannya. “Kalau pencairan dananya dilakukan serentak dalam satu hari untuk seluruh desa dan kabupaten, pasti akan sangat repot. Bahkan bisa saja terjadi keributan. Nahsaat ini,bisa dikatakan situasi sedang sepi.Jadi,setiap hari warga bisa datang ke kantor untuk mendapat dana BLT-nya,” jelasnya di Mamuju belum lama ini.
Menurut dia, kendala yang sering terjadi adalah karena lokasi desa yang cukup jauh sehingga, membutuhkan waktu yang lama untuk datang ke kantor pos. “Kalau dananya, masih tersedia semua, dan siap disalurkan kapan pun,”tutur Arifin. Kendati demikian, pihaknya mengaku bahwa,hingga kini belum ada kendala yang cukup serius dalam mekanisme penyaluran dana. Pihak kantor Pos sendiri terkait penyaluran BLT itu telah menargetkan penyaluran dapat dirampungkan pada 30 Mei mendatang.
“Itu juga kalau tidak ada perubahan dari pusat.Soalnya beberapa tahun yang lalu seringkali terjadi perubahan, sehingga kami kembali harus menyesuaikan,”jelasnya. Untuk tahun ini, pemerintah pusat hanya memberikan dana untuk dua bulan, dan penyalurannya dilakukan satu kali. Jadi pada penyaluran tersebut,tiap warga akan mendapatkan dana sebesar Rp200.000.
Salah seorang warga Mamuju Sanundin, 39, mengaku, pihaknya merasa kecewa atas pendataan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Pasalnya, dirinya tidak masuk dalam daftar penerima BLT. Dia menilai bahwa,ia layak mendapatkan bantuan tersebut karena tergolong orang tidak mampu.
“Saya merasa kecewa, karena nyata-nyatama orang tidak mampu tapi saat penerimaan BLT saya tidak punya panggilan (kartu), padahal, banyak warga yang memiliki sepeda motor dan menerima BLT. Sedangkan saya makan sehari-hari saja sangat susah. Jadi, kami minta agar pendataan RTS lebih dimaksimalkan agar tepat sasaran,”ujarnya. (abdullah nicolha).
Subscribe to:
Posts (Atom)
