Sejumlah Politisi Sulsel Ramai-Ramai Loncat Partai

Thursday, 21 August 2008

MAKASSAR(SINDO) – Sejumlah politisi di Sulsel memilih loncat partai karena tidak terakomodasi menjadi calon anggota legislatif. Salah satunya, Ketua DPRD Luwu Ny Hj Hidayat Nurthalib yang juga Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Luwu.

Hidayat memilih menjadi caleg di Partai Demokrat. Selain Hidayat, mantan Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Bantaeng Sugiati Mangun Karim juga melakukan langkah serupa. Bedanya, mantan calon wakil bupati Bantaeng ini menyeberang ke Partai Republikan, setelah ia dipecat dari kepengurusan Golkar.

Di Republikan,mantan politisi senior Partai Golkar ini ditempatkan di daerah pemilihan (dapil) III untuk DPRD Sulsel. Kepada SINDO kemarin, Hidayat Nurthalib secara gamblang menyatakan, dirinya memilih pindah ke Partai Demokrat karena namanya tak diakomodasi sebagai caleg di partai berlambang pohon beringin itu.

Hidayat mengaku tidak gentar dengan ancaman pergantian antarwaktu (PAW) terhadap posisinya di dewan saat ini. ”Tidak ada masalah. Asalkan partai berlaku adil. Jangan hanya saya yang dizalimi,” kata Hidayat. Ketika ditanya, apa alasan Golkar tidak mencantumkan namanya dalam daftar caleg,Hidayat menyatakan,hal itu disebabkan oleh kasus dugaan korupsi yang membelitnya.

Sekadar diketahui, dalam kasus dugaan korupsi APBD Luwu 2004, Hidayat sudah berstatus sebagai terdakwa, sebab kasusnya sudah bergulir di Pengadilan Negeri Makassar. Selain Hidayat, mantan Bupati Luwu Basmin Mattayang juga menyandang status yang sama.

Namun, Basmin tetap diloloskan untuk maju sebagai kandidat bupati Luwu yang diusung Partai Golkar. Menurut Hidayat, selain dirinya, masih ada 15 orang legislator aktif lainnya di Golkar yang akan maju sebagai caleg dan terbelit kasus ini,namun tidak diberikan sanksi. ”Maka saya heran kenapa hanya saya yang disanksi. Ini tidak adil,” ujarnya.

Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Luwu Nasaruddin Bin A mengatakan, pihaknya tidak mengetahui secara pasti alasan DPP Partai Golkar tidak mengakomodasi Ketua DPRD Luwu itu.Padahal pihak DPD II sendiri telah merekomendasikannya pada nomor urut 2 tingkat provinsi.

”Yang menentukan diakomodir atau tidak caleg itu adalah DPP, setelah kami mengajukannya ke DPD I. Jadi, sampai sekarang kami tidak tahu apa alasannya karena sudah wewenang pusat,”kata Nasaruddin. Fenomena loncat partai ini bukan hanya terjadi di Golkar.

Data yang dihimpun SINDO dari KPU Luwu, dari 35 orang anggota DPRD Luwu, sembilan di antaranya mencalonkan diri lewat partai lain pada Pemilu 2009 mendatang. Mereka di antaranya,Andi Muh Yamin dari PPP ke PPI, Med Vet Sahid dari PBB ke PMB,Rahman Bahri dari PPP ke PPI, dan Hafidah Rauf BasyuridariPDKke PartaiGolkar. Malah,isu loncat partai ini santer terdengar di DPRD Luwu.

Salah satu legislator yang dikabarkan pindah partai, Andi Muh Yamin, saat dikonfirmasi enggan mengomentari hal tersebut.”Janganlah dulu diekspose karena semuanya belum permanen,”katanya. Anggota Fraksi Golkar Ambo Ala menyatakan,kasus perpindahan Hidayat Nurthalib ke Partai Demokrat akan segera diplenokan.

”Masalah ini mesti disikapi secepatnya, dan memang PAW harus dilakukan,”katanya. Wakil Ketua DPRD Luwu Husmaruddin mengatakan, pihaknya akan segera melakukan penelitian dan akan menyikapi banyaknya anggota DPRD yang pindah parpol.

”Kami akan sikapi ini dan kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada partai bersangkutan, apabila pihak partai ingin melakukan pergantian, kita akan lakukan PAW, tergantung partai,”ujarnya.

Ketua KPU Luwu Zul Arrahman mengatakan, tahapan selanjutnya adalah KPU akan memverifikasi kelengkapan administrasi bakal calon, kemudian menyampaikan hasil verifikasi kepada parpol peserta Pemilu 2009 dan bakal calon yang bermasalah, dan akan memberikan kesempatan untuk memperbaiki syarat calon.

Menurut dia, pihaknya juga akan melakukan verifikasi hasil perbaikan kelengkapan syarat calon anggota DPR, DPRD provinsi,DPRD kabupaten/kota, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS).

Verifikasi pengganti DCS itu lanjutnya, akan dilakukan oleh KPU,KPU provinsi,KPU kabupaten/kota, serta akan menyusun dan mengumumkan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota. ”Semua tahapan tersebut dilaksanakan mulai 20 Agustus hingga 31 Oktober mendatang,” kata Zul.

Dua Anggota Hanura DPC Sinjai Menarik Diri

Sementara itu, satu hari setelah penutupan pendaftaran partai politik (parpol) yang akan bertarung pada Pemilu 2009 di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sinjai,terjadi kisruh internal di tubuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sinjai .

DuaanggotaPartaiHanura memilih menarik diri dari partai serta keluar dari bakal calon legislatif Sinjai.Keduanya yakni Kepala Bidang Hukum dan HAM Andi Azis Maskur dan Ketua Bappilu DPC Hanura Sinjai Massalinri. Azis Maskur mengatakan, dirinya keluar bukan karena persoalan penentuan nomor urut tetapi mekanisme dalam penentuan nomor urut partai yang dianggap tidak jelas.

”Kami keluar sebelum ada penentuan nomor urut, dan saya telah menarik berkas bakal caleg saya dari partai,” ungkap Azis sambil memperlihatkan berkasnya,kemarin. Azis yang didampingi Massalinri itu menyatakan, mereka baru menyatakan pengundurannya secara lisan kepada Pimpinan DPC Hanura Sinjai dan mengenai pernyataan tertulis akan menyusul.

Azis mengindikasikan aturan yang ada di Hanura tentang suara terbanyak itu hanya sebagai topeng. Massalinri menambahkan, khusus untuk daerah pemilihan (dapil) I yakni,Sinjai Utara, Bulupoddo, Pulau Sembilan ada empat orang yang mengundurkan diri setelah rapat yang digelar 15 Agustus lalu, yakni dirinya, Azis Maskur,Andi Tamsil Nasrun, dan Jayadi.

Namun kata dia,Nasrun dan Jayadi hanya menarik diri dari bakal caleg bukan dari kepengurusan partai.”Persoalan yang lebih krusial adalah perbedaan prinsip,”kata Massalinri.

Seusai memberikan keterangan persnya, mereka kemudian mengadakan protes dengan mencabut beberapa baliho yang sudah terpasang beberapa waktu lalu yakni di Kelurahan Lappa,serta penurunan bendera partai di beberapa posko.

Ketua DPC Hanura Sinjai Andi Takbir saat dihubungi SINDO kemarin menyatakan dirinya sedang berada di Makassar, namun menanggapi adanya pengunduran diri tersebut, dirinya sangat menyayangkan.”

Kita sudah sama-sama membesarkan partai ini. Namun tiba-tiba ada yang keluar, memang sangat disayangkan. Saya berharap keduanya tetap di Hanura,”ujar Takbir. Mengenai penentuan nomor urut,Takdir menolak untuk mengomentari,dia menyatakan semua itu adalah persoalan internal partai.

Selain itu, dia menyatakan berdasarkan penentuan nomor urut kemarin malam Azis menempati nomor urut dua, sedangkan nomor satu ditempati Yusni Akbar. ”Mungkin Azis merasa ideal jika berada pada nomor urut satu,”ujarnya. (abdullah nicolha/ rahmi djafar)

Kejari Periksa Idris Cawidu

Wednesday, 20 August 2008

LUWU(SINDO) – Kejari Belopa memeriksa Kasubdin Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Luwu Idris Cawidu,terkait pembangunan ruang kelas di SMKN 2 Belopa.

Pemeriksaan terhadap Idris berlangsung sejak pukul 09.00–13.00Wita,di Luwu,kemarin. Hal itu terkait kasus pembangunan ruang kelas di SMKN 2 Belopa yang menggunakan dana block grant Anggaran Belanja Pendapatan Negara (ABPN) 2006 sebesar Rp250 juta.

Bahkan,pembangunan kelas bermasalah diduga karena dana pendamping dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Luwu senilai Rp250 juta tak dicairkan. Akibat dana yang cair tersebut pihak pengelola memungut dana dari siswa sebesar Rp300.000–500.000 per siswa.

Permintaan uang ke siswa dilakukan untuk menutupi kekurangan dana pembangunan ruang kelas lantaran dana pendamping tak dicairkan. ”Kasubdin kami mintai keterangan perihal dana pendamping itu,termasuk untuk pengadaan mebeler di SMKN 2,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belopa Hentoro Cahyono kepada wartawan, kemarin.

Menurut Hentoro, saat ini belum menetapkan siapa tersangka, karena kasus tersebut masih dalam tahap pengumpulan data dan bahan keterangan.”Kasus ini masih kami selidiki sebelum lanjut ke penyidikan, ”katanya. Pekan depan, kejaksaan berencana akan memeriksa Kepala SMKN 2 Belopa Syahrul M.

Selain itu beberapa pihak terkait di antaranya Dinas Dikpora dan SMKN 2 juga akan dimintai keterangan sebagai saksi. Sementara itu,Kepala Sekolah (Kasek) SMKN 2 Belopa Syahrul M mengakui telah melakukan pungutan kepada siswa baru untuk pengadaan mebeler di sekolah tersebut.

“Kami memang membebankan kepada semua siswa baru untuk membayar pengadaan mebeler karena dana untuk itu belum cair,maka kami meminta kepada orang tua siswa,” katanya kepada SINDO di Luwu,kemarin.

Dia menuturkan, pungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa tersebut bertingkat- tingkat, yakni tingkat A Rp300.000, tingkat B Rp400.000, dan tingkat C Rp500.000.“Tingkatan tersebut kami lihat dari tingkatan ekonomi mereka yang kurang mampu, menengah, dan mampu,”ujarnya.

Syahrul juga menyebutkan, pungutan yang dilakukan pihak sekolah itu adalah hasil kesepakatan bersama komite sekolah dan orang tua siswa.“Mereka sepakat kami lakukan pungutan tersebut,” katanya. (abdullah nicolha)

16.000 Caleg di Sulsel Bersaing di Pemilu 2009

Wednesday, 20 August 2008
MAKASSAR (SINDO) – Pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) resmi ditutup dinihari tadi, pukul 00.00 Wita.

Diperkirakan, sebanyak 16.000 caleg bakal bersaing memperebutkan kursi DPRD kab/kota,DPRD Provinsi dan DPR RI. Estimasi jumlah peminat jabatan anggota legislatif itu diperoleh dari jumlah rata-rata caleg di tingkat kabupaten, ditambah caleg provinsi dan DPR RI. Jumlah caleg di tingkat kabupaten/ kota diprediksi mencapai 600 hingga 700 orang per kabupaten.

Bahkan di Kabupaten Bone misalnya, jumlah caleg sebanyak 710 dari 35 partai politik. Di Kota Palopo, jumlah parpol yang ikut Pemilu 2009 sebanyak 38 partai dengan caleg yang mencapai 771 orang. “Tapi ini masih harus diverifikasi lagi. Boleh jadi nantinya berkurang kalau ada yang dinyatakan tidak lolos,”kata Ketua KPU Kota Palopo Hamka Hidayat kepada SINDO malam tadi.

Di KPU Sulsel, hingga pukul 00.00 Wita dinihari tadi,sebanyak 38 parpol sudah mengajukan berkas calegnya untuk diverifikasi. Dari 38 partai tersebut, Partai Buruh merupakan pendaftar terakhir yang diterima KPU Sulsel.Di hari terakhir tersebut, jumlah total caleg yang masuk tercatat sebanyak 1.853 dengan perincian jumlah caleg laki-laki sebanyak 1.285 orang sedangkan perempuan sebanyak 568 orang.

Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas mengatakan, penyerahan berkas caleg dari 38 parpol tersebut dapat menjadi langkah awal dalam melaksanakan Pemilu 2009 yang lebih berkualitas. ”Selama ini kami membina hubungan dengan parpol dengan baik sehingga semua parpol dapat menyerahkan berkas calegnya,” ucapnya, malam tadi.

Dari segi kelengkapan berkas,kata Jayadi,pihaknya belum dapat menentukan persentase jumlah parpol yang dianggap belum lengkap. Sebab,dalam tiga hari ke depan terhitung hari ini,KPU Sulsel akan memeriksa berkas tersebut dan langsung disampaikan kepada setiap parpol. ”Memang masih belum lengkap. Kami akan memberikan waktu selama tiga hari setelah kami menyampaikan kekurangan berkas tersebut,”jelasnya.

Selain tidak lengkap,KPU Sulsel juga menemukan jumlah caleg yang melebihi 120 persen atau 89 orang. Misalnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang mengajukan caleg sebanyak 90 orang.

Terkait jumlah balon legislatif, Ketua Pokja Pendaftaran Caleg Pemilu 2009 Ziaur Rahman Mustari mengatakan, jumlah tersebut dapat mengalami penurunan atau penambahan setelah dilakukan verifikasi. Pada proses pendaftaran dihari terakhir berlangsung dengan aman dan lancar.

Para pengurus parpol saling antrean untuk dilayani oleh petugas pendaftaran. Puncak antrean terjadi sekitar pukul 22.00 Wita hingga 23.45 Wita. Antrean ini terjadi karena dipagi hingga sore hari kemarin masih terlihat lengang.

17 Legislator Golkar Kembali Jadi Caleg

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulsel kembali mencalonkan 17 legislatornya yang saat ini masih duduk di DPRD Provinsi. Berdasarkan klasifikasi biodata singkat bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulsel yang disusun oleh Amin Syam, Arfandy Idris, Moh Roem, dan Pangerang Rahim, ke-17 orang tersebut tersebar di tujuh daerah pemilihan (dapil).

Didapil I ditempati Yagkin Padajalangi, dapil II Hoist Bachtiar,Burhanuddin Baharuddin, Mapparessa Tutu, Chaidir Arif Krg Sijaya, sedangkan di dapil III tercatat Moh Roem,Arfandy Idris,dan Ince Langka. Untuk dapil IV tercatat Pangerang Rahim, Ruslan, Nurdin Mangkana, dan M Fachry Gaus sedangkan Ajiep Padindang, Marzuki Wadeng, Arifuddin Saransi berada didapil V.

Didapil VI ada A Rahman dan didapil VII masih dipercayakan kepada Abdul Madjid Tahir dan Isjaya Kaladen. Selain itu, para caleg yang dimasukkan dalam bursa pencalegan juga ada yang berasal dari anggota DPRD Kab/Kota. Jumlah kader yang ‘naik kelas’ tersebut sebanyak sembilan orang.

Diantaranya Zainuddin Sardjimin,Boerhanuddin Odja,Amin Sikki,dan Tenri Olle Yasin Limpo. ”Dalam hal kesinambungan fraksi,persentase dari anggota DPRD Kab/Kota tercatat sebanyak 10 persen, dari anggota DPRD Sulsel sebanyak 19 persen sedangkan non anggota DPRD sebanyak 63 orang dengan persentase 70,7 persen.

Jadi, total caleg yang kami ajukan sebanyak 89 orang,”jelas anggota Bapilu DPD Partai Golkar Sulsel, Yagkin Padjalangi usai menyerahkan berkas caleg di KPU Sulsel malam tadi. Selain Yagkin, proses pendaftaran tersebut dihadiri Burhanuddin,ArminToputiri, dan sejumlah pengurus lainnya.

Mengenai keterwakilan perempuan, partai berlambang pohon beringin ini konsisten pada aturan UU No 10/2007 dengan mengajukan caleg perempuan sebanyak 29 orang. Dalam hal pendidikan,dari total 89 caleg yang diajukan, caleg yang mendapat gelar pendidikan perguruan tinggi tercatat sebanyak 74 orang sedangkan mengenai usia, caleg yang berusia 51 hingga 65 tahun sebanyak 48 orang, usia 31 hingga 50 tahun sekitar 40 orang, dan usia dibawah 30 tahun hanya dua orang.

YagkinPadajalangimenyatakan, pihaknya merasa optimis untuk menambah persentase kemenangan yang diraih pada Pemilu 2004 lalu.Untuk itu, pada Pemilu 2009 ini,Partai Golkar menggunakan tag line ‘Golkar Masih yang Terbaik’.”Kami yakin akan meraih kemenangan 55 persen khusus di Sulsel. Persentase itu mengalami lonjakan pada pemilu lalu yang meraih 42 persen,”katanya.

PRI Demo KPU

Sementara itu, sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Republiku Sulsel menggelar aksi unjuk rasa di KPU Sulsel, kemarin. Mereka menuntut kepada KPU Sulsel untuk bertanggungjawab atas hasil verifikasi faktual. ”Sesuai berita acara verifikasi faktual KPU Sulsel tanggal 16 Juni 2008 dinyatakan bahwa PRI dinyatakan lolos verifikasi faktual di Sulsel.

Jadi, surat KPU No 2446/15/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP PRI yang menzalimi PRI Sulsel karena menyatakan tidak lolos verifikasi faktual adalah tidak benar,” ucap Ketua DPW PRI Sulsel Andi Syamsuddin Iskandar. Untuk itu, Andi Syamsuddin menegaskan, KPU Sulsel harus menindaklanjuti hal tersebut ke KPU Pusat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas mengakui bahwa PRI Sulsel dinyatakan lolos verifikasi faktual karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kendati demikian, lanjut Jayadi, penentuan lolos atau tidaknya partai pada Pemilu 2009 berada di tangan KPU Pusat. ”Kami hanya melakukan verifikasi faktual sedangkan yang menentukan oleh pusat,”tandasnya. (mulyadi abdillah/ rahmi djafar/m syahrullah/ abdullah nicolha/asdhar )

Warga Tanete Dukung Cakka-Siku

Monday, 18 August 2008
LUWU (SINDO) – Warga Tanete Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, siap memberikan dukungannya kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Andi Mudzakkar- Syukur Bijak yang lebih dikenal dengan nama paket Cakka-Siku (CS) pada Pemilu Kepala Daerah Luwu.

“Kami siap memenangkan anak kami, Syukur Bijak dalam Pemilu Bupati nanti. Alasannya, dia merupakan putra Walenrang-Lamasi yang siap membantu pemerataan pembangunan di daerah ini (Walmas) dan tentunya akan membentuk Luwu Tengah ke depan,” kata tokoh masyarakat setempat Rauf Ba’syuri.

Dukungan masyarakat Desa Tanete siap memenangkan CS pada Pemilu Kepala Daerah Luwu mendatang karena masyarakat Walmas harus bersatu mengangkat pembangunan di daerah sendiri dalam bingkai daerah otonom, yakni Kabupaten Luwu Tengah (Luteng).

“Bentuk dukungan ini dilakukan tak lain agar masyarakat Walmas bersatu mengangkat pembangunan dalam bingkai Kabupaten Luwu Tengah,” jelasnya saat menghadiri silaturrahmi Syukur Bijak ke Desa Tanete, kemarin.

Senada diungkapkan Sekretaris Tim 48 Suparmin Sabrah bahwa bentuk dukungan tersebut dinyatakan sejumlah pendukungnya di daerah tersebut dalam acara silaturrahim yang dilakukan paket CS di Walmas,kemarin.

Masyarakat di daerah tersebut tidak ingin ada perpecahan dan akan mengupayakan terus terjalin kedamaian dan kebersamaan. “Karena itu,mereka ingin menyatukan dukungan dalam satu paket pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Luwu nantinya,” tandasnya kepada SINDO kemarin.

“Dalam kunjungan kami ke Desa Tanete itu cukup disambut baik masyarakat. Bahkan,tokoh masyarakat setempat langsung mengungkapkan bentuk dukungannya di hadapan Syukur Bijak,” paparnya. Ketua DPC PBR Luwu OttongAmir Syam mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengevaluasi tentang strategi memenangkan paket CS.

Adapun pihaknya melihat strategi yang dilakukan saat ini masih memiliki kelemahan sehingga perlu dibenahi dan ditutupi. “Kami ingin strategi memenangkan CS ini harus lebih mantap dibanding sebelumnya karena semua paket lain telah all-out menyusun strategi untuk kemenangan calon yang mereka usung,” kata Ottong kepada SINDO kemarin.

Evaluasi itu juga membahas eskalasi perkembangan Pemilu Kepala Daerah Luwu, termasuk sisi penggalangan massa yang selama ini kami lakukan supaya lebih eksklusif menghadapi Pemilu 2009 mendatang.

‘’Semua calon legislatif sudah dioptimalkan dan aktif dalam penggalangan konstituen, dari situlah mereka kemudian aktif menyosialisasikan paket CS dalam kampanye caleg,’’ jelas politikus PBR ini. (abdullah nicolha)

CS-Amal Berebut Dukungan di Walmas

Sunday, 17 August 2008

LUWU(SINDO) – Pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Andi Mudzakkar-Syukur Bijak, Cakka-Siku (CS) dan Amir Kaso-Syamsul Sabbea (Amal) berebut dukungan di Kecamatan Walenrang- Lamasi (Walmas).

Kedua pasangan calon tersebut mengklaim telah memiliki dukungan warga dari daerah yang digadang-gadangkan akan menjadi daerah otonom itu.Alasannya,masing-masing pendamping dua paket tersebut merupakan putra terbaik Walmas yang nantinya akan memperjuangkan bagian tengah Luwu menjadi satu kabupaten.

“Kami optimistis dapat meraih banyak dukungan warga Walmas karena pendamping Cakka, Syukur Bijak merupakan figur yang memiliki kans besar di daerah tersebut,”kata Sekretaris TP 48 Suparmin Sabrah kepada SINDO kemarin. Selain itu,dia adalah salah satu putra terbaik Walmas yang sudah dua periode terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu.

“Jadi, tidak heran kalau Syukur dikatakan memiliki basis massa yang kuat di sana,”jelasnya. Sementara itu, Local Officer (LO) paket Amal Ahmar Arif mengatakan, pihaknya juga telah mendapat dukungan dari masyarakat Walmas. Pasalnya, pendamping Amir Kaso, Syamsul Sabbea juga merupakan salah satu putra terbaik yang berasal dari daerah tersebut.

“Itu tidak dapat dipungkiri karena masyarakat Walmas juga pernah mengantarkan Syamsul sebagai salah satu anggota Dewan.Jadi,wajar kalau kami optimistis meraih dukungan dari sana,”katanya. Sementara itu, kedua calon wakil bupati Luwu yang berasal dari Walmas, yakni Syukur Bijak dan Syamsul Sabbea membuktikan diri sebagai calon yang memiliki basis massa dengan menemui warga setempat.

Syamsul menyosialisasi dengan warga Desa Batustanduk- Pangali, sedangkan Syukur berkunjung ke Desa Bolong. Pertemuan Syamsul tersebut dikemas dalam acara Isra Mikraj sebagai penceramah yang dihadiri ratusan orang. Paket Amal akan memfokuskan tiga hal mendasar, yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami tidak ingin ada masyarakat Luwu yang tidak sekolah karena tidak memiliki biaya,”ucapnya. Syukur yang menemui warga Desa Bolong mengatakan, pertemuannya tersebut memberikan pemahaman tentang program yang akan dilakukannya apabila nanti terpilih menjadi wakil kepala daerah.

“Kami ingin masyarakat memilih pemimpin sesuai hati nurani,”tandasnya. Selain itu,dia juga berjanji akan membangun infrastruktur di Walmas,memforsir anggaran biaya pendidikan serta kesehatan sesuai aturan yang ada.“Namun,yang paling penting mengakomodir keinginan warga Walmasmenjadidaerah otonom,” papar orang yang akrab disapa Siku ini. (abdullah nicolha)

DPRD Minta PNS Netral

LUWU (SINDO) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu meminta kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah tersebut bersikap netral dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Luwu Oktober mendatang.

“Bupati dan PNS harus netral dalam pemilu Kepala Daerah ini, dan diminta jangan mengintruksikan kepada PNS untuk memilih calon tertentu,” kata Ketua DPRD Luwu Hidayat Nurthalib di Luwu kemarin.

Dalam situasi seperti ini, bupati memiliki pengaruh besar untuk mempengaruhi PNS menyatukan sikap memilih calon bupati tertentu. “Ini merupakan tugas berat bagi Pak Bahrum untuk menjaga netralitasnya sebagai Bupati Luwu pada masa Pemilu Kepala Daerah ini,” jelas Hidayat.

Dia menyebutkan, hingga saat ini memang belum ada indikasi bupati tidak netral. Namun, dia menginginkan agar seluruh PNS dan aparatur pemerintahan bersikap netral pada pesta demokrasi Luwu. “Ini demi terselenggaranya pemilu aman dan damai,” kata legislator Golkar ini.

Semua pihak di daerah ini (Luwu) mengharapkan agar PNS, pejabat, dan semua lingkup unit kerja bersikap netral, karena pada setiap perhelatan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah netralitas PNS selalu menjadi sorotan tajam bagi masyarakat. “Mudah-mudahan di Luwu tidak seperti itu,” harapnya.

Terkait proses pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kab Luwu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo telah mengintruksikan kepada aparat keamanan di Luwu untuk mengamankan dan menangkap setiap pelaku yang ingin mengacaukan proses pemilu tersebut.

“Saya minta kepada Kapolres dan Dandim untuk menangkap setiap oknum yang ingin mengganggu jalannya pesta demokrasi di Luwu,” tegasnya di Luwu belum lama ini.

Sementara itu, Bahrum Daido yang dikonfirmasi kemarin menjamin dirinya akan bersikap netral pada pemilu Kepala Daerah Luwu nanti. Dia mengatakan, akan menyikapi secara tegas apabila ditemukan PNS yang secara terang-terangan mendukung salah satu kandidat. "Saya minta kepada PNS bersikap netral dan segera menghentikan kegiatan berpolitik," tegasnya.

Menurut dia, apabila PNS ikut menjadi tim sukses kandidat maka dapat dipastikan tugas dan fungsinya sebagai aparat pemerintahan akan terbengkalai. Sebab, yang bersangkutan waktunya lebih banyak dicurahkan untuk melakukan sosialisasi dibanding bekerja di kantor pemerintahan. “Makanya dituntuk untuk netral,” kata Bahrum.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luwu sendiri telah menyosialisasikan kepada semua PNS di daerah tersebut untuk bersikap netral dalam proses pemilu kepala daerah ini. “Kami telah menyebarkan surat edaran, agar PNS tetap menjaga sikap netral dalam proses ini,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu Hasri Hasyim kepada SINDO, kemarin. (abdullah nicolha).

Amal Serukan Pemilu Damai

LUWU (SINDO)-Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu nomor 3, Amir Kaso-Syamsul Sabbea (Amal) serukan kepada tim pemenangannya menjunjung tinggi Pemilu Kepala Daerah Damai di daerah tersebut.

“Kami minta kepada semua tim pemenangan tetap menjunjung tinggi pemilu kepala daerah yang damai agar tercipta harmonisasi diantara semua tim pasangan calon,” kata Local Officer (LO) paket Amal, Ahmar Arif kepada SINDO, kemarin.

Menurut dia, pihaknya tidak akan pernah mendukung cara-cara tim dan pendukung yang tidak sopan dalam melakukan sosialisasi demi meraih dukungan dari masyarakat karena itu akan mencederai pemilu kepala daerah ini. “Mudah-mudahan semua tim pemenangan Amal tetap menjalin hubungan yang baik antara semua tim calon,” tandasnya.

Ahmar menambahkan, Amal tetap menginginkan supaya Pemilu Kepala Daerah ini berjalan dengan suasana kondusif mulai dari tahan awal hingga penetapan calon nantinya. “Masyarakat di daerah ini menginginkan adanya perubahan sehingga, kami menghadirkan calon pemimpin yang akan melakukan perubahan itu,” jelas dia.

Terpisah, calon bupati Luwu yang diusung oleh enam partai gabungan, PPP, Partai Merdeka, PBSD, PNBK, PSI, dan PKPB Amir Kaso menyatakan, pihaknya optimistis meraih dukungan terbanyak pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Luwu yang digelar 29 Oktober mendatang.

“Saya belum bisa memastikan dan mengklaim berapa dukungan sudah kita dapatkan, yang jelas kami optimis akan meraih dukungan terbanyak, yah 40 persen lah,” katanya saat dikonfirmasi di kantor KPU Luwu, belum lama ini. (abdullah nicolha).

CS Dekati Tokoh Masyarakat Bua

#Perisai Galang Komunitas Jawa

LUWU (SINDO)-Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu, Andi Mudzakkar-Syukur Bijak yang diusung oleh Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Bintang Reformasi (PBR), mendekati tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Bua.

“Saya datang kemari untuk meminta doa restu kepada saudara-saudara di sini untuk mendukung CS pada Pemilu Kepala Daerah ini,” bebernya saat melakukan silaturrahim bersama tokoh masyarakat di Kecamatan Bua.

Menurut Cakka, pihaknya berniat memperbaiki Luwu ke depan dengan mengutamakan perubahan pada semua sector. “Apabila pandangan politik seseorang tidak berpihak pada kami, itu akan kami terima tanpa merasa sakit hati,” katanya.

Pasangan yang akrab disapa Cakka-Siku (CS) itu melakukan pertemuan dengan sejumlah warga Bua, salah satunya adalah Kepala Personalia Manager Sumber Daya Manusia (SDM) PT Panca Usaha Plywood (Panply) Bua Andi Umair Kaddiraja yang merupakan tokoh masyarakat di daerah tersebut.

Umair mengatakan, ada dua alasan ketertarikannya mendukung paket CS yakni, Andi Cakka merupakan pejabat yang masih tergolong bersih dan menginginkan perubahan terjadi di Kab Luwu.“Cakka ini boleh dikatakan belum ada ‘cacatnya’ atau belum ada cerita jelek tentang dia,” katanya.

Selama ini lanjut dia, kami ingin ada perubahan di daerah ini (Luwu). Makanya, kami akan berusaha memenangkan paket CS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini.“Kami jenuh dengan pemerintahan yang lalu, dengan banyaknya janji-janji pemerintah yang tidak pernah terealisasi khususnya terhadap Panply,” tegasnya kepada Sindo, kemarin.

Pada dasarnya lanjut Umair, PT Panply selama ini sangat memerlukan perhatian besar dari pemerintah karena, perusahaan ini memiliki andil besar dalam menyerap pengangguran yang ada di tana Luwu. “Itu tidak bisa dipungkiri,” tegasnya.

Sementara itu, pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rischal Anton Pasombo-Sahardi Mulia yang lebih dikenal dengan nama Persaudaraan Rischal-Sahardi (Perisai), menggalang komunitas Jawa yang ada di daerah itu.

Sosialisasi paket tersebut dilakukan oleh istri Rischal, Andri Yoga Utami yang menemui langsung Ketua Kerukunan Paguyuban Jawa, Parjo Akliwon di Kota Palopo, kemarin. Selain itu, dia juga menyusun jadwal pertemuan dengan keluarga Paguyuban Jawa di Kab Luwu.

“Satu pekan ke depan, kami akan lakukan sosialisasi paket Perisai kepada semua keluarga transmigran dari Jawa, di bagian Selatan dan Utara Luwu untuk pemenangan kami,” katanya.

Andri yakin, semua masyarakat Jawa dan transmigran yang berdomisili di Luwu mendukung paket Perisai. (abdullah nicolha).

KPU-Basri Tak Hadiri Persidangan

Tuesday 12-08-2008

#Mediasi Damai Terancam Gagal

LUWU (SINDO) - Persidangan lanjutan gugatan Basri Suli, salah satu calon Kepala Daerah Luwu, terhadap KPU Luwu atas penolakan pencalonannya pada pemilu Kepala Daerah Luwu, kemarin, di Pengadilan negeri (PN) Palopo, kembali ditunda.

Penundaan tersebut diakibatkan karena ketidak hadiran kedua belah pihak yang bersengketa atas upaya damai yang dimediasi oleh Majelis Hakim PN Palopo yang diketuai oleh Fathul Bari. Kedua belah pihak hanya diwakili oleh pengaca masing masing.

Dalam pembukaan persidangan tersebut, Fathul menyayangkan ketidak hadiran kedua belah pihak dalam persidangan. Padahal pada kesempatan itu, majelis hakim sudah akan membuatkan kesepatan antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk damai. Namun disebabkan keduanya tidak berada di persidangan tersebut, maka Fathul memutuskan untuk menunda persidangan.

“Padahal, sidang kali ini sudah akan membacakan hasil kesepakatan mediasi, namun disebabkan kedua belah pihak tidak hadir, jadi sidangnya harus ditunda,” ungkap Fathul yang dihubungi, kemarin.

Dia menambahkan, jika dalam persidangan berikutnya yang rencananya akan digelar pada 19 Agustus mendatang pernyataan damai ini belum juga ditandatangi oleh kedua belah pihak, maka perkara ini akan dilanjutkan. “Akan dilanjutkan perkaranya, sebab dengan belum ditandatanganinya surat damai ini berarti belum ada keinginan damai dari kedua belah pihak.

Pengacara KPU Luwu, Muhammad Ompo Massa mengatakan pihaknya sebenarnya merespon positif upaya damai tersebut, namun disebabkan pihak penggugat, Basri Suli, tetap ngotot untuk melanjutkan perkara, maka kami juga menyatakan siap untuk menghadapi gugatan itu.

“Pihak kami yang terlebih dahulu mengajukan upaya damai, namun damai bukan berarti meloloskan mereka sebagai peserta Calon Kepala daerah pada Pemilu Kepala Daerah Luwu, namun tawaran itu ditolak,” ujarnya.

Sementara itu, Pengacara Basri Suli, Muhammad Asfah A Gau pihaknya akan tetap berupaya agar kliennya dapat hadir pada persidangan berkutnya itu. Namun dirinya masih enggan mengomentari tawaran damai yang diajukan oleh KPU Luwu tersebut.

“Kita lihat saja hasil mediasi damai pada persidangan berikutnya, sebab dalam upaya damai yang dilakukan secara internal tersebut, boleh dikata antara kedua belah pihak belum menemukan kata sepakat, sehingga masih harus menunggu perkembangan berikutnya,” ujar Asfah.

Untuk diketahui, Basri Suli mengambgil langkah gugatan terhadap KPU Luwu disebabkan ditolaknya berkas pencalonannya pada saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah Luwu. Dalam upaya mediasi damai sebelumnya, Basri Suli telah mengajukan itikad baik untuk menyelesaikan perkara ini melalui tawaran damai yang disampaikan oleh Ketua KPu Luwu Zul Arrahman.

Namun, belakangan, Basri kembli ngotot untuk melanjutkan perkara ini karena menilai KPU Luwu tidak mempertimbangkan tawaran yang disampaikan oleh pihaknya. Sebelumnya, Basri sudah mengajukan syarat bahwa pihaknya akan taat dengan keputusan KPU Luwu jika keputusan penolakan berkas perndaftarannya mendapatkan pembenaran dari KPU Pusat. (abdullah nicolha)