Tuesday, 30 December 2008
LUWU (SINDO) – Pemkab Luwu hingga saat ini belum menarik kendaraan dinas (randis) yang digunakan oleh sejumlah kepala desa (Kades) yang masuk dalam daftar calon tetap (DCT) Luwu.
Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luwu Siming menyatakan, pihaknya mensinyalir adanya sejumlah kepala desa yang menjadi caleg dan terindikasi memanfaatkan fasilitas negara,namun sampai hari ini Pemkab Luwu belum mengambil tindakan untuk menarik fasilitas berupa kendaraan roda dua tersebut.
”Sampai hari ini, pemerintah Kabupaten Luwu belum mengambil sikap tegas untuk menarik beberapa kendaraan dinas yang digunakan oleh kepala desa yang terindikasi terdaftar sebagai caleg,mereka masih menggunakan fasilitas motor, padahal hal ini tidak dibenarkan,”kata Siming. Mantan anggota panwaslu saat Pilkada Luwu berlangsung ini menjelaskan, pihaknya sering mendapat laporan dari masyarakat agar kiranya kepaladesayangmajuditegur untuk tidak menggunakan fasilitas negara.
”Banyak masyarakat yang mengeluhkan, kades yang jadi caleg ternyata melakukan sosialisasi atau berkampanye menggunakan fasilitas negara,”ungkap dia. Dia juga mengatakan pihaknya telah bersurat ke KPU terkait adanya masukan dari masyarakat yang menghendakiadanya penertibanbaliho yang menggunakan atau mencantumkan nama jabatan negara di baliho mereka. ”Kami memang menerima laporan, ada beberapa baliho caleg yang mencantumkan jabatan negara.
Sebenarnya ini tidak dibenarkan. Untuk itu kami menyurati ke KPU untuk membahas masalah ini,”tegas Siming. Dia berharap Bagian Umum Pemkab Luwu dapat menertibkan kendaraan dinas yang masih digunakan oleh sejumlah kepala desa yang jadi caleg tersebut. Sementaraitu,daripantauan SINDO sejumlah atribut partai yang dinilai oleh sejumlah kalangan mengganggu estetika kota hingga sini belum ditertibkanolehPanwaslu.
Pasalnya, belum mendapat surat keterangan (SK) dari pemerintah setempat. Anggota Panwaslu 2009 Sam Abdi mengaku,pihaknya belum melakukan penertiban terhadap sejulah baliho yang dianggap melanggar dan mengganggu estetika kota karena belum ada SK dari pemerintah. ”Kami belum melakukan penertiban karena hingga kini Pemkab Luwu belum mengeluarkan SK (surat keputusan) tentang lokasi yang dibolehkan atau yang tidak untuk memasang baliho,” ujar dia.
Sam juga menjelaskan, pihaknya juga belum melakukan rapat koordinasi dengan pihak KPU terkait pemasangan atribut alat peraga kampanye Pemilu 2009.Menurut dia,penertiban baliho yang dianggap melanggar estetika kota, itu mestinya dapat dilakukan oleh Pemkab Luwu. Ketua Desk Pemilu Pemkab Luwu M Idris Shamad yang dikonfirmasi belum lama ini mengatakan,pihaknya berjanji akan melakukan penertibkan baliho yang dianggap melanggar estetika kota .
”Memang banyak baliho di Kabupaten Luwu ini yang dipasang tidak beraturan.Ke depan kami menertibkan baliho yang tidak sesuai aturan dan rambu-rambu yang telah disepakati,”jelas dia. (abdullah nicolha)
Tuesday, December 30, 2008
JK Isyaratkan Musda Januari
Tuesday, 30 December 2008
RAPAT GOLKAR Wakil Presiden (Wapres)Jusuf Kalla menyampaikan orasi politiknya di depan sejumlah kader Golkar di Room Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, kemarin. JK mengisyaratkan Musda Januari mendatang.
MAKASSAR(SINDO) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mengisyaratkan untuk mempercepat Musyawarah Daerah (Musda) guna mencari pengganti HM Amin Syam yang memilih mundur dari Ketua DPD I.
Isyarat JK itu disampaikan saat transit di Bandara Sultan Hasanuddin, sebelum melanjutkan perjalanannya ke Provinsi Papua,kemarin.Bahkan,menurut Koordinator Tim Media Wapres, Muchlis Hasyim,JK sempat memberi waktu paling lama sepuluh hari untuk menggelar musda. ”Musda dipercepat itu hanya pergantian ketua saja, dan bukan penggantian seluruh pengurus,”kata Muchlis mengutip pernyataan JK kemarin. Lantas siapa putra mahkota yang disiapkan JK untuk mengendalikan Golkar Sulsel?
Menurut Muchlis,Ketua Umum DPP Partai Golkar itu tidak secara gamblang menyebutkan figur. JK hanya menetapkan satu syarat, yakni memiliki jam terbang tinggi alias berpengalaman. Sekadar diketahui, jauh sebelum Amin Syam menyatakan pengunduran dirinya,beredar bursa calon Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, antara lain,SyahrulYasin Limpo,Ilham Arief Sirajuddin,dan HM Roem. Ketiga figur ini memang masuk dalam kriteria yang diinginkan JK. Syahrul misalnya, merupakan mantan Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulsel yang kini menjabat Gubernur Sulsel.
Ilham Arief Sirajuddin adalah tokoh muda Golkar yang terpilih kembali memimpin Kota Makassar. Sedang HM Roem merupakankaderseniorberinginyang pernahmenjabatBupatiSinjai dan saat ini menjadi pengendali sementara partai warisan pemerintahan orde baru ini. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 35 menit di VIP room Bandara Sultan Hasanuddin, JK hanya berharap, siapapun pengganti Amin Syam harus mampu membawa partai bernomor urut 23 ini tetap menyamai atau melebihi prestasi perolehan suara pada Pemilu 2004 lalu.
Selain menawarkan opsi musda dipercepat, JK juga membuat satu opsi lagi,yaitu pergantian ketua dengan cukup menunjuk saja Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel, HM Roem untuk mengendalikan partai hingga pelaksanaan Musda akhir 2009 mendatang. Berdasarkan pantauan SINDO kemarin, saat JK transit di Makassar, ia disambut Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo,Ketua DPRD HM Roem,KapoldaSulselIrjenPol Sisno Adiwinoto, sejumlah bupati, dan beberapa Ketua DPDIIPartaiGolkarMakassar, diantaranya Ilham Arief Sirajuddin dan Andi Asmidin.
Amin Syam dikabarkan lebih memilih untuk beristirahat di kediaman pribadinya di Bojo,Kabupaten Barru ketimbang hadir di pertemuan. Kendati disarankan mempercepat musda, namun Roem dengan tegas menolak. Alasannya, pengurus DPD I sudah sepakat fokus menjelang pemilu.”Tidak ada Musda dipercepat.Kami sudah sepakat dengan teman-teman pengurus untuk fokus saja di pemilu,” kata Roem yang juga Ketua DPRD Sulsel ini secara singkat saat keluar dari pintu bandara.
Terpisah, Syahrul yang juga Ketua Kosgoro Sulsel 1957 menyatakan tidak setuju kalau Musda dipercepat. Menurutnya, Golkar harus fokus saja melakukan konsolidasi menjelang pemilu.”Bagi saya sebagai bagian keluarga besar Golkar, lebih baik fokus saja di Pemilu.Apalagi kan ini sudah sisa berapa bulan lagi. Ngapain harus mempercepat Musda lagi. Nanti juga strateginya beda kalau itu diurusi,” kata Syahrul kepada wartawan. Sementara itu, pengunduran diri HM Amin Syam langsung direspons pengurus DPD I Partai Golkar Sulsel.
Bahkan,tadi malam,rapat pengurus sudah memutuskan untuk mengikuti mekanisme penggantian Ketua DPD I sesuai dengan mekanisme yang ada. Soal jadwal pelaksanaan musda, DPD I menyerahkan sepenuhnya ke DPP. Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulsel HM Roem tadi malam membenarkan hasil keputusan DPD I itu. ”Terserah DPP. DPD I telah sepakat untuk menyerahkan masalah ini ke DPP,”kata Roem.
Terima Kasih ke Amin
Sebelum memberikan arahan selama 35 menit mulai pukul 9.40 Wita pagi,JK membacakan surat pengunduran diri Amin sebagai ketua, dengan alasan pribadi. Sayangnya, tidak dijelaskan secara rinci alasan yang dimaksud.
Meski Amin tidak hadir di pertemuan tersebut,namun JK tetap menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Amin atas kepemimpinannya selama ini dalam mengendalikan Partai Golkar selama beberapa tahun.” Beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Amin, meski diakuinya hasil pilkada tidak terlalu maksimal,”ujar Muchlis. Kendati demikian,JK juga menyinggung kalau dirinya terpilih sebagai wakil presiden bukan karena didukung Golkar. Sehingga, ia tidak mempermasalahkan kalau hasil pilkada tidak terlalu maksimal,termasuk di Sulsel.
PKS Ajak Amin
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel akan mengajak Amin Syam masuk menjadi Dewan Pakar PKS Sulsel untuk bersama dengan dewan pakar lainnya dari berbagai unsur, baik tokoh,ulama dan akademisi, yang fungsinya memberikan pertimbangan kepada struktur PKS dalam berbagai hal.
”Kalau memang kabar mundurnya Amin Syam dari Golkar itu benar, kami akan mengajak Bapak Amin Syam bergabung dalam Dewan Pakar PKS,” tegas Ketua DPW PKS Sulsel, Najamuddin Marahamid melalui rilisnya kepada SINDO. Menurutnya, mantan Bupati Enrekang tersebut dianggap sebagai tokoh Sulsel, dan sarat dengan pengalaman berpengalaman dalam mengelola pemerintahan dan juga sangat memahami kondisi masyarakat Sulsel.”
PKS Sebagai Partai yang punya visi mensejahterakan masyarakat, sayang rasanya kalau tokoh Sulsel seperti Amin Syam tidak kita libatkan dalam Dewan Pakar PKS untuk memberikan pertimbangan, masukan bagi struktur PKS termasuk anggota Dewan PKS, agar dalam membuat kebijakan bagi masyarakat akan sesuai dengan harapan masyarakat sulsel,” kata Najamuddin.
Dalam waktu dekat lanjutnya, pengurus PKS akan melakukan silaturahim kepada Amin, sekaligus akan meminta secara resmi kesediaanya untuk bergabung sebagai Dewan Pakar PKS.”Saya lagi di Selayar, sepulang dari sini, saya bersama struktur PKS akan membicarakan kapan waktu yang tepat untuk silaturahim kepada Bapak Amin Syam,”tambah Najamuddin.
Sikap DPD II
Terkait pengunduran diri Amin Syam, sejumlah pengurus DPD II dari berbagai daerah juga mulai angkat bicara. Sekretaris DPD II Partai Golkar Palopo Rahmat Masri Bandaso menilai,pengunduran diri Amin Syam tidak bisa langsung ditanggapi dengan pelaksnaaan musda, tetapi harus dilihat dari aspek aturan internal partai.
”Partai Golkar memiliki aturan tersendiri yang mengatur tentang itu, dan banyak faktor yang harus diperhatikan sebelum pelaksanaaannya, sehingga harus dipikirkan secara matang,”ujarnya. Namun, menurutnya, pihaknya tetap menyerahkan sepenuhnya pelaksnaan musda ke DPD I,apakah akan dipercepat sebelum pemilu 2009,atau pasca pemilu. Hal senada juga juga diungkapkan oleh Ketua Bappilu DPD II Golkar Kab Luwu Rakhmad Sudjono.
Menurut dia,figur Ketua DPD I Golkar merupakan pilihan terbaik di Golkar kelak.”Saat ini, pengendali sementara di Golkar adalah Pak Roem. Kalau memang itulah yang terbaik bagi partai kita di daerah menerima saja,”katanya kepada SINDO,kemarin. Menurut Ketua Bappilu ini, Golkar saat ini harus mempertajam mesin politik partai untuk dapat meraih dukungan dari masyarakat, hal itu juga sekaitan dengan kekalahan calon Golkar pada Pilkada lalu. ”Mesin politik harus kita pertajam untuk pemilu mendatang kalau tidak,kita hanya akan meraih suara tradisional,”katanya.
Senada diungkapkan mantan ketua pengurus Harian DPD II Golkar Lutra Mahfud Yunus bahwa, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan tentang pelaksanaan Musdalub ke DPD Provinsi dan DPP.
”Terserah pengurus DPD I dan DPP kalau memang ingin menggelar cepat kita mengikut, tapi kalau masalah pengunduran di Ketua DPD I Golkar Amin Syam kami tidak berkomentar yang jelas kami hanya menerima keputusan dari pengurus yang lebih diatas,” kata Wakil Ketua DPRD Lutra ini kepada SINDO,kemarin. (arif saleh/ abdullah nicolha/asdhar)
RAPAT GOLKAR Wakil Presiden (Wapres)Jusuf Kalla menyampaikan orasi politiknya di depan sejumlah kader Golkar di Room Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, kemarin. JK mengisyaratkan Musda Januari mendatang.
MAKASSAR(SINDO) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mengisyaratkan untuk mempercepat Musyawarah Daerah (Musda) guna mencari pengganti HM Amin Syam yang memilih mundur dari Ketua DPD I.
Isyarat JK itu disampaikan saat transit di Bandara Sultan Hasanuddin, sebelum melanjutkan perjalanannya ke Provinsi Papua,kemarin.Bahkan,menurut Koordinator Tim Media Wapres, Muchlis Hasyim,JK sempat memberi waktu paling lama sepuluh hari untuk menggelar musda. ”Musda dipercepat itu hanya pergantian ketua saja, dan bukan penggantian seluruh pengurus,”kata Muchlis mengutip pernyataan JK kemarin. Lantas siapa putra mahkota yang disiapkan JK untuk mengendalikan Golkar Sulsel?
Menurut Muchlis,Ketua Umum DPP Partai Golkar itu tidak secara gamblang menyebutkan figur. JK hanya menetapkan satu syarat, yakni memiliki jam terbang tinggi alias berpengalaman. Sekadar diketahui, jauh sebelum Amin Syam menyatakan pengunduran dirinya,beredar bursa calon Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, antara lain,SyahrulYasin Limpo,Ilham Arief Sirajuddin,dan HM Roem. Ketiga figur ini memang masuk dalam kriteria yang diinginkan JK. Syahrul misalnya, merupakan mantan Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulsel yang kini menjabat Gubernur Sulsel.
Ilham Arief Sirajuddin adalah tokoh muda Golkar yang terpilih kembali memimpin Kota Makassar. Sedang HM Roem merupakankaderseniorberinginyang pernahmenjabatBupatiSinjai dan saat ini menjadi pengendali sementara partai warisan pemerintahan orde baru ini. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 35 menit di VIP room Bandara Sultan Hasanuddin, JK hanya berharap, siapapun pengganti Amin Syam harus mampu membawa partai bernomor urut 23 ini tetap menyamai atau melebihi prestasi perolehan suara pada Pemilu 2004 lalu.
Selain menawarkan opsi musda dipercepat, JK juga membuat satu opsi lagi,yaitu pergantian ketua dengan cukup menunjuk saja Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel, HM Roem untuk mengendalikan partai hingga pelaksanaan Musda akhir 2009 mendatang. Berdasarkan pantauan SINDO kemarin, saat JK transit di Makassar, ia disambut Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo,Ketua DPRD HM Roem,KapoldaSulselIrjenPol Sisno Adiwinoto, sejumlah bupati, dan beberapa Ketua DPDIIPartaiGolkarMakassar, diantaranya Ilham Arief Sirajuddin dan Andi Asmidin.
Amin Syam dikabarkan lebih memilih untuk beristirahat di kediaman pribadinya di Bojo,Kabupaten Barru ketimbang hadir di pertemuan. Kendati disarankan mempercepat musda, namun Roem dengan tegas menolak. Alasannya, pengurus DPD I sudah sepakat fokus menjelang pemilu.”Tidak ada Musda dipercepat.Kami sudah sepakat dengan teman-teman pengurus untuk fokus saja di pemilu,” kata Roem yang juga Ketua DPRD Sulsel ini secara singkat saat keluar dari pintu bandara.
Terpisah, Syahrul yang juga Ketua Kosgoro Sulsel 1957 menyatakan tidak setuju kalau Musda dipercepat. Menurutnya, Golkar harus fokus saja melakukan konsolidasi menjelang pemilu.”Bagi saya sebagai bagian keluarga besar Golkar, lebih baik fokus saja di Pemilu.Apalagi kan ini sudah sisa berapa bulan lagi. Ngapain harus mempercepat Musda lagi. Nanti juga strateginya beda kalau itu diurusi,” kata Syahrul kepada wartawan. Sementara itu, pengunduran diri HM Amin Syam langsung direspons pengurus DPD I Partai Golkar Sulsel.
Bahkan,tadi malam,rapat pengurus sudah memutuskan untuk mengikuti mekanisme penggantian Ketua DPD I sesuai dengan mekanisme yang ada. Soal jadwal pelaksanaan musda, DPD I menyerahkan sepenuhnya ke DPP. Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulsel HM Roem tadi malam membenarkan hasil keputusan DPD I itu. ”Terserah DPP. DPD I telah sepakat untuk menyerahkan masalah ini ke DPP,”kata Roem.
Terima Kasih ke Amin
Sebelum memberikan arahan selama 35 menit mulai pukul 9.40 Wita pagi,JK membacakan surat pengunduran diri Amin sebagai ketua, dengan alasan pribadi. Sayangnya, tidak dijelaskan secara rinci alasan yang dimaksud.
Meski Amin tidak hadir di pertemuan tersebut,namun JK tetap menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Amin atas kepemimpinannya selama ini dalam mengendalikan Partai Golkar selama beberapa tahun.” Beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Amin, meski diakuinya hasil pilkada tidak terlalu maksimal,”ujar Muchlis. Kendati demikian,JK juga menyinggung kalau dirinya terpilih sebagai wakil presiden bukan karena didukung Golkar. Sehingga, ia tidak mempermasalahkan kalau hasil pilkada tidak terlalu maksimal,termasuk di Sulsel.
PKS Ajak Amin
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel akan mengajak Amin Syam masuk menjadi Dewan Pakar PKS Sulsel untuk bersama dengan dewan pakar lainnya dari berbagai unsur, baik tokoh,ulama dan akademisi, yang fungsinya memberikan pertimbangan kepada struktur PKS dalam berbagai hal.
”Kalau memang kabar mundurnya Amin Syam dari Golkar itu benar, kami akan mengajak Bapak Amin Syam bergabung dalam Dewan Pakar PKS,” tegas Ketua DPW PKS Sulsel, Najamuddin Marahamid melalui rilisnya kepada SINDO. Menurutnya, mantan Bupati Enrekang tersebut dianggap sebagai tokoh Sulsel, dan sarat dengan pengalaman berpengalaman dalam mengelola pemerintahan dan juga sangat memahami kondisi masyarakat Sulsel.”
PKS Sebagai Partai yang punya visi mensejahterakan masyarakat, sayang rasanya kalau tokoh Sulsel seperti Amin Syam tidak kita libatkan dalam Dewan Pakar PKS untuk memberikan pertimbangan, masukan bagi struktur PKS termasuk anggota Dewan PKS, agar dalam membuat kebijakan bagi masyarakat akan sesuai dengan harapan masyarakat sulsel,” kata Najamuddin.
Dalam waktu dekat lanjutnya, pengurus PKS akan melakukan silaturahim kepada Amin, sekaligus akan meminta secara resmi kesediaanya untuk bergabung sebagai Dewan Pakar PKS.”Saya lagi di Selayar, sepulang dari sini, saya bersama struktur PKS akan membicarakan kapan waktu yang tepat untuk silaturahim kepada Bapak Amin Syam,”tambah Najamuddin.
Sikap DPD II
Terkait pengunduran diri Amin Syam, sejumlah pengurus DPD II dari berbagai daerah juga mulai angkat bicara. Sekretaris DPD II Partai Golkar Palopo Rahmat Masri Bandaso menilai,pengunduran diri Amin Syam tidak bisa langsung ditanggapi dengan pelaksnaaan musda, tetapi harus dilihat dari aspek aturan internal partai.
”Partai Golkar memiliki aturan tersendiri yang mengatur tentang itu, dan banyak faktor yang harus diperhatikan sebelum pelaksanaaannya, sehingga harus dipikirkan secara matang,”ujarnya. Namun, menurutnya, pihaknya tetap menyerahkan sepenuhnya pelaksnaan musda ke DPD I,apakah akan dipercepat sebelum pemilu 2009,atau pasca pemilu. Hal senada juga juga diungkapkan oleh Ketua Bappilu DPD II Golkar Kab Luwu Rakhmad Sudjono.
Menurut dia,figur Ketua DPD I Golkar merupakan pilihan terbaik di Golkar kelak.”Saat ini, pengendali sementara di Golkar adalah Pak Roem. Kalau memang itulah yang terbaik bagi partai kita di daerah menerima saja,”katanya kepada SINDO,kemarin. Menurut Ketua Bappilu ini, Golkar saat ini harus mempertajam mesin politik partai untuk dapat meraih dukungan dari masyarakat, hal itu juga sekaitan dengan kekalahan calon Golkar pada Pilkada lalu. ”Mesin politik harus kita pertajam untuk pemilu mendatang kalau tidak,kita hanya akan meraih suara tradisional,”katanya.
Senada diungkapkan mantan ketua pengurus Harian DPD II Golkar Lutra Mahfud Yunus bahwa, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan tentang pelaksanaan Musdalub ke DPD Provinsi dan DPP.
”Terserah pengurus DPD I dan DPP kalau memang ingin menggelar cepat kita mengikut, tapi kalau masalah pengunduran di Ketua DPD I Golkar Amin Syam kami tidak berkomentar yang jelas kami hanya menerima keputusan dari pengurus yang lebih diatas,” kata Wakil Ketua DPRD Lutra ini kepada SINDO,kemarin. (arif saleh/ abdullah nicolha/asdhar)
Monday, December 29, 2008
Caleg Wajib Perjuangkan Luwu Raya
Monday, 29 December 2008
LUWU (SINDO) – Sejumlah caleg asal Luwu Raya yang akan memperebutkan tujuh kursi di daerah pemilihan (dapil) III di Sulsel,menargetkan empat kursi menuju Senayan.
Ketua KNPI Luwu AstamangaAzis menyatakan,Pemilu Legislatif 2009 harus menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat memperjuangkan Provinsi Luwu Raya.
”Kami mengharapkan para caleg yang akan berkompetisi ke Senayan, khususnya putra-putri asal Luwu Raya, mampu meraih 4 kursi dari 7 kursi yang diperebutkan di dapil III Sulsel ini,”paparnya saat menggelar dialog terbuka akhir tahun di Wisma Subur Belopa kemarin. Dialog yang digelar KPNI Luwu tersebut dihadiri caleg DPR RI asal Partai Golkar, yakni Badaruddin A Picunang dan Partai Gerindra Juliadi.
Selain itu,caleg DPRD Provinsi Armin Mustamin juga turut hadir dan pengurus DPP Golkar Andi Ida Nursanty. Badaruddin A Picunang mengatakan, keinginan Tana Luwu untuk terbentuk dan mandiri sebagai sebuah provinsi sebenarnya keinginan sejak zaman perjuangan. Karena itu,kami harus memperjuangkan hingga cita-cita ini terwujud. ”Pada zaman Presiden Soekarno, keinginan itu sudah diutarakan ke pemerintah pusat.
Jika sampai hari ini kami masih terus menghendaki agar Provinsi Luwu Raya menjadi provinsi yang terpisah dari induknya, hal itu wajar dan harus diwujudkan bersama.Yang jelas, Provinsi Luwu Raya bagi kami merupakan sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi,”ungkap Badar––sapaan akrabnya,kemarin. Caleg asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Juliadi juga mengatakan hal yang sama.Untuk meraih citacita pembentukan Provinsi Luwu Raya,putra-putri Luwu harus dapat merebut kekuasaan secara konstitusional.
”Dalam beberapa tahun ini,kami hanya memiliki satu wakil di Senayankarenaminimnya putri- putri Luwu yang berada dalam posisi penentu,”katanya. Menurut dia, kebijakan tersebut diprediksi berlangsung hingga beberapa tahun ke depan, apabila tidak dari sekarang kami dapat merebut kekuasaan secara konstitusional. ”Ini bukan primordialisme,demikianlah kenyataannya,”tandasnya. Di pusat,bahkan di Provinsi Luwu Raya, tidak memiliki putra-putri yang mampu duduk di birokrasi untuk memengaruhi sebuah kebijakan.
”Nah, sekarang pemilu ada di depan mata,7.000 suara di Luwu Raya ini harus menentukan pilihan politiknya,”ujar dia. Dia juga menyatakan, sepakat dari partai manapun caleg DPR RI di dapil III Sulsel, minimal harus ada 4 kursi yang disabet putra-putri Tana Luwu dari 7 kursi yang akan diperebutkan. Armin Mustamin Toputiri yang merupakan caleg DPRD Provinsi asal Partai Golkar mengatakan, apabila memang masyarakat Luwu Raya menginginkan ada wakilnya di Senayan, mau tidak mau masyarakat Luwu Raya harus bersatu dalam menjatuhkan pilihan politiknya.
Sebab, jika hal tersebut tidak dilakukan, masyarakat Luwu Raya bersiap-siap sakit hati selama lima tahun. ”Jalan satu-satunya merebut 4 kursi dari 7 kursi yang tersedia, masyarakat harus menyatukan pilihan politik pada figur tertentu. Jika tidak, suara Luwu Raya akan pecah dan kami tidak akan mampu mendudukkan putraputri ke Senayan,”papar dia. Sebab, dapil III Sulsel untuk DPR RI ini bukan hanya Luwu Raya,melainkan beberapa daerah di dalamnya, yakni Kabupaten Pinrang, Enrekang,Toraja, dan Sidrap.
”Tentunya kami tidak ingin 700.000 lebih pemilih Luwu Raya ini terpecah-pecah dan akhirnya direbut caleg dari daerah lain yang satu dapil dengan Luwu Raya,” ucap Armin yang didampingi Muchlis Supri,kemarin. Dari hasil dialog tersebut, KNPI se-Luwu Raya diminta lebih memberikan pencerahan kepada masyarakat Luwu Raya untuk dapat teliti dan mampu menempatkan pilihan politiknya secara tepat. (abdullah nicolha).
LUWU (SINDO) – Sejumlah caleg asal Luwu Raya yang akan memperebutkan tujuh kursi di daerah pemilihan (dapil) III di Sulsel,menargetkan empat kursi menuju Senayan.
Ketua KNPI Luwu AstamangaAzis menyatakan,Pemilu Legislatif 2009 harus menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat memperjuangkan Provinsi Luwu Raya.
”Kami mengharapkan para caleg yang akan berkompetisi ke Senayan, khususnya putra-putri asal Luwu Raya, mampu meraih 4 kursi dari 7 kursi yang diperebutkan di dapil III Sulsel ini,”paparnya saat menggelar dialog terbuka akhir tahun di Wisma Subur Belopa kemarin. Dialog yang digelar KPNI Luwu tersebut dihadiri caleg DPR RI asal Partai Golkar, yakni Badaruddin A Picunang dan Partai Gerindra Juliadi.
Selain itu,caleg DPRD Provinsi Armin Mustamin juga turut hadir dan pengurus DPP Golkar Andi Ida Nursanty. Badaruddin A Picunang mengatakan, keinginan Tana Luwu untuk terbentuk dan mandiri sebagai sebuah provinsi sebenarnya keinginan sejak zaman perjuangan. Karena itu,kami harus memperjuangkan hingga cita-cita ini terwujud. ”Pada zaman Presiden Soekarno, keinginan itu sudah diutarakan ke pemerintah pusat.
Jika sampai hari ini kami masih terus menghendaki agar Provinsi Luwu Raya menjadi provinsi yang terpisah dari induknya, hal itu wajar dan harus diwujudkan bersama.Yang jelas, Provinsi Luwu Raya bagi kami merupakan sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi,”ungkap Badar––sapaan akrabnya,kemarin. Caleg asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Juliadi juga mengatakan hal yang sama.Untuk meraih citacita pembentukan Provinsi Luwu Raya,putra-putri Luwu harus dapat merebut kekuasaan secara konstitusional.
”Dalam beberapa tahun ini,kami hanya memiliki satu wakil di Senayankarenaminimnya putri- putri Luwu yang berada dalam posisi penentu,”katanya. Menurut dia, kebijakan tersebut diprediksi berlangsung hingga beberapa tahun ke depan, apabila tidak dari sekarang kami dapat merebut kekuasaan secara konstitusional. ”Ini bukan primordialisme,demikianlah kenyataannya,”tandasnya. Di pusat,bahkan di Provinsi Luwu Raya, tidak memiliki putra-putri yang mampu duduk di birokrasi untuk memengaruhi sebuah kebijakan.
”Nah, sekarang pemilu ada di depan mata,7.000 suara di Luwu Raya ini harus menentukan pilihan politiknya,”ujar dia. Dia juga menyatakan, sepakat dari partai manapun caleg DPR RI di dapil III Sulsel, minimal harus ada 4 kursi yang disabet putra-putri Tana Luwu dari 7 kursi yang akan diperebutkan. Armin Mustamin Toputiri yang merupakan caleg DPRD Provinsi asal Partai Golkar mengatakan, apabila memang masyarakat Luwu Raya menginginkan ada wakilnya di Senayan, mau tidak mau masyarakat Luwu Raya harus bersatu dalam menjatuhkan pilihan politiknya.
Sebab, jika hal tersebut tidak dilakukan, masyarakat Luwu Raya bersiap-siap sakit hati selama lima tahun. ”Jalan satu-satunya merebut 4 kursi dari 7 kursi yang tersedia, masyarakat harus menyatukan pilihan politik pada figur tertentu. Jika tidak, suara Luwu Raya akan pecah dan kami tidak akan mampu mendudukkan putraputri ke Senayan,”papar dia. Sebab, dapil III Sulsel untuk DPR RI ini bukan hanya Luwu Raya,melainkan beberapa daerah di dalamnya, yakni Kabupaten Pinrang, Enrekang,Toraja, dan Sidrap.
”Tentunya kami tidak ingin 700.000 lebih pemilih Luwu Raya ini terpecah-pecah dan akhirnya direbut caleg dari daerah lain yang satu dapil dengan Luwu Raya,” ucap Armin yang didampingi Muchlis Supri,kemarin. Dari hasil dialog tersebut, KNPI se-Luwu Raya diminta lebih memberikan pencerahan kepada masyarakat Luwu Raya untuk dapat teliti dan mampu menempatkan pilihan politiknya secara tepat. (abdullah nicolha).
BAP Pencabulan Oknum Guru Rampung
Tuesday 30 Desember 2009
LUWU (SINDO) – Kepolisian Resor (Polres) Luwu dalam waktu dekat ini akan menyerahkan berkas atas kasus pencabulan anak umur tiga tahun yang diduga dilakukan oleh seorang guru SD di Lingkungan CeppiE Kecamatan Larompong beberapa waktu lalu.
Kapolres Luwu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Komisaris yang dihubungi kemarin menyatakan, pihaknya saat ini telah merampungkan berkas pencabulan tersebut untuk diserahkan pengadilan.
“Kami telah merampungkan berkasnya dan dalam waktu tidak lama segera diserahkan ke pengadilan, mungkin besok sudah diserahkan,” kata Kapolres Luwu kepada SINDO, kemarin.
Kejadian pelecehan yang dilakukan oleh seorang guru yang sehariharinya mengajar di SDN 428 Mentang Kec Larompong Kab Luwu itu terjadi pada Kamis(18/12) lalu.
Diketahui, pencabulan itu terjadi pada acara lamaran di rumah tetangganya, Melati (korban) diajak oleh pelaku ke rumahnya dengan iming-iming akan diberi imbalan uang. Di kamar tidur kediaman Hamid, pipi kiri dan kanan korban langsung diciumi serta menggerayangi tubuh sang bocah dengan memegangi alat kelamin korban. (abdullah nicolha).
LUWU (SINDO) – Kepolisian Resor (Polres) Luwu dalam waktu dekat ini akan menyerahkan berkas atas kasus pencabulan anak umur tiga tahun yang diduga dilakukan oleh seorang guru SD di Lingkungan CeppiE Kecamatan Larompong beberapa waktu lalu.
Kapolres Luwu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Komisaris yang dihubungi kemarin menyatakan, pihaknya saat ini telah merampungkan berkas pencabulan tersebut untuk diserahkan pengadilan.
“Kami telah merampungkan berkasnya dan dalam waktu tidak lama segera diserahkan ke pengadilan, mungkin besok sudah diserahkan,” kata Kapolres Luwu kepada SINDO, kemarin.
Kejadian pelecehan yang dilakukan oleh seorang guru yang sehariharinya mengajar di SDN 428 Mentang Kec Larompong Kab Luwu itu terjadi pada Kamis(18/12) lalu.
Diketahui, pencabulan itu terjadi pada acara lamaran di rumah tetangganya, Melati (korban) diajak oleh pelaku ke rumahnya dengan iming-iming akan diberi imbalan uang. Di kamar tidur kediaman Hamid, pipi kiri dan kanan korban langsung diciumi serta menggerayangi tubuh sang bocah dengan memegangi alat kelamin korban. (abdullah nicolha).
Guru SDN di Luwu Cabuli Bocah 3 Tahun
Monday, 29 December 2008
LUWU(SINDO) – Seorang guru Sekolah Dasar (SD) Abdul Hamid,50, di Desa Mentang Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu tega mencabuli seorang bocah perempuan Melati (nama samaran) 3 tahun.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Luwu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Komisaris yang didampingi Kasat Reskrim Polres Luwu AKP Aska Mappe membenarkan, adanya tindakan tidak senonoh yang dilakukan oknum guru SDN 428 Mentang Kecamatan Larompong itu. ”Saat ini kami tengah memproses pelaku Abdul Hamid ,50, atas perbuatan mencabuli anak dibawah umur.
Hal ini kami lakukan menyusul adanya laporan dari orang tua bocah yang melaporkannya ke Polsek Larompong. Saat ini tersangka kami tahan dan korban telah dibawa ke Rumah Sakit untuk divisum,”katanya kemarin. Di hadapan pihak kepolisian, tersangka (Hamid) mengaku melakukan pencabulan tersebut dengan cara menciumi dan menggerayangi kemaluan sang bocah ingusan tersebut.
Kejadian pelecehan terjadi pada Kamis(18/12) lalu. Sang pelaku (Hamid) membawa korban ke kediamannya di lingkungan CeppiE Kelurahan Larompong. Saat itu dalam sebuah acara lamaran di rumah tetangganya, Melati diajak oleh pelaku ke rumahnya dengan iming-iming akan diberi imbalan uang. Di kamar tidur kediaman Hamid, pipi kiri dan kanan korban langsung diciumi.Tidak hanya sampai disitu, sang guru yang sehariharinya mengajar di SDN 428 Mentang ini juga menggerayangi tubuh sang bocah dengan memegangi alat kelamin korban.
”Dalam hal ini, tersangka tidak menyetubuhi korban,pelaku hanya mencium dan memegang alat kelamin bocah itu didalam kamarnya setelah sebelumnya diajak dengan iming-iming akan diberi imbalan uang,” kata Kasat Reskrim Polres Luwu Aska Mappe yang dihubungi, kemarin. Perbuatan tidak senonoh oknum guru itu kata Aska baru terbongkar hari itu juga karena sang bocah melaporkan kejadian yang menimpanya ke orang tuanya.
Tidak menerima perlakuan guru tersebut, orangtua korban langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Larompong. Pada hari itu juga, bapak yang berusia 50 tahun ini diamankan oleh pihak kepolisian. ”Saat ini, tersangka telah kami tahan dan korban dibawa ke dokter untuk divisum.
Tersangka yang sementara dalam proses penyelidikan itu akan kita jerat dengan Undang- undang perlindungan anak, atas perbuatan melakukan pencabulan di bawah umur dengan ancaman pidana selama 15 tahun penjara,” tegas Kasat Reskrim Luwu yang belum lama ini menjabat di Bumi Sawerigading tersebut. (abdullah nicolha)
LUWU(SINDO) – Seorang guru Sekolah Dasar (SD) Abdul Hamid,50, di Desa Mentang Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu tega mencabuli seorang bocah perempuan Melati (nama samaran) 3 tahun.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Luwu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Komisaris yang didampingi Kasat Reskrim Polres Luwu AKP Aska Mappe membenarkan, adanya tindakan tidak senonoh yang dilakukan oknum guru SDN 428 Mentang Kecamatan Larompong itu. ”Saat ini kami tengah memproses pelaku Abdul Hamid ,50, atas perbuatan mencabuli anak dibawah umur.
Hal ini kami lakukan menyusul adanya laporan dari orang tua bocah yang melaporkannya ke Polsek Larompong. Saat ini tersangka kami tahan dan korban telah dibawa ke Rumah Sakit untuk divisum,”katanya kemarin. Di hadapan pihak kepolisian, tersangka (Hamid) mengaku melakukan pencabulan tersebut dengan cara menciumi dan menggerayangi kemaluan sang bocah ingusan tersebut.
Kejadian pelecehan terjadi pada Kamis(18/12) lalu. Sang pelaku (Hamid) membawa korban ke kediamannya di lingkungan CeppiE Kelurahan Larompong. Saat itu dalam sebuah acara lamaran di rumah tetangganya, Melati diajak oleh pelaku ke rumahnya dengan iming-iming akan diberi imbalan uang. Di kamar tidur kediaman Hamid, pipi kiri dan kanan korban langsung diciumi.Tidak hanya sampai disitu, sang guru yang sehariharinya mengajar di SDN 428 Mentang ini juga menggerayangi tubuh sang bocah dengan memegangi alat kelamin korban.
”Dalam hal ini, tersangka tidak menyetubuhi korban,pelaku hanya mencium dan memegang alat kelamin bocah itu didalam kamarnya setelah sebelumnya diajak dengan iming-iming akan diberi imbalan uang,” kata Kasat Reskrim Polres Luwu Aska Mappe yang dihubungi, kemarin. Perbuatan tidak senonoh oknum guru itu kata Aska baru terbongkar hari itu juga karena sang bocah melaporkan kejadian yang menimpanya ke orang tuanya.
Tidak menerima perlakuan guru tersebut, orangtua korban langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Larompong. Pada hari itu juga, bapak yang berusia 50 tahun ini diamankan oleh pihak kepolisian. ”Saat ini, tersangka telah kami tahan dan korban dibawa ke dokter untuk divisum.
Tersangka yang sementara dalam proses penyelidikan itu akan kita jerat dengan Undang- undang perlindungan anak, atas perbuatan melakukan pencabulan di bawah umur dengan ancaman pidana selama 15 tahun penjara,” tegas Kasat Reskrim Luwu yang belum lama ini menjabat di Bumi Sawerigading tersebut. (abdullah nicolha)
Wednesday, December 24, 2008
Hasil CPNS Diminta Transparan
Tuesday, 23 December 2008
LUWU(SINDO)– Pengumuman hasil ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Luwu diminta transparan.
Pasalnya, ditengarai rawan terjadi nepotisme. Aktivis Lembaga Independen Pemerhati Eksekutif Luwu Raya (Lipel) Muhlis Mustamin meminta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu mengutamakan transparansi dalam pengumuman hasil ujian tersebut.Tak hanya itu,dia meminta pemkab dan pemkot se-Luwu Raya mengutamakan transparansi.
”Kami minta pemerintah setempat mengutamakan transparansi dalam pengumuman agar tidak terjadi nepotisme yang selama ini dikhawatirkan,” katanya diLuwukemarin. Pihaknya juga meminta pada pengumuman CPNS tahun ini,pemerintah setempat mengumumkan hasil skorsing dari Universitas Hasanudin (Unhas). Idealnya,CPNS yang lulus harus berdasarkan runutan atau peringkat hasil skorsing dari Unhas.
”Hal ini penting sebagai bukti pemkab/ pemkot se-Luwu Raya betul-betul obyektif dalam menentukan kelulusan CPNS,”tandasnya. Dari informasi yang dihimpun SINDO, 3.720 pendaftar yang terdata di panitia pelaksana CPNSD Luwu, dari jumlah tersebut terdapat 257 orang yang tidak ikut tes CPNSD.Maka,total yang ikut tes tertulis berjumlah 3.463 orang.
Sementara yang akan diterima sekitar 300-an orang. Kabag Sandi Telekomunikasi (Santel) dan Humas Luwu Rahman seusai mengikuti penyerahan hasil tes ujian dari Unhas yang diikuti Muspida Luwu mengatakan, pengumuman hasil tersebut akan diumumkan hari ini (Rabu 24/12) danakansesuairunutan nama dan skor yang ada.
Hal senada diungkapkan salah satu CPNS Irfan, 27, dalam pengumuman harus lebih transpran. Sebab, selama mengikuti tes masih banyak oknum calo sehingga sangat rentang nepotisme dalam perekrutan.
”Kami ingin pemerintah tidak tebang pilih, kalau memang dia berhak untuk menjadi PNS harus diterima,” ungkapnya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Luwu Syaiful Alam yang dikonfirmasi tidak berada di tempat karena sedang sibuk. (abdullah nicolha)
LUWU(SINDO)– Pengumuman hasil ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Luwu diminta transparan.
Pasalnya, ditengarai rawan terjadi nepotisme. Aktivis Lembaga Independen Pemerhati Eksekutif Luwu Raya (Lipel) Muhlis Mustamin meminta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu mengutamakan transparansi dalam pengumuman hasil ujian tersebut.Tak hanya itu,dia meminta pemkab dan pemkot se-Luwu Raya mengutamakan transparansi.
”Kami minta pemerintah setempat mengutamakan transparansi dalam pengumuman agar tidak terjadi nepotisme yang selama ini dikhawatirkan,” katanya diLuwukemarin. Pihaknya juga meminta pada pengumuman CPNS tahun ini,pemerintah setempat mengumumkan hasil skorsing dari Universitas Hasanudin (Unhas). Idealnya,CPNS yang lulus harus berdasarkan runutan atau peringkat hasil skorsing dari Unhas.
”Hal ini penting sebagai bukti pemkab/ pemkot se-Luwu Raya betul-betul obyektif dalam menentukan kelulusan CPNS,”tandasnya. Dari informasi yang dihimpun SINDO, 3.720 pendaftar yang terdata di panitia pelaksana CPNSD Luwu, dari jumlah tersebut terdapat 257 orang yang tidak ikut tes CPNSD.Maka,total yang ikut tes tertulis berjumlah 3.463 orang.
Sementara yang akan diterima sekitar 300-an orang. Kabag Sandi Telekomunikasi (Santel) dan Humas Luwu Rahman seusai mengikuti penyerahan hasil tes ujian dari Unhas yang diikuti Muspida Luwu mengatakan, pengumuman hasil tersebut akan diumumkan hari ini (Rabu 24/12) danakansesuairunutan nama dan skor yang ada.
Hal senada diungkapkan salah satu CPNS Irfan, 27, dalam pengumuman harus lebih transpran. Sebab, selama mengikuti tes masih banyak oknum calo sehingga sangat rentang nepotisme dalam perekrutan.
”Kami ingin pemerintah tidak tebang pilih, kalau memang dia berhak untuk menjadi PNS harus diterima,” ungkapnya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Luwu Syaiful Alam yang dikonfirmasi tidak berada di tempat karena sedang sibuk. (abdullah nicolha)
Hari Ini,Eks Kadistarkim Pemkab Luwu Diperiksa
Monday, 22 December 2008
MAKASSAR(SINDO) – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar dijadwalkan akan memeriksa mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Luwu Abdul Karim (AK),hari ini.
Mantan pejabat eselon II di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu ini akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Belopa, Kabupaten Luwu. Asisten Intel Kejati Andi Abdul Karim mengatakan, pemanggilan saksi AK ini untuk dimintai keterangannya seputar prosedur pembangunan masjid yang telah menggunakan anggaran APBD Luwu 2007-2008 senilai Rp36 miliar.
“Untuk mengetahui kisaran dugaan kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut,kejati sudah meminta BPKP untuk mengaudit,”papar mantan Kajari Parepare ini. Sementara itu, jaksa penyelidik kasus ini,yakni Noor HK mengatakan, kejati juga segera memanggil sejumlah saksi guna dimintai keterangannya.
Rencana pemanggilan dan pemeriksaan dijadwalkan pada hari ini atau paling tidak besok. Noor berharap, saksi yang akan diperiksa nanti segera memenuhi panggilan pemeriksaan. ”Saya berharap saksi yang diperiksa nanti tidak menunda kedatangannya ke kejati,” tandasnya.
Menurutnya, jika pada pemeriksaan yang direncanakan hari ini atau besok, saksi tidak memenuhi panggilan, terpaksa harus menunggu hingga pekan depan. Pasalnya, bertepatan dengan liburan Natal dan Tahun Baru. ”Saya berharap, saksi yang kami panggil bisa kooperatif dan tidak mempersulit pemeriksaan karena surat panggilannya sudah kami kirim beberapa hari lalu,”jelasnya.
Seharusnya,Senin (22/12), kontraktor pelaksana dan pelaksana proyek diperiksa sebagai saksi. Namun, batal dilakukan karena yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.
”Itulah kendalanya di tahap penyelidikan. Artinya, saksi yang seharusnya datang untuk dimintai keterangannya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan,” tuturnya. Dia menjelaskan,dari data sementara yang dikantongi, ada sedikit keganjilan dalam proses pelaksanaan proyek. Bagaimana tidak,kontraktor yang seharusnya menangani pekerjaanpembangunanmasjid, tiba-tiba mengundurkan diri tanpa sebab yang jelas.
”Alasan mundur itu yang sedang kami cari.Jangan sampai ada keterlibatan dengan kontraktor lain,”ujarnya. Dia masih enggan berspekulasi kemungkinan keterlibatan mantan orang nomor satu di Kabupaten Luwu Basmin Mattayang dalam kasus ini. Menurut dia, kalau memang hasil penyelidikan mengarah ke beberapa mantan pejabat atau pejabat aktif Pemkab Luwu, kejati tentu akan segera memeriksa.
”Lihat saja nanti,kalau memang hasil penyelidikan mengarah ke sana tentu akan dikembangkan. Tunggu saja proses penyelidikan,”jelasnya. Sementara itu, Direktur LSM Sorot Amir Made Amin yang melaporkan kasus tersebut Kejati mengatakan, jika ditelusuri lebih jauh banyak pihak yang bakal terlibat dalam kasus tersebut.
Disamping pelaksana proyek, juga mantan Bupati Luwu Basmin Mattayang dan anggota DPRD Kabupaten Luwu."Kasus ini cukup aneh,Bupati dan panitia anggaran di DPRD menyetujui penambahan anggaran. Sedangkan pembangunan proyek tidak sesuai dengan harapan," katanya. Untuk itu,Amir mendesak Kejati Sulselbar segera memeriksa Basmin Matayang dan anggota DPRD Luwu yang menyetujui kuncuran dana tahap kedua sebesar Rp21 miliar.
Karena mereka yang dianggap paling bertanggungjawab dengan munculnya dugaan korupsi dalam kasus ini. "Pengeloaan keuangan daerah, dibawah tanggungjawab Bupati dan anggota DPRD. Mereka harus bertanggungjawab," tukasnya. Pembangunan Masjid Raya Luwu bermasalah karena masjid yang rencananya menjadi ikon Kabupaten Luwu, belum juga diselesaikan 100% oleh kontraktor pelaksana.
Padahal, dana pembangunan sebesar Rp21 miliar yang bersumber dari APBD sudah cair.Adapun proyek ini belum juga rampung, suntikan dana Rp15miliar kembali diberikan hingga total anggarannya Rp36 miliar. Namun, jumlah itu tidak membuat proyek ini selesai. (umran la umbu/ abdullah nicolha)
MAKASSAR(SINDO) – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar dijadwalkan akan memeriksa mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Luwu Abdul Karim (AK),hari ini.
Mantan pejabat eselon II di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu ini akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Belopa, Kabupaten Luwu. Asisten Intel Kejati Andi Abdul Karim mengatakan, pemanggilan saksi AK ini untuk dimintai keterangannya seputar prosedur pembangunan masjid yang telah menggunakan anggaran APBD Luwu 2007-2008 senilai Rp36 miliar.
“Untuk mengetahui kisaran dugaan kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut,kejati sudah meminta BPKP untuk mengaudit,”papar mantan Kajari Parepare ini. Sementara itu, jaksa penyelidik kasus ini,yakni Noor HK mengatakan, kejati juga segera memanggil sejumlah saksi guna dimintai keterangannya.
Rencana pemanggilan dan pemeriksaan dijadwalkan pada hari ini atau paling tidak besok. Noor berharap, saksi yang akan diperiksa nanti segera memenuhi panggilan pemeriksaan. ”Saya berharap saksi yang diperiksa nanti tidak menunda kedatangannya ke kejati,” tandasnya.
Menurutnya, jika pada pemeriksaan yang direncanakan hari ini atau besok, saksi tidak memenuhi panggilan, terpaksa harus menunggu hingga pekan depan. Pasalnya, bertepatan dengan liburan Natal dan Tahun Baru. ”Saya berharap, saksi yang kami panggil bisa kooperatif dan tidak mempersulit pemeriksaan karena surat panggilannya sudah kami kirim beberapa hari lalu,”jelasnya.
Seharusnya,Senin (22/12), kontraktor pelaksana dan pelaksana proyek diperiksa sebagai saksi. Namun, batal dilakukan karena yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.
”Itulah kendalanya di tahap penyelidikan. Artinya, saksi yang seharusnya datang untuk dimintai keterangannya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan,” tuturnya. Dia menjelaskan,dari data sementara yang dikantongi, ada sedikit keganjilan dalam proses pelaksanaan proyek. Bagaimana tidak,kontraktor yang seharusnya menangani pekerjaanpembangunanmasjid, tiba-tiba mengundurkan diri tanpa sebab yang jelas.
”Alasan mundur itu yang sedang kami cari.Jangan sampai ada keterlibatan dengan kontraktor lain,”ujarnya. Dia masih enggan berspekulasi kemungkinan keterlibatan mantan orang nomor satu di Kabupaten Luwu Basmin Mattayang dalam kasus ini. Menurut dia, kalau memang hasil penyelidikan mengarah ke beberapa mantan pejabat atau pejabat aktif Pemkab Luwu, kejati tentu akan segera memeriksa.
”Lihat saja nanti,kalau memang hasil penyelidikan mengarah ke sana tentu akan dikembangkan. Tunggu saja proses penyelidikan,”jelasnya. Sementara itu, Direktur LSM Sorot Amir Made Amin yang melaporkan kasus tersebut Kejati mengatakan, jika ditelusuri lebih jauh banyak pihak yang bakal terlibat dalam kasus tersebut.
Disamping pelaksana proyek, juga mantan Bupati Luwu Basmin Mattayang dan anggota DPRD Kabupaten Luwu."Kasus ini cukup aneh,Bupati dan panitia anggaran di DPRD menyetujui penambahan anggaran. Sedangkan pembangunan proyek tidak sesuai dengan harapan," katanya. Untuk itu,Amir mendesak Kejati Sulselbar segera memeriksa Basmin Matayang dan anggota DPRD Luwu yang menyetujui kuncuran dana tahap kedua sebesar Rp21 miliar.
Karena mereka yang dianggap paling bertanggungjawab dengan munculnya dugaan korupsi dalam kasus ini. "Pengeloaan keuangan daerah, dibawah tanggungjawab Bupati dan anggota DPRD. Mereka harus bertanggungjawab," tukasnya. Pembangunan Masjid Raya Luwu bermasalah karena masjid yang rencananya menjadi ikon Kabupaten Luwu, belum juga diselesaikan 100% oleh kontraktor pelaksana.
Padahal, dana pembangunan sebesar Rp21 miliar yang bersumber dari APBD sudah cair.Adapun proyek ini belum juga rampung, suntikan dana Rp15miliar kembali diberikan hingga total anggarannya Rp36 miliar. Namun, jumlah itu tidak membuat proyek ini selesai. (umran la umbu/ abdullah nicolha)
Pemberlakuan Mobil Rental bagi Pejabat Dikaji
Monday, 22 December 2008
MASAMBA(SINDO) –DPRD Kabupaten Luwu Utara (Lutra) akan mengkaji kebijakan Bupati Lutra HM Luthfi A Mutty yang ingin memberlakukan rental mobil bagi para pejabat daerah yang dipimpinnya.
Wakil Ketua DPRD Lutra Mahfud Yunus menyatakan, akan mengkaji sebelum hal itu diterapkan pemerintah kabupaten (pemkab),yakni dari sisi dampaknya bagi daerah.
“Sebelum mobil rental diterapkan bagi para pejabat, kami perlu mengkaji dulu manfaatnya. Kalau manfaatnya lebih besar,kenapa tidak diterapkan.Akan tetapi, jika mudaratnya lebih besar mungkin sebaiknya tidak,” kata legislator Golkar tersebut kepada SINDO,kemarin.
Beberapa waktu lalu,Bupati Lutra HM Lutfi A Mutty berencana mengeluarkan kebijakan akan melelang mobil dinas dan memberlakukan mobil rental bagi para pejabat di daerah pada 2009 mendatang. Berbeda dengan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekenikal Indonesia (Akli) Lutra yang langsung merespons kebijakan tersebut dan menyetujui pemakaian mobil rental bagi pejabat di daerah itu nanti.
Ketua DPC AKLI Lutra Ambo Upe menyatakan, penerapan kebijakan Pemkab Lutra memberlakukan sistem rental dengan melelang mobil dinas yang ada di daerah itu,akan menghemat anggaran daerah serta akan memberdayakan kontraktor yang akan ikut berkompetisi menyiapkan mobil rental.
“Hal ini sangat luar biasa, yaitu kebijakan Bupati Lutra menerapkan sistem mobil rental bagi pejabat,” ujarnya. Sistem rental yang nanti akanditerapkandiLutratersebut akan sama dengan yang diberlakukan di PLN dan perusahaan- perusahaan besar lainnya.
Sekretaris DPC AKLI Retno Syarif mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan mobil rental dengan melelang mobil dinas yang ada sehingga efisiensi dan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan semakin jelas dan terukur.
Pasalnya,kendaraan yang selama ini digunakan para pejabat sudah layak diganti dengan kendaraan yang kondisinya jauh lebih bagus.Dalam melaksanakan tugas di lapangan,tidak diragukan lagi kerusakan kendaraannya. (abdullah nicolha)
MASAMBA(SINDO) –DPRD Kabupaten Luwu Utara (Lutra) akan mengkaji kebijakan Bupati Lutra HM Luthfi A Mutty yang ingin memberlakukan rental mobil bagi para pejabat daerah yang dipimpinnya.
Wakil Ketua DPRD Lutra Mahfud Yunus menyatakan, akan mengkaji sebelum hal itu diterapkan pemerintah kabupaten (pemkab),yakni dari sisi dampaknya bagi daerah.
“Sebelum mobil rental diterapkan bagi para pejabat, kami perlu mengkaji dulu manfaatnya. Kalau manfaatnya lebih besar,kenapa tidak diterapkan.Akan tetapi, jika mudaratnya lebih besar mungkin sebaiknya tidak,” kata legislator Golkar tersebut kepada SINDO,kemarin.
Beberapa waktu lalu,Bupati Lutra HM Lutfi A Mutty berencana mengeluarkan kebijakan akan melelang mobil dinas dan memberlakukan mobil rental bagi para pejabat di daerah pada 2009 mendatang. Berbeda dengan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekenikal Indonesia (Akli) Lutra yang langsung merespons kebijakan tersebut dan menyetujui pemakaian mobil rental bagi pejabat di daerah itu nanti.
Ketua DPC AKLI Lutra Ambo Upe menyatakan, penerapan kebijakan Pemkab Lutra memberlakukan sistem rental dengan melelang mobil dinas yang ada di daerah itu,akan menghemat anggaran daerah serta akan memberdayakan kontraktor yang akan ikut berkompetisi menyiapkan mobil rental.
“Hal ini sangat luar biasa, yaitu kebijakan Bupati Lutra menerapkan sistem mobil rental bagi pejabat,” ujarnya. Sistem rental yang nanti akanditerapkandiLutratersebut akan sama dengan yang diberlakukan di PLN dan perusahaan- perusahaan besar lainnya.
Sekretaris DPC AKLI Retno Syarif mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan mobil rental dengan melelang mobil dinas yang ada sehingga efisiensi dan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan semakin jelas dan terukur.
Pasalnya,kendaraan yang selama ini digunakan para pejabat sudah layak diganti dengan kendaraan yang kondisinya jauh lebih bagus.Dalam melaksanakan tugas di lapangan,tidak diragukan lagi kerusakan kendaraannya. (abdullah nicolha)
Monday, December 22, 2008
Pupuk Langka,Petani Jadi Resah
Sunday, 21 December 2008
LUWU (SINDO) – Petani di Kabupaten Luwu saat ini merasa resah. Alasannya, kelangkaan pupuk yang dirasakan saat ini belum mendapatkan solusi yang tepat dari pemerintah setempat.
Bahkan,parapetaniyangtelah bersusah payah menghasilkan padi yang maksimal ternyata tidak didukung dengan kebutuhanpupukuntukmenyuburkan lahan serta peningkatan produktivitas lahan. “Bagaimana kami tidak resah kalau pupuk yang sangat dibutuhkan ternyata bukan hanya harganya yang melambung. Tapi harga yang mahal turut diiringi dengan kelangkaaan pupuk,” ungkap salah seorang petani asal Kecamatan Ponrang Yusri ,33, di Luwu, kemarin.
Menurut dia,petani hanya bisa gigit jari dengan persoalan yang dihadapi.Pasalnya disaat seperti ini dirinya dan beberapa petani lain sangat membutuhkan pupuk urea untuk menyuburkan lahan demi peningkatan produktivitas padi yang dihasilkan di areal persawahan yang terhampar seluas 2 hektare. “Saya tidak tahu harus dimana lagi mengambil pupuk, karena disamping harganya yang mahal,pupuk yang kami harapkan ternyata juga sulit kami dapatkan karena sangat langka dipasaran,” ungkapnya dengan nada haru.
Yusri berharap, Pemkab Luwu khususnya Dinas Pertanian, dapat membantu petani yang sangat membutuhkan pupuk dengan harga yang terjangkau. “Tugas kami hanya sebagai petani yang berupaya menyediakan padi untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Luwu harusnya dapat dukungan pemerintah dengan penyediaan pupuk yang murah dan mudah didapat,”kata Yusri Terpisah,Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Luwu Muchlis Mappangaja mengatakan, pihaknya sangat memaklumi keluhan para petani,mudahmudahan dalam waktu dekat permasalahan kelangkaan dan mahalnya harga pupuk dapat segera dicarikan solusi.
“Insya Allah,dalam waktu dekat ini anggota DPR RI dari Komisi IV yang menangani masalah pertanian akan berkunjung di Luwu.Kami telah mempersiapkan kunjungan ini agar anggota DPR RI dapat menyerap aspirasi masyarakat petani yang sangat membutuhkan pupuk,” katanya. Pihaknya juga telah membahas jadwal dan agenda anggota DPR RI.“Mereka akan melihat dari dekat apa sesungguhnya penyebab kelangkaan dan tingginya harga pupuk,”jelas Muchlis.
Petani saat ini menghadapi tiga permasalahan sekaitan dengan pupuk yakni, kelangkaan, harganya tinggi, dan distribusi yang tidak maksimal. “Semua masalah tersebut, akan kita bahas nanti dengan anggota DPR RI Komisi IV yang membidangi masalah pertanian dan perkebunan,” ucap Muchlis. Informasi yang dihimpun SINDO, Pemkab Luwu akan menggelar dialog dengan anggota Komisi IV DPR RI bersama dengan para petani di Cilallang Kecamatan Kamanre hari ini (22/12). (abdullah nicolha)
LUWU (SINDO) – Petani di Kabupaten Luwu saat ini merasa resah. Alasannya, kelangkaan pupuk yang dirasakan saat ini belum mendapatkan solusi yang tepat dari pemerintah setempat.
Bahkan,parapetaniyangtelah bersusah payah menghasilkan padi yang maksimal ternyata tidak didukung dengan kebutuhanpupukuntukmenyuburkan lahan serta peningkatan produktivitas lahan. “Bagaimana kami tidak resah kalau pupuk yang sangat dibutuhkan ternyata bukan hanya harganya yang melambung. Tapi harga yang mahal turut diiringi dengan kelangkaaan pupuk,” ungkap salah seorang petani asal Kecamatan Ponrang Yusri ,33, di Luwu, kemarin.
Menurut dia,petani hanya bisa gigit jari dengan persoalan yang dihadapi.Pasalnya disaat seperti ini dirinya dan beberapa petani lain sangat membutuhkan pupuk urea untuk menyuburkan lahan demi peningkatan produktivitas padi yang dihasilkan di areal persawahan yang terhampar seluas 2 hektare. “Saya tidak tahu harus dimana lagi mengambil pupuk, karena disamping harganya yang mahal,pupuk yang kami harapkan ternyata juga sulit kami dapatkan karena sangat langka dipasaran,” ungkapnya dengan nada haru.
Yusri berharap, Pemkab Luwu khususnya Dinas Pertanian, dapat membantu petani yang sangat membutuhkan pupuk dengan harga yang terjangkau. “Tugas kami hanya sebagai petani yang berupaya menyediakan padi untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Luwu harusnya dapat dukungan pemerintah dengan penyediaan pupuk yang murah dan mudah didapat,”kata Yusri Terpisah,Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Luwu Muchlis Mappangaja mengatakan, pihaknya sangat memaklumi keluhan para petani,mudahmudahan dalam waktu dekat permasalahan kelangkaan dan mahalnya harga pupuk dapat segera dicarikan solusi.
“Insya Allah,dalam waktu dekat ini anggota DPR RI dari Komisi IV yang menangani masalah pertanian akan berkunjung di Luwu.Kami telah mempersiapkan kunjungan ini agar anggota DPR RI dapat menyerap aspirasi masyarakat petani yang sangat membutuhkan pupuk,” katanya. Pihaknya juga telah membahas jadwal dan agenda anggota DPR RI.“Mereka akan melihat dari dekat apa sesungguhnya penyebab kelangkaan dan tingginya harga pupuk,”jelas Muchlis.
Petani saat ini menghadapi tiga permasalahan sekaitan dengan pupuk yakni, kelangkaan, harganya tinggi, dan distribusi yang tidak maksimal. “Semua masalah tersebut, akan kita bahas nanti dengan anggota DPR RI Komisi IV yang membidangi masalah pertanian dan perkebunan,” ucap Muchlis. Informasi yang dihimpun SINDO, Pemkab Luwu akan menggelar dialog dengan anggota Komisi IV DPR RI bersama dengan para petani di Cilallang Kecamatan Kamanre hari ini (22/12). (abdullah nicolha)
Saturday, December 20, 2008
Bandara Masamba UbahJadwal Penerbangan
Friday, 19 December 2008
MASAMBA (SINDO) – Bandara Udara (Bandara) Andi Djemma Masamba di Kabupaten Luwu Utara (Lutra) mengubah jadwal penerbangan dari jadwal sebelumnya,yakni pada Selasa dan Kamis menjadi Minggu dan Kamis.
“Hal ini kami lakukan guna meningkatkan pelayanan da lam jasa angkutan udara.Maka, mulai 13 Desember lalu, jadwal penerbangan pesawat yang melayani rute Makassar, Masamba, Bua, Seko, dan Rampi, diubah menjadi setiap Minggu dan Kamis,”kata Kepala Bandara Andi Djemma Masamba Syamsul Banri kepada SINDO,kemarin.
Menurut dia, perubahan jadwal penerbangan itu dilakukan hanya pada Desember menjelang akhir tahun.Jenis pesawat yang digunakan pun berbeda dari sebelumnya yang digunakan Cassa 212 ke pesawat jenis Twin Otter, dengan kapasitas 1.400 kg atau setara dengan 18 seat yang lebih handal di daerah pegunungan.
“Namun, pesawat yang khusus didatangkan dari Kalimantan tersebut tetap milik maskapai penerbangan Avia Star.Jadi,mulai pekan itu,pada akhir 2008 ini, kami memberlakukan jadwal penerbangan baru, ”tandasnya.
Selain mengubah jadwal penerbangan, pihak bandara selama Desember, juga memberikan pelayanan dengan menyediakan hiburan musik elekton kepada para penumpang pesawat yang sedang menunggu di bandara.“Kami sengaja menyediakan hiburan untuk memberikan kenyamanan para penumpang sebelum naik pesawat,”jelasnya.
Masjid Bandara Rampi Telan Dana Rp200 juta
Bandara Rampi yang merupakan salah satu bandara yang ada di Kabupaten Luwu Utara, selain Bandara Masamba dan Seko, saat ini sedang membangun masjid. Masjid digunakan masyarakat muslim yang ada di Rampi saat menunggu pemberangkatan pesawat ketika memasuki waktu beribadah.
“Peletakan batu pertama pembangunan Masjid Bandara Rampi dibangun sebagai wujud spontanitas warga Desa Onondowa, untuk pembangunan masjid khusus di bandara. Sebab, terkadang banyak pilot dan penumpang kewalahan mencari tempat salat,” tutur Syamsul Banri, selaku Ketua Panitia pembangunan masjid saat mendampingi Wakil Bupati Luwu Utara Arifin Junaidi melakukan peletakan batu pertama di Bandara Rampi belum lama ini.
Pembangunan sarana masjid di bandara Rampi merupakan pertama kali dilakukan, mengingat bandara- bandara lain di Luwu Utara, belum memiliki sarana ibadah. Masjid tersebut dibangun di atas lahan seluas 10 x 8 meter dengan menelan anggaran Rp200 juta yang bersumber dari swadaya masyarakat dan sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat.
Sementara itu,Wakil Bupati Luwu Utara Arifin Junaidi didampingi Kapolres Lutra AKBP Khoirut Tauchid mengatakan, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas inisiatif masyarakat membangun masjid sehingga diharapkan pembangunan ini merupakan pembangunan yang sejajar antara fisik dan mental spiritual,pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Sebaiknya ke depan dapat diperhatikan pembangunan sarana ibadah lain untuk mengantisipasi perkembangan bandara,”tandas dia. (abdullah nicolha)
MASAMBA (SINDO) – Bandara Udara (Bandara) Andi Djemma Masamba di Kabupaten Luwu Utara (Lutra) mengubah jadwal penerbangan dari jadwal sebelumnya,yakni pada Selasa dan Kamis menjadi Minggu dan Kamis.
“Hal ini kami lakukan guna meningkatkan pelayanan da lam jasa angkutan udara.Maka, mulai 13 Desember lalu, jadwal penerbangan pesawat yang melayani rute Makassar, Masamba, Bua, Seko, dan Rampi, diubah menjadi setiap Minggu dan Kamis,”kata Kepala Bandara Andi Djemma Masamba Syamsul Banri kepada SINDO,kemarin.
Menurut dia, perubahan jadwal penerbangan itu dilakukan hanya pada Desember menjelang akhir tahun.Jenis pesawat yang digunakan pun berbeda dari sebelumnya yang digunakan Cassa 212 ke pesawat jenis Twin Otter, dengan kapasitas 1.400 kg atau setara dengan 18 seat yang lebih handal di daerah pegunungan.
“Namun, pesawat yang khusus didatangkan dari Kalimantan tersebut tetap milik maskapai penerbangan Avia Star.Jadi,mulai pekan itu,pada akhir 2008 ini, kami memberlakukan jadwal penerbangan baru, ”tandasnya.
Selain mengubah jadwal penerbangan, pihak bandara selama Desember, juga memberikan pelayanan dengan menyediakan hiburan musik elekton kepada para penumpang pesawat yang sedang menunggu di bandara.“Kami sengaja menyediakan hiburan untuk memberikan kenyamanan para penumpang sebelum naik pesawat,”jelasnya.
Masjid Bandara Rampi Telan Dana Rp200 juta
Bandara Rampi yang merupakan salah satu bandara yang ada di Kabupaten Luwu Utara, selain Bandara Masamba dan Seko, saat ini sedang membangun masjid. Masjid digunakan masyarakat muslim yang ada di Rampi saat menunggu pemberangkatan pesawat ketika memasuki waktu beribadah.
“Peletakan batu pertama pembangunan Masjid Bandara Rampi dibangun sebagai wujud spontanitas warga Desa Onondowa, untuk pembangunan masjid khusus di bandara. Sebab, terkadang banyak pilot dan penumpang kewalahan mencari tempat salat,” tutur Syamsul Banri, selaku Ketua Panitia pembangunan masjid saat mendampingi Wakil Bupati Luwu Utara Arifin Junaidi melakukan peletakan batu pertama di Bandara Rampi belum lama ini.
Pembangunan sarana masjid di bandara Rampi merupakan pertama kali dilakukan, mengingat bandara- bandara lain di Luwu Utara, belum memiliki sarana ibadah. Masjid tersebut dibangun di atas lahan seluas 10 x 8 meter dengan menelan anggaran Rp200 juta yang bersumber dari swadaya masyarakat dan sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat.
Sementara itu,Wakil Bupati Luwu Utara Arifin Junaidi didampingi Kapolres Lutra AKBP Khoirut Tauchid mengatakan, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas inisiatif masyarakat membangun masjid sehingga diharapkan pembangunan ini merupakan pembangunan yang sejajar antara fisik dan mental spiritual,pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Sebaiknya ke depan dapat diperhatikan pembangunan sarana ibadah lain untuk mengantisipasi perkembangan bandara,”tandas dia. (abdullah nicolha)
Wednesday, December 17, 2008
Jalan Poros Rampi Terputus
Wednesday, 17 December 2008
MASAMBA(SINDO) – Jalan yang menghubungkan Kecamatan Rampi,Kabupaten Luwu Utara (Lutra),kembali dilanda bencana longsor yang mengakibatkan akses menuju daerah tersebut terputus.
Selain Rampi, ada dua kecamatan yang masih terisolir, yakni Kecamatan Seko dan Limbong, di dataran pegunungan dengan ketinggian 1.635 meter dari permukaan air laut.Kondisi tersebut saat ini semakin memprihatinkan akibat longsor badan jalan di beberapa titik sepanjang jalan poros Masamba-Rampi yang berjarak 86 kilometer dari ibu kota Luwu Utara,Masamba.
Terputusnya akses jalan menuju Rampi membuat masyarakat semakin resah.Pasalnya, kendaraan ojek sebagai kendaraan alternatif selain pesawat terbang yang hendak ke Masamba atau masyarakat lain yang menuju ke Rampi, terpaksa harus membawa bekal makanan selama 3–4 hari dijalan.
Alasannya, banyaknya ruas jalan yang longsor sehingga badan jalan semakin sempit dan berisiko tinggi. Kepala Humas dan Protokol Lutra Syahruddin yang belum lama ini melakukan kunjungan kerja di Rampi mengatakan, poros Masamba- Rampi saat ini jarang digunakan tukang ojek, mengingat banyaknya badan jalan yang terputus dan kondisi jalanan yang semakin memburuk.
Karena itu, para pengguna jalan lebih senang memilih jalur Badak-Sulawesi Tengah yang jalurnya jauh lebih bagus, ketimbang masyarakat harus melewati daerah Pincara, Masamba. ”Kondisi jalanan yang buruk dan berisiko tinggi membuat masyarakat lebih senang menempuh jalanan Badak” katanya kepada SINDO, kemarin.
Dia menambahkan, saat ini penerbangan pesawat menuju Rampi sudah lancar selama dua kali sepekan (Kamis- Sabtu),tapi sangat terbatas untuk mengakomodir masyarakat di enam desa di daerah tersebut. Bahkan, beberapa waktu lalu, Pemkab Lutra melalui Dinas Pekerjaan Umum telah membuka akses jalan sepanjang 10 kilometer dengan luas badan jalan 8 meter mulai dari jembatan gantung Desa Pincara hingga Dusun Saluseba,Desa Pincara.
”Namun, hingga saat ini pekerjaan yang dikerja secara swakelola Dinas PU Lutra itu berhenti terkait izin Dinas Hutbun Provinsi Sulawesi Selatan, untuk membuka jalan di sepanjang hutan lindung menuju Rampi. Kepala SMA Rampi Untung Parman menyebutkan, longsor tersebut merupakan kali kedua setelah longsor pertama pada April 2008 lalu.
”Longsor itu tidak begitu parah dibandingkan dengan April lalu. Hal itu sering terjadi, tetapi masih bisa dilewati kendaraan. Namun, sekarang susah karena jalan yang menghubungkan daerah lain terputus,”ungkapnya.
Ketua Divisi Otonomi Daerah KNPI Lutra Sudirman Salomba menuturkan, yang paling berperan di sini selain masyarakat untuk membenahi adalah empat unit kerja, di antaranya Dinas PU,Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun), Dinas Pertambangan, dan Dinas Sosial (Dinsos).
”Keempatnya saling berkaitan antara satu dan yang lainnya,”katanya. Dinas PU diharapkan berperan aktif membenahi longsor jalan setempat, paling tidak ojek bisa beroperasi lagi ke wilayah itu.
Begitu juga dengan Hutbun dan Pertambangan agar melakukan penghijauan secepat mungkin pascalongsor. ”Tentunya bagi Dinsos,diharapkan memberikan kontribusi bahan pokok, sebagai langkah awal agar segera diatasi,”ujarnya. (abdullah nicolha)
MASAMBA(SINDO) – Jalan yang menghubungkan Kecamatan Rampi,Kabupaten Luwu Utara (Lutra),kembali dilanda bencana longsor yang mengakibatkan akses menuju daerah tersebut terputus.
Selain Rampi, ada dua kecamatan yang masih terisolir, yakni Kecamatan Seko dan Limbong, di dataran pegunungan dengan ketinggian 1.635 meter dari permukaan air laut.Kondisi tersebut saat ini semakin memprihatinkan akibat longsor badan jalan di beberapa titik sepanjang jalan poros Masamba-Rampi yang berjarak 86 kilometer dari ibu kota Luwu Utara,Masamba.
Terputusnya akses jalan menuju Rampi membuat masyarakat semakin resah.Pasalnya, kendaraan ojek sebagai kendaraan alternatif selain pesawat terbang yang hendak ke Masamba atau masyarakat lain yang menuju ke Rampi, terpaksa harus membawa bekal makanan selama 3–4 hari dijalan.
Alasannya, banyaknya ruas jalan yang longsor sehingga badan jalan semakin sempit dan berisiko tinggi. Kepala Humas dan Protokol Lutra Syahruddin yang belum lama ini melakukan kunjungan kerja di Rampi mengatakan, poros Masamba- Rampi saat ini jarang digunakan tukang ojek, mengingat banyaknya badan jalan yang terputus dan kondisi jalanan yang semakin memburuk.
Karena itu, para pengguna jalan lebih senang memilih jalur Badak-Sulawesi Tengah yang jalurnya jauh lebih bagus, ketimbang masyarakat harus melewati daerah Pincara, Masamba. ”Kondisi jalanan yang buruk dan berisiko tinggi membuat masyarakat lebih senang menempuh jalanan Badak” katanya kepada SINDO, kemarin.
Dia menambahkan, saat ini penerbangan pesawat menuju Rampi sudah lancar selama dua kali sepekan (Kamis- Sabtu),tapi sangat terbatas untuk mengakomodir masyarakat di enam desa di daerah tersebut. Bahkan, beberapa waktu lalu, Pemkab Lutra melalui Dinas Pekerjaan Umum telah membuka akses jalan sepanjang 10 kilometer dengan luas badan jalan 8 meter mulai dari jembatan gantung Desa Pincara hingga Dusun Saluseba,Desa Pincara.
”Namun, hingga saat ini pekerjaan yang dikerja secara swakelola Dinas PU Lutra itu berhenti terkait izin Dinas Hutbun Provinsi Sulawesi Selatan, untuk membuka jalan di sepanjang hutan lindung menuju Rampi. Kepala SMA Rampi Untung Parman menyebutkan, longsor tersebut merupakan kali kedua setelah longsor pertama pada April 2008 lalu.
”Longsor itu tidak begitu parah dibandingkan dengan April lalu. Hal itu sering terjadi, tetapi masih bisa dilewati kendaraan. Namun, sekarang susah karena jalan yang menghubungkan daerah lain terputus,”ungkapnya.
Ketua Divisi Otonomi Daerah KNPI Lutra Sudirman Salomba menuturkan, yang paling berperan di sini selain masyarakat untuk membenahi adalah empat unit kerja, di antaranya Dinas PU,Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun), Dinas Pertambangan, dan Dinas Sosial (Dinsos).
”Keempatnya saling berkaitan antara satu dan yang lainnya,”katanya. Dinas PU diharapkan berperan aktif membenahi longsor jalan setempat, paling tidak ojek bisa beroperasi lagi ke wilayah itu.
Begitu juga dengan Hutbun dan Pertambangan agar melakukan penghijauan secepat mungkin pascalongsor. ”Tentunya bagi Dinsos,diharapkan memberikan kontribusi bahan pokok, sebagai langkah awal agar segera diatasi,”ujarnya. (abdullah nicolha)
Reboisasi di Luwu Terkendala Dana
Wednesday, 17 December 2008
LUWU(SINDO) – Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Luwu Mansyur Arifin mengaku, reboisasi saat ini masih terkendala dana dari pemerintah pusat.
”Kami memiliki beberapa titik reboisasi yang dikhususkan di areal yang sering terancam banjir,seperti di Kecamatan Bastem dan Larompong,” katanya di Luwu kemarin. Komitmen tersebut guna menyikapi peringatan Bupati Luwu Bahrum Daido beberapa waktu lalu,terkait penghijauan dan reboisasi untuk menanggulangi bahaya banjir yang sering melanda.
”Dalam mengantisipasi banjir, persoalan penghijauan dan reboisasi memang sangat penting. Khusus program penghijauan,mau tidak mau harus dilakukan secara terpadu yang melibatkan antarunit kerja,”ungkapnya.
Dia mencontohkan, selama ini melakukan penghijauan dengan menanam pohon di kompleks kantor bupati. Namun, dinilai kurang berhasil karena Hutbun harus bekerja yang bukan tupoksinya, yakni menghalau binatang, seperti kambing. Padahal, hal itu bukan tupoksi mereka. (abdullah nicolha)
LUWU(SINDO) – Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Luwu Mansyur Arifin mengaku, reboisasi saat ini masih terkendala dana dari pemerintah pusat.
”Kami memiliki beberapa titik reboisasi yang dikhususkan di areal yang sering terancam banjir,seperti di Kecamatan Bastem dan Larompong,” katanya di Luwu kemarin. Komitmen tersebut guna menyikapi peringatan Bupati Luwu Bahrum Daido beberapa waktu lalu,terkait penghijauan dan reboisasi untuk menanggulangi bahaya banjir yang sering melanda.
”Dalam mengantisipasi banjir, persoalan penghijauan dan reboisasi memang sangat penting. Khusus program penghijauan,mau tidak mau harus dilakukan secara terpadu yang melibatkan antarunit kerja,”ungkapnya.
Dia mencontohkan, selama ini melakukan penghijauan dengan menanam pohon di kompleks kantor bupati. Namun, dinilai kurang berhasil karena Hutbun harus bekerja yang bukan tupoksinya, yakni menghalau binatang, seperti kambing. Padahal, hal itu bukan tupoksi mereka. (abdullah nicolha)
Tuesday, December 16, 2008
Sekali Panen Peroleh Pendapatan Rp50 Juta
Sunday, 14 December 2008
Dulunya warga Desa Wawanriu, Luwu Timur (Lutim) menjadikan lahan sebagai persemaian udang dan kepiting,kini petani tambak berubah haluan ke rumput laut.
SAMPE Bandaso, 45, sebagai seorang ketua kelompok tani yang diberi nama Mareo Marennu yang mengoordinir sekitar 100 kepala keluarga (KK), mengolah tambak rumput laut di Desa Wawenriu. Dia bertekad memperluas tambak rumput laut di sekitar desanya hingga 300 hektare (ha) pada 2008 ini sampai 2009. Menurutnya, para petani saat ini baru mengelola sekitar 80 ha.
”Kalau melihat lahan yang tersedia, di sini (Wewanriu) masih ada potensi 500 hektare lebih untuk tambak rumput laut,” ujar Sampe. Alhasil, belakangan ini mulai banyak kelompok masyarakat yang terjun ke tambak rumput laut.Pada awalnya hanya mengelola udang, tetapi hasil yang didapatkannya tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan mengalami kerugian. ”Saya dulu mencoba udang, tapi hasilnya tidak tentu, malah rugi apalagi kalau ada hama penyakit yang menyerang,” tandasnya.
Dengan memilih mengelola tambak rumput laut,dia memperoleh keuntungan hingga puluhan juta. ”Sekarang tambak dengan luas 10 ha dapat menghasilkan jutaan karena setiap hektare menghasilkan kira-kira 4–5 ton rumput laut dan sekali panen membutuhkan sekitar 45 hari. Saya memiliki sekitar 10 ha tambak rumput laut dan dapat penghasilan bersih sekitar Rp50 juta per sekali panen,”jelasnya. Disampingitu,petanitidak perlumemompaairlautuntuk mengairi tambaknya.Mereka cukup mengatur katup air yang menjadi jalan masuk air ke tambaknya.
Musdar, pendamping teknis kelompok tani Mareo Marennu mengatakan, cukup gampang mengembangbiakkan rumput laut. Bibit rumput laut cukup disemai di tambak,kemudian kontrol air ke tambak,tinggal tunggu 45 hari sudah langsung panen.”Budidaya rumputlaut ini tidak serumit dibandingkan pengembangbiakan udang atau kepiting bakau.Selama45hari,rumput laut terus menerus bisa dipanen,” jelasnya.
Sebelum mendapat bantuan dari PT Inco,penjualan rumput laut tidak menentu dan dihargai dengan murah. Jadi,keuntungan saat itu tidak dirasakan para petani, kadang mengalami kerugian. (abdullah nicolha)
Dulunya warga Desa Wawanriu, Luwu Timur (Lutim) menjadikan lahan sebagai persemaian udang dan kepiting,kini petani tambak berubah haluan ke rumput laut.
SAMPE Bandaso, 45, sebagai seorang ketua kelompok tani yang diberi nama Mareo Marennu yang mengoordinir sekitar 100 kepala keluarga (KK), mengolah tambak rumput laut di Desa Wawenriu. Dia bertekad memperluas tambak rumput laut di sekitar desanya hingga 300 hektare (ha) pada 2008 ini sampai 2009. Menurutnya, para petani saat ini baru mengelola sekitar 80 ha.
”Kalau melihat lahan yang tersedia, di sini (Wewanriu) masih ada potensi 500 hektare lebih untuk tambak rumput laut,” ujar Sampe. Alhasil, belakangan ini mulai banyak kelompok masyarakat yang terjun ke tambak rumput laut.Pada awalnya hanya mengelola udang, tetapi hasil yang didapatkannya tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan mengalami kerugian. ”Saya dulu mencoba udang, tapi hasilnya tidak tentu, malah rugi apalagi kalau ada hama penyakit yang menyerang,” tandasnya.
Dengan memilih mengelola tambak rumput laut,dia memperoleh keuntungan hingga puluhan juta. ”Sekarang tambak dengan luas 10 ha dapat menghasilkan jutaan karena setiap hektare menghasilkan kira-kira 4–5 ton rumput laut dan sekali panen membutuhkan sekitar 45 hari. Saya memiliki sekitar 10 ha tambak rumput laut dan dapat penghasilan bersih sekitar Rp50 juta per sekali panen,”jelasnya. Disampingitu,petanitidak perlumemompaairlautuntuk mengairi tambaknya.Mereka cukup mengatur katup air yang menjadi jalan masuk air ke tambaknya.
Musdar, pendamping teknis kelompok tani Mareo Marennu mengatakan, cukup gampang mengembangbiakkan rumput laut. Bibit rumput laut cukup disemai di tambak,kemudian kontrol air ke tambak,tinggal tunggu 45 hari sudah langsung panen.”Budidaya rumputlaut ini tidak serumit dibandingkan pengembangbiakan udang atau kepiting bakau.Selama45hari,rumput laut terus menerus bisa dipanen,” jelasnya.
Sebelum mendapat bantuan dari PT Inco,penjualan rumput laut tidak menentu dan dihargai dengan murah. Jadi,keuntungan saat itu tidak dirasakan para petani, kadang mengalami kerugian. (abdullah nicolha)
Raih Prestasi Tingkat Nasional
Sunday, 14 December 2008
LUWU(SINDO) – Kabupaten Luwu pada 2008 ini, mengukir prestasi pada tingkat nasional melalui tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP-PKK), yakni berhasil merebut juara harapan I lomba menu 3B (bergizi, berimbang, dan beragam).
Prestasi itu diraih melalui persaingan ketat antar-33 provinsi se-Indonesia. TP PKK Luwu yang mewakili Provinsi Sulsel pada ajang lomba menu 3B tingkat nasional di Kota Bandung, Rabu (3/12) lalu, berhasil merebut nominasi juara harapan I. ”Kendati hanya harapan I, kami sangat bersyukur meraih nominasi. Hal ini karena peserta dari 33 provinsi ini menampilkan kreativitas kaum perempuan yang tinggi yang cukup bervariasi dalam menyediakan menu 3B,”kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Pemkab Luwu Wahida di Luwu kemarin.
Sementara itu, Ketua TP PKK Luwu Irmawati Bahrum Daido mengatakan, sekalipun hanya finis di peringkat harapan I,tapi pihaknya sangat memberi apresiasi kepada TP PKK yang berhasil menyaingi dan mengungguli 30 provinsi lain di Indonesia. ”Atas nama ketua TP PKK Luwu,kami turut bangga dan haru dengan prestasi ini.Paling tidak, kami turut memperkenalkan menu tradisional di ajang nasional,”kata istri Bupati Luwu bahrum Daido ini.
Ajang penilaian lomba menu 3B tingkat nasional tersebut menilai 4 kriteria,di antaranya, kriteria pengembangan resep, kriteria pemanfaatan pangan lokal spesifik, kriteria keseimbangan gizi, dan kriteria umum yang meliputi ketiga aspek tersebut. ”Untuk Provinsi Sulsel yang diwakili TP PKK Luwu, mereka berhasil menyabet kriteria keempat yang meliputi pengembangan resep, pemanfaatan pangan lokal spesifik, dan keseimbangan gizi,” ungkap DR Titi Said selaku Ketua Tim juri lomba penilaian menu 3B tingkat nasional.
Sekadar diketahui, TPPKK Luwu pada 2007 lalu, berhasil menyabet juara pertama tingkat Provinsi Sulsel dalam lomba menu 3B. (abdullah nicolha)
LUWU(SINDO) – Kabupaten Luwu pada 2008 ini, mengukir prestasi pada tingkat nasional melalui tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP-PKK), yakni berhasil merebut juara harapan I lomba menu 3B (bergizi, berimbang, dan beragam).
Prestasi itu diraih melalui persaingan ketat antar-33 provinsi se-Indonesia. TP PKK Luwu yang mewakili Provinsi Sulsel pada ajang lomba menu 3B tingkat nasional di Kota Bandung, Rabu (3/12) lalu, berhasil merebut nominasi juara harapan I. ”Kendati hanya harapan I, kami sangat bersyukur meraih nominasi. Hal ini karena peserta dari 33 provinsi ini menampilkan kreativitas kaum perempuan yang tinggi yang cukup bervariasi dalam menyediakan menu 3B,”kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Pemkab Luwu Wahida di Luwu kemarin.
Sementara itu, Ketua TP PKK Luwu Irmawati Bahrum Daido mengatakan, sekalipun hanya finis di peringkat harapan I,tapi pihaknya sangat memberi apresiasi kepada TP PKK yang berhasil menyaingi dan mengungguli 30 provinsi lain di Indonesia. ”Atas nama ketua TP PKK Luwu,kami turut bangga dan haru dengan prestasi ini.Paling tidak, kami turut memperkenalkan menu tradisional di ajang nasional,”kata istri Bupati Luwu bahrum Daido ini.
Ajang penilaian lomba menu 3B tingkat nasional tersebut menilai 4 kriteria,di antaranya, kriteria pengembangan resep, kriteria pemanfaatan pangan lokal spesifik, kriteria keseimbangan gizi, dan kriteria umum yang meliputi ketiga aspek tersebut. ”Untuk Provinsi Sulsel yang diwakili TP PKK Luwu, mereka berhasil menyabet kriteria keempat yang meliputi pengembangan resep, pemanfaatan pangan lokal spesifik, dan keseimbangan gizi,” ungkap DR Titi Said selaku Ketua Tim juri lomba penilaian menu 3B tingkat nasional.
Sekadar diketahui, TPPKK Luwu pada 2007 lalu, berhasil menyabet juara pertama tingkat Provinsi Sulsel dalam lomba menu 3B. (abdullah nicolha)
Ekonomi-Pembangunan Awasi 800 Proyek APBD
Sunday, 14 December 2008
MALILI (SINDO) – Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kabupaten Luwu Timur (Lutim) mengawasi 800-an proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2008.
Minimnya personil yang mengawasi proyek tersebut membuat instansi itu harus bekerja ekstra.Pasalnya, hanya diawasi empat personil Ekbang, seperti proyek yang berlokasi di dua kecamatan, yakni Kecamatan Burau dan Towuti. “Proyek APBD yang saat ini dalam pengawasan Ekbang sekitar 800-an,tapi yang terealisasi sekitar 472 paket proyek yang pengerjaannya masih dalam proses,” kata Kabag Ekbang Lutim La Besse di Malili,belum lama ini.
Menurut dia,pihaknya harus bekerja ekstra hingga melampaui batas kerja karena minimnya personil di lapangan. ”Setiap hari, petugas Ekbang harus turun ke lapangan untuk memantau perkembangan fisik proyek. Selain itu, hasil monitoring tersebut dilaporkan ke Bupati Lutim Andi Hatta Marakarma,”tandasnya. Dia juga mengaku,minimnya petugas tersebut membuat pihaknya kewalahan membagi waktu untuk mengawasi proyek itu dibandingkan dengan Kabupaten Lutra, sangat jauh berbeda karena kabupaten itu diawasi sekitar 20-an personil.
Dengan kondisi tersebut, pihaknya selalu memberikan semangat kepada para personil untuk profesional dan menjadikan pekerjaan sebagai amanah dan sebuah kesenangan. Selama dalam melakukan monitoring, dia menemukan beberapa proyek yang terlambat dari jadwal yang telah ditentukan. (abdullah nicolha)
MALILI (SINDO) – Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kabupaten Luwu Timur (Lutim) mengawasi 800-an proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2008.
Minimnya personil yang mengawasi proyek tersebut membuat instansi itu harus bekerja ekstra.Pasalnya, hanya diawasi empat personil Ekbang, seperti proyek yang berlokasi di dua kecamatan, yakni Kecamatan Burau dan Towuti. “Proyek APBD yang saat ini dalam pengawasan Ekbang sekitar 800-an,tapi yang terealisasi sekitar 472 paket proyek yang pengerjaannya masih dalam proses,” kata Kabag Ekbang Lutim La Besse di Malili,belum lama ini.
Menurut dia,pihaknya harus bekerja ekstra hingga melampaui batas kerja karena minimnya personil di lapangan. ”Setiap hari, petugas Ekbang harus turun ke lapangan untuk memantau perkembangan fisik proyek. Selain itu, hasil monitoring tersebut dilaporkan ke Bupati Lutim Andi Hatta Marakarma,”tandasnya. Dia juga mengaku,minimnya petugas tersebut membuat pihaknya kewalahan membagi waktu untuk mengawasi proyek itu dibandingkan dengan Kabupaten Lutra, sangat jauh berbeda karena kabupaten itu diawasi sekitar 20-an personil.
Dengan kondisi tersebut, pihaknya selalu memberikan semangat kepada para personil untuk profesional dan menjadikan pekerjaan sebagai amanah dan sebuah kesenangan. Selama dalam melakukan monitoring, dia menemukan beberapa proyek yang terlambat dari jadwal yang telah ditentukan. (abdullah nicolha)
Pengacara: Penahanan Dinilai Prematur
Monday, 15 December 2008
MASAMBA(SINDO) – Jamaluddin Syahid selaku Pengacara mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) Haidar MT, menilai bahwa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Masamba Sri Lestari belum bisa menahan kliennya.
Alasannya, masalah tersebut masih dalam internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lutra, apalagi Badan Pengawas Daerah (Bawasda) saat ini belum mengeluarkan hasil audit terhadap kliennya tersebut. “Sangat disayangkan karena pihak kejaksaan terlalu cepat menahan klien kami,” katanya saat dihubungi, kemarin.
Kendati demikian, pihaknya akan tetap berupaya hukum terhadap kasus tersebut.“ Kami tetap akan membela klien kami melalui upaya hukum yang ada,” tandasnya. Sebelum dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Mappedeceng, mantan Kadishub Lutra itu pada Jumat (12/12), diperiksa selama empat jam di Kejari Masamba, yakni mulai pukul 15.00–18.00 Wita.
Dalam pemeriksaan itu, mantan Kepala Otodes Lutra tersebut mengakui perbuatannya dan akhirnya tepat pukul 18.00 Wita,penyidik kejaksaan menahan di lembaga pemasyarakatan (LP). Kajari Masamba Sri Lestari mengatakan,mantan Kadis Perhubungan Lutra terpaksa ditahan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan negara mengalami kerugian Rp.419.689.053 berdasarkan pengakuan tersangka beserta bukti dan keterangan dari berbagai saksi yang telah dimintai keterangannya.
Salah satu alasan penahan Haidar,yakni tersangka tidak mengembalikan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2007 sebesar Rp 154.300.303 yang seharusnya harus disetor ke kas daerah pada 11 Januari sampai 10 Maret 2008 lalu. “Pada 10 Maret lalu, cair anggaran 900 juta,tapi Kadis Perhubungan hanya mengambil Rp300 juta, sementara uang silpa yang tidak disetor ke kas masih tetap disimpan.
Sementara uang Rp300 juta oleh Haidar dipotong lagi sebesar Rp154 juta. Jadi, sisanya Rp146 juta,”jelasnya. Tidak hanya itu, Rp146 juta tersebut kemudian diminta lagi oleh Haidar kepada bendahara Dinas Perhubungan sebesar Rp100 juta sehingga jumlah dana sebesar Rp254 juta inilah yang kemudian dibawa ke Palopo untuk membayar pembelian mobil Dinas Perhubungan jenis Innova sebesar Rp113.500.000. (abdullah nicolha)
MASAMBA(SINDO) – Jamaluddin Syahid selaku Pengacara mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) Haidar MT, menilai bahwa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Masamba Sri Lestari belum bisa menahan kliennya.
Alasannya, masalah tersebut masih dalam internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lutra, apalagi Badan Pengawas Daerah (Bawasda) saat ini belum mengeluarkan hasil audit terhadap kliennya tersebut. “Sangat disayangkan karena pihak kejaksaan terlalu cepat menahan klien kami,” katanya saat dihubungi, kemarin.
Kendati demikian, pihaknya akan tetap berupaya hukum terhadap kasus tersebut.“ Kami tetap akan membela klien kami melalui upaya hukum yang ada,” tandasnya. Sebelum dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Mappedeceng, mantan Kadishub Lutra itu pada Jumat (12/12), diperiksa selama empat jam di Kejari Masamba, yakni mulai pukul 15.00–18.00 Wita.
Dalam pemeriksaan itu, mantan Kepala Otodes Lutra tersebut mengakui perbuatannya dan akhirnya tepat pukul 18.00 Wita,penyidik kejaksaan menahan di lembaga pemasyarakatan (LP). Kajari Masamba Sri Lestari mengatakan,mantan Kadis Perhubungan Lutra terpaksa ditahan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan negara mengalami kerugian Rp.419.689.053 berdasarkan pengakuan tersangka beserta bukti dan keterangan dari berbagai saksi yang telah dimintai keterangannya.
Salah satu alasan penahan Haidar,yakni tersangka tidak mengembalikan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2007 sebesar Rp 154.300.303 yang seharusnya harus disetor ke kas daerah pada 11 Januari sampai 10 Maret 2008 lalu. “Pada 10 Maret lalu, cair anggaran 900 juta,tapi Kadis Perhubungan hanya mengambil Rp300 juta, sementara uang silpa yang tidak disetor ke kas masih tetap disimpan.
Sementara uang Rp300 juta oleh Haidar dipotong lagi sebesar Rp154 juta. Jadi, sisanya Rp146 juta,”jelasnya. Tidak hanya itu, Rp146 juta tersebut kemudian diminta lagi oleh Haidar kepada bendahara Dinas Perhubungan sebesar Rp100 juta sehingga jumlah dana sebesar Rp254 juta inilah yang kemudian dibawa ke Palopo untuk membayar pembelian mobil Dinas Perhubungan jenis Innova sebesar Rp113.500.000. (abdullah nicolha)
Monday, December 15, 2008
APBD-P Luwu Defisit Rp27,1 M
Saturday, 13 December 2008
LUWU(SINDO) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Luwu 2008 mengalami defisit Rp27,1 miliar.
Untuk sektor pendapatan daerah anggaran sebesar Rp431,6 miliar dan setelah memasuki pembahasan perubahan meningkat menjadi Rp452,7 miliar atau bertambah senilai Rp21,1 miliar. Sekretaris DPRD Luwu Sahar menilai,Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu boros dalam penggunaan anggaran.
Terbukti, sebelum perubahan anggaran belanja hanya mencapai Rp444,2 miliar sehingga setelah perubahan mencapai Rp479,8 miliar atau bertambah Rp35,6 miliar. “Setelah perubahan anggaran APBD meningkat sebesar Rp21,1 miliar atau menjadi Rp452,7 miliar. Jika dihadapkan pada pendapatan dan belanja,APBD Luwu dipastikan defisit Rp27,1 miliar,” katanya,kemarin. Wakil Ketua DPRD Luwu Husmaruddin menyatakan, terjadinya defisit APBD-P tersebut karena meningkatnya belanja Rp35,6 miliar. (abdullah nicolha)
LUWU(SINDO) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Luwu 2008 mengalami defisit Rp27,1 miliar.
Untuk sektor pendapatan daerah anggaran sebesar Rp431,6 miliar dan setelah memasuki pembahasan perubahan meningkat menjadi Rp452,7 miliar atau bertambah senilai Rp21,1 miliar. Sekretaris DPRD Luwu Sahar menilai,Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu boros dalam penggunaan anggaran.
Terbukti, sebelum perubahan anggaran belanja hanya mencapai Rp444,2 miliar sehingga setelah perubahan mencapai Rp479,8 miliar atau bertambah Rp35,6 miliar. “Setelah perubahan anggaran APBD meningkat sebesar Rp21,1 miliar atau menjadi Rp452,7 miliar. Jika dihadapkan pada pendapatan dan belanja,APBD Luwu dipastikan defisit Rp27,1 miliar,” katanya,kemarin. Wakil Ketua DPRD Luwu Husmaruddin menyatakan, terjadinya defisit APBD-P tersebut karena meningkatnya belanja Rp35,6 miliar. (abdullah nicolha)
Eks Camat Wasuponda Diperiksa
Thursday, 13 November 2008
MALILI (SINDO) – Mantan Camat Wasuponda Irawan Ali diperiksa pihak Polres Luwu Timur.Pemeriksaan itu dilakukan karena diduga telah menyelewengkan dana pembayaran ganti rugi atas lahan milik Suku Dongi.
Kapolres Lutim AKBP Richard yang dihubungi kemarin menyatakan, saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap mantan Camat Wasuponda Irawan Ali terkait pembayaran ganti rugi lahan Suku Dongi di kawasan operasi PT Inco.
Kapolres menyebutkan, hingga saat ini belum dapat memastikan keterlibatan mantan camat dalam penyelewengan dana tersebut, lantaran belum ada bukti yang menyatakan kalau dia bersalah.
”Kami belum berani menyimpulkan karena kami masih mengumpulkan buktibukti, yang jelas kami proses,” tandasnya. Sementara itu, pemilik lahan perumahan yang berada di kawasan operasi PT Inco seluas 100 x 9 meter tersebut H Masagena yang juga telah melaporkan masalah itu ke pihak Polres Lutim menyatakan, pihaknya telah melaporkan masalah itu sejak 1 September 2008 lalu,tetapi hingga sekarang belum ada realisasinya.
Menurut Masagena, dana yang diduga diselewengkan oleh mantan camat itu melebihi Rp700 juta. Manager Regional Communication PT Inco Tri Rachman Batara menyatakan, pihaknya telah memberikan konpensasi dan pembayaran ganti rugi kepada pemerintah setempat yang saat itu menjabat.
”Yang jelas kami (PT Inco) telah melakukan kewajiban sesuai dengan kesepakatan awal, masalah pembayaran jumlahnya telah kami lakukan,”kata Tri Rachman Batara kepada SINDO, kemarin. (abdullah nicolha)
MALILI (SINDO) – Mantan Camat Wasuponda Irawan Ali diperiksa pihak Polres Luwu Timur.Pemeriksaan itu dilakukan karena diduga telah menyelewengkan dana pembayaran ganti rugi atas lahan milik Suku Dongi.
Kapolres Lutim AKBP Richard yang dihubungi kemarin menyatakan, saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap mantan Camat Wasuponda Irawan Ali terkait pembayaran ganti rugi lahan Suku Dongi di kawasan operasi PT Inco.
Kapolres menyebutkan, hingga saat ini belum dapat memastikan keterlibatan mantan camat dalam penyelewengan dana tersebut, lantaran belum ada bukti yang menyatakan kalau dia bersalah.
”Kami belum berani menyimpulkan karena kami masih mengumpulkan buktibukti, yang jelas kami proses,” tandasnya. Sementara itu, pemilik lahan perumahan yang berada di kawasan operasi PT Inco seluas 100 x 9 meter tersebut H Masagena yang juga telah melaporkan masalah itu ke pihak Polres Lutim menyatakan, pihaknya telah melaporkan masalah itu sejak 1 September 2008 lalu,tetapi hingga sekarang belum ada realisasinya.
Menurut Masagena, dana yang diduga diselewengkan oleh mantan camat itu melebihi Rp700 juta. Manager Regional Communication PT Inco Tri Rachman Batara menyatakan, pihaknya telah memberikan konpensasi dan pembayaran ganti rugi kepada pemerintah setempat yang saat itu menjabat.
”Yang jelas kami (PT Inco) telah melakukan kewajiban sesuai dengan kesepakatan awal, masalah pembayaran jumlahnya telah kami lakukan,”kata Tri Rachman Batara kepada SINDO, kemarin. (abdullah nicolha)
Friday, December 5, 2008
PT Inco Siap Bangun Pabrik di Morowali
Friday, 05 December 2008
MALILI (SINDO) – Perusahaan asal Kanada yang bergerak di bidang pertambangan dan beroperasi di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur (Lutim), PT Internasional Nickel Indonesia (Inco), rencananya mendirikan pabrik di Bungku Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Manager Regional Communications PT Inco Tri Rachman Batara mengatakan, sebelum membangun pabrik dan infrastrukturnya,analisis dampak lingkungan (amdal) merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. ”Karena itu, manajemen PT Inco menggelar sosialisasi rencana kegiatan penambangan dan pembangunan jalan dan rencana kegiatan pembangunan dan pengoperasian pabrik pengolahan nikel,”ujarnya.
Shinta Idriyanti dari PT Inco dalam presentasinya menyatakan, rencana kegiatan penambangan dan pembangunan jalan serta rencana kegiatan pembangunan dan pengoperasian pabrik pengolahan nikel, PT Inco akan membangun pabrik di Bahudopi apabila perusahaan telah memenuhi semua persyaratan, termasuk Amdal dan perizinan.
Menurut dia,ada dua studi amdal yang akan disusun PT Inco.Pertama,penambangan bijih nikel di Blok Bahudopi serta pembangunan jalan dari Bahudopi ke perbatasan Sulawesi Selatan.Kedua,rencana pembangunan pabrik yang akan mengolah produk nikel setengah jadi menjadi nikel metal.
Tim Konsultan Amdal dari Unhas Imran memaparkan proses dan tujuan amdal serta rencana studinya. ”Pada proyek apalagi proyek besar seperti pembangunan pabrik,diperlukan keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi. (abdullah nicolha)
MALILI (SINDO) – Perusahaan asal Kanada yang bergerak di bidang pertambangan dan beroperasi di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur (Lutim), PT Internasional Nickel Indonesia (Inco), rencananya mendirikan pabrik di Bungku Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Manager Regional Communications PT Inco Tri Rachman Batara mengatakan, sebelum membangun pabrik dan infrastrukturnya,analisis dampak lingkungan (amdal) merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. ”Karena itu, manajemen PT Inco menggelar sosialisasi rencana kegiatan penambangan dan pembangunan jalan dan rencana kegiatan pembangunan dan pengoperasian pabrik pengolahan nikel,”ujarnya.
Shinta Idriyanti dari PT Inco dalam presentasinya menyatakan, rencana kegiatan penambangan dan pembangunan jalan serta rencana kegiatan pembangunan dan pengoperasian pabrik pengolahan nikel, PT Inco akan membangun pabrik di Bahudopi apabila perusahaan telah memenuhi semua persyaratan, termasuk Amdal dan perizinan.
Menurut dia,ada dua studi amdal yang akan disusun PT Inco.Pertama,penambangan bijih nikel di Blok Bahudopi serta pembangunan jalan dari Bahudopi ke perbatasan Sulawesi Selatan.Kedua,rencana pembangunan pabrik yang akan mengolah produk nikel setengah jadi menjadi nikel metal.
Tim Konsultan Amdal dari Unhas Imran memaparkan proses dan tujuan amdal serta rencana studinya. ”Pada proyek apalagi proyek besar seperti pembangunan pabrik,diperlukan keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi. (abdullah nicolha)
Wednesday, December 3, 2008
KPU Lutra Antisipasi Pemilu 2009
Tuesday, 02 December 2008
MASAMBA(SINDO) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) melalui forum grup diskusi (FGD),menyepakati membuat rekomendasi guna mengantisipasi titik rawan konflik pada Pemilu 2009.
”Hal ini akan menjadi fokus utama bagi KPU sebagai penyelenggara dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten dalam mengantisipasi terjadinya konflik horizontal,” kata Ketua KPU Lutra Muhammad Rajab kepada SINDO,kemarin.
Keempat rekomendasi tersebut, yakni perlu adanya perhatian khusus oleh semua pihak untuk mengantisipasi titik rawan konflik dalam pemilu,adanya perbaikan regulasi tentang tata cara pemungutan suara, revisi terhadap pasal dalam Undang-Undang Pemilu untuk pemberlakuan suara terbanyak, dan perlunya sosialisasi yang lebih intens oleh penyelenggara pemilu.
Dalam Pemilu 2009 mendatang, sangat memungkinkan adanya berbagai persoalan yang muncul, baik terhadap pelanggaran pemilu maupun terhadap konflik horizontal di tengah masyarakat yang kemudian akan menciderai proses demokrasi.
Atas dasar itulah, KPU Luwu Utara menggelar FGD yang bertujuan melahirkan sebuah solusi dari hasil pendeteksian masalah- masalah dari peserta diskusi yang kemungkinan muncul dalam pemilu. Acara ini juga sebagai media dalam mengevaluasi tahapan- tahapan pemilu yang sudah dilaksanakan KPU Lutra, sejak dari pembentukan PPK dan PPS sampai kepada penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif, termasuk mengantisipasi masalah yang muncul dalam proses tahapan pemilu yang belum dilaksanakan.
Diskusi yang digelar di Hotel Remaja Masamba itu dihadiri peserta yang terdiri atas pengurus parpol, penyelenggara pemilu (KPU, Panwas, PPK,dan PPS),Muspida, LSM, KNPI, dan kepala desa yang terbagi dalam dua kelompok diskusi.
Salah seorang peserta FGD dari PKS Andi Abdullah Rahim mengatakan, pada prinsipnya untuk menyukseskan pemilu mendatang, seharusnya tidak perlu terjadi masalah ataupun pelanggaran dalam pemilu.Seandainya seluruh komponen yang terlibat dalam pemilu memiliki pandangan dan komitmen yang sama. (abdullah nicolha)
MASAMBA(SINDO) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) melalui forum grup diskusi (FGD),menyepakati membuat rekomendasi guna mengantisipasi titik rawan konflik pada Pemilu 2009.
”Hal ini akan menjadi fokus utama bagi KPU sebagai penyelenggara dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten dalam mengantisipasi terjadinya konflik horizontal,” kata Ketua KPU Lutra Muhammad Rajab kepada SINDO,kemarin.
Keempat rekomendasi tersebut, yakni perlu adanya perhatian khusus oleh semua pihak untuk mengantisipasi titik rawan konflik dalam pemilu,adanya perbaikan regulasi tentang tata cara pemungutan suara, revisi terhadap pasal dalam Undang-Undang Pemilu untuk pemberlakuan suara terbanyak, dan perlunya sosialisasi yang lebih intens oleh penyelenggara pemilu.
Dalam Pemilu 2009 mendatang, sangat memungkinkan adanya berbagai persoalan yang muncul, baik terhadap pelanggaran pemilu maupun terhadap konflik horizontal di tengah masyarakat yang kemudian akan menciderai proses demokrasi.
Atas dasar itulah, KPU Luwu Utara menggelar FGD yang bertujuan melahirkan sebuah solusi dari hasil pendeteksian masalah- masalah dari peserta diskusi yang kemungkinan muncul dalam pemilu. Acara ini juga sebagai media dalam mengevaluasi tahapan- tahapan pemilu yang sudah dilaksanakan KPU Lutra, sejak dari pembentukan PPK dan PPS sampai kepada penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif, termasuk mengantisipasi masalah yang muncul dalam proses tahapan pemilu yang belum dilaksanakan.
Diskusi yang digelar di Hotel Remaja Masamba itu dihadiri peserta yang terdiri atas pengurus parpol, penyelenggara pemilu (KPU, Panwas, PPK,dan PPS),Muspida, LSM, KNPI, dan kepala desa yang terbagi dalam dua kelompok diskusi.
Salah seorang peserta FGD dari PKS Andi Abdullah Rahim mengatakan, pada prinsipnya untuk menyukseskan pemilu mendatang, seharusnya tidak perlu terjadi masalah ataupun pelanggaran dalam pemilu.Seandainya seluruh komponen yang terlibat dalam pemilu memiliki pandangan dan komitmen yang sama. (abdullah nicolha)
Friday, November 28, 2008
MK Tolak Matahari dan Wal-Asri
Thursday, 27 November 2008
MAKASSAR (SINDO)-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan Matahari terkait hasil Pemilu Luwu dan Wal-Asri di Pemilu Wajo,kemarin.
Penolakan gugatan dua calon bupati incumbent ini,menambah daftar jumlah kasus sengketa pemilu bupati di Sulsel yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).Setelah sengketa Pemilu Bupati Jeneponto yang digugat pasangan Sjamsuddin Zainal-Djahini Lontang (Sejalan), dan pasangan Ali Usman-Fahrun Paturusi (Alif) di Pemilu Pinrang, kini giliran pasangan Basmin Mattayang-Buhari Kahar Muzakkar (Matahari) serta Andi Asmidin-Ridwan (Wal-Asri) harus mengubur keinginannya untuk dilakukan pemilihan ulang.
Sidang pembacaan putusan yang digelar secara terpisah di ruang sidang MK, majelis hakim menyatakan menolak materi gugatan dua pasangan tersebut.Bahkan,hakim yang di pimpin Ketua MK, Moh. Mahfud menolak secara keseluruhan gugatan Matahari. Alasannya,selisih suara tidak signifikan.
Menurut Hakim MK, angka- angka yang disebutkan oleh Pemohon juga diragukan kebenarannya.Sebab selisih 32.354 suara, bisa saja terdiri dari suara yang tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun terdaftar di DPT, namun dianggap tidak sah karena berbagai alasan,seperti surat suara rusak.
”Berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.Oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak,” sebut Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan saat membacakan pertimbangan putusan.Atas keputusan itu, KPU Luwu sebagai termohon, meminta semua pihak untuk dapat menerimanya dan tidak lagi mengajukan gugatan,karena sudah menjadi keputusan hukum tetap.
”Jadi, ini adalah hasil akhir dari sengketa pilkada yang berkekuatan hukum sah, dan tidak boleh lagi mengajukan gugatan karena sudah sangat jelas sesuai hokum dan aturan yang ada,” tegas Ketua KPU Luwu, Zul Arrahman kepada SINDO.
Sementara, permohonan gugatan pasangan Wal-Asri dibacakan setelah putusan sengketa Luwu, majelis hakim juga menyatakan penolakannya. Berdasarkan pendapat MK, dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon tidak satu pun bukti dianggap sah dan meyakinkan adanya kesalahan penghitungan suara oleh termohon.
Selain itu, dalil pemohon tentang jumlah suara tidak sah di 14 kecamatan yang diklaim sebagian suaranya, tidak dapat dibuktikan secara hukum dari bukti-bukti surat dan saksi pemohon.Sehingga hakim menganggap materi gugatan tidak cukup alasan hukum dan bukti.
”Terlepas dari kemungkinan benar tidaknya indikasi berbagai penyimpangan dalam proses pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Wajo, menurut Mahkamah, tidak cukup alasan hukum dan bukti untuk mengabulkan permohonan Pemohon agar dilakukan penghitungan suara ulang,”urai Hakim Konstitusi A Mukthie Fadjar.
Idial Cs Boikot Putusan
Sementara itu, pembacaan putusan sengketa Pemilu Makassar yang digugat empat pasangan, yakni Idris Manggabarani-Adil Patu (Idial) Ridwan Musagani- Irwan Paturusi (RI),Firmansyah Mappasawang-Kasma Amin (PASMI) dan Ilham Aliem Bachri-Herman Handoko (Idola), akan diboikot dengan tidak menghadiri persidangan.
Juru bicara Idial Cs,Ilham Aliem menegaskan, pihaknya sengaja tidak menghadiri sidang pembacaan putusan, karena menganggap gugatannya akan ditolak MK, kendati sejumlah saksi dan bukti sudah diajukan. ”Buat apa kita hadir kalau gugatan kita tidak direspon. Kami sudah rapat dengan tim, termasuk kuasa hukum, dan sepakat tidak akan hadir, karena hasilnya pasti ditolak,” ujar calon wali kota perseorangan ini dengan nada kecewa.
Kendati sudah mendapat kabar,gugatannya akan ditolak, namun empat pasangan ini tetap akan menempuh jalur hokum lain. Seperti mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau melaporkan kasus dugaan penyalahgunaan pelanggaran KPU ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
”Jadi biar putusan itu keluar, kami tetap tidak mengakuinya dan akan menempuh media lain untuk melakukan keberatan. Saat ini, kami sementara kumpulkan beberapa bukti dugaan penyalahgunaan yang dilakukan KPU untuk dimasukkan ke KPK biar bisa diusut tuntas.Sekali lagi, masalah ini tidak akan berhenti, sebagai wujud komitmen kami menciptakan pemilu berkualitas dan adil,” tandas Aliem.
Penyelenggara Pemilu Sujud Syukur
Usai mendengarkan kabar putusan yang menolak pasangan Matahari, ratusan penyelenggara pemilu di Luwu, terdiri dari anggota kelompok panitia pemungutan suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS),dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) langsung sujud syukur atas putusan tersebut.
Sebelum MK membacakan putusannya, penyelenggara ini sudah berkumpul di halaman kantor KPU Luwu untuk untuk mendengar hasil keputusan tersebut. ”Sejak pagi,mereka berkumpul untuk menanti putusan majelis hakim mengenai sengketa ini,” kata anggota KPU Luwu Astamangan Azis.
Menurut Astamanga, apabila MK memenangkan KPU selaku termohon, maka penyelenggara akan sujud syukur di depan kantor KPU.Namun, jika MK memenangkan Matahari, mereka sudah mempersiapkan menggelar aksi keprihatinan. ”Jadi, apa yang mereka rencanakan terwujud,” tandasnya.
Sementara itu, pasca pembacaan putusan,pihak kepolisian langsung memberlakukan status siaga satu hingga hari ini, dengan menerjunkan sebanyak 412 personel, baik pengamanan terbuka maupun tertutup untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa menimbulkan kericuhan.
”Mulai hari ini (kemarin) sampai besok (hari ini) kita siaga satu. Kami akan konsisten mengawal putusan majelis hakim dan demi kepentingan kita bersama. Terus, kepada semua pihak agar dapat menerima keputusan majelis hakim,”harap Kapolres Luwu AKBP Komisaris. (abdullah nicolha/arif saleh)
MAKASSAR (SINDO)-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan Matahari terkait hasil Pemilu Luwu dan Wal-Asri di Pemilu Wajo,kemarin.
Penolakan gugatan dua calon bupati incumbent ini,menambah daftar jumlah kasus sengketa pemilu bupati di Sulsel yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).Setelah sengketa Pemilu Bupati Jeneponto yang digugat pasangan Sjamsuddin Zainal-Djahini Lontang (Sejalan), dan pasangan Ali Usman-Fahrun Paturusi (Alif) di Pemilu Pinrang, kini giliran pasangan Basmin Mattayang-Buhari Kahar Muzakkar (Matahari) serta Andi Asmidin-Ridwan (Wal-Asri) harus mengubur keinginannya untuk dilakukan pemilihan ulang.
Sidang pembacaan putusan yang digelar secara terpisah di ruang sidang MK, majelis hakim menyatakan menolak materi gugatan dua pasangan tersebut.Bahkan,hakim yang di pimpin Ketua MK, Moh. Mahfud menolak secara keseluruhan gugatan Matahari. Alasannya,selisih suara tidak signifikan.
Menurut Hakim MK, angka- angka yang disebutkan oleh Pemohon juga diragukan kebenarannya.Sebab selisih 32.354 suara, bisa saja terdiri dari suara yang tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun terdaftar di DPT, namun dianggap tidak sah karena berbagai alasan,seperti surat suara rusak.
”Berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.Oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak,” sebut Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan saat membacakan pertimbangan putusan.Atas keputusan itu, KPU Luwu sebagai termohon, meminta semua pihak untuk dapat menerimanya dan tidak lagi mengajukan gugatan,karena sudah menjadi keputusan hukum tetap.
”Jadi, ini adalah hasil akhir dari sengketa pilkada yang berkekuatan hukum sah, dan tidak boleh lagi mengajukan gugatan karena sudah sangat jelas sesuai hokum dan aturan yang ada,” tegas Ketua KPU Luwu, Zul Arrahman kepada SINDO.
Sementara, permohonan gugatan pasangan Wal-Asri dibacakan setelah putusan sengketa Luwu, majelis hakim juga menyatakan penolakannya. Berdasarkan pendapat MK, dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon tidak satu pun bukti dianggap sah dan meyakinkan adanya kesalahan penghitungan suara oleh termohon.
Selain itu, dalil pemohon tentang jumlah suara tidak sah di 14 kecamatan yang diklaim sebagian suaranya, tidak dapat dibuktikan secara hukum dari bukti-bukti surat dan saksi pemohon.Sehingga hakim menganggap materi gugatan tidak cukup alasan hukum dan bukti.
”Terlepas dari kemungkinan benar tidaknya indikasi berbagai penyimpangan dalam proses pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Wajo, menurut Mahkamah, tidak cukup alasan hukum dan bukti untuk mengabulkan permohonan Pemohon agar dilakukan penghitungan suara ulang,”urai Hakim Konstitusi A Mukthie Fadjar.
Idial Cs Boikot Putusan
Sementara itu, pembacaan putusan sengketa Pemilu Makassar yang digugat empat pasangan, yakni Idris Manggabarani-Adil Patu (Idial) Ridwan Musagani- Irwan Paturusi (RI),Firmansyah Mappasawang-Kasma Amin (PASMI) dan Ilham Aliem Bachri-Herman Handoko (Idola), akan diboikot dengan tidak menghadiri persidangan.
Juru bicara Idial Cs,Ilham Aliem menegaskan, pihaknya sengaja tidak menghadiri sidang pembacaan putusan, karena menganggap gugatannya akan ditolak MK, kendati sejumlah saksi dan bukti sudah diajukan. ”Buat apa kita hadir kalau gugatan kita tidak direspon. Kami sudah rapat dengan tim, termasuk kuasa hukum, dan sepakat tidak akan hadir, karena hasilnya pasti ditolak,” ujar calon wali kota perseorangan ini dengan nada kecewa.
Kendati sudah mendapat kabar,gugatannya akan ditolak, namun empat pasangan ini tetap akan menempuh jalur hokum lain. Seperti mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau melaporkan kasus dugaan penyalahgunaan pelanggaran KPU ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
”Jadi biar putusan itu keluar, kami tetap tidak mengakuinya dan akan menempuh media lain untuk melakukan keberatan. Saat ini, kami sementara kumpulkan beberapa bukti dugaan penyalahgunaan yang dilakukan KPU untuk dimasukkan ke KPK biar bisa diusut tuntas.Sekali lagi, masalah ini tidak akan berhenti, sebagai wujud komitmen kami menciptakan pemilu berkualitas dan adil,” tandas Aliem.
Penyelenggara Pemilu Sujud Syukur
Usai mendengarkan kabar putusan yang menolak pasangan Matahari, ratusan penyelenggara pemilu di Luwu, terdiri dari anggota kelompok panitia pemungutan suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS),dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) langsung sujud syukur atas putusan tersebut.
Sebelum MK membacakan putusannya, penyelenggara ini sudah berkumpul di halaman kantor KPU Luwu untuk untuk mendengar hasil keputusan tersebut. ”Sejak pagi,mereka berkumpul untuk menanti putusan majelis hakim mengenai sengketa ini,” kata anggota KPU Luwu Astamangan Azis.
Menurut Astamanga, apabila MK memenangkan KPU selaku termohon, maka penyelenggara akan sujud syukur di depan kantor KPU.Namun, jika MK memenangkan Matahari, mereka sudah mempersiapkan menggelar aksi keprihatinan. ”Jadi, apa yang mereka rencanakan terwujud,” tandasnya.
Sementara itu, pasca pembacaan putusan,pihak kepolisian langsung memberlakukan status siaga satu hingga hari ini, dengan menerjunkan sebanyak 412 personel, baik pengamanan terbuka maupun tertutup untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa menimbulkan kericuhan.
”Mulai hari ini (kemarin) sampai besok (hari ini) kita siaga satu. Kami akan konsisten mengawal putusan majelis hakim dan demi kepentingan kita bersama. Terus, kepada semua pihak agar dapat menerima keputusan majelis hakim,”harap Kapolres Luwu AKBP Komisaris. (abdullah nicolha/arif saleh)
Kejari Sidik Proyek Alkes RSUD Batara Guru
Thursday, 27 November 2008
LUWU(SINDO) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Belopa,Kabupaten Luwu, akan menyelidiki proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belopa Hentoro Cahyono meminta para rekanan dapat bekerja sama melakukan penyidikan terhadap proyek yang dinilai bermasalah tersebut. Hentoro yang dihubungi kemarin berharap Ketua Aspekido Luwu Raya Marham Ismail selaku rekanan proyek, menyerahkan data awal proyek tersebut.
Kajari menandaskan, salah satu temuannya adalah pembelian perlengkapan operasi dan pendukung kegiatan medis tidak sesuai ketentuan.Bahkan,proyek itu tidak ditenderkan dan proses lelangnya tidakdiumumkandi media cetak. Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Luwu Muntaha menyatakan, program alkes itu telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
”Proyek alat kesehatan itu sudah sesuai prosedur seperti yang diterapkan dalam Keppres No 80 dan sudah diumumkan di media cetak,”ucapnya. Subpengendalian Pembangunan Luwu Kasmuddin menyebutkan, perusahaan yang memenangkan tender proyek alkes itu salah satu perusahaan asal Jakarta, yakni PT Sangga Cipta Perwita.
”Ada delapan perusahaan dari Makassar dan Jakarta yang ikut dalam proses tender ini,”ungkapnya. Menurutnya, sebanyak 92 itemalkes RSUD Batara Guru berupa kelengkapan alat medis termasuk alat operasi dan sarana pasien senilai Rp9,8 miliar telah diumumkan di Harian Media Indonesia.”Bahkan, telah diumumkan melalui fasilitas internet terkait proses proyek pengadaan tersebut,” jelasnya. (abdullah nicolha)
LUWU(SINDO) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Belopa,Kabupaten Luwu, akan menyelidiki proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belopa Hentoro Cahyono meminta para rekanan dapat bekerja sama melakukan penyidikan terhadap proyek yang dinilai bermasalah tersebut. Hentoro yang dihubungi kemarin berharap Ketua Aspekido Luwu Raya Marham Ismail selaku rekanan proyek, menyerahkan data awal proyek tersebut.
Kajari menandaskan, salah satu temuannya adalah pembelian perlengkapan operasi dan pendukung kegiatan medis tidak sesuai ketentuan.Bahkan,proyek itu tidak ditenderkan dan proses lelangnya tidakdiumumkandi media cetak. Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Luwu Muntaha menyatakan, program alkes itu telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
”Proyek alat kesehatan itu sudah sesuai prosedur seperti yang diterapkan dalam Keppres No 80 dan sudah diumumkan di media cetak,”ucapnya. Subpengendalian Pembangunan Luwu Kasmuddin menyebutkan, perusahaan yang memenangkan tender proyek alkes itu salah satu perusahaan asal Jakarta, yakni PT Sangga Cipta Perwita.
”Ada delapan perusahaan dari Makassar dan Jakarta yang ikut dalam proses tender ini,”ungkapnya. Menurutnya, sebanyak 92 itemalkes RSUD Batara Guru berupa kelengkapan alat medis termasuk alat operasi dan sarana pasien senilai Rp9,8 miliar telah diumumkan di Harian Media Indonesia.”Bahkan, telah diumumkan melalui fasilitas internet terkait proses proyek pengadaan tersebut,” jelasnya. (abdullah nicolha)
Wednesday, November 26, 2008
Polisi Sidik Rekanan Proyek Bermasalah
Tuesday, 25 November 2008
MALILI(SINDO) – Polres Luwu Timur (Lutim) saat ini sedang menyelidiki sejumlah rekanan proyek. Alasannya, mereka diduga melakukan penyimpangan dalam pembangunan pengerjaan dari ketentuan bestek yang telah ada.
”Polisi tidak akan tinggal diam jika menemukan proyek bermasalah, apalagi jika proyek itu sudah terang-terangan merugikan negara. Pelakunya pasti kami proses sesuai hukum yang berlaku,” kata Kasat Reskrim Polres Lutim AKP Alimuddin di Malili kemarin. Alimuddin menyatakan, guna penyelidikan proyek bermasalah tersebut pihaknya akan memanggil rekanan yang mengerjakan proyek.
”Artinya, apabila ditemukan proyek bermasalah, maka kami memanggil penanggung jawab dan pekerja proyek,” jelasnya. Kapolres Lutim AKBP Richard Naingolan yang dihubungi kemarin menyebutkan, saat ini sedang menyelidiki proyek-proyek yang diduga bermasalah.
Dalam penyelidikan tersebut,pihak kepolisian telah menyiapkan pasal yang akan digunakan menjerat para tersangka, salah satunya Pasal 43 UU No 18/1999 tentang Jasa Konstruksi. Sebelumnya, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda,dan Olahraga (Dikbudparmodora) Lutim terpaksa memutus kontrak rekanan dua proyek.
Alasannya, dua perusahaan (rekanan) itu tidak dapat menyelesaikan pengerjaan dengan baik dan kualitas pengerjaannya dinilai buruk. ”Selain tidak tepat waktu, kualitasnya juga kurang memuaskan karena itu kontraknya kami putus,”ucap Kepala Dikbudparmodora Lutim Syahidin. (abdullah nicolha)
MALILI(SINDO) – Polres Luwu Timur (Lutim) saat ini sedang menyelidiki sejumlah rekanan proyek. Alasannya, mereka diduga melakukan penyimpangan dalam pembangunan pengerjaan dari ketentuan bestek yang telah ada.
”Polisi tidak akan tinggal diam jika menemukan proyek bermasalah, apalagi jika proyek itu sudah terang-terangan merugikan negara. Pelakunya pasti kami proses sesuai hukum yang berlaku,” kata Kasat Reskrim Polres Lutim AKP Alimuddin di Malili kemarin. Alimuddin menyatakan, guna penyelidikan proyek bermasalah tersebut pihaknya akan memanggil rekanan yang mengerjakan proyek.
”Artinya, apabila ditemukan proyek bermasalah, maka kami memanggil penanggung jawab dan pekerja proyek,” jelasnya. Kapolres Lutim AKBP Richard Naingolan yang dihubungi kemarin menyebutkan, saat ini sedang menyelidiki proyek-proyek yang diduga bermasalah.
Dalam penyelidikan tersebut,pihak kepolisian telah menyiapkan pasal yang akan digunakan menjerat para tersangka, salah satunya Pasal 43 UU No 18/1999 tentang Jasa Konstruksi. Sebelumnya, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda,dan Olahraga (Dikbudparmodora) Lutim terpaksa memutus kontrak rekanan dua proyek.
Alasannya, dua perusahaan (rekanan) itu tidak dapat menyelesaikan pengerjaan dengan baik dan kualitas pengerjaannya dinilai buruk. ”Selain tidak tepat waktu, kualitasnya juga kurang memuaskan karena itu kontraknya kami putus,”ucap Kepala Dikbudparmodora Lutim Syahidin. (abdullah nicolha)
Tuesday, November 25, 2008
Luwu Diterjang Banjir, Satu Masjid Hancur
Tuesday, 25 November 2008
LUWU (SINDO)–Bencana banjir terus terjadi di beberapa daerah di Sulsel. Kali ini, menerjang Dusun Buntu Bu’ku Desa Barangmamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.
Selain menghancurkan masjid, ratusan hektare lahan persawahan dan kebun rusak diterjang banjir,Minggu (23/11) malam. Terjangan banjir akibat melimpahnya aliran air dari Salu Battang yang merupakan hulu Sungai Karetan yang melintasi daerah tersebut. Hujan deras yang mengguyur wilayah Luwu sejak Rabu (19/11) pekan lalu, membuat debet air di Sungai Karetan meningkat dan meluap.
Warga semakin panik karena banjir diperkirakan mencapai 1,5 meter juga diserta arus yang sangat deras dan merusak dua rumah warga. ”Daerah ini memang sudah menjadi langganan banjir, namun baru kali ini arus sangat deras sehingga rumah kami hancur,” kata Pariani, 23,salah seorang korban banjir, kemarin.
Dia menceritakan, hujan deras yang terus mengguyur sekitar pukul 22.00 Wita,tibatiba terdengar suara gemuruh yang sangat besar dari arah sungai. Dalam kondisi kepanikan, bersama keluarganya hanya bisa lari dan menyelamatkan diri. ”Rumah saya langsung hanyut terbawa banjir, berikut juga dengan harta benda yang ada didalam rumah,” ungkapnya pasrah.
Dia juga menyebutkan bahwa,hingga saat ini,belum ada bantuan dari pihak pemerintah setempat. Senada diungkapkan, tokoh masyarakat setempat Yakin,44, bahwa, sejak banjir melanda beberapa waktu lalu,belum ada bantuan dari pemerintah setempat untuk korban banjir di daerah tersebut.
”Bantuan belum ada, yang datang meninjau ke lokasi baru kepala desa bahkan kades menilai ini adalah banjir kecil,” katanya. Dia mengatakan, warga yang rumahnya rusak terpaksa diungsikan.Kendati demikian para warga diimbau untuk tetap waspada apabila terjadi banjir susulan.”Mereka hanya diungsikan di rumah keluarganya masing-masing,” tandasnya.
Dia menyatakan, sebelum banjir melanda daerah tersebut, aliran air yang berada di belakang rumah warga hanya sebatas parit kecil berukuran satu meter, tetapi saat sungai meluap parit tersebut berubah menjadi sungai,sehingga rumah dan masjid menjadi sasaran.
”Sungai ini dulu hanya sebatas parit yang menjadi pembuangan tanggul itu pun inisiatip warga,jadi kami (warga) tidak membangun rumah di pinggir sungai, tetapi debet air lah yang besar sehingga dua rumah dan mesjid hancur,”kata Yakin. Warga berharap pemerintah setempat dapat memberikan bantuan segera kepada masyarakat yang menjadi korban banjir agar kesedihan warga sedikit terobati.
Dia juga meminta kepada pemerintah untuk membangun tanggul agar air sungai tidak menghantam daerah ini untuk kesekian kalinya. ”Dengan sendirinya daerah ini akan aman,”tegasnya. Elizabet ,42,yang juga merupakan korban banjir, juga menyesalkan sikap pemerintah yang tidak memperhatikan korban banjir.
”Sampai saat ini belum ada respon dari pemerintah,mudah-mudahan saja cepat direspon dengan baik agar kesedihan warga terobati,” kata ibu rumah tangga ini yang akrab disapa Mama Elga. Camat Walenrang Buhari mengatakan,pihaknya sudah melakukan peninjauan ke lokasi banjir dan segera akan memberikan bantuan.”Jelas kami turun meninjau,” katanya singkat saat dihubungi SINDO,kemarin.
Terkait masalah bantuan, Buhari mengatakan, pihak pemerintah akan terlebih dahulu melihat kondisi keuangan daerah. ”Kalau anggarannya ada, kita akan berikan bantuan, tergantung situasi keuangan daerah,” tandasnya. Sebagai langkah awal, kata Buhari, pihaknya akan segera menurunkan alat berat untuk melakukan pembenahan di lokasi banjir.
”Mungkin besok (hari ini) atau lusa alat itu sudah kita turunkan,”katanya. Dari pantauan SINDO, belumadanya bantuandaripemerintah untuk menangani bencana itu.Warga setempat secara bergotong royong melakukan pembenahan. Kendati demikian aktivitas sebagian warga tetap berjalan.
Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah diperkirakan akibat kerusakan hutan yang terjadi di Sulsel.Berdasarkan data Dinas Kehutanan Sulsel, dari 2,1 juta hektare hutan di Sulsel, 36.000 diantaranya rusak parah. Sebagian besar karena pembalakan liar.
Beberapa daerah yang terkena bencana longsor dan banjir diantaranya,Bulukumba, Toraja, Enrekang, Pinrang, dan terakhir Sindrap yang sampai kini masih tergenang banjir akibat meluapnya Danau Sidenreng. Sementara itu, air setinggi satu meter masih menggenangi dua desa di Sidrap, Desa Wette dan Desa Turungan,Kecamatan Panca Lautang.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, banjir disebabkan karena meluapnya Danau Sidenreng yang mengalami pendangkalan. Ketua RT di Desa Wette, Ambo Dalle, mengatakan, sampai kemarin,pihak pemerintah belum memberikan bantuan kepada warga. ”Belum ada bantuan.
Biasanya yang memberikan bantuan perorangan saja,”kata Ambo. Ambo mengatakan, saat ini,warga kekurangan air bersih karena harus mengambil dari daerah tetangga.Warga berharap, pemerintah bisa mengantisipasi banjir yang sudah menjadi langganan desa itu dengan melakukan pengerukan danau. (abdullah nicolha).
LUWU (SINDO)–Bencana banjir terus terjadi di beberapa daerah di Sulsel. Kali ini, menerjang Dusun Buntu Bu’ku Desa Barangmamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.
Selain menghancurkan masjid, ratusan hektare lahan persawahan dan kebun rusak diterjang banjir,Minggu (23/11) malam. Terjangan banjir akibat melimpahnya aliran air dari Salu Battang yang merupakan hulu Sungai Karetan yang melintasi daerah tersebut. Hujan deras yang mengguyur wilayah Luwu sejak Rabu (19/11) pekan lalu, membuat debet air di Sungai Karetan meningkat dan meluap.
Warga semakin panik karena banjir diperkirakan mencapai 1,5 meter juga diserta arus yang sangat deras dan merusak dua rumah warga. ”Daerah ini memang sudah menjadi langganan banjir, namun baru kali ini arus sangat deras sehingga rumah kami hancur,” kata Pariani, 23,salah seorang korban banjir, kemarin.
Dia menceritakan, hujan deras yang terus mengguyur sekitar pukul 22.00 Wita,tibatiba terdengar suara gemuruh yang sangat besar dari arah sungai. Dalam kondisi kepanikan, bersama keluarganya hanya bisa lari dan menyelamatkan diri. ”Rumah saya langsung hanyut terbawa banjir, berikut juga dengan harta benda yang ada didalam rumah,” ungkapnya pasrah.
Dia juga menyebutkan bahwa,hingga saat ini,belum ada bantuan dari pihak pemerintah setempat. Senada diungkapkan, tokoh masyarakat setempat Yakin,44, bahwa, sejak banjir melanda beberapa waktu lalu,belum ada bantuan dari pemerintah setempat untuk korban banjir di daerah tersebut.
”Bantuan belum ada, yang datang meninjau ke lokasi baru kepala desa bahkan kades menilai ini adalah banjir kecil,” katanya. Dia mengatakan, warga yang rumahnya rusak terpaksa diungsikan.Kendati demikian para warga diimbau untuk tetap waspada apabila terjadi banjir susulan.”Mereka hanya diungsikan di rumah keluarganya masing-masing,” tandasnya.
Dia menyatakan, sebelum banjir melanda daerah tersebut, aliran air yang berada di belakang rumah warga hanya sebatas parit kecil berukuran satu meter, tetapi saat sungai meluap parit tersebut berubah menjadi sungai,sehingga rumah dan masjid menjadi sasaran.
”Sungai ini dulu hanya sebatas parit yang menjadi pembuangan tanggul itu pun inisiatip warga,jadi kami (warga) tidak membangun rumah di pinggir sungai, tetapi debet air lah yang besar sehingga dua rumah dan mesjid hancur,”kata Yakin. Warga berharap pemerintah setempat dapat memberikan bantuan segera kepada masyarakat yang menjadi korban banjir agar kesedihan warga sedikit terobati.
Dia juga meminta kepada pemerintah untuk membangun tanggul agar air sungai tidak menghantam daerah ini untuk kesekian kalinya. ”Dengan sendirinya daerah ini akan aman,”tegasnya. Elizabet ,42,yang juga merupakan korban banjir, juga menyesalkan sikap pemerintah yang tidak memperhatikan korban banjir.
”Sampai saat ini belum ada respon dari pemerintah,mudah-mudahan saja cepat direspon dengan baik agar kesedihan warga terobati,” kata ibu rumah tangga ini yang akrab disapa Mama Elga. Camat Walenrang Buhari mengatakan,pihaknya sudah melakukan peninjauan ke lokasi banjir dan segera akan memberikan bantuan.”Jelas kami turun meninjau,” katanya singkat saat dihubungi SINDO,kemarin.
Terkait masalah bantuan, Buhari mengatakan, pihak pemerintah akan terlebih dahulu melihat kondisi keuangan daerah. ”Kalau anggarannya ada, kita akan berikan bantuan, tergantung situasi keuangan daerah,” tandasnya. Sebagai langkah awal, kata Buhari, pihaknya akan segera menurunkan alat berat untuk melakukan pembenahan di lokasi banjir.
”Mungkin besok (hari ini) atau lusa alat itu sudah kita turunkan,”katanya. Dari pantauan SINDO, belumadanya bantuandaripemerintah untuk menangani bencana itu.Warga setempat secara bergotong royong melakukan pembenahan. Kendati demikian aktivitas sebagian warga tetap berjalan.
Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah diperkirakan akibat kerusakan hutan yang terjadi di Sulsel.Berdasarkan data Dinas Kehutanan Sulsel, dari 2,1 juta hektare hutan di Sulsel, 36.000 diantaranya rusak parah. Sebagian besar karena pembalakan liar.
Beberapa daerah yang terkena bencana longsor dan banjir diantaranya,Bulukumba, Toraja, Enrekang, Pinrang, dan terakhir Sindrap yang sampai kini masih tergenang banjir akibat meluapnya Danau Sidenreng. Sementara itu, air setinggi satu meter masih menggenangi dua desa di Sidrap, Desa Wette dan Desa Turungan,Kecamatan Panca Lautang.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, banjir disebabkan karena meluapnya Danau Sidenreng yang mengalami pendangkalan. Ketua RT di Desa Wette, Ambo Dalle, mengatakan, sampai kemarin,pihak pemerintah belum memberikan bantuan kepada warga. ”Belum ada bantuan.
Biasanya yang memberikan bantuan perorangan saja,”kata Ambo. Ambo mengatakan, saat ini,warga kekurangan air bersih karena harus mengambil dari daerah tetangga.Warga berharap, pemerintah bisa mengantisipasi banjir yang sudah menjadi langganan desa itu dengan melakukan pengerukan danau. (abdullah nicolha).
KPU Optimistis Menang di MK
Sunday, 23 November 2008
LUWU (SINDO) – KPU Kabupaten Luwu optimistis memenangkan sengketa Pemilu Kepala Daerah Luwu yang saat ini disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Penghitungan dan Rekapitulasi Suara KPU Luwu Astamanga Azis menyatakan, pihaknya optimistis memenangkan sengketa Pemilu Luwu yang dilayangkan pemohon pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Basmin Mattayang-Buhari Qahhar Mudzakkar (Matahari).
Adapun tidak ada pelanggaran sesuai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. ”Insya Allah, kami akan menang karena selama sidang dilaksanakan di MK, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa terjadi penggelembungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS), saat rekapitulasi suara Pemilu Kepala Daerah Luwu beberapa waktu lalu,” kata Astamanga,kemarin.
Ketua KNPI Luwu ini menambahkan, penetapan pasangan Andi Mudzakkar-Syukur Bijak (CS) dalam hasil pleno KPU Luwu beberapa waktu lalu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu terpilih periode 2009–2014, tidak akan berubah. Di samping itu, pihaknya optimistis MK mengesahkan putusan KPU tersebut.
”Sekali lagi sebagai termohon, kami optimistis menang. Yang digugat pasangan Matahari adalah prosesnya, bukan hasil penghitungan atau rekapitulasi suara.Nah, sementara ini tak satu pun keberatan yang diajukan saat penghitungan dan rekapitulasi suara dan itu tidak akan berubah,” ungkapnya.
Asta, sapaan akrabnya menuturkan, data-data KPU Luwu sangat kuat sehingga tidak ada penggelembungan suara yang ditemukan mulai dari tingkat KPPS hingga KPU. Pada kesempatan itu, dia yang mewakili rekan-rekannya di KPU Luwu mengaku, tidak akan menghadiri sidang putusan yang akan digelar pada Rabu (26/11).
Termohon dalam hal ini KPU Luwu, hanya akan diwakili kuasa hukumnya,Mappinawang cs. ”Kami (KPU Luwu) tidak bisa hadir dalam putusan karena saat bersamaan,kami akanmengikutiteswawancara seleksi calon anggota KPU Luwu di Belopa,”ujarnya.
Ketua KPU Luwu Zul Arrahman yang dihubungi kemarin menyatakan, dalam proses persidangan di MK selama sepekan terakhir, tidak ada bukti yang membenarkan adanya penggelembungan suara seperti yang diajukan pihak pemohon (Matahari).
Diketahui, pada proses seleksi calon anggota KPU Luwu, empat anggota KPU kembali mendaftarkan diri menjadi penyelenggara pemilu lima tahun ke depan, yaitu Ketua KPU Luwu Zul Arrahman,Astamanga Azis, Zainal Abidin, dan Andi Saddakati Arsyad. (abdullah nicolha)
LUWU (SINDO) – KPU Kabupaten Luwu optimistis memenangkan sengketa Pemilu Kepala Daerah Luwu yang saat ini disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Penghitungan dan Rekapitulasi Suara KPU Luwu Astamanga Azis menyatakan, pihaknya optimistis memenangkan sengketa Pemilu Luwu yang dilayangkan pemohon pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Basmin Mattayang-Buhari Qahhar Mudzakkar (Matahari).
Adapun tidak ada pelanggaran sesuai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. ”Insya Allah, kami akan menang karena selama sidang dilaksanakan di MK, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa terjadi penggelembungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS), saat rekapitulasi suara Pemilu Kepala Daerah Luwu beberapa waktu lalu,” kata Astamanga,kemarin.
Ketua KNPI Luwu ini menambahkan, penetapan pasangan Andi Mudzakkar-Syukur Bijak (CS) dalam hasil pleno KPU Luwu beberapa waktu lalu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu terpilih periode 2009–2014, tidak akan berubah. Di samping itu, pihaknya optimistis MK mengesahkan putusan KPU tersebut.
”Sekali lagi sebagai termohon, kami optimistis menang. Yang digugat pasangan Matahari adalah prosesnya, bukan hasil penghitungan atau rekapitulasi suara.Nah, sementara ini tak satu pun keberatan yang diajukan saat penghitungan dan rekapitulasi suara dan itu tidak akan berubah,” ungkapnya.
Asta, sapaan akrabnya menuturkan, data-data KPU Luwu sangat kuat sehingga tidak ada penggelembungan suara yang ditemukan mulai dari tingkat KPPS hingga KPU. Pada kesempatan itu, dia yang mewakili rekan-rekannya di KPU Luwu mengaku, tidak akan menghadiri sidang putusan yang akan digelar pada Rabu (26/11).
Termohon dalam hal ini KPU Luwu, hanya akan diwakili kuasa hukumnya,Mappinawang cs. ”Kami (KPU Luwu) tidak bisa hadir dalam putusan karena saat bersamaan,kami akanmengikutiteswawancara seleksi calon anggota KPU Luwu di Belopa,”ujarnya.
Ketua KPU Luwu Zul Arrahman yang dihubungi kemarin menyatakan, dalam proses persidangan di MK selama sepekan terakhir, tidak ada bukti yang membenarkan adanya penggelembungan suara seperti yang diajukan pihak pemohon (Matahari).
Diketahui, pada proses seleksi calon anggota KPU Luwu, empat anggota KPU kembali mendaftarkan diri menjadi penyelenggara pemilu lima tahun ke depan, yaitu Ketua KPU Luwu Zul Arrahman,Astamanga Azis, Zainal Abidin, dan Andi Saddakati Arsyad. (abdullah nicolha)
Friday, November 21, 2008
Posko Kakao di Daerah Dievaluasi
Friday, 14 November 2008
MASAMBA (SINDO) – Tim Gerakan Massal Menuju Tanaman Kakao Berkualitas (Germas Takwa) Luwu Utara (Lutra) mengevaluasi kinerja terhadap posko di kecamatan.
”Kunjungan kerja tim ini dilakukan untuk melihat pihak (posko) kecamatan berupaya menyukseskan Lutra sebagai penghasil kakao terbaik nasional 2010,” kata Sekretaris Germas Takwa Lutra Syahruddin di ruang kerjanya sesaat sebelum berangkat menuju ke Kecamatan Seko, dalam rangka kunjungan kerja Wakil Bupati Luwu UtaraArifin Junaidi,kemarin.
Menurut Syahruddin,Evaluasi program kakao di semua kecamatan selain mengkaji beberapa upaya dan permasalahan yang dihadapi, juga mempersiapkan rencana pengembangan kakao pada tahun mendatang.
”Pada tahun depan, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian RI akan menjadikan Lutra sebagai pusat penelitian dan laboratorium (Puslitlob) kakao di kawasan timur Indonesia (KTI) setelah Kabupaten Jember,Jawa Timur, di wilayah barat Indonesia,” jelasnya. Selain itu, pemerintah pusat memberikan bantuan rehabilitasi tanaman seluas 64,6.000 hektare (ha) tanaman di Lutra hingga pada 2011.
Dengan rincian,pada 2009 mendapatkan rehabilitasi seluas 14.000 ha, ekstensifikasi seluas 3.000 ha, dan peremajaan seluas 7.000 ha. Begitu juga pada 2010, rehabilitasi seluas 14.000 ha, ekstensifikasi seluas 2.000 ha, dan intensifikasi seluas 4.300 ha.Pada 2011, rehabilitasi seluas 14.000 ha, ekstensifikasi seluas 2.000, ha dan intensifikasi seluas 4.300 ha.
”Penanganan kakao harus secara komprehensif agar mendapatkan hasil maksimal,” tuturnya. Sementara itu, Bupati Luwu Utara HM Luthfi A Mutty menyatakan, penanganan kakao dibagi dalam dua bentuk, yakni pembenahan sarana dan prasarana (off farm) dan penanganan kakao (on farm).
Dalam penanganan off farm,Dirjen PU dan Pengolahan Lahan Air (PLA) Departemen PU RI dan Dinas Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan membenahi jalan tani, jalan desa, dan penanganan banjir di lokasi sentra-sentra pengembangan kakao.
”Sementara pada bidang on farm akan membenahi tanaman kakao itu baik tanaman yang sudah tua dan tidak produktif lagi, tanaman yang terserang penyakit dan hama PBK,VSD maupun pengembangan tanaman kakao melalui sambung samping dan pucuk,” kata orang nomor satu di Lutra ini.
Kendati berbagai elemen pemerhati kakao dan pemerintah telah berupa meningkatkan produksi tanaman kakao, masyarakat Lutra telah berhasil menangani dan mengembangkan tanaman kakao dengan berbagai macam klon-klon unggulan dari berbagai jenis dan varietasnya. (abdullah nicolha).
MASAMBA (SINDO) – Tim Gerakan Massal Menuju Tanaman Kakao Berkualitas (Germas Takwa) Luwu Utara (Lutra) mengevaluasi kinerja terhadap posko di kecamatan.
”Kunjungan kerja tim ini dilakukan untuk melihat pihak (posko) kecamatan berupaya menyukseskan Lutra sebagai penghasil kakao terbaik nasional 2010,” kata Sekretaris Germas Takwa Lutra Syahruddin di ruang kerjanya sesaat sebelum berangkat menuju ke Kecamatan Seko, dalam rangka kunjungan kerja Wakil Bupati Luwu UtaraArifin Junaidi,kemarin.
Menurut Syahruddin,Evaluasi program kakao di semua kecamatan selain mengkaji beberapa upaya dan permasalahan yang dihadapi, juga mempersiapkan rencana pengembangan kakao pada tahun mendatang.
”Pada tahun depan, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian RI akan menjadikan Lutra sebagai pusat penelitian dan laboratorium (Puslitlob) kakao di kawasan timur Indonesia (KTI) setelah Kabupaten Jember,Jawa Timur, di wilayah barat Indonesia,” jelasnya. Selain itu, pemerintah pusat memberikan bantuan rehabilitasi tanaman seluas 64,6.000 hektare (ha) tanaman di Lutra hingga pada 2011.
Dengan rincian,pada 2009 mendapatkan rehabilitasi seluas 14.000 ha, ekstensifikasi seluas 3.000 ha, dan peremajaan seluas 7.000 ha. Begitu juga pada 2010, rehabilitasi seluas 14.000 ha, ekstensifikasi seluas 2.000 ha, dan intensifikasi seluas 4.300 ha.Pada 2011, rehabilitasi seluas 14.000 ha, ekstensifikasi seluas 2.000, ha dan intensifikasi seluas 4.300 ha.
”Penanganan kakao harus secara komprehensif agar mendapatkan hasil maksimal,” tuturnya. Sementara itu, Bupati Luwu Utara HM Luthfi A Mutty menyatakan, penanganan kakao dibagi dalam dua bentuk, yakni pembenahan sarana dan prasarana (off farm) dan penanganan kakao (on farm).
Dalam penanganan off farm,Dirjen PU dan Pengolahan Lahan Air (PLA) Departemen PU RI dan Dinas Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan membenahi jalan tani, jalan desa, dan penanganan banjir di lokasi sentra-sentra pengembangan kakao.
”Sementara pada bidang on farm akan membenahi tanaman kakao itu baik tanaman yang sudah tua dan tidak produktif lagi, tanaman yang terserang penyakit dan hama PBK,VSD maupun pengembangan tanaman kakao melalui sambung samping dan pucuk,” kata orang nomor satu di Lutra ini.
Kendati berbagai elemen pemerhati kakao dan pemerintah telah berupa meningkatkan produksi tanaman kakao, masyarakat Lutra telah berhasil menangani dan mengembangkan tanaman kakao dengan berbagai macam klon-klon unggulan dari berbagai jenis dan varietasnya. (abdullah nicolha).
Tiga Legislator Luwu Di-PAW
Wednesday, 12 November 2008
LUWU(SINDO) – Tiga anggota DPRD Kabupaten Luwu diganti melalui pergantian antarwaktu (PAW) dalam rapat Paripurna DPRD,kemarin.
Dua dari tiga legislator Luwu tersebut, yakni Hasnawi Khalik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digantikan Rusli Hajar, Hafida Rauf Basyuri dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang digantikan Fadli Hasan. Ketua DPRD Luwu Hidayat Nurthlib menyatakan, PAW tersebut atas usulan pengurus partai masing-masing untuk segera diganti.
”Mereka di-PAW karena partainya menilai tidak menjalankan amanah partai selama menjadi anggota DPRD dan tidak memberikan kontribusi kepada partai,” kata Hidayat, seusai melakukan PAW di Gedung DPRD Luwu. Sementara satu legislator dari Partai Golkar Abdullah Sulung yang diganti Amiruddin karena beliau meninggal dunia beberapa waktu lalu.
”Pengajuan PAW terhadap Hasnawi sudah berjalan sekitar delapan bulan,sementara dua anggota lainnya baru berkisar 2–3 bulan. Hal ini tergolong terlambat karena menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo karena tanpa SK, kami tidak berani melakukan PAW,”tandasnya.
Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten (DPK-PDK) Luwu Irham As’ad menyatakan, pengajuan terhadap PAW Hafida Rauf Basyuri telah beberapa kali diajukan karena dia memilih pindah ke Partai Golkar.
”Dia (Hafida) tidak loyal sebagai kader PDK sehingga kami mengajukan PAW.Alhamdulillah, hal itu telah disetujui pihak DPRD,”kata Irham. Wakil Ketua DPRD Luwu Andi Mudzakkar berharap kepada tiga anggota Dewanyangbaru dilantik menjalankan tugastugasnya sebagai wakil rakyat. (abdullah nicolha).
LUWU(SINDO) – Tiga anggota DPRD Kabupaten Luwu diganti melalui pergantian antarwaktu (PAW) dalam rapat Paripurna DPRD,kemarin.
Dua dari tiga legislator Luwu tersebut, yakni Hasnawi Khalik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digantikan Rusli Hajar, Hafida Rauf Basyuri dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang digantikan Fadli Hasan. Ketua DPRD Luwu Hidayat Nurthlib menyatakan, PAW tersebut atas usulan pengurus partai masing-masing untuk segera diganti.
”Mereka di-PAW karena partainya menilai tidak menjalankan amanah partai selama menjadi anggota DPRD dan tidak memberikan kontribusi kepada partai,” kata Hidayat, seusai melakukan PAW di Gedung DPRD Luwu. Sementara satu legislator dari Partai Golkar Abdullah Sulung yang diganti Amiruddin karena beliau meninggal dunia beberapa waktu lalu.
”Pengajuan PAW terhadap Hasnawi sudah berjalan sekitar delapan bulan,sementara dua anggota lainnya baru berkisar 2–3 bulan. Hal ini tergolong terlambat karena menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo karena tanpa SK, kami tidak berani melakukan PAW,”tandasnya.
Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten (DPK-PDK) Luwu Irham As’ad menyatakan, pengajuan terhadap PAW Hafida Rauf Basyuri telah beberapa kali diajukan karena dia memilih pindah ke Partai Golkar.
”Dia (Hafida) tidak loyal sebagai kader PDK sehingga kami mengajukan PAW.Alhamdulillah, hal itu telah disetujui pihak DPRD,”kata Irham. Wakil Ketua DPRD Luwu Andi Mudzakkar berharap kepada tiga anggota Dewanyangbaru dilantik menjalankan tugastugasnya sebagai wakil rakyat. (abdullah nicolha).
Dua Proyek Di-Black List
Wednesday, 12 November 2008
MALILI(SINDO) – Dinas Pendidikan, Kebudayaan,Pariwisata,Pemuda,dan Olahraga (Dikbudparmodora) Kabupaten Luwu Timur (Lutim),terpaksa memutus kontrak rekanan dua proyek.
Alasannya, dua perusahaan (rekanan) itu tidak dapat menyelesaikan pengerjaan dengan baik dan kualitas pengerjaannya dinilai buruk. ”Selain tidak tepat waktu, kualitasnya juga kurang memuaskan karena itu kontraknya kami putus,” kata Kepala Dikbudparmodora Lutim Syahidin Halun kepada SINDO,kemarin.
Syahidin mengaku bahwa di antara keduanya memenuhi target dan sudah menyelesaikannya, tetapi kualitas pengerjaan tersebut kurang bagus. Maka, pihaknya mengambil tindakan pemutusan kontrak untuk memberikan efek jera kepada perusahaan atau rekanan yang tidak memperhatikan kualitas.
Menurut Syahidin, satu dari dua proyek fisik di lingkup Dikbudparmodora Lutim hampir dilakukan pemutusan kontrak pembangunan Kantor SMA Negeri 2 Nuha Sumasang yang dilakukan CV Has Jaya Pratama, perusahaan asal Kecamatan Towuti. Kendati pemutusan kontrak telah dilakukan, pihak rekanan selaku pelaksana kerja,tetap dikenakan denda karena proyek itu melewati batas waktu pekerjaan.
”Kami tetap memberikan sanksi denda kepada rekanan agar hasil kerja seperti itu tidak terulang lagi,” ungkapnya. Selain pemutusan kontrak dan denda kepada rekanan, dia juga memberikan black list kepada dua rekanan tersebut, yakni CV Has Jaya Pratama dan CV Karya Subur asal Kota Palopo, yang melakukan pengerjaan terhadap proyek RKB SD Dandawasu di Kecamatan Burau.
”Realisasi fisik proyek RKB SMAN Kalaena, sudah rampung. Sementara kami memutuskan kontrak pembangunan Kantor SMAN Nuha dan kepada rekanan diharuskan membayar denda, sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama,”paparnya. Dia menegaskan, hal itu sebagai bentuk efek jera kepada kontraktor dan perusahaan yang terkena pemutusan kontrak dan masuk daftar black-list (hitam) selama dua tahun.
”Selama kurung waktu dua tahun ke depan, kami tidak akan menerima penawaran dan meloloskan perusahaan tersebut,”ucapnya. Sekretaris Komisi III DPRD Lutim Waffiek Siddiq memberikan dukungan terhadap keputusan pemerintah kabupaten yang melakukan pemutusan kontrak kepada rekanan atau perusahaan yang memiliki kualitas pengerjaan kurang bagus dan tidak tepat waktu. Data yang dihimpun SINDO menyebutkan, selama 2008 ini, ada dua perusahaan atau rekanan yang telah menerima pemutusan kontrak dan dinyatakan di-black listpemerintah setempat. (abdullah nicolha)
MALILI(SINDO) – Dinas Pendidikan, Kebudayaan,Pariwisata,Pemuda,dan Olahraga (Dikbudparmodora) Kabupaten Luwu Timur (Lutim),terpaksa memutus kontrak rekanan dua proyek.
Alasannya, dua perusahaan (rekanan) itu tidak dapat menyelesaikan pengerjaan dengan baik dan kualitas pengerjaannya dinilai buruk. ”Selain tidak tepat waktu, kualitasnya juga kurang memuaskan karena itu kontraknya kami putus,” kata Kepala Dikbudparmodora Lutim Syahidin Halun kepada SINDO,kemarin.
Syahidin mengaku bahwa di antara keduanya memenuhi target dan sudah menyelesaikannya, tetapi kualitas pengerjaan tersebut kurang bagus. Maka, pihaknya mengambil tindakan pemutusan kontrak untuk memberikan efek jera kepada perusahaan atau rekanan yang tidak memperhatikan kualitas.
Menurut Syahidin, satu dari dua proyek fisik di lingkup Dikbudparmodora Lutim hampir dilakukan pemutusan kontrak pembangunan Kantor SMA Negeri 2 Nuha Sumasang yang dilakukan CV Has Jaya Pratama, perusahaan asal Kecamatan Towuti. Kendati pemutusan kontrak telah dilakukan, pihak rekanan selaku pelaksana kerja,tetap dikenakan denda karena proyek itu melewati batas waktu pekerjaan.
”Kami tetap memberikan sanksi denda kepada rekanan agar hasil kerja seperti itu tidak terulang lagi,” ungkapnya. Selain pemutusan kontrak dan denda kepada rekanan, dia juga memberikan black list kepada dua rekanan tersebut, yakni CV Has Jaya Pratama dan CV Karya Subur asal Kota Palopo, yang melakukan pengerjaan terhadap proyek RKB SD Dandawasu di Kecamatan Burau.
”Realisasi fisik proyek RKB SMAN Kalaena, sudah rampung. Sementara kami memutuskan kontrak pembangunan Kantor SMAN Nuha dan kepada rekanan diharuskan membayar denda, sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama,”paparnya. Dia menegaskan, hal itu sebagai bentuk efek jera kepada kontraktor dan perusahaan yang terkena pemutusan kontrak dan masuk daftar black-list (hitam) selama dua tahun.
”Selama kurung waktu dua tahun ke depan, kami tidak akan menerima penawaran dan meloloskan perusahaan tersebut,”ucapnya. Sekretaris Komisi III DPRD Lutim Waffiek Siddiq memberikan dukungan terhadap keputusan pemerintah kabupaten yang melakukan pemutusan kontrak kepada rekanan atau perusahaan yang memiliki kualitas pengerjaan kurang bagus dan tidak tepat waktu. Data yang dihimpun SINDO menyebutkan, selama 2008 ini, ada dua perusahaan atau rekanan yang telah menerima pemutusan kontrak dan dinyatakan di-black listpemerintah setempat. (abdullah nicolha)
Sekolah MTs Masih Diliburkan
Tuesday, 11 November 2008
MASAMBA (SINDO) – Pascabanjir yang melanda Kecamatan Malangke Barat (Malbar), Kabupaten Luwu Utara (Lutra),beberapa waktu lalu, genangan air di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Layar Putih di Desa Wara masih tergenang.
Akibatnya, siswa di sekolah tersebut terpaksa harus diliburkan. Selain MTs,SDN Langdondou di Desa Kalitata juga masih terendam dan sejumlah rumah ibadah di kawasan tersebut. Banjir yang terjadi beberapa waktu tersebut karena meluapnya Sungai Rongkong.
Kepala Sekolah MTs Layar Putih Basruddin mengatakan, masih tergenangnya air di sekolah menyebabkan proses belajar mengajar terganggu sehingga siswa diliburkan.
“Sekolah kami masih tergenang setinggi lutut orang dewasa,siswa dan guru terpaksa melepaskan sepatunya jika hendak masuk ke ruangan,”katanya. Dari kondisi tersebut, pihaknya meminta pemerintah daerah menyikapi hal itu,paling tidak melakukan penimbunan di halaman sekolah, termasuk membuat tanggul di sebelah barat sekolah.
“Sekolah kami memang rendah, jadi air masih tergenang, makanya mengharapkan penimbunan atau dibuatkan tanggul,”ujarnya. Dia menyebutkan, MTs Layar Putih memiliki 90 siswa- siswi, 1 guru PNS, 17 guru sukarela. Sekolah tersebut merupakan sekolah swasta yang didirikan H Syarifuddin Daud MA pada 1994 dan sudah menamatkan sekitar 250 orang selama 11 tahun.“Hanya saya yang PNS di sini (MTs) yang lain tenaga sukarela,” ungkapnya.
Sekolah yang dipimpinnya merupakan langganan banjir setiap tahun ketika Sungai Rongkong meluap.Bahkan, kalau air besar bisa mencapai pusar orang dewasa. Bidang Pengaderan KNPI Lutra Sudirman Salomba menyatakan, dari peninjauannya di lokasi banjir tersebut, pihaknya prihatin terhadap warga yang terkena banjir karena selain sekolah, tempat ibadah juga masih tergenang. (abdullah nicolha)
MASAMBA (SINDO) – Pascabanjir yang melanda Kecamatan Malangke Barat (Malbar), Kabupaten Luwu Utara (Lutra),beberapa waktu lalu, genangan air di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Layar Putih di Desa Wara masih tergenang.
Akibatnya, siswa di sekolah tersebut terpaksa harus diliburkan. Selain MTs,SDN Langdondou di Desa Kalitata juga masih terendam dan sejumlah rumah ibadah di kawasan tersebut. Banjir yang terjadi beberapa waktu tersebut karena meluapnya Sungai Rongkong.
Kepala Sekolah MTs Layar Putih Basruddin mengatakan, masih tergenangnya air di sekolah menyebabkan proses belajar mengajar terganggu sehingga siswa diliburkan.
“Sekolah kami masih tergenang setinggi lutut orang dewasa,siswa dan guru terpaksa melepaskan sepatunya jika hendak masuk ke ruangan,”katanya. Dari kondisi tersebut, pihaknya meminta pemerintah daerah menyikapi hal itu,paling tidak melakukan penimbunan di halaman sekolah, termasuk membuat tanggul di sebelah barat sekolah.
“Sekolah kami memang rendah, jadi air masih tergenang, makanya mengharapkan penimbunan atau dibuatkan tanggul,”ujarnya. Dia menyebutkan, MTs Layar Putih memiliki 90 siswa- siswi, 1 guru PNS, 17 guru sukarela. Sekolah tersebut merupakan sekolah swasta yang didirikan H Syarifuddin Daud MA pada 1994 dan sudah menamatkan sekitar 250 orang selama 11 tahun.“Hanya saya yang PNS di sini (MTs) yang lain tenaga sukarela,” ungkapnya.
Sekolah yang dipimpinnya merupakan langganan banjir setiap tahun ketika Sungai Rongkong meluap.Bahkan, kalau air besar bisa mencapai pusar orang dewasa. Bidang Pengaderan KNPI Lutra Sudirman Salomba menyatakan, dari peninjauannya di lokasi banjir tersebut, pihaknya prihatin terhadap warga yang terkena banjir karena selain sekolah, tempat ibadah juga masih tergenang. (abdullah nicolha)
Jaksa Panggil Eks Bendahara BKD
Monday, 10 November 2008
LUWU(SINDO) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Belopa segera memanggil mantan Bendahara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Luwu Syafruddin.
Pemanggilan itu terkait dugaan adanya indikasi penyelewengan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Kami telah melayangkan surat panggilan pada Senin (10/11) kepada mantan BKD guna dimintai keterangannya mengenai penyelewengan tersebut. Kalau memang Syafruddin memiliki datadata lengkap tentang hal itu, maka kami akan panggil semua yang terlibat,” kata Kepala Kejari Belopa Hentoro Cahyono kepada SINDO di ruang kerjanya kemarin.
Rencananya, pemanggilan tersebut dijadwalkan pada pekan depan untuk menunjukkan data-data lengkap tentang dugaan penyelewengan yang diduga terjadi mark up di sejumlah instansi. Selain itu, pihak kejaksaan juga akan memanggil sejumlah dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu,terkait adanya dugaan penyelewengan dana di beberapa dinas tersebut. Dia menyebutkan, beberapa dinas tersebut di antaranya Dinas Prasarana Wilayah (Praswil), Dinas Transmigrasi, Dinas Pasar.
“Kami akan memeriksa hal tersebut nanti, masih ada dinas lain yang tidak dapat disebut namanya karena keamanan dan kerahasiaan pemeriksaan.Nanti setelah dipanggil, malah beralasan macam-macam,” katanya.
Informasi yang dihimpun SINDO menyebutkan, persoalan yang menyeret mantan Bendahara BKD Luwu ini terjadi beberapa waktu lalu. Hal itu tidak hanya terjadi di BKD, tapi juga terjadi di instansi lain. Salah satu contoh kasus adalah persoalan penyimpangan anggaran di salah satu dinas yang masih berproses di Pengadilan Negeri (PN) Palopo.
Mantan Bendahara BKD Luwu Syafruddin yang saat ini telah bekerja di lingkup Pemkot Palopo mengaku terkesan disudutkan dengan pernyataan petinggi BKD Luwu, terutama persoalan kepindahannya yang diiringi dengan persoalan penyimpangan keuangan di lingkup BKD Luwu.
Bahkan, dia siap didakwa dan akan membeberkan keadaan yang sesungguhnya di tempat bekerja dulu. Selaku mantan Bendahara BKD Luwu, sesungguhnya dia merupakan korban para petinggi BKD Luwu, terkait penggunaan keuangan di organisasi Pemkab Luwu ini.
“Saya siap buka-bukaan soal dugaan penyimpangan keuangan yang ditujukan kepada saya. Sesungguhnya saya hanyalah korban dari ulah para petinggi BKD Luwu. Sebenarnya, mereka sepakat ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, ternyata saya dilaporkan ke polisi atas lilitan hutang di lingkup BKD yang mencapai ratusan juta rupiah,” paparnya melalui telepon selulernya. (abdullah nicolha)
LUWU(SINDO) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Belopa segera memanggil mantan Bendahara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Luwu Syafruddin.
Pemanggilan itu terkait dugaan adanya indikasi penyelewengan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Kami telah melayangkan surat panggilan pada Senin (10/11) kepada mantan BKD guna dimintai keterangannya mengenai penyelewengan tersebut. Kalau memang Syafruddin memiliki datadata lengkap tentang hal itu, maka kami akan panggil semua yang terlibat,” kata Kepala Kejari Belopa Hentoro Cahyono kepada SINDO di ruang kerjanya kemarin.
Rencananya, pemanggilan tersebut dijadwalkan pada pekan depan untuk menunjukkan data-data lengkap tentang dugaan penyelewengan yang diduga terjadi mark up di sejumlah instansi. Selain itu, pihak kejaksaan juga akan memanggil sejumlah dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu,terkait adanya dugaan penyelewengan dana di beberapa dinas tersebut. Dia menyebutkan, beberapa dinas tersebut di antaranya Dinas Prasarana Wilayah (Praswil), Dinas Transmigrasi, Dinas Pasar.
“Kami akan memeriksa hal tersebut nanti, masih ada dinas lain yang tidak dapat disebut namanya karena keamanan dan kerahasiaan pemeriksaan.Nanti setelah dipanggil, malah beralasan macam-macam,” katanya.
Informasi yang dihimpun SINDO menyebutkan, persoalan yang menyeret mantan Bendahara BKD Luwu ini terjadi beberapa waktu lalu. Hal itu tidak hanya terjadi di BKD, tapi juga terjadi di instansi lain. Salah satu contoh kasus adalah persoalan penyimpangan anggaran di salah satu dinas yang masih berproses di Pengadilan Negeri (PN) Palopo.
Mantan Bendahara BKD Luwu Syafruddin yang saat ini telah bekerja di lingkup Pemkot Palopo mengaku terkesan disudutkan dengan pernyataan petinggi BKD Luwu, terutama persoalan kepindahannya yang diiringi dengan persoalan penyimpangan keuangan di lingkup BKD Luwu.
Bahkan, dia siap didakwa dan akan membeberkan keadaan yang sesungguhnya di tempat bekerja dulu. Selaku mantan Bendahara BKD Luwu, sesungguhnya dia merupakan korban para petinggi BKD Luwu, terkait penggunaan keuangan di organisasi Pemkab Luwu ini.
“Saya siap buka-bukaan soal dugaan penyimpangan keuangan yang ditujukan kepada saya. Sesungguhnya saya hanyalah korban dari ulah para petinggi BKD Luwu. Sebenarnya, mereka sepakat ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, ternyata saya dilaporkan ke polisi atas lilitan hutang di lingkup BKD yang mencapai ratusan juta rupiah,” paparnya melalui telepon selulernya. (abdullah nicolha)
KPU Siap Hadapi Gugatan Hasil Pilkada
Monday, 10 November 2008
LUWU (SINDO) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu telah menyiapkan pengacara untuk menghadapi gugatan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Luwu yang dimenangkan paket Andi Mudzakkar-Syukur Bijak (CS).
KPU menyolidkan jajaran penyelenggara Pemilu Luwu mulai dari tingkat kabupaten hingga KPPS yang bertugas di TPS. Selain itu, KPU saat ini menyiapkan bahan berupa data terkait materi gugatan yang akan disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Di samping itu,KPU juga telah menyiapkan pengacara yang akan mendampinginya di persidangan.
Pengacara yang dipersiapkan, yaitu Ridwan J Silamma, mantan anggota KPU Sulsel. “Kami sudah koordinasi dengan Pak Ridwan J Silamma untuk menjadi pengacara KPU Luwu di MK nantinya,” kata Ketua KPU Luwu Zul Arrahman di ruang kerjanya kemarin. Pihaknya hingga kini belum mengetahui materi gugatan yang diajukan tim Matahari melalui kuasa hukumnya, Nasaruddin Pasigai. Alasannya, KPU belum melakukan konfirmasi langsung dengan MK.
“Satu-satunya yang menjadi dasar kalau kami (KPU) digugat adalah bukti tanda terimagugatandariMKyang langsung diantar tim Matahari ke KPU Luwu pada Jumat lalu,”ungkapnya. Bupati terpilih Andi Muzakkar yang dimintai tanggapannya terkait gugatan tersebut menyatakan, gugatan pasangan Matahari adalah hal wajar dalam koridor hukum pada tahapan Pemilu Luwu.
“Tidak ada persoalan terkait masalah ini. Semua warga negara dapat menggunakan hak-haknya.Kami akan tetap menghormati upaya yang dilakukan pasangan Matahari dan pasangan yang lain yang menjadikan hukum sebagai landasan untuk bertindak,”ujar Andi Cakka––sapaan akrab pemenang Pemilu Kepala Daerah Luwu 29 Oktober lalu. (abdullah nicolha)
LUWU (SINDO) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu telah menyiapkan pengacara untuk menghadapi gugatan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Luwu yang dimenangkan paket Andi Mudzakkar-Syukur Bijak (CS).
KPU menyolidkan jajaran penyelenggara Pemilu Luwu mulai dari tingkat kabupaten hingga KPPS yang bertugas di TPS. Selain itu, KPU saat ini menyiapkan bahan berupa data terkait materi gugatan yang akan disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Di samping itu,KPU juga telah menyiapkan pengacara yang akan mendampinginya di persidangan.
Pengacara yang dipersiapkan, yaitu Ridwan J Silamma, mantan anggota KPU Sulsel. “Kami sudah koordinasi dengan Pak Ridwan J Silamma untuk menjadi pengacara KPU Luwu di MK nantinya,” kata Ketua KPU Luwu Zul Arrahman di ruang kerjanya kemarin. Pihaknya hingga kini belum mengetahui materi gugatan yang diajukan tim Matahari melalui kuasa hukumnya, Nasaruddin Pasigai. Alasannya, KPU belum melakukan konfirmasi langsung dengan MK.
“Satu-satunya yang menjadi dasar kalau kami (KPU) digugat adalah bukti tanda terimagugatandariMKyang langsung diantar tim Matahari ke KPU Luwu pada Jumat lalu,”ungkapnya. Bupati terpilih Andi Muzakkar yang dimintai tanggapannya terkait gugatan tersebut menyatakan, gugatan pasangan Matahari adalah hal wajar dalam koridor hukum pada tahapan Pemilu Luwu.
“Tidak ada persoalan terkait masalah ini. Semua warga negara dapat menggunakan hak-haknya.Kami akan tetap menghormati upaya yang dilakukan pasangan Matahari dan pasangan yang lain yang menjadikan hukum sebagai landasan untuk bertindak,”ujar Andi Cakka––sapaan akrab pemenang Pemilu Kepala Daerah Luwu 29 Oktober lalu. (abdullah nicolha)
DPRD Minta Percepat Pelantikan IASmo
Tuesday, 11 November 2008
MAKASSAR (SINDO)–DPRD Kota Makassar tampaknya tidak sabar lagi menanti masuknya duet kepemimpinan baru di kota ini.Buktinya,meski masa jabatan Wali Kota Andi Herry Iskandar akan berakhir Mei tahun depan,dewan justru sudah menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mempercepat pelantikan.
Ketua DPRD Kota Makassar Adnan Mahmud yang dikonfirmasi kemarin,membenarkan usulan percepatan pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih, pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Supomo Guntur. Namun, Adnan beralasan, usulan percepatan lebih disebabkan karena seluruh tahapan pilkada sudah selesai.
Adnan menguraikan,surat hasil pleno KPU yang dikirim ke DPRD nomor 270/62/P/KWK/MKS/2008 tertanggal 4 November, dalam surat itu KPU melampirkan beberapa berkas pendukung,seperti hasil rekap suara,tandatangan para saksi masing-masing kandidat serta tanda-tangan persetujuan seluruh anggota KPU atas hasil perhitungan yang ada.
”Surat rekap KPU saya terima Sabtu siang,dan diantar langsung staf KPU ke kantor DPRD.Kebetulan saat itu saya masuk kantor,”katanya kemarin. Ditempat terpisah, Ketua Harian DPDIPartaiGolkarSulsel HM Roem menjelaskan,pelantikan wali kota Makassar harus tetap merujuk pada aturan yang ada.Artinya,masa jabatan WaliKota AndiHerryIskandarakanberakhirMei2009,sehingga pelantikan baru bisa dilakukan Mei 2009.
”Sebenarnya itu bukan masalah.Meskipun Ilham sudah ditetapkan sebagai pemenang, dan wali kota masih dijabat Andi Herry.” ”Apalagi program yang dijalankan Andi Herry masih program lanjutan dari Ilham,” kata Roem yang juga ketua Bappilu Partai Golkar Sulsel.
Pelantikan Bupati Luwu
Di Kabupaten Luwu, jadwal pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih diperkirakan akan sesuai jadwal berakhirnya masa jabatan Bupati Bahrum Daido, 13 Februari tahun depan.”Saya kira tidak akan meleset dari jadwal itu, meski saat ini sedang menghadapi gugatan sengketa hasil pilkada,” kata Ketua KPU Luwu Zul Arrahman kepada SINDO,kemarin.
Sekadar diketahui, hasil pemilu kepala daerah Luwu dimenangkan pasangan Andi Mudzakkar-Syukur Bijak dengan selisih sekitar 13% oleh pasangan Basmin Mattayang- Buhari Kahhar Mudzakkar. Namun,saat ini tahapan pemilu sempat terhenti menyusul gugatan sengketa hasil yang dilayangkan paket Matahari ke Mahkamah Konstitusi.
Kuasa hukum pasangan Basmin Mattayang-Buhari Kahhar Mudzakkar (Matahari) Nasiruddin Pasigai, SH, membenarkan telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil ke MK, pekan lalu. Nasiruddin yang juga pernah menjadi pengacara HM Amin Syam-Mansyur Ramly di Mahkamah Agung (MA) dalam sengketa pilgub lalu,menyebutkan bahwa dasar gugatan ke MK, karena timnya menemukan beberapa dugaan pelanggaran dalam pilbup Luwu beberapa waktu lalu.
Bupati Luwu terpilih Andi Mudzakkar yang dihubungi SINDO kemarin menyatakan, pihaknya tetap menghargai upaya hukum yang akan ditempuh pasangan Matahari. ”Jadi, kita tetap mengikuti aturan yang ada dan akan menunggu jadwal yang telah ada selama ini yakni setelah masa jabatan bupati berakhir,” kata Andi Mudzakkar yang akrab disapa Cakka.
Pelantikan Bupati Sidrap
Di Kabupaten Sidrap, calon Bupati Sidrap terpilih, Rusdi Masse-Dollah Mando (Ridho), dipastikan dilantik 15 Desember mendatang.Kepastian tersebut menyusul tidak adanya sanggahan yang disampaikan oleh kandidat Bupati dan Wakil Bupati Sidrap lainnya, dalam tenggat waktu 5-7 Desember lalu.
Dengan demikian, berdasarkan rapat pleno anggota KPU Sidrap pada 4 Desember, duet Ridho dinyatakan sah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidrap. Ketua DPRD Sidrap A Bagenda Ali menjelaskan, berdasarkan rapat pimpinan DPRD Sidrap beberapa waktu lalu,maka pasangan pemenangan pemilu itu akan dilantik pada 15 Desember mendatang.”
Jadwal tersebut berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh KPU Sidrap sebelumnya. Karena tidak ada sanggahan dari pihak manapun terkait penetapan itu, maka kami berkesimpulan bahwa semua pihak telah menyetujui hasil rekapitulasi KPU,”jelas Bagenda Ali. Untuk keperluan pelantikanitu, kemarin,KPUSidrap telah menyurat ke Mahkamah Konstitusi perihal pemberitahuan berita acara rekapitulasi hasil pemilu di KPU Sidrap pada 3 Desember lalu.
Selain itu, KPU juga menyampaikan perihal tidak adanya sanggahan dari tim pemenangan kandidat Bupati Sidrap,terkait hasil rekapitulasi dan pleno penetapan pasangan Ridho sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidrap pemenang pemilu.
”Hingga saat ini, tidak ada sanggahan dari pihak manapun terkait rekapitulasi suara hasil pemilu, ataupun pleno KPU yang menetapkan pasangan Rusdi Masse- Dollah Mando, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidrap yang terpilih,” tegas Ketua KPU Sidrap Muh Yasin. Rusdi Masse yang dihubungi, mengaku siap dengan pelantikan dirinya sebagai Bupati Sidrap.
Dia juga mengucapkan terima kasih kepada warga yang selama ini mendukung dan memilihnya pada 29 Oktober lalu.”Kemenangan ini bukan kemenangan Ridho.Tapi kemenangan warga Sidrap.Untuk itu,mari kita bersama-sama membangun daerah ini untuk mewujudkan visi,Sidrap hari ini lebih baik dari kemarin,”tegas pasangan Dollah Mando itu.
Pelantikan Bupati Jeneponto
Pelantikan calon bupati dan wakil bupati terpilih Jeneponto ber-tagline Ke- RABAT (Kemenangan Radjamilo- Burhanuddin Baso Tika), direncanakan pada 26 Desember mendatang. Jadwal pelantikan ini disesuaikan dengan jadwal pelantikan bupati dan wakil bupati sebelumnya periode 2003- 2008, yakni pada tanggal 26 Desember 2003.
Ketua KPU Jeneponto, Azis Bebasa mengatakan, pihaknya berencana akan mengusulkan hasil tahapan Pemilu Jeneponto pada tanggal 24 November 2008, mendatang. ”Walau pun ada gugatan dari para kandidat yang lain,namun jadwal usulan ke DPRD tersebut harus dilaksanakan,” ujarnya saat dikonfirmasi via ponsel, kemarin.
Budiman Harap Cepat Dilantik
Sementara itu, pasangan bupati dan wakil bupati Wajo terpilih A Burhanuddin Unru- Amran Mahmud (Budiman) berharap bisa lebih cepat dilantik. Wakil Bupati Terpilih Amran Mahmud mengatakan, pelantikan yang lebih cepat bisa berdampak positif lantaran PP 41/2007 tentang organisasi perangkat daerah bisa segera diterapkan.
Selain itu, eksekutif bisa lebih baik mempersiapkan penyusunan APBD 2009. ”Saya kira pelantikan lebih cepat memang lebih baik. Tapi Budiman tidak menuntut itu harus dipercepat. Kami normatif saja, sambil menunggu proses yang sementara berlangsung,” ujarnya. Amran mengatakan, pelantikan bisa saja tertunda bilamana ada gugatan yang disampaikan pasangan yang kalah ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Terpisah, Ketua KPUD Wajo Siardin A Djemma mengatakan, pihaknya siang kemarin sudah menyampaikan penetapan bupati dan wakil bupati terpilih kepada DPRD Wajo. Siardin membantah adanya kabar bahwa KPUD menerima surat tembusan dari MK terkait gugatan yang disampaikan pasangan A Asmidin-Moh Ridwan (Wal-Asri). (suwarny/amriani/ Abdullah nicolha/ m syahlan/ bakti m munir/ m syahrullah)
MAKASSAR (SINDO)–DPRD Kota Makassar tampaknya tidak sabar lagi menanti masuknya duet kepemimpinan baru di kota ini.Buktinya,meski masa jabatan Wali Kota Andi Herry Iskandar akan berakhir Mei tahun depan,dewan justru sudah menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mempercepat pelantikan.
Ketua DPRD Kota Makassar Adnan Mahmud yang dikonfirmasi kemarin,membenarkan usulan percepatan pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih, pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Supomo Guntur. Namun, Adnan beralasan, usulan percepatan lebih disebabkan karena seluruh tahapan pilkada sudah selesai.
Adnan menguraikan,surat hasil pleno KPU yang dikirim ke DPRD nomor 270/62/P/KWK/MKS/2008 tertanggal 4 November, dalam surat itu KPU melampirkan beberapa berkas pendukung,seperti hasil rekap suara,tandatangan para saksi masing-masing kandidat serta tanda-tangan persetujuan seluruh anggota KPU atas hasil perhitungan yang ada.
”Surat rekap KPU saya terima Sabtu siang,dan diantar langsung staf KPU ke kantor DPRD.Kebetulan saat itu saya masuk kantor,”katanya kemarin. Ditempat terpisah, Ketua Harian DPDIPartaiGolkarSulsel HM Roem menjelaskan,pelantikan wali kota Makassar harus tetap merujuk pada aturan yang ada.Artinya,masa jabatan WaliKota AndiHerryIskandarakanberakhirMei2009,sehingga pelantikan baru bisa dilakukan Mei 2009.
”Sebenarnya itu bukan masalah.Meskipun Ilham sudah ditetapkan sebagai pemenang, dan wali kota masih dijabat Andi Herry.” ”Apalagi program yang dijalankan Andi Herry masih program lanjutan dari Ilham,” kata Roem yang juga ketua Bappilu Partai Golkar Sulsel.
Pelantikan Bupati Luwu
Di Kabupaten Luwu, jadwal pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih diperkirakan akan sesuai jadwal berakhirnya masa jabatan Bupati Bahrum Daido, 13 Februari tahun depan.”Saya kira tidak akan meleset dari jadwal itu, meski saat ini sedang menghadapi gugatan sengketa hasil pilkada,” kata Ketua KPU Luwu Zul Arrahman kepada SINDO,kemarin.
Sekadar diketahui, hasil pemilu kepala daerah Luwu dimenangkan pasangan Andi Mudzakkar-Syukur Bijak dengan selisih sekitar 13% oleh pasangan Basmin Mattayang- Buhari Kahhar Mudzakkar. Namun,saat ini tahapan pemilu sempat terhenti menyusul gugatan sengketa hasil yang dilayangkan paket Matahari ke Mahkamah Konstitusi.
Kuasa hukum pasangan Basmin Mattayang-Buhari Kahhar Mudzakkar (Matahari) Nasiruddin Pasigai, SH, membenarkan telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil ke MK, pekan lalu. Nasiruddin yang juga pernah menjadi pengacara HM Amin Syam-Mansyur Ramly di Mahkamah Agung (MA) dalam sengketa pilgub lalu,menyebutkan bahwa dasar gugatan ke MK, karena timnya menemukan beberapa dugaan pelanggaran dalam pilbup Luwu beberapa waktu lalu.
Bupati Luwu terpilih Andi Mudzakkar yang dihubungi SINDO kemarin menyatakan, pihaknya tetap menghargai upaya hukum yang akan ditempuh pasangan Matahari. ”Jadi, kita tetap mengikuti aturan yang ada dan akan menunggu jadwal yang telah ada selama ini yakni setelah masa jabatan bupati berakhir,” kata Andi Mudzakkar yang akrab disapa Cakka.
Pelantikan Bupati Sidrap
Di Kabupaten Sidrap, calon Bupati Sidrap terpilih, Rusdi Masse-Dollah Mando (Ridho), dipastikan dilantik 15 Desember mendatang.Kepastian tersebut menyusul tidak adanya sanggahan yang disampaikan oleh kandidat Bupati dan Wakil Bupati Sidrap lainnya, dalam tenggat waktu 5-7 Desember lalu.
Dengan demikian, berdasarkan rapat pleno anggota KPU Sidrap pada 4 Desember, duet Ridho dinyatakan sah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidrap. Ketua DPRD Sidrap A Bagenda Ali menjelaskan, berdasarkan rapat pimpinan DPRD Sidrap beberapa waktu lalu,maka pasangan pemenangan pemilu itu akan dilantik pada 15 Desember mendatang.”
Jadwal tersebut berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh KPU Sidrap sebelumnya. Karena tidak ada sanggahan dari pihak manapun terkait penetapan itu, maka kami berkesimpulan bahwa semua pihak telah menyetujui hasil rekapitulasi KPU,”jelas Bagenda Ali. Untuk keperluan pelantikanitu, kemarin,KPUSidrap telah menyurat ke Mahkamah Konstitusi perihal pemberitahuan berita acara rekapitulasi hasil pemilu di KPU Sidrap pada 3 Desember lalu.
Selain itu, KPU juga menyampaikan perihal tidak adanya sanggahan dari tim pemenangan kandidat Bupati Sidrap,terkait hasil rekapitulasi dan pleno penetapan pasangan Ridho sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidrap pemenang pemilu.
”Hingga saat ini, tidak ada sanggahan dari pihak manapun terkait rekapitulasi suara hasil pemilu, ataupun pleno KPU yang menetapkan pasangan Rusdi Masse- Dollah Mando, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidrap yang terpilih,” tegas Ketua KPU Sidrap Muh Yasin. Rusdi Masse yang dihubungi, mengaku siap dengan pelantikan dirinya sebagai Bupati Sidrap.
Dia juga mengucapkan terima kasih kepada warga yang selama ini mendukung dan memilihnya pada 29 Oktober lalu.”Kemenangan ini bukan kemenangan Ridho.Tapi kemenangan warga Sidrap.Untuk itu,mari kita bersama-sama membangun daerah ini untuk mewujudkan visi,Sidrap hari ini lebih baik dari kemarin,”tegas pasangan Dollah Mando itu.
Pelantikan Bupati Jeneponto
Pelantikan calon bupati dan wakil bupati terpilih Jeneponto ber-tagline Ke- RABAT (Kemenangan Radjamilo- Burhanuddin Baso Tika), direncanakan pada 26 Desember mendatang. Jadwal pelantikan ini disesuaikan dengan jadwal pelantikan bupati dan wakil bupati sebelumnya periode 2003- 2008, yakni pada tanggal 26 Desember 2003.
Ketua KPU Jeneponto, Azis Bebasa mengatakan, pihaknya berencana akan mengusulkan hasil tahapan Pemilu Jeneponto pada tanggal 24 November 2008, mendatang. ”Walau pun ada gugatan dari para kandidat yang lain,namun jadwal usulan ke DPRD tersebut harus dilaksanakan,” ujarnya saat dikonfirmasi via ponsel, kemarin.
Budiman Harap Cepat Dilantik
Sementara itu, pasangan bupati dan wakil bupati Wajo terpilih A Burhanuddin Unru- Amran Mahmud (Budiman) berharap bisa lebih cepat dilantik. Wakil Bupati Terpilih Amran Mahmud mengatakan, pelantikan yang lebih cepat bisa berdampak positif lantaran PP 41/2007 tentang organisasi perangkat daerah bisa segera diterapkan.
Selain itu, eksekutif bisa lebih baik mempersiapkan penyusunan APBD 2009. ”Saya kira pelantikan lebih cepat memang lebih baik. Tapi Budiman tidak menuntut itu harus dipercepat. Kami normatif saja, sambil menunggu proses yang sementara berlangsung,” ujarnya. Amran mengatakan, pelantikan bisa saja tertunda bilamana ada gugatan yang disampaikan pasangan yang kalah ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Terpisah, Ketua KPUD Wajo Siardin A Djemma mengatakan, pihaknya siang kemarin sudah menyampaikan penetapan bupati dan wakil bupati terpilih kepada DPRD Wajo. Siardin membantah adanya kabar bahwa KPUD menerima surat tembusan dari MK terkait gugatan yang disampaikan pasangan A Asmidin-Moh Ridwan (Wal-Asri). (suwarny/amriani/ Abdullah nicolha/ m syahlan/ bakti m munir/ m syahrullah)
Proyek Rumah Adat Disoal
Sunday, 09 November 2008
LUWU(SINDO) – Pembangunan rumah adat di samping Kantor Camat Kamanre, Kabupaten Luwu,dipersoalkan sejumlah pihak.Alasannya,pembangunan itu belum rampung hingga saat ini.
Sejumlah pihak menduga telah terjadi penyimpangan anggaran dalam proses pelaksanaannya.” Seharusnya sudah rampung paling tidak mencapai 80%,tetapi kenyataannya tidak demikian. Sekarang pembangunan baru berkisar 40%,”kata Koordinator Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL) Luwu Ismail Ishak kepada SINDO,kemarin. Anggaran yang diperuntukkan pembangunan rumah adat tersebut mencapai Rp1 miliar.
”Mengingat dana rumah adat itu terbilang banyak, jadi tidak ada alasan tidak dirampungkan. Bahkan, kami menerima informasi bahwa rumah adat ini kembali dianggarkan pada APBD 2008,”paparnya. Karena itu, dia meminta pihak legislatif sebagai salah satu lembaga untuk melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap kebijakan- kebijakan pemerintah.
Tujuannya, memperjelas keterlambatan perampungan pembangunan rumah adat yang berada di samping Kantor Camat Kamanre tersebut. ”Selaku lembaga pengawasditingkatkabupaten, kami minta komisi di DPRD Luwuyangmenanganimasalah anggaran dan pembangunan agar memanggil pihak terkait,”ungkap Ismail . Aktivis LSM ini juga mendesak pihak Badan Pengawas Daerah (Bawasda) atau inspektorat dan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Belopa untuk memeriksa melakukan penyelidikan.
”Dengan anggaran yang besar dari APBD dan hingga hari ini belum rampung, kami menduga ada indikasi penyimpangan anggaran dalam pembangunan rumah adat ini,”ujarnya. AnggotaDPRDLuwuMuhaddar membenarkan bahwa pembangunan rumah adat sudah dianggarkan dalam APBD2006 lalu dan hingga sekarang belum rampung. ”Penganggarannya telah dilakukan sejak 2006 dan hingga saat ini pengerjaannya belum rampung.
Karena itu,sesuai laporan,kami akan memanggil pihak terkait untuk meminta kejelasannya. Kemudian kami panggil setelah mengordinasikannya kepada pimpinan dan komisi yang terkait,”ungkapnya. Sementara informasi yang dihimpun SINDO,pembangunan rumah adat itu dimulai dan dianggarkan dalam APBD 2006 dengan dana mencapai Rp1miliar. (abdullah nicolha)
LUWU(SINDO) – Pembangunan rumah adat di samping Kantor Camat Kamanre, Kabupaten Luwu,dipersoalkan sejumlah pihak.Alasannya,pembangunan itu belum rampung hingga saat ini.
Sejumlah pihak menduga telah terjadi penyimpangan anggaran dalam proses pelaksanaannya.” Seharusnya sudah rampung paling tidak mencapai 80%,tetapi kenyataannya tidak demikian. Sekarang pembangunan baru berkisar 40%,”kata Koordinator Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL) Luwu Ismail Ishak kepada SINDO,kemarin. Anggaran yang diperuntukkan pembangunan rumah adat tersebut mencapai Rp1 miliar.
”Mengingat dana rumah adat itu terbilang banyak, jadi tidak ada alasan tidak dirampungkan. Bahkan, kami menerima informasi bahwa rumah adat ini kembali dianggarkan pada APBD 2008,”paparnya. Karena itu, dia meminta pihak legislatif sebagai salah satu lembaga untuk melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap kebijakan- kebijakan pemerintah.
Tujuannya, memperjelas keterlambatan perampungan pembangunan rumah adat yang berada di samping Kantor Camat Kamanre tersebut. ”Selaku lembaga pengawasditingkatkabupaten, kami minta komisi di DPRD Luwuyangmenanganimasalah anggaran dan pembangunan agar memanggil pihak terkait,”ungkap Ismail . Aktivis LSM ini juga mendesak pihak Badan Pengawas Daerah (Bawasda) atau inspektorat dan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Belopa untuk memeriksa melakukan penyelidikan.
”Dengan anggaran yang besar dari APBD dan hingga hari ini belum rampung, kami menduga ada indikasi penyimpangan anggaran dalam pembangunan rumah adat ini,”ujarnya. AnggotaDPRDLuwuMuhaddar membenarkan bahwa pembangunan rumah adat sudah dianggarkan dalam APBD2006 lalu dan hingga sekarang belum rampung. ”Penganggarannya telah dilakukan sejak 2006 dan hingga saat ini pengerjaannya belum rampung.
Karena itu,sesuai laporan,kami akan memanggil pihak terkait untuk meminta kejelasannya. Kemudian kami panggil setelah mengordinasikannya kepada pimpinan dan komisi yang terkait,”ungkapnya. Sementara informasi yang dihimpun SINDO,pembangunan rumah adat itu dimulai dan dianggarkan dalam APBD 2006 dengan dana mencapai Rp1miliar. (abdullah nicolha)
Kepala SKPD Dibidik
Friday, 07 November 2008
MALILI(SINDO) – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Mahfud Mannan memokuskan penanganan kasus tindak pidana korupsi.
Kajati Sulselbar yang baru menjabat ini menargetkan, menyeret kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setiap kabupaten di Sulselbar yang terlibat tindak pidana korupsi guna memberikan efek jera kepada mereka.
”Target yang dipatok oleh Kejaksaan tinggi Sulselbar adalah setiap kabupaten harus ada salah seorang kepala SKPD yang diseret karena korupsi dalam rangka memberikan efek jera agar tidak berani lagi melakukan tindakan pidana korupsi,” tegas Mahfud dalam acara penyuluhan tentang tindak pidana korupsi (tipikor) kepada jajaran Pemkab Lutim yang digelar di Aula Kantor Bupati Lutim, Puncak Indah Malili, belum lama ini.
Mahfud juga menyatakan, hal itu akan menjadi pembelajaran bagi pejabat lain untuk tidak berani melakukan hal yang sama. Karena itu,penyuluhan hukum kepada seluruh jajaran pemerintah daerah perlu dilakukan dalam upaya penegakkan hukum (law inforcement) di negara ini.
Kajati menambahkan,Kabupaten Luwu Timur diharapkan menjadi pilot project sadar hukum untuk daerah lain di Sulawesi Selatan, terutama dalam upaya menekan tindak pidana korupsi di jajaran pemerintah daerah. “Pilot project dimaksud adalah, tidak ada lagi pejabat di jajaran Pemkab Luwu Timur yang melakukan tindak pidana korupsi,”tandas dia.
Mahfud menjelaskan, tindak pidana korupsi terjadi karena ketidaktahuan tentang arti tindak pidana korupsi. “Sering seseorang diduga melakukan korupsi karena orang tersebut tidak tahu sama sekali tentang korupsi,“ jelas Mahfud.
Sementara itu, Bupati Luwu Timur Andi Hatta Marakarma mengungkapkan terima kasih kepada Kajati sulselbar yang sudah berkenan hadir di Bumi Bata Guru untuk memberikan penyuluhan dan pencerahan tentang korupsi kepada jajaran Pemkab Lutim. ”Semoga penyuluhan hukum ini memberikan pembelajaran bagi seluruh aparat Pemkab Lutim,” ujar Andi Hatta.
Acara tersebut dihadiri para kepala desa se-Lutim,camat, kepala SKPD, anggota DPRD, unsur Muspida Luwu Timur, dan seluruh staf Pemkab Luwu Timur. Dalam kunjungan tersebut, Kajati Sulselbar Mahfud Manann didampingi sejumlah staf, antara lain, asisten intelijen, asisten Pidana Khusus, Asisten Tindak Pidana Umum dan Asisten Perdata. (abdullah nicolha)
MALILI(SINDO) – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Mahfud Mannan memokuskan penanganan kasus tindak pidana korupsi.
Kajati Sulselbar yang baru menjabat ini menargetkan, menyeret kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setiap kabupaten di Sulselbar yang terlibat tindak pidana korupsi guna memberikan efek jera kepada mereka.
”Target yang dipatok oleh Kejaksaan tinggi Sulselbar adalah setiap kabupaten harus ada salah seorang kepala SKPD yang diseret karena korupsi dalam rangka memberikan efek jera agar tidak berani lagi melakukan tindakan pidana korupsi,” tegas Mahfud dalam acara penyuluhan tentang tindak pidana korupsi (tipikor) kepada jajaran Pemkab Lutim yang digelar di Aula Kantor Bupati Lutim, Puncak Indah Malili, belum lama ini.
Mahfud juga menyatakan, hal itu akan menjadi pembelajaran bagi pejabat lain untuk tidak berani melakukan hal yang sama. Karena itu,penyuluhan hukum kepada seluruh jajaran pemerintah daerah perlu dilakukan dalam upaya penegakkan hukum (law inforcement) di negara ini.
Kajati menambahkan,Kabupaten Luwu Timur diharapkan menjadi pilot project sadar hukum untuk daerah lain di Sulawesi Selatan, terutama dalam upaya menekan tindak pidana korupsi di jajaran pemerintah daerah. “Pilot project dimaksud adalah, tidak ada lagi pejabat di jajaran Pemkab Luwu Timur yang melakukan tindak pidana korupsi,”tandas dia.
Mahfud menjelaskan, tindak pidana korupsi terjadi karena ketidaktahuan tentang arti tindak pidana korupsi. “Sering seseorang diduga melakukan korupsi karena orang tersebut tidak tahu sama sekali tentang korupsi,“ jelas Mahfud.
Sementara itu, Bupati Luwu Timur Andi Hatta Marakarma mengungkapkan terima kasih kepada Kajati sulselbar yang sudah berkenan hadir di Bumi Bata Guru untuk memberikan penyuluhan dan pencerahan tentang korupsi kepada jajaran Pemkab Lutim. ”Semoga penyuluhan hukum ini memberikan pembelajaran bagi seluruh aparat Pemkab Lutim,” ujar Andi Hatta.
Acara tersebut dihadiri para kepala desa se-Lutim,camat, kepala SKPD, anggota DPRD, unsur Muspida Luwu Timur, dan seluruh staf Pemkab Luwu Timur. Dalam kunjungan tersebut, Kajati Sulselbar Mahfud Manann didampingi sejumlah staf, antara lain, asisten intelijen, asisten Pidana Khusus, Asisten Tindak Pidana Umum dan Asisten Perdata. (abdullah nicolha)
Caleg Hitam Harus Diusut
Friday, 07 November 2008
MASAMBA(SINDO) – Warga Kabupaten Luwu Utara mendesak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu mengusut calon anggota legislatif yang diduga bermasalah atau hitam.
Tuntutan itu menguat kendati, para calon anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara itu yang telah masuk daftar calon tetap (DCT). ”Meskipun KPU Luwu Utara telah menetapkan DCT calon legislatif,bukan berarti masalah administrasi dan persyaratan lain sudah tidak ada masalah.
Buktinya,masih ada Caleg yang berstatus sebagai pegawai negeri di sebuah badan usaha milik negara (BUMN),” kata Tomakaka Tammuku Hajir A Mattahya di Masamba, kemarin. Menurut Hajir, caleg yang dimaksud adalah Saudara Cenra yang berasal dari Partai Bintang Reformasi (PBR) Daerah Pemilihan (Dapil) IV Sukamaju dan Bonebone.
Hal itu diketahuinya setelah membaca Surat Keterangan Administratur PT Perkebunan Nusantara XIVPKS Luwu I yang ditujukan kepada KPU Lutra dengan nomor surat BRU/S/170/VIII 2008.Surat tersebut menerangkan bahwa Cenra bukan sebagai pengurus Badan Usaha Milik Negara (BUMN),dan tidak mendapatkan gaji dari APBN/APBD sehingga yang bersangkutan belum saatnya mengundurkan diri atau diberhentikan dari perusahaan.
Dia menjelaskan, Cenra sudah lama terdaftar sebaga pegawai BUMN yang menerima gaji dari APBN sehingga berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu dan Peraturan KPU nomor 18 tahun 2008, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari perusahaan bukan meminta izin.
”Yang saya tahu, saudara Cenra adalah pegawai BUMN di PTPN XIV Burau yang menerima gaji setiap bulan dari APBN. Jika ini tidak diklarifikasi, akan merugikan caleg lainnya.”terang dia. Anggota Panwaslu Kabupaten Lutra Suprianto membenarkan, ada laporan dari masyarakat tentang caleg yang diduga penjabat BUMN.
Atas laporan tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pimpinan PTPN XIV untuk dimintai keterangan terkait dengan berkas caleg partai PBR atas nama Cenra. Jika yang bersangkutan, memang terbukti sebagai pejabat BUMN, dia telah memalsukan berkas persyaratan caleg dan termasuk pelanggaran hukum pidana. (abdullah nicolha)
MASAMBA(SINDO) – Warga Kabupaten Luwu Utara mendesak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu mengusut calon anggota legislatif yang diduga bermasalah atau hitam.
Tuntutan itu menguat kendati, para calon anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara itu yang telah masuk daftar calon tetap (DCT). ”Meskipun KPU Luwu Utara telah menetapkan DCT calon legislatif,bukan berarti masalah administrasi dan persyaratan lain sudah tidak ada masalah.
Buktinya,masih ada Caleg yang berstatus sebagai pegawai negeri di sebuah badan usaha milik negara (BUMN),” kata Tomakaka Tammuku Hajir A Mattahya di Masamba, kemarin. Menurut Hajir, caleg yang dimaksud adalah Saudara Cenra yang berasal dari Partai Bintang Reformasi (PBR) Daerah Pemilihan (Dapil) IV Sukamaju dan Bonebone.
Hal itu diketahuinya setelah membaca Surat Keterangan Administratur PT Perkebunan Nusantara XIVPKS Luwu I yang ditujukan kepada KPU Lutra dengan nomor surat BRU/S/170/VIII 2008.Surat tersebut menerangkan bahwa Cenra bukan sebagai pengurus Badan Usaha Milik Negara (BUMN),dan tidak mendapatkan gaji dari APBN/APBD sehingga yang bersangkutan belum saatnya mengundurkan diri atau diberhentikan dari perusahaan.
Dia menjelaskan, Cenra sudah lama terdaftar sebaga pegawai BUMN yang menerima gaji dari APBN sehingga berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu dan Peraturan KPU nomor 18 tahun 2008, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari perusahaan bukan meminta izin.
”Yang saya tahu, saudara Cenra adalah pegawai BUMN di PTPN XIV Burau yang menerima gaji setiap bulan dari APBN. Jika ini tidak diklarifikasi, akan merugikan caleg lainnya.”terang dia. Anggota Panwaslu Kabupaten Lutra Suprianto membenarkan, ada laporan dari masyarakat tentang caleg yang diduga penjabat BUMN.
Atas laporan tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pimpinan PTPN XIV untuk dimintai keterangan terkait dengan berkas caleg partai PBR atas nama Cenra. Jika yang bersangkutan, memang terbukti sebagai pejabat BUMN, dia telah memalsukan berkas persyaratan caleg dan termasuk pelanggaran hukum pidana. (abdullah nicolha)
Monday, November 3, 2008
FPDL Tuntutan Pilkada Luwu Diulang
Monday, 03 November 2008
LUWU(SINDO) – Rekapitulasi suara Pemilu Kepala Daerah Luwu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digelar di ruang media center Kantor KPU Luwu, kemarin, diwarnai unjuk rasa dari sejumlah kalangan.
Unjuk rasa yang digelar massa Forum Penegakan Demokrasi Luwu (FPDL) itu mengecam keras tindakan intimidasi dan kekerasan yang diduga dilakukan salah satu pasangan calon pada Pemilu Kepala Daerah Luwu.Ratusan massa yang mengatasnamakan FPDL mendatangi kantor KPU sekitar pukul 10.30 Wita kemarin,sekitar 30 menit sebelum rekapitulasi KPU dimulai.
Koordinator lapangan (Korlap) FPDL Irwan dalam orasinya mengatakan,KPU dan panwaslu adalah lembaga independen yang harus netral.Namun, kedua lembaga itu dinilai tak berdiri posisi yang sebenarnya. ”Bahkan, yang mereka tampakan di mata publik adalah keberpihakan kepada salah satu kandidat,”kata Irwan.
Mereka juga menyesalkan aparat keamanan yang tak dapat menertibkan masyarakat sipil yang membentuk milisi sebagai pasukan sipil bersenjata dari salah satu kandidat bupati dan wakil bupati Luwu. Massa juga menuntut KPU Luwu menyelenggarakan pemilu kepala daerah ulang di tanah Sawerigading itu.
”Kami menuntut KPU menyelenggarakan pilkada ulang,”ujar Koordinator Mimbar FPDL Risal. Sementara itu,Ketua Panwaslu Luwu Hasri Hasyim yang ingin menghadiri acara rekapitulasi suara terpaksa harus diamankan oleh pihak kepolisian dari amukan massa.
Hasri Hasyim seusai mengikuti rekapitulasi KPU langsung melaporkan pengeroyokan yang dialaminya ke Polres Luwu. (abdullah nicolha)
LUWU(SINDO) – Rekapitulasi suara Pemilu Kepala Daerah Luwu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digelar di ruang media center Kantor KPU Luwu, kemarin, diwarnai unjuk rasa dari sejumlah kalangan.
Unjuk rasa yang digelar massa Forum Penegakan Demokrasi Luwu (FPDL) itu mengecam keras tindakan intimidasi dan kekerasan yang diduga dilakukan salah satu pasangan calon pada Pemilu Kepala Daerah Luwu.Ratusan massa yang mengatasnamakan FPDL mendatangi kantor KPU sekitar pukul 10.30 Wita kemarin,sekitar 30 menit sebelum rekapitulasi KPU dimulai.
Koordinator lapangan (Korlap) FPDL Irwan dalam orasinya mengatakan,KPU dan panwaslu adalah lembaga independen yang harus netral.Namun, kedua lembaga itu dinilai tak berdiri posisi yang sebenarnya. ”Bahkan, yang mereka tampakan di mata publik adalah keberpihakan kepada salah satu kandidat,”kata Irwan.
Mereka juga menyesalkan aparat keamanan yang tak dapat menertibkan masyarakat sipil yang membentuk milisi sebagai pasukan sipil bersenjata dari salah satu kandidat bupati dan wakil bupati Luwu. Massa juga menuntut KPU Luwu menyelenggarakan pemilu kepala daerah ulang di tanah Sawerigading itu.
”Kami menuntut KPU menyelenggarakan pilkada ulang,”ujar Koordinator Mimbar FPDL Risal. Sementara itu,Ketua Panwaslu Luwu Hasri Hasyim yang ingin menghadiri acara rekapitulasi suara terpaksa harus diamankan oleh pihak kepolisian dari amukan massa.
Hasri Hasyim seusai mengikuti rekapitulasi KPU langsung melaporkan pengeroyokan yang dialaminya ke Polres Luwu. (abdullah nicolha)
73 Warga Suli Keracunan
Monday, 03 November 2008
LUWU(SINDO) – Sebanyak 73 warga Dusun Buntu Tepa,Desa Towondu,Kec Suli,Kab Luwu,dilarikan ke Puskesmas Larompong.
Mereka keracunan setelah menyantap makanan di pesta pernikahan Syair dan Nana Mardiana. Mereka merasakan gejala ini berselang kurang lebih satu jam seusai menyantap sup ayam yang dihidangkan pihak keluarga pengantin. Awalnya,mereka merasakan pusing dan perut mulas serta muntah.
”Setelah satu jam lebih saya makan sup ayam yang ada di pesta pernikahan itu,perut saya sakit dan langsung muntah disertai pusing,” kata salah seorang korban Nurama, 37, kepada wartawan saat menjalani perawatan di Puskesmas Larompong malam kemarin. Dia tidak mengetahui secara pasti makanan apa yang mengandung racun.
Pasalnya, sejumlah warga yang ikut menyantap sup tersebut tidak merasakan kelainan. Semua keluarganya mulai dari suami, Sultan, 40, juga mengalami nasib yang sama serta ketiga anaknya yang duduk di kelas II SMA Nursari, 16; Nurafni,13; dan Nursanti, 10. ”Lima orang keluarga kami terkena semua,hanya satu yang tidak.
Saya heran,dia juga makan sup ayam, tapi tidak merasakan kelainan,” ungkapnya.Hingga kemarin,sebagian pasien yang mengalami keracunan sudah mulai membaik dan diizinkan pulang oleh pihak puskesmas, di antaranya Sultan,40,suami Nurama serta lima orang keluarga Hasna.
Sementara anak bungsunya a baru merasakan kelainan sekitar pukul 23.00 Wita malam kemarin dan langsung dilarikan ke puskesmas. ”Anak saya (Auliah) menangis karena baru merasakan kelainan itu pada malam hari, makanya langsung saya bawa puskesmas,”paparnya.
Sementara itu, pihak Puskesmas Larompong Muh Tahir menyatakan, pihaknya belum mengetahui penyebab keracunan itu karena belum ada hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Daya tampung puskesmas sangat terbatas sehingga sebagian pasien korban keracunan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa sekitar pukul 17.00 sore kemarin.
Hingga malam kemarin, puluhan korban keracunan tersebut masih menjalani perawatan medis karena sebagian dari mereka masih mengalamimualdanpusing- pusing. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Luwu M Iqbal menyatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan dan mengambil sampel darah dari korban keracunan untuk diteliti.
Kepala Urusan (Kaur) Resor Polres Luwu Abdul Muthalib mengaku telah menerima laporan tentang warga yang keracunan di Dusun Buntu Tepa dan sekarang ditangani Kepolisian Sektor (Polsek) setempat. (abdullah nicolha)
LUWU(SINDO) – Sebanyak 73 warga Dusun Buntu Tepa,Desa Towondu,Kec Suli,Kab Luwu,dilarikan ke Puskesmas Larompong.
Mereka keracunan setelah menyantap makanan di pesta pernikahan Syair dan Nana Mardiana. Mereka merasakan gejala ini berselang kurang lebih satu jam seusai menyantap sup ayam yang dihidangkan pihak keluarga pengantin. Awalnya,mereka merasakan pusing dan perut mulas serta muntah.
”Setelah satu jam lebih saya makan sup ayam yang ada di pesta pernikahan itu,perut saya sakit dan langsung muntah disertai pusing,” kata salah seorang korban Nurama, 37, kepada wartawan saat menjalani perawatan di Puskesmas Larompong malam kemarin. Dia tidak mengetahui secara pasti makanan apa yang mengandung racun.
Pasalnya, sejumlah warga yang ikut menyantap sup tersebut tidak merasakan kelainan. Semua keluarganya mulai dari suami, Sultan, 40, juga mengalami nasib yang sama serta ketiga anaknya yang duduk di kelas II SMA Nursari, 16; Nurafni,13; dan Nursanti, 10. ”Lima orang keluarga kami terkena semua,hanya satu yang tidak.
Saya heran,dia juga makan sup ayam, tapi tidak merasakan kelainan,” ungkapnya.Hingga kemarin,sebagian pasien yang mengalami keracunan sudah mulai membaik dan diizinkan pulang oleh pihak puskesmas, di antaranya Sultan,40,suami Nurama serta lima orang keluarga Hasna.
Sementara anak bungsunya a baru merasakan kelainan sekitar pukul 23.00 Wita malam kemarin dan langsung dilarikan ke puskesmas. ”Anak saya (Auliah) menangis karena baru merasakan kelainan itu pada malam hari, makanya langsung saya bawa puskesmas,”paparnya.
Sementara itu, pihak Puskesmas Larompong Muh Tahir menyatakan, pihaknya belum mengetahui penyebab keracunan itu karena belum ada hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Daya tampung puskesmas sangat terbatas sehingga sebagian pasien korban keracunan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa sekitar pukul 17.00 sore kemarin.
Hingga malam kemarin, puluhan korban keracunan tersebut masih menjalani perawatan medis karena sebagian dari mereka masih mengalamimualdanpusing- pusing. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Luwu M Iqbal menyatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan dan mengambil sampel darah dari korban keracunan untuk diteliti.
Kepala Urusan (Kaur) Resor Polres Luwu Abdul Muthalib mengaku telah menerima laporan tentang warga yang keracunan di Dusun Buntu Tepa dan sekarang ditangani Kepolisian Sektor (Polsek) setempat. (abdullah nicolha)
27 Kelompok Tani Terima Bantuan Rp2,7 M
Sunday, 02 November 2008
MASAMBA (SINDO) – Sebanyak 27 gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menerima bantuan langsung masyarakat program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (BLMPUAP) dari pemerintah pusat sebesar Rp100 juta per Gapoktan.
”Rincian pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN) pokok sebanyak 15 Gapoktan menerima dana PUAP.Kemudian pada APBN Perubahan Lutra kembali diberikan kepercayaan untuk mengelola dana PUAP kepada 12 Gapoktan,” kata salah seorang tim teknis PUAP kabupaten dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Lutra Lukman Hamarong di Masamba, kemarin.
Menurut Lukman, 2008 ini, total bantuan BLM-PUAP untuk Lutra sebanyak Rp2,7 miliar masing- masing Rp100 juta per Gapoktan. Dia menjelaskan, dalam pengelolaan dana PUAP seluruh Gapoktan yang sudah ditunjuk dari pusat terlebih dahulu diberi pelatihan dan pembekalan dari tim training of trainer (ToT) kabupaten yang sudah dilatih di Batangkaluku, Gowa.
”Pada tanggal 22 dan 23 Oktober lalu kita telah memberikan pelatihan dan pembekalan bagi 15 ketua Gapoktan dan 15 penyuluh pendamping. Sementara untuk tambahan 12 Gapoktan akan menyusul untuk diberi pelatihan ,”tandasnya. Lukmanjugamemintaagar seluruh Gapoktan yang mendapat bantuan BLM-PUAP agar betul-betul mengelola dana PUAP tersebut sesuai dengan peruntukkannya.
Tidak digunakan untuk kepentingan pribadi oleh masing-masing pengurus Gapoktan. Kepala Bagian Humas Lutra Syharuddin menyatakan, proses pengelolaan dana PUAP tersebut dapat dilihat langsung melalui internet, sehingga, aspek pengawasannya bisa terjaga dan terjamin tanpa kwuatir disalahgunakan oleh oknum tertentu.
”Semua proses pengelolaan dana PUAP sampai kepada identitas masing-masing pengurus Gapoktan dan bisa diakses langsung via internet.,” kata Syahruddin. (abdullah nicolha)
MASAMBA (SINDO) – Sebanyak 27 gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menerima bantuan langsung masyarakat program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (BLMPUAP) dari pemerintah pusat sebesar Rp100 juta per Gapoktan.
”Rincian pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN) pokok sebanyak 15 Gapoktan menerima dana PUAP.Kemudian pada APBN Perubahan Lutra kembali diberikan kepercayaan untuk mengelola dana PUAP kepada 12 Gapoktan,” kata salah seorang tim teknis PUAP kabupaten dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Lutra Lukman Hamarong di Masamba, kemarin.
Menurut Lukman, 2008 ini, total bantuan BLM-PUAP untuk Lutra sebanyak Rp2,7 miliar masing- masing Rp100 juta per Gapoktan. Dia menjelaskan, dalam pengelolaan dana PUAP seluruh Gapoktan yang sudah ditunjuk dari pusat terlebih dahulu diberi pelatihan dan pembekalan dari tim training of trainer (ToT) kabupaten yang sudah dilatih di Batangkaluku, Gowa.
”Pada tanggal 22 dan 23 Oktober lalu kita telah memberikan pelatihan dan pembekalan bagi 15 ketua Gapoktan dan 15 penyuluh pendamping. Sementara untuk tambahan 12 Gapoktan akan menyusul untuk diberi pelatihan ,”tandasnya. Lukmanjugamemintaagar seluruh Gapoktan yang mendapat bantuan BLM-PUAP agar betul-betul mengelola dana PUAP tersebut sesuai dengan peruntukkannya.
Tidak digunakan untuk kepentingan pribadi oleh masing-masing pengurus Gapoktan. Kepala Bagian Humas Lutra Syharuddin menyatakan, proses pengelolaan dana PUAP tersebut dapat dilihat langsung melalui internet, sehingga, aspek pengawasannya bisa terjaga dan terjamin tanpa kwuatir disalahgunakan oleh oknum tertentu.
”Semua proses pengelolaan dana PUAP sampai kepada identitas masing-masing pengurus Gapoktan dan bisa diakses langsung via internet.,” kata Syahruddin. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
