Tuesday, 23 December 2008
LUWU(SINDO)– Pengumuman hasil ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Luwu diminta transparan.
Pasalnya, ditengarai rawan terjadi nepotisme. Aktivis Lembaga Independen Pemerhati Eksekutif Luwu Raya (Lipel) Muhlis Mustamin meminta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu mengutamakan transparansi dalam pengumuman hasil ujian tersebut.Tak hanya itu,dia meminta pemkab dan pemkot se-Luwu Raya mengutamakan transparansi.
”Kami minta pemerintah setempat mengutamakan transparansi dalam pengumuman agar tidak terjadi nepotisme yang selama ini dikhawatirkan,” katanya diLuwukemarin. Pihaknya juga meminta pada pengumuman CPNS tahun ini,pemerintah setempat mengumumkan hasil skorsing dari Universitas Hasanudin (Unhas). Idealnya,CPNS yang lulus harus berdasarkan runutan atau peringkat hasil skorsing dari Unhas.
”Hal ini penting sebagai bukti pemkab/ pemkot se-Luwu Raya betul-betul obyektif dalam menentukan kelulusan CPNS,”tandasnya. Dari informasi yang dihimpun SINDO, 3.720 pendaftar yang terdata di panitia pelaksana CPNSD Luwu, dari jumlah tersebut terdapat 257 orang yang tidak ikut tes CPNSD.Maka,total yang ikut tes tertulis berjumlah 3.463 orang.
Sementara yang akan diterima sekitar 300-an orang. Kabag Sandi Telekomunikasi (Santel) dan Humas Luwu Rahman seusai mengikuti penyerahan hasil tes ujian dari Unhas yang diikuti Muspida Luwu mengatakan, pengumuman hasil tersebut akan diumumkan hari ini (Rabu 24/12) danakansesuairunutan nama dan skor yang ada.
Hal senada diungkapkan salah satu CPNS Irfan, 27, dalam pengumuman harus lebih transpran. Sebab, selama mengikuti tes masih banyak oknum calo sehingga sangat rentang nepotisme dalam perekrutan.
”Kami ingin pemerintah tidak tebang pilih, kalau memang dia berhak untuk menjadi PNS harus diterima,” ungkapnya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Luwu Syaiful Alam yang dikonfirmasi tidak berada di tempat karena sedang sibuk. (abdullah nicolha)
Wednesday, December 24, 2008
Hari Ini,Eks Kadistarkim Pemkab Luwu Diperiksa
Monday, 22 December 2008
MAKASSAR(SINDO) – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar dijadwalkan akan memeriksa mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Luwu Abdul Karim (AK),hari ini.
Mantan pejabat eselon II di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu ini akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Belopa, Kabupaten Luwu. Asisten Intel Kejati Andi Abdul Karim mengatakan, pemanggilan saksi AK ini untuk dimintai keterangannya seputar prosedur pembangunan masjid yang telah menggunakan anggaran APBD Luwu 2007-2008 senilai Rp36 miliar.
“Untuk mengetahui kisaran dugaan kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut,kejati sudah meminta BPKP untuk mengaudit,”papar mantan Kajari Parepare ini. Sementara itu, jaksa penyelidik kasus ini,yakni Noor HK mengatakan, kejati juga segera memanggil sejumlah saksi guna dimintai keterangannya.
Rencana pemanggilan dan pemeriksaan dijadwalkan pada hari ini atau paling tidak besok. Noor berharap, saksi yang akan diperiksa nanti segera memenuhi panggilan pemeriksaan. ”Saya berharap saksi yang diperiksa nanti tidak menunda kedatangannya ke kejati,” tandasnya.
Menurutnya, jika pada pemeriksaan yang direncanakan hari ini atau besok, saksi tidak memenuhi panggilan, terpaksa harus menunggu hingga pekan depan. Pasalnya, bertepatan dengan liburan Natal dan Tahun Baru. ”Saya berharap, saksi yang kami panggil bisa kooperatif dan tidak mempersulit pemeriksaan karena surat panggilannya sudah kami kirim beberapa hari lalu,”jelasnya.
Seharusnya,Senin (22/12), kontraktor pelaksana dan pelaksana proyek diperiksa sebagai saksi. Namun, batal dilakukan karena yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.
”Itulah kendalanya di tahap penyelidikan. Artinya, saksi yang seharusnya datang untuk dimintai keterangannya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan,” tuturnya. Dia menjelaskan,dari data sementara yang dikantongi, ada sedikit keganjilan dalam proses pelaksanaan proyek. Bagaimana tidak,kontraktor yang seharusnya menangani pekerjaanpembangunanmasjid, tiba-tiba mengundurkan diri tanpa sebab yang jelas.
”Alasan mundur itu yang sedang kami cari.Jangan sampai ada keterlibatan dengan kontraktor lain,”ujarnya. Dia masih enggan berspekulasi kemungkinan keterlibatan mantan orang nomor satu di Kabupaten Luwu Basmin Mattayang dalam kasus ini. Menurut dia, kalau memang hasil penyelidikan mengarah ke beberapa mantan pejabat atau pejabat aktif Pemkab Luwu, kejati tentu akan segera memeriksa.
”Lihat saja nanti,kalau memang hasil penyelidikan mengarah ke sana tentu akan dikembangkan. Tunggu saja proses penyelidikan,”jelasnya. Sementara itu, Direktur LSM Sorot Amir Made Amin yang melaporkan kasus tersebut Kejati mengatakan, jika ditelusuri lebih jauh banyak pihak yang bakal terlibat dalam kasus tersebut.
Disamping pelaksana proyek, juga mantan Bupati Luwu Basmin Mattayang dan anggota DPRD Kabupaten Luwu."Kasus ini cukup aneh,Bupati dan panitia anggaran di DPRD menyetujui penambahan anggaran. Sedangkan pembangunan proyek tidak sesuai dengan harapan," katanya. Untuk itu,Amir mendesak Kejati Sulselbar segera memeriksa Basmin Matayang dan anggota DPRD Luwu yang menyetujui kuncuran dana tahap kedua sebesar Rp21 miliar.
Karena mereka yang dianggap paling bertanggungjawab dengan munculnya dugaan korupsi dalam kasus ini. "Pengeloaan keuangan daerah, dibawah tanggungjawab Bupati dan anggota DPRD. Mereka harus bertanggungjawab," tukasnya. Pembangunan Masjid Raya Luwu bermasalah karena masjid yang rencananya menjadi ikon Kabupaten Luwu, belum juga diselesaikan 100% oleh kontraktor pelaksana.
Padahal, dana pembangunan sebesar Rp21 miliar yang bersumber dari APBD sudah cair.Adapun proyek ini belum juga rampung, suntikan dana Rp15miliar kembali diberikan hingga total anggarannya Rp36 miliar. Namun, jumlah itu tidak membuat proyek ini selesai. (umran la umbu/ abdullah nicolha)
MAKASSAR(SINDO) – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar dijadwalkan akan memeriksa mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Luwu Abdul Karim (AK),hari ini.
Mantan pejabat eselon II di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu ini akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Belopa, Kabupaten Luwu. Asisten Intel Kejati Andi Abdul Karim mengatakan, pemanggilan saksi AK ini untuk dimintai keterangannya seputar prosedur pembangunan masjid yang telah menggunakan anggaran APBD Luwu 2007-2008 senilai Rp36 miliar.
“Untuk mengetahui kisaran dugaan kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut,kejati sudah meminta BPKP untuk mengaudit,”papar mantan Kajari Parepare ini. Sementara itu, jaksa penyelidik kasus ini,yakni Noor HK mengatakan, kejati juga segera memanggil sejumlah saksi guna dimintai keterangannya.
Rencana pemanggilan dan pemeriksaan dijadwalkan pada hari ini atau paling tidak besok. Noor berharap, saksi yang akan diperiksa nanti segera memenuhi panggilan pemeriksaan. ”Saya berharap saksi yang diperiksa nanti tidak menunda kedatangannya ke kejati,” tandasnya.
Menurutnya, jika pada pemeriksaan yang direncanakan hari ini atau besok, saksi tidak memenuhi panggilan, terpaksa harus menunggu hingga pekan depan. Pasalnya, bertepatan dengan liburan Natal dan Tahun Baru. ”Saya berharap, saksi yang kami panggil bisa kooperatif dan tidak mempersulit pemeriksaan karena surat panggilannya sudah kami kirim beberapa hari lalu,”jelasnya.
Seharusnya,Senin (22/12), kontraktor pelaksana dan pelaksana proyek diperiksa sebagai saksi. Namun, batal dilakukan karena yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.
”Itulah kendalanya di tahap penyelidikan. Artinya, saksi yang seharusnya datang untuk dimintai keterangannya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan,” tuturnya. Dia menjelaskan,dari data sementara yang dikantongi, ada sedikit keganjilan dalam proses pelaksanaan proyek. Bagaimana tidak,kontraktor yang seharusnya menangani pekerjaanpembangunanmasjid, tiba-tiba mengundurkan diri tanpa sebab yang jelas.
”Alasan mundur itu yang sedang kami cari.Jangan sampai ada keterlibatan dengan kontraktor lain,”ujarnya. Dia masih enggan berspekulasi kemungkinan keterlibatan mantan orang nomor satu di Kabupaten Luwu Basmin Mattayang dalam kasus ini. Menurut dia, kalau memang hasil penyelidikan mengarah ke beberapa mantan pejabat atau pejabat aktif Pemkab Luwu, kejati tentu akan segera memeriksa.
”Lihat saja nanti,kalau memang hasil penyelidikan mengarah ke sana tentu akan dikembangkan. Tunggu saja proses penyelidikan,”jelasnya. Sementara itu, Direktur LSM Sorot Amir Made Amin yang melaporkan kasus tersebut Kejati mengatakan, jika ditelusuri lebih jauh banyak pihak yang bakal terlibat dalam kasus tersebut.
Disamping pelaksana proyek, juga mantan Bupati Luwu Basmin Mattayang dan anggota DPRD Kabupaten Luwu."Kasus ini cukup aneh,Bupati dan panitia anggaran di DPRD menyetujui penambahan anggaran. Sedangkan pembangunan proyek tidak sesuai dengan harapan," katanya. Untuk itu,Amir mendesak Kejati Sulselbar segera memeriksa Basmin Matayang dan anggota DPRD Luwu yang menyetujui kuncuran dana tahap kedua sebesar Rp21 miliar.
Karena mereka yang dianggap paling bertanggungjawab dengan munculnya dugaan korupsi dalam kasus ini. "Pengeloaan keuangan daerah, dibawah tanggungjawab Bupati dan anggota DPRD. Mereka harus bertanggungjawab," tukasnya. Pembangunan Masjid Raya Luwu bermasalah karena masjid yang rencananya menjadi ikon Kabupaten Luwu, belum juga diselesaikan 100% oleh kontraktor pelaksana.
Padahal, dana pembangunan sebesar Rp21 miliar yang bersumber dari APBD sudah cair.Adapun proyek ini belum juga rampung, suntikan dana Rp15miliar kembali diberikan hingga total anggarannya Rp36 miliar. Namun, jumlah itu tidak membuat proyek ini selesai. (umran la umbu/ abdullah nicolha)
Pemberlakuan Mobil Rental bagi Pejabat Dikaji
Monday, 22 December 2008
MASAMBA(SINDO) –DPRD Kabupaten Luwu Utara (Lutra) akan mengkaji kebijakan Bupati Lutra HM Luthfi A Mutty yang ingin memberlakukan rental mobil bagi para pejabat daerah yang dipimpinnya.
Wakil Ketua DPRD Lutra Mahfud Yunus menyatakan, akan mengkaji sebelum hal itu diterapkan pemerintah kabupaten (pemkab),yakni dari sisi dampaknya bagi daerah.
“Sebelum mobil rental diterapkan bagi para pejabat, kami perlu mengkaji dulu manfaatnya. Kalau manfaatnya lebih besar,kenapa tidak diterapkan.Akan tetapi, jika mudaratnya lebih besar mungkin sebaiknya tidak,” kata legislator Golkar tersebut kepada SINDO,kemarin.
Beberapa waktu lalu,Bupati Lutra HM Lutfi A Mutty berencana mengeluarkan kebijakan akan melelang mobil dinas dan memberlakukan mobil rental bagi para pejabat di daerah pada 2009 mendatang. Berbeda dengan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekenikal Indonesia (Akli) Lutra yang langsung merespons kebijakan tersebut dan menyetujui pemakaian mobil rental bagi pejabat di daerah itu nanti.
Ketua DPC AKLI Lutra Ambo Upe menyatakan, penerapan kebijakan Pemkab Lutra memberlakukan sistem rental dengan melelang mobil dinas yang ada di daerah itu,akan menghemat anggaran daerah serta akan memberdayakan kontraktor yang akan ikut berkompetisi menyiapkan mobil rental.
“Hal ini sangat luar biasa, yaitu kebijakan Bupati Lutra menerapkan sistem mobil rental bagi pejabat,” ujarnya. Sistem rental yang nanti akanditerapkandiLutratersebut akan sama dengan yang diberlakukan di PLN dan perusahaan- perusahaan besar lainnya.
Sekretaris DPC AKLI Retno Syarif mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan mobil rental dengan melelang mobil dinas yang ada sehingga efisiensi dan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan semakin jelas dan terukur.
Pasalnya,kendaraan yang selama ini digunakan para pejabat sudah layak diganti dengan kendaraan yang kondisinya jauh lebih bagus.Dalam melaksanakan tugas di lapangan,tidak diragukan lagi kerusakan kendaraannya. (abdullah nicolha)
MASAMBA(SINDO) –DPRD Kabupaten Luwu Utara (Lutra) akan mengkaji kebijakan Bupati Lutra HM Luthfi A Mutty yang ingin memberlakukan rental mobil bagi para pejabat daerah yang dipimpinnya.
Wakil Ketua DPRD Lutra Mahfud Yunus menyatakan, akan mengkaji sebelum hal itu diterapkan pemerintah kabupaten (pemkab),yakni dari sisi dampaknya bagi daerah.
“Sebelum mobil rental diterapkan bagi para pejabat, kami perlu mengkaji dulu manfaatnya. Kalau manfaatnya lebih besar,kenapa tidak diterapkan.Akan tetapi, jika mudaratnya lebih besar mungkin sebaiknya tidak,” kata legislator Golkar tersebut kepada SINDO,kemarin.
Beberapa waktu lalu,Bupati Lutra HM Lutfi A Mutty berencana mengeluarkan kebijakan akan melelang mobil dinas dan memberlakukan mobil rental bagi para pejabat di daerah pada 2009 mendatang. Berbeda dengan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekenikal Indonesia (Akli) Lutra yang langsung merespons kebijakan tersebut dan menyetujui pemakaian mobil rental bagi pejabat di daerah itu nanti.
Ketua DPC AKLI Lutra Ambo Upe menyatakan, penerapan kebijakan Pemkab Lutra memberlakukan sistem rental dengan melelang mobil dinas yang ada di daerah itu,akan menghemat anggaran daerah serta akan memberdayakan kontraktor yang akan ikut berkompetisi menyiapkan mobil rental.
“Hal ini sangat luar biasa, yaitu kebijakan Bupati Lutra menerapkan sistem mobil rental bagi pejabat,” ujarnya. Sistem rental yang nanti akanditerapkandiLutratersebut akan sama dengan yang diberlakukan di PLN dan perusahaan- perusahaan besar lainnya.
Sekretaris DPC AKLI Retno Syarif mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan mobil rental dengan melelang mobil dinas yang ada sehingga efisiensi dan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan semakin jelas dan terukur.
Pasalnya,kendaraan yang selama ini digunakan para pejabat sudah layak diganti dengan kendaraan yang kondisinya jauh lebih bagus.Dalam melaksanakan tugas di lapangan,tidak diragukan lagi kerusakan kendaraannya. (abdullah nicolha)
Monday, December 22, 2008
Pupuk Langka,Petani Jadi Resah
Sunday, 21 December 2008
LUWU (SINDO) – Petani di Kabupaten Luwu saat ini merasa resah. Alasannya, kelangkaan pupuk yang dirasakan saat ini belum mendapatkan solusi yang tepat dari pemerintah setempat.
Bahkan,parapetaniyangtelah bersusah payah menghasilkan padi yang maksimal ternyata tidak didukung dengan kebutuhanpupukuntukmenyuburkan lahan serta peningkatan produktivitas lahan. “Bagaimana kami tidak resah kalau pupuk yang sangat dibutuhkan ternyata bukan hanya harganya yang melambung. Tapi harga yang mahal turut diiringi dengan kelangkaaan pupuk,” ungkap salah seorang petani asal Kecamatan Ponrang Yusri ,33, di Luwu, kemarin.
Menurut dia,petani hanya bisa gigit jari dengan persoalan yang dihadapi.Pasalnya disaat seperti ini dirinya dan beberapa petani lain sangat membutuhkan pupuk urea untuk menyuburkan lahan demi peningkatan produktivitas padi yang dihasilkan di areal persawahan yang terhampar seluas 2 hektare. “Saya tidak tahu harus dimana lagi mengambil pupuk, karena disamping harganya yang mahal,pupuk yang kami harapkan ternyata juga sulit kami dapatkan karena sangat langka dipasaran,” ungkapnya dengan nada haru.
Yusri berharap, Pemkab Luwu khususnya Dinas Pertanian, dapat membantu petani yang sangat membutuhkan pupuk dengan harga yang terjangkau. “Tugas kami hanya sebagai petani yang berupaya menyediakan padi untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Luwu harusnya dapat dukungan pemerintah dengan penyediaan pupuk yang murah dan mudah didapat,”kata Yusri Terpisah,Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Luwu Muchlis Mappangaja mengatakan, pihaknya sangat memaklumi keluhan para petani,mudahmudahan dalam waktu dekat permasalahan kelangkaan dan mahalnya harga pupuk dapat segera dicarikan solusi.
“Insya Allah,dalam waktu dekat ini anggota DPR RI dari Komisi IV yang menangani masalah pertanian akan berkunjung di Luwu.Kami telah mempersiapkan kunjungan ini agar anggota DPR RI dapat menyerap aspirasi masyarakat petani yang sangat membutuhkan pupuk,” katanya. Pihaknya juga telah membahas jadwal dan agenda anggota DPR RI.“Mereka akan melihat dari dekat apa sesungguhnya penyebab kelangkaan dan tingginya harga pupuk,”jelas Muchlis.
Petani saat ini menghadapi tiga permasalahan sekaitan dengan pupuk yakni, kelangkaan, harganya tinggi, dan distribusi yang tidak maksimal. “Semua masalah tersebut, akan kita bahas nanti dengan anggota DPR RI Komisi IV yang membidangi masalah pertanian dan perkebunan,” ucap Muchlis. Informasi yang dihimpun SINDO, Pemkab Luwu akan menggelar dialog dengan anggota Komisi IV DPR RI bersama dengan para petani di Cilallang Kecamatan Kamanre hari ini (22/12). (abdullah nicolha)
LUWU (SINDO) – Petani di Kabupaten Luwu saat ini merasa resah. Alasannya, kelangkaan pupuk yang dirasakan saat ini belum mendapatkan solusi yang tepat dari pemerintah setempat.
Bahkan,parapetaniyangtelah bersusah payah menghasilkan padi yang maksimal ternyata tidak didukung dengan kebutuhanpupukuntukmenyuburkan lahan serta peningkatan produktivitas lahan. “Bagaimana kami tidak resah kalau pupuk yang sangat dibutuhkan ternyata bukan hanya harganya yang melambung. Tapi harga yang mahal turut diiringi dengan kelangkaaan pupuk,” ungkap salah seorang petani asal Kecamatan Ponrang Yusri ,33, di Luwu, kemarin.
Menurut dia,petani hanya bisa gigit jari dengan persoalan yang dihadapi.Pasalnya disaat seperti ini dirinya dan beberapa petani lain sangat membutuhkan pupuk urea untuk menyuburkan lahan demi peningkatan produktivitas padi yang dihasilkan di areal persawahan yang terhampar seluas 2 hektare. “Saya tidak tahu harus dimana lagi mengambil pupuk, karena disamping harganya yang mahal,pupuk yang kami harapkan ternyata juga sulit kami dapatkan karena sangat langka dipasaran,” ungkapnya dengan nada haru.
Yusri berharap, Pemkab Luwu khususnya Dinas Pertanian, dapat membantu petani yang sangat membutuhkan pupuk dengan harga yang terjangkau. “Tugas kami hanya sebagai petani yang berupaya menyediakan padi untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Luwu harusnya dapat dukungan pemerintah dengan penyediaan pupuk yang murah dan mudah didapat,”kata Yusri Terpisah,Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Luwu Muchlis Mappangaja mengatakan, pihaknya sangat memaklumi keluhan para petani,mudahmudahan dalam waktu dekat permasalahan kelangkaan dan mahalnya harga pupuk dapat segera dicarikan solusi.
“Insya Allah,dalam waktu dekat ini anggota DPR RI dari Komisi IV yang menangani masalah pertanian akan berkunjung di Luwu.Kami telah mempersiapkan kunjungan ini agar anggota DPR RI dapat menyerap aspirasi masyarakat petani yang sangat membutuhkan pupuk,” katanya. Pihaknya juga telah membahas jadwal dan agenda anggota DPR RI.“Mereka akan melihat dari dekat apa sesungguhnya penyebab kelangkaan dan tingginya harga pupuk,”jelas Muchlis.
Petani saat ini menghadapi tiga permasalahan sekaitan dengan pupuk yakni, kelangkaan, harganya tinggi, dan distribusi yang tidak maksimal. “Semua masalah tersebut, akan kita bahas nanti dengan anggota DPR RI Komisi IV yang membidangi masalah pertanian dan perkebunan,” ucap Muchlis. Informasi yang dihimpun SINDO, Pemkab Luwu akan menggelar dialog dengan anggota Komisi IV DPR RI bersama dengan para petani di Cilallang Kecamatan Kamanre hari ini (22/12). (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
