Thursday, 21 May 2009
MAMUJU(SI) – Sebanyak 170 siswasiswi dari berbagai sekolah menengah pertama (SMP) se-Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
Kepala Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) UPTD Dinas Pendidikan (Disdik) SulbarMIlyasmenyatakan,kegiatan tersebut merupakan strategi yang efektif untuk mengantisipasi perilaku menyimpang di kalangan remaja.
“Usia SMP bisa dikatakan cukup rawan karena pada usia tersebutlah psikologi seorang anak mulai bergejolak. Jadi, kalau sejak awal tidak ada ekstra perhatian, angka kenakalan remaja di Sulbar bisa meningkat,”katanya di Mamuju kemarin.
Menurut dia, hal yang harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah maupun masyarakat adalah meningkatnya angka kenakalan remaja. Karena itu, seni merupakan salah satu media untuk dapat mengantisipasinya. Tidak hanya itu,seni juga dapat menjadi penyeimbang antara otak kanan dan otak kiri. Jika tidak ada keseimbangan tersebut, akan sangatberpengaruhpadapsikologianak.
“Ada anak yang pintar sekali, tapi tidak diimbangi dengan kegiatan lain juga bisa berdampak tidak baik.Saya masih yakin banyak siswa yang belum bisa menyalurkan potensi seninya karena ruang untuk bereksperimentasi pun masih minim,”jelasnya.
Kegiatan FLS2N tersebut merupakan salah satu bagian perluasan dan peningkatan mutu SMP.Acara tersebut menghadirkan siswa-siswi SMP dari lima kabupaten se-Sulbar. Mereka (siswa) akan bersaing untuk menampilkan kebolehan masing- masing sekolah di bidang seni.
“Sekolah yang bertanding sekarang adalah yang terbaik dari tiap kabupaten.Sekaligus menjadi ajang seleksi bagi sekolah yang akan mewakili Sulbar di ajang tingkat nasional,” ungkap Ketua Panitia FLS2N Sulbar Sadrak Kombo. (abdullah nicolha).
Thursday, May 21, 2009
Kabupaten Mamuju Mengalami Surplus Beras 24.193 Ton
Wedn 20 Mei 2009
MAMUJU (SI) – Tahun ini, Kabupaten Mamuju mengalami surplus produksi beras yang cukup signifikan hingga mencapai 24.193 ton.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mamuju Idham Hasib menyatakan, dengan jumlah tersebut, kebutuhan beras masyarakat Mamuju khususnya selama satu tahun masih bisa tercukupi.
“Kebutuhan beras penduduk jika dirata-rata setiap tahun mencapai 119,7 kg. Artinya, dengan jumlah penduduk di Mamuju sebanyak 300.000 jiwa, kebutuhan beras per tahun sebesar 35.910 ton,” katanya.
Sementara produksi padi Mamuju saat ini mencapai 60.103 ton. Dari situ dapat diketahui kelebihannya. Menurutnya, faktor yang mendasari peningkatan produksi itu adalah peningkatan infrastrukstur pertanian yang terus digalakkan.
Kendati pemerintah setempat menyadari bahwa ketersediaannya masih terbatas. Maka pada tahun ini juga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju menargetkan produksi beras sebesar 127.000 ton. Besarnya target disesuaikan dengan luas lahan pertanian yang ada dan masih akan direalisasikan.
Data yang dihimpun SI, lahan pertanian yang ada di Mamuju mencapai luas 23.935 hektar ditambah dengan 6.500 hektar untuk lahan yang menggunakan proyek irigasi. Sementara pemkab setempat pada tahun ini juga masih akan membuka sawah baru seluas 500 ha.
“Untuk satu hektar lahan, akan dapat menghasilkan beras hingga 4,9 ton. Kalau mau dihitung dengan luas lahan yang ada, sebenarnya target bisa mencapai 150.000 ton. Bahkan, areal yang menggunakan irigasi bisa ditanami sebanyak dua kali,” ujarnya.
Meski demikian, pihaknya tidak dapat menjadikan hal itu sebagai patokan untuk menghasilkan padi yang lebih banyak. Pasalnya, pemkab setempat masih mewaspadai terjadinya kendala di luar kemampuan manusia, seperti faktor alam dan gangguan hama. Sehingga Pemkab hanya berani menargetkan angka 127.000 ton.
Dia menambahkan, peningkatan hasil produksi tetap akan diupayakan hingga tahun-tahun yang akan datang. Hal itu juga mengingat adanya beberapa program pendukung yang masih harus ditambah, khususnya di beberapa daerah yang belum direalisasikan.
“Proyek irigasi misalnya, kan baru ada di beberapa daerah. Padahal jenis sawah yang ada di daerah ini adalah sawah tadah hujan. Jadi, kalau saluran irigasi di semua daerah nanti sudah bisa dibangun, hasilnya pasti lebih besar lagi,” ungkapnya.
Wakil Bupati Mamuju Muhammad Umar P menyatakan, dengan adanya surplus beras seperti itu, pihak menyakini persiapan beras untuk tahun ini dapat mencukupi kebutuhan pangan warga Mamuju. “Hal ini dapat mencukupi kebutuhan beras warga dan memberikan kepada daerah-daerah tetangga yang kekurangan beras,” katanya kepada SI, kemarin.
Dia berharap, ke depan pihaknya dapat lebih meningkatkan produksi beras tersebut, dan tetap memberikan swasembada beras kepada daerah yang kekurangan karena daerah Mamuju memiliki potensi sawah yang dapat dikembangkan. (abdullah nicolha).
MAMUJU (SI) – Tahun ini, Kabupaten Mamuju mengalami surplus produksi beras yang cukup signifikan hingga mencapai 24.193 ton.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mamuju Idham Hasib menyatakan, dengan jumlah tersebut, kebutuhan beras masyarakat Mamuju khususnya selama satu tahun masih bisa tercukupi.
“Kebutuhan beras penduduk jika dirata-rata setiap tahun mencapai 119,7 kg. Artinya, dengan jumlah penduduk di Mamuju sebanyak 300.000 jiwa, kebutuhan beras per tahun sebesar 35.910 ton,” katanya.
Sementara produksi padi Mamuju saat ini mencapai 60.103 ton. Dari situ dapat diketahui kelebihannya. Menurutnya, faktor yang mendasari peningkatan produksi itu adalah peningkatan infrastrukstur pertanian yang terus digalakkan.
Kendati pemerintah setempat menyadari bahwa ketersediaannya masih terbatas. Maka pada tahun ini juga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju menargetkan produksi beras sebesar 127.000 ton. Besarnya target disesuaikan dengan luas lahan pertanian yang ada dan masih akan direalisasikan.
Data yang dihimpun SI, lahan pertanian yang ada di Mamuju mencapai luas 23.935 hektar ditambah dengan 6.500 hektar untuk lahan yang menggunakan proyek irigasi. Sementara pemkab setempat pada tahun ini juga masih akan membuka sawah baru seluas 500 ha.
“Untuk satu hektar lahan, akan dapat menghasilkan beras hingga 4,9 ton. Kalau mau dihitung dengan luas lahan yang ada, sebenarnya target bisa mencapai 150.000 ton. Bahkan, areal yang menggunakan irigasi bisa ditanami sebanyak dua kali,” ujarnya.
Meski demikian, pihaknya tidak dapat menjadikan hal itu sebagai patokan untuk menghasilkan padi yang lebih banyak. Pasalnya, pemkab setempat masih mewaspadai terjadinya kendala di luar kemampuan manusia, seperti faktor alam dan gangguan hama. Sehingga Pemkab hanya berani menargetkan angka 127.000 ton.
Dia menambahkan, peningkatan hasil produksi tetap akan diupayakan hingga tahun-tahun yang akan datang. Hal itu juga mengingat adanya beberapa program pendukung yang masih harus ditambah, khususnya di beberapa daerah yang belum direalisasikan.
“Proyek irigasi misalnya, kan baru ada di beberapa daerah. Padahal jenis sawah yang ada di daerah ini adalah sawah tadah hujan. Jadi, kalau saluran irigasi di semua daerah nanti sudah bisa dibangun, hasilnya pasti lebih besar lagi,” ungkapnya.
Wakil Bupati Mamuju Muhammad Umar P menyatakan, dengan adanya surplus beras seperti itu, pihak menyakini persiapan beras untuk tahun ini dapat mencukupi kebutuhan pangan warga Mamuju. “Hal ini dapat mencukupi kebutuhan beras warga dan memberikan kepada daerah-daerah tetangga yang kekurangan beras,” katanya kepada SI, kemarin.
Dia berharap, ke depan pihaknya dapat lebih meningkatkan produksi beras tersebut, dan tetap memberikan swasembada beras kepada daerah yang kekurangan karena daerah Mamuju memiliki potensi sawah yang dapat dikembangkan. (abdullah nicolha).
Wednesday, May 20, 2009
Korban Banjir Polman Telantar
Tuesday, 19 May 2009
Ratusan Kepala Keluarga Masih Tinggal di Tenda Pengungsian
POLEWALI(SI) – Ratusan kepala keluarga (KK) yang merupakan korban banjir bandang di Desa Petoosang, Kec Alu,Kab Polewali Mandar (Polman),yang kehilangan rumahnya awal Januari lalu,hingga kini telantar dan masih bertahan di tenda-tenda darurat.
Selain telantar, kondisi korban juga memprihatinkan.Bahkan,sebagian dari mereka terpaksa minum air hujan karena tak ada sumber air yang layak di lokasi tersebut. Sementara janji Pemkab Polman untuk mengucurkan bantuan perumahan kepada para korban banjir hingga kini belum terwujud.
Kondisi tersebut sudah berjalan lima bulan lebih dan terpaksa sebagian warga membangun rumah darurat dengan memanfaatkan sisa bangunan dan bongkahan kayu yang terbawa arus banjir. Tulus, 30, salah seorang korban banjir,masih bertahan di tenda darurat yang berukuran 2x3 meter.
Tulus dan suaminya tak mampu mendirikan bangunan layak pascarumahnya diterjang banjir hingga hancur. Saat hujan melanda lokasi tersebut, dia bersama keluarganya kadang menumpang dan berteduh di rumah tetangganya hingga hujan surut.
“Kami terpaksa bertahan di tenda darurat karena belum ada bantuan dari pemerintah yang menjanjikan perumahan bagi korban banjir Petoosang.Kami juga tidak sanggup membangun rumah darurat dari sisa reruntuhan rumah,” katanya kepada sejumlah wartawan yang datang ke lokasi reruntuhan banjir Polman tersebut.
Janji pemerintah merelokasi ratusan korban banjir yang kehilangan rumah,harta benda,dan sanak keluarga ke tempat yang layak, hingga kini belum terealisasi.Bahkan, tak sedikit korban banjir cemas dan trauma.Mereka khawatir lokasi tenda mereka akan terseret banjir lagi jika hujan turun.
“Terus terang saja kami masih trauma dengan banjir yang melanda daerah ini. Saat hujan turun kami takut tenda yang ditempati terbawa banjir kembali, tapi mau mi diapa begitulah yang ada sekarang,” tuturnya.
Camat Alu Aksan Amrullah juga menyayangkan respon pemerintah pusat yang terkesan lamban sehingga korban banjir Polman awal Januari lalu,itu masih berdiam diri dan tetap tinggal di tenda pengungsian. Padahal,musibah banjir yang menewaskan 13 warga Polman dan merusak ratusan rumah warga tersebut telah berlalu selama lebih kurang lima bulan.
“Janji pemerintah pusat dalam hal ini Dinas Sosial untuk mengucurkan Rp15 juta setiap warga korban banjir hingga kini belum dikucurkan. Padahal,banyak warga tak mampu mendirikan rumah setelah rumahdanhartabendamerekahancur diterjang banjir banding.Hal ini seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah,”katanya. Ratusan keluarga korban banjir tersebut juga merasa dianaktirikan pemerintah pusat.
Bahkan,mereka mengancam akan memboikot pemilihan presiden (pilpres) mendatang apabila hingga akhir Mei mendatang, pemerintah tidak segera turun tangan menyalurkan bantuan perumahan yang pernah dijanjikan sebelumnya.
Wakil Bupati Polewali Mandar Nadjamuddin Ibrahim yang dihubungi menyatakan, pihaknya menyayangkan sikap Departemen Sosial (Depsos) yang hingga saat ini belum juga mengucurkan bantuan tersebut. Padahal, pihak pusat telah melakukan verifikasi dan pendataanterkaitberaparumahyanghancur dan kerugian yang dialami warga setempat dan berjanji memberikan bantuan.
“Hingga saat ini, tidak ada sepersen pun bantuan yang diberikan pemerintah pusat melalui APBN sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Bahkan, mereka (pusat) telah turun langsung meninjau lokasi banjir, kami sangat menyayangkan tindakan itu,”ungkapnya kepada SI kemarin.
Menurut Nadjamuddin, pemerintah kabupaten telah memberikan bantuan dana bagi setiap KK korban banjir sebesar Rp2,5 juta yang berasal dari APBD Polman dengan total anggaran sekitar Rp1,1 miliar lebih. (abdullah nicolha).
Ratusan Kepala Keluarga Masih Tinggal di Tenda Pengungsian
POLEWALI(SI) – Ratusan kepala keluarga (KK) yang merupakan korban banjir bandang di Desa Petoosang, Kec Alu,Kab Polewali Mandar (Polman),yang kehilangan rumahnya awal Januari lalu,hingga kini telantar dan masih bertahan di tenda-tenda darurat.
Selain telantar, kondisi korban juga memprihatinkan.Bahkan,sebagian dari mereka terpaksa minum air hujan karena tak ada sumber air yang layak di lokasi tersebut. Sementara janji Pemkab Polman untuk mengucurkan bantuan perumahan kepada para korban banjir hingga kini belum terwujud.
Kondisi tersebut sudah berjalan lima bulan lebih dan terpaksa sebagian warga membangun rumah darurat dengan memanfaatkan sisa bangunan dan bongkahan kayu yang terbawa arus banjir. Tulus, 30, salah seorang korban banjir,masih bertahan di tenda darurat yang berukuran 2x3 meter.
Tulus dan suaminya tak mampu mendirikan bangunan layak pascarumahnya diterjang banjir hingga hancur. Saat hujan melanda lokasi tersebut, dia bersama keluarganya kadang menumpang dan berteduh di rumah tetangganya hingga hujan surut.
“Kami terpaksa bertahan di tenda darurat karena belum ada bantuan dari pemerintah yang menjanjikan perumahan bagi korban banjir Petoosang.Kami juga tidak sanggup membangun rumah darurat dari sisa reruntuhan rumah,” katanya kepada sejumlah wartawan yang datang ke lokasi reruntuhan banjir Polman tersebut.
Janji pemerintah merelokasi ratusan korban banjir yang kehilangan rumah,harta benda,dan sanak keluarga ke tempat yang layak, hingga kini belum terealisasi.Bahkan, tak sedikit korban banjir cemas dan trauma.Mereka khawatir lokasi tenda mereka akan terseret banjir lagi jika hujan turun.
“Terus terang saja kami masih trauma dengan banjir yang melanda daerah ini. Saat hujan turun kami takut tenda yang ditempati terbawa banjir kembali, tapi mau mi diapa begitulah yang ada sekarang,” tuturnya.
Camat Alu Aksan Amrullah juga menyayangkan respon pemerintah pusat yang terkesan lamban sehingga korban banjir Polman awal Januari lalu,itu masih berdiam diri dan tetap tinggal di tenda pengungsian. Padahal,musibah banjir yang menewaskan 13 warga Polman dan merusak ratusan rumah warga tersebut telah berlalu selama lebih kurang lima bulan.
“Janji pemerintah pusat dalam hal ini Dinas Sosial untuk mengucurkan Rp15 juta setiap warga korban banjir hingga kini belum dikucurkan. Padahal,banyak warga tak mampu mendirikan rumah setelah rumahdanhartabendamerekahancur diterjang banjir banding.Hal ini seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah,”katanya. Ratusan keluarga korban banjir tersebut juga merasa dianaktirikan pemerintah pusat.
Bahkan,mereka mengancam akan memboikot pemilihan presiden (pilpres) mendatang apabila hingga akhir Mei mendatang, pemerintah tidak segera turun tangan menyalurkan bantuan perumahan yang pernah dijanjikan sebelumnya.
Wakil Bupati Polewali Mandar Nadjamuddin Ibrahim yang dihubungi menyatakan, pihaknya menyayangkan sikap Departemen Sosial (Depsos) yang hingga saat ini belum juga mengucurkan bantuan tersebut. Padahal, pihak pusat telah melakukan verifikasi dan pendataanterkaitberaparumahyanghancur dan kerugian yang dialami warga setempat dan berjanji memberikan bantuan.
“Hingga saat ini, tidak ada sepersen pun bantuan yang diberikan pemerintah pusat melalui APBN sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Bahkan, mereka (pusat) telah turun langsung meninjau lokasi banjir, kami sangat menyayangkan tindakan itu,”ungkapnya kepada SI kemarin.
Menurut Nadjamuddin, pemerintah kabupaten telah memberikan bantuan dana bagi setiap KK korban banjir sebesar Rp2,5 juta yang berasal dari APBD Polman dengan total anggaran sekitar Rp1,1 miliar lebih. (abdullah nicolha).
Subscribe to:
Posts (Atom)
