Saturday, 17 October 2009
POLEWALI(SI) – Pemadaman listrik yang masih terus berlangsung memengaruhi tingkat pelayanan rumah sakit dan mengancam keselamatan pasien.
Hal tersebut diungkapkan sejumlah dokter spesialis RSUD Polewali Mandar,saat bertemu Bupati Ali Baal Masdar. Dr Annas Budi yang memimpin para dokter spesialis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali Mandar(Polman) Sulawesi Barat (Sulbar) saat bertemu bupati mengungkapkan, berbagai masalah yang terjadi akibat pemadaman listrik.
Pemadaman listrik dirasakan sangat menghambat pelayanan terhadap pasien, terutama pelaksanaan operasi. Kendati RSUD Polman memiliki generator, tidak cukup memenuhi kebutuhan listrik beberapa ruangan, seperti ruang ICCU dan pelaksanaan operasi pasien.“Kapasitasnya sangat tidak mencukupi untuk melayani beberapa ruangan, terutama ruang ICCU dan ruang operasi,”ungkapnya di hadapan bupati, kemarin.
Kondisi tersebut membuat sejumlah dokter spesialis di RSUD Polewali Mandar mengadukan masalah tersebut kepada Bupati Polman Ali Baal Masdar. Mereka berharap Pemkab Polman menyediakan generator listrik yang memadai untuk kebutuhan di RSUD. Dr Annas Budi menyebutkan, beberapa operasi terhambat karena pemadaman listrik secara mendadak.
Generator rumah sakit tidak bisa diharap langsung berfungsi efektif karena kondisi yang sudah tua dan kapasitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan. “Kondisi seperti ini bisa mengancam keselamatan pasien yang sedang menjalani operasi.Akibatnya, beberapa kali kami menggunakan lampu senter dan peralatan seadanya,” ungkap dokter spesialis bedah ini seraya menunjukkan rekaman gambar melalui ponsel yang sempat diabadikannya.
Selain soal pemadaman listrik, para dokter spesialis yang terdiri atas sembilan dokter ini juga mengeluhkan masalah kesejahteraan, khususnya insentif dan biaya jasa lain. Mereka berharap kebijakan bupati mengkaji ulang dan memikirkan kenaikan insentif, sebagaimana yang diperoleh para dokter spesialis di kabupaten lain.
Perbaikan sarana dan kelengkapan fasilitas RSUD juga diharapkan mendapat perhatian, mengingat RSUD Polewali kini disiapkan sebagai RS tipe B dan rujukan RS lain di wilayah Sulbar.
Bupati Polewali Mandar Ali Baal berjanji, mengusahakan secepatnya pengadaan generator dengan kekuatan yang bisa memenuhi kebutuhan RSUD, baik ruang ICCU dan ruang operasi, maupun ruang perawatan.
Bupati mengatakan, sangat memahami keluhan masalah listrik yang juga merupakan keluhan masyarakat.“Insya Allah,kami segera upayakan generator yang bisa memenuhi kebutuhan rumah sakit, terutama ruangan emergency,” katanya .
Terkait insentif,Bupati Polewali Mandar mengatakan, segera mengkaji dan membicarakan lebih lanjut, termasuk dengan DPRD karena menyangkut anggaran. Menurutnya, kelengkapan sarana dan fasilitas RSUD sedang dalam perencanaan. Peraturan daerah (perda) yang terkait RSUD akan dikaji.
Bupati menambahkan, saat ini telah merencanakan penambahan fasilitas, termasuk ruang perawatan yang lebih representatif. “Kami mengharapkan pelayanan RS semakin baik dan memerhatikan hak-hak orang tak mampu,”tandasnya. (abdullah nicolha).
Saturday, October 17, 2009
Di Soppeng,Kader Harus Waspada
Saturday, 17 October 2009
WATANSOPPENG (SI) – Kader Partai Golkar Soppeng yang akan maju di Pilkada Soppeng 2010 diingatkan agar menjaga elektabilitas dan popularitas mereka di masyarakat menjelang pembukaan pendaftaran calon bupati-wakil bupati (cabup-cawabup) di partai berlambang beringin itu.
Sebab, calon yang akan diusung Partai Golkar murni ditentukan hasil survei. “Jadi,penentuan cabup-cawabup yang akan kami (Golkar) usung nanti adalah sesuai hasil survei. Jadi, tidak menutup kemungkinan kader lain atau orang di luar Golkar yang diusung jika memang memenangkan survei,” kata Ketua Tim Pilkada Golkar Soppeng Syahruddin M Adam kepada sejumlah wartawan dalam jumpa pers,kemarin.
Dia menegaskan, survei itu tidak hanya melihat elektabilitas dan popularitas kandidat, tapi juga yang memiliki tren bagus atau dalam artian meningkat di masyarakat.“ Walaupun memiliki survei tinggi, menurun trennya, itu masih dapat memengaruhi karena pilkada masih jauh,”ungkap dia.
Legislator Golkar ini juga menyatakan, pihaknya dalam melakukan penjaringan bakal cabupcawabup memberikan kesempatan kepada semua kandidat yang berminat mendaftar di Golkar. “Tentu kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua kandidat dan akan disurvei bersama pada tahap kedua,” tandasnya.
Sekretaris DPD II Partai Golkar Soppeng yang juga Sekretaris Tim Pilkada Yahya menambahkan, pendaftaran cabup-cawabup untuk Partai Golkar akan dibuka pada Senin (19/10) yang dimulai pukul 09.00–16.00 Wita.
“Jadi pendaftaran dibuka pada pekan depan. Sebenarnya proses penjaringan di partai Golkar sudah dibuka pada awal Oktober lalu, tapi karena adanya munas,baru Senin mendatang,”pungkasnya. (abdullah nicolha).
WATANSOPPENG (SI) – Kader Partai Golkar Soppeng yang akan maju di Pilkada Soppeng 2010 diingatkan agar menjaga elektabilitas dan popularitas mereka di masyarakat menjelang pembukaan pendaftaran calon bupati-wakil bupati (cabup-cawabup) di partai berlambang beringin itu.
Sebab, calon yang akan diusung Partai Golkar murni ditentukan hasil survei. “Jadi,penentuan cabup-cawabup yang akan kami (Golkar) usung nanti adalah sesuai hasil survei. Jadi, tidak menutup kemungkinan kader lain atau orang di luar Golkar yang diusung jika memang memenangkan survei,” kata Ketua Tim Pilkada Golkar Soppeng Syahruddin M Adam kepada sejumlah wartawan dalam jumpa pers,kemarin.
Dia menegaskan, survei itu tidak hanya melihat elektabilitas dan popularitas kandidat, tapi juga yang memiliki tren bagus atau dalam artian meningkat di masyarakat.“ Walaupun memiliki survei tinggi, menurun trennya, itu masih dapat memengaruhi karena pilkada masih jauh,”ungkap dia.
Legislator Golkar ini juga menyatakan, pihaknya dalam melakukan penjaringan bakal cabupcawabup memberikan kesempatan kepada semua kandidat yang berminat mendaftar di Golkar. “Tentu kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua kandidat dan akan disurvei bersama pada tahap kedua,” tandasnya.
Sekretaris DPD II Partai Golkar Soppeng yang juga Sekretaris Tim Pilkada Yahya menambahkan, pendaftaran cabup-cawabup untuk Partai Golkar akan dibuka pada Senin (19/10) yang dimulai pukul 09.00–16.00 Wita.
“Jadi pendaftaran dibuka pada pekan depan. Sebenarnya proses penjaringan di partai Golkar sudah dibuka pada awal Oktober lalu, tapi karena adanya munas,baru Senin mendatang,”pungkasnya. (abdullah nicolha).
Thursday, October 15, 2009
Kanit Pulbaket Marioriwawo Dirampok
Thursday, 15 October 2009
WATANSOPPENG(SI) – Aksi perampokan di Kabupaten Soppeng semakin berani.Bahkan rumah milik anggota polisi pun mereka satroni.
Buktinya rumah miliki Kepala Unit (Kanit) Pulbaket Kepolisian Sektor (Polsek) Marioriwawo Aiptu Hasse,pukul 03.30 Wita,kemarin,dirampok. Para perampok saat menyatroni rumah Aiptu Hasse di Kelurahan Takalala, Kecamatan Marioriwawo, tanpa menggunakan topeng (penutup wajah).
Mereka mengikat korban bersama istri dan anaknya dengan menggunakan sejumlah baju dan celana yang digantung dalam kamar.
“Kejadiannya begitu cepat,” ungkap Kanit Pulbaket yang pernah bertugas di Polda Irian Jaya (sekarang Papua Barat) didampingi istrinya, Rahmawati MG, kepada wartawan.“Saya tidak sempat berteriak, apalagi melawan. Sebab,begitu terjaga dari tidur, saya sudah diikat dan di bawah ancaman badik di leher,”kata Hasse yang memang tidak dibekali pistol.
Dia menambahkan, saat mendengar ada suara berisik di dalam rumahnya, langsung bertanya kepada anak tunggalnya, Fitri, yang tidur di kamar sebelah.“Saya langsung tanya,kamu Fitri, ternyata tiga kawanan perampok yang semula mungkin sudah siap-siap akan keluar, langsung masuk kamar dengan badik terhunus,”ujarnya.
Dia menyebutkan, kawanan perampok tersebut berjumlah tiga orang dan wajahnya terlihat sangat jelas karena saat beraksi, lampu menyala.“Dua bertubuh agak pendek dan satunya tinggi dengan rambut agak berombak dan berhidung mancung,”paparnya.
Selama melakukan aksinya,para pelaku selalu menggunakan bahasa Indonesia yang lancar.Para perampok menggasak seluruh isi kamar dan mengambil empat buah ponsel, emas seberat 25 gram, dan uang tunai sekitar Rp3 jutaan.
“Saya hanya katakan,silakan ambil semua, tetapi jangan bunuh saya, suami, dan anak,” ungkap Rahmawati yang tampak masih shock. Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI),kawanan perampok masuk setelah mencongkel pintu belakang.Sasarannya uang karena mereka tidak menyisakan uang.
“Biar pecahan Rpl.000 di kantong celana juga diambil,”tuturnya. Dia menyebutkan, salah seorang dari mereka yang bertubuh pendek selalu berucap “bunuh dia, bunuh dia”, tetapi yang tinggi dan berhidung mancung selalu mencegah dan bilang “jangan bunuh”. “Malah ketika akan meninggalkan rumah, mereka justru berterima kasih dan meminta kami bergerak nanti setelah 20 menit,”ujarnya.
Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Soppeng Kompol Syahruddin pun turun langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) bersama sejumlah perwira dan sejumlah anggota telah memasang police line dan olah TKP.Sementara kerugian atas perampokan itu belum diketahui, tapi ditaksir puluhan juta.
“Kasus ini sementara dalam penyelidikan,”ungkapnya. Sejumlah masyarakat setempat mengatakan,memprediksi kawanan perampok tersebut salah sasaran. “Mungkin sasarannya rumah H Bambonang yang dikenal sebagai seorang pengusaha,” tutur salah seorang warga yang meminta namanya tidak ditulis.
Toko Fitri milik korban Hasse yang menjual barang campuran diapit toko Aneka Indah dan rumah H Bambonang dan rumah salah seorang anggota DPRD Soppeng H Kusman Aras yang juga dikenal sebagai agen minyak tanah dan gas elpiji di daerah tersebut.
Beberapa hari sebelumnya, juga terjadi pencurian 10 lebih tabung gas elpiji isi 12 kg di bagian barat Pasar Sentral Takkalala. Sementara di depan SPBU setempat pencurian biji cokelat juga terjadi. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Aksi perampokan di Kabupaten Soppeng semakin berani.Bahkan rumah milik anggota polisi pun mereka satroni.
Buktinya rumah miliki Kepala Unit (Kanit) Pulbaket Kepolisian Sektor (Polsek) Marioriwawo Aiptu Hasse,pukul 03.30 Wita,kemarin,dirampok. Para perampok saat menyatroni rumah Aiptu Hasse di Kelurahan Takalala, Kecamatan Marioriwawo, tanpa menggunakan topeng (penutup wajah).
Mereka mengikat korban bersama istri dan anaknya dengan menggunakan sejumlah baju dan celana yang digantung dalam kamar.
“Kejadiannya begitu cepat,” ungkap Kanit Pulbaket yang pernah bertugas di Polda Irian Jaya (sekarang Papua Barat) didampingi istrinya, Rahmawati MG, kepada wartawan.“Saya tidak sempat berteriak, apalagi melawan. Sebab,begitu terjaga dari tidur, saya sudah diikat dan di bawah ancaman badik di leher,”kata Hasse yang memang tidak dibekali pistol.
Dia menambahkan, saat mendengar ada suara berisik di dalam rumahnya, langsung bertanya kepada anak tunggalnya, Fitri, yang tidur di kamar sebelah.“Saya langsung tanya,kamu Fitri, ternyata tiga kawanan perampok yang semula mungkin sudah siap-siap akan keluar, langsung masuk kamar dengan badik terhunus,”ujarnya.
Dia menyebutkan, kawanan perampok tersebut berjumlah tiga orang dan wajahnya terlihat sangat jelas karena saat beraksi, lampu menyala.“Dua bertubuh agak pendek dan satunya tinggi dengan rambut agak berombak dan berhidung mancung,”paparnya.
Selama melakukan aksinya,para pelaku selalu menggunakan bahasa Indonesia yang lancar.Para perampok menggasak seluruh isi kamar dan mengambil empat buah ponsel, emas seberat 25 gram, dan uang tunai sekitar Rp3 jutaan.
“Saya hanya katakan,silakan ambil semua, tetapi jangan bunuh saya, suami, dan anak,” ungkap Rahmawati yang tampak masih shock. Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI),kawanan perampok masuk setelah mencongkel pintu belakang.Sasarannya uang karena mereka tidak menyisakan uang.
“Biar pecahan Rpl.000 di kantong celana juga diambil,”tuturnya. Dia menyebutkan, salah seorang dari mereka yang bertubuh pendek selalu berucap “bunuh dia, bunuh dia”, tetapi yang tinggi dan berhidung mancung selalu mencegah dan bilang “jangan bunuh”. “Malah ketika akan meninggalkan rumah, mereka justru berterima kasih dan meminta kami bergerak nanti setelah 20 menit,”ujarnya.
Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Soppeng Kompol Syahruddin pun turun langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) bersama sejumlah perwira dan sejumlah anggota telah memasang police line dan olah TKP.Sementara kerugian atas perampokan itu belum diketahui, tapi ditaksir puluhan juta.
“Kasus ini sementara dalam penyelidikan,”ungkapnya. Sejumlah masyarakat setempat mengatakan,memprediksi kawanan perampok tersebut salah sasaran. “Mungkin sasarannya rumah H Bambonang yang dikenal sebagai seorang pengusaha,” tutur salah seorang warga yang meminta namanya tidak ditulis.
Toko Fitri milik korban Hasse yang menjual barang campuran diapit toko Aneka Indah dan rumah H Bambonang dan rumah salah seorang anggota DPRD Soppeng H Kusman Aras yang juga dikenal sebagai agen minyak tanah dan gas elpiji di daerah tersebut.
Beberapa hari sebelumnya, juga terjadi pencurian 10 lebih tabung gas elpiji isi 12 kg di bagian barat Pasar Sentral Takkalala. Sementara di depan SPBU setempat pencurian biji cokelat juga terjadi. (abdullah nicolha)
Wednesday, October 14, 2009
Bustamin Tak Penuhi Panggilan
Wednesday, 14 October 2009
SENGKANG(SI)–Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Bustamin Betta tidak memenuhi panggilan pihak Kepolisian Resor (Polres) setempat untuk dimintai keterangannya terkait adanya dugaan penyimpangan DAK 2008.
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut untuk pengadaan komputer di beberapa sekolah di daerah berjuluk Kota Sutera itu. “Hari ini (kemarin) kami sudah panggil pak Kadis Pendidikan, namun dia tidak sempat datang,”kata Kepala Satua Reserse dan Kriminal (Reskrim) Wajo Ajun Komisaris Polisi (AKP) Najamuddin kepada harian Seputar Indonesia (SI) tadi malam,kemarin.
Informasi yang dihimpun SI, alokasi DAK 2008 Wajo tersebut sementara dalam penyelidikan polisi. Pasalnya, dalam proses pengadaan komputer di sekolah diduga adanya penyimpangan yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasinya.
Penyidik Tipikor Polres Wajo Brigadir Salehuddin menambahkan, pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan kepada Kadis Pendidikan Wajo untuk dimintai keterangannya terkait masalah tersebut, namun dia tidak memenuhi panggilan tersebut.
“Kami telah melayangkan surat,namun dia (Kadis) tidak sempat datang,tidak ada alasan pasti kenapa tidak hadir, mungkin besok (hari ini) baru bisa datang, jadi kami tetap menunggu,” ungkapnya,kemarin.
Menurut dia,apabila kadis Pendidikan masih tidak dapat hadir besok (hari ini),pihaknya akan kembali melayangkan surat pemanggilan kedua.
Salehuddin menambahkan, pihaknya ingin mengklarifikasi bahwa pemanggilan yang dilakukan terhadap kadis tersebut bukan karena terlibat, tetapi hanya sebatas meminta keterangan terkait masalah tersebut.
“Sebenarnya bukan dipanggil untuk diperiksa, tetapi kami baru akan memintai keterangannya terkait masalah itu, karena kasus tersebut masih dugaan, jadi kami masih dalam proses penyelidikan,” ungkap Penyidik Tipikor Polres Wajo ini.
Salehuddin menambahkan, hingga saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sedikitnya 12 Kepala Sekolah (Kasek) yang ada di Kota Santri tersebut terkait adanya dugaan penyelewengan dalam pengadaan tersebut. “Jadi, sudah ada 12 Kasek yang telah kami periksa,” tandasnya.
Salah seorang Pekerja Wajo Anti Corruption Committee (WACC) Kabupaten Wajo Muh Sabri meminta, agar dalam penuntasan kasus korupsi di daerah tersebut ditangani secara serius sehingga akan menimbulkan efek jera kepada siapa saja.
“Jadi kami minta penuntasannya dilakukan secara serius karena dari pengamatan kami selama ini, yang terjerat hanya orang-orang kecil dan kerugiannya juga terbilang kecil, mudah-mudahan saja ke depan, bukan hanya yang kecil-kecil saja tetapi juga dapat menjerat yang besar, tentunya yang menimbulkan kerugian Negara mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah,” tegasnya kepada SI,kemarin.
Sementara itu, Kadis Pendidikan Kabupaten Wajo Bustamin Betta yang berusaha dikonfirmasi kemarin terkait alasannya tidak memenuhi panggilan pihak kepolisian setempat tidak berhasil. (abdullah nicolha)
SENGKANG(SI)–Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Bustamin Betta tidak memenuhi panggilan pihak Kepolisian Resor (Polres) setempat untuk dimintai keterangannya terkait adanya dugaan penyimpangan DAK 2008.
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut untuk pengadaan komputer di beberapa sekolah di daerah berjuluk Kota Sutera itu. “Hari ini (kemarin) kami sudah panggil pak Kadis Pendidikan, namun dia tidak sempat datang,”kata Kepala Satua Reserse dan Kriminal (Reskrim) Wajo Ajun Komisaris Polisi (AKP) Najamuddin kepada harian Seputar Indonesia (SI) tadi malam,kemarin.
Informasi yang dihimpun SI, alokasi DAK 2008 Wajo tersebut sementara dalam penyelidikan polisi. Pasalnya, dalam proses pengadaan komputer di sekolah diduga adanya penyimpangan yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasinya.
Penyidik Tipikor Polres Wajo Brigadir Salehuddin menambahkan, pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan kepada Kadis Pendidikan Wajo untuk dimintai keterangannya terkait masalah tersebut, namun dia tidak memenuhi panggilan tersebut.
“Kami telah melayangkan surat,namun dia (Kadis) tidak sempat datang,tidak ada alasan pasti kenapa tidak hadir, mungkin besok (hari ini) baru bisa datang, jadi kami tetap menunggu,” ungkapnya,kemarin.
Menurut dia,apabila kadis Pendidikan masih tidak dapat hadir besok (hari ini),pihaknya akan kembali melayangkan surat pemanggilan kedua.
Salehuddin menambahkan, pihaknya ingin mengklarifikasi bahwa pemanggilan yang dilakukan terhadap kadis tersebut bukan karena terlibat, tetapi hanya sebatas meminta keterangan terkait masalah tersebut.
“Sebenarnya bukan dipanggil untuk diperiksa, tetapi kami baru akan memintai keterangannya terkait masalah itu, karena kasus tersebut masih dugaan, jadi kami masih dalam proses penyelidikan,” ungkap Penyidik Tipikor Polres Wajo ini.
Salehuddin menambahkan, hingga saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sedikitnya 12 Kepala Sekolah (Kasek) yang ada di Kota Santri tersebut terkait adanya dugaan penyelewengan dalam pengadaan tersebut. “Jadi, sudah ada 12 Kasek yang telah kami periksa,” tandasnya.
Salah seorang Pekerja Wajo Anti Corruption Committee (WACC) Kabupaten Wajo Muh Sabri meminta, agar dalam penuntasan kasus korupsi di daerah tersebut ditangani secara serius sehingga akan menimbulkan efek jera kepada siapa saja.
“Jadi kami minta penuntasannya dilakukan secara serius karena dari pengamatan kami selama ini, yang terjerat hanya orang-orang kecil dan kerugiannya juga terbilang kecil, mudah-mudahan saja ke depan, bukan hanya yang kecil-kecil saja tetapi juga dapat menjerat yang besar, tentunya yang menimbulkan kerugian Negara mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah,” tegasnya kepada SI,kemarin.
Sementara itu, Kadis Pendidikan Kabupaten Wajo Bustamin Betta yang berusaha dikonfirmasi kemarin terkait alasannya tidak memenuhi panggilan pihak kepolisian setempat tidak berhasil. (abdullah nicolha)
Demokrat Soppeng Kisruh
Wednesday, 14 October 2009
WATANSOPPENG (SI)–Menjelang tahapan Pilkada Soppeng kisruh dualisme kepengurusan di Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Soppeng antara kubu Hira Putriani Rasyid dan kubu Usmaniar berlanjut.
Bahkan, kisruh dualisme tersebut juga akan terjadi dalam Pilkada Soppeng Juni 2010.Pasalnya,kedua kubu sama-sama membuka pendaftaran bakal cabup dan cawabup yang akan diusung pada pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala itu.
Hira mengimbau kepada semua figur yang ingin mendekati dan berminat mendaftarkan diri di partai bentukan Presiden SBY tersebut, agar berhati-hati dalam mendaftar karena dikhawatirkan akan salah alamat.
“Saya imbau kepada semua kandidat bupati dan wakil bupati yang berminat diusung partai Demokrat Soppeng untuk berhati-hati,jangan sampai mereka salah alamat dan mendaftar pada lembaga yang ilegal,” ungkapnya kepada wartawan di Soppeng,kemarin.
Dia juga menginformasikan, partai berlambang bintang kejora tersebut telah membuka pendaftaran sejak 2 Oktober hingga 21 Oktober mendatang.
Hira menegaskan, pihaknya adalah pengurus yang sah dan berhak membuka pendaftaran untuk menjaring kandidat bupati dan wakil bupati yang akan diusung partai peraih tiga kursi di DPRD Soppeng itu.
“Secara hukum, kami adalah pengurus yang sah dan telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung N0.07/- Pdt.G/2008/PN.WSP,kalau pun ada pihak lain yang membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, itu adalah pendaftaran yang ilegal,”tegasnya sambil memperlihatkan salinan putusan dari MA.
Sebelumnya, Sekretaris PD kubu Usmaniar yang berkantor di Jalan Merdeka Nur Samsu mengungkapkan, pihaknya juga membuka pendaftaran karena kepengurusan Usmaniar adalah yang diakui oleh pengurus provinsi dan pusat. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI)–Menjelang tahapan Pilkada Soppeng kisruh dualisme kepengurusan di Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Soppeng antara kubu Hira Putriani Rasyid dan kubu Usmaniar berlanjut.
Bahkan, kisruh dualisme tersebut juga akan terjadi dalam Pilkada Soppeng Juni 2010.Pasalnya,kedua kubu sama-sama membuka pendaftaran bakal cabup dan cawabup yang akan diusung pada pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala itu.
Hira mengimbau kepada semua figur yang ingin mendekati dan berminat mendaftarkan diri di partai bentukan Presiden SBY tersebut, agar berhati-hati dalam mendaftar karena dikhawatirkan akan salah alamat.
“Saya imbau kepada semua kandidat bupati dan wakil bupati yang berminat diusung partai Demokrat Soppeng untuk berhati-hati,jangan sampai mereka salah alamat dan mendaftar pada lembaga yang ilegal,” ungkapnya kepada wartawan di Soppeng,kemarin.
Dia juga menginformasikan, partai berlambang bintang kejora tersebut telah membuka pendaftaran sejak 2 Oktober hingga 21 Oktober mendatang.
Hira menegaskan, pihaknya adalah pengurus yang sah dan berhak membuka pendaftaran untuk menjaring kandidat bupati dan wakil bupati yang akan diusung partai peraih tiga kursi di DPRD Soppeng itu.
“Secara hukum, kami adalah pengurus yang sah dan telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung N0.07/- Pdt.G/2008/PN.WSP,kalau pun ada pihak lain yang membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, itu adalah pendaftaran yang ilegal,”tegasnya sambil memperlihatkan salinan putusan dari MA.
Sebelumnya, Sekretaris PD kubu Usmaniar yang berkantor di Jalan Merdeka Nur Samsu mengungkapkan, pihaknya juga membuka pendaftaran karena kepengurusan Usmaniar adalah yang diakui oleh pengurus provinsi dan pusat. (abdullah nicolha)
Pendaftaran CPNS Soppeng Akhir Oktober
Wednesday, 14 October 2009
WATANSOPPENG (SI)–Jadwal pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Soppeng hingga kini belum jelas.Pasalnya,pihak BKN dan Men-PAN belum memberikan kejelasan atau jadwal kapan pendaftaran di Bumi Latemmamala trsebut dibuka.
Kendati belum jelas,namun pihak Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Soppeng memperkirakan pendaftaran akan dibuka paling lambat akhir Oktober ini.“Memang belum ada jadwal dari pusat, tapi kami memerkirakan akan digelar akhir bulan ini, paling tidak, sebelum pergantian tahun,”ungkap salah seorang panitia CPNS dari BKDD Soppeng Suriasni kepada seputar indonesia (SI),kemarin.
Kabid Formasi dan Kesejahteraan Pegawai BKDD Soppeng ini juga mengatakan,selain BKDD belum menerima penyampaian tentang jadwal pendaftaran penerimaan CPNS tahun ini,pihaknya juga masih harus menunggu kepastian formasi kualifikasi pendidikan dari Menpan.
Suriasni juga mengaku pengajuan usulan CPNS untuk Soppeng ke Menpan terlambat karena adanya revisi formasi umum lantaran terjadi kekeliruan pihak Menpan maupun BKN pusat.
Sehingga barulah setelah diterima hasil revisi formasi umum tersebut, baru diusulkan kualifikasi pendidikan CPNS yang dibutuhkan Soppeng. “Baru-baru ini, kami dari Jakarta untuk menjemput kualifikasi pendidikan, namun belum dikeluarkan pihak Menpan.Setelah ada formasi tersebut akan digelar pertemuan BKDD di Pemprov.Nanti setelah itu baru ada kejelasan jadwal penerimaan CPNS,”tandasnya.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abd Haris Abbas juga memastikan pihaknya sebelum pergantian tahun akan melakukan pendaftaran penerimaan CPNS di daerah tersebut.“Belum diketahui secara pasti kapan pendaftaran akan dibuka namun yang jelas penerimaan CPNS tetap akan dilakukan sebelum pergantian tahun, pastinya tahun ini akan dibuka,” ungkapnya,baru-baru ini. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI)–Jadwal pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Soppeng hingga kini belum jelas.Pasalnya,pihak BKN dan Men-PAN belum memberikan kejelasan atau jadwal kapan pendaftaran di Bumi Latemmamala trsebut dibuka.
Kendati belum jelas,namun pihak Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Soppeng memperkirakan pendaftaran akan dibuka paling lambat akhir Oktober ini.“Memang belum ada jadwal dari pusat, tapi kami memerkirakan akan digelar akhir bulan ini, paling tidak, sebelum pergantian tahun,”ungkap salah seorang panitia CPNS dari BKDD Soppeng Suriasni kepada seputar indonesia (SI),kemarin.
Kabid Formasi dan Kesejahteraan Pegawai BKDD Soppeng ini juga mengatakan,selain BKDD belum menerima penyampaian tentang jadwal pendaftaran penerimaan CPNS tahun ini,pihaknya juga masih harus menunggu kepastian formasi kualifikasi pendidikan dari Menpan.
Suriasni juga mengaku pengajuan usulan CPNS untuk Soppeng ke Menpan terlambat karena adanya revisi formasi umum lantaran terjadi kekeliruan pihak Menpan maupun BKN pusat.
Sehingga barulah setelah diterima hasil revisi formasi umum tersebut, baru diusulkan kualifikasi pendidikan CPNS yang dibutuhkan Soppeng. “Baru-baru ini, kami dari Jakarta untuk menjemput kualifikasi pendidikan, namun belum dikeluarkan pihak Menpan.Setelah ada formasi tersebut akan digelar pertemuan BKDD di Pemprov.Nanti setelah itu baru ada kejelasan jadwal penerimaan CPNS,”tandasnya.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abd Haris Abbas juga memastikan pihaknya sebelum pergantian tahun akan melakukan pendaftaran penerimaan CPNS di daerah tersebut.“Belum diketahui secara pasti kapan pendaftaran akan dibuka namun yang jelas penerimaan CPNS tetap akan dilakukan sebelum pergantian tahun, pastinya tahun ini akan dibuka,” ungkapnya,baru-baru ini. (abdullah nicolha)
Pengangkatan Hasbi Dinilai Cacat Hukum
Tuesday, 13 October 2009
WATANSOPPENG (SI) – Puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Al-Gazali Kabupaten Soppeng menilai pengangkatan pelaksana tugas ketua perguruan tinggi tersebut cacat hukum.
Alasannya, surat keterangan (SK) penunjukan atas nama Muhammad Hasbi, tidak sesuai prosedur hukum dan regulasi yang kuat dan dianggap tidak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) RI No 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi.
“Pada Pasal 63 ayat (2) berbunyi, ketua sekolah tinggi yang diselenggarakan masyarakat diangkat dan diberhentikan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi. Di sini kami lihat pengangkatannya tidak sesuai aturan tersebut,”ungkap koordinator lapangan( korlap) unjukrasamahasiswa, Hariadi,saat berorasi di depan Kampus STIA Al-Gazali,kemarin.
Selain itu, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi juga telah mengeluarkan surat edaran tentang persyaratan dan prosedur pimpinan perguruan tinggi swasta. “Makanya, kami menilai SK yang dikeluarkan pihak yayasan tidak sah secara hukum karena tidak melalui rapat senat,”ujarnya.
Mahasiswa STIA Al-Gazali mengungkapkan, hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar karena pihak senat pernah melakukan rapat dan telah menyepakati H Muhaiyang K sebagai ketua yang disertai dan diperkuat berita acara pada 28 September lalu.“Itu tidak diakui yayasan dan otomatis muncul pertanyaan,ada apa dengan Yayasan STIA Al-Gazali?”ungkap dia.
Dengan kondisi tersebut,mahasiswa setempat menyatakan mosi tidak percaya dengan keluarnya SK pengangkatan tersebut karena tidak sesuai dasar hukum dan tidak sah secara legalitas (cacat hukum).
Secara tegas, puluhan mahasiswa tersebut menyatakan menolak Muhammad Hasbi selaku Plt Ketua STIA Al-Gazali Soppeng dan mendukung keputusan rapat senat perguruan tinggi yang telah memilih H Muhaiyang K sebagai Ketua periode 2009–2013.
Mereka juga mendesak pihak terkait segera menyelesaikan kasus dualisme kepengurusan Yayasan STIA Al-Gazali Soppeng.
“Kami hanya mendukung dan menerima pengelolaan PT Al-Gazali, yakni yayasan yang mendirikan STIA, STIH, dan STAI Al-Gazali Soppeng,” tandasnya yang diiringi teriakan rekan-rekannya.
Puluhan mahasiswa tersebut terlihat kecewa karena pengelola yayasan tidak berada di tempat. Aksi itu juga mendapat pengawalan ketat aparat keamanan dengan mengerahkan satu peleton anggota Polres setempat.
Plt Ketua STIA Al-Gazali Soppeng Muhammad Hasbi menyatakan, tuntutan yang diajukan mahasiswa tersebut mengarah ke yayasan dan bukan kepadanya. Sebab, yang mengangkat dia sebagai pelaksana tugas adalah pihak yayasan melalui rapat yayasan.
Dia juga mengaku, pengangkatannya sebagai ketua pelaksana tugas tidak melalui rapat senat karena memang STIA Al-Gazali Soppeng belum memiliki senat. Ketua Yayasan STIA Al-Gazali Soppeng Darfawati AS Gani belum berhasil dikonfirmasi. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) – Puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Al-Gazali Kabupaten Soppeng menilai pengangkatan pelaksana tugas ketua perguruan tinggi tersebut cacat hukum.
Alasannya, surat keterangan (SK) penunjukan atas nama Muhammad Hasbi, tidak sesuai prosedur hukum dan regulasi yang kuat dan dianggap tidak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) RI No 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi.
“Pada Pasal 63 ayat (2) berbunyi, ketua sekolah tinggi yang diselenggarakan masyarakat diangkat dan diberhentikan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi. Di sini kami lihat pengangkatannya tidak sesuai aturan tersebut,”ungkap koordinator lapangan( korlap) unjukrasamahasiswa, Hariadi,saat berorasi di depan Kampus STIA Al-Gazali,kemarin.
Selain itu, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi juga telah mengeluarkan surat edaran tentang persyaratan dan prosedur pimpinan perguruan tinggi swasta. “Makanya, kami menilai SK yang dikeluarkan pihak yayasan tidak sah secara hukum karena tidak melalui rapat senat,”ujarnya.
Mahasiswa STIA Al-Gazali mengungkapkan, hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar karena pihak senat pernah melakukan rapat dan telah menyepakati H Muhaiyang K sebagai ketua yang disertai dan diperkuat berita acara pada 28 September lalu.“Itu tidak diakui yayasan dan otomatis muncul pertanyaan,ada apa dengan Yayasan STIA Al-Gazali?”ungkap dia.
Dengan kondisi tersebut,mahasiswa setempat menyatakan mosi tidak percaya dengan keluarnya SK pengangkatan tersebut karena tidak sesuai dasar hukum dan tidak sah secara legalitas (cacat hukum).
Secara tegas, puluhan mahasiswa tersebut menyatakan menolak Muhammad Hasbi selaku Plt Ketua STIA Al-Gazali Soppeng dan mendukung keputusan rapat senat perguruan tinggi yang telah memilih H Muhaiyang K sebagai Ketua periode 2009–2013.
Mereka juga mendesak pihak terkait segera menyelesaikan kasus dualisme kepengurusan Yayasan STIA Al-Gazali Soppeng.
“Kami hanya mendukung dan menerima pengelolaan PT Al-Gazali, yakni yayasan yang mendirikan STIA, STIH, dan STAI Al-Gazali Soppeng,” tandasnya yang diiringi teriakan rekan-rekannya.
Puluhan mahasiswa tersebut terlihat kecewa karena pengelola yayasan tidak berada di tempat. Aksi itu juga mendapat pengawalan ketat aparat keamanan dengan mengerahkan satu peleton anggota Polres setempat.
Plt Ketua STIA Al-Gazali Soppeng Muhammad Hasbi menyatakan, tuntutan yang diajukan mahasiswa tersebut mengarah ke yayasan dan bukan kepadanya. Sebab, yang mengangkat dia sebagai pelaksana tugas adalah pihak yayasan melalui rapat yayasan.
Dia juga mengaku, pengangkatannya sebagai ketua pelaksana tugas tidak melalui rapat senat karena memang STIA Al-Gazali Soppeng belum memiliki senat. Ketua Yayasan STIA Al-Gazali Soppeng Darfawati AS Gani belum berhasil dikonfirmasi. (abdullah nicolha)
Tuesday, October 13, 2009
PDIP Diserang Black Campaign
Monday, 12 October 2009
WATANSOPPENG (SI) – Atmosfer Pilkada di Bumi Latemmamala, Kabupaten Soppeng, semakin memanas. Bahkan sejumlah pihak dinilai telah meluncurkan black campaign (kampanye hitam) kepada salah satu partai di daerah tersebut.
Di tengah masyarakat di Kabupaten Soppeng telah beredar isu bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Soppeng sudah menentukan dan menetapkan calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung pada Pilkada Soppeng 2010.
Namun, hal tersebut dibantah keras jajaran struktur DPC PDIP Kabupaten Soppeng karena dinilai akan merugikan partai.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDIP Kabupaten Soppeng Andi Amryadi Alie mengatakan, isu tersebut merupakan bentuk kampanye hitam terhadap PDIP. Pasalnya, yang bertugas melakukan penjaringan cabup-cawabup di PDIP, hingga saat ini partainya baru membuka pendaftaran.
“Mana mungkin kami telah menetapkan cabup-cawabup sementara kami baru membuka pendaftaran tadi (kemarin) (12/10),” ungkapnya kepada wartawan di Soppeng didampingi anggota Tim 5 Andi Mappangerang,kemarin.
Dia menilai,hal itu juga merupakan upaya menghalangi figur lain yang ingin mendekati PDIP. “Ini upaya pihak-pihak tertentu menghalangi beberapa kandidat bupati dan wakil bupati untuk merapat di PDIP,”katanya.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), pengambilan formulir dan pendaftaran di PDIP untuk figur nonkader baru dimulai kemarin dan akan berakhir pada 24 Oktober.
“Jadi, masih banyak tahapan yang harus dilewati untuk sampai pada tahapan final pencalonan,jadi isu itu sama sekali tidak benar,” ujar anggota Tim 5 DPC PDIP Soppeng Andi Mappangerang. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) – Atmosfer Pilkada di Bumi Latemmamala, Kabupaten Soppeng, semakin memanas. Bahkan sejumlah pihak dinilai telah meluncurkan black campaign (kampanye hitam) kepada salah satu partai di daerah tersebut.
Di tengah masyarakat di Kabupaten Soppeng telah beredar isu bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Soppeng sudah menentukan dan menetapkan calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung pada Pilkada Soppeng 2010.
Namun, hal tersebut dibantah keras jajaran struktur DPC PDIP Kabupaten Soppeng karena dinilai akan merugikan partai.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDIP Kabupaten Soppeng Andi Amryadi Alie mengatakan, isu tersebut merupakan bentuk kampanye hitam terhadap PDIP. Pasalnya, yang bertugas melakukan penjaringan cabup-cawabup di PDIP, hingga saat ini partainya baru membuka pendaftaran.
“Mana mungkin kami telah menetapkan cabup-cawabup sementara kami baru membuka pendaftaran tadi (kemarin) (12/10),” ungkapnya kepada wartawan di Soppeng didampingi anggota Tim 5 Andi Mappangerang,kemarin.
Dia menilai,hal itu juga merupakan upaya menghalangi figur lain yang ingin mendekati PDIP. “Ini upaya pihak-pihak tertentu menghalangi beberapa kandidat bupati dan wakil bupati untuk merapat di PDIP,”katanya.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), pengambilan formulir dan pendaftaran di PDIP untuk figur nonkader baru dimulai kemarin dan akan berakhir pada 24 Oktober.
“Jadi, masih banyak tahapan yang harus dilewati untuk sampai pada tahapan final pencalonan,jadi isu itu sama sekali tidak benar,” ujar anggota Tim 5 DPC PDIP Soppeng Andi Mappangerang. (abdullah nicolha)
Monday, October 12, 2009
Uji Kompetensi Diminta Selektif
Sunday, 11 October 2009
SENGKANG(SI) – Sejumlah kalangan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo agar dalam melakukan uji kompetensi sejumlah pejabat dilakukan selektif dan sesuai dengan bidangnya.
Anggota Badan Pekerja Yayasan Wajo Anti CorruptionCommittee (WACC) Kabupaten Wajo M Sabri F mengungkapkan, uji kompetensi tersebut bertujuan untuk menempatkan aparatur sesuai bidang masing- masing atau the right man on the right place.
Menurut dia, hal tersebut perlu didukung penuh dengan catatan yang melakukan uji kompetensi kemampuan adalah institusi independen, lalu sementara hasil ujian itu benar-benar ditindak lanjuti oleh yang berwenang. “Ujian tersebut tidak hanya sampai kepada eselon III dan IV tetapi sampai ke eselon II.
Bahkan, sampai ke camat dan lurah,” katanya,kemarin. Dia menegaskan,karena proses uji kompetensi tersebut menggunakan uang rakyat, maka harus dilaksanakan secara jujur dengan tujuan mulia, yakni memberikan pelayanan kepada rakyat secara optimal. “Karena menggunakan uang rakyat maka perlu dilakukan secara jujur dan berimbas kepada pelayanan secara maksimal kepada masyarakat Wajo,”tegasnya.
Sejumlah pihak juga meminta agar Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru segera mempurnabaktikan para pejabat yang telah memasuki masa pensiunnya.“Yang tidak kalah pentingnya Bupati Wajo segera mempurnabaktikan para pejabat yang sudah tiba masa pensiunnya. Kecuali,mereka yang memiliki kelebihan luar biasa yang tidak dimiliki oleh pejabat lain,” katanya.
Dia mengatakan, sangat aneh bila ada pejabat yang aktif dan memiliki kemampuan di atas ratarata, tapi berstatus non job.Sementara di satu sisi ada pejabat yang sudah harus pensiun tetapi masa pensiunnya diperpanjang.“Kalau cara-cara seperti itu masih dipertahankan, Wajo akan terus ketinggalan dari segi peningkatan SDM,” tegas penyuara anti korupsi di Kota Sutera ini.
Senada diungkapkan, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pemuda Penerus Amanat Proklamasi Republik Indonesia (PPAP-RI) Kabupaten Wajo Asriadin M. Dia mengharapkan,dalam melakukan uji kompetensi seharusnya dilakukan secara jujur dan tidak memandang siapa tetapi melihat keahliannya.“ Kami tetap berharap hal itu dilakukan secara jujur dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai,” ungkapnya.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Pemkab Wajo Hasri AS menyatakan, hal tersebut memang akan dilakukan dalamwaktu dekat ini. “Sudah ada surat resmi kepada masing- masing pejabat eselon II dan III.Pelaksanaannnya akan digelar 23 Oktober,”ujarnya.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), saat ini ada lima pejabat Pemkab Wajo yang masa pensiun telah diperpanjang. Kelimanya, adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Kesatuan Bangsa (Kesbang),Ketua Bapedalda, dan Ketua Keuangan. “Kalau tidak salah, ada lima Kepala Dinas dan Kantor yang masa pensiunnya diperpanjang,” tandas Sabri. (abdullah nicolha).
SENGKANG(SI) – Sejumlah kalangan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo agar dalam melakukan uji kompetensi sejumlah pejabat dilakukan selektif dan sesuai dengan bidangnya.
Anggota Badan Pekerja Yayasan Wajo Anti CorruptionCommittee (WACC) Kabupaten Wajo M Sabri F mengungkapkan, uji kompetensi tersebut bertujuan untuk menempatkan aparatur sesuai bidang masing- masing atau the right man on the right place.
Menurut dia, hal tersebut perlu didukung penuh dengan catatan yang melakukan uji kompetensi kemampuan adalah institusi independen, lalu sementara hasil ujian itu benar-benar ditindak lanjuti oleh yang berwenang. “Ujian tersebut tidak hanya sampai kepada eselon III dan IV tetapi sampai ke eselon II.
Bahkan, sampai ke camat dan lurah,” katanya,kemarin. Dia menegaskan,karena proses uji kompetensi tersebut menggunakan uang rakyat, maka harus dilaksanakan secara jujur dengan tujuan mulia, yakni memberikan pelayanan kepada rakyat secara optimal. “Karena menggunakan uang rakyat maka perlu dilakukan secara jujur dan berimbas kepada pelayanan secara maksimal kepada masyarakat Wajo,”tegasnya.
Sejumlah pihak juga meminta agar Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru segera mempurnabaktikan para pejabat yang telah memasuki masa pensiunnya.“Yang tidak kalah pentingnya Bupati Wajo segera mempurnabaktikan para pejabat yang sudah tiba masa pensiunnya. Kecuali,mereka yang memiliki kelebihan luar biasa yang tidak dimiliki oleh pejabat lain,” katanya.
Dia mengatakan, sangat aneh bila ada pejabat yang aktif dan memiliki kemampuan di atas ratarata, tapi berstatus non job.Sementara di satu sisi ada pejabat yang sudah harus pensiun tetapi masa pensiunnya diperpanjang.“Kalau cara-cara seperti itu masih dipertahankan, Wajo akan terus ketinggalan dari segi peningkatan SDM,” tegas penyuara anti korupsi di Kota Sutera ini.
Senada diungkapkan, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pemuda Penerus Amanat Proklamasi Republik Indonesia (PPAP-RI) Kabupaten Wajo Asriadin M. Dia mengharapkan,dalam melakukan uji kompetensi seharusnya dilakukan secara jujur dan tidak memandang siapa tetapi melihat keahliannya.“ Kami tetap berharap hal itu dilakukan secara jujur dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai,” ungkapnya.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Pemkab Wajo Hasri AS menyatakan, hal tersebut memang akan dilakukan dalamwaktu dekat ini. “Sudah ada surat resmi kepada masing- masing pejabat eselon II dan III.Pelaksanaannnya akan digelar 23 Oktober,”ujarnya.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), saat ini ada lima pejabat Pemkab Wajo yang masa pensiun telah diperpanjang. Kelimanya, adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Kesatuan Bangsa (Kesbang),Ketua Bapedalda, dan Ketua Keuangan. “Kalau tidak salah, ada lima Kepala Dinas dan Kantor yang masa pensiunnya diperpanjang,” tandas Sabri. (abdullah nicolha).
Subscribe to:
Posts (Atom)
