Pedagang Pasar Cabbenge Datangi Dewan

Friday, 21 May 2010
WATANSOPPENG(SI) – Puluhan pedagang Pasar Cabbenge,Kecamatan Lilirilau,Kabupaten Soppeng, mendatangi Gedung DPRD Soppeng guna mempertanyakan bantuan sosial bagi pedagang.

Para pedagang didampingi Ketua Asosiasi Pedagang Pasar (APP) Soppeng H Bakri dan Wakil Ketua APP Jamaluddin, mendesak penyaluran bantuan sosial dilanjutkan. Hal itu disampaikan karena APP dan pedagang beranggapan Dewan melarang penyaluran dana bantuan sosial tersebut dan meminta ditunda.

Jamaluddin mengaku didesak para pedagang untuk menyerahkan bantuan tersebut. Namun, adanya permintaan Dewan agar ditunda sehingga tidak dilakukan.“ Kami didesak teman-teman pedagang agar mau menerima berdasarkan klarifikasi dengan Dewan,” katanya di gedung DPRD,kemarin.

Dia mengaku bersama para pedagang sudah menunggu kunjungan Dewan, tapi tidak datang juga. “Kami tadi menunggu di Pasar Cabbenge, tapi (Dewan) tidak datang. Karena itulah kami datang ke sini untuk meminta petunjuk Dewan,”ungkapnya.

Dia menambahkan,apa pun petunjuk Dewan,APP akan mengikutinya. APP berharap Dewan pun bisa memaklumi keinginan temanteman pedagang.“Pedagang berkata kepada kami sangat membutuhkan dana itu,”pungkasnya.

Seorang pedagang Pasar Cabbenge, H Sahar, mengaku datang ke gedung Dewan untuk mendapat kejelasan kapan dan di mana bantuan sosial tersebut diberikan kepada pedagang.“Jadi,kapan dibayar dan di mana tempatnya.Kalau begini caranya akan menambah siksa bagi pedagang,”ujarnya lantang dengan logat Bugis.

Ketua Komisi I DPRD Soppeng Andi Wadeng yang menerima puluhan pedagang itu menegaskan, pihaknya tidak berhak melarang penyaluran dana tersebut karena yang berhak dan bertanggung jawab adalah APP selaku pengguna anggaran.

“Sekali lagi saya tegaskan, kami tidak berhak melarang,tapi hanya sebatas menyarankan. Kalaupun pihak asosiasi mau menyalurkannya silakan saja,Dewan hanya mengawasi,”tandasnya.

Dia mengungkapkan, pihaknya hanya ingin memperjelas data- data penerima bantuan tersebut karena dikhawatirkan setelah dana tersebut disalurkan akan menimbulkan masalah.

“Itu yang kami ingin perjelas karena bantuan yang diberikan itu bukan uang pribadi, tapi uang daerah dari APBD. Jadi, bergantung pada asosiasi, selama bisa dipertanggungjawabkan silakan saja diedar.Jadi,bukan melarang, tapi menyarankan,”ujarnya.

Ketua APP Soppeng H Bakri menuturkan, seandainya pada dengar pendapat Rabu (19/5) lalu, Dewan memberikan penjelasan seperti itu, pihaknya menjamin tidak akan ada masalah di kalangan pedagang.“Pasti sudah disalurkan semua ke pedagang,” tuturnya.

Adanya penjelasan itu, APP menyerahkan bantuan sosial kepada pedagang kemarin.APP meminta izin kepada Dewan dan menjadi saksi penyaluran tersebut. Namun, Dewan secara halus menolak dan menyarankan menyerahkan bantuan tersebut bukan di gedung Dewan.

“Mohon maaf,kalau bisa dana tersebut diserahkan di sekretariat atau di tempat netral karena merupakan tanggung jawab asosiasi,” tandas Ketua Komisi I DPRD Soppeng Andi Wadeng.

Asosiasi dan pedagang pun menerima penolakan Dewan dan membubarkan diri dengan tertib. Kedatangan puluhan pedagang tersebut mendapat pengawalan aparat Polres Soppeng.

Awalnya mereka hanya diterima dua anggota Dewan, yakni legislator PIB Andi Takdir Akbar Singke dan Ilyas (PPP).Kemudian setelah berjalan beberapa menit, Andi Wadeng (PDK) pun datang memberikan penjelasan disusul Plt Ketua DPRD Soppeng Syahruddin M Adam.

Sementara itu, rencana anggota DPRD Soppeng mengunjungi Pasar Cabbenge batal karena sebagian besar wakil rakyat di Bumi Latemmamala itu memiliki agenda lain. “Makanya kami tunda,” ucap anggota Komisi II DPRD Soppeng Andi Takdir Akbar Singke.

Kendati demikian,dia berjanji tetap akan mengunjungi langsung Pasar Cabbenge. “Kepastiannya akan kami sampaikan nanti setelah rapat Senin (24/5),” ujarnya. (abdullah nicolha)

Dewan Kunjungi Pasar Cabbenge

KALKULASI. Wakil Ketua APP Sopppeng Jamaluddin (kanan) mendampingi Ketua APP Soppeng H Bakri (kiri/peci) saat mengalkulasi data dan dokumen pengucuran dana bantuan sosial kepada pedagang pasar Cabbenge di gedung dewan baru-baru ini. (FOTO: Abdullah Nicolha).

Thursday, 20 May 2010
WATANSOPPENG(SI) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng hari ini mengunjungi Pasar Cabbenge di Kecamatan Lilirilau, terkait ada indikasi penyimpangan dana bantuan sosial untuk pedagang.

Kunjungan tersebut guna mengklarifikasi dan melihat realisasinya di lapangan. “Insya Allah,besok kami langsung meninjau pedagang pasar untuk melihat langsung realisasi bantuan tersebut,”ungkap anggota Komisi II DPRD Soppeng Abd Salam Djale kepada harian Seputar Indonesia (SI) di gedung Dewan, kemarin.

Menurut dia, pihak Dewan memilih Jumat karena hari berkumpulnya para pedagang pasar sehingga memudahkan berdialog dengan pedagang. “Jumat adalah hari pasar di Cabbenge. Jadi, sangat cocok untuk berkunjung karena sedang ramai-ramainya,” ungkap legislator PPPI Soppeng ini.

Dari informasi yang dihimpun, selain Jumat, hari pasar untuk para pedagang di Pasar Cabbenge itu adalah Senin.Namun, melihat agenda di DPRD yang padat, jadi lebih memungkinkan melakukan kunjungan pada Jumat.

Setelah melakukan kunjungan, Dewan kembali membahas hasil temuan dan mengklarifikasi fakta-fakta di lapangan. “Kemungkinan kami akan kembali membahas pada Senin pekan depan,” pungkasnya.

Plt Ketua DPRD Soppeng Syahruddin M Adam mengungkapkan bahwa sesuai hasil rapat dengar pendapat kemarin,semua anggota Dewan sepakat meninjau langsung Pasar Cabbenge. “Semua anggota Dewan belum puas dengan keterangan yang disampaikan pihak asosiasi,”ujarnya.

Pihaknya hingga kini belum dapat mengambil keputusan terkait pengucuran dana bantuan sosial kepada pedagang karena data yang disampaikan pihak Asosiasi Pedagang Pasar sangat berbeda dengan laporan masyarakat.

“Jadi, kami mau lihat realisasi dan fakta di lapangan,”tandas legislator Golkar yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Soppeng periode lalu ini.

Keputusan melakukan kunjungan langsung itu diambil setelah Dewan menggelar dengar pendapat dengan Asosiasi Pedagang Pasar Soppeng dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Soppeng terkait pengucuran dana bantuan sosial kepada pedagang Pasar Cabbenge yang diduga menyalahi prosedur.

Keterangan yang disampaikan pihak Asosiasi Pedagang Pasar di hadapan Dewan menyebutkan bahwa bantuan sosial untuk pedagang mencapai Rp1,3 miliar lebih dan telah direalisasikan ke sejumlah pedagang sekitar Rp600 juta.

“Jadi, masih tersisa sekitar Rp700 juta,” papar Wakil Ketua APP Soppeng Jamaluddin saat mendampingi Ketua APP Soppeng H Bakri saat dengar pendapat di gedung Dewan,baru-baru ini. (abdullah nicolha)

Ketua APP Dicecar Pertanyaan

DICECAR. Ketua APP Soppeng H Bakri (kiri/peci) didampingi Wakil Ketuanya Jamaluddin (kanan) saat dicecar pertanyaan oleh sejumlah anggota dewan. Sementara di layar LCD, nampak legislator Partai Gerindra Kusman Aras saat melayangkan pertanyaannya kepada APP dengan memperlihatkan SK bupati dalam proses bantuan sosial tersebut di gedung dewan, kemarin. (FOTO: Abdullah Nicolha).

Wednesday, 19 May 2010
WATANSOPPENG(SI) – Ketua Asosiasi Pedagang Pasar (APP) Kabupaten Soppeng H Bakri dicecar sejumlah pertanyaan oleh anggota DPRD Soppeng,saat menghadiri rapat dengar pendapat terkait bantuan sosial untuk pedagang Pasar Cabbenge,kemarin.

Kehadiran pengusaha ternama di Bumi Latemmamala itu di gedung Dewan langsung dibanjiri pertanyaan terkait mekanisme penyaluran bantuan tersebut dan legalitas organisasi yang dipimpinnya. Pasalnya,H Bakri sebelumnya sudah dua kali tidak memenuhi panggilan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan DPRD Kabupaten Soppeng.

Ketua Komisi II DPRD Soppeng Suwardi Haseng mempertanyakan motivasi dan legalitas organisasi tersebut. Suwardi yang merupakan warga Cabbenge mengaku mengetahui persis kondisi di lapangan.

“Apa motivasi adanya forum ini.Apa tujuannya dan kapan terbentuk. Apakah legalitasnya sudah terdaftar di pemda sesuai organisasi yang lain. Itu yang ingin kami ketahui,”ungkapnya.

H Bakri mengawali penjelasannya dengan meminta maaf selaku pribadi dan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar kepada sejumlah anggota Dewan atas ketidakhadirannya dua kali pada pertemuan dengar pendapat beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, ketidakhadirannya bukan tanpa alasan, tapi mengantarkan orang tuanya yang sakit ke rumah sakit di Makassar. “Secara pribadi, saya mohon maaf karena ada hal yang sangat penting. Saya mengantar orang tua ke rumah sakit yang sampai sekarang masih koma,”katanya.

Menurut dia,pertemuan tersebut merupakan hal yang baik untuk memperjelas bantuan sosial yang diberikan pemerintah daerah kepada pedagang pasar dan dipercayakan kepada asosiasi untuk menyalurkannya.

Hal yang terpenting menyampaikan bantuan yang telah dipercayakan pemda kepada Asosiasi Pedagang Pasar telah terlaksana sesuai peruntukannya. Namun, dia mengakui belum terlaksana keseluruhan.

Karena itu,dia siap menerima masukan Dewan sebagai acuan dan petunjuk. Seusai menyampaikan penjelasannya, sejumlah anggota Dewan kembali melayangkan protes karena Bakri hanya menyampaikan permintaan maaf dan alasannya, tapi tidak menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan anggota Dewan.

Anggota DPRD Soppeng Ria A Kudran menegaskan bahwa pihaknya ingin memperjelas fungsi asosiasi pedagang pasar dan tujuan bantuan tersebut.“Jadi, apa fungsi dan tujuan bantuan ini, sedangkan kami membutuhkan jawaban,” ujarnya.

Protes kembali bermunculan ketika Pimpinan Dewan Syahruddin M Adam memberikan kesempatan kepada Bakri sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Pasar untuk memberikan penjelasan, malah dipercayakan kepada Wakilnya, Jamaluddin,untuk memberikan penjelasan.

Belum sempat Jamaluddin menjawab pertanyaan, sejumlah anggota Dewan melakukan interupsi karena menilai yang harus memberikan penjelasan adalah ketua asosiasi dan bukan wakil ketua. “Kami menghadirkan ketua karena ingin mendengarkan langsung penjelasannya,”tutur legislator Partai Gerindra Kusman Aras.

Kendati demikian, dengar pendapat yang dipimpin Plt Ketua DPRD Soppeng Syahruddin M Adam tersebut mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut bukan untuk menghakimi,tapi meminta penjelasan sehingga dapat diwakili.“ Wakil ketua bisa saja memberi penjelasan jika ketuanya mempercayakan,” papar legislator Partai Golkar ini.

Wakil Ketua Asosiasi Jamaluddin menjelaskan bahwa Asosiasi Pedagang Pasar Kabupaten Soppeng merupakan organisasi resmi dan dibuktikan dengan adanya akta notaris No 01/2007 oleh Andi Yuliana. “Jadi, legalitas kami ada dan punya akta notaris,” ungkapnya.

Proses permohonan bantuan hingga pencairan dana tersebut dilakukan pada Desember 2009, dengan mengajukan permohonan bantuan. “Permohonan kami resmi diajukan 4 Desember 2009,”katanya.

Lalu, Bupati mengeluarkan SK pada 28 Desember, kemudian penandatanganan kontrak pada 29 Desember dan realisasinya 30 Desember. “Kami terima melalui rekening biro di BPD (Bank Sulsel),” tandasnya.

Dalam penyaluran itu, pihaknya melakukan sosialisasi dengan para pedagang pasar setempat. Selama Januari, pihaknya melakukan tahap persiapan mulai alat tulis kerja (ATK), pendekatan, dan mengumpulkan data.

Bantuan sosial untuk para pedagang Pasar Cabbenge dari Pemkab Soppeng sebesar Rp1,3 miliar tersebut hingga saat ini telah dikucurkan kepada para pedagang setempat sekitar Rp600 juta sehingga masih tersisa sekitar Rp700-an juta. “Sisanya sekarang itu ada di mobil, jika diperlukan pembuktian bisa dibawa ke sini,” tandas Bakri.

Kendati telah mendapatkan penjelasan, anggota dewan merasa tidak puas dan meminta Asosiasi Pedagang Pasar menyerahkan data-data tentang penerima bantuan untuk dikaji dengan beberapa laporan masyarakat yang masuk ke Dewan.

“Jadi, pertemuan tidak hanya sampai di sini saja karena kami akan lakukan tinjauan langsung di lapangan. Kami juga minta data- data penerima bantuan,” ujar Plt Ketua DPRD Soppeng Syahruddin M Adam. (abdullah nicolha)

Dewan Setujui Tanah Hibah untuk KPU

Wednesday, 19 May 2010
WATANSOPPENG (SI) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng memberikan rekomendasi persetujuan terkait tanah hibah untuk pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng.

Rekomendasi diberikan setelah Dewan meninjau lokasi kawasan perkantoran Salotungo,Kecamatan Lalabata. “Kami telah memberikan persetujuan kepada pemda untuk tanah hibah pembangunan Kantor KPU Soppeng,” ungkap Plt Ketua DPRD Soppeng Syahruddin M Adam kemarin.

Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi Amanat Nasional (FAN) Muh Absar Abbas Sabbi. “Jadi,Dewan menilai tanah itu layak karena gudang logistik KPU berada di sana,” ungkap Ketua Fraksi Amanat Nasional DPRD Soppeng ini kepada Seputar Indonesia (SI) kemarin.

KPU juga telah menjamin tidak akan mengganggu aktivitas kerja sejumlah SKPD yang berada di lokasi tersebut.Alasannya, KPU selalu rawan didatangi pengunjuk rasa. “KPU juga telah menjamin hal itu, sementara dananya dari KPU pusat,”ujarnya.

Ketua KPU Soppeng Sulhan menyebutkan, rekomendasi persetujuan tanah hibah tersebut akan disertakan permintaan pembangunan kantor ke KPU pusat.“ Pengajuan tersebut memang harus dilengkapi keputusan pemda dan Dewan terkait lokasi atau lahan yang akan dihibahkan,” tuturnya.

Menurut dia, berdasarkan hasil koordinasi dengan kepala biro perencanaan KPU pusat Juli 2009, pihak pemerintah kabupaten (pemkab) setempat agar berkenan menyiapkan lahan atau tanah untuk pembangunan kantor, sementara pembangunan fisik ditanggung KPU pusat.

“Jadi, pembangunan kantor tersebut bersumber dari APBN melalui KPU pusat.Sementara lahan atau lokasi diminta dari pemerintah kabupaten dalam bentuk hibah, yang juga akan menjadi aset daerah,”tuturnya.

Dalam pengajuan pembangunan kantor tersebut pihaknya harus memenuhi syarat kelengkapan sebelum diajukan, di antaranya sertifikat tanah, hak guna bangunan (HGB), rencana anggaran biaya (RAB),foto lokasi.

Menanggapi surat KPU tersebut, pihak Pemkab dalam hal ini Bupati kemudian bersurat ke DPRD setempat agar mendapatkan persetujuan terkait penyediaan lahan pembangunan Kantor KPU Soppeng dalam bentuk hibah.

Dia masih enggan berkomentar banyak terkait jumlah anggaran yang diajukan ke KPU pusat untuk pembangunan Kantor KPU Soppeng. Namun, dia mengaku telah membuat gambar kantor dan RAB serta siap diserahkan ke pusat.

“Jadi, gambar telah ada dan RAB sudah siap. Anggarannya nanti sekitar Rp1 miliar lebih dan rata-rata daerah mengajukan angka bervariasi,”tandasnya. (abdullah nicolha)

KPU Soppeng Siapkan Rp100 Juta

Tuesday, 18 May 2010
WATANSOPPENG(SI) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng menyiapkan dana Rp100 juta untuk menggelar debat kandidat selama tiga hari.

Ketua KPU Soppeng Sulhan mengatakan, mekanisme dalam tahapan kampanye, yakni menyelenggarakan pemaparan visi-misi serta debat calon bupati dan wakil bupati.Tahap tersebut dilaksanakan lebih awal sebelum rapat akbar digelar.

“Jadi, sebelum kampanye terbuka, kami menggelar pemaparan visi-misi dan debat kandidat di gedung Dewan pada awal masa kampanye. Itu merupakan kesepakatan bersama dengan ketujuh tim pasangan calon,”katanya kemarin.

Kendati dilaksanakan selama tiga hari,debat kandidat tetap terhitung lima kali. Pada hari pertama dan kedua debat calon bupati dan wakil bupati,sedangkan hari ketiga hanya calon bupati. “Jadi, tetap terhitung lima kali,”ujarnya.

Dari data yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), tahapan kampanye Pilkada Soppeng dimulai pada 6 Juni diawali visi-misi, kemudian pada 7–9 Juni debat kandidat.Untuk kampanye terbuka atau rapat akbar digelar sejak 10–19 Juni.

“Kami menyiapkan sekitar Rp100 juta untuk acara debat kandidat selama tiga hari,”ungkapnya. Sementara untuk rapat akbar atau kampanye terbuka, setiap calon diberi kesempatan dua kali di zona yang telah ditentukan.

Dia menjelaskan, pada pekan pertama, setiap calon diberi kesempatan satu hari penuh melakukan kampanye. Sementara pada tiga hari masa kampanye, dalam sehari ada calon yang bersamaan menggelar kampanye,tetapi di zona berbeda.

“Tetapi, itu bergantung setiap calon, apakah dia menggunakan hari itu untuk kampanye akbar atau tidak.Yang jelas kami berikan kesempatan seperti itu,”pungkasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun SI, jadwal pada hari dan pekan pertama kampanye terbuka, paket nomor urut 3 Andi Taufan Made Alie-Sukman Junuddin (ATM-Suka) memiliki kesempatan pertama di zona C, yakni Kecamatan Lalabat dan Ganra, dan akan diakhiri paket Syamsu Niang-Andi Hendra Pabengi (SAUDARATA).(lihat tabel).

Sementara pada pekan kedua, yaknipada17–19Juni,SAUDARATA dan ASmo-BERKHARISMA akan berkampanye pada hari yang sama.

Begitu juga paket HIBAH dan ASSALAM Jumat (18/6),paket AKAR, SULAPA,dan ATM-Sukaakanmenggelar kampanye bersamaan pada hari terakhir Sabtu (19/6). “Jadi,semua tim pasangan calon bupati telah sepakat dengan jadwal tersebut,” ungkap Bidang Humas dan Hukum KPU Soppeng Amrayadi SH kepada SI via ponselnya.

Dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng, KPU membagi dalam tujuh zona, yakni Kecamatan Marioriawa masuk zona A, Donri-Donri (zona B), Lalabata- Ganra (zona C), Lilirilau (zona D), Liliriaja (zona E),Citta (zona F),dan Kecamatan Marioriwawo (zona G).

Anggota KPU Marwis juga menjelaskan, pekan pertama setiap calon hanya diberi kesempatan kampanye terbuka, yakni di Lapangan Gasis Kecamatan Lalabata. “Jadi, kalau mau rapat tertutup silakan, yang jelas kampanye terbukanya di satu lokasi itu,” tandasnya kepada wartawan,kemarin.

Adapun untuk pekan kedua, yakni pada 17–19 Juni, calon juga diberi kesempatan melakukan kampanye akbar dengan ketentuan tempat sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Pada 17 dan 18 dua calon, sementara pada hari terakhir 19 Juni ada tiga calon. (abdullah nicolha)

532 CPNS Mamasa Terima SK Bupati

Tuesday, 18 May 2010
MAMASA(SI) – Sebanyak 532 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), menerima Surat Keputusan (SK) Bupati Mamasa, kemarin.

CPNS yang menerima SK tersebut terdiri atas hasil seleksi formasi CPNS 2009 sebanyak 214 pelamar umum dan 318 tenaga honorer. Namun, dari jumlah tersebut ada dua honorer yang bermasalah.

Penyerahan SK langsung diberikan Bupati Mamasa Obednego Depparinding di ruang pola kantor bupati. Selain penyerahan SK CPNS, dia juga menyerahkan SK kenaikan pangkat bagi 379 PNS lingkup Pemkab Mamasa.

Dari informasi yang dihimpun harian Seputar Indonesia (SI), Pemkab Mamasa sebelumnya mengusulkan 493 PNS untuk kenaikan pangkat ke pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN), tapi yang disetujui baru 379 orang.

Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Mamasa Jono Buntukaraeng menjelaskan bahwa CPNS yang menerima SK tersebut terdiri atas formasi tenaga honorer golongan IIIa 25 orang,IIc 7 orang,IIb 1 orang,IIa 233,dan golongan I 52 orang.

“Sementara pelamar umum terdiri atas IIIb 3 orang, IIIa 111 orang,IIc 49 orang,IIb 29 orang,dan IIa 22 orang,” ungkapnya kepada wartawan di Mamasa,kemarin.

Dari data yang dihimpun, selain ratusan CPNS dari tenaga honorer dan umum itu, Pemkab Mamasa juga telah mengangkat 167 sekretaris desa (sekdes).

“Sekdes yang diangkat dan dianggap memenuhi syarat dan terdaftar dalam database sejak 2004 menjadi PNS adalah 167 orang,” kata Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Petrus Pualangi.

Bupati Mamasa Obednego Depparinding di depan sejumlah CPNS dan PNS yang menerima SK, meminta agar bersyukur kepada Tuhan. Orang nomor satu di daerah pecahan Kabupaten Polman ini juga berharap CPNS dan PNS bersama-sama membela Kabupaten Mamasa jika ada rongrongan dari luar, bukan merongrong pimpinan.

Dia berharap sekdes yang telah diangkat menjadi PNS jangan berpikir negatif dalam menilai segala sesuatunya. Perlu menganalisa terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. (abdullah nicolha)

Kakak Beradik Menderita Gizi Buruk

Tuesday, 18 May 2010
POLEWALI. Nampak Syahril dan Syahrul kakak beradik penderita gizi buruk yang ada di Kelurahan Lontara Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Sulbar. Dua bocah malang itu juga ditelantarkan oleh orang tuanya.

POLEWALI(SI) – Penderita gizi buruk kembali ditemukan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat.Kali ini dialami kakak beradik, Syahril, 7, dan Syahrul, 5, warga Jalan Andi Tommin, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali.

Kondisi kedua anak pasangan Eta-Samsul tersebut terlihat sangat memprihatinkan. Kaki dan dada mereka sangat kurus sehingga hanya kulit membalut tulang.Perut keduanya tampak membuncit.

Selain hanya memiliki berat badan separuh dari anak normal biasa,kedua anak malang itu hanya dirawat bibinya.Parahnya lagi, keduanya belum mendapatkan penanganan medis. Kedua bocah itu berasal dari keluarga miskin yang tinggal di gubuk sederhana.

Syahril dan Syamsul sudah tak memiliki ayah karena telah meninggal dunia setahun lalu.Ibunya memilih pulang kampung ke Kabupaten Tana Toraja (Tator) dan tidak kembali lagi. Selama ini keduanya dirawat bibinya, Hayati,yang bekerja sebagai penjual sayur di pasar tradisional.

Dia hanya bisa memberikan air putih dan ramuan-ramuan dari rumput untuk mengobati Syahril dan Syahrul yang menderita gizi buruk.

Menurut Hayati,hal tersebut dilakukan karena tidak mempunyai biaya. Untuk makan sehari-hari saja, janda beranak lima ini sudah kewalahan.

Dia mengungkapkan, sejak terkena gizi buruk delapan bulan lalu,kedua bocah ini belum pernah berobat ke rumah sakit.

“Tidak dibawa ke rumah sakit karena tidak punya biaya pengobatan,” katanya kepada wartawan,kemarin.

Karena hanya dirawat seadanya di rumah dan tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai, kondisi kedua bocah bersaudara itu semakin memprihatinkan.

Melihat kesengsaraan kedua bocah yang menderita gizi buruk akut itu, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Polman Fariruddin merasa prihatin dan memberikan bantuan susu. Dia berharap bisa membantu untuk memulihkan kondisi kedua bocah yang telah lama tak mendapatkan asupan gizi baik itu.

Karena hingga saat ini belum ada penanganan serius terhadap kedua anak penderita gizi buruk itu, dia menyarankan dibawa ke rumah sakit. “Biar bisa mendapat pengobatan yang baik,”ujarnya. (abdullah nicolha)

Bantuan Sosial Dinilai Politis

Sunday, 16 May 2010
WATANSOPPENG(SI) – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng menilai,dalam penyaluran bantuan sosial bagi para pedagang di pasar Cabbenge,Kecamatan Lilirilau,terdapat unsur politis.

Sebab, dalam penyaluran bantuan sosial dalam bentuk subsidi itu, terdapat beberapa kejanggalan. Bahkan, penyaluran dilakukan setelah menjelang perhelatan pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala tersebut pada 23 Juni mendatang. “Saya melihat, ini Pasar Cabbenge terlalu dipolitisasi.

Pada awalnya Rp7 miliar tidak bisa,kok belakangan menjelang pilkada memanfaatkan pedagang pasar, bantuan sosial ini bisa kucur kurang lebih Rp1,3 miliar,” ungkap pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Soppeng Syahruddin M Adam pekan lalu.

Legislator Partai Golkar ini juga meminta kepada pihak asosiasi untuk mengklarifikasi segala isu yang ada di kalangan pedagang pasar saat ini. Fakta yang terjadi, mereka mau dibantu kalau memilih salah satu pasangan calon. Bahkan,yang lebih ekstrem,dana tersebut merupakan bantuan H Bakri selaku Ketua Asosiasi.

H Bakri mendapatkan dana itu dari salah satu calon yang masih berkuasa di Soppeng saat ini. “Ini yang perlu diluruskan, kewajiban asosiasi meluruskan ini,”tegasnya. Dia menandaskan, pengucuran dana di SKPD itu,terakhir dilakukan pada 26 Desember 2009 dan tidak bisa mengurus dana.

Namun, dengan pendekatan yang dilakukan dana dapat dicairkan. “Alhamdulillah, saya tidak tahu pendekatan apa yang dipakai. Tanggal 28 SK-nya,tanggal 30 bisa cair itu dana, itu luar biasa, Pak. Jadi, tolong diklarifikasi itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, pihak asosiasi menuding bahwa DPRD pada periode lalu tidak memiliki kepedulian terhadap pedagang pasar Cabbenge yang datang menyampaikan aspirasinya. Karena itu,pihak asosiasi menyampaikan masalah itu ke bupati.

Wakil Ketua Asosiasi PP Jamaluddin mengungkapkan, saat para pedagang pasar menyampaikan aspirasinya,Ketua DPRD saat itu menyebutkan bahwa pihaknya tidak tuli dan tidak buta melihat permasalahan pedagang Pasar Cabbenge.

Menurutnya, ada lima poin yang hingga saat ini tidak kunjung terealisasi sehingga setelah itu menunggu ada suatu sentuhan kebijakan dari pemerintah dan dewan agar dapat meringankan permasalahan pedagang pasar Cabbenge. Hingga memasuki awal Desember 2009, jelasnya, pihaknya gencar melakukan pendekatan ke pihak eksekutif (Pemkab Soppeng), dalam hal ini Bupati Soppeng.

“Alhamdulillah,melalui surat tanggal 4 Desember, akhirnya direspons.SK bupati keluar 28 Desember, penandatanganan kontrak 29, dan realisasinya tanggal 30 Desember melalui rekening giro asosiasi,”jelasnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Soppeng Syahruddin M Adam yang menjabat saat itu mengaku, keberatan jika dikatakan DPRD saat itu tidak ada tindakan nyata. “Kalau dikatakan tidak ada tindakan nyata dari DPRD, saya sedikit keberatan,”ujarnya.

Barang kali, lanjutnya, pedagang masih ingat, waktu pedagang datang bersama sejumlah pejabat Pemkab,dewan sudah rekomendasikan kepada bupati bahwa dana Rp7 miliar yang dimanfaatkan untuk pengembang adalah diserahkan dan menjadi subsidi untuk pedagang pasar.

Kepedulian Dewan pada periode lalu, kata dia, bukan Rp1,3 miliar, tapi Rp7 miliar yang direkomendasikan untuk disubsidikan kepada pedagang pasar. Salah satu bentuk nyatanya adalah rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua DPRD saat itu. (abdullah nicolha)