Mapparemma-Wadeng Mundur di Pilkada

Wednesday, 30 December 2009
WATANSOPPENG(SI) – Dua anggota DPRD Kabupaten Soppeng secara resmi menyatakan mundur dari bursa Pemilihan Kepala Dae-rah (Pilkada) Soppeng Juni 2010.

Kedua legislator tersebut, yakni Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Soppeng yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Soppeng Andi Mapparemma dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Soppeng Andi Wadeng.

Keduanya mengundurkan diri dengan alasan dan pertimbangan berbeda. Andi Mapparemma menyatakan ingin berkonsentrasi di Dewan dan pengabdian kepada masyarakat. “Dipilihnya kami merupakan satu kepercayaan dan ini amanah. Jadi, saya memutuskan tidak memikirkan pencalonan di pilkada,”katanya kepada Seputar Indonesia (SI) di ruang kerjanya,kemarin.

Ketua DPC PDIP Soppeng ini ingin mempelajari lebih banyak tentang tugas-tugas legislatif untuk mengawal pembangunan daerah. “Keputusan ini juga memahami lebih dalam lagi tentang fungsi dan tanggung jawab sebagai seorang wakil rakyat demi kemajuan satu daerah,”tuturnya.

Sementara itu, Andi Wadeng mengungkapkan, keputusan mundur dari pencalonan pada Pilkada Soppeng karena pertimbangan kestabilan keluarga besarnya. Dia tidak ingin ada perselisihan antara keluarganya pascapilkada Juni mendatang. “Saya memutuskan tidak maju dan berhenti membicarakan masalah pencalonan pilkada. Kami takutkan nanti ada perpecahan antarkeluarga mengingat yang akan maju merupakan keluarga dan kerabat,” katanya.

Kedua legislator ini merupakan figur yang memiliki massa riil. Terbukti, saat pemilu lalu, Mapparemma dan Wadeng berhasil mendulang suara terbanyak di daerah pemilihannya. Hasil pemilu lalu juga membuktikannya dengan tiga kursi PDIP dan dua kursi untuk PDK. Bahkan,Andi Wadeng merupakan legislator dua periode yang mendapat kepercayaan di Bumi Latemmamala tersebut.

Kendati keduanya telah resmi mengundurkan diri dari bursa pencalonan, baik Mapparemma maupun Wadeng, akan tetap bersikap loyal terhadap partai. Bahkan keduanya akan tetap mendukung siapa saja yang diusung partai. “Bagaimanapun saya adalah kader PDK dan harus loyal kepada calon yang akan diusung nanti.Saya akan bekerja untuk memenangkannya,” ungkap Wadeng.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Soppeng Andi Mapparemma. Siapa pun yang akan diusung partai yang dipimpinnya, akan tetap mendukung dan memenangkannya di Pilkada Soppeng mendatang. (abdullah nicolha)

Penetapan Calon Golkar Molor

Tuesday, 29 December 2009
WATANSOPPENG(SI) – Penetapan calon bupati dan wakil bupati dari Partai Golkar Soppeng pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Juni 2010 dipastikan molor.

Penyebabnya, mereka harus menunggu pelantikan dan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Golkar Kabupaten Soppeng. DPD II Golkar Soppeng rencananya akan menetapkan calon yang diusung partai pemenang pemilu di Bumi Latemmamala tersebut pada akhir Desember.Namun,adanya mekanisme yang baru dan masih menunggu survei, jadi rencana itu dibatalkan.

“Rencananya ditetapkan pada akhir Desember,tapi adanya beberapa hal dan masih menunggu hasil survei, hal itu belum dilakukan,” ungkap Ketua Tim Pilkada Soppeng Syahruddin M Adam kepada Seputar Indonesia (SI), di gedung Dewan,kemarin.

Dia menambahkan, pihaknya mendapat instruksi dari tingkat provinsi dan pusat agar penetapan tersebut dilakukan setelah Musda DPD II Golkar. Selain itu,menunggu hasil survei siapa yang bakal diusung. “Yang jelas,Januari harus rampung semua.Sebab,hasil survei sudah diketahui dan akan mendeklarasikan siapa yang diusung pada pilkada nanti,” tutur Wakil Ketua DPD II Golkar Soppeng ini.

Sementara itu,Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Golkar Syamsul Bahri menjelaskan bahwa mekanisme penetapan calon gubernur,bupati,dan wali kota sudah ada petunjuk jelas yang dikirim DPP pusat kepada setiap DPD Golkar didaerah.

Dengan demikian, dalam penentuan calon nanti, penilaian terhadap bakal calon yang mendaftar di Golkar lebih obyektif. “Karena itu, untuk penentuan kami bekerja sama dengan lembaga independen melakukan survei,” ujarnya saat temu konstituen di DPD II Golkar Soppeng,Jalan Merdeka, Watansoppeng,baru-baru ini.

Dia juga mengungkapkan, dalam penentuan calon tersebut nanti akan tetap memprioritaskan kader Golkar. Sepanjang figur itu mampu bersaing dengan penilaian berdasarkan hasil survei. “Jadi,yang disurvei adalah yang telah mendaftar di Golkar.Kalaupun ada yang disurvei di luar figur yang telah mendaftar, itu hanya sebagai bahan perbandingan,”tuturnya.

Disinggung soal peluang kader dibanding nonkader untuk diusung partai berlambang pohon beringin tersebut,Syamsul mengatakan, kader partai tetap menjadi prioritas.Menurutnya,jika figur di luar Golkar memiliki nilai elek-tabilitas yang tinggi dari nonkader, akan tetap dipertimbangkan. “Misalnya, nonkader memiliki nilai 8,sedangkan kader Golkar hanya memiliki 5.

Namun,dilihat dari pertimbangan keyakinan bahwa angka 5 bisa bertambah ke depan sebelum pelaksanaan pilkada,Golkar akan tetap mengusung kadernya,” kata anggota DPR RI ini.

Dari pantauan SI,beberapa pekan terakhir,Ketua DPD II Golkar Soppeng Andi Kaswadi Razak menguat diusung partai peraih kursiterbanyak di DPRD Soppeng. Saat ini pun dia gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat di seluruh daerah berjuluk Kota Kalong itu. Bahkan, dalam setiap kunjungannya ke pelosok desa, tim AKAR,sebutan akrab balon bupati itu, tidak tanggung-tanggung mengerahkan simpatisan dan pendukungnya.

Bahkan, puluhan mobil telah di-brandingdengan warna kuning bergambarkan sosok Ketua DPRD Soppeng lengkap dengan slogan amanah,muda,dan energik. Legislator Golkar Syahruddin membenarkan bahwa saat ini pihaknya sedang gencar melakukan sosialisasi hingga ke pelosok desa.

Hal tersebut dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat di Bumi Latemmamala bahwa Andi Dulli––sapaan akrab Ketua DPRD Soppeng––benar-benar ingin maju di Pilkada Soppeng . “Ini kami lakukan sebatas meyakinkan masyarakat kalau Andi Dulli ingin bertarung di Pilkada Soppeng,”tandasnya. (abdullah nicolha).

Inspektorat Panggil Kasek SDN 12

Monday, 28 December 2009
WATANSOPPENG(SI) – Kepala Inspektorat Kabupaten Soppeng Andi Pawelloi Mappejanci segera memanggil Kepala Sekolah (Kasek) SDN 12 Biccuing Hj Hadriati Haruna.

Pemanggilan itu terkait laporan dewan guru, komite, orangtua murid, dan warga di sekitar sekolah tentang adanya pemotongan dana bantuan siswa. “Kami segera memanggil kasek karena surat laporan warga telah masuk. Bahkan bupati telah mengetahui masalah tersebut,” ungkapnya kepada Seputar Indonesia( SI) di Watansoppeng,kemarin.

Dia menjelaskan,saat ini pihaknya sedang mengumpulkan beberapa bukti terkait masalah tersebut. Sementara pemanggilan paling lambat dilakukan awal Januari 2010. “Yang jelas,kami akan panggil kasek karena telah mendapat persetujuan Pak Bupati,” jelas mantan Kepala Dispenda Soppeng ini.

Selain memanggil kasek, Pawelloi juga akan memanggil sejumlah orangtua murid, dewan guru, dan komite sekolah untuk memberikan keterangan terkait masalah tersebut.“Tentunya,kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan tentang masalah yang terjadi di SDN 12 Biccuing,”tandasnya.

Kasek SDN 12 Biccuing Hj Hadriati Haruna yang dikonfirmasi di ruang kerjanya baru-baru ini, mengaku bersedia hadir jika dipanggil untuk memberikan klarifikasi terhadap masalah itu. “Yang jelas, jika dipanggil, saya bersedia datang. Sebab, apa yang dilaporkan mereka tidak benar,”ungkapnya.

Bahkan, dia mengaku telah menghadap ke Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Soppeng Andi Endang Supiati terkait masalah itu. Sebelumnya, dia telah mengaku memotong dana bantuan bagi siswa yang kurang mampu di sekolah itu sebanyak Rp60.000 dari 12 siswa yang menerima bantuan itu sehingga total Rp360.000 per siswa.

Namun, ibu paruh baya itu mengatakan, dana Rp60.000 per siswa tersebut diberikan orangtua murid secara ikhlas tanpa memintanya. Saat ini dana itu telah dikembalikan kepada masing- masing orangtua murid yang menerimanya.

“Sebenarnya tidak dipotong, orangtua yang memberi.Saya juga tidak meminta kepada mereka, tapi merekalah yang memberikannya dengan ikhlas sebagaitandaterimakasih atas dana tersebut,”ungkapnya.

Sebenarnya tidak ada masalah soal itu.Namun,ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan pihaknya dipandang jelek oleh masyarakat hingga atasan sehingga masalah ini diangkat. “Keberatan orangtua murid juga karena desakan orangorang tertentu,”tuturnya.

Sementara itu, menurut Hatijah, 41,salah seorang orangtua murid warga Jalan Kesatria Kayangan Watansoppeng, pemberian uang Rp60.000 kepada kasek untuk pembayaran administrasi selama pengurusan bantuan tersebut, berupa meterai dan lain-lainnya.

“Dengan begitu,mau tidak mau kami harus memberikannya. Saya bilang sama Ibu Kasek, Kalau demikian adanya,kami berikan kalau memang ada biaya seperti itu karena dengan Rp300.000 kami merasa bersyukur,”ungkapnya .

Hadriati menambahkan,untuk dana yang diduga dibebankan kepada peserta ujian nasional (UN) beberapa waktu lalu juga tidak benar.Sebenarnya bukan dibebankan kepada murid, tapi pihak sekolah yang memberikan Rp5.000 per hari per siswa selama masa ujian,yakni satu pekan.

“Jadi,hal itu dari pihak sekolah yang diambil dari dana BOS. Memang telah kami programkan sebelumnya, yang jelas apa yang ditudingkan orang tersebut tidak benar,”tandasnya.

Dalam surat yang dilayangkan kepada Bupati, Kepala Inspektorat, Disdikpora Soppeng dan pihak terkait tersebut dikatakan bahwa hubungan antara guru-guru dan kepala sekolah kurang harmonis.

Terbukti dalam pengadaan komputer,kasek bertindak sendiri tanpa persetujuan rapat dewan guru dan orangtua murid, komite sekolah, dan warga sekitar yang mengeluhkan hal tersebut. (abdullah nicolha)

Ciptakan Replika Peta Terbesar

Monday, 28 December 2009
POLMAN MASUK MURI

POLEWALI (SI) – Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Sulawesi Barat (Sulbar) memasuki usia yang ke 50 tahun berhasil menorehkan prestasi dalam Museum Rekor Indonesia (MURI). Prestasi itu berupa pembuatan replika peta administrasi Kabupaten Polman terbesar di Indonesia berukuran 14,5 x 16,5 meter.

Replika peta tersebut kini tercatat sebagai replika peta terbesar di Indonesia. Prestasi tersebut, memecahkan rekor sebelumnya pembuatan peta wisata berukuran 8x12 meter pada 2008.

Bupati Polman Ali Baal selaku pemrakarsa, menerima piagam penghargaan dari MURI yang diserahkan langsung Direktur MURI Paulus Pangka di Gedung "Gadis" Polman Minggu (27/12) lalu.

Pembuatan replika peta administrasi kabupaten tersebut, melibatkan 2009 orang yang melambangkan tahun 2009. Mereka, terdiri 1.300 murid puluhan sekolah dasar (SD), mahasiswa, panitia, dan prajurit Kompi B/721 Makkasau. Bupati Ali Baal, menggenapkan jumlah 2010 peserta yang terlibat dalam pembuatan replika peta, yang melabangkan tahun 2010 akan segera tiba.

Ukuran lebar replika peta 14-meter (lebih setengah meter), melambangkan jumlah kerajaan dalam wilayah Mandar yang terdiri tujuh di hulu sungai (pitu ulunna salu) dan tujuh di muara sungai (pitu ba'bana binanga). Adapun tinggi replika peta 16,5 meter, melambangkan jumlah kecamatan di Kabupaten Polman.

Koordinator pembuatan replika peta, Fadhly Anwar mengatakan, lebar peta 14 meter dapat pula dimaknai sebagai luas wilayah Kabupaten Polman 1.400 kilometer persegi.

Ali Baal menyatakan bersyukur atas keberhasilan pembuatan replika peta administrasi memecahkan rekor MURI. “Prestasi ini, adalah hasil kerja keras, kerjasama dan dukungan berbagai pihak, Prestasi ini harus menjadi motivasi bagi kita untuk terus meraih keberhasilan," ujarnya. (abdullah nicolha).

Polisi Tahan Anggota DPRD

Sunday, 28 December 2009
Terkait Penganiayaan Terhadap Polisi-Warga

MAJENE (SI) – Jajaran Kepolisian Resort (Polres) Majene menahan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Majene, Sulawesi Barat Hasriadi karena melakukan penganiayaan terhadap seorang anggota polisi setempat Briptu Nurhadi dan warga Rusdi.

Alasan pihak Polres Majene atas penahanan yang dilakukan terhadap legislator Partai Bintang Reformasi (PBR) karena penganiayaan yang dilakukan tersangka dikhawatirkan dapat berdampak lebih luas dan dapat saja menggangu keamanan.

Kapolres Majene Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Jamal Ahmad Yani menjelaskan, Hasriadi ditahan sejak Kamis (24/12) dini hari lalu setelah melalui pemeriksaan panjang secara marathon hampir 10 jam yang dilakukan sejak sore hari.

Menurut Kapolres, penahanan atas tersangka dilakukan atas sejumlah pertimbangan diantaranya, untuk memudahkan pemeriksaan, mencegah terulangnya perbuatan, pengamanan barang bukti serta mencegah timbulnya dampak yang lebih luas terkait penganiyaan yang dilakukan tersangka anggota DPRD Majene tersebut.

“Penahanan telah dilakukan, karena kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, penganiyaan itu dapat saja berdampak lebih luas,” kata Jamal kepada sejumlah wartawan di Majene, kemarin.

Informasi yang dihimpun Harian Seputar Indonesia (SI), dalam waktu yang hampir bersamaan, Polres Majene juga menahan warga yang bernama Rusli yang juga menjadi korban pemukulan Hasriadi. Karena pasca penganiayaan itu Rusdi juga balik membalas memukul Hasriadi.

Informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian setempat, peristiwa pemukulan yang dilakukan Hasriadi terhadap warga bernama Rusdi terjadi pada acara Konfrensi Cabang Khusus (Konfercabsus) PDI Perjuangan Majene Februari 2008 silam.

Selain memukul warga, mantan legislator PDI Perjuangan di DPRD Majene periode 2004-2009, juga melukai seorang anggota Polres Majene Briptu Nurhadi.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Majene Ajun Komisaris Polisi (AKP) Erwin menambahkan, kendati telah melakukan penahanan. Namun, pemeriksaan secara intensif baru dapat dilakukan akhir Desember 2009 ini. “Itu karena lambatnya surat izin pemeriksaan dari Gubernur Sulawesi Barat,” katanya.

Menurut Erwin, pihaknya telah mengirim permintaan izin ke Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh melalui Polda Sulselbar sejak April 2008 lalu, namun izin baru terbit Desember 2009. “Artinya, permintaan izin dari gubernur macet hampir dua tahun,” ungkapnya.

Kapolres Majene AKBP Jamal mengatakan, sesuai kewenangan yang dimiliki polisi, penahanan atas tersangka bisa dilakukan maksimal 40 hari. Dia juga mengakui sudah mendapat desakan dari sejumlah pihak termasuk dari para anggota DPRD Majene agar Hasriadi yang menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Majene ini ditangguhkan penahanannya.

Pantauan yang dilakukan, selain para anggota DPRD, sejumlah berseragam TNI juga banyak yang mengunjungi tersangka di Mapolres Majene. “Penahanan adalah hak kepolisian, pihak tersangka juga dapat melakukan permohonan penangguhan penahanan, kalau surat permohonannya masuk akan kami pertimbangkan,” jelas Kapolres yang belum lama menjabat di Kota Pendidikan Sulbar ini. Jamal menyatakan, pihaknya akan segera melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene untuk diproses lebih lanjut.

Selain kasus pemukulan atas seorang warga dan seorang anggota Polri tersebut, sejumlah kasus penganiayaan lainnya masih menanti Hasriadi. Bahkan, Menurut Kasat Reskrim AKP Erwin, Hasriadi juga menjadi tersangka pemukulan terhadap dua orang perempuan.

Menurutnya, Hasriadi juga dilaporkan oleh dua orang perempuan di Majene ke Polsek Banggae pertengahan 2009 lalu, karena mengaku sudah dipukuli oleh legislator partai bentukan Kiyai Kondang KH Zainuddin MZ itu hingga mengalami puluhan luka memar.

“Perempuan itu merupakan istri siri tersangka, jadi tidak termasuk KDRT, kasus ini (pemukulan perempuan) belum bisa diproses lebih lanjut karena izin Gubernur Sulbar belum terbit,” tandas Erwin. (abdullah nicolha).