Friday, 07 May 2010
WATANSOPPENG(SI) – Direktur LP-Sibuk Sulawesi Selatan (Sulsel) Djusman AR menantang enam pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng membuat program peraturan daerah (perda) transparansi.
Alasannya, menjelang perhelatan pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala itu Juni mendatang, belum ada cabup ataupun cawabup yang berani me-nyuarakan atau menjadikan masalah transparansi sebagai salah satu fokus menjalankan pemerintahan di Kabupaten Soppeng dalam lima tahun ke depan.
“Saya tantang enam pasangan cabup menjadikan perda transparansi ini menjadi salah satu program bupati. Hal ini sangat perlu untuk memberikan dan memperlihatkan kepada masyarakat Soppeng bahwa pemerintahan yang dijalankan kelak,benar-benar bersih dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme),” ungkapnya kepada Seputar Indonesia (SI), Kamis (6/5) malam.
Ketika ditanya kenapa hanya enam pasangan cabup-cawabup yang ditantang, padahal ada tujuh pasangan, dia mengatakan, belum mengetahui komitmen keenam pasangan tersebut. “Saya tantang hanya enam pasangan karena salah satu calon, yakni pasangan ASmo-BERKHARISMA, sudah diketahui,”ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa pasangan ASmo-BERKHARISMA sudah terbukti tidak berani memberlakukan program perda transparansi. “Saya pernah tawarkan program itu, tapi ditolak. Karena itu, hanya enam pasangan yang saya tantang untuk program ini,”tandas auditor Sulsel ini. Kendati tidak berhasil menjadi salah satu peserta dalam pilkada Soppeng, Djuman hingga kini belum menentukan sikap politik untuk memberikan dukungan.
Dia menandaskan akan tetap konsisten pada komitmen awal, yakni pemberlakuan perda transparansi pada pemerintahan Soppeng lima tahun ke depan. “Saya tetap pada komitmen awal, yakni perda transparansi, siapa pun kandidat kecuali ASmo- BERKHARISMA. Jika dia ingin memberlakukan perda itu, saya akan berjuang memenangkannya. Bukan hanya saya, tetapi para keluarga, simpatisan, dan konstituen karena itulah yang kami perjuangkan sejak awal,”ungkapnya.
Ketua tim pemenangan pasangan AKAR (Andi Kaswadi Razak- Andi Rizal Mappatunru),Syahruddin M Adam,mengungkapkan, pihaknya sangat merespons pemberlakuan perda transparansi di Bumi Latemmamala itu kelak.
Dia beralasan pihaknya juga menginginkan keterbukaan pemerintahan kepada masyarakat. Program-program yang di-tawarkan kepada masyarakat Soppeng saat ini memang belum ada yang mengarah ke sana karena memfokuskan perhatian kepada warga yang notabene menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Dengan fokus pada masalah pertanian, kesejahteraan masyarakat diharapkan segera terwujud.
“Program-program yang ada saat ini adalah untuk menyejahterakan masyarakat dan nantinya kami akan menuju ke sistem yang lebih transparan. Memang hal itulah yang dibutuhkan masyarakat untuk bersama-sama mengontrol pemerintahan di Soppeng kelak. Dengan demikian, praktik KKN yang selalu dikhawatirkan tidak terjadi,” katanya kepada SI via ponselnya kemarin.
Sementara itu, cawabup asal Partai Demokrat, Supriansa (pasangan Andi Sulham), menegaskan, transparansi bagi pasangan SULAPA merupakan harga mati yang akan dijalankan jika terpilih kelak, Sebab, hal itu sesuai UU No 11/2009 tentang Keterbukaan Informasi dan Transparansi Pemerintahan kepada Masyarakat.
“Sekarang bukan lagi zamannya pejabat menutup-nutupi pemerintahan, termasuk anggaran. Bukan hanya perda transparansi, juga anggaran dan itu tidak boleh ditutup-tutupi supaya masyarakat tahu agar bisa dikontrol. Dengan adanya kontrol akan menghindari praktik-praktik korupsi,” pungkas aktivis LSM ini kemarin. (abdullah nicolha)
Friday, May 7, 2010
Thursday, May 6, 2010
96% Siswa SMP di Soppeng Lulus
Thursday, 06 May 2010
WATANSOPPENG(SI) – Tingkat kelulusan ujian nasional (UN) tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sederajat di Kabupaten Soppeng mencapai 96%.
Dari total 3.325 siswa SMP peserta UN, yang lulus mencapai 3.201 siswa. Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) Soppeng Kasniadi mengatakan, peningkatan angka kelulusan siswa SMP sederajat di Soppeng tahun ini tak lepas dari digalakkannya tryout di sekolahsekolah.“ Tryout yang kami laksanakan bekerja sama dengan salah satu lembaga pendidikan,” katanya kemarin.
Tingkat kelulusan SMP tahun ini meningkat menjadi 96,27% dari total peserta UN 3.325 siswa. Sementara yang dinyatakan harus mengikuti ujian ulangan hanya 124 siswa. Tahun lalu, dari 3.076 siswa peserta UN, yang lulus hanya 2.671 orang atau 405 siswa tidak lulus.
“Itu artinya tingkat kelulusan tahun lalu hanya sekitar 86,86%,” ujarnya. Kasi Manajemen Pendidikan Dasar Hantik menambahkan, siswa yang belum berhasil pada UN masih ada kesempatan mengikuti ujian ulangan nasional.
Jadi, saat ini siswa bersangkutan belum bisa dinyatakan tidak lulus. “Mereka masih bisa mengikuti ujian ulangan.Terkecuali nanti setelah mengikuti ujian ulangan nasional gagal lagi, baru bisa dikatakan tidak lulus,”tandasnya.
Kasniadi menambahkan, pelaksanaan ujian ulangan akan berlangsung selama empat hari, yaitu 17–21 Mei. Khusus di Soppeng, ujian ulangan bagi siswa SMP akan dipusatkan di SMPN 1 Watansoppeng.
Terkait pelaksanaan ujian ulangan ini, dia berharap dapat diikuti 124 siswa yang belum berhasil pada UN lalu. Sayang, Kabid Pendidikan Dasar ini belum bersedia membocorkan nama-nama dan asal sekolah siswa yang dinyatakan gagal UN itu. “Maaf, saya belum bisa menyebutkan nama-nama maupun asal siswa yang masih harus mengikuti ujian pengulangan tersebut.
Apalagi belum sampai waktunya. Jadi,besok (hari ini),baru bisa saya sampaikan setelah pengumuman yang rencananya akan mulai sekitar pukul 10.00 Wita,”pungkasnya. Dikmudora maupun pihak sekolah berharap siswa-siswa yang nanti telah melaksanakan UN tidak melakukan aksi corat-coret atau konvoi setelah pengumuman. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Tingkat kelulusan ujian nasional (UN) tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sederajat di Kabupaten Soppeng mencapai 96%.
Dari total 3.325 siswa SMP peserta UN, yang lulus mencapai 3.201 siswa. Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) Soppeng Kasniadi mengatakan, peningkatan angka kelulusan siswa SMP sederajat di Soppeng tahun ini tak lepas dari digalakkannya tryout di sekolahsekolah.“ Tryout yang kami laksanakan bekerja sama dengan salah satu lembaga pendidikan,” katanya kemarin.
Tingkat kelulusan SMP tahun ini meningkat menjadi 96,27% dari total peserta UN 3.325 siswa. Sementara yang dinyatakan harus mengikuti ujian ulangan hanya 124 siswa. Tahun lalu, dari 3.076 siswa peserta UN, yang lulus hanya 2.671 orang atau 405 siswa tidak lulus.
“Itu artinya tingkat kelulusan tahun lalu hanya sekitar 86,86%,” ujarnya. Kasi Manajemen Pendidikan Dasar Hantik menambahkan, siswa yang belum berhasil pada UN masih ada kesempatan mengikuti ujian ulangan nasional.
Jadi, saat ini siswa bersangkutan belum bisa dinyatakan tidak lulus. “Mereka masih bisa mengikuti ujian ulangan.Terkecuali nanti setelah mengikuti ujian ulangan nasional gagal lagi, baru bisa dikatakan tidak lulus,”tandasnya.
Kasniadi menambahkan, pelaksanaan ujian ulangan akan berlangsung selama empat hari, yaitu 17–21 Mei. Khusus di Soppeng, ujian ulangan bagi siswa SMP akan dipusatkan di SMPN 1 Watansoppeng.
Terkait pelaksanaan ujian ulangan ini, dia berharap dapat diikuti 124 siswa yang belum berhasil pada UN lalu. Sayang, Kabid Pendidikan Dasar ini belum bersedia membocorkan nama-nama dan asal sekolah siswa yang dinyatakan gagal UN itu. “Maaf, saya belum bisa menyebutkan nama-nama maupun asal siswa yang masih harus mengikuti ujian pengulangan tersebut.
Apalagi belum sampai waktunya. Jadi,besok (hari ini),baru bisa saya sampaikan setelah pengumuman yang rencananya akan mulai sekitar pukul 10.00 Wita,”pungkasnya. Dikmudora maupun pihak sekolah berharap siswa-siswa yang nanti telah melaksanakan UN tidak melakukan aksi corat-coret atau konvoi setelah pengumuman. (abdullah nicolha)
Gubernur Janji Bantu Perjuangkan Hak Warga
Thursday, 06 May 2010
SAMBUT GUBERNUR- Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru (kanan) saat menyambut Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (kiri) bersama Ketua DPRD Sulsel Moh Roem di Mapolres Wajo, kemarin.
SENGKANG (SI) – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo berjanji siap membantu masyarakat Kabupaten Wajo dalam memperjuangkan hak bagi hasil atas pengelolaan gas di Gilireng.
“Kami pasti dukung upaya pemerintah kabupaten (Pemkab) Wajo untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Kalau masih tidak menemui hasil, saya sebagai gubernur akan turun langsung membantu,” katanya di hadapan ratusan perwakilan kecamatan dan desa yang menghadiri pertemuan di aula Pemkab Wajo, kemarin.
Berkaitan dengan tuntutan masyarakat Wajo tentang royalti atas gas di Gilireng, menurut Syahrul, sebenarnya aturan yang digunakan oleh BP Migas, Kementerian Keuangan, dan PT EEES tersebut memang perlu dievaluasi kembali. Sebab, kontrak kerja sama (KKS) yang dipedomani tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang.
“Jika komitmen telah terbangun dengan seluruh komponen, diharapkan pemerintah dan seluruh masyarakat Wajo konsisten menjaga komitmen yang disepakati tersebut,” tandas Syahrul.
Syahrul juga meminta agar Pemkab tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban daerah. “Amankan dan jaga stabilitas daerah, pertahankan situasi kondusif yang ada agar masyarakat tidak terusik,meskipun sebenarnya persoalan yang timbul adalah semata perjuangan pemerintah dan masyarakat untuk menuntut hak mereka,” tegasnya.
Syahrul juga meminta agar tidak terprovokasi serta tetap menggunakan cara-cara orang Wajo. “Silakan tuntut hak kalian, tetapi gunakan gaya orang Wajo,jangan terprovokasi sehingga membuat kita melakukan hal-hal di luar kendali, mari kita bangun komitmen baru untuk kepentingan masyarakat melalui saluran yang tepat dan dengan cara yang baik,”katanya.
Ketika listrik padam, lanjutnya, tentu kerugian buat semua. “Kalau dihitung, kerugian akibat pemadaman di Sulsel, dalam sehari mungkin bisa rugi ratusan miliar,” kata mantan Bupati Gowa ini.
Kunjungan orang nomor satu di Sulsel tersebut didampingi Ketua DPRD Sulsel Moch Roem dengan menggunakan helikopter, sehari setelah kunjungan Wakapolri Komjen Pol Yusuf Mangganarani ke Kabupaten Wajo, Selasa (4/5) lalu. Agenda keduanya hampir sama, yaitu untuk mengklarifikasi kondisi keamanan terkait pen-dudukan dan kisruh yang menimpa PT EEES di Kecamatan Gilireng.
Sementara itu, Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru pada awal pertemuan mengungkapkan, kericuhan dan pendudukan PT EEES adalah akumulasi kekecewaan masyarakat karena jenuh melihat isi perut daerahnya dihisap dan disedot tanpa imbalan untuk daerah penghasil.
Orang nomor satu di Wajo ini juga menyatakan, suasana di Gilireng saat ini sudah kondusif, dan PT EEES telah melaksanakan janjinya kepada Pemkab Wajo agar mengalirkan kembali gas untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik.
Dari Wajo, Syahrul dan Roem kemudian menuju Kota Palopo untuk menghadiri acara. Andi Burhanuddin menambahkan, hari ini Pemerintah Wajo bersama sejumlah kepala SKPD terkait akan berangkat ke Jakarta untuk membahas persoalan bagi hasil tersebut dengan pihak BP Migas, Kementerian Keuangan, dan Pertambangan.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), pertemuan antara Pemkab dan BP Migas di Jakarta tersebut akan dihadiri oleh Wakil Bupati Wajo Amran Mahmud bersama sejumlah kepala SKPD. Pemkab Wajo diundang ke Jakarta untuk melakukan pertemuan dengan BP Migas,Kementerian Keuangan, dan pertambangan,membahas masalah tersebut.
Dewan Minta MoU PLN-PT EEES Ditinjau Ulang
Terpisah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel meminta agar PT PLN melakukan peninjauan ulang terhadap perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) pengadaan listrik dengan PT Energi Equity Epic Sengkang (EEES). Sebab,PT EEES dinilai tidak konsisten dan fungsi kontrol PLN dalam MoU tersebut lemah.
Anggota Komisi D DPRD Sulsel Afandy Agusman mengatakan,PT EEES pada dasarnya selama ini telah melakukan tindak monopoli untuk pengadaan listrik dengan kapasitas 195 megawatt (MW).
“Sikap PT EEES yang sering keluar masuk dalam sistem kelistrikan Sulsel disebabkan isi perjanjian kerja sama yang tidak mengatur secara tegas tentang posisi PT EEEES,termasuk sanksi yang bisa diberikan,”ujarnya kemarin.
Afandy mengungkapkan, peninjauan ulang terhadap isi MoU antara PT PLN dengan PT EEES tersebut harus dilakukan untuk memberikan kepastian pasokan listrik Sulsel secara berkelanjutan, dan memberikan posisi yang lebih kuat pada PLN menjatuhkan sanksi terhadap tindak monopoli PT EEES tersebut.
Ahli Geologi dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sulawesi, Nadjamuddin Nawawi, mengatakan, potensi sumber daya alam (SDA) di Sulsel sebagai sumber energi cukup besar seperti potensi gas alam dan panas bumi.Namun, potensi-potensi tersebut belum banyak digarap oleh pemerintah maupun investor. (abdullah nicolha/ yakin achmad)
Kaswadi Pimpin Golkar Soppeng
Wednesday, 05 May 2010
PANJI GOLKAR- Nampak Ketua DPD II Golkar Soppeng terpilih Andi Kaswadi Razak (kanan) saat menerima panji Golkar dari Korwil Golkar Soppeng Andi Marzuki Wadeng pada Musda Golkar Soppeng, kemarin. Aandi Kaswadi dipilih secara aklamasi.
WATANSOPPENG (SI) – Ketua DPRD Kabupaten Soppeng Andi Kaswadi Razak akhirnya terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Soppeng secara aklamasi pada Musyawarah Daerah (Musda) VIII Golkar Soppeng,kemarin.
Dari pantauan harian SeputarIndonesia (SI),pelaksanaan Musda Golkar Soppeng digelar di Sekretariat Jalan Merdeka Watansoppeng, dimulai sekitar pukul 09.30 Wita dan mengesahkan Kaswadi sebagai Ketua Golkar terpilih pukul 13.00 Wita.
Sebelumnya, panitia musda memprediksi pelaksanaan musyawarah tersebut hingga pukul 17.00 Wita. “Pelaksanaan musda kali ini memang cukup singkat, mudahmudahan hasil ini akan membawa Golkar lebih baik lima tahun ke depan,” ungkap Koordinator Wilayah (Korwil) Partai Golkar Soppeng Andi Marzuki Wadeng, yang memimpin rapat paripurna di hadapan para peserta Musda Golkar, kemarin.
Dia menyebutkan, pemilihan Ketua Golkar tersebut dilakukan aklamasi karena semua peserta setuju dan tidak ada calon lain. “Karena itu, kami mengesahkan Andi Kaswadi Razak sebagai Ketua DPD II Golkar Soppeng periode 2010–2015 secara aklamasi,” katanya.
Terpilihnya Andi Kaswadi Razak tidak mengejutkan karena sebelumnya sudah diprediksi sejumlah kalangan partai berlambang beringin tersebut. Apalagi, pengurus di delapan kecamatan dan jajaran pengurus kabupaten menginginkan legislator Golkar Soppeng dua periode itu memimpin partai pemenang Pemilu 2009 di Bumi Latemmamala.
Ketua Golkar Soppeng terpilih Andi Kaswadi Razak mengungkapkan, kepercayaan yang telah diberikan partai merupakan amanah yang harus dijaga.Dia pun berjanji akan bekerja sebaik mungkin bagi Golkar Soppeng ke depan.
“Kepercayaan ini adalah amanah, akan dijaga dan berikan yang terbaik untuk Golkar,”ungkapnya di hadapan peserta musda, seusai pengesahannya sebagai Ketua Golkar Soppeng.
Selain Andi Marzuki, yang mewakili Ketua DPD I Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo, senior Partai Golkar itu didampingi tiga korwil, yaitu Andi Mardianti Hasan, Sudirman Muhammadiah, dan Andi Atta Lantara.
Sementara itu, seusai pemilihan Ketua DPD II Golkar Soppeng, pimpinan rapat musda Andi Marzuki Wadeng memerintahkan membentuk pengurus prematur yang diketuai Syahruddin M Adam, untuk menyusun pengurus baru.
Dalam pengurus prematur itu melibatkan langsung ketua terpilih Andi Kaswadi, dari DPD I Andi Mardianti Hasan, pengurus sayap Golkar, dan pendiri.Tim tersebut diberi waktu berembuk untuk menyusun struktur baru Golkar Soppeng, tapi 15 menit kemudian sudah selesai.
Andi Dulli,sapaan akrab Ketua Golkar Soppeng terpilih,menyampaikan permohonan maaf kepada jajaran pengurus DPD I Golkar karena belum menyusun pengurus baru untuk periode mendatang.
Alasannya,dia harus melalui mempertimbangkan secara matang sebelum menentukan pilihan. “Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Mohon pengertian dan beri kami kesempatan menyusun komposisi pengurus baru ini,” tandasnya seusai menggelar rapat prematur kemarin.
Dia menyatakan, harus mengevaluasi kinerja pengurus selama ini.Apalagi, persaingan ke depan sangat berat sehingga Golkar membutuhkan pengelolaan organisasi yang baik. Kendati demikian,dia berjanji akan menyusun pengurus baru Golkar Soppeng itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. “Kami minta nantinya tidak ada yang lemah untuk kebaikan Golkar di Soppeng,” katanya disambut aplaus peserta Musda Golkar Soppeng.
Andi Marzuki Wadeng yang bertindak selaku pimpinan rapat paripurna pemilihan Ketua Golkar Soppeng itu, mengaku pihaknya dapat memaklumi keputusan yang diambil tim prematur. Sebab, Golkar akan menghadapi agenda besar di Soppeng, yakni Pilkada Juni, tentunya Golkar berharap menang.
“Kami bisa pahami karena hal itu tidak juga menjadi keharusan. Namun, kami berharap penyusunan pengurus baru ini tidak terlalu lama,”tandas senior Partai Golkar Sulsel ini.
Menyinggung tentang komposisi baru nantinya,Kaswadi belum dapat memastikan apakah akan diisi sebagian besar pengurus baru atau lama. Pihaknya akan melakukan evaluasi atas kinerja yang ada selama ini. “Nantilah kami lihat,” tandas Ketua DPRD Soppeng ini. (abdullah nicolha)
Wednesday, May 5, 2010
Listrik Padam,Investor Terancam Hengkang
Wednesday, 05 May 2010
MAKASSAR (SI) – Pemadaman listrik yang kembali terjadi sejak 1 Mei, mulai mengancam keberlanjutan investasi di Sulsel. Jika kondisi tersebut berlanjut, dikhawatirkan sejumlah investor bakal hengkang karena mengalami kerugian akibat tidak adanya jaminan ketersediaan energi.
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) mengkhawatirkan, kondisi tersebut akan menjadi testimoni pelaku bisnis sehingga investasi, pembiayaan, dan perbankan, enggan untuk menanamkan modalnya di Sulsel.
Kepala BKPMD Sulsel Irman Yasin Limpo mengatakan,kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memberikan pencitraan buruk bagi iklim investasi. Padahal, dalam dua tahun terakhir, mata nasional hingga internasional tertuju pada Sulsel sebagai daerah tujuan investasi terbaik di Indonesia.”
Jika kondisi ini terus terjadi, bisa-bisa investasi hengkang dari Sulsel.Ekonomi jadi mandek dan pertumbuhan ekonomi bakal jalan di tempat. Padahal, dua tahun terakhir ini sudah membaik,” tandasnya kepada Seputar Indonesia (SI) kemarin.
Seperti diberitakan sebelumnya, konflik antara Energy Equity Epic Sengkang (EEES) dan Pemkab Wajo terkait tuntutan dana bagi hasil,memang belum menemukan jalan keluar. Namun demikian, perusahaan yang berbasis di Australia tersebut menyatakan siap untuk kembali mengoperasikan PLTG Sengkang setelah mendapatkan jaminan keamanan dari Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.
Namun, EEES belum bisa memastikan waktu yang tepat agar pasokan listrik dari PLTG Sengkang bisa masuk dalam sistem Sultan Batara. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara manajemen EEES dengan Gubernur di rumah jabatan Gubernur, Senin (3/5) lalu.
Irman Yasin Limpo mengungkapkan, dari hasil komunikasi lisan dengan sejumlah industri besar yang beroperasi di Kawasan Industri Makassar (KIMA), ratarata harga produksi naik Rp1 miliar semenjak terjadinya pemadaman, 1 Mei lalu. Diprediksi, kerugian sektor industri setiap harinya mencapai puluhan miliar.
Nilai kerugian tersebut belum termasuk sektor jasa seperti perhotelan, rumah makan, dan penyedia jasa lainnya. ”Ini masih hitung-hitungan berdasarkan komunikasi dengan sejumlah industri. Data riilnya sedang dihitung. Pastinya, pemadaman listrik ini sangat memengaruhi sektor industri dan jasa,” tukasnya.
PLN Minta Fasilitas Produksi Sengkang Dibuka
Sementara itu,PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meminta Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP-Migas) mengeluarkan izin kepada PT Energy Equity Epic Sengkang (EEES) agar fasilitas produksi gas Sengkang bisa berjalan kembali. Pasokan gas untuk pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Sengkang dari PT Energy Equity terhenti.
Akibatnya, saat ini sepertiga wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami pemadaman listrik bergilir. ”PLN minta BPMigas membuka kembali fasilitas produksi gas. Ini sudah ditutup (shutdown) sejak Sabtu siang (1/5). Efeknya sampai ke Makassar karena sepertiga listrik di Sulsel padam sejak Sabtu hingga saat ini,” kata Direktur Utama PLN Dahlan Iskan di Jakarta,kemarin.
Direktur Operasi Indonesia Timur PLN Vickner Sinaga mengungkapkan, total pasokan gas dari EEES mencapai 50 MMBTU. Sementara itu, untuk jadwal pemadaman listrik, PLN mengupayakan agar tidak terlalu banyak melakukan pemadaman pada siang hari.
”Untuk malam hari, Makassar mati 32 MW. Kemudian,di luar Makassar ada enam kabupaten sebesar 50 MW. Kemudian ada captive 55 MW dari hotel dan industri.Namun, kalau siang hari di Makassar tidak pemadaman,” kata Vickner. Senada dengan Dahlan.
Dia berharap pemerintah mau turun tangan agar persoalan ini bisa segera selesai. Kejadian seperti ini, ujar dia, menyebabkan iklim investasi di sektor kelistrikan tidak kondusif. ”Padahal, kami sedang gencar menawarkan investasi,” tuturnya.
Kepala Divisi Humas Sekuriti dan Formalitas BP-Migas Agus Suryono menjelaskan, saat ini fasilitas produksi gas Sengkang masih dalam proses untuk bisa beroperasi kembali. Sejak Senin (3/5) pagi pekerja di sana tengah melakukan pengecekan instalasi untuk bisa membuka suplai gas.
Sementara itu,pada malam harinya sudah ada jaminan dari Kapolda mengenai keamanan di sekitar fasilitas produksi gas Sengkang. ”Kami berupaya secepatnya.Mudah- mudahan 1–2 hari ini, kalau tidak terjadi sesuatu akibat shutdown kemarin,dalam waktu dekat ini bisa menyalurkan,”katanya.
Adapun mengenai DBH yang menjadi tuntutan masyarakat, lanjut Agus, sebetulnya sudah diatur di dalam UU. Dalam hal ini Pemerintah Pusat melakukan perhitungan sesuai UU. ”Jadi, lantaran hasilnya tidak banyak di sana, sampai saat ini kalau dipotong dengan pajak masih minus. Artinya,belum ada hasil yang bisa dibagi sesuai UU,”ungkapnya.
Meski demikian, Kementerian Keuangan seusai UU telah memberikan pajak bagi hasil kepada kabupaten. Pada 2009, pajak bagi hasil yang sudah dikembalikan ke daerah mencapai Rp44,8 miliar. ”Wajo sudah menerima 64,2% sebesarnya Rp44,8 miliar. Itu sudah ditransfer pada 2009.Pada 2010 memang belum,” papar Agus.
Kepala Dinas Hubungan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan BP-Migas Sulistya Hastuti Wahyu menambahkan, dalam kejadian ini bukan hanya PLN yang mengalami kerugian, tetapi BPMigas dan kontraktor juga mengalami hal yang sama.
Terlebih, saat ini BP- Migas dituntut untuk meningkatkan produksi migas. ”Berapa kerugian negara akibat unplanned shutdown? Kalau mau menuntut DBH silakan, tetapi jangan sampai mengganggu produksi migas,”papar Sulistya.
Wakapolri Imbau Warga Wajo Tak Anarkis
Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Yusuf Manggabarani mengimbau,warga Wajo tak anarkis. Dia berharap, pemerintah dan masyarakat menjaga situasi agar tetap kondusif. Imbauan mantan Kapolda Sulselbar itu disampaikan saat menggelar pertemuan dengan unsur musyawarah pimpinan daerah (muspida) dan masyarakat dalam kunjungannya,kemarin.
Kedatangan Yusuf di Bumi Lamaddukkelleng kemarin terkait adanya aksi massa yang menduduki PT Energy Equity Epic Sengkang (EEES), Kecamatan Gilireng,Kabupaten Wajo,Sulsel, beberapa waktu lalu. Aksi massa tersebut mengakibatkan suplai gas ke PLTG Sengkang tidak maksimal sehingga berimbas pada kurangnya pasokan listrik.
Hadir dalam pertemuan yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati di antaranya Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru,Wabup Wajo Amran Mahmud,Wakil Ketua DPRD Wajo Junaidi Muhammad, SKPD, para camat, lurah, masyarakat,serta mahasiswa. (abriandi/maya sofia/ abdullah nicolha)
MAKASSAR (SI) – Pemadaman listrik yang kembali terjadi sejak 1 Mei, mulai mengancam keberlanjutan investasi di Sulsel. Jika kondisi tersebut berlanjut, dikhawatirkan sejumlah investor bakal hengkang karena mengalami kerugian akibat tidak adanya jaminan ketersediaan energi.
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) mengkhawatirkan, kondisi tersebut akan menjadi testimoni pelaku bisnis sehingga investasi, pembiayaan, dan perbankan, enggan untuk menanamkan modalnya di Sulsel.
Kepala BKPMD Sulsel Irman Yasin Limpo mengatakan,kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memberikan pencitraan buruk bagi iklim investasi. Padahal, dalam dua tahun terakhir, mata nasional hingga internasional tertuju pada Sulsel sebagai daerah tujuan investasi terbaik di Indonesia.”
Jika kondisi ini terus terjadi, bisa-bisa investasi hengkang dari Sulsel.Ekonomi jadi mandek dan pertumbuhan ekonomi bakal jalan di tempat. Padahal, dua tahun terakhir ini sudah membaik,” tandasnya kepada Seputar Indonesia (SI) kemarin.
Seperti diberitakan sebelumnya, konflik antara Energy Equity Epic Sengkang (EEES) dan Pemkab Wajo terkait tuntutan dana bagi hasil,memang belum menemukan jalan keluar. Namun demikian, perusahaan yang berbasis di Australia tersebut menyatakan siap untuk kembali mengoperasikan PLTG Sengkang setelah mendapatkan jaminan keamanan dari Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.
Namun, EEES belum bisa memastikan waktu yang tepat agar pasokan listrik dari PLTG Sengkang bisa masuk dalam sistem Sultan Batara. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara manajemen EEES dengan Gubernur di rumah jabatan Gubernur, Senin (3/5) lalu.
Irman Yasin Limpo mengungkapkan, dari hasil komunikasi lisan dengan sejumlah industri besar yang beroperasi di Kawasan Industri Makassar (KIMA), ratarata harga produksi naik Rp1 miliar semenjak terjadinya pemadaman, 1 Mei lalu. Diprediksi, kerugian sektor industri setiap harinya mencapai puluhan miliar.
Nilai kerugian tersebut belum termasuk sektor jasa seperti perhotelan, rumah makan, dan penyedia jasa lainnya. ”Ini masih hitung-hitungan berdasarkan komunikasi dengan sejumlah industri. Data riilnya sedang dihitung. Pastinya, pemadaman listrik ini sangat memengaruhi sektor industri dan jasa,” tukasnya.
PLN Minta Fasilitas Produksi Sengkang Dibuka
Sementara itu,PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meminta Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP-Migas) mengeluarkan izin kepada PT Energy Equity Epic Sengkang (EEES) agar fasilitas produksi gas Sengkang bisa berjalan kembali. Pasokan gas untuk pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Sengkang dari PT Energy Equity terhenti.
Akibatnya, saat ini sepertiga wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami pemadaman listrik bergilir. ”PLN minta BPMigas membuka kembali fasilitas produksi gas. Ini sudah ditutup (shutdown) sejak Sabtu siang (1/5). Efeknya sampai ke Makassar karena sepertiga listrik di Sulsel padam sejak Sabtu hingga saat ini,” kata Direktur Utama PLN Dahlan Iskan di Jakarta,kemarin.
Direktur Operasi Indonesia Timur PLN Vickner Sinaga mengungkapkan, total pasokan gas dari EEES mencapai 50 MMBTU. Sementara itu, untuk jadwal pemadaman listrik, PLN mengupayakan agar tidak terlalu banyak melakukan pemadaman pada siang hari.
”Untuk malam hari, Makassar mati 32 MW. Kemudian,di luar Makassar ada enam kabupaten sebesar 50 MW. Kemudian ada captive 55 MW dari hotel dan industri.Namun, kalau siang hari di Makassar tidak pemadaman,” kata Vickner. Senada dengan Dahlan.
Dia berharap pemerintah mau turun tangan agar persoalan ini bisa segera selesai. Kejadian seperti ini, ujar dia, menyebabkan iklim investasi di sektor kelistrikan tidak kondusif. ”Padahal, kami sedang gencar menawarkan investasi,” tuturnya.
Kepala Divisi Humas Sekuriti dan Formalitas BP-Migas Agus Suryono menjelaskan, saat ini fasilitas produksi gas Sengkang masih dalam proses untuk bisa beroperasi kembali. Sejak Senin (3/5) pagi pekerja di sana tengah melakukan pengecekan instalasi untuk bisa membuka suplai gas.
Sementara itu,pada malam harinya sudah ada jaminan dari Kapolda mengenai keamanan di sekitar fasilitas produksi gas Sengkang. ”Kami berupaya secepatnya.Mudah- mudahan 1–2 hari ini, kalau tidak terjadi sesuatu akibat shutdown kemarin,dalam waktu dekat ini bisa menyalurkan,”katanya.
Adapun mengenai DBH yang menjadi tuntutan masyarakat, lanjut Agus, sebetulnya sudah diatur di dalam UU. Dalam hal ini Pemerintah Pusat melakukan perhitungan sesuai UU. ”Jadi, lantaran hasilnya tidak banyak di sana, sampai saat ini kalau dipotong dengan pajak masih minus. Artinya,belum ada hasil yang bisa dibagi sesuai UU,”ungkapnya.
Meski demikian, Kementerian Keuangan seusai UU telah memberikan pajak bagi hasil kepada kabupaten. Pada 2009, pajak bagi hasil yang sudah dikembalikan ke daerah mencapai Rp44,8 miliar. ”Wajo sudah menerima 64,2% sebesarnya Rp44,8 miliar. Itu sudah ditransfer pada 2009.Pada 2010 memang belum,” papar Agus.
Kepala Dinas Hubungan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan BP-Migas Sulistya Hastuti Wahyu menambahkan, dalam kejadian ini bukan hanya PLN yang mengalami kerugian, tetapi BPMigas dan kontraktor juga mengalami hal yang sama.
Terlebih, saat ini BP- Migas dituntut untuk meningkatkan produksi migas. ”Berapa kerugian negara akibat unplanned shutdown? Kalau mau menuntut DBH silakan, tetapi jangan sampai mengganggu produksi migas,”papar Sulistya.
Wakapolri Imbau Warga Wajo Tak Anarkis
Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Yusuf Manggabarani mengimbau,warga Wajo tak anarkis. Dia berharap, pemerintah dan masyarakat menjaga situasi agar tetap kondusif. Imbauan mantan Kapolda Sulselbar itu disampaikan saat menggelar pertemuan dengan unsur musyawarah pimpinan daerah (muspida) dan masyarakat dalam kunjungannya,kemarin.
Kedatangan Yusuf di Bumi Lamaddukkelleng kemarin terkait adanya aksi massa yang menduduki PT Energy Equity Epic Sengkang (EEES), Kecamatan Gilireng,Kabupaten Wajo,Sulsel, beberapa waktu lalu. Aksi massa tersebut mengakibatkan suplai gas ke PLTG Sengkang tidak maksimal sehingga berimbas pada kurangnya pasokan listrik.
Hadir dalam pertemuan yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati di antaranya Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru,Wabup Wajo Amran Mahmud,Wakil Ketua DPRD Wajo Junaidi Muhammad, SKPD, para camat, lurah, masyarakat,serta mahasiswa. (abriandi/maya sofia/ abdullah nicolha)
Monday, May 3, 2010
PT EEES Belum Pastikan Pasokan Listrik
Tuesday, 04 May 2010
MAKASSAR (SI) – PT Energy Equity Epic Sengkang (EEES) belum memberikan kepastian pengoperasian mesin pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Sengkang.
Operator sumur gas Sengkang ini, baru bisa mengoperasikan PLTG jika mendapatkan izin dari badan pengatur minyak bumi dan gas (BP-Migas), serta jaminan keamanan dari pemerintah terkait dengan keberadaan pekerja asing. ”Sebagai investor, tentunya kami butuh iklim investasi yang kondusif dan jika itu terpenuhi, EEES siap kembali mengoperasikan PLTG Sengkang.
Namun,itu pun setelah dikoordinasikan dengan BP Migas selaku pengawas,” ujar Presiden Direktur Energy Equity Epic Sengkang Andi Riyanto kepada Seputar Indonesia (SI) seusai melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di rumah jabatan Gubernur,kemarin.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Direktur Operasional PT EEES John Anderson serta sejumlah pejabat dari PLN Sultan Batara. Selain itu,turut hadir pula Sekprov Sulsel A Muallim,Asisten Bidang Pemerintahan Andi Herry Iskandar, serta sejumlah pimpinan SKPD.
Dalam pertemuan tersebut, baik pemerintah provinsi (Pemprov) Sulsel maupun PT EEES menyepakati untuk segera mengoperasikan kembali PLTG Sengkang dalam waktu dekat.Namun,Pemprov diminta untuk menyediakan jaminan keamanan kepada 15 orang pekerja yang sebelumnya dievakuasi saat pendudukan lahan di Desa Gilireng oleh masyarakat.
”Kami sepakat untuk segera mengatasi masalah.Tugas EEES adalah segera mengoperasikan PLTG dan menyalurkan listrik,sementara tugas Gubernur adalah membuat masyarakat tidak melakukan reaksi yang merusak iklim investasi,”jelas Syahrul Yasin Limpo kemarin. Terkait tuntutan dana bagi hasil Migas,Syahrul mengatakan, desakan tersebut akan dibicarakan lebih lanjut bersama Bupati, BP Migas, dan Kementerian Keuangan.
Menurutnya, agenda tersebut akan dibahas lebih lanjut untuk memenuhi tuntutan masyarakat tanpa mengabaikan keberadaan investasi di Sulsel. ”Paling penting, bagaimana PLTG Sengkang bisa beroperasi dalam waktu dekat. Harapannya sih dalam waktu satu atau dua hari agar pemadaman tidak berlanjut,” tandasnya.
Meski demikian, mantan Bupati Gowa ini mengatakan, untuk mengoperasikan PLTG Sengkang butuh proses. Penghentian sementara oleh operator dalam hal ini PT EEES dikarenakan aksi pendudukan oleh masyarakat dinilai sudah mengancam keselamatan pekerja. ”Jaminan keamanan sudah diberikan, Bupati sudah dikontak agar mengendalikan situasi dan pembicaraan lebih jauh, terutama tuntutan akan dibicarakan dalam waktu dekat,”tambahnya.
Sementara itu, Direktur PT EEES Andi Riyanto menambahkan, dalam pengoperasian PLTG Sengkang, pihaknya berpedoman pada kontrak karya yang berlaku sejak 1995 dan berakhir 2022 mendatang.
Menurutnya, kontrak tersebut ditandatangani dengan Pemerintah Pusat sehingga pihaknya tidak terlibat dalam dana bagi hasil Migas seperti yang dituntut masyarakat. ”Secara teknis tidak ada masalah di PLTG Sengkang. Namun, operatornya terpaksa dievakuasi ke Makassar karena suasana di sana tidak kondusif,”jelasnya.
Menurut dia, untuk mengoperasikan pembangkit tersebut tidak membutuhkan waktu yang banyak. Pasalnya, operator sisa kembali didrop ke Sengkang untuk menjalankan mesin. Namun, ia berharap, pemerintah konsisten dengan jaminan keamanan yang dijanjikan. Terkait kerugian yang dialami PT EEES sejak penghentian operasi 1 Mei lalu, Andi Riyanto mengaku belum menghitung jumlah kerugian yang diderita dalam empat hari terakhir.
Kontrak Kerja Sama Diminta Dikaji
Sementara itu, jelang pertemuan kembali antara pihak BP Migas dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo yang disepakati digelar Kamis (6/5),Wajo Anti Corruption Committee (WACC) meminta agar Pemerintah Pusat mengkaji ulang bentuk kontrak kerja sama (KKS).
Alasannya, sektor pertambangan migas dinilai cenderung menguntungkan negara tanpa melihat Pemkab dan masyarakat setempat.“Pola bagi hasil production sharing contract(PSC) yang saat ini diterapkan dalam KKS migas hanya menguntungkan para perusahaan migas asing,”tegas Anggota Badan Pekerja Yayasan WACC Kabupaten Wajo M Sabri F kepada Seputar Indonesia(SI),kemarin.
Menurutnya, dalam ketentuan UU Migas Nomor 22/2001, dimungkinkan bagi pemerintah untuk membuka seluas-luasnya sistem kontrak dalam pengelolaan sumber daya migas. “KKS dengan pola bagi hasil, bukan satu-satunya bentuk kontrak yang dapat diterapkan dalam sektor pertambangan migas,”ketus dia.
Selama model kontrak kerja sama tidak bertentangan dengan UU Migas Nomor 22/2001,tambahnya, tidak menutup kemungkinan cara lain bisa diterapkan. Pola bagi hasil tersebut dengan cara PSC, hanya merupakan salah satu bentuk kerja sama di sektor migas.
Sabri menegaskan, dari penelusuran WACC, sistem bagi hasil dengan sistem royalti akan mengalihkan hak milik dari negara kepada perusahaan yang memproduksi migas, sedangkan kelemahan dalam sistem bagi hasil yang diterapkan di Sengkang selama ini terletak pada pengawasan dan kontrol atas cost recovery (biaya perbaikan).
Penerapan sistem penggantian biaya eksplorasi dan eksploitasi melalui cost recovery selalu menimbulkan masalah. Banyak hal yang tidak jelas dalam pembayaran dengan cara tersebut.
“Saya prediksi pertemuan pada tanggal 6 Mei akan mengalami kebuntuan atau deadlock. Pemerintah Pusat dalam hal ini BP Migas tidak akan mungkin menerapkan pembayaran perusahaan dengan sistem royalti, di sisi lain Pemerintah Daerah Wajo tetap ngotot dengan sistem royalti,” ungkap aktivis anti korupsi Wajo ini.
Pihaknya berharap,persoalan bagi hasil tersebut tidak mengorbankan kepentingan dan kebutuhan dasar rakyat,jika listrik padam dalam satu jam saja, rakyat akan mengalami kerugian yang sangat besar, roda perekonomian macet, dampaknya juga akan kembali kepada pemerintah.“Jadi, perlu dipikirkan baik-baik sebelum bertindak dengan atas nama rakyat,”tandasnya. (abriandi/abdullah nicolha)
MAKASSAR (SI) – PT Energy Equity Epic Sengkang (EEES) belum memberikan kepastian pengoperasian mesin pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Sengkang.
Operator sumur gas Sengkang ini, baru bisa mengoperasikan PLTG jika mendapatkan izin dari badan pengatur minyak bumi dan gas (BP-Migas), serta jaminan keamanan dari pemerintah terkait dengan keberadaan pekerja asing. ”Sebagai investor, tentunya kami butuh iklim investasi yang kondusif dan jika itu terpenuhi, EEES siap kembali mengoperasikan PLTG Sengkang.
Namun,itu pun setelah dikoordinasikan dengan BP Migas selaku pengawas,” ujar Presiden Direktur Energy Equity Epic Sengkang Andi Riyanto kepada Seputar Indonesia (SI) seusai melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di rumah jabatan Gubernur,kemarin.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Direktur Operasional PT EEES John Anderson serta sejumlah pejabat dari PLN Sultan Batara. Selain itu,turut hadir pula Sekprov Sulsel A Muallim,Asisten Bidang Pemerintahan Andi Herry Iskandar, serta sejumlah pimpinan SKPD.
Dalam pertemuan tersebut, baik pemerintah provinsi (Pemprov) Sulsel maupun PT EEES menyepakati untuk segera mengoperasikan kembali PLTG Sengkang dalam waktu dekat.Namun,Pemprov diminta untuk menyediakan jaminan keamanan kepada 15 orang pekerja yang sebelumnya dievakuasi saat pendudukan lahan di Desa Gilireng oleh masyarakat.
”Kami sepakat untuk segera mengatasi masalah.Tugas EEES adalah segera mengoperasikan PLTG dan menyalurkan listrik,sementara tugas Gubernur adalah membuat masyarakat tidak melakukan reaksi yang merusak iklim investasi,”jelas Syahrul Yasin Limpo kemarin. Terkait tuntutan dana bagi hasil Migas,Syahrul mengatakan, desakan tersebut akan dibicarakan lebih lanjut bersama Bupati, BP Migas, dan Kementerian Keuangan.
Menurutnya, agenda tersebut akan dibahas lebih lanjut untuk memenuhi tuntutan masyarakat tanpa mengabaikan keberadaan investasi di Sulsel. ”Paling penting, bagaimana PLTG Sengkang bisa beroperasi dalam waktu dekat. Harapannya sih dalam waktu satu atau dua hari agar pemadaman tidak berlanjut,” tandasnya.
Meski demikian, mantan Bupati Gowa ini mengatakan, untuk mengoperasikan PLTG Sengkang butuh proses. Penghentian sementara oleh operator dalam hal ini PT EEES dikarenakan aksi pendudukan oleh masyarakat dinilai sudah mengancam keselamatan pekerja. ”Jaminan keamanan sudah diberikan, Bupati sudah dikontak agar mengendalikan situasi dan pembicaraan lebih jauh, terutama tuntutan akan dibicarakan dalam waktu dekat,”tambahnya.
Sementara itu, Direktur PT EEES Andi Riyanto menambahkan, dalam pengoperasian PLTG Sengkang, pihaknya berpedoman pada kontrak karya yang berlaku sejak 1995 dan berakhir 2022 mendatang.
Menurutnya, kontrak tersebut ditandatangani dengan Pemerintah Pusat sehingga pihaknya tidak terlibat dalam dana bagi hasil Migas seperti yang dituntut masyarakat. ”Secara teknis tidak ada masalah di PLTG Sengkang. Namun, operatornya terpaksa dievakuasi ke Makassar karena suasana di sana tidak kondusif,”jelasnya.
Menurut dia, untuk mengoperasikan pembangkit tersebut tidak membutuhkan waktu yang banyak. Pasalnya, operator sisa kembali didrop ke Sengkang untuk menjalankan mesin. Namun, ia berharap, pemerintah konsisten dengan jaminan keamanan yang dijanjikan. Terkait kerugian yang dialami PT EEES sejak penghentian operasi 1 Mei lalu, Andi Riyanto mengaku belum menghitung jumlah kerugian yang diderita dalam empat hari terakhir.
Kontrak Kerja Sama Diminta Dikaji
Sementara itu, jelang pertemuan kembali antara pihak BP Migas dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo yang disepakati digelar Kamis (6/5),Wajo Anti Corruption Committee (WACC) meminta agar Pemerintah Pusat mengkaji ulang bentuk kontrak kerja sama (KKS).
Alasannya, sektor pertambangan migas dinilai cenderung menguntungkan negara tanpa melihat Pemkab dan masyarakat setempat.“Pola bagi hasil production sharing contract(PSC) yang saat ini diterapkan dalam KKS migas hanya menguntungkan para perusahaan migas asing,”tegas Anggota Badan Pekerja Yayasan WACC Kabupaten Wajo M Sabri F kepada Seputar Indonesia(SI),kemarin.
Menurutnya, dalam ketentuan UU Migas Nomor 22/2001, dimungkinkan bagi pemerintah untuk membuka seluas-luasnya sistem kontrak dalam pengelolaan sumber daya migas. “KKS dengan pola bagi hasil, bukan satu-satunya bentuk kontrak yang dapat diterapkan dalam sektor pertambangan migas,”ketus dia.
Selama model kontrak kerja sama tidak bertentangan dengan UU Migas Nomor 22/2001,tambahnya, tidak menutup kemungkinan cara lain bisa diterapkan. Pola bagi hasil tersebut dengan cara PSC, hanya merupakan salah satu bentuk kerja sama di sektor migas.
Sabri menegaskan, dari penelusuran WACC, sistem bagi hasil dengan sistem royalti akan mengalihkan hak milik dari negara kepada perusahaan yang memproduksi migas, sedangkan kelemahan dalam sistem bagi hasil yang diterapkan di Sengkang selama ini terletak pada pengawasan dan kontrol atas cost recovery (biaya perbaikan).
Penerapan sistem penggantian biaya eksplorasi dan eksploitasi melalui cost recovery selalu menimbulkan masalah. Banyak hal yang tidak jelas dalam pembayaran dengan cara tersebut.
“Saya prediksi pertemuan pada tanggal 6 Mei akan mengalami kebuntuan atau deadlock. Pemerintah Pusat dalam hal ini BP Migas tidak akan mungkin menerapkan pembayaran perusahaan dengan sistem royalti, di sisi lain Pemerintah Daerah Wajo tetap ngotot dengan sistem royalti,” ungkap aktivis anti korupsi Wajo ini.
Pihaknya berharap,persoalan bagi hasil tersebut tidak mengorbankan kepentingan dan kebutuhan dasar rakyat,jika listrik padam dalam satu jam saja, rakyat akan mengalami kerugian yang sangat besar, roda perekonomian macet, dampaknya juga akan kembali kepada pemerintah.“Jadi, perlu dipikirkan baik-baik sebelum bertindak dengan atas nama rakyat,”tandasnya. (abriandi/abdullah nicolha)
SULAPA Tantang KPU Soppeng
Monday, 03 May 2010
WATANSOPPENG (SI) – Pasangan calon bupati dan wakil bupati (Cabup-cawabup) Andi Sulham Hasan-Supriansa (SULAPA) menantang penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada),KPU Soppeng,menggelar debat kandidat di delapan kecamatan di daerah tersebut.
Alasannya, hal tersebut akan berdampak positif bagi masyarakat Soppeng karena setiap kecamatan memiliki perbedaan karakter dan kebutuhan masing-masing. Dengan begitu, dengan tampil di depan masyarakat di tiap kecamatan,akan memberikan pemahaman atas program-program yang ditawarkan para kandidat.
“Saya pikir hal itu sangat baik dilakukan mengingat semua masyarakat di tiap kecamatan memiliki karakter yang berbeda-beda, begitu juga kebutuhan yang berbeda. Jadi, memang sangat cocok kalau debat kandidat nantinya digelar di kecamatan,” kata cawabup SULAPA Supriansa kepada harian SeputarIndonesia(SI),kemarin.
Menurut aktivis antikorupsi ini,debat kandidat yang digelar di ibu kota kabupaten hanya akan dikonsumsi warga yang berdiam di situ. Sementara warga yang tinggal di desa dan kecamatan tidak akan bisa menyaksikannya.
“Ini untuk memaksimalkan dan pemberian pemahaman kepada seluruh masyarakat Soppeng,” ujarnya. Divisi Hukum dan Humas KPU Soppeng Amrayadi SH mengungkapkan, pihaknya tetap akan mengacu pada aturan yang ada. Terkait usulan pelaksanaan debat kandidat di tiap kecamatan, dia mengaku akan membicarakannya dengan semua unsur terkait dengan beberapa pertimbangan.
Sesuai peraturan KPU bahwa pelaksanaan debat kandidat itu dilakukan di pusat kota kabupaten. Rencana sesuai aturan juga akan digelar selama lima kali,padahal di Kabupaten Soppeng ada delapan kecamatan. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) – Pasangan calon bupati dan wakil bupati (Cabup-cawabup) Andi Sulham Hasan-Supriansa (SULAPA) menantang penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada),KPU Soppeng,menggelar debat kandidat di delapan kecamatan di daerah tersebut.
Alasannya, hal tersebut akan berdampak positif bagi masyarakat Soppeng karena setiap kecamatan memiliki perbedaan karakter dan kebutuhan masing-masing. Dengan begitu, dengan tampil di depan masyarakat di tiap kecamatan,akan memberikan pemahaman atas program-program yang ditawarkan para kandidat.
“Saya pikir hal itu sangat baik dilakukan mengingat semua masyarakat di tiap kecamatan memiliki karakter yang berbeda-beda, begitu juga kebutuhan yang berbeda. Jadi, memang sangat cocok kalau debat kandidat nantinya digelar di kecamatan,” kata cawabup SULAPA Supriansa kepada harian SeputarIndonesia(SI),kemarin.
Menurut aktivis antikorupsi ini,debat kandidat yang digelar di ibu kota kabupaten hanya akan dikonsumsi warga yang berdiam di situ. Sementara warga yang tinggal di desa dan kecamatan tidak akan bisa menyaksikannya.
“Ini untuk memaksimalkan dan pemberian pemahaman kepada seluruh masyarakat Soppeng,” ujarnya. Divisi Hukum dan Humas KPU Soppeng Amrayadi SH mengungkapkan, pihaknya tetap akan mengacu pada aturan yang ada. Terkait usulan pelaksanaan debat kandidat di tiap kecamatan, dia mengaku akan membicarakannya dengan semua unsur terkait dengan beberapa pertimbangan.
Sesuai peraturan KPU bahwa pelaksanaan debat kandidat itu dilakukan di pusat kota kabupaten. Rencana sesuai aturan juga akan digelar selama lima kali,padahal di Kabupaten Soppeng ada delapan kecamatan. (abdullah nicolha)
Bendungan Gerak Terkendala Lahan
Monday, 03 May 2010
SENGKANG(SI) – Pembangunan bendungan di bantaran Sungai Walanae,Kelurahan SitampaE, Kecamatan Tempe,Kabupaten Wajo,belum dilaksanakan karena terkendala lahan.
Rencana area tempat pembangunan diperkirakan menggunakan lahan seluas 11 ha lebih. Namun, area tersebut merupakan lahan perkebunan,perumahan,dan sumber penghasilan warga sepanjang sisi kanan dan kiri bantaran sungai itu.
Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah melestarikan dan mengembalikan ekosistem serta mencegah dampak buruk perusakan Danau Tempe.
Rencana pembangunan bendungan tersebut tepatnya di sebelah barat Jembatan Tampangeng,Kelurahan SitampaE. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp1,3 miliar lebih sebagai biaya ganti lahan warga. Dengan demikian, lahan warga dihargai sekitar Rp12.000 per meternya sebagai ganti rugi.
Kendati demikian, hal tersebut menimbulkan keresahan warga setempat karena mereka merasa kurang puas dengan harga yang ditawarkan tersebut. Dengan begitu, Forum Pengarah Penyelamatan Danau Tempe (FPPDT) meminta pemerintah dalam pembayaran ganti rugi mengacu pada standar harga tanah (NJOP).
Koordinator FPPDT Andi Agustaf Mayang, yang juga mantan Kadis PMD Kabupaten Wajo ini, mengungkapkan bahwa pihaknya mengharapkan ganti rugi lahan yang sedianya ditujukan kepada warga mengacu pada standar harga tanah. “Agar tidak ada yang merasa dirugikan,” ungkapnya di Sekretariat Daerah Wajo pekan lalu.
Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Wajo Andi Pallawarukka mengharapkan rencana pemerintah tersebut ditanggapi positif oleh warga untuk kebaikan bersama. “Dengan berdirinya bendung gerak itu, kepunahan ekosistem, bahaya banjir bila musim hujan, dan kurangnya debit air jika musim kemarau yang melanda akan dapat dikontrol,”ujarnya.
Dia menambahkan, rencana pembangunan bendung gerak tersebut adalah sebuah anugerah bagi orang Wajo karena dana yang digunakan itu tidak membebankan pemerintah daerah.“Artinya, kami harus berupaya keras agar bendung gerak tersebut dapat terealisasikan,” kata Kabag Pemerintahan Wajo ini.
Dalam pertemuan tersebut belum ada kata sepakat, baik dari pemerintah maupun warga setempat. Kendati demikian, pihak pemkab berencana akan kembali menggelar pertemuan pada hari ini. “Rencananya, pembahasan ini akan diulas kembali pada sosialisasi 3 Mei nanti,” ujar Lurah WiringpalennaE Daswinarta, seusai pertemuan pekan lalu.
Sekadar diketahui, program pemerintah pusat, yakni pembangunan bendung gerak untuk mencegah kerusakan Danau Tempe Kabupaten Wajo Sulsel itu akan menghabiskan dana Rp200 miliar untuk pembangunan fisik. (abdullah nicolha)
SENGKANG(SI) – Pembangunan bendungan di bantaran Sungai Walanae,Kelurahan SitampaE, Kecamatan Tempe,Kabupaten Wajo,belum dilaksanakan karena terkendala lahan.
Rencana area tempat pembangunan diperkirakan menggunakan lahan seluas 11 ha lebih. Namun, area tersebut merupakan lahan perkebunan,perumahan,dan sumber penghasilan warga sepanjang sisi kanan dan kiri bantaran sungai itu.
Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah melestarikan dan mengembalikan ekosistem serta mencegah dampak buruk perusakan Danau Tempe.
Rencana pembangunan bendungan tersebut tepatnya di sebelah barat Jembatan Tampangeng,Kelurahan SitampaE. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp1,3 miliar lebih sebagai biaya ganti lahan warga. Dengan demikian, lahan warga dihargai sekitar Rp12.000 per meternya sebagai ganti rugi.
Kendati demikian, hal tersebut menimbulkan keresahan warga setempat karena mereka merasa kurang puas dengan harga yang ditawarkan tersebut. Dengan begitu, Forum Pengarah Penyelamatan Danau Tempe (FPPDT) meminta pemerintah dalam pembayaran ganti rugi mengacu pada standar harga tanah (NJOP).
Koordinator FPPDT Andi Agustaf Mayang, yang juga mantan Kadis PMD Kabupaten Wajo ini, mengungkapkan bahwa pihaknya mengharapkan ganti rugi lahan yang sedianya ditujukan kepada warga mengacu pada standar harga tanah. “Agar tidak ada yang merasa dirugikan,” ungkapnya di Sekretariat Daerah Wajo pekan lalu.
Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Wajo Andi Pallawarukka mengharapkan rencana pemerintah tersebut ditanggapi positif oleh warga untuk kebaikan bersama. “Dengan berdirinya bendung gerak itu, kepunahan ekosistem, bahaya banjir bila musim hujan, dan kurangnya debit air jika musim kemarau yang melanda akan dapat dikontrol,”ujarnya.
Dia menambahkan, rencana pembangunan bendung gerak tersebut adalah sebuah anugerah bagi orang Wajo karena dana yang digunakan itu tidak membebankan pemerintah daerah.“Artinya, kami harus berupaya keras agar bendung gerak tersebut dapat terealisasikan,” kata Kabag Pemerintahan Wajo ini.
Dalam pertemuan tersebut belum ada kata sepakat, baik dari pemerintah maupun warga setempat. Kendati demikian, pihak pemkab berencana akan kembali menggelar pertemuan pada hari ini. “Rencananya, pembahasan ini akan diulas kembali pada sosialisasi 3 Mei nanti,” ujar Lurah WiringpalennaE Daswinarta, seusai pertemuan pekan lalu.
Sekadar diketahui, program pemerintah pusat, yakni pembangunan bendung gerak untuk mencegah kerusakan Danau Tempe Kabupaten Wajo Sulsel itu akan menghabiskan dana Rp200 miliar untuk pembangunan fisik. (abdullah nicolha)
Inspektorat Terima 18 Aduan
Monday, 03 May 2010
WATANSOPPENG (SI) – Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten Soppeng yang telah berganti nama menjadi Inspektorat, hingga akhir April telah menerima sedikitnya 18 laporan dari masyarakat.
“Sejak memasuki Januari 2010, laporan masyarakat tentang pegawai negeri sipil lingkup Pemkab Soppeng yang dianggap melanggar aturan PNS sudah ada lima yang masuk,”ungkap Kepala Inspektorat Soppeng Andi Pawelloi Mappejanci kepada Harian Seputar Indonesia (SI) di ruang kerjanya,pekan lalu.
Andi Pawelloi yang akrab disapa Datu Wello mengatakan, dari laporan masyarakat tersebut, kebanyakan adalah kasus perceraian dan selebihnya menyangkut masalah kedisiplinan pegawai. “Laporan yang banyak masuk adalah kasus perceraian dan kedisiplinan PNS,”ungkapnya.
Hal senada diungkapkan Sekretaris Inspektorat Soppeng Hj Gusniarni menjelaskan bahwa sejak memasuki April,laporan yang masuk sudah mencapai 18 buah. Dan itu diyakini masih akan ada laporan masyarakat yang akan menyusul,mengingat baru memasuki bulan ke empat tahun 2010. “Jumlah tersebut masih akan meningkat mengingat masih ada delapan bulan sebelum pergantian tahun,” kata dia kepada SI di kantornya.
Menurut Gusniarni, jika dibandingkan tahun lalu,hal tersebut akan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 35 laporan yang masuk sepanjang 2009. Sementara masih tergolong awal tahun jumlah laporan sudah mencapai 18 kasus. Kendati demikian, pihaknya berharap agar laporan yang masuk pada 2010 lebih sedikit daripada tahun lalu.
Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja pegawai mulai meningkat dan tidak mengabaikan aturan PNS yang ada.“Mudah-mudahan saja tidak banyak kasus dan laporan masyarakat,” tuturnya.
Informasi yang dihimpun,jika dibandingkan dengan tahun lalu banyak memiliki perbedaan salah satunya terkait anggaran pemerikasaan yang dilakukan oleh pihak inspektorat dinilai minim. Alasan adanya pengurangan anggaran dari setiap unit kerja yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Data yang dihimpun, pada tahun 2009 anggaran pemeriksaan di Inspektorat Soppeng mencapai Rp100-an juta, sementara untuk tahun 2010 ini mengalami penurunan dan hanya mendapatkan alokasi sebanyak Rp90-an juta. “Kami telah mengusulkannya sebelum pembahasan dan penetapan dilakukan,namun yang disetujui hanya sekitar itu,”tuturnya.
Pembantu Bendahara Inspektorat Soppeng Krisnawati menambahkan bahwa, alokasi anggaran untuk pemeriksaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dianggarkan mencapai Rp100-an sementara pada tahun ini hanya sebanyak Rp90 juta lebih. “Jadi, kalau dilihat dan dibandingkan tahun lalu memang mengalami penururan,”ungkapnya.
Informasi yang dihimpun, selain kasus perceraian dan pelanggaran kedisipilinan pegawai beberapa kasus tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dinilai tidak sesuai dengan aturan yang ada. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) – Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten Soppeng yang telah berganti nama menjadi Inspektorat, hingga akhir April telah menerima sedikitnya 18 laporan dari masyarakat.
“Sejak memasuki Januari 2010, laporan masyarakat tentang pegawai negeri sipil lingkup Pemkab Soppeng yang dianggap melanggar aturan PNS sudah ada lima yang masuk,”ungkap Kepala Inspektorat Soppeng Andi Pawelloi Mappejanci kepada Harian Seputar Indonesia (SI) di ruang kerjanya,pekan lalu.
Andi Pawelloi yang akrab disapa Datu Wello mengatakan, dari laporan masyarakat tersebut, kebanyakan adalah kasus perceraian dan selebihnya menyangkut masalah kedisiplinan pegawai. “Laporan yang banyak masuk adalah kasus perceraian dan kedisiplinan PNS,”ungkapnya.
Hal senada diungkapkan Sekretaris Inspektorat Soppeng Hj Gusniarni menjelaskan bahwa sejak memasuki April,laporan yang masuk sudah mencapai 18 buah. Dan itu diyakini masih akan ada laporan masyarakat yang akan menyusul,mengingat baru memasuki bulan ke empat tahun 2010. “Jumlah tersebut masih akan meningkat mengingat masih ada delapan bulan sebelum pergantian tahun,” kata dia kepada SI di kantornya.
Menurut Gusniarni, jika dibandingkan tahun lalu,hal tersebut akan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 35 laporan yang masuk sepanjang 2009. Sementara masih tergolong awal tahun jumlah laporan sudah mencapai 18 kasus. Kendati demikian, pihaknya berharap agar laporan yang masuk pada 2010 lebih sedikit daripada tahun lalu.
Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja pegawai mulai meningkat dan tidak mengabaikan aturan PNS yang ada.“Mudah-mudahan saja tidak banyak kasus dan laporan masyarakat,” tuturnya.
Informasi yang dihimpun,jika dibandingkan dengan tahun lalu banyak memiliki perbedaan salah satunya terkait anggaran pemerikasaan yang dilakukan oleh pihak inspektorat dinilai minim. Alasan adanya pengurangan anggaran dari setiap unit kerja yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Data yang dihimpun, pada tahun 2009 anggaran pemeriksaan di Inspektorat Soppeng mencapai Rp100-an juta, sementara untuk tahun 2010 ini mengalami penurunan dan hanya mendapatkan alokasi sebanyak Rp90-an juta. “Kami telah mengusulkannya sebelum pembahasan dan penetapan dilakukan,namun yang disetujui hanya sekitar itu,”tuturnya.
Pembantu Bendahara Inspektorat Soppeng Krisnawati menambahkan bahwa, alokasi anggaran untuk pemeriksaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dianggarkan mencapai Rp100-an sementara pada tahun ini hanya sebanyak Rp90 juta lebih. “Jadi, kalau dilihat dan dibandingkan tahun lalu memang mengalami penururan,”ungkapnya.
Informasi yang dihimpun, selain kasus perceraian dan pelanggaran kedisipilinan pegawai beberapa kasus tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dinilai tidak sesuai dengan aturan yang ada. (abdullah nicolha)
Polres Minta Peserta Pilkada Patuhi Hukum
Thursday, 29 April 2010
WATANSOPPENG(SI) – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Soppeng Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Arif Rahman meminta semua tim pasangan calon bupati-wakil bupati (cabup-cawabup) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng mematuhi aturan hukum.
“Kami imbau tetap mematuhi peraturan hukum menyangkut pilkada, terutama aturan berlalu lintas saat kampanye.Selain itu,tetap menjaga situasi tetap kondusif untuk mewujudkan Pilkada Soppeng yang aman dan damai,” katanya kepada harian Seputar Indonesia (SI) ketika dihubungi melalui telepon selulernya kemarin.
Kapolres pun mengatakan telah mengadakan sosialisasi aturanaturan hukum terkait pilkada di DPRD Soppeng,kemarin. Acara sosialisasi tersebut dihadiri tim sukses dan pemenangan tujuh pasangan calon cabup-cawabup.
Tampil sebagai pembicara jajaran Polres mulai Reskrim,Satlantas, dan Satuan Intelijen.Pada kesempatan tersebut dilakukan tanya jawab kepada jajaran Polres dan pihak terkait mengenai pelaksanaan Pilkada Soppeng.
Tampak hadir kalangan muspida, yakni Dandim 1423 Soppeng,Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol- Linmas) Pemkab Soppeng,anggota KPU, dan delapan kapolsek yang tersebar di seluruh kecamatan.
Sebelumnya,Kapolres Soppeng juga telah menyerukan pilkada damai agar terlaksana dengan aman, damai, dan bermartabat. Hal itu membuktikan bahwa cabup-cawabup yang akan bertarung di Pilkada Soppeng memiliki komitmen yang sama untuk melaksanakan pilkada secara bebas, jujur, adil, aman,dan lancar sesuai harapan.
Semua calon juga diimbau menghormati dan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU Soppeng.Tak ketinggalan, menerima dengan ikhlas kekalahan dan mengakui kemenangan pasangan lain. “Siapa pun yang nantinya menang, harus kami dukung. Perlu ditegaskan bahwa netralitas TNI-Polri adalah harga mati,”ungkapnya. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
