Mapparemma-Wadeng Mundur di Pilkada

Wednesday, 30 December 2009
WATANSOPPENG(SI) – Dua anggota DPRD Kabupaten Soppeng secara resmi menyatakan mundur dari bursa Pemilihan Kepala Dae-rah (Pilkada) Soppeng Juni 2010.

Kedua legislator tersebut, yakni Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Soppeng yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Soppeng Andi Mapparemma dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Soppeng Andi Wadeng.

Keduanya mengundurkan diri dengan alasan dan pertimbangan berbeda. Andi Mapparemma menyatakan ingin berkonsentrasi di Dewan dan pengabdian kepada masyarakat. “Dipilihnya kami merupakan satu kepercayaan dan ini amanah. Jadi, saya memutuskan tidak memikirkan pencalonan di pilkada,”katanya kepada Seputar Indonesia (SI) di ruang kerjanya,kemarin.

Ketua DPC PDIP Soppeng ini ingin mempelajari lebih banyak tentang tugas-tugas legislatif untuk mengawal pembangunan daerah. “Keputusan ini juga memahami lebih dalam lagi tentang fungsi dan tanggung jawab sebagai seorang wakil rakyat demi kemajuan satu daerah,”tuturnya.

Sementara itu, Andi Wadeng mengungkapkan, keputusan mundur dari pencalonan pada Pilkada Soppeng karena pertimbangan kestabilan keluarga besarnya. Dia tidak ingin ada perselisihan antara keluarganya pascapilkada Juni mendatang. “Saya memutuskan tidak maju dan berhenti membicarakan masalah pencalonan pilkada. Kami takutkan nanti ada perpecahan antarkeluarga mengingat yang akan maju merupakan keluarga dan kerabat,” katanya.

Kedua legislator ini merupakan figur yang memiliki massa riil. Terbukti, saat pemilu lalu, Mapparemma dan Wadeng berhasil mendulang suara terbanyak di daerah pemilihannya. Hasil pemilu lalu juga membuktikannya dengan tiga kursi PDIP dan dua kursi untuk PDK. Bahkan,Andi Wadeng merupakan legislator dua periode yang mendapat kepercayaan di Bumi Latemmamala tersebut.

Kendati keduanya telah resmi mengundurkan diri dari bursa pencalonan, baik Mapparemma maupun Wadeng, akan tetap bersikap loyal terhadap partai. Bahkan keduanya akan tetap mendukung siapa saja yang diusung partai. “Bagaimanapun saya adalah kader PDK dan harus loyal kepada calon yang akan diusung nanti.Saya akan bekerja untuk memenangkannya,” ungkap Wadeng.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Soppeng Andi Mapparemma. Siapa pun yang akan diusung partai yang dipimpinnya, akan tetap mendukung dan memenangkannya di Pilkada Soppeng mendatang. (abdullah nicolha)

Penetapan Calon Golkar Molor

Tuesday, 29 December 2009
WATANSOPPENG(SI) – Penetapan calon bupati dan wakil bupati dari Partai Golkar Soppeng pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Juni 2010 dipastikan molor.

Penyebabnya, mereka harus menunggu pelantikan dan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Golkar Kabupaten Soppeng. DPD II Golkar Soppeng rencananya akan menetapkan calon yang diusung partai pemenang pemilu di Bumi Latemmamala tersebut pada akhir Desember.Namun,adanya mekanisme yang baru dan masih menunggu survei, jadi rencana itu dibatalkan.

“Rencananya ditetapkan pada akhir Desember,tapi adanya beberapa hal dan masih menunggu hasil survei, hal itu belum dilakukan,” ungkap Ketua Tim Pilkada Soppeng Syahruddin M Adam kepada Seputar Indonesia (SI), di gedung Dewan,kemarin.

Dia menambahkan, pihaknya mendapat instruksi dari tingkat provinsi dan pusat agar penetapan tersebut dilakukan setelah Musda DPD II Golkar. Selain itu,menunggu hasil survei siapa yang bakal diusung. “Yang jelas,Januari harus rampung semua.Sebab,hasil survei sudah diketahui dan akan mendeklarasikan siapa yang diusung pada pilkada nanti,” tutur Wakil Ketua DPD II Golkar Soppeng ini.

Sementara itu,Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Golkar Syamsul Bahri menjelaskan bahwa mekanisme penetapan calon gubernur,bupati,dan wali kota sudah ada petunjuk jelas yang dikirim DPP pusat kepada setiap DPD Golkar didaerah.

Dengan demikian, dalam penentuan calon nanti, penilaian terhadap bakal calon yang mendaftar di Golkar lebih obyektif. “Karena itu, untuk penentuan kami bekerja sama dengan lembaga independen melakukan survei,” ujarnya saat temu konstituen di DPD II Golkar Soppeng,Jalan Merdeka, Watansoppeng,baru-baru ini.

Dia juga mengungkapkan, dalam penentuan calon tersebut nanti akan tetap memprioritaskan kader Golkar. Sepanjang figur itu mampu bersaing dengan penilaian berdasarkan hasil survei. “Jadi,yang disurvei adalah yang telah mendaftar di Golkar.Kalaupun ada yang disurvei di luar figur yang telah mendaftar, itu hanya sebagai bahan perbandingan,”tuturnya.

Disinggung soal peluang kader dibanding nonkader untuk diusung partai berlambang pohon beringin tersebut,Syamsul mengatakan, kader partai tetap menjadi prioritas.Menurutnya,jika figur di luar Golkar memiliki nilai elek-tabilitas yang tinggi dari nonkader, akan tetap dipertimbangkan. “Misalnya, nonkader memiliki nilai 8,sedangkan kader Golkar hanya memiliki 5.

Namun,dilihat dari pertimbangan keyakinan bahwa angka 5 bisa bertambah ke depan sebelum pelaksanaan pilkada,Golkar akan tetap mengusung kadernya,” kata anggota DPR RI ini.

Dari pantauan SI,beberapa pekan terakhir,Ketua DPD II Golkar Soppeng Andi Kaswadi Razak menguat diusung partai peraih kursiterbanyak di DPRD Soppeng. Saat ini pun dia gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat di seluruh daerah berjuluk Kota Kalong itu. Bahkan, dalam setiap kunjungannya ke pelosok desa, tim AKAR,sebutan akrab balon bupati itu, tidak tanggung-tanggung mengerahkan simpatisan dan pendukungnya.

Bahkan, puluhan mobil telah di-brandingdengan warna kuning bergambarkan sosok Ketua DPRD Soppeng lengkap dengan slogan amanah,muda,dan energik. Legislator Golkar Syahruddin membenarkan bahwa saat ini pihaknya sedang gencar melakukan sosialisasi hingga ke pelosok desa.

Hal tersebut dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat di Bumi Latemmamala bahwa Andi Dulli––sapaan akrab Ketua DPRD Soppeng––benar-benar ingin maju di Pilkada Soppeng . “Ini kami lakukan sebatas meyakinkan masyarakat kalau Andi Dulli ingin bertarung di Pilkada Soppeng,”tandasnya. (abdullah nicolha).

Inspektorat Panggil Kasek SDN 12

Monday, 28 December 2009
WATANSOPPENG(SI) – Kepala Inspektorat Kabupaten Soppeng Andi Pawelloi Mappejanci segera memanggil Kepala Sekolah (Kasek) SDN 12 Biccuing Hj Hadriati Haruna.

Pemanggilan itu terkait laporan dewan guru, komite, orangtua murid, dan warga di sekitar sekolah tentang adanya pemotongan dana bantuan siswa. “Kami segera memanggil kasek karena surat laporan warga telah masuk. Bahkan bupati telah mengetahui masalah tersebut,” ungkapnya kepada Seputar Indonesia( SI) di Watansoppeng,kemarin.

Dia menjelaskan,saat ini pihaknya sedang mengumpulkan beberapa bukti terkait masalah tersebut. Sementara pemanggilan paling lambat dilakukan awal Januari 2010. “Yang jelas,kami akan panggil kasek karena telah mendapat persetujuan Pak Bupati,” jelas mantan Kepala Dispenda Soppeng ini.

Selain memanggil kasek, Pawelloi juga akan memanggil sejumlah orangtua murid, dewan guru, dan komite sekolah untuk memberikan keterangan terkait masalah tersebut.“Tentunya,kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan tentang masalah yang terjadi di SDN 12 Biccuing,”tandasnya.

Kasek SDN 12 Biccuing Hj Hadriati Haruna yang dikonfirmasi di ruang kerjanya baru-baru ini, mengaku bersedia hadir jika dipanggil untuk memberikan klarifikasi terhadap masalah itu. “Yang jelas, jika dipanggil, saya bersedia datang. Sebab, apa yang dilaporkan mereka tidak benar,”ungkapnya.

Bahkan, dia mengaku telah menghadap ke Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Soppeng Andi Endang Supiati terkait masalah itu. Sebelumnya, dia telah mengaku memotong dana bantuan bagi siswa yang kurang mampu di sekolah itu sebanyak Rp60.000 dari 12 siswa yang menerima bantuan itu sehingga total Rp360.000 per siswa.

Namun, ibu paruh baya itu mengatakan, dana Rp60.000 per siswa tersebut diberikan orangtua murid secara ikhlas tanpa memintanya. Saat ini dana itu telah dikembalikan kepada masing- masing orangtua murid yang menerimanya.

“Sebenarnya tidak dipotong, orangtua yang memberi.Saya juga tidak meminta kepada mereka, tapi merekalah yang memberikannya dengan ikhlas sebagaitandaterimakasih atas dana tersebut,”ungkapnya.

Sebenarnya tidak ada masalah soal itu.Namun,ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan pihaknya dipandang jelek oleh masyarakat hingga atasan sehingga masalah ini diangkat. “Keberatan orangtua murid juga karena desakan orangorang tertentu,”tuturnya.

Sementara itu, menurut Hatijah, 41,salah seorang orangtua murid warga Jalan Kesatria Kayangan Watansoppeng, pemberian uang Rp60.000 kepada kasek untuk pembayaran administrasi selama pengurusan bantuan tersebut, berupa meterai dan lain-lainnya.

“Dengan begitu,mau tidak mau kami harus memberikannya. Saya bilang sama Ibu Kasek, Kalau demikian adanya,kami berikan kalau memang ada biaya seperti itu karena dengan Rp300.000 kami merasa bersyukur,”ungkapnya .

Hadriati menambahkan,untuk dana yang diduga dibebankan kepada peserta ujian nasional (UN) beberapa waktu lalu juga tidak benar.Sebenarnya bukan dibebankan kepada murid, tapi pihak sekolah yang memberikan Rp5.000 per hari per siswa selama masa ujian,yakni satu pekan.

“Jadi,hal itu dari pihak sekolah yang diambil dari dana BOS. Memang telah kami programkan sebelumnya, yang jelas apa yang ditudingkan orang tersebut tidak benar,”tandasnya.

Dalam surat yang dilayangkan kepada Bupati, Kepala Inspektorat, Disdikpora Soppeng dan pihak terkait tersebut dikatakan bahwa hubungan antara guru-guru dan kepala sekolah kurang harmonis.

Terbukti dalam pengadaan komputer,kasek bertindak sendiri tanpa persetujuan rapat dewan guru dan orangtua murid, komite sekolah, dan warga sekitar yang mengeluhkan hal tersebut. (abdullah nicolha)

Ciptakan Replika Peta Terbesar

Monday, 28 December 2009
POLMAN MASUK MURI

POLEWALI (SI) – Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Sulawesi Barat (Sulbar) memasuki usia yang ke 50 tahun berhasil menorehkan prestasi dalam Museum Rekor Indonesia (MURI). Prestasi itu berupa pembuatan replika peta administrasi Kabupaten Polman terbesar di Indonesia berukuran 14,5 x 16,5 meter.

Replika peta tersebut kini tercatat sebagai replika peta terbesar di Indonesia. Prestasi tersebut, memecahkan rekor sebelumnya pembuatan peta wisata berukuran 8x12 meter pada 2008.

Bupati Polman Ali Baal selaku pemrakarsa, menerima piagam penghargaan dari MURI yang diserahkan langsung Direktur MURI Paulus Pangka di Gedung "Gadis" Polman Minggu (27/12) lalu.

Pembuatan replika peta administrasi kabupaten tersebut, melibatkan 2009 orang yang melambangkan tahun 2009. Mereka, terdiri 1.300 murid puluhan sekolah dasar (SD), mahasiswa, panitia, dan prajurit Kompi B/721 Makkasau. Bupati Ali Baal, menggenapkan jumlah 2010 peserta yang terlibat dalam pembuatan replika peta, yang melabangkan tahun 2010 akan segera tiba.

Ukuran lebar replika peta 14-meter (lebih setengah meter), melambangkan jumlah kerajaan dalam wilayah Mandar yang terdiri tujuh di hulu sungai (pitu ulunna salu) dan tujuh di muara sungai (pitu ba'bana binanga). Adapun tinggi replika peta 16,5 meter, melambangkan jumlah kecamatan di Kabupaten Polman.

Koordinator pembuatan replika peta, Fadhly Anwar mengatakan, lebar peta 14 meter dapat pula dimaknai sebagai luas wilayah Kabupaten Polman 1.400 kilometer persegi.

Ali Baal menyatakan bersyukur atas keberhasilan pembuatan replika peta administrasi memecahkan rekor MURI. “Prestasi ini, adalah hasil kerja keras, kerjasama dan dukungan berbagai pihak, Prestasi ini harus menjadi motivasi bagi kita untuk terus meraih keberhasilan," ujarnya. (abdullah nicolha).

Polisi Tahan Anggota DPRD

Sunday, 28 December 2009
Terkait Penganiayaan Terhadap Polisi-Warga

MAJENE (SI) – Jajaran Kepolisian Resort (Polres) Majene menahan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Majene, Sulawesi Barat Hasriadi karena melakukan penganiayaan terhadap seorang anggota polisi setempat Briptu Nurhadi dan warga Rusdi.

Alasan pihak Polres Majene atas penahanan yang dilakukan terhadap legislator Partai Bintang Reformasi (PBR) karena penganiayaan yang dilakukan tersangka dikhawatirkan dapat berdampak lebih luas dan dapat saja menggangu keamanan.

Kapolres Majene Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Jamal Ahmad Yani menjelaskan, Hasriadi ditahan sejak Kamis (24/12) dini hari lalu setelah melalui pemeriksaan panjang secara marathon hampir 10 jam yang dilakukan sejak sore hari.

Menurut Kapolres, penahanan atas tersangka dilakukan atas sejumlah pertimbangan diantaranya, untuk memudahkan pemeriksaan, mencegah terulangnya perbuatan, pengamanan barang bukti serta mencegah timbulnya dampak yang lebih luas terkait penganiyaan yang dilakukan tersangka anggota DPRD Majene tersebut.

“Penahanan telah dilakukan, karena kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, penganiyaan itu dapat saja berdampak lebih luas,” kata Jamal kepada sejumlah wartawan di Majene, kemarin.

Informasi yang dihimpun Harian Seputar Indonesia (SI), dalam waktu yang hampir bersamaan, Polres Majene juga menahan warga yang bernama Rusli yang juga menjadi korban pemukulan Hasriadi. Karena pasca penganiayaan itu Rusdi juga balik membalas memukul Hasriadi.

Informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian setempat, peristiwa pemukulan yang dilakukan Hasriadi terhadap warga bernama Rusdi terjadi pada acara Konfrensi Cabang Khusus (Konfercabsus) PDI Perjuangan Majene Februari 2008 silam.

Selain memukul warga, mantan legislator PDI Perjuangan di DPRD Majene periode 2004-2009, juga melukai seorang anggota Polres Majene Briptu Nurhadi.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Majene Ajun Komisaris Polisi (AKP) Erwin menambahkan, kendati telah melakukan penahanan. Namun, pemeriksaan secara intensif baru dapat dilakukan akhir Desember 2009 ini. “Itu karena lambatnya surat izin pemeriksaan dari Gubernur Sulawesi Barat,” katanya.

Menurut Erwin, pihaknya telah mengirim permintaan izin ke Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh melalui Polda Sulselbar sejak April 2008 lalu, namun izin baru terbit Desember 2009. “Artinya, permintaan izin dari gubernur macet hampir dua tahun,” ungkapnya.

Kapolres Majene AKBP Jamal mengatakan, sesuai kewenangan yang dimiliki polisi, penahanan atas tersangka bisa dilakukan maksimal 40 hari. Dia juga mengakui sudah mendapat desakan dari sejumlah pihak termasuk dari para anggota DPRD Majene agar Hasriadi yang menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Majene ini ditangguhkan penahanannya.

Pantauan yang dilakukan, selain para anggota DPRD, sejumlah berseragam TNI juga banyak yang mengunjungi tersangka di Mapolres Majene. “Penahanan adalah hak kepolisian, pihak tersangka juga dapat melakukan permohonan penangguhan penahanan, kalau surat permohonannya masuk akan kami pertimbangkan,” jelas Kapolres yang belum lama menjabat di Kota Pendidikan Sulbar ini. Jamal menyatakan, pihaknya akan segera melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene untuk diproses lebih lanjut.

Selain kasus pemukulan atas seorang warga dan seorang anggota Polri tersebut, sejumlah kasus penganiayaan lainnya masih menanti Hasriadi. Bahkan, Menurut Kasat Reskrim AKP Erwin, Hasriadi juga menjadi tersangka pemukulan terhadap dua orang perempuan.

Menurutnya, Hasriadi juga dilaporkan oleh dua orang perempuan di Majene ke Polsek Banggae pertengahan 2009 lalu, karena mengaku sudah dipukuli oleh legislator partai bentukan Kiyai Kondang KH Zainuddin MZ itu hingga mengalami puluhan luka memar.

“Perempuan itu merupakan istri siri tersangka, jadi tidak termasuk KDRT, kasus ini (pemukulan perempuan) belum bisa diproses lebih lanjut karena izin Gubernur Sulbar belum terbit,” tandas Erwin. (abdullah nicolha).

PDIP Tetapkan Calon 8 Januari 2010

Thursday, 24 December 2009
WATANSOPPENG(SI) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Soppeng akan menetapkan bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati usungan pada Januari 2010.

Bakal calon yang akan diusung partai berlambang kepala banteng moncong putih itu akan ditetapkan melalui Konferensi Cabang (Konfercab) DPC PDIP Soppeng.Konfercab tersebut akan dihadiri delapan pengurus kecamatan yang tersebar di daerah berjuluk Bumi Latemmamala ini.

Setelah ditetapkan, pasangan bakal cabup/cawabup yang akan diusung di Pilkada Soppeng 2010 itu kemudian diajukan ke DPD PDIP Sulsel untuk mendapatkan persetujuan DPP PDIP.

“Kami merencanakan akan menggelar Konfercab di Soppeng untuk menentukan siapa-siapa yang akan diusulkan ke provinsi dan pusat menghadapi pilkada 23 Juni mendatang,”ungkap Sekretaris DPC PDI Perjuangan Soppeng Agus Setiawan PH Rauf kepada Seputar Indonesia (SI) di Watansoppeng, kemarin.

Menurut dia, pada Konfercab tersebut, delapan pengurus kecamatan memiliki hak bicara dan suara dalam memilih pasangan calon yang akan diusul ke tingkat atas (DPD DPP) untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan.

“Jadi, semuanya mendapat hak mengusulkan siapa yang akan dikirim,” ungkapnya. Informasi yang dihimpun SI,penetapan pasangan calon yang akan diusung pada perhelatan pesta demokrasi lima tahunan di daerah yang juga mendapat sebutan Kota Kalong itu akan dilakukan di tingkat provinsi.

Sementara di tingkat pusat hanya akan memberikan persetujuan. Kendati demikian, penentuan pasangan bakal calon tetap mengacu pada usulan tingkat kabupaten. “Kami hanya mengusulkan.Yang menentukan adalah provinsi. Namun, perlu diingat, penetapan itu tetap mengacu pada perkembangan daerah karena yang lebih mengetahui eskalasi politik di daerah adalah pengurus kabupaten,” jelas Sekretaris PDIP Soppeng ini.

Dari data yang dihimpun SI di internal partai bentukan mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri ini, ada dua figur yang telah mendaftarkan diri untuk posisi bakal calon wakil bupati,yakni Ketua Bappilu PDIP Sulsel Husain Djunaid dan Ketua DPC PDIP Soppeng Andi Mapparemma.

Namun, belakangan ini beredar isu Ketua DPC PDIP yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Soppeng itu mundur dari bursa pencalonan pada Pilkada Soppeng yang rencananya digelar 23 Juni 2010 mendatang.

Sekretaris PDIP Soppeng Agus Setiawan PH Rauf tidak menampik isu tersebut, tapi dia belum dapat memastikan kebenarannya karena belum pernah membicarakannya dengan Ketua PDIP Soppeng Andi Mapparemma.

“Terus terang, saya belum pernah membicarakan masalah itu dengan Pak Ketua. Jadi,kepastiannya belum diketahui apakah benar atau tidak,”ujarnya kemarin. Wakil Ketua DPRD Soppeng Andi Mapparemma yang beberapa kali berusaha dikonfirmasi terkait isu tersebut tidak berhasil dihubungi.

Kendati demikian, dia berjanji akan memberitahukannya jika telah berbicara langsung dengan ketuanya itu. “Jadi, kami masih menunggu keputusan resmi Pak Ketua,jika sudah pasti akan diinformasikan,” tandas mantan aktivis yang juga salah satu pendiri Sanggar MERAH PUTIH Soppeng ini. (abdullah nicolha)

Kisruh Dualisme Pimpinan Berakhir

Thursday, 24 December 2009
WATANSOPPENG (SI) – Kisruh dualisme kepemimpinan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Al-Gazali Kabupaten Soppeng yang telah bergulir beberapa waktu lalu antara pelaksana tugas Muhaiyyang K ke Muhammad Hasbi, kini telah berakhir.

Pasalnya,Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Al-Gazali Asriady Ridwan melantik Muhammad Hasbi menjadi ketua definitif perguruan tinggi swasta itu untuk masa kepengurusan 2009–2013 yang disaksikan Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi Selatan Prof Dr HM Basri Wello di Aula STIA Al- Gazali,kemarin.

Basri Wello mengungkapkan, pergantian pimpinan di sebuah lembaga atau perguruan tinggi merupakan hal yang lumrah. Seseorang yang diberi amanah memimpin lembaga itu paling tidak memenuhi beberapa faktor.

“Di antaranya mampu melaksanakan tugasnya sesuai kaidah-kaidah akademik, begitu pula dia harus memiliki kapabilitas dan acceptability, dalam artian dia harus diterima semua pihak,”jelasnya.

Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulsel ini juga memberikan pesan kepada pengelola perguruan tinggi mengedepankan sikap profesional dalam mengurus dan membesarkan perguruan tinggi pertama di Kabupaten Soppeng itu.

“Lebih baik sedikit tapi berkualitas, daripada banyak tapi tidak berkualitas,jangan sampai kami menghasilkan alumni yang hanya akan menjadi sampah masyarakat,” ungkap dia.

Pihaknya akan menjalankan tugas sesuai amanah yang diberikan kepadanya serta mengacu pada prosedur akademis yang ada untuk pengembangan STIA ke depan. “Ini adalah tugas berat,insya Allah akan dijalankan sesuai aturan yang ada untuk memajukannya ke arah yang lebih baik,” ungkapnya kepada Seputar Indonesia (SI), seusai acara pelantikan,kemarin.

Sebelumnya, sejumlah kalangan hingga mahasiswa setempat berunjuk rasa dan menolak Muhammad Hasbi sebagai Plt STIA Al-Gazali Soppeng karena menilai, surat keterangan (SK) penunjukan atas nama Muhammad Hasbi tidak sesuai prosedur hukum dan regulasi yang kuat dan dianggap tidak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) RI No 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Bahkan, Hariadi yang bertindak sebagai koordinator lapangan saat itu menilai,Pada pasal 63 ayat (2) yang berbunyi ketua sekolah tinggi yang diselenggarakan masyarakat diangkat dan diberhentikan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi dan di sini kami lihat pengangkatannya tidak sesuai aturan tersebut.

Puluhanmahasiswa saatitujuga mengatakan dengan tegas bahwa mereka menolak Muhammad Hasbi selaku Plt Ketua STIA Al- Gazali Soppeng dan mendukung keputusan rapat senat perguruan tinggi yang telah memilih H Muhaiyyang K sebagai ketua periode 2009–2013.

Juga menilai kepengurusan yayasan tidak sah serta seluruh kegiatan atau keputusan yang diambil tidak berdasarkan dengan aturan-aturan dan perundang- undangan yang berlaku.

Namun, masalah tersebut telah berakhir dengan ditandai pelantikan Muhammad Hasbi menjadi ketua definitif oleh ketua Yayasan Perguruan Tinggi Al-Gazali Asriady Ridwan yang disaksikan Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi Selatan Prof Dr HM Basri Wello.

Bahkan, para penggerak pengunjuk rasa yang dulu menolak dan menilai pengangkatan Muhammad Hasbi cacat hukum, juga tampak hadir dan memberi ucapan selamat atas pelantikan ketua definitif tersebut. (abdullah nicolha)

Bupati Pertanyakan Dana Rp600 Juta

Wednesday, 23 December 2009

SOPPENG-VERIFIKASI DATA. Sejumlah Kepala SKPD di Pemkab Soppeng melakukan verifikasi data dibawa pengawasan Kepala Inspektorat Soppeng Andi Pawelloi Mappejanci. (FOTO: Abdullah Nicolha).

PEMERIKSAAN DATA TINDAK LANJUT PEMKAB SOPPENG 2009
WATANSOPPENG (SI) – Bupati Soppeng Andi Soetomo meminta seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat serius dalam pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Soppeng penggunaan anggaran.

“Kepada semua kepala SKPD, saya minta keseriusannya dalam masalah ini agar semua laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan tim tindak lanjut sekitar Rp600 juta bisa diketahui penyimpangannya, baik administrasi maupun dananya,” ungkapnya sesaat sebelum membuka acara pelaksanaan pemutakhiran data di ruang pola kantor bupati, kemarin.

Selain itu, orang nomor satu di Bumi Latemmamala ini juga meminta bagian pengawasan dalam hal ini inspektorat, tidak tinggal diam, tapi aktif dalam masalah tersebut karena penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pengawasan.

“Inspektur harus mengikuti terus dan turun tangan, jangan sampai karena kesibukan, kepala SKPD belum menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan tersebut,” tandas dia.

Kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut atas hasil pengawasan itu merupakan amanah pasal 222 UU No 32/2004 yang direvisi dalam PP 79/2005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan itu juga sebagai forum evaluasi pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Jangan sampai Soppeng semakin banyak laporan hasil pemeriksaan yang tidak ditindaklanjuti,” jelasnya.

Andi Tomo sapaan akrab Bupati Soppeng juga mengharapkan agar penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan, baik tahun 2009 maupun tahuntahun sebelumnya dapat dituntaskan melalui pelaksanaan pemutakhiran data tersebut.

“Dengan demikian, akan mengurangi jumlah temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan, baik temuan yang bersifat administratif maupun temuan yang bersifat finansial, dan tentunya juga akan mengurangi beban pada instansi Saudara,” pungkasnya.

Kepala Inspektorat Soppeng Andi Pawelloi Mappejanci mengemukakan, pemutakhiran data tindak lanjut LHP aparat pengawasan internal untuk tahun anggaran 2009 bertujuan pemutakhiran data.

Dari data yang dihimpun SI, 29 peserta obyek pemeriksaan yang masih mempunyai tunggakan penyelesaian atau belum menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan tahun 2009 dan tahun sebelumnya. (abdullah nicolha).

Sahabuddin Dituntut 4 Tahun Penjara

Wednesday, 23 December 2009
KORUPSI PENGADAAN LAHAN KANWIL DEPAG SULBAR

MAMUJU (SI) – Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) Sulawesi Barat (Sulbar) Sahabuddin Kasim dituntut empat tahun kurungan penjara.

Tuntutan itu dibacakan jaksa senior dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju Sawabi Natsir SH sebagai Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) bersama anggotanya Suryanto SH, dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Kantor Kanwil Depag Sulbar di Pengadilan Negeri (PN) Mamuju, kemarin.

JPU juga menuntut Sahabuddin Kasim membayar denda sebesar Rp240 juta. Menurut JPU, tuntutan terhadap Kepala Kanwil Agama di provinsi yang ke-33 itu berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan indikasi pelanggaran terhadap Keputusan Presiden (Kepres) No80/2003 yang mengatur tata kelola pengadaan barang dan jasa pada kegiatan belanja pemerintah.

Akibatnya, terjadi korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan panitia proyek. Bahkan, dalam berita acara dinyatakan, pemilik lahan hadir saat rapat kesepakatan harga lahan dengan bukti tanda tangan. Namun, saat di persidangan, pemilik lahan membantah hadir dalam rapat pengambilan keputusan transaksi harga tanah tersebut.

Rudi Sinabang, pengacara Sahabuddin Kasim, menilai tuntutan JPU mengada-ada karena dakwaan primer yang didakwakan dipaksakan. JPU juga tidak mampu membuktikan dakwaan subsider.

Sementara itu, pada proses pemeriksaan awal beberapa bulan lalu, Sahabuddin mengakui dalam anggaran tersebut terdapat dana lebih sebanyak Rp500 juta dari hasil pembelian lahan seluas dua hektar untuk Kantor Depag Sulbar. Dia juga mengakui sisa dana tersebut tidak dikembalikan ke kas negara.

“Kami memang tidak mengembalikan sisa dana itu ke kas negara karena kami telah mendapat restu dari Depag untuk membeli lahan perumahan dinas di sekitar lahan pembangunan kantor. Jadi, sama sekali tidak ada kerugian negara di dalamnya,” pungkasnya. (abdullah nicolha).

Pemkab Mamuju Dilaporkan ke Kejari

Wednesday, 23 December 2009
MAMUJU (SI) –Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Masran Jaya didampingi dua anggota Dewan Lalu Syamsul dan Ichsan Syarif, bersama koalisi LSM dan mahasiswa mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju, kemarin.

Kedatangan tiga orang wakil rakyat dan sejumlah aktivis di Bumi Manakarra itu ke Kejari untuk melaporkan dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2009 oleh Pemkab Mamuju.

Direktur Jaringan Advokasi Masyarakat Mamuju (JAMM) Jufri mengatakan, pada APBD 2009 Mamuju, telah ditemukan beberapa indikasi korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab). Bahkan, dugaan indikasi korupsi tersebut mencapai miliaran rupiah.

“Hal itu terjadi pada semester I hingga III yang mengakibatkan devisit anggaran pada perhitungan akhir APBD Mamuju tahun anggaran 2009,” ungkapnya.

Menurut dia, hal itu juga diakibatkan mark up anggaran dan belanja tiba-tiba yang tidak tercatat dalam buku APBD Mamuju 2009 yang begitu besar menyerap anggaran. “Itu juga membuat pos anggaran yang telah tercatat di APBD tidak terbayarkan,” ujarnya.

Salah satu yang menjadi penyebab kerugian negara pada APBD Mamuju tahun anggaran 2009 adalah pembelian motor bagi kepala lingkungan se-Kabupaten Mamuju yang menghabiskan anggaran Rp2 miliar sementara tidak dianggarkan dalam APBD 2009.

Wakil Ketua DPRD Mamuju dari Partai Amanat Nasional (PAN) Masram Jaya mengatakan, pihaknya akan segera membentuk pansus terkait perampokan uang rakyat yang ada di APBD Mamuju tahun anggaran 2009. “Kami akan segera bentuk pansus,” katanya kepada wartawan, kemarin. (abdullah nicolha).

Pemantau CPNS Tolak Hasil Ujian

MAJENE-Berdesakan. Nampak ratusan warga berdesakan ingin melihat nama-nama yang tercatat pada pengumuman hasil ujian CPNS Majene kemarin. Kendati telah diumumkan. Namun, pemantau ujian menolak hasil tersebut.

Wednesday, 23 December 2009
MAJENE (SI) – Pemantau penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Majene di Kabupaten Majene, Sulbar, menolak pengumuman hasil ujian kemarin.

Bahkan,mereka menilai hasil ujian tidak sah setelah menemukan sejumlah indikasi kecurangan. Selain itu, pengumuman ujian CPNS Majene juga diwarnai kericuhan saat ratusan warga saling berebutan untuk melihat namanama yang lulus di papan pengumuman yang ditempelkan panitia.

Berbeda dengan daerah lainnya yang langsung mengumumkan hasil ujiannya melalui media massa, Pemerintah Daerah (Pemda) Majene memilih mengumumkan hasil ujian dengan menempel di papan pengumuman kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD).

Koordinator pemantau seleksi CPNS Majene Ardi Trisandi mengatakan, salah satu indikasi kecurangan yang mereka temukan adalah hasil ujian berulang kali ditunda diumumkan.

Selain itu, pemda tidak melibatkan tim pemantau dalam pengawasan seleksi CPNS. “Saat pembukaan segel hasil ujian,pemda sama sekali tidak melibatkan pemantau, baik itu LSM, pers, maupun DPRD, ini ada apa, padahal dari awal kami sudah mewanti- wanti agar pemda menggelar ujian secara jujur, bersih, dan transparan,” ungkap Ardi yang juga merupakan aktivis HMI MPO Majene ini.

Selain HMI MPO,Tim Pemantau Independen CPNS Majene yang juga berasal dari Lembaga Kajian Poros Muda Majene menyoroti hasil ujian tersebut sejak diterima dari lembaga pemeriksa, yakni LAPI ITB, yang disimpan selama dua hari baru diumumkan. Penolakan atas hasil ujian CPNS juga dipicu karena tim pemantau menilai pemda melanggar komitmen saat hearing di DPRD Majene awal bulan lalu.

Saat itu Pemkab Majene menyanggupi akan langsung mengumumkan ke media begitu hasil ujian diterima dari LAPI ITB, tapi kenyataannya hasil ujian disimpan hingga dua hari. Kepala BKDD Majene Fattah Katta mengungkapkan,hasil ujian diterima Pemda Majene dari LAPI ITB pada Senin (21/12) lalu dan baru bisa diumumkan kemarin.

Adik kandung Bupati Majene Kalma Katta ini secara tegas membantah bahwa pihaknya sengaja menunda- nunda pengumuman. Dibandingkan daerah lain di Sulbar, seperti Mamuju yang juga menggunakan jasa LAPI ITB, pengumuman Majene tergolong terlambat karena Mamuju sudah mengumumkan melalui media massa sejak Kamis (17/12).

“LAPI ITB sangat sibuk sehingga Mamuju lebih dahulu selesai,”tandas Fattah. Terkait kenapa tidak langsung diumumkan melalui media,Fattah beralasan hasil ujian sebelum diumumkan harus terlebih dahulu dicek ulang oleh bupati.Pembukaan segel yang dilakukan bupati dihadiri wakil bupati dan Kepala BKDD. (abdullah nicolha)

LSM Persoalkan Pengumuman Molor

Wednesday, 23 December 2009
WATANSOPPENG(SI) – Sejumlah kalangan di Kabupaten Soppeng mempersoalkan penundaan pengumuman hasil ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) di daerah tersebut.

Semula pengumuman dijadwalkan serentak tadi pagi jam 07.00 hari ini, tapi mundur menjadi pukul 17.00 Wita, setelah panitia menerima surat pernyataan tertulis dari Unhas Makassar bahwa sebagian data peserta eror.

Panitia penyelenggara dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Soppeng beralasan,pengunduran pengumuman itu dilakukan karena banyak nama peserta yang belum masuk dalam daftar.

“Penundaan pengumuman hasil ujian akan membuat masyarakat, apalagi peserta bertanya-tanya. Pasti akan ada yang berpikir negatif,” ungkap salah seorang aktivis LSM Lembaga Investigasi dan Informasi Korupsi (Lidik) Kabupaten Soppeng, Nur Alam Abra, kemarin.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abd Haris Abbas mengungkapkan, penundaan pengumuman hasil ujian itu terpaksa dilakukan karena banyak nama peserta yang hilang. “Setelah melihat data hasil ujian tertulis yang disajikan Unhas selaku pihak yang ditunjuk memeriksa hasil ujian, ternyata sejumlah nama peserta tidak ada,”ungkapnya kepada wartawan di Watansoppeng,kemarin.

Dia menambahkan, karena data tersebut tidak valid, hingga pukul 01.00 Wita dini hari kemarin, panitia bersama tim pemantau sepakat menunda pengumuman.Kemudian pihaknya mengutus panitia penerimaan CPNS Soppeng untuk berkoordinasi dengan Unhas.

“Tim telah diutus ke Makassar untuk konfirmasi ke Unhas.Kenapa ada sejumlah nama yang tidak muncul, padahal sudah menjadi komitmen akan diumumkan seluruh nama peserta, nomor tes, dan nilai hasil ujian.Jadi,yang lulus betul- betul diranking sesuai nilai tertinggi hasil ujian,”jelasnya.

Kendati sekkab ini enggan menyebutkan jumlah nama yang tidak muncul tersebut, tapi jumlahnya cukup banyak hingga ratusan.Haris juga mengaku tidak berani menyebut nama sebagian peserta tersebut eror karena yang bisa memberi pernyataan adalah Unhas.

“Saya tidak berani bilang eror karena yang berhak dan mengetahui masalah itu adalah Unhas. Itu pun jangan lewat telepon,tapi perlu ada pernyataan tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada publik,” ungkapnya.

Haris juga menegaskan,Unhas telah memberikan informasi untuk segera merampungkan datadata itu agar segera diumumkan. “Kami telah berkomunikasi lewat telepon, diupayakan segera rampung hari ini (kemarin).

Kalau pernyataan secara tertulis dari Unhas diterima,pengumuman yang lulus tes dilakukan besok (hari ini).Pengumuman tersebut ditempel di kantor BKDD bersama pernyataan tertulis dari Unhas,” tandas mantan Kepala BKDD Soppeng ini.

Berdasarkan data yang dihimpun harian Seputar Indonesia, jumlah pendaftar CPNS di Soppeng seluruhnya 2.535, lulus berkas 2.515, sementara yang ikut ujian tertulis pada (12/12) lalu 2.080 orang. Ribuan pelamar tersebut memperebutkan 291 formasi di daerah berjuluk Kota Kalong itu. (abdullah nicolha)

17 Tokoh Mendaftar di PPP

Tuesday, 22 December 2009
WATANSOPPENG (SI) – Sedikitnya 17 figur yang bertekad maju di Pilkada Soppeng 2010 mendekati Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mendapatkan simpati partai berlambang Kakbah itu agar diusung pada perhelatan pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala tersebut.

Bahkan, empat figur yang diprediksi bersaing ketat menduduki posisi kosong satu (bupati) dan kosong dua (wakil bupati) di Soppeng juga ikut bersaing dan telah mengambil formulir pendaftaran calon bupati.Mereka incumbent Soppeng Andi Soetomo (bupati) dan Andi Sarimin Saransi (wabup).

Sementara dua lainnya,Ketua DPRD Soppeng Andi Kaswadi Razak dan Asisten II Sulsel Andi Sulham Hasan. “Hingga kemarin, 17 bakal calon yang telah mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat DPC PPP Soppeng, termasuk empat kandidat diprediksi bersaing ketat,”ungkap Ketua Desk Pilkada DPC PPP Soppeng Muhammad Tahir kepada Seputar Indonesia(SI) di Sekretariat PPP Soppeng, Jalan Merdeka, Watansoppeng,kemarin.

Kendati figur yang mengambil formulir telah mencapai 17 orang, tapi yang telah mengembalikan dan mendaftar resmi di partai peraih dua kursi pada pemilu legislatif lalu itu, baru enam figur yang telah mengembalikan formulirnya.

“Jadi, baru ada enam figur yang resmi mendaftar,”ungkapnya. Keenam figur tersebut, di antaranya Ketua Bappilu DPD PDI Perjuangan Sulsel Husain Djunaid, Andi Munarfa, Wabup Soppeng Andi Sarimin Saransi,Prof Dr Djalaluddin Rahman, M Aras, dan Ketua DPC PPP yang juga anggota DPRD Soppeng KM Sulaiman.“Sementara 11 figur lainnya baru sebatas mengambil formulir,” tutur Tahir kemarin.

Sekretaris DPC PPP Soppeng Alimuddin Usman menyatakan, pihaknya telah menggelar rapat yang dipimpin Ketua DPC PPP Soppeng Sulaiman dengan agenda menindaklanjuti Keputusan DPP No 01647/2009 tentang Juklak pengajuan calon sebagai pengganti keputusan sebelumnya.

Menurut dia,dalam juklak DPP melalui SK DPP PPP No 0164/- KPTS/DPP/V/2007 tentang Juklak Pengajuan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota pada Pilkada mengalami perubahan yang sebelumnya calon yang akan diusung ditetapkan DPC yang merekomendasikan dua calon menjadi tiga pasang calon ke DPW.

Selanjutnya DPW merekomendasikan dua pasang calon ke DPP untuk penetapan satu pasang calon yang akan diusung pada Pilkada Juni mendatang. Disinggung tentang calon yang akan diusung, dia menjelaskan, akan ditetapkan pada rapat pimpinan cabang (rapimcab) pada 9 Januari 2010, sekaligus mendengarkan pemaparan visi dan misi calon.

“Setelah itu,setiap PAC akan memberikan pemandangan umum mengenai calon dan selanjutnya ditetapkan pengurus harian sedikitnya tiga pasang calon,”jelasnya.

Jika dalam rapimcab tersebut nanti akan dilakukan melalui voting, delapan PAC yang ada di Soppeng memiliki hak masingmasing satu suara serta DPC satu suara.“Sementara DPW yang akan hadir hanya memiliki hak bicara,” ungkapnya.

Terkait koalisi pada pilkada mendatang karena PPP hanya memiliki dua kursi di DPRD setempat. Menurut dia, selain diharapkan dari kandidat yang bakal diusung juga pihak DPC tetap akan mengoordinasikan dengan parpol lain.

“Yang jelas, pasangan calon yang diusung nanti akan tetap dikawal untuk memenangkan Pilkada Soppeng Juni mendatang,” tandas Sekretaris PPP Soppeng ini. (abdullah nicolha)

Rp7 M untuk Pilkada Dinilai Realistis

Monday, 21 December 2009
WATANSOPPENG (SI) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng menilai dana pilkada yang disetujui Pemkab Soppeng sebesar Rp7 miliar telah realistis untuk membiayai pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala tersebut.

Wakil Ketua DPRD Soppeng Andi Kuneng menilai, anggaran yang diajukan oleh KPU Soppeng yang mencapai Rp12 miliar sudah sangat berlebihan. Bahkan, jika melihat pelaksanaan Pilkada Soppeng 2005 lalu yang hanya dianggarkan sebesar Rp3,5 miliar.

“Menurut saya, jika dibanding dan melihat histori pada Pilkada 2005 lalu yang hanya menghabiskan Rp2,9 miliar. Jadi dana yang disetujui pemkab sebesar Rp7 miliar, itu sudah sangat realistis,”ungkap Andi Kuneng kepada harian Seputar Indonesia (SI) via telepon selulernya,kemarin.

Kuneng menambahkan, dengan melihat PAD Soppeng yang hanya Rp13 miliar penyelenggara pilkada harus menyesuaikan dengan kemampuan daerah. “Jika memang kita kehendaki harus ada win-win solution, ada kemauan, dan ada perancang.Kalau memang kita betul-betul ingin melaksanakan pilkada yang dengan kondisi yang ada,”tegas dia.

Terkait, pengajuan insentif dari KPU Soppeng kepada pemkab setempat sebesar Rp5 juta per bulan selama masa pilkada yakni delapan bulan,Kuneng menilai, hal itu tidak rasional karena KPU telah mendapatkan insentif (gaji) melalui APBN. “Kalau minta intensif seperti itu juga tidak rasional karena memang telah diatur melalui APBN,” tegas legislator dari PAN Soppeng ini.

Senada diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Soppeng Andi Wadeng bahwa, angka Rp7 miliar sudah sangat realistis dengan mengacu pada pelaksanaan Pilkada 2005 lalu yang hanya dianggarkan sebesar Rp3,5 miliar. “Kami menilai itu sudah sangat realistis,bahkan Rp7 m itu sudah mengalami peningakatan 100% dari pilkada lalu,”tegas Andi Wadeng.

Informasi yang dihimpun SI, Dipa, salah satu anggota panggar eksekutif menambahkan, jumlah Rp7 miliar itu, telah diasumsikan dengan mengacu pada pelaksanaan Pilkada Soppeng 2005 lalu yang hanya dianggarkan sebesar Rp3,5 miliar, dan mengacu pada Permendagri Nomor: 44/2007 tetang masa kerja KPU dalam pilkada yang sebelumnya hanya enam bulan ditambah tiga bulan, menjadi sembilan bulan.

Kisruh tersebut bermula, saat Ketua KPU Soppeng Sulhan mengungkapkan, pihaknya tidak ingin mengambil risiko dengan belum adanya kejelasan anggaran pilkada terkait pelaksanaan berbagai tahapan yang sudah dijadwalkan secara serentak dengan 10 kabupaten lainnya mulai Desember.

Bahkan, KPU mengancam akan mundur jika anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan persetujuan pemkab. Ancaman itu langsung mengundang reaksi dari sejumlah kalangan di Bumi Latemmamala. Sekretaris Kabupaten setempat Abd Haris Abbas menilai hal itu merupakan sikap arogansi yang diperlihatkan kepada publik. (abdullah nicolha)

Kasek Akui Potong Bantuan Siswa

Monday, 21 December 2009
WATANSOPPENG(SI) – Kepala SDN 12 Biccuing, Kelurahan Botto,Kecamatan Lalabata,Kabupaten Soppeng,Hj Hadriati Harun,membantah melakukan pemotongan dana bantuan bagi siswa-siswi yang kurang mampu di sekolah tersebut.

Bahkan,ibu paruh baya itu berdalih, dana Rp60.000 per siswa tersebut diberikan orangtua murid secara ikhlas.Dia menyebutkan,potongan dana itu telah dikembalikan kepada masing-masing orangtua murid yang menerimanya.

“Sebenarnya tidak dipotong, orangtua yang kasih. Saya juga tidak meminta mereka, tapi merekalah yang memberikan kepada saya dengan rasa ikhlas dan sebagai tanda terima kasih atas dana tersebut karena dengan perjuangan dan jerih payah yang dilakukan sehingga mereka dapat menerimanya,” tandasnya kepada Seputar Indonesia (SI) di ruang kerjanya,kemarin.

Dia mengungkapkan, sebenarnya tidak ada masalah, tapi ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan dia dipandang jelek oleh masyarakat hingga atasan. “Tidak benar sama sekali. Ada pihak yang ingin agar saya jelek di mata orang. Keberatan orangtua murid itu juga karena desakan orang-orang tertentu,” ungkapnya.

Kasek SDN 12 Biccuing Hadriati ini menambahkan, alasannya mengembalikan dana bantuan siswa kurang mampu tersebut karena takut nanti ada masalah jika ada orangtua murid yang tidak ikhlas. “Saya kembalikan karena takut ada masalah. Buktinya seperti sekarang ini,saya tidak ingin ada yang tidak ikhlas,makanya dikembalikan,” katanya.

Sementara dana yang diduga dibebankan kepada peserta ujian nasional (UN) beberapa waktu lalu,juga tidak benar karena sebenarnya bukan dibebankan kepada murid, tapi pihak sekolah yang memberikan kepada siswa sebesar Rp5000 per hari per siswa selama masa ujian,yakni satu pekan.

“Jadi, itu dari pihak sekolah yang diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan memang telah kami programkan sebelumnya, yang jelas apa yang ditudingkan orang tersebut tidak benar,”tandasnya.

Hatijah, 41, orangtua murid, warga Jalan Kesatria Kayangan Watansoppeng, menandaskan, pemotongan uang Rp60.000 oleh kepala sekolah itu dilakukan dengan alasan pembayaran biaya administrasi selama pengurusan bantuan tersebut berupa meterai dan lain-lain.

“Kami berikan karena dengan alasan biaya administrasi pengurusan salah satunya meterai. Dengan begitu, mau tidak mau kami harus memberikannya. Saya bilang sama Ibu Kasek, kalau demikian adanya yah diberikan kalau memang ada biaya seperti itu karena dengan dana Rp300.000 kami merasa bersyukur,” ungkap Hatijah kepada SI di hadapan Kasek SDN 12 Biccuing di ruang kerjanya, kemarin.

Dia juga mengaku, kasek tersebut telah mengembalikan dana yang sebelumnya dipotong Rp60.000 kepada orangtua murid dengan dibuktikan tanda tangan, sama seperti sebelumnya saat kasek memberikan pernyataan tidak keberatan atas potongan tersebut.

“Kami semua bertanda tangan tanda terima kembali dari kasek,”ujar dia. Diberitakan sebelumnya, sejumlah orangtua murid di SDN Biccuing itu menduga Hj Hadriati melakukan pemotongan dana bantuan bagi murid kurang mampu di sekolah tersebut. “Bantuan siswa yang kurang mampu itu disalurkan melalui kantor pos sebanyak Rp360.000 per siswa dan diduga dipotong Rp60.000 oleh kasek.

Dari data yang dihimpun Seputar Indonesia(SI),12 murid SDN 12 Biccuing menerima bantuan yang merupakan bantuan dari provinsi melalui kabupaten. Selain dana bantuan tersebut, saat pelaksanaan UN lalu, siswa yang mengikuti ujian juga diduga dibebankan biaya Rp5.000 per siswa dalam sehari selama satu pekan. (abdullah nicolha)

KPU Soppeng Diminta Mundur

Saturday, 19 December 2009
*Jika Ngotot Menuntut Anggaran Rp12 Miliar untuk Pilkada Soppeng 2010

WATANSOPPENG (SI) – Forum Informasi Komunikasi (FIK) dan LSM Kabupaten Soppeng mengecam dan meminta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng mundur jika tetap ngotot menuntut anggaran Rp12 miliar untuk Pilkada Soppeng 2010.

Koordinator FIK LSM Muhammad Hasbi mengungkapkan, sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng yang mewacanakan penundaan Pilkada Soppeng 2010 jika Pemkab hanya menganggarkan Rp 7 miliar dari usulan anggaran Pilkada dari KPU sebesar Rp12 miliar, merupakan sikap arogan dan terkesan menekan pemkab.

“Dana Rp7 miliar ini sangat cukup untuk menyelenggarakan Pilkada, seandainya ini bisa dipihakketigakan, saya berani menawar penyelenggaraan Pilkada ini dengan biaya hanya Rp6,5 miliar,” ungkapnya kepada wartawan di Watansoppeng, kemarin.

Selain mengecam KPU yang terkesan menekan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) merealisasikan anggaran Rp12 miliar dengan ancaman penundaan Pilkada, Hasbi bahkan meminta anggota KPU yang tidak siap melaksanakan Pilkada sesuai jadwal, mengundurkan diri.

“Kalau Anggota KPU Soppeng tidak mau melaksanakan Pilkada dengan anggaran Rp7 miliar, lebih baik mundur saja, berikan kesempatan kepada orang lain yang siap dengan anggaran itu,” tandasnya.

Forum tersebut merupakan wadah yang menghimpun semua lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di daerah berjuluk Kota Kalong itu yang beranggotakan 13 LSM.

Ketua KPU Soppeng Sulhan yang dihubungi wartawan beberapa waktu lalu via telepon selularnya mengungkapkan bahwa sesuai arahan KPU pusat di Batam, telah disepakati bahwa tahapan Pilkada tidak boleh dimulai apabila anggarannya tidak jelas atau tidak sesuai dengan kebutuhan.

Menurutnya, usulan anggaran Pilkada sebesar Rp12 miliar tersebut telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 44/2007 dan Peraturan KPU tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pilkada.

Kritik pedas juga disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abd Haris Abbas yang menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng arogan terkait anggaran Pilkada Juni 2010.

“Kami menilai, ungkapan yang dilontarkan pihak KPU Soppeng pada salah satu media yang menegaskan tidak akan memaksakan perhelatan Pilkada Juni mendatang jika dana yang diajukan tidak terealisasi dari perencanaan awal merupakan sikap arogan yang ditunjukkan kepada publik,” tegasnya di hadapan sejumlah wartawan di ruang kerjanya, kemarin.

Pihaknya kurang respek dengan pernyataan itu karena anggapan tersebut seolah pemkab tidak perduli dengan penyelenggaraan pilkada. “Terus terang kami terusik dengan pernyataan itu, karena seakan-akan pemkab tidak perduli,” ungkap dia.

Ketua Panitia Anggaran Eksekutif ini menandaskan, persetujuan sementara sebanyak Rp7 miliar merupakan angka yang proforsional dan mengacu pada standar. Bahkan, semua SKPD mengalami penurunan karena Pilkada. “Perlu diketahui bersama, untuk pembayaran gaji pegawai sebanyak 60-70%, belum lagi sharing, ADD dan pembiayaan lain, hal itu tentu menyerap anggaran yang cukup besar,” ungkapnya.

Salah satu anggota panggaran eksekutif, Dipa menambahkan, jumlah tersebut juga diasumsikan dengan mengacu pada pelaksanaan pilkada Soppeng 2005 lalu yang hanya dianggarkan Rp3,5 miliar serta mengacu pada Permendagri No 44/2007 tetang masa kerja KPU dalam pilkada yang sebelumnya hanya enam bulan ditambah yang ditambah tiga bulan menjadi sembilan bulan.

“Jadi, kami juga mengacu kesitu dengan penambahan masa kerja tiga bulan jadi perkiraan kami naik hanya sebesar 33,4%. Juga kalau kita kaji dari inflasi 67%, yah paling naik 50% jadi jumlah Rp7 miliar masih mengalami selisih,” paparnya.

Bahkan, jumlah tersebut sudah termasuk antisipasi putaran kedua dan dana kontijensi yakni, jika ada kebutuhan mendadak yang tidak terduga. Asumsi standar honorarium juga mengacu pada pemilu terakhir. “Semua SKPD mengeluh dan Rp7 miliar merupakan angka yang realistis. Bahkan kami berikan kebebasan kepada KPU dengan nilai itu menjabarkan perencanaan mereka,” tutur dia.

Sekkab Soppeng meminta, agar KPU setempat menggunakan standar daerah, yakni APBD dan bukan mengacu pada standar APBN, jika hal tersebut dipaksakan akan sulit direalisasikan.

“Gunakanlah standar dan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Saya kira itu sudah sangat bijaksana sekali karena dibebaskan mengatur perencanaan, pengajuan KPU juga masih meminta tunjangan sebesar Rp5 juta per bulan,” tandas dia.

Sebelumnya diberitakan bahwa pihak KPU Soppeng tidak ingin mengambil resiko dengan belum adanya kejelasan anggaran pilkada terkait pelaksanaan berbagai tahapan yang sudah dijadwalkan secara serentak dengan 10 kabupaten lainnya mulai Desember. (abdullah nicolha).

Dua Lembaga Penyiaran Diverifikasi

Sunday, 20 December 2009
MAMUJU (SI) – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat (Sulbar) pada evaluasi dengar pendapat (EDP) perdana yang digelar beberapa waktu lalu menghadirkan dua lembaga penyiaran yang ada di daerah tersebut.

Kedua lembaga tersebut yakni, Komunitas Indie Music Manakarra (Ghodzila FM) dan PT Manakarra Televisi yang akan bergerak di bidang televisi berlangganan. “Jadi keduanya dihadirkan pada evaluasi pertama tersebut,” ungkap Ketua KPID Sulbar Adi Arwan Alimin kepada harian Seputar Indonesia(SI) via ponselnya, kemarin.

Informasi yang dihimpun SI, kedua lembaga tersebut saat ini sedang mengajukan permohonan izin penyelenggara penyiaran (IPP) pada Menkominfo melalui KPI. “Kedua permohonan tersebut telah melewati fase verifikasi.Untuk Ghodzila diverifikasi di Kominfo Mamuju, sedang Manakarra TV di Kominfo Sulbar,” tutur Adi.

Ketua KPID Sulbar menambahkan, EDP merupakan bagian penting dari mekanisme proses perizinan bagi setiap lembaga penyiaran yang ingin eksis. Menurutnya, hal itu merupakan kesempatan bagi publik untuk mengetahui lebih jauh tentang sebuah lembaga penyiaran.

“Dua lembaga penyiaran berbeda genre ini akan menjadi contoh bagi proses EDP di Sulbar, sebab agenda tersebut merupakan kegiatan pertama sejak KPI Sulbar dibentuk tahun 2008 silam. Kami berharap ini akan diikuti lembaga penyiaran lain yang belum berizin,”ungkapnya.

Rencananya, EDP bagi Ghodzila dan Manakarra TV akan dihelat di Hotel Anugerah Mamuju dengan menghadirkan puluhan stakeholder yang terkait dengan dunia penyiaran radio dan televisi.

“EDP menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk memberi masukan dan tanggapan atas keberadaan lembaga penyiaran di setiap wilayah atau komunitasnya. Jadi, public dapat bertanya atau menggugat langsung pada sebuah rencana program radio atau televisi yang dikelola pemohon,” tuturnya.

Evaluasi tersebut juga akan dirangkai dengan penyerahan IPP dari Menkominfo untuk PT Radio Suara Sawerigading yang berada di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (Polman).

“Lembaga penyiaran swasta (LPS) ini secara formal telah mengantongi legalitas resmi dalam menjalankan fungsinya sebagai radio komersil,” kata salah seorang Anggota KPID Sulbar Farhanuddin. (abdullah nicolha)

Soppeng Kembangkan Energi Bio Gas

Sunday, 20 December 2009
WATANSOPPENG(SI) – Kabupaten Soppeng melalui Dinas Peternakan dan Perikanan setempat sejak 2008 lalu telah mengembangkan energi bio gas di beberapa kecamatan di daerah tersebut.

Upaya tersebut disambut positif Bupati Soppeng Andi Soetomo. “Hal ini sangat bagus baik dari segi kesehatan lebih lebih dari segi ekonomi dan perlu terus dikembangkan,” ungkapnya saat melakukan peninjauan di salah satu unit bio gas di Takkalala Kecamatan Marioriwawo pekan lalu.

Data yang dihimpun Harian Seputar Indonesia (SI), instalasi bio gas yang dibangun di wilayah tersebut menelan anggaran sekitar Rp13 juta pada tahun anggaran 2009. Bahkan, orang nomor satu di Bumi Latemmamala ini menyaksikan langsung prosesi bio gas hingga disuplai dan menyalakan sebuah kompor gas.

Menurut dia,hal ini sangat positif baik dari kesehatan lingkungan maupun dari segi ekonomi karena ibu rumahtangga atau masyarakat tidak perlu lagi membeli gas elpiji.“Jadi pengembangan bio gas sangat tepat ketika pemerintah memprogramkan konversi minyak tanah ke gas elpiji,” tegas dia.

Kadis Peternakan dan Perikanan Soppeng Sugirman Djaropi menjelaskan,dari segi kesehatan lingkungan sangat aman karena kotoran sapi sudah tidak berbau karena kuman penyakit sudah terbunuh dan tidak panas lagi. Sementara dari segi ekonomi dengan tabung fermentasi 10 meter kubik bisa menyuplai tiga rumahtangga.

Sugirman menjelaskan, hitungannya pada tiap rumah tangga misalnya membutuhkan dua tabung gas elpiji 2kg maka,dalam sebulan menghemat enam tabung gas masing masing senilai Rp90.000 atau Rp540.000 per bulan. “Kalau dikali 12 bulan atau satu tahun maka dapat menghemat Rp6.480.000,” jelas Sugirman.

Dia menambahkan, hal tersebut baru dari segi gas, belum dari ampas kotoran yang sangat bagus untuk pupuk organik senilai Rp1.000 per kg. Untuk tangki pencerna katanya, 10 m3 dibutuhkan 5 ekor sapi yang normalnya menghasilkan kotoran 5-8 kg per-ekor perhari. “Cuma bagaimana agar sapinya dapat menghasilkan kotoran terus,”tuturnya.

Lebih efisien dan ekonomis dari segi tekhnis program bio gas juga mendidik petani untuk membiasakan mengandangkan ternak sapi yang berarti lebih mudah dikontrol dan pemberian pakan lebih teratur. Dari segi keamanan juga lebih terjamin dan bio gas sudah terintegrasi dengan pemeliharaan ternak sapi.

Selain di Kecamatan Marioriwawo yang dibangun dengan dana Rp13 juta, enam unit lainnya masing masing satu unit di Kecamatan Marioriawa, Lalabata, Donri Donri, Lilirilau, dan Kecamatan Liliriaja dua unit.

“Untuk TA 2010 mendatang diprogram di Kecamatan Ganra dan Citta sehingga seluruh kecamatan sudah memiliki unit bio gas yang nantinya bisa dikembangkan masyarakat,” ungkap Kadis peternakan ini.

Bahkan pihaknya memogramkan pada 2010 mendatang.Apabila memungkinkan pengadaan tabung pencerna yang lebih besar, yakni selain dapat menghasilkan gas juga energi listrik di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik. (abdullah nicolha

Wabup Ancam Sanksi Perusahaan

Thursday, 17 December 2009
WATANSOPPENG(SI) – Wakil Bupati (Wabup) Soppeng Andi Sarimin Saransi mengancam akan memberikan sanksi kepada sejumlah perusahaan yang mengerjakan proyek di daerah tersebut apabila terlambat dari jadwal yang telah ditentukan.

Menurut Wabup yang juga selaku Ketua Tim Tindak Lanjut Soppeng ini,bagi proyek-proyek yang terlambat dari jadwal tentunya akan terkena sanksi, yakni minimal akan dikenakan denda keterlambatan.

“Kalaumemangketerlambatannya kemudian juga terindi-kasi bermasalah pasti akan kami kenakan sanksi yang lebih berat,di antaranya sanksi pemutusan kontrak atau pun black list pada perusahaan yang bersangkutan,”ungkapnya.

Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), sejumlah perusahaan yang sedang mengerjakan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Soppeng tahun anggaran 2009 indikasi terlambat, bahkan sejumlah proyek di Kabupaten Soppeng terancam terkena sanksi denda bahkan pemu-tusan kontrak oleh pemkab setempat.

Pasalnya, menjelang batas akhir masa kontrak proyek-proyek tahun anggaran 2009, realisasi sejumlah proyek di daerah berjuluk Kota Kalong itu masih sangat minim dan kedodoran.

Kepala Dinas Pendapatan,Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Soppeng Andi Tenri Sessu yang dikonfirmasi di kantornya kemarin, mengakui adanya sejumlah rekanan yang menghadapnya bahkan meminta kebijaksanaan pencairan anggaran yang diprediksi terlambat dari jadwal.

Namun,pihaknya terpaksa menolak karena menyalahi prosedur. ”Saya sampaikan bahwa kami di sini hanya melayani soal administrasi kalau memang laporan secara administrasi sudah rampung 100%,hak rekanan pasti segera dibayarkan,” katanya.

Dia juga mengungkapkan, pihaknya tidak pernah menunda pembayaran apabila persyaratan administrasi telah lengkap.“Kami tidak pernah menunda-nunda pembayaran kepada rekanan kalau memang persyaratannya sudah lengkap.Yang pasti,kami tidak ada toleransi dan menolak pembayaran proyek yang menurut laporan administrasinya belum rampung 100%,”tandasnya.

Sementara itu,pengerjaan kantor gabungan dinas yang terletak di antara Kantor Bupati dan DPRD Soppeng yang memiliki batas pada akhir Desember ini sudah mencapai pengerjaan 90% dari target yang ada.

Bahkan,dari pantauan SI di lokasi kemarin,sejumlah pekerja sedang mengecat bangunan. Kepala subpengerjaan proyek yang menangani pengecatan,Amran, mengungkapkan, saat ini pengerjaannya telah mencapai 90%, sedangkan gedungnya telah rampung tinggal menunggu pengecatan dan kamar mandi tiap ruangan. “Bangunan sudah rampung, sekarang tinggal catnya dan perabotannya, kami yakin bisa rampung sebelum batas akhirnya,” jelasnya.

Sebelumnya, pada rapat monitoring dan evaluasi triwulan III pekan lalu, terkuak pengerjaan sejumlah proyek fisik di Kabupaten Soppeng hingga kini baru mencapai angka 53,42% yang dikelola 28 unit kerja di daerah tersebut. Bahkan, realisasi kegiatannya secara keseluruhan masih di bawah target 75% atau bahkan masih ada yang nol persen.

Kegiatan tersebut bersumber dari APBN,APBD provinsi, DAK, maupun yang bersumber dari APBD Soppeng. Saat itu Wabup Soppeng Andi Sarimin Saransi meminta pimpinan SKPD setempat memanggil kontraktor yang bersangkutan.

Dia juga meminta tingkatkan pengawasan, proaktif dan bersungguhsungguh bekerja merampungkan kegiatannya dalam sisa waktu sekitar satu bulan. (abdullah nicolha

Andi Wadeng Mundur dari Bursa Bakal Calon

Wednesday, 16 December 2009
WATANSOPPENG(SI) – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Soppeng Andi Wadeng yang pernah mengungkapkan kesiapannya maju di Pilkada Soppeng Juni mendatang,memutuskan mundur dari bursa pencalonan pada pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala tersebut.

Keputusan yang mencengangkan tersebut diambil setelah legislator Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dua periode itu membicarakannya dengan rumpun keluarga dan kerabatnya karena mengkhawatirkan adanya perselisihan antarkeluarganya pascapilkada Juni mendatang.

“Saya memutuskan tidak maju dan berhenti membicarakan masalah pencalonan pilkada karena kami takutkan nanti ada perpecahan antarkeluarga mengingat yang akan maju juga merupakan keluarga dan kerabat. Maka, keputusan terakhir tidak membicarakannya lagi,”katanya kepada Seputar Indonesia (SI) di ruang kerjanya, kemarin.

Bahkan, sebagai kader PDK yang loyal kepada partai yang telah membawanya menjadi anggota DPRD Soppeng dua periode, akan memperjuangkan memenangkan calon yang akan diusung pada pilkada mendatang. “Bagaimanapun, saya adalah kader PDK dan harus loyal kepada calon yang akan diusung nanti dan akan bekerja untuk memenangkannya,” ungkap Wadeng.

Sebelumnya,Andi Wadeng menguat mendampingi wakil bupati (wabup) Soppeng Andi Sarimin Saransi yang juga bertekad maju pada pilkada mendatang,bahkan keduanya telah membangun komunikasi politik.

Namun, setelah PDK resmi akan mengusung Asisten II Sulsel Andi Sulham Hasan,isu tersebut kemudian hilang. Sementara isu koalisi antara PDK dan PDIP pada pilkada mendatang hingga kini belum jelas. Pasalnya, pihak partai berlambang kepala banteng moncong putih itu belum menentukan sikap. (abdullah nicolha)

Jumlah Peserta CPNS Disoal

Monday, 14 December 2009
WATANSOPPENG(SI) – Perbedaan jumlah pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dilaporkan panitia penyelenggara ujian di Kabupaten Soppeng, dalam berita acara dengan jumlah yang dilaporkan dalam hasil seleksi berkas,menimbulkan persoalan.

Data yang dihimpun Seputar Indonesia( SI),jumlah pelamar yang lulus dalam seleksi berkas sebanyak 2.515 orang. Sementara pada laporan akhir sesaat setelah pelaksanaan ujian akhir pekan lalu berkurang satu orang menjadi 2.514 orang.

“Hal itu kan tentu saja menimbulkan kecurigaan,kenapa sampai bisa berkurang satu orang.Kenapa tidak dilaporkan sesuai data awal sebanyak 2.515 orang,” ungkap salah seorang aktivis LSM Lembaga Investigasi dan Informasi Korupsi (Lidik) Kabupaten Soppeng Nur Alam Abra kemarin.

Bahkan,data pelamar yang masuk di sekretariat penerimaan CPNS di Kantor Badan Kepegawaian Diklat dan Daerah (BKDD) setempat beberapa kali berubah hingga pelaksanaan ujian selesai.

Data yang dihimpun,pada laporan awal sejak detik-detik terakhir pendaftaran November lalu, jumlahnya mencapai 2.530 orang, tapi setelah dicek ternyata bertambah menjadi 2.535 orang. Bahkan sebelumnya, penambahan lima nama yang diterima panitia penyelenggara penerimaan CPNS di BKDD setempat dipersoalkan berbagai pihak.

“Kenapa masih ada tambahan,jadwal penerimaan berkas kan hanya sampai pukul 20.00 malam. Jika memang ada tambahan pendaftar setelah ditutup, artinya melanggar dong,” ujar Sekretaris Yassisoppengi Kabupaten Soppeng Agusnawan Iskandar beberapa waktu lalu.

Bahkan,hal itu harus diusut dan diperjelas jangan sampai ada oknum- oknum yang sengaja bermain dan memanfaatkan kondisi tersebut.“ Yang jelas, jika hal itu memang terjadi akan merugikan banyak orang,khususnya mereka yang ikut mendaftar CPNS,”ungkapnya.

Seorang panitia penyelenggara di BKDD Soppeng, Masjaya,membantah keras ada tambahan lima peserta. Dia beralasan,berkas kelimanya telah masuk sebelum jadwal penerimaan berkas berakhir.

“Tidak betul itu, tidak ada berkas yang kami terima setelah berakhirnya jadwal. Berkas mereka yang telah diterima sebelumnya tidak bertambah, cuma lima orang yang tidak tercatat pada rekap awal, ternyata berkasnya sudah ada,”ungkapnya.

Namun, saat pelaksanaan ujian CPNS selesai akhir pekan lalu,kembali ditemukan perbedaan jumlah, yakni berkurang dari jumlah awal, yaitu 2.515 menjadi 2.514 orang.

Bidang Informasi dan Komunikasi Lidik Kabupaten Soppeng Nur Alam Abra menegaskan, hal itu harus diperjelas karena mengindikasikan adanya permainan oleh panitia pelaksana penerimaan CPNS.

“Dalam laporan tersebut dikatakan, jumlah pelamar yang tercatat pasca ujian Sabtu (12/12) lalu sebanyak 2.514.Sementara sebelumnya panitia telah melaporkan pelamar yang lulus seleksi berkas sebanyak 2.515. Timbul pertanyaan, kenapa bisa berkurang satu?”ujarnya.

Menurutnya, apabila ada perbedaan data seperti itu, bisa saja menjadi celah bagi oknum-oknum yang ingin memanfaatkan kesempatan itu. “Kami tidak tahu bagaimana caranya karena jika ada yang ingin bermain curang semua bisa saja dijadikan alasan,”tandasnya.

Sementara itu,Kabid Kesejahteraan Pegawai BKDD Suriasni yang juga sekretaris panitia penerimaan CPNS Soppeng mengungkapkan, berkurangnya jumlah peserta karena salah satu dari mereka (pelamar) menyatakan pengunduran diri sebelum ujian digelar.

“Jadi, kami tidak memasukkannya lagi dalam jumlah tersebut,”katanya di ruang bagian Humas dan Protokol Pemkab Soppeng,pekan lalu. (abdullah nicolha)

Wabup Jamin Tak Ada Perjokian

Sunday, 13 December 2009
WATANSOPPENG(SI) – Wakil Bupati Soppeng Andi Sarimin Saransi menjamin tidak ada perjokian pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2009 di Kabupaten Soppeng.

Hal itu diungkapkan Andi Sarimin Saransi seusai memantau sembilan sekolah yang menjadi tempat pelaksanaan ujian CPNS, Sabtu (12/12). “Sesuai pantauan kami di lapangan, tidak ada tanda-tanda kecurangan, bahkan pelaksanaannya berjalan lancar,aman,dan tertib,” katanya kepada wartawan,kemarin.

Menurut dia, saat ini oknum yang ingin melakukan kecurangan tidak memiliki kesempatan karena pengawasan yang dilakukan sangat ketat sehingga mempersempit ruang gerak mereka.“Saya yakin di Soppeng tidak ada dan tidak ada yang berani melakukannya. Tidak tahu di tempat lain,”ujarnya.

Dia menambahkan, semua peserta memiliki peluang sama untuk lulus karena akan dilihat dari hasil pekerjaan yang akan diperiksa langsung Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar sebagai rekan kerja dalam pengerjaan soal ujian CPNS. “Jadi, semua peserta harus yakin pada diri sendiri karena dari hasil ujian akan ditentukan siapa yang lulus,” tandas Wabup Soppeng ini.

Ketua Tim Pemantau Ujian CPNS Soppeng Andi Pawelloi Mappejanci menjelaskan, dari pantauan, tidak ditemukan kecurangan sehingga pelaksanaan ujian berjalan lancar, tertib, dan aman. “Hingga saat ini belum ada yang kami dapatkan melakukan kecurangan semuanya berjalan lancar,” jelasnya.

Dia juga menjamin pemeriksaan nanti tidak ada yang berani melakukan kecurangan tersebut karena dikawal dan diawasi ketat semua pihak.“Kami yakin tidak ada. Sebab, saat pemeriksaan LJK, semuanya dipantau dan kami melihatnya langsung. Jadi kalau memang ada yang salah atau kotor akan terlihat langsung eror,seperti tahun lalu,”ungkap Kepala Inspektorat Soppeng ini.

Sebelumnya, Bupati Soppeng Andi Soetomo menegaskan, tidak akan ada percaloan di Bumi Latemmamala dalam penerimaan CPNS tahun ini.

“Saya yakin tidak ada calo pada penerimaan ini, begitu juga pada penerimaan sebelumnya. Kesimpulannya begini,prinsip saya sejak dulu,kalau Anda punya posisi akan saya copot.Artinya saya nonjobkan kemudian diproses sebagaimana aturan kepegawaian. Saya tegas dalam hal itu,” ungkap orang nomor satu di Soppeng ini kepada sejumlah wartawan,kemarin.

Sementara jika ada calo yang berasal dari luar atau selain pegawai, akan diserahkan ke kepolisian. “Kalau dia bukan pejabat akan diserahkan ke penyidik kepolisian. Jadi, saya tetap komitmen dalam masalah itu,”tandas dia.

Bupati mengemukakan, jika praktek tersebut (perjokian),suap, dan penjatahan tetap ada, tidak akan ada kalangan bawah yang bisa menjadi PNS.“Kalau itu dibiarkan dan tidak ditindak tegas, kapan si anak petani bisa diterima,” kata mantan Karo Humas Pemprov Sulsel ini.

Dia menambahkan, penilaian hasil ujian CPNS tersebut akan ditentukan murni dari hasil tes yang pemeriksaannya menggunakan komputer. “Yang jelas kami di kabupaten hanya sekadar pelaksana.

Selesai ujian, lembar soalnya langsung dibakar. Jadi, tidak ada jalan melakukan kecurangan. Mungkin saja yang bisik-bisik di luar itu adalah orang yang tidak lulus,” tandas mantan Camat Lilirilau ini. (abdullah nicolha)

Ribuan Peserta Tak Hadir

Sunday, 13 December 2009
MAKASSAR (SI) – Ribuan peserta seleksi tertulis calon pegawai negeri sipil (CPNS) absen alias tak hadir mengikuti tes,kemarin.

Di lingkup Pemprov Sulsel sebanyak 2.514 peserta absen, sekitar 4.000 di lingkup Pemkot Makassar, 433 di Pemkab Soppeng,serta 559 di Sidrap Dibandingkan Makassar, Soppeng, dan Sidrap persentase kehadiran peserta ujian di Pemprov Sulsel cukup tinggi,yakni mencapai 80% dengan jumlah pelamar yang berhak mengikuti ujian sebanyak 8.815. Di Pemkot Makassar, ujian CPNS tahun ini mengalami penurunan yang sangat drastis.

Menurut Asisten IV Pemkot Makassar Apiaty Kamalauddin, jumlah peserta yang mengikuti ujian hanya 49 % dari total pendaftar sebanyak 8.175 orang. Hal tersebut disebabkan waktu pelaksanaan ujian yang digelar secara serentak di kab/kota di Provinsi Sulsel sehingga yang mendaftar pada dua daerah atau lebih tentu harus memilih salah satunya dengan melihat potensi tingkat kelulusan.

”Persaingan yang ketat boleh jadi ada diantara mereka yang merasa tidak yakin akan lulus, malah mengundurkan diri duluan, juga mungkin ada yang berhalangan atau sakit maka kesempatan tersebut tidak dapat dipergunakannya,” tandas Apiaity Alasan banyak peserta yang harus memilih dan mengikuti seleksi di daerah lain.

Senada dengan pernyataan Sekretaris Panitia penyeleggara ujian CPNS Soppeng Suriasni. Di Soppeng,sebanyak 433 pelamar CPNS tak hadir mengikuti ujian dari total peserta tang lolos seleksi berkas sebanyak 2.515 atau 2.081 yang hadir.

Kepala Bagian Kesejahteraan Pegawai BKDD Soppeng ini menyebutkan,seandainya pihak panitia mengetahui ratusan pelamar tersebut tidak hadir dalam ujian pihaknya tidak akan melaporkan jumlah tersebut ke provinsi.

Data yang dihimpun,panitia penerimaan CPNS Soppeng menyediakan sebanyak 126 ruangan yang tersebar di sembilan sekolah yang ada di daerah berjuluk Kota Kalong itu. Sementara ujian dilaksanakan selama dua jam yang dimulai pukul 08.00-10.00 Wita,kemarin.

Dari ratusan pelamar CPNS yang tidak hadir tersebut yang terbanyak dari kalangan pelamar guru. Sementara itu,di Sidrap,sebanyak 559 peserta tidak hadir dari total peserta yang dinyatakan lulus seleksi berkas sebanyak 2.427.

Tahun ini, Pemkab Sidrap akan menerima 363 CPNS dari formasi tenaga pendidik, kesehatan, dan teknis. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Andi Murny Amien Situru mengatakan, seleksi tertulis penerimaan CPNS di lingkup Pemprov Sulsel berjalan lancar.

Kemarin, usai ujian, untuk menjaga keamanan Lembar Jawaban Komputer, BKD Sulsel langsung menyerahkan LJK tersebut ke pihak Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk diperiksa. Sementara, soal-soal ujian yang digunakan dalam tes CPNS, dimusnahkan di Lapangan Kantor Gubernur Sulsel,sore,kemarin.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo melakukan peninjauan pelaksanaan seleksi CPNS pada tiga lokasi di Kota Makassar. Syahrul mengawali kunjungannya ke SD Pertiwi dan MAN Model dan sempat meninjau beberapa ruangan. Gubernur didampingi Asisten I Andi Herry Iskandar, Kepala BPSDMA Jufri Rahman, dan Kepala BKD Andi Murny Amien Situru. (abriandi/mulyadi abdillah/ abdullah nicolha/m syahlan)

Per Kapita Soppeng Rp8,4 Juta

Wednesday, 09 December 2009
WATANSOPPENG (SI) – Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Soppeng meningkat dari Rp5 juta menjadi Rp8,4 Juta.Hal itu seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berjuluk Kota Kalong (Kelelawar) dari 5,32% menjadi 7,76%.

Peningkatan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi tersebut dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng pada 2009, kemarin. Peningkatan tersebut diikuti naiknya indeks pembangunan manusia (IPM) dari 68,4% menjadi 70,26%.

“Kemajuan satu daerah tentunya dapat dianalisis dari kondisi sosial ekonomi. Di Soppeng, perbandingan data pada 2004 dan 2008 mengalami peningkatan karena adanya kontribusi terbesar dari sektor pertanian yang mengalami peningkatan dari Rp591,75 miliar menjadi Rp937,95 miliar pada akhir 2008,” ungkap Bupati Soppeng Andi Soetomo.

Data yang dihimpun Seputar Indonesia( SI),produk domestik regional bruto (PDRB) juga meningkat dari Rp1,13 triliun menjadi Rp1,19 triliun dari sektor pertanian. “Indikator makroekonomi tersebut semakin mengukuhkan eksistensi Soppeng sebagai daerah agraris penghasil beras, sekaligus penyangga stok pangan provinsi dengan peningkatan produksi padi,” jelas orang nomor satu di Bumi Latemmamala.

Data BPS Soppeng juga menyebutkan bahwa gabah kering panen (GKP) juga mengalami peningkatan dari 7,07 ton per hektare (ha) pada 2007 menjadi 7,31 ton per ha pada 2008. Bahkan pada Mei 2009,hasil tersebut telah mencapai angka 8,16 ton per ha.

Bupati menambahkan,dengan peningkatan produksi tersebut, harga GKP juga mengalami peningkatan dari Rp1.900 per kilogram pada 2007 meningkat menjadi 2,175 per kilogram pada 2008.

Sementara pada 2009 ini mencapai harga Rp2.400 per kilogram. “Dengan peningkatan tersebut, diharapkan pula dapat meningkatkan daya beli petani. Jadi, mereka mampu lebih merasakan peningkatan kesejahteraan, sekaligus menekan angka kemiskinan,” tandas Bupati ,kemarin.

Data yang dihimpun SI,mulai 2006 hingga 2008, terdapat penurunan penduduk miskin sekitar 1.697 jiwa atau 5,11%, dari 33.231 jiwa menjadi hanya 31,543 jiwa. Begitu juga jumlah rumah tangga miskin yang termasuk paling rendah di Sulsel, yakni hanya 19% dari rata-rata 28,94%.

Dinamika perjalanan pembangunan yang bergulir selama hampir lima tahun terakhir ini, kata Soetomo, apabila dipandang dengan kacamata objektif dari data BPS, kondisi sosial ekonomi Soppeng secara keseluruhan telah membuat garis yang menanjak.

“Ada sesuatu yang berubah untuk kemajuan daerah,” tandas Bupati Soppeng ini di hadapan warga Kecamatan Liliriaja,kemarin. (abdullah nicolha)

Bupati Andi Soetomo Kucurkan Bantuan

Wednesday, 09 December 2009
BUPATI Soppeng Andi Soetomo pada hari kedua kunjungan kerja (kunker) dan rapat koordinasi (rakor) di Kecamatan Liliriaja dan Lilirilau, kembali mengucurkan bantuan kepada warga yang besarnya mencapai ratusan juta rupiah.

Bantuan tersebut berupa kendaraan operasional roda dua kepada lurah dan kepala desa, sertifikat tanah bersubsidi, serta bantuan ternak kepada masyarakat di Kecamatan Liliriaja.

“Penyerahan kendaraan operasional dimaksudkan sebagai wujud upaya pemberdayaan dan sinergis antara pemkab dan pemerintah desa mendukung kelancaran operasional aparat terdepan di desa dan kelurahan,” papar Soetomo di Cangadi,Kecamatan Liliriaja,kemarin.

Menurutnya,penyerahan bantuan kepada masyarakat merupakan upaya pemberdayaan dan penguatan hak-hak masyarakat.“Sebab, sebelum kami menuntut terlalu banyak kepada masyarakat,terlebih dahulu harus memerhatikan penguatan hak-hak mereka,”tandasnya.

Data yang dihimpun Seputar Indonesia( SI),sumber pembiayaan riil dari masyarakat adalah PBB dengan akumulasi potensi dari tahun anggaran 2005-2009 sebesar kurang lebih Rp17,6 miliar.

“Dari jumlah tersebut, Rp2,7 miliar lebih merupakan kontribusi masyarakat Kecamatan Liliriaja. Jadi, wajar jika diberikan apresiasi dengan kendaraan operasional,”tandas Bupati.

Kunker dan rakor bupati di seluruh wilayah kecamatan di Bumi Latemmamala tersebut disinyalir sebagai salah satu cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat menjelang Pilkada Soppeng Juni 2010.

Namun,isu tersebut dibantah keras Kabag Humas dan Protokol Soppeng Sarianto. “Ini sudah menjadi agenda rutin Pemkab Soppeng setiap tahun,”tandas . (abdullah nicolha)

Tiga Gapoktan Terima Bantuan Rp300 Juta

Tuesday, 08 December 2009
WATANSOPPENG(SI) – Tiga gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Kecamatan Donridonri,menerima bantuan masing-masing Rp100 juta dari Pemkab Soppeng,kemarin.

Ketiga Gapoktan tersebut,yaitu Gapoktan Sejahtera,Tolaba,dan Mamminasae. Selain tiga Gapoktan tersebut,Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng juga memberikan bantuan kepada desa mandiri pangan senilai Rp20 juta untuk kelompok serbaguna Desa Seringi.

Data yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), bantuan Rp20 juta untuk kelompok Kemiri Desa Seringi juga diberikan bantuan P2KPG. Bukan hanya itu, bantuan kendaraan operasional roda dua juga diberikan kepada pengelola PBB terbaik dan petugas lapangan, penyuluh, serta pengawas KB di Kecamatan Donridonri.

Dari laporan kecamatan setempat, pemkab juga memberikan bantuan handtractor, sapi betina, benih padi nonhibrida 19,250 kg, padi hibrida 22,800 kg, dan pemberian sertifikat tanah bersubsidi sekecamatan setempat.

Pemberian bantuan tersebut dilakukan Bupati Soppeng Andi Soetomo secara simbolis pada hari pertama kunjungan kerja (kunker) dan rapat koordinasi (rakor) di Kecamatan Donridonri kemarin.

Dalam kunjungan tersebut,Bupati didampingi Sekkab Soppeng Abd Haris Abbas,staf ahli,asisten,para kepala SKPD. “Pemberian bantuan tersebut sebagai upaya pemberdayaan dan sinergis antara pemkab, pemerintah desa, dan kelurahan untuk mendukung kelancaran operasional aparat terdepan.

Diharapkan bantuan itu mampu memberikan pelayanan maksimal, adil, dan merata kepada masyarakat,” ungkap Bupati pada hari pertama kunker dan rakor di Tajuncu,Kecamatan Doridonri,kemarin.

Pada sesi dialog dengan warga, secara terbuka Bupati Soppeng mengaku senang dapat membuka cakrawala berpikir yang perlu dan dibutuhkan masyarakat ke depan. Bupati menegaskan bahwa bantuan tersebut dari pemerintah dan sudah dianggarkan. “Jadi, kalau ada yang mengaku-ngaku dari uang pribadinya jangan dipercaya,” tandas orang nomor satu di Bumi Latemmamala.

Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Kecamatan Donridonri,Kamaruddin, dalam sesi dialog mengungkapkan, pada rehabilitasi kantor UPTD dinilai membutuhkan perbaikan dan pembenahan jalan menuju ke lokasi kantor.“Jarak kantor dari jalan raya sekitar 100 meter dan tidak teraspal sehingga kalau hujan turun pasti becek,” katanya.

Selain usulan tersebut, sejumlah warga juga mengusulkan pengadaan mobil kebakaran di setiap kecamatan, pagar SMPN 2 Labokong, gedung pertemuan, waduk untuk Soppeng Utara,laptop,komputer, pompa air, dan lainnya.

Menanggapi permintaan masyarakat setempat, Bupati mengungkapkan, kendala utama yang dihadapi saat ini adalah masalah dana,“Kesemuanya sudah dicatat masingmasing SKPD, mudah-mudahan ada dananya,”ujar Bupati.

Sebelumnya, Bupati Soppeng bersama rombongan juga menggelar kunjungan yang sama di Batu- Batu,Kecamatan Marioriawa.Kunjungan kerja tersebut akan digelar selama empat hari di seluruh kecamatan di Soppeng.“Ini sudah agenda rutin Pemkab Soppeng tiap tahun,” ungkap Kabag Humas dan Protokol Soppeng Sarianto kepada SI di lokasi kunker,kemarin.

Secara khusus,Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat serta seluruh jajaran pemerintah kecamatan, kelurahan, desa atas kerja keras, niat suci, hati yang bersih dan ketulusan,dalam bingkai indahnya kebersamaan.

“Kita telah berupaya mengubah dan memajukan Kabupaten Soppeng, Insya Allah, pada masa yang akan datang dalam bingkai yang sama Tuhan yang Mahapengasih dan Mahapenyayang melimpahkan lagi rahmat-Nya di Bumi Latemmamala,” papar Andi Soetomo. (abdullah nicolha)

Bupati Minta Sekdes Disiplin

Monday, 07 December 2009
WATANSOPPENG (SI) – Bupati Soppeng Andi Soetomo meminta sekretaris desa (sekdes) memberikan contoh yang baik dalam menjalankan tugas, di antaranya disiplin masuk dan pulang kantor tepat waktunya.

”Khususnya mengenai masalah jam kerja,saya ingatkan mulai jam 07.30 hingga 16.00 sore,”ujar Bupati, saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan 10 Sekdes sebagai pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemkab Soppeng, kemarin.

SK Pengangkatan tertuang dalam SK Bupati No 437/X/2009. Bupati juga meminta sekdes memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.Tanpa pandang bulu, kapan, dan di mana saja ketika masyarakat memerlukan pelayanan.

”Jangan cepat merasa puas dan mudah tersanjung apabila mencapai suatu keberhasilan. Sebab, kepuasan membuat kita terlena dan lupa pada kekurangan yang dimiliki,” ungkap orang nomor satu di Kota Kalong ini.

Bupati menambahkan,sekdes juga jangan malu untuk bertanya, berdiskusi, dengan berbagai pihak dalam melaksanakan tugas, termasuk masyarakat. ”Pada hakikatnya, merekalah yang mengetahui kepentingan dan kebutuhannya,” ujar Soetomo.

Sebanyak 10 sekdes yang diangkat menjadi PNS tersebar di delapan kecamatan.Ke-10 sekdes tersebut, dua di Kecamatan Liliriaja, yaitu Sekdes Pattojo dan Timusu. Dua di Kecamatan Lilirilau, yakni Sekdes Baringen dan Palangiseng.

Dua di Kecamatan Lalabata, Sekdes Mattabulu, dan Umpungen. Empat lainnya, Sekdes Labokong di Kecamatan Donridonri, Sekdes Enrekeng di Kecamatan Ganra, Sekdes Laringgi di Kecamatan Marioriwawo, dan Sekdes Marioritenga di Kecamatan Marioriawa. Data yang dihimpun, dari 49 desa di Soppeng, ada 32 sekdes yang memenuhi persyaratan diangkat langsung jadi PNS.

Bupati Soppeng Andi Soetomo menjelaskan, pengangkatan sekdes menjadi PNS merupakan perwujudan UU No 32/2004 tentang Perda dalam Pasal 202 ayat (3) yang mengamanatkan posisi sekdes diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan. ”Sekdes yang ada selama ini bukan PNS dan akan diangkat menjadi PNS secara bertahap,” jelasnya.

Dalam peraturan pemerintah tersebut, tercantum mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan sekdes menjadi PNS. Dalam pengaturannya terdapat ketentuan yang memungkinkan sekdes dapat diangkat langsung menjadi PNS.

”Mereka yang telah diangkat dengan sah hingga 15 Oktober 2004 dan melaksanakan tugas hingga berlakunya peraturan pemerintah ini, sementara batas usia pengangkatan hingga 51 tahun, kedua hal itu menjadi syarat khusus di antara persyaratan lainnya dapat diangkat menjadi PNS,”ungkap orang nomor satu di Bumi Latemmamala ini.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abd Haris Abbas menambahkan, pengangkatan sekdes tersebut dilakukan dalam tiga tahap.Tahap pertama 17 sekdes, tahap kedua 10 sekdes,dan tahap ketiga nantinya 5 sekdes.

”Tahap pertama telah dilakukan dua bulan lalu, tahap kedua tadi (kemarin) SK-nya telah diserahkan. Sementara tahap ketiga untuk lima sekdes, menunggu kepastian BKN karena masih dalam validasi berkas,”tuturnya. (abdullah nicolha)

Dua Incumbent Gencar Sosialisasi

Sunday, 06 December 2009
WATANSOPPENG(SI) – Dua incumbent Soppeng Bupati Andi Soetomo dan Wakil Bupati Andi Sarimin Saransi yang bertekad maju kembali pada pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat di Bumi Latemmamala tersebut.

Kubu Wakil Bupati Soppeng yang lebih dikenal dengan nama ‘ASA’ hingga saat ini telah menyebarkan sedikitnya 100 baliho dan 70 spanduk di seluruh daerah berjuluk Kota Kalong itu. “Saat ini, penyebaran sampai ke pelosok desadesa di delapan kecamatan,”ungkap Andi Sarimin Saransi kepada Seputar Indonesia (SI) melalui telepon selulernya,kemarin.

Selain menyebar baliho dan spanduk, Andi Sarimin Saransi intens melakukan kunjungan langsung ke masyarakat dan mendengarkan langsung keluhan serta keinginan rakyat di Bumi Latemmamala untuk lima tahun ke depan.

Dia menambahkan, dalam menggencarkan manuver politik, juga mengerahkan tim keluarganya secara bersamaan untuk memberikan pengenalan kepada masyarakat tentang visi-misi membangun Soppeng ke depan.

“Kalau saya yang turun langsung paling hanya 1-3 tempat yang dikunjungi. Tapi kami mempunyai tim yang tergabung dalam tim keluarga yang selalu mengenalkan alasan saya ingin maju di Pilkada Soppeng,”terangnya.

Sementara itu, kubu Bupati Soppeng Andi Soetomo, selain melakukan kunjungan ke masyarakat dalam bentuk acara seperti menghadiri undangan.Juga telah menyebar ratusan atribut ke seluruh Soppeng.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Soppeng Sarianto yang juga selalu mengikut berbagai kegiatan orang nomor satu di Bumi Latemmamala itu menyatakan, kunjungan yang dilakukan oleh bupati ke masyarakat Soppeng merupakan kegiatan normatif sesuai tugas yang diembannya.

“Beliau bisa menghadiri undangan dan pelantikan. Hanya saja dalam kunjungannya bila mendapati orang berduka (meninggal) pak bupati selalu singgah melayat. Karena itu merupakan kebiasaan beliau sejak dulu,” ungkap orang dekat bupati ini.

Informasi yang dihimpun SI, menjelang hari raya Idul Adha lalu,kubu Bupati Soppeng menyebarkan atribut ucapan selamat yang bertuliskan ‘Indahnya bila saling memaafkan’ sebanyak 300 lembar di delapan kecamatan hingga ke pelosok desa di Bumi Latemmamala tersebut.Manuver serupa juga dilakukan oleh Ketua DPRD Soppeng Andi Kaswadi Razak bersama timnya.

Hal itu, untuk membuktikan kepada masyarakat di daerah berjuluk Kota Kalong itu bahwa Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar tersebut siap bertarung memperebutkan kursi bupati di Bumi Latemmamala.

Terbukti, dari sejumlah bakal calon (balon) bupati yang menguat maju hanya Andi Kaswadi yang telah membuktikan keseriusannya dan tidak tanggung-tanggung membranding ratusan kendaraan roda empat yang disebar di seluruh penjuru Kota Soppeng.

Tidak hanya itu, ratusan atribut dan plakat juga sudah disebar di delapan kecamatan hingga ke pelosok desa-desa. “Untuk sosialisasi ke masyarakat sudah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir,” ungkap salah seorang pengurus DPD II Partai Golkar Soppeng Firdaus.

Menurut dia, kendati belum membentuk tim, namun tim keluarga Andi Dulli (sapaan akrab Andi Kaswadi Razak) telah memasang atribut Pilkada di seluruh penjuru Soppeng dengan slogan ‘Muda, Energik, dan Amanah’. Dia tekad membangun Agrobisnis di daerah berjuluk Kota Kalong itu. (abdullah nicolha)

Lompulle Janji Rujab Selesai Desember

Friday, 04 December 2009
WATANSOPPENG(SI) – PT Lompulle yang menangani pengerjaan proyek pembangunan rumah jabatan (rujab) Ketua DPRD Kabupaten Soppeng dengan anggaran Rp2,7 miliar pada APBD 2009,berjanji merampungkan pada akhir Desember.

“Insya Allah, dalam waktu dekat ini sudah bisa rampung karena lantai 2 juga sudah. Bahkan, saat ini kami sedang mengecatnya,” ungkap Direktur Utama PT Lompulle Haeruddin kepada Seputar Indonesia (SI), ketika dihubungi melalui telepon selulernya,kemarin.

Menurut dia, hal tersebut sesuai target yang diberikan kepada pelaksana proyek tersebut, yakni hingga pekan terakhir Desember. “Target yang diberikan adalah hingga 26 Desember.Jadi,kami optimistis dapat menyelesaikannya sebelum batas tersebut, dengan melihat hasil yang ada saat ini,”tuturnya.

Dia menyebutkan, pengerjaan proyek pembangunan rujab Ketua DPRD Soppeng tersebut dimulai sejak Juli, idealnya pengerjaan dilakukan pada Agustus.“Memang dimulai pada Juli,tapi idealnya pengerjaan dilakukan pada Agustus lalu dan para pekerja yang kami gunakan berasal dari jauh,”ujarnya.

Selain pembangunan rujab Ketua DPRD Soppeng,Pemkab juga menganggarkan pembangunan dua rujab milik dua Wakil Ketua DPRD yang berada di Jalan Satria Watansoppeng dengan anggaran Rp1,5 miliar. Dua rujab tersebut saat ini telah rampung dan memasuki masa pemeliharaan.

Informasi yang dihimpun SI,penganggaran tiga rujab tersebut terpisah, untuk rujab dua wakil ketua DPRD periode 2009–2014 dianggarkan melalui APBD Soppeng 2008 sebesar Rp1,5 miliar lebih untuk dua rujab.

Sementara untuk rujab ketua DPRD dianggarkan dalam APBD 2009 sebesar Rp2,7 miliar lebih. “Jadi, untuk anggaran fisik rujab pimpinan Dewan tersebut dianggarkan terpisah, yakni pada 2008 dan 2009. Saya tidak tahu berapa nilai pastinya,yang jelas sekitar itu,”ungkap pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek, Hasanuddin P.

Menurut dia, saat ini rujab dua wakil pimpinan Dewan yang terletak di Jalan Satria Watansoppeng tersebut telah rampung, sedangkan rujab ketua DPRD yang terletak di Jalan Pasar Watansoppeng yang pengerjaannya dilakukan PT Lompulle, hingga kini belum rampung.

Pasalnya, pengerjaannya dilakukan pada Juli lalu. “Jadi, kami minta rekanan menyelesaikan hal-hal yang masih kurang sempurna,”ungkap Hasanuddin yang juga Kepala Bagian Persidangan DPRD Soppeng.

Dia menambahkan, masa pemeliharaan yang diberikan kepada pihak rekanan untuk dua rujab tersebut,yakni selama enam bulan. Setelah itu, perabot dan fasilitas rumah dimasukkan.“Setelah masa pemeliharaan berakhir, perabot akan dimasukkan sehingga nanti siap dihuni,”jelasnya.

Untuk pengadaan perabot, pihak pemkab melalui Setwan menyiapkan anggaran pengadaan peralatan rumah tangga rujab pimpinan sebesar Rp729 juta.Hal tersebut tergolong istimewa dibanding pimpinan Dewan sebelumnya.

Menurutnya, setiap rujab pimpinan akan dilengkapi perabot rumah tangga seperti gorden, kursi, tempat tidur, hingga peralatan dapur. “Perabot rujab pimpinan DPRD Soppeng dianggarkan sekitar Rp729 juta lebih,”tandasnya. (abdullah nicolha)

Kaswadi Menguat, Arsyad Siap Maju di Lutra

Friday, 04 December 2009
WATANSOPPENG(SI) – Bursa calon ketua DPD II Partai Golkar disejumlah kabupaten/kota memanas. Sejumlah figur incumbent menguat dan dijagokan kembali terpilih menjelang Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar Desember ini.

Keduanya, yakni Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar Soppeng Andi Kaswadi Razak dan Ketua DPD II Golkar Luwu Utara Arsyad Kasmar. Keduanya disebut-sebut calon kandidat kuat memimpin partai berlambang beringin tersebut didaerahnya masing-masing.

Di Soppeng, sejumlah kalangan pengurus partai berlambang pohon beringin setempat memprediksikan bahwa Plt ketua Golkar yang juga Ketua DPRD Soppeng Andi Kaswadi Razak menang aklamasi.

”Sampai hari ini (kemarin) tidak ada mengajukan diri maju untuk memperebutkan kursi ketua, kemungkinan besar Andi Kaswadi akan dipilih secara aklamasi nanti,”kata Wakil Ketua DPD II Golkar Soppeng Syahruddin M Adam kepada harian Seputar Indonesia (SI), kemarin.

Menurut dia, figur Andi Dulli sapaan akrab Ketua DPRD Soppeng (Andi Kaswadi Razak) telah membuktikan kinerjanya selama menjabat sebagai pelaksana tugas sejak 2007 lalu, dan hal itu dirasakan betul oleh kalangan pengurus dan kader Golkar.

Terpisah, Sekretaris DPD II Partai Golkar Soppeng Yahya mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima jadwal penyelenggaraan Musda dari DPD I Partai Golkar Sulsel. Namun, diperkirakan Musda DPD II Soppeng akan digelar dalam Desember ini. ”Jadi, pak ketua telah berkonsultasi dengan pihak DPD I provinsi terkait masalah itu, ada rencana akan digelar 15 Desember mendatang, tapi itu pun belum pasti.

Yang jelas,kami tinggal menunggu jadwal dari DPD I kapan akan digelar,” ungkap Yahya saat dihubungi,kemarin. Syahruddin mengatakan, berdasarkan jadwal yang ada,Musda DPD II se-Sulsel seharusnya selesai namun adanya beberapa hal sehingga belum. Menurut dia, pihaknya juga masih menunggu pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Sulsel.

Terkait isu yang merebak di kalangan masyarakat Soppeng saat ini bahwa,Andi Sulhan Hasan bertekad maju di Musda Golkar Soppeng untuk memperebutkan kursi ketua. Syahruddin tidak menampik isu tersebut, bahkan dirinya juga telah mendengarnya. ”Semua orang bisa saja mencalonkan diri tapi itu kan ada prosedurnya, yah kita ikuti saja aturannya, yang jelas kami akan tetap mengacu kesitu,”tandasnya.

Sementara itu, menjelang Musda Partai Golkar Luwu Utara, Ketua DPD II Lutra Arsyad Kasmar menyatakan siap mencalonkan diri sebagai ketua untuk kedua kalinya. Asryad mengklaim mendapatkan dukungan suara dari 11 pengurus kecamatan. ”Saya siap mencalonkan diri jika diminta kader dan dipanggil partai.

Apalagi, respon dari 11 kecamatan cukup baik dan meminta saya untuk kembali mencalonkan diri,” klaim Arsyad Kasmar kepada harian Seputar Indonesia di Rumah Jabatan Bupati Luwu Utara,Senin lalu. Meski demikian,Arsyad mengaku, sebagai partai terbuka bagi semua kader, dirinya tidak ingin jika hanya satu orang yang mengajukan diri sebagai calon ketua.

Menurutnya, Musda harus menjadi cerminan demokrasi dan pemilihan harus berlangsung dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. ”Jangan sampai hanya satu orang yang maju dan diatur begitu saja. Musda harus menjadi cerminan demokrasi,

”jelasnya. Berkaitan dengan jadwal pelaksanaan Musda,Arsyad Kasmar mengatakan, pihaknya masih menunggu kebijakan pengurus DPD I Partai Golkar Sulsel. Pasalnya, hingga saat ini,pengurus tingkat provinsi belum memberikan jadwal dan waktu pasti Musda.

Oleh karena itu, DPD II Lutra akan segera menyurati pengurus DPD I Sulsel untuk meminta jadwal pasti pelaksanaan Musda.Menurutnya, DPD Lutra saat ini sudah siap untuk melaksanakan agenda lima tahunan tersebut. ”Kalau dari pihak kami siap kapan saja diperintahkan. Semua tergantung dari pengurus DPD II,”tambahnya.

Sementara itu,Bendahara DPD I Partai Golkar Sulsel Syafruddin Nur menyatakan tidak berminat untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPD II Kabupaten Pangkep. Menurut nya, masih banyak kader partai yang bisa mengajukan diri sebagai calon ketua.

Bupati Pangkep ini mengatakan, dalam menentukan figur ketua, Golkar harus tetap berpatokan pada survey. Penentuan ketua dilakukan berdasarkan hasil surevy tertinggi. (abdullah nicolha/abriandi)

Golkar Ajukan Calon Akhir Desember

Thursday, 03 December 2009
WATANSOPPENG (SI) – Tahapan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati dari Partai Golkar untuk diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng rencananya ditetapkan pada akhir Desember.

“Intinya, kami menunggu hasil survei dan tetap akan mengacu pada jadwal semula, yakni akhir Desember. Sampai hari ini belum ada kepastian, yang jelas kami memiliki prosedur untuk itu,” ungkap Ketua Tim Pilkada Golkar Soppeng Syahruddin M Adam kepada Seputar Indonesia (SI) di DPRD Soppeng,kemarin.

Salah seorang anggota Koordinator Wilayah Soppeng Luthfi Kadir menambahkan, mekanisme awal yang telah dijalankan tidak akan berubah. “Kami sudah bentuk desk pilkada jadi, tunggu hasil survei kedua, siapa pun dia harus meyakinkan masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, DPD II Partai Golkar Kabupaten Soppeng telah mengajukan 10 nama bakal calon (balon) bupati dan balon wakil bupati ke DPD I Golkar Sulsel.Kesepuluh bakal calon itu untuk disurvei dan ditetapkan sebagai calon yang akan diusung pada Pilkada Soppeng Juni 2010.

Ke-10 balon tersebut,yaitu Andi Kaswadi Razak, Andi Sulhan Hasan,Syarifuddin Rauf,Andi Pawelloi Mappejanci, Andi Anton, Mayor Mulyadi Marzuki, Andi Rizal Mappatunru,Bakkareng,Andi Khaerani, dan Husain Djunaid.

Sebelumnya,Golkar menerima 15 pendaftar dari berbagai elemen, tapi hingga pendaftaran ditutup yang mengembalikan formulir pendaftaran atau resmi mendaftar hanya 10 orang.

Dia hanya menerima pendaftaran kemudian memverifikasi dan diajukan ke DPD I. Jadi, para balon yang tidak mengembalikan formulir, otomatis tidak akan diajukan untuk disurvei popularitas dan elektabilitasnya.

“Yang akan diusung Partai Golkar pada pilkada adalah mereka yang mendaftar di Golkar.Jadi, kalau tidak mendaftar tidak akan diperhitungkan, meski memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi di masyarakat Soppeng,” ungkapnya.

Sementara data yang dihimpun SI, lima nama yang tidak mengembalikan formulir di partai pemenang pemilu di Bumi Latemmamala tersebut, di antaranya Syamsu Niang, Andi Sarimin Saransi, Andi Hendra Pabeangi,Andi Arifuddin Saransi, Andi Mappangerang, Hira Putriani Rasyid.

Sementara itu, salah satu balon wakil bupati Soppeng yang juga ikut mendaftarkan di partai berlambang pohon beringin,Andi Pawelloi Mappejanci, kembali mendapat dukungan sejumlah kalangan di daerah berjuluk Kota Kalong itu. Dukungan kali ini dari Sekretaris Palang Merah Indonesia (PMI) Sulsel Lutfi Kadir.

Dia pun mendorong Ketua PMI Soppeng Andi Pawelloi untuk maju pada Pilkada Juni mendatang. “Sebagai orang yang berada dalam kepengurusan PMI, kami akan mendorong jika ada dari pengurus PMI yang ingin maju sebagai calon bupati atau wakil bupati,”ungkapnya.

Menurut Luthfi, sosok Andi Pawelloi yang juga Kepala Inspektorat Soppeng itu memang layak dan pantas menjadi pemimpin. Selama ini kemampuan dan pengalamannya sudah teruji serta dekat dengan masyarakat. “Kami mendukungnya untuk maju karena memiliki kemampuan,” tandasnya.

Bahkan,kalangan masyarakat memprediksikan apabila Pawelloi berpaket dengan Ketua DPRD Soppeng Andi Kaswadi Razak, peluang mereka memenangkan pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala cukup besar.

Fung Datu, sapaan akrab Kepala Inspektorat Andi Pawelloi, memiliki basis massa yang ada di utara, sementara Kaswadi memiliki basis massa yang riil di wilayah Soppeng tengah dan selatan. (abdullah nicolha)

Pelibatan Distarkim Sulsel Dipersoalkan

Wednesday, 02 December 2009
MAMUJU(SI) – Pelibatan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Sulsel dalam penyelidikan dugaan kasus korupsi pembangunan gedung DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) di Kecamatan Simboro Kepulauan (Simkep) Kabupaten Mamuju,dipersoalkan.

Alasannya, Kepala Distarkim Sulsel Syarif Burhanuddin merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulbar yang saat itu memiliki kewenangan terhadap beberapa proyek, termasuk pembangunan gedung DPRD Sulbar sekitar dua tahun silam. Apabila hal itu dilakukan,dikhawatirkan menimbulkan kesulitan mendapatkan data tentang jumlah kerugian Negara dalam kasus tersebut.

“Saya pikir agak sulit mendapatkan data kerugian yang ditimbulkam dalam kasus itu.Sebab,yang dilibatkan di dalamnya memiliki kebijakan dalam proses tersebut dan mungkin salah satu pejabat perencanasaatitu,” ungkap Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mamuju Hatta Kainang, kemarin.

Namun, dia tidak tahu apakah Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) menyadari hal tersebut atau tidak. Dia menambahkan, yang penting untuk menghitung kerugian Negara harus bicara obyektif dan bagaimana penempatan Distarkim dalam kasus tersebut.

“Yang jadi soal, kenapa harus Dinas Tarkim, tupoksinya seperti apa,minta dari pusat dong. Sementara yang menjabat adalah mantan Kepala DPU Sulbar dan mungkin saja konflik kepentingannya tinggi dalam proses pembuktian kerugian,” tegasnya.

Hatta juga meminta agar Kejati Sulselbar serius dalam melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi gedung wakil rakyat itu yang menggunakan anggaran Rp11,6 miliar. Namun, hingga kini yang terlihat baru fondasi dengan tiang pancang setinggi 1 meter lebih.

Sebelumnya diberitakan,penyelidikan kasus tersebut rencananya akan diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu berawal saat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel menerima telepon dariBPKPpusat.Intinya,KPKminta dua ahli BPKP Sulsel mengaudit pembangunan DPRD Sulbar.

“Tapi, belum resmi dan hanya sebatas permintaan lisan,”kata Kepala Bidang Investigasi BPKP Sulsel Imam Ahmad Nugraha. Namun, informasi yang dihimpun SI,BPKP masih membutuhkan sejumlah data. “Masih ada sejumlah data yang harus mereka lengkapi dan sedang kami tunggu,” tutur Imam.

Diberitakan juga bahwa,ketua tim penyelidik yang juga Kepala Seksi Ekonomi dan Keuangan (Kasi Ekmon) Kejati Sulselbar Noor HK mengatakan, sudah ada hasil pantauan lapangan ke DPRD Sulbar dan telah melakukan penyelidikan. “Kami menggali sekitar 60 titik di DPRD Sulbar sebagai sampel penyelidikan,”jelasnya.

Menurut dia, hasilnya akan diserahkan ke Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Sulsel. Kemudian diserahkan ke BPKP untuk dikonversi menjadi kerugian negara.“Kalau sudah ada hasilnya dari Tarkim,akan kami berikan ke BPKP untuk kemudian diaudit,” pungkasnya.

Direktur LBH Mamuju Hatta Kainang menegaskan, langkah tersebut merupakan hal positif dalam proses hukum. “Artinya, KPK bisa bertindak selaku supervisi dan menjaga kasus tetap pada porsi penyelidikan yang ideal sesuai tuntutan publik,”tandasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Kebijakan Publik (LK2P) Sulbar Jamhur Anjasmara menambahkan, pihaknya juga meminta Kejati Sulselbar bersikap tegas dalam penuntasan dugaan kasus korupsi pembangunan Gedung DPRD Sulbar yang menelan anggaran Rp11,6 miliar lebih.

Jamhur mengungkapkan, pihaknya meragukan keterlibatan Kadis Tarkim Sulsel Syarif Burhanuddin yang merupakan mantan Kepala Dinas PU Sulbar untuk memberikan data dalam proses pembuktian tentang kerugian Negara dalam kasus tersebut.

Data yang dihimpun Harian Seputar Indonesia (SI), pembangunan Gedung DPRD Sulbar menghabiskan dana sebesar Rp11,6 miliar. (abdullah nicolha)