Kerusuhan Pilkada Meluas

PILKADA MEMANAS, (kiri) Massa pendukung Ichsan Yasin Limpo dan Andi Maddusila saling lempar batu saat terjadi bentrok di depan kantor KPU Gowa di Jalan Mallom Basang, Gowa, kemarin. (kanan) Massa yang disulut amarah membakar kantor KPU Soppeng setelah melampiaskan amarahnya di Kantor Camat Lalabata kemarin.

Saturday, 26 June 2010
MAKASSAR (SI) – Kerusuhan pascapilkada mulai meluas ke sejumlah daerah di Sulsel,kemarin. Setelah bentrokan antarpendukung terjadi di Tana Toraja,kemarin giliran kerusuhan melanda Soppeng,Maros,dan Gowa.

Massa pendukung kandidat di tiga daerah ini melampiaskan kemarahan karena merasa tidak puas dengan hasil pilkada. Massa menuding telah terjadi kecurangan yang mengakibatkan kandidat yang didukungnya mengalami kekalahan.

Amuk massa di Soppeng di terjadi sekitar pukul 17.00 Wita. Ribuan orang yang mendatangi Kantor Camat Lalabata, tempat panitia pemilihan kecamatan (PPK) berkantor,membakar kantor camat tersebut.Puluhan kotak suara beserta isinya ludes dilalap api.

Aksi massa tidak berhenti sampai di situ. Setelah membakar Kantor Camat Lalabata, massa yang mengaku pendukung enam pasangan kandidat itu lalu bergerak menuju kantor KPU Soppeng di Jalan Pengayoman, Watansoppeng.

Kantor KPU pun tidak luput dari perusakan dan pembakaran. Seorang staf perempuan yang berada di kantor KPU nyaris menjadi korban. Beruntung, petugas keamanan berhasil mengevakuasi petugas tersebut. Saat kejadian, lima orang anggota KPU Soppeng tidak berada di kantornya.

Ribuan orang yang marah tersebut tampak dengan leluasa menjalankan aksinya.Puluhan aparat keamanan yang berada di lokasi tidak berdaya karena jumlah personel yang tidak seimbang dengan jumlah massa.

Sebelumnya,aksi pengrusakan serupa terjadi di Takkalala Kecamatan Marioriwawo. Massa yang juga tidak menerima keputusan PPK juga mengamuk dan membakar kantor Camat Marioriwawo. Khusus di Ganra, aksi massa dipicu tidakhadirnya anggota PPS dan PPK setempat sesuai dengan janji yang diberikan kepada para saksi. Sebelum membakar kantor camat,aksi lempar batu terjadi.Tak ayal,seluruh kaca jendela yang ada di kantor milik pemerintah itu pecah.

Kericuhan juga melanda Kecamatan Lilirilau dan Liliriaja. Namun, informasi yang dihimpun SI, di tempat itu massa tidak sempat melakukan pembakaran kantor, kendati beberapa kerusakan terjadi di tempat itu.

Salah seorang warga yang memimpin aksi di Kantor Camat Lalabata, Rizal, mengatakan,KPU dan jajarannya melaksanakan pilkada Soppeng dengan cara tidak jujur dan penuh kecurangan. “Kami menemukan kotak suara yang tidak diregistrasi dan tidak tersegel.Bahkan, kami temukan surat suara yang tidak tercoblos. Ini menandakan Pilkada ini tidak jujur,”tegas Rizal.

Menurutnya, amukan massa tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas penyelenggaraan yang tidak jujur dan bersih. “Terbukti, baik KPU ataupun PPK tidak mau melakukan penghitungan ulang secara manual.Ini ada apa?”ujarnya. Kapolres Soppeng AKBP Ricky Naldo Chaerul Sik sempat mencoba menenangkan massa. Ricky bahkan harus berdiri di atas kap mobilnya.

Dia mencoba memberi pengertian kepada massa bahwa anggota PPS tidak sempat hadir karena mengalami stres.Namun, penjelasan kapolres tersebut tidak cukup memuaskan. Kapolres yang baru menjabat sehari itu tak urung terkena lemparan batu. Selain Kapolres,dua orang warga juga terkena lemparan batu di kepalanya.Akibatnya,keduanya di larikan ke rumah sakit. Seorang warga juga terkena tembakan peluru karet dari aparat keamanan (Brimob) saat menghalau amukan massa yang brutal.

Massa yang mulai beringas juga mengusir petugas pemadaman kebakaran Soppeng yang datang ke lokasi untuk memadamkan api yang mulai membakar kantor Camat Lalabata.PPK Kecamatan Lalabata berencana melakukan rekapitulasi suara tingkat kecamatan kemarin.Namun, saksi dari enam pasangan calon yang tergabung dalam Kaukus Pilkada Jujur dan Bersih menolak untuk melakukan penghitungan,kecuali dengan cara penghitungan manual.

Salah seorang saksi nekat membanting kursi di hadapan anggota KPU dan aparat kepolisian.Tidak hanya itu,saksi yang lain mulai merengsek maju dan berusaha menggebuki anggota KPU,yakni Marwis. Beruntung, aparat kepolisian mampu mengamankan sang anggota KPU hingga terhindar dari bulan- bulanan para saksi dan puluhan orang lainnya.

Para saksi pun mulai merusak fasilitas kantor PPK Kecamatan Lalabata, sejumlah kursi dan kaca jendela kantor pun berantakan, bahkan, kursi yang telah dirusak massa itudibuangke sungaiyangberadadi belakang gedung tersebut.

Kapolres Soppeng AKBP Ricky Naldo Chairul mengatakan,pihaknya sudah berusaha melakukan pengamanan secara maksimal.Termasuk melakukan pendekatan persuasif dengan massa. “Banyaknya massa membuat aparat tak berdaya. Kami tetap akan menurunkan tim investigasi untuk mengusut kasus ini,”katanya.

Kemarin, aparat kepolisian setempat telah mendapat bantuan satu pleton dari jajaran Polres Bone dan Sidrap. Ketua KPU Soppeng, Sulhan dan anggotanya yang berusaha dikonfirmasi tidak berhasil.Telepon selulernya yang dihubungi beberapa kali juga tidak aktif.Demikian halnya dengan pihak Panwaslu Soppeng juga tidak bisa dihubungi.

Hingga pukul 22.00 Wita tadi malam, suasana di Soppeng terasa mencekam. Pasalnya, masing-masing massa pendukung kandidat sedang terkonsentrasi di poskonya masing-masing.Konsentrasi massa terletak di kediaman kandidat bupati Andi Soetomo di Jalan Merdeka dan kediaman kandidat bupati Andi Kaswadi Razak di Jalan Merdeka Laburaung.

Kantor Camat di Maros Dibom Molotov

Kericuhan juga melanda kabupaten Maros kemarin. Kantor camat sekaligus Kantor panitia pemilihan kecamatan (PPK) Tanralili, Kabupaten Maros, dibakar massa tidak dikenal dengan menggunakan bom molotov sekitar pukul 00.15 Wita dini hari kemarin. Meski tidak sampai menyebabkan jatuhnya korban jiwa, namun penyerangan yang diduga dilakukan oleh pendukung salah satu calon Bupati Maros ini menyebabkan kantor Camat Tanralili porak-poranda.

Seluruh kaca pintu dan jendela pecah setelah terkena lemparan batu. Bahkan, massa juga memasuki ruangan sekretaris camat (sekcam) Andi Sarifuddin dan membakar beberapa perabot dengan bom molotov yang diduga kuat telah dipersiapkan sebelumnya oleh para pelaku. Dalam insiden tersebut, petugas Polresta Maros berhasil mengamankan sebanyak 18 warga yang diduga sebagai pelaku perusakan kantor Camat Tanralili tak lama setelah kejadian.

Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti beberapa bom molotov, batu, balok kayu,serta empat unit mobil Daihatsu Xenia dan Toyota yang diduga dikendarai para pelaku. Masing-masing bernopol DD 1360 DF,DD 1401 DE,DT 7516 CB,serta DD 1386 AU.

Hingga malam tadi,ke-18 orang warga yang masih sebatas saksi tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif di Markas Polresta Makassar Barat, berikut bersama barang bukti yang disita polisi di sekitar lokasi kejadian.

Belum diketahui pasti motif penyerangan yang dilakukan ratusan warga tersebut.Kuat dugaan, hal tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas hasil pilkada Maros yang dianggap telah terjadi kecurangan sehingga menuntut pilkada ulang.

Kapolresta Maros AKBP Ferdinand Pasaribu mengungkapkan, sampai sekarang pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap motif para pelaku membakar kantor Camat Turikale. ”Kami belum ketahui motifnya. Untuk sekarang ini, kami masih fokus pada aksi pengrusakan dan pembakaran. Penyelidikan belum masuk ke kasus pilkada-nya,” jelasnya kepada wartawan kemarin.

Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia, massa datang menggunakan beberapa kendaraan dan langsung merangsek ke dalam kantor camat mencari kotak suara pilkada.Namun karena tidak menemukan barang yang dicari, ratusan orang ini pun melempari bangunan dengan batu dan bom molotov.

Terpisah, Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polresta Maros AKP M Nur Akbar menjelaskan, para warga yang diduga sebagai pelaku perusakan untuk sementara dievakuasi ke Kota Makassar lantaran pihaknya khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Maros.

”Ke-18 warga sejak tadi pagi sudah diberangkatkan ke Makassar dengan pengawalan ketat. Karena kami di Maros masih fokus pada pengamanan pilkada dan jumlah personil sekarang terbatas,” akunya kepada SI kemarin.

Mantan Kasat Reskrim Polresta Makassar Timur ini juga enggan berkomentar saat ditanya mengenai motif para pelaku. ”Kami belum bisa menyimpulkan massa dari mana yang merusak itu. Kita sementara kembangkan bos,” katanya saat dihubungi. Sementara itu, ke-18 warga yang diperiksa di Polresta Makassar Barat,mendapatkan pengawalan ketat dari petugas Polresta Maros dan Polwiltabes Makassar.

Di Kabupaten Maros, terdapat enam pasangan calon yang memperebutkan kursi nomor satu dalam pilkada. Masing-masing Nurhasan- Karim Saleh,Andi Syahriwijaya- Andi Burhanuddin, Andi Paharuddin- Devy Khaddafi, Zainal Abidin Noer-Saladin Hamat Yusuf, dan Muh Asdar-Muh Rijal Assegaf.

Massa IYL-Baji dan Amal Ricuh

Sementara itu,kerusuhan juga terjadi di Gowa melibatkan massa pendukung kandidat Andi Maddusila- Jamaluddin Rustam (Amal) dan pendukung Ichsan Yasin limpo -Abdul Razak Bajidu (IYL-Baji). Massa kedua kubu terlibat saling lempar batu sekira pukul 17.30 petang kemarin. Kejadian berlangsung sekitar 15 menit yang menyebabkan kemacetan panjang di sepanjang jalan Andi Mallombassang.

Arus lalu lintas pun akhirnya dialihkan ke Jalan Mesjid Raya. Dari pantauan SI di lapangan, massa Amal yang merupakan pasangan nomor urut dua ini, berkumpul dan melakukan orasi di depan kantor KPU Gowa. Pukul 16.30 Wakapolres Gowa Kompol M Yahya yang berada di lokasi meminta massa Amal untuk segera mundur karena satu jam lagi massa IYLBaji akan tiba di KPU. Massa Amal menolak permintaan itu dan tetap bertahan di depan KPU Gowa.

Akhirnya Sekira pukul 17.30 massa IYL Baji dari arah Jl mallombassang muncul. Melihat kedatangan massa IYL-Baji, aksi lempar batu tak dapat dihindari. “Aksi saling serang bahkan sudah terjadi saat didepan kantor Kajari, sebelum sampai ke kantor KPU,” ungkap seorang saksi mata.

Beruntung dalam kejadian ini tidak jatuh korban jiwa. Anggota Polresta Gowa dan Brimob polda Sulselbar yang melakukan pengamanan langsung bergerak dan melerai kedua massa. Akhirnya massa IYL-Baji kemudian memilih mundur dan kembali kek posko mereka di Jl Tumanurung. Di Jalan Tumanurung juga terjadi kemacetan panjang. Sampai pukul 19.00 wita malam tadi, jalan hanya dibuka satu arah saja.

600 Personel Polda Amankan Tana Toraja

Polda Sulselbar menurunkan 600 personel ke Tana Toraja kemarin, guna mengantisipasi me-luasnya kerusuhan pasca pilkada. 600 personil polisi tersebut ditempatkan di sejumlah titik-titik vital di kabupaten Tana Toraja. Kapolda Sulselbar Irjen Pol Adang Rochjana mengatakan, personel tersebut diterjunkan untuk mengantisipasi kerusuhan susulan yang bisa saja terjadi setiap saat.

”Selain menyiagakan 600 personil polda,juga ada kendaraan water canon yang disiagakan guna mengantisipasi terjadinya kerusuhan susulan,” ungkap Adang dalam keterangan persnya sesaat sebelum mengikuti rapat koordinasi di Mapolres Tana Toraja,kemarin.

Rapat tersebut turut dihadiri Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Hari Krisnomo. Situasi Tana Toraja kemarin mulai kondusif, meski situasi masih cukup tegang pasca terjadinya kerusuhan massif selama dua hari.

Kerusuhan melanda Tana Toraja hanya beberapa jam setelah perhitungan suara dilakukan. Massa yang kecewa dengan hasil pilkada mengamuk. Sejumlah fasilitas seperti kantor KPU, panwas, kantor camat, rumah jabatan (Rujab) ketua DPRD Tator,dan kantor DPD II Golkar jadi sasaran amukan massa. Kerusuhan yang berlangsung dua hari itu menyebabkan satu orang tewas dan beberapa lainnya luka.

Kapolda mengatakan,hingga saat ini kepolisian belum bisa mengungkap motif terjadinya kerusuhan di kabupaten Tana Toraja karena masih dalam tahap penyelidikan. Dalam menangani kerusuhan tersebut,kepolisian sudah melakukan langkah-langkah persuasif. Namun jika masih ada oknum-oknum yang berbuat anarkistis,polisi akan bertindak tegas dan akan menangkap pelakunya.

Polisi juga sementara menyelidiki adanya indikasi keterlibatan sejumlah massa liar dari kelompok- kelompok tertentu dalam ikut dalam kerusuhan tersebut. Selain menyelidiki motif kerusuhan, Polda Sulselbar juga sementara mengumpulkan data dan bukti adanya indikasi terjadinya pelanggaran pilkada di Tana toraja 2010.

Menurut Adang, pihaknya belum memeriksa satu pun saksi karena masih dalam proses penyelidikan.” Apabila nanti ditemukan bukti kuat adanya pihak-pihak yang curigai melakukan pelanggaran, polda segera melakukan proses hukum. Kalau terkait pelanggaran pilkada kami minta panitia pengawas pilkada segera bergerak,”kata Adang.

Rapat koordinasi yang berlangsung tertutup itu membahas situasi keamanan dan ketertiban di kabupaten Tana Toraja pasca kerusuhan yang terjadi selama dua hari berturut-turut. Rapat koordinasi ini juga dihadiri empat calon bupati dari enam calon bupati yang maju di pilkada Tana Toraja 2010.

Calon bupati yang hadir, yakni, calon bupati nomor urut 1,Victor Datuan Batara, calon bupati nomor urut 4,Nicodemus Biringkanae, calon bupati nomor urut 5, Theofilus Allorerung dan calon bupati nomor urut 6, Yunus Kadir serta Ketua KPU Tana Toraja,Luther Pong Re’kun. (abdullah nicolha/ wahyudi/ herni amir/ joni lembang)

Kisruh Pilkada di Sulsel Meluas

BAKAR KANTOR KPU, Massa pendukung salah satu kandidat membakar kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, kemarin, karena tidak puas dengan hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang digelar Rabu (23/6) lalu.

Saturday, 26 June 2010
MAKASSAR(SI) – Kerusuhan pascapelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 10 kabupaten di Sulawesi Selatan (Sulsel),Rabu (23/6),terus meluas. Setelah sebelumnya terjadi bentrok antarpendukung calon bupati di Kabupaten Tana Toraja, kemarin giliran kerusuhan melanda Kabupaten Soppeng, Maros, dan Gowa. Massa pendukung kandidat di tiga daerah ini melampiaskan kemarahan karena tidak puas dengan hasil pilkada.

Massa menuding telah terjadi kecurangan yang mengakibatkan kandidatnya mengalami kekalahan. Amuk massa di Soppeng terjadi pukul 17.00 Wita. Ribuan orang yang mendatangi Kantor Camat Lalabata, tempat panitia pemilihan kecamatan (PPK) berkantor, membakar kantor tersebut.Puluhan kotak suara beserta isinya ludes dilalap api. Massa yang mengaku pendukung enam pasangan kandidat itu lalu bergerak menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng di Watansoppeng.

Kantor KPU pun tidak luput dari perusakan dan pembakaran. Sebelumnya, aksi perusakan serupa terjadi di Takkalala, Kecamatan Marioriwawo.Massa yang juga tidak menerima keputusan PPK mengamuk dan membakar Kantor Camat Marioriwawo. Kericuhan juga melanda Kecamatan Lilirilau dan Liliriaja.Namun,dari informasi yang dihimpun harian Seputar Indonesia (SI),di tempat itu massa tidak melakukan pembakaran kantor.

Salah seorang warga yang memimpin aksi di Kantor Camat Lalabata, Rizal, mengatakan, KPU dan jajarannya melaksanakan Pilkada Soppeng dengan cara tidak jujur dan penuh kecurangan. “Kami menemukan kotak suara yang tidak diregistrasi dan tidak tersegel. Bahkan kami temukan surat suara yang tidak tercoblos.Ini menandakan pilkada ini tidak jujur,”tegas Rizal.

Kapolres Soppeng AKBP Ricky Naldo Chaerul sempat mencoba menenangkan massa. Ricky bahkan harus berdiri di atas kap mobilnya. Dia mencoba memberi penjelasan kepada warga. Kapolres yang baru menjabat sehari itu terkena lemparan batu. Dua orang warga juga terkena lemparan batu di kepalanya. Hingga pukul 22.00 Wita tadi malam, suasana di Soppeng masih mencekam.

Tiap massa pendukung kandidat terkonsentrasi di posko masing-masing.Konsentrasi massa terletak di kediaman kandidat bupati Andi Soetomo di Jalan Merdeka dan kediaman kandidat bupati Andi Kaswadi Razak di Jalan Merdeka Laburaung.

Kericuhan juga melanda Kabupaten Maros kemarin. Kantor camat sekaligus kantor panitia pemilihan kecamatan (PPK) Tanralili dibakar massa tidak dikenal menggunakan bom molotov sekitar pukul 00.15 Wita dini hari kemarin.

Meski tidak sampai menyebabkan jatuhnya korban jiwa, penyerangan yang diduga dilakukan pendukung salah satu calon bupati Maros ini menyebabkan kantor Camat Tanralili porak-poranda.

Seluruh kaca pintu dan jendela pecah setelah terkena lemparan batu. Bahkan massa juga memasuki ruangan Sekretaris Camat Andi Sarifuddin dan membakar beberapa perabot dengan bom molotov yang diduga kuat telah dipersiapkan sebelumnya oleh para pelaku. Dalam insiden tersebut, petugas Polresta Maros berhasil mengamankan 18 warga yang diduga sebagai pelaku perusakan tak lama setelah kejadian.

Di Gowa, kerusuhan melibatkan massa pendukung kandidat Andi Maddusila-Jamaluddin Rustam (Amal) dan pendukung Ichsan Yasin Limpo-Abdul Razak Bajidu (IYL-Baji). Massa kedua kubu terlibat saling lempar batu sekitar pukul 17.30 Wita kemarin.Kejadian berlangsung sekitar 15 menit yang menyebabkan kemacetan panjang di sepanjang Jalan Andi Mallombassang.

Massa Amal yang merupakan pasangan nomor urut dua ini berkumpul dan melakukan orasi di depan kantor KPU Gowa. Pukul 16.30,Wakapolres Gowa Kompol M Yahya yang berada di lokasi meminta massa Amal untuk segera mundur karena satu jam lagi massa IYL-Baji akan tiba di KPU. Massa Amal menolak permintaan itu dan tetap bertahan di depan KPU Gowa. Akhirnya pukul 17.30 massa IYL-Baji dari arah Jalan Mallombassang muncul.

Melihat kedatangan massa IYL-Baji, aksi lempar batu tak dapat dihindari. “Aksi saling serang bahkan sudah terjadi saat di depan kantor Kajari, sebelum sampai ke Kantor KPU,”ungkap seorang saksi mata.

Dalam kesempatan terpisah, Wakapolwiltabes Makassar AKBP Andi Pattawari berjanji akan menuntaskan kasus dugaan ijazah palsu calon incumbent bupati Gowa, IYL. “Kami serius menangani kasus ini. Sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangan karena itu sangat keliru jika ada dugaan yang mengatakan jika kami tidak serius menanganinya,” ujarnya kemarin.

Dalam aksinya kemarin,massa membawa surat keterangan resmi dari Kepala SMP Negeri 27 yang menerangkan bahwa IYL tidak pernah menjadi peserta ujian SMP Negeri Jongaya (sekarang SMPN 27 Makassar) pada 1976 untuk mendapatkan surat tanda tamat belajar (STTB).Adapun nomor induk 1191 adalah milik salah seorang siswa yakni Abd Rahman kelahiran Sapaya,Gowa. (abdullah nicolha/ wahyudi/herni amir/ant/bu-nasional)

Deklarasi Nasdem Sulbar Dihadiri Ribuan Warga

ANTUSIAS. Ribuan warga Sulbar saat menghadiri deklarasi Nasdem di Gedung Nusantara (Gedung Gabungan Dinas) Pekkabata Polewali Kabupaten Polman kemarin.

Wednesday, 23 June 2010
POLEWALI (SI) – Deklarasi organisasi kemasyarakatan (ormas) Nasional Demokrat (Nasdem) yang dilaksanakan di Gedung Nusantara (Gedung Gabungan Dinas) berlangsung meriah kemarin.

Bupati Polewali Mandar (Polman) Ali Baal Masdar ditetapkan sebagai pimpinan wilayah Nasdem Sulbar. Selain itu, kepengurusan Nasdem dilengkapi dengan dewan pertimbangan yang diketuai Prof Basri Hasanuddin.

Acara deklarasi dan pelantikan Nasdem ini dihadiri ribuan simpatisan Nasdem di Gedung Nusantara Pekkabata Polman.Walaupun acara sempat molor karena rombongan Surya Paloh baru tiba di Polewali Mandar sekitar pukul 15.30 Wita, terhambat perjalanan akibat pekerjaan jalan di Kabupaten Majene dan Polewali Mandar serta antrean BBM di Campalagian.

Namun, tidak membuat semangat para simpatisan Nasdem yang menunggu kedatangan Surya Paloh surut meninggalkan tempat kegiatan, walaupun mereka sudah berkumpul di Gedung Nusantara sejak pagi hari.

Sebelum deklarasi dimulai, Surya Paloh dan rombongan disambut berbagai ritual acara adat suku Mandar yang menggambarkan penyambutan terhadap tamu agung, seperti tari paduppa dan tari pattu’du.

Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem Sri Sultan Hamengkubowono X saat deklarasi menyampaikan, Nasdem merupakan gerakan properubahan restorasi Indonesia. “Reformasi yang dilakukan bangsa Indonesia belum dirasakan hasilnya karena masih banyak ketimpangan yang terjadi di sanasini,” katanya di hadapan ribuan warga Sulbar kemarin.

Dia berharap kehadiran Nasdem di Sulbar dapat membawa perubahan dalam segala hal demi terwujudnya cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sultan juga berharap pengurus Nasdem Sulbar dapat menyosialisasikan tujuan dan maksud kehadiran organisasi kemasyarakatan ini demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Sementara itu, saat deklarasi kemarin, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengkritik pemerintah dan sikap masyarakat yang dianggap tidak lagi memperhatikan sikap gotong-royong yang merupakan jati diri bangsa.

“Belum semua tujuan dan harapan bangsa Indonesia tercapai. Buktinya kemajuan bangsa Indonesia yang kita cintai ini sangat jauh tertinggal dengan bangsa lain, salah satu faktornya tak lain sikap gotong-royong yang tidak lagi terjaga,”ujarnya.

Padahal, Indonesia memiliki tenaga SDM yang banyak sehingga mampu menjalankan segala hal untuk menyejahterakan rakyat. Hanya, pemerintah tidak konsisten terhadap apa yang menjadi cita-cita bangsa selama ini.

“Saya melihat interaksi sosial sudah tidak lagi sehat, pemahaman akan keinginan menyejahterakan rakyat yang selama ini menjadi jati diri,terlihat terbengkalai. Ini juga alasan saya menghadirkan sebuah gerakan restorasi atau perubahan yang ke arah lebih baik bernama Nasinal Demokrat,” ungkapnya yang disambut tepuk tangan ribuan warga Sulbar yang menghadiri deklarasi tersebut. (abdullah nicolha)

Mutasi Pejabat Wajo Ditunda

Wednesday, 23 June 2010
SENGKANG (SI)–Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru menunda melakukan pergeseran pejabat di lingkup Pemkab Wajo dan pelantikan serta pengambilan sumpah yang rencananya digelar Rabu (23/6) kemarin.

Orang nomor satu di Kabupaten Wajo itu rencananya akan melantik dua orang calon camat dan tiga orang calon Lurah serta beberapa calon pajabat struktural dan fungsional lainnya.

Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), pelantikan dan pengambilan sumpah yang dijadwalkan kemarin ditunda hingga menunggu batas waktu yang tidak ditentukan.

Sejumlah pejabat yang akan dilantik tersebut bahkan telah berdatangan dan sementara menunggu detik-detik pelantikan terpaksa harus bersabar menunggu kapan akan dilantik.

Bahkan,setelah mendengar penundaan pelantikan,mereka langsung berhamburan keluar ruangan dengan mimik wajah kecewa, karena telah menunggu,dan sejam sebelumnya, Camat dan Lurah bersama pejabat lainnya itu telah menggelar gladi bersih.

Camat Gilireng Andi Syahrial yang juga akan dikukuhkan saat dimintai keterangannya mengatakan, hal tersebut adalah kebijakan dan hak pimpinan untuk menunda pelantikan.

“Mungkin saja ada kesalahan atau suatu kendala mengakibatkan penundaan pelantikan ini. Namun, hal itu harus diterima dengan lapang dada,” ungkapnya sesaat setelah mendengar penundaan pelantikan tersebut, kemarin.

Namun secara pribadi kata dia, pihaknya juga merasa bersedih jika pelantikan digelar karena itu artinya akan meninggalkan Kecamatan Gilireng yang telah dipimpinnya selama empat tahun.

“Berat rasanya meninggalkan tanah Gilireng beserta masyarakatnya yang telah mendarah daging dalam kehidupan saya,” tutur camat yang dikenal ramah ini.

Sementara calon Camat Andi Cakunu dan calon lurah lainnya Andi Magga Passamula,Asrijal dan Iwan Setiawan yang ditemui enggan berkomentar banyak terkait penundaan pelantikan tersebut.

Mereka hanya mengatakan hal tersebut merupakan kebijakan pimpinan. “Itu adalah kebijakan dari pimpinan yang tentunya kami harus terima,” ujar Andi Magga Passamula singkat.

Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Pemkab Wajo Hasri mengungkapkan,pihaknya terkait penundaan pelantikan itu hanya menunggu waktu yang tetap dengan alasan Bupati Wajo memiliki agenda yang padat.

Menurutnya, agenda bupati yang mengakibatkan penundaan pelantikan itu diantaranya memberikan bantuan kepada korban banjir di empat kelurahan sekaligus.“ Itu saja alasannya kenapa ditunda,” katanya singkat kepada SI via ponselnya,kemarin. (abdullah nicolha)

3 Kandidat Soppeng Tak Ikut Memilih

Tuesday, 22 June 2010
WATANSOPPENG(SI) – Satu calon bupati (cabup) dan dua calon wakil bupati (cawabup) peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng 2010,harus rela tak ikut memilih saat pencoblosan hari ini.

Penyebabnya, ketiganya tidak memiliki hak pilih pada pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala itu.Meski ketiganya merupakan putra daerah yang lahir dan besar di Soppeng,serta menjadi salah satu peserta dalam pesta politik tersebut, pada saat pendataan mereka berdomisili di Kota Makassar.

Ketigacalontersebut,yakni Andi Taufan Made Alie, cabup yang berpasangan dengan Sukman Junuddin (ATM-Suka) melalui jalur perseorangan; Supriansa,cawabup Andi Sulham Hasan (SULAPA); dan Aris Muhammadia, cawabup Andi Soetomo (ASmo-BERKHARISMA).

“Dari 18 calon yang maju di Pilkada Soppeng,tiga calon di antaranya tidak memiliki hak pilih. Ketiganya juga tidak terdaftar dalam DPT ataupun DPS (daftar pemilih tetap/sementara) karena memang mereka berdomisili di Makassar,” ungkap Divisi Humas dan Hukum KPU Soppeng Amrayadi kemarin.

Sementara cabup Andi Taufan, kata Amrayadi, pada saat pendataan lalu,dia masih berstatus sebagai anggota Polri yang pada akhirnya mengundurkan diri dari satuannya sebagai salah satu syarat menjadi calon. “Berbeda dengan Andi Taufan, saat didata masih berstatus anggota Polri,”ujarnya.

Data yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), dari 15 kandidat yang akan menggunakan hak pilihnya besok (hari ini), lima di antaranya akan memilih di kecamatan yang sama,yakni Kecamatan Lalabata.

Dalam satu kecamatan itu terdapat tiga cabup, yakni,Andi Soetomo yang akan memilih di TPS 4 Kelurahan Bila,Andi Kaswadi Rasak di TPS 3 Kelurahan Lapajung, cabup SULAPA di Kelurahan Lemba TPS 8.Sementara dua calon lainnya adalah cawabup ATM-Suka Sukman Junuddin di TPS 6, Kelurahan Botto dan SAUDARATA di TPS 3,Kelurahan Lalabata Rilau.

Sementara itu, cabup Syamsu Niang akan menggunakan hak pilihnya di kampung kelahirannya di Desa Pising, TPS 2, begitu juga cawabup dari paket HIBAH Basrah Gising di Desa Donri-Donri,Kecamatan Donri-Donri.

Cabup Andi Sarimin Saransi juga berada di kampung kelahirannya di Kelurahan Cabbenge,Kecamatan Lilirilau,TPS 3, satu kecamatan dengan cawabup paket AKAR Andi Rizal Mappatunru di Kelurahan Pajalesang,TPS 9.

Sementara cabup HIBAH Andi HerdiBunga,di TPS11,Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, dan cawabup paket AS-SALAM Kiai Muda Sulaeman,di TPS 4 Desa Belo, Kecamatan Gandra.

“Hal tersebut berdasarkan data yang masuk di KPU, mulai dari DPS hingga penetapan daftar pemilih tetap,” ujar anggota KPU Soppeng Marwis. (abdullah nicolha)

Polres Soppeng Perketat Pengawasan

Tuesday, 22 June 2010
WATANSOPPENG (SI) – Memasuki hari pencoblosan di Pilkada Soppeng 2010, jajaran Kepolisian Resor (Polres) Soppeng setempat memperketat pengamanan di daerah berjuluk Kota Kalong itu.

Bahkan, jajaran kepolisian setempat menempatkan setiap anggotanya di tiap tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah Soppeng.

“Anggota mulai diterjunkan di tiap TPS hingga penghitungan suara di tingkat kecamatan, bahkan hingga ke Sekretariat KPU Soppeng nantinya,” ungkap Kapolres Soppeng Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Arif Rahman kepada Seputar Indonesia (SI), kemarin.

Kendati demikian, pihaknya akan lebih memfokuskan mobilisasi massa,terutama pasca-penghitungan suara mendatang.Dia menyebutkan, hingga saat ini tidak ada indikasi mobilisasi massa menjelang pencoblosan dari kabupaten tetangga.

“Sementara ini belum ada indikasi, tapi kalau sudah ada pemenang atau kalah, mungkin akan ada mobilisasi massa dari kabupaten tetangga karena akan digerakkan untuk unjuk rasa,” tuturnya.

Pada hari pencoblosan besok (hari ini), pihaknya telah dibantu personel yang bertugas di bawah kendali operasi (BKO) Brimob dan Polres Wajo yang disiagakan di kota dan kecamatan. (abdullah nicolha)

Penyaluran Dana Insentif Dinilai Sarat Politis

Monday, 21 June 2010
WATANSOPPENG (SI) – Menjelang hari H pencoblosan pelaksanaan Pilkada Soppeng Rabu (23/7), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng secara mendadak melakukan pencairan dan pembagian dana insentif bagi RT/RW,LPMD, dan kader posyandu.
(lihat tabel)

Dari informasi yang dihimpun SeputarIndonesia,dana tersebut merupakan insentif dua triwulan,yakni Januari-Juni 2010 ini.Kebijakan tersebut sontak mendapat respons beragam dari sejumlah pihak.

Bahkan,tidak sedikit kalangan menilai pencairan insentif yang terkesan mendadak itu sengaja dilakukan pihak tertentu untuk memanfaatkan momen pelaksanaan Pilkada Soppeng,jelang hari H pencoblosan Rabu (23/6).

Hal tersebut tentu berbeda bagi para RT/RW,LPMD, dan kader posyandu yang menerima dana intensif itu dan menyambutnya dengan positif. “Tentunya mereka senang dan kami menilai hal itu sarat politik, apalagi menjelang hari pencoblosan,” ungkap Ketua LSM Pelita Keadilan Soppeng Nur Alam Abra kepada Seputar Indonesia(SI) kemarin.

Menurutnya, kalau memang ingin segera dicairkan kepada masyarakat, kenapa tidak dari dulu sebelum mendekati hari pencoblosan. “Ini kan sangat jelas kalau ada unsur politisnya,”tandasnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Soppeng Haeruddin Tahang juga menilai,kebijakan pihak Pemkab Soppeng terkesan dipolitisasi dengan memanfaatkan waktu yang tergolong cukup strategis.

Menurutnya, jika memang tidak bermaksud memanfaatkan momen pilkada, semestinya dana insentif itu sejak dari dulu sudah dicairkan, bukan bertepatan dengan pelaksanaan pilkada.

“Jangan-jangan hal ini dimanfaatkan kandidat tertentu untuk mencari simpati masyarakat agar bisa dipilih. Seharusnya pencairan dilakukan sejak dari dulu karena sangat dibutuhkan bagi mereka yang berhak menerimanya,”ujarnya.

Sesuai data Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Soppeng, anggaran insentif yang dicairkan kepada yang berhak itu mencapai Rp744 juta.

Insentif itu diperuntukkan bagi 443 RW dan setiap orang mendapatkan Rp75.000 dikalikan enam bulan. Sementara dana insentif RT yang diberikan diperuntukkan bagi 1.193 orang.Setiap RT mendapatkan insentif Rp50.000 dikalikan enam bulan.

Selain insentif RT dan RW, Pemkab Soppeng juga mencairkan dana insentif bagi 187 kader posyandu. Bahkan, setiap kader posyandu mendapatkan insentif Rp10.000 per bulan.

Begitu juga anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMDK) juga mendapatkan insentif. Anggota LMPD yang mendapatkan insentif sebanyak 70 orang yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan.

Bendahara Kecamatan Donridonri Abd Rauf mengaku, pencairan atau penyaluran dana insentif tersebut sudah dilakukan sejak Minggu (20/6) lalu bagi insentif kader posyandu.Khusus insentif RT/RW, penyalurannya dimulai kemarin hingga hari ini.

“Khusus dalam wilayah Donridonri, dana insentif yang dicairkan untuk dua triwulan mencapai Rp98 juta.Insentif anggota LPMD sebesar Rp1,3 juta per desa untuk sembilan desa. Dana insentif kader posyandu mencapai Rp11,1 juta,”paparnya kepada wartawan yang dihubungi kemarin.

Dia menambahkan, untuk RT, setiap orang mendapatkan insentif Rp300.000 dan RW lebih banyak, yakni mencapai Rp450.000 per orang. “Jadi, insentif yang diterima setiap RT/RW jumlahnya tinggal dikalikan selama enam bulan.Sebab yang diterima itu sekaligus untuk dua triwulan atau enam bulan,”tandasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Soppeng Abdul Haris Abbas yang dihubungi kemarin, membenarkan bahwa memang ada anggaran khusus intensif dan telah dicairkan sesuai teknisnya.

“Jadi, janganlah dikait-kaitkan dengan proses pilkada karena sudah jelas ada anggarannya, yang perlu dipertanyakan jika masalah itu tidak ada anggarannya,”tuturnya. (abdullah nicolha)

KPU Soppeng Dinilai Lepas Tangan

Monday, 21 June 2010
WATANSOPPENG(SI) – Sejumlah kalangan di Kabupaten Soppeng menilai KPU Soppeng lepas tangan dalam penertiban atribut para calon.Penertiban atribut tersebut dilakukan sepenuhnya oleh Panwaslu Soppeng.

“Kami melihat, memasuki masa tenang ini KPU sama sekali tidak terlibat dalam hal penertiban atribut pilkada. KPU juga terkesan lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Panwaslu,”tegas Koordinator Lembaga Kontrol Independen Nasional (LKIN) Wilayah Bosowa Buhari Abu kepada Seputar Indonesia(SI) kemarin.

Menurut dia,dalam penertiban atribut pilkada pada masa tenang ini yang terlibat di dalamnya hanya Panwaslu,tanpa bantuan dari KPU dan pemerintah kabupaten setempat.

Padahal,penyelenggara pilkada adalah KPU dan Panwas.“Jadi, kalau demikian keduanya harus terlibat dong dalam penertiban atribut, jangan hanya dibebankan kepada Panwas,” ujar Buhari dengan nada sinis.

Hal senada juga diungkapkan aktivis pemuda Soppeng yang juga salah seorang pekerja seni di daerah berjuluk Kota Kalong ini,Andi Fery Gentor. Menurut dia, KPU seharusnya tidak membebankan sepenuhnya tugas penertiban atribut kepada Panwas karena semuanya perlu dikoordinasikan.

“Yang jelas, kami melihat ini ada kesan ingin lepas tangan dari KPU Soppeng terkait penertiban atribut pilkada dalam memasuki masa tenang,masak Panwaslu sendiri yang melakukan penertiban, tanpa bantuan penyelenggara lain, kan tidak adil,” tegasnya di Watansoppeng,kemarin.

Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), sejak memasuki masa tenang Minggu (20/6), Panwaslu Soppeng telah bertindak melakukan penertiban atribut pilkada secara paksa, yang ditemukan masih terpasang di sejumlah titik di Bumi Latemmamala itu.

Hal tersebut dilakukan setelah sebelumnya meminta kepada semua jajaran tim tujuh pasangan calon untuk menertibkan sendiri atribut mereka.Namun, setelah melakukan peninjauan di lapangan, ternyata Panwaslu menemukan banyak atribut yang masih terpasang di sejumlah titik.

“Sejak memasuki masa tenang 20 Juni lalu, saya telah menginstruksikan kepada semua jajaran di kecamatan melakukan penertiban dan sampai tadi malam, kami turun langsung melakukan penertiban,” ungkap Ketua Panwaslu Soppeng Abdul Rasyid kepada SI di ruang kerjanya,kemarin.

Menurut dia, hal tersebut kembali dilanjutkan hari ini (kemarin) ke semua kecamatan yang ada di Soppeng, tanpa melibatkan pihak yang berwenang, yakni KPU dan Pemkab. “Tadi malam mulai pukul 21.00–03.00 dini hari kami melakukan penertiban.Hari ini (kemarin) kami lanjutkan tanpa pihak yang berwenang KPU dan Satpol PP,” ujarnya.

Rasyid menambahkan, pihaknya tidak melibatkan KPU dan Satpol PP karena setelah dikonfirmasi KPU menunggu koordinasi dengan pemerintah kabupaten. Begitu juga pihak Pemkab (Satpol PP), tidak ingin terlibat dalam tanpa difasilitasi oleh KPU.

Sementara itu, Divisi Humas dan Hukum KPU Soppeng Amrayadi menyebutkan bahwa tidak ada salahnya jika Panwaslu turun sendiri melakukan penertiban tanpa melibatkan KPU.Dia mengaku, menjelang hari H pihaknya harus memforsir semua agenda-agenda KPU. “Jadi, tidak ada salahnya kalau turun sendiri,” ujarnya di ruang kerjanya,kemarin.

Dia juga membantah tudingan bahwa KPU terkesan lepas tangan dalam masalah penertiban atribut pilkada.Alasannya,pihaknya akan turun langsung melakukan penertiban atribut pilkada sehari sebelum hari pencoblosan.

“Jadi, besok (hari ini) kami akan turun langsung ke lapangan bersama semua jajaran KPU mulai PPK, PPS, bersama-sama dengan seluruh KPPS begitu juga Panwas, Panwascam, dan PPL. Jika masih ada atribut yang terpasang, akan ditertibkan,” tegasnya.

Terkait pelibatan Satpol PP tidak ada ketegasan dalam aturan bahwa harus melibatkannya. “Mereka baru dapat terlibat jika diminta oleh KPU,”ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua KPU Soppeng Sulhan. Dia mengatakan bahwa dia juga membantah jika dikatakan lepas tangan dalam hal penertiban atribut kampanye, tapi pihaknya harus mengordinasikannya dulu dengan pihak terkait.

“Tidak (lepas tangan),tapi perlu dikoordinasikan dulu, dan saya rasa Panwaslu telah meminta kepada semua tim pasangan untuk melakukan penertiban sendiri. Kami telah sepakat,besok (hari ini) akan turun melakukan penertiban,” tandasnya.

Disinggung tentang atribut para calon di mobil-mobil (branding), Panwaslu dan KPU Soppeng kembali berbeda pendapat, Panwaslu mengatakan, perlu juga diimbau agar ditertibkan dan tidak berkeliaran di Soppeng pada masa tenang hingga hari H. Sementara KPU menyebutkan, hal tersebut merupakan milik pribadi yang tidak bisa diganggu karena itu merupakan hak setiap orang.

Dari pantauan, mobil branding dari pasangan calon sehari menjelang hari pencoblosan masih marak berkeliaran di daerah berjuluk Kota Kalong itu.

Panwaslu Soppeng yang melakukan pendataan di depan sekretariatnya kemarin,dengan cara mencatat semua mobil yang melintas dan memiliki nuansa para calon mulai dari nomor hingga nama menyebutkan masih ada sekitar puluhan mobil branding yang berkeliaran.

“Sesuai pendataan kami, sementara masih ada puluhan mobil yang marak dengan atribut calon,” tandas Ketua Panwaslu Soppeng Abdul Rasyid didampingi anggotanya saat melakukan pendataan di depan sekretariatnya,kemarin. (abdullah nicolha)

3 Kandidat Tak Ikuti Dzikir Bersama

MASA TENANG PILKADA SOPPENG
Sunday, 20 June 2010

WATANSOPPENG (SI) – Memasuki masa tenang tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng 2010, kemarin Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menggelar istigasah, doa, dan dzikir bersama untuk keberhasilan mencapai Pilkada aman, tertib, damai, jujur, adil, dan demokratis.

Kegiatan tersebut merupakan komitmen dan tekad bersama semua jajaran yang terlibat dalam proses pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala itu.

Namun, dalam pelaksanaan istigasah tersebut tiga dari tujuh pasangan calon bupati yang akan bertarung memperebutkan posisi kursi bupati di daerah berjuluk Kota Kalong itu tidak ikut dalam doa dan dzikir bersama tersebut.

“Dalam doa dan dzikir bersama itu, hanya empat calon yang hadir sementara tiga calon lainnya tidak sempat mengikutinya,” ungkap Ketua KPU Soppeng Sulhan kepada Seputar Indonesia (SI) di Warkop Sinar Harapan Watansoppeng, pagi kemarin.

Menurutnya, calon yang hadir dalam istigasah tersebut yakni paket AS-SALAM (Andi Sarimin Saransi-Kyai Muda Sulaeman) bersama pasangannya dan paket ATM-Suka (Andi Taufan Made Alie-Sukman Junuddin).

Sementara dua calon lainnya yang tidak didampingi cawabupnya yakni Andi Kaswadi Razak (AKAR) berpasangan Andi Rizal Mappatunru dan Andi Sulham Hasan (SULAPA) berpasangan dengan Supriansa.

Sementara yang tidak sempat hadir dalam acara tersebut yakni, paket ASmo-BERKHARISMA (Andi Soetomo-Aris Muhammadia), Syamsu Niang-Andi Hendra Pabeangi (SAUDARATA), dan Andi Herdi Bunga-Basrah Gising (HIBAH).

“Kami tidak tahu alasannya, tapi yang pasti mereka sedang memiliki agenda yang lebih penting lagi sehingga tidak sempat hadir,” ungkap Ketua KPU Soppeng ini. Kendati demikian, kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Pelaksanaan istigasah dan dzikir bersama itu dipandu langsung oleh ustas ternama asal Sulsel Sanusi Baco, dan menghadirkan Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas, serta ratusan warga Soppeng yang digelar di Masjid Raya Darussalam Watansoppeng tadi malam.

Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas, kemarin menyebutkan bahwa, ada dua makna yang terkandung dalam masa tenang, yakni kepada para calon dan masyarakat. “Bagi peserta masa tenang merupakan waktu untuk memanjatkan doa kepada yang maha kuasa setelah berjuang selama ini secara maksimal, peserta diharapkan tawaduk,” tuturnya.

Sementara untuk perspektif kepentingan masyarakat lanjutnya adalah, waktu untuk melakukan perenungan terhadap program-program para calon yang telah disampaikan, sehingga dari hasil perenungan itu dapat menjatuhkan pilihan kepada calon yang tepat.

Sebelumnya, Kapolda Sulselbar Irjen Polisi Adang Rochjana saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Soppeng beberapa waktu lalu juga telah mengusulkan, penyelenggara Pilkada menjelang pemungutan suara di Pilkada Soppeng agar menggelar istigasah, doa dan dzikir bersama.

Hal tersebut bertujuan untuk bermunajat kepada yang maha kuasa dan berdoa agar pelaksanaan Pilkada Soppeng berjalan lancar, aman, damai, dan demokratis sesuai apa yang diharapkan. (abdullah nicolha).

Dua Legislator Demokrat Dipecat

Sunday, 20 June 2010
MAMASA (SI) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengeluarkan surat pemecatan terhadap dua anggotanya di Kabupaten Mamasa dan Majene, Sulawesi Barat (Sulbar).

Di Kabupaten Mamasa,pemecatan dilakukan terhadap Andi Iswandi yang saat ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa.

Pemecatan Andi Iswandi berdasarkan Surat Keputusan DPP No 25/SK/DPP.PD/IV/2010 tertanggal 12 April 2010 yang ditandatangani Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo dan Sekretaris Jenderal Dr Amir Syamsuddin SH MH yang menjabat saat itu.

Pihak DPP telah mengusulkan pengganti Andi sebagai anggota DPRD dari Partai Demokrat melalui pergantian antar waktu (PAW). Posisi Andi akan digantikan oleh pimpinan DPRD Mamasa Yohanis Buntulangi.

Terkait hal itu, Ketua DPC Partai Demokrat Mamasa Simon SH yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya,tidak berhasil dihubungi. Bahkan,beberapa kali dihubungi tetap tidak bisa.

Namun, informasi yang dihimpun, Ketua Partai Demokrat Mamasa kurang merespons positif SK DPP Partai Demokrat atas pemecatan Andi dengan alasan yang tidak jelas.

Selain anggota DPRD Mamasa tersebut, DPP Partai Demokrat juga memecat Idham yang kini duduk di DPRD Kabupaten Majene. Posisi Idham akan digantikan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Majene Fendra sesuai surat keputusan (SK) yang dikeluarkan DPP Demokrat.

Informasi yang dihimpun, awal pekan lalu pimpinan DPRD Majene telah bertemu dengan Ketua DPP Demokrat Anas Urbaningrum untuk memperjelas SK pemberhentian dan PAW kader Demokrat Idham yang saat ini masih aktif di DPRD Majene.

Wakil Ketua DPRD Majene Lukman menjelaskan, pertemuan dengan Anas berlangsung pada Minggu (13/6) di kediamannya.Dalam pertemuan itu, DPP menyatakan akan segera memberikan keterangan mengenai kejelasan SK tersebut.

Dia menyebutkan, pimpinan dewan hanya menunggu sikap DPP Demokrat mengenai kelanjutan SK tersebut. Hal-hal mendasar yang diperjelas mengenai SK yang telah ditembuskan kepada Ketua DPRD Majene.

Menurutnya, SK tersebut telah terbit dua bulan lalu (April), tapi baru disampaikan kepada pimpinan dewan dalam bentuk kopian yang dilegalisir. “Kenapa suratnya begitu lama disampaikan. Bukannya kami tidak yakin, tapi kami memang harus berhati-hati dalam menyikapi,”ujarnya.

Lukman menegaskan, pihaknya akan segera menindaklanjuti SK tersebut ke pihak KPU setempat jika memang badan kehormatan Demokrat menghendaki adanya PAW.Pihaknya berharap kejelasan dari DPP Demokrat mengenai SK tersebut dapat segera turun.

Dikatakannya, jika keputusan DPP mengharuskan dilakukan PAW terhadap Idham dan digantikan dengan Fendra yang merupakan Ketua DPC Demokrat Majene terjadi, ada kemungkinan Ketua DPRD Majene bakal diduduki oleh Fendra. “Apalagi jika DPP Demokrat menghendaki hal tersebut,” tuturnya.

Fendra yang dikonfirmasi sebelumnya menyatakan, DPP Demokrat juga melakukan desentralisasi keputusan kepada tiap DPC, termasuk kebijakan internal partai pada tingkatan DPC.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat Nasir Nawawi mengatakan, apapun yang diputuskan DPP harus ditindaklanjuti dan dijalan oleh DPD dan DPC.

Menurutnya, jika ada yang menambah ataupun mengurangi, terlebih mengabaikan keputusan tersebut, jelas-jelas telah melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) partai dan pasti akan dikenakan sanksinya.

“Tugas kami adalah mengamankan dan menjalankan keputusan DPP karena keputusan tertinggi di partai adalah pimpinan pusat.Karena itu,wajib hukumnya dijunjung tinggi,” ungkap Wakil Ketua DPRD Sulbar ini kepada SI kemarin.

Berkaitan dengan isu surat pembatalan pemecatan terhadap dua legislator Demokrat yang ada di Kabupaten Majene dan Mamasa itu, Sekretaris DPD Demokrat Sulbar ini mengaku belum mendengar masalah itu dan tidak pernah melihat surat yang dimaksud.

“Saya yakin, keputusan yang dikeluarkan pimpinan terdahulu tidak akan berbeda dengan yang baru jika memang sudah sesuai aturan,tetapi hal itu akan dilanjutkan,” tegas legislator Demokrat Sulbar yang akrab disapa Andi Anto ini.

Menurut dia, dua kader partai bentukan SBY tersebut terindikasi melakukan praktek penggelembungan suara dan ijazah palsu pada pemilu lalu. (abdullah nicolha)