Saturday, 09 January 2010
MAJENE(SI) – Dua anggota DPRD Kabupaten Majene Sulawesi Barat (Sulbar) kembali dilaporkan ke Kepolisian Resor (Polres) Majene dengan tuduhan mengklaim sebagai pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Majene.
Kedua anggota Dewan itu, yakni Wakil Ketua DPRD Majene dari Partai Golkar Lukman dan legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Wahab. Keduanya dilaporkan Mukhtar Razak yang mengklaim sebagai pengurus HSNI Majene yang sah.
Dalam laporannya ke polisi,Mukhtar mengatakan bahwa kedua anggota Dewan itu mengklaim sebagai pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC HNSI) Majene, ketua dan sekretaris organisasi HNSI Majene.
Dia mengatakan, HNSI yang sah di Kabupaten Majene adalah kepengurusan yang diketuai dirinya. Hal itu diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) DPD HNSI Sulbar 08/DPD-HNSI/SB/III/2008.
Karena itu, dia mengaku sangat dirugikan dengan aktivitas sejumlah pihak yang mengatasnamakan sebagai pengurus HNSI di Kota Pendidikan di Sulbar itu. “Ini ada surat dari pusat. Kami diminta mengambil upaya hukum jika ada orang yang mengaku kepengurusan yang sah,”ungkapnya kepada wartawan kemarin.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Majene Lukman menegaskan, pihaknya secara legal dan sah menggunakan nama HNSI di Majene. Selain lebih dahulu terbentuk di Majene, juga telah mengantongi SK kepengurusan, baik dari tingkat pusat maupun DPD Sulbar.
Dia mengaku saat ini di kubu HNSI memang ada dua versi kepengurusan mulai tingkat pusat, provinsi, hingga di kabupaten.Dengan demikian,salah satu pihak tidak bisa mengatakan sebagai yang sah karena masalah itu ada dari tingkat pusat.
“Silakan saja kalau ada yang melapor. Yang pasti kami menggunakan nama HNSI juga secara resmi.Kami tidak menyalahkan pihak lain yang ingin menggunakan nama HNSI, memang AD/ARTkeduabelahpihak berbeda,”jelas Lukman.
Dari informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), di tingkat Dewan Pengurus Daerah (DPD) Provinsi Sulbar HNSI,Kabupaten Majene versi Mukhtar diketuai Muh Rafi. Sementara HNSI Majene versi Lukman di tingkat DPD Provinsi dipimpin Hamzah Hapati Hasan yang juga Ketua DPRD Sulbar dari Partai Golkar.
Kepala Satuan Reskrim Polres Majene Ajun Komisaris Polisi (AKP) Erwin mengaku telah menerima laporan tersebut langsung secara lisan dari pelapor.“Memang, kami telah menerima laporan tersebut,” katanya ketika dihubungi melalui ponselnya.
Setelah laporan tersebut dianalisa dan ada bukti yang mengarah kepada kasus penipuan, pihaknya mengarahkan pelapor segera dibuatkan laporan polisi agar bisa ditingkatkan ke proses penyidikan. (abdullah nicolha)
Friday, January 8, 2010
Thursday, January 7, 2010
Anggaran Pilkada Rp9,2 Miliar
Thursday, 07 January 2010
WATANSOPPENG(SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng menyepakati menganggarkan Rp9,2 miliar untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) pada Juni 2010.
Kesepakatan tersebut dicapai setelah Pemkab dan KPU Soppeng melakukan sinkronisasi anggaran selama dua hari di Kantor Bupati Soppeng Selasa-Rabu (5-6) Januari dengan menghadirkan semua pihak yang terkait dalam pengusulan anggaran tersebut. Kepastian tersebut diungkapkan anggota KPU Soppeng Pammeka yang membidangi masalah logistik,kemarin.
“Berdasarkan hasil asistensi dan rasionalisasi anggaran dengan tim eksekutif,kami sudah ada kesepakatan soal besaran anggaran kurang lebih Rp9,2 miliar. Kesimpulan hasil asistensi inilah yang kemudian dilaporkan tim eksekutif ke Pak Sekda,”ujarnya kepada wartawan di sela-sela acara sosialisasi tahapan dan tata cara pencalonan pilkada di Aula KPU Soppeng.
Dia menjelaskan, keputusan tersebut tetap menimbulkan konsekuensi pada pelaksanaan pilkada, di antaranya tempat pemungutan suara (TPS) kemungkinan besar akan dikurangi.Bahkan,ada beberapa item lain juga akan dihilangkan. “Jumlah TPS yang dulunya 500, kemungkinan akan dikurangi menjadi 450 TPS,”ujarnya.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abd Haris Abbas mengakui telah ada kesepakatan dengan KPU Soppeng terkait anggaran pilkada yang dipermasalahkan beberapa pekan terakhir.
“Setelah melalui proses asistensi, akhirnya kami menyepakati mengalokasikan anggaran Rp9,2 miliar,” ungkap Ketua Tim Anggaran Eksekutif ini. Menurut dia,anggaran tersebut sudah termasuk persiapan putaran kedua, yakni Rp6,2 miliar untuk putaran pertama dan Rp3 miliar putaran kedua.
Pihaknya selama ini membutuhkan pemaparan tentang kebutuhan anggaran pilkada mendatang secara faktual. Namun,selama ini tidak ada komunikasi langsung tentang masalah itu sehingga menimbulkan pertanyaan dan konflik karena belum jelas.
“Sebenarnya yang kurang di sini adalah komunikasi tentang masalah itu. Sebab, yang kami butuhkan penjelasan faktual,tapi karena selama ini soal kebutuhan, anggaran hanya muncul di media tanpa ada komunikasi langsung. Makanya, terjadi kebuntuan komunikasi,” tuturnya.
Diketahui, perdebatan alot antara KPU dan Tim Anggaran Eksekutif selama ini karena masing-masing pihak berbeda pandangan tentang besaran anggaran Pilkada Soppeng,KPU mengusulkan besaran anggaran Rp12 miliar. Sementara Eksekutif hanya mematok alokasi anggaran Rp7 miliar untuk pilkada di Bumi Latemmamala.
Sementara itu, Bidang Hukum KPU Soppeng Amrayadi mengungkapkan, tetap memberikan peluang kepada mantan narapidana menjadi calon bupati dan wakil bupati. “Mantan napi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara bisa ikut dalam pilkada,”kata-nya.
Hal tersebut berbeda dengan aturan dan tata cara pencalonan anggota legislatif pada pemilu lalu yang tidak memberi ruang kepada orang yang pernah tersangkut perkara pidana dengan ancaman hukuman di atas lima tahun. Meskipun mantan napi diberikan kesempatan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.
Di antaranya harus memiliki surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP).“Jadi, mereka harus memenuhi syarat itu dan pernah memublikasikan diri di salah satu media cetak bahwa dia pernah dihukum terkait kasus pidana,” tuturnya.
Amrayadi juga menambahkan, masa hukuman yang bersangkutan juga harus telah berlangsung lebih dari lima tahun. “Bila masa hukumannya baru habis 2008 lalu,ini tidak termasuk dalam kriteria yang dimaksud,” tandas mantan anggota Panwaslu Soppeng ini.
Sosialisasi yang digelar KPU Soppeng tersebut dipandu langsung Ketua KPU Sulhan bersama tiga anggota KPU, yaitu Pammekka, Marwis,dan Amrayadi. Sementara salah seorang anggota KPU yang lain mewakili pertemuan dengan jajaran KPU provinsi di Makassar. Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI),kegiatan sosialisasi tersebut digelar selama dua hari.
Semua penyelenggara pilkada di daerah berjuluk Kota Kalong itu mulai tingkat desa hingga kabupaten, yakni KPPS,PPS,PPK,tim yang berpeluang menjadi calon atau bakal calon, serta pihak pemerintah setempat dilibatkan. “Intinya,mereka mengetahui bagaimana tahapan-tahapan dan aturan yang ada di KPU,” ujar Ketua KPU Soppeng Sulhan. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng menyepakati menganggarkan Rp9,2 miliar untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) pada Juni 2010.
Kesepakatan tersebut dicapai setelah Pemkab dan KPU Soppeng melakukan sinkronisasi anggaran selama dua hari di Kantor Bupati Soppeng Selasa-Rabu (5-6) Januari dengan menghadirkan semua pihak yang terkait dalam pengusulan anggaran tersebut. Kepastian tersebut diungkapkan anggota KPU Soppeng Pammeka yang membidangi masalah logistik,kemarin.
“Berdasarkan hasil asistensi dan rasionalisasi anggaran dengan tim eksekutif,kami sudah ada kesepakatan soal besaran anggaran kurang lebih Rp9,2 miliar. Kesimpulan hasil asistensi inilah yang kemudian dilaporkan tim eksekutif ke Pak Sekda,”ujarnya kepada wartawan di sela-sela acara sosialisasi tahapan dan tata cara pencalonan pilkada di Aula KPU Soppeng.
Dia menjelaskan, keputusan tersebut tetap menimbulkan konsekuensi pada pelaksanaan pilkada, di antaranya tempat pemungutan suara (TPS) kemungkinan besar akan dikurangi.Bahkan,ada beberapa item lain juga akan dihilangkan. “Jumlah TPS yang dulunya 500, kemungkinan akan dikurangi menjadi 450 TPS,”ujarnya.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abd Haris Abbas mengakui telah ada kesepakatan dengan KPU Soppeng terkait anggaran pilkada yang dipermasalahkan beberapa pekan terakhir.
“Setelah melalui proses asistensi, akhirnya kami menyepakati mengalokasikan anggaran Rp9,2 miliar,” ungkap Ketua Tim Anggaran Eksekutif ini. Menurut dia,anggaran tersebut sudah termasuk persiapan putaran kedua, yakni Rp6,2 miliar untuk putaran pertama dan Rp3 miliar putaran kedua.
Pihaknya selama ini membutuhkan pemaparan tentang kebutuhan anggaran pilkada mendatang secara faktual. Namun,selama ini tidak ada komunikasi langsung tentang masalah itu sehingga menimbulkan pertanyaan dan konflik karena belum jelas.
“Sebenarnya yang kurang di sini adalah komunikasi tentang masalah itu. Sebab, yang kami butuhkan penjelasan faktual,tapi karena selama ini soal kebutuhan, anggaran hanya muncul di media tanpa ada komunikasi langsung. Makanya, terjadi kebuntuan komunikasi,” tuturnya.
Diketahui, perdebatan alot antara KPU dan Tim Anggaran Eksekutif selama ini karena masing-masing pihak berbeda pandangan tentang besaran anggaran Pilkada Soppeng,KPU mengusulkan besaran anggaran Rp12 miliar. Sementara Eksekutif hanya mematok alokasi anggaran Rp7 miliar untuk pilkada di Bumi Latemmamala.
Sementara itu, Bidang Hukum KPU Soppeng Amrayadi mengungkapkan, tetap memberikan peluang kepada mantan narapidana menjadi calon bupati dan wakil bupati. “Mantan napi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara bisa ikut dalam pilkada,”kata-nya.
Hal tersebut berbeda dengan aturan dan tata cara pencalonan anggota legislatif pada pemilu lalu yang tidak memberi ruang kepada orang yang pernah tersangkut perkara pidana dengan ancaman hukuman di atas lima tahun. Meskipun mantan napi diberikan kesempatan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.
Di antaranya harus memiliki surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP).“Jadi, mereka harus memenuhi syarat itu dan pernah memublikasikan diri di salah satu media cetak bahwa dia pernah dihukum terkait kasus pidana,” tuturnya.
Amrayadi juga menambahkan, masa hukuman yang bersangkutan juga harus telah berlangsung lebih dari lima tahun. “Bila masa hukumannya baru habis 2008 lalu,ini tidak termasuk dalam kriteria yang dimaksud,” tandas mantan anggota Panwaslu Soppeng ini.
Sosialisasi yang digelar KPU Soppeng tersebut dipandu langsung Ketua KPU Sulhan bersama tiga anggota KPU, yaitu Pammekka, Marwis,dan Amrayadi. Sementara salah seorang anggota KPU yang lain mewakili pertemuan dengan jajaran KPU provinsi di Makassar. Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI),kegiatan sosialisasi tersebut digelar selama dua hari.
Semua penyelenggara pilkada di daerah berjuluk Kota Kalong itu mulai tingkat desa hingga kabupaten, yakni KPPS,PPS,PPK,tim yang berpeluang menjadi calon atau bakal calon, serta pihak pemerintah setempat dilibatkan. “Intinya,mereka mengetahui bagaimana tahapan-tahapan dan aturan yang ada di KPU,” ujar Ketua KPU Soppeng Sulhan. (abdullah nicolha)
Wednesday, January 6, 2010
ASA Klaim Didukung Lima Parpol
Wednesday, 06 January 2010
WATANSOPPENG(SI) – Wakil Bupati (Wabup) Soppeng Andi Sarimin Saransi atau lebih dikenal dengan nama ASA (singkatan namanya),mengklaim telah mendapat dukungan dari lima partai politik (parpol) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng Juni 2010.
Andi Sarimin Saransi menyebutkan, hingga kini pihaknya telah melakukan berbagai komunikasi politik dengan sejumlah partai bersama melakukan perubahan di Kabupaten Soppeng lima tahun ke depan.
“Alhamdulillah, sudah ada lima partai yang memberikan dukungan mengusung saya pada pilkada. Kami bersama-sama bertekad melakukan perubahan di Soppeng lima tahun ke depan,” katanya kemarin.
Partai politik yang telah menyatakan dukungannya untuk Wabup Soppeng tersebut, di antaranya Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),Partai Indonesia Baru (PIB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP),dan Partai KPI.
Kendati dua dari lima partai, yaitu PPP dan PKPI belum resmi menyatakan dukungannya dalam perjanjian atau akta notaris,Andi Sarimin menyatakan, segera menuangkan pernyataan tersebut seusai menggelar internal partai melalui rapat pimpinan cabang.
“Memang belum ada pernyataan tertulis karena menunggu rapat pimpinan. PKPI akan menggelar rapimprov mulai 9-10 Januari ini, sementara PPP menunggu rapimcab. Namun,kedua partai telah sepakat akan memberikan dukungan,” ujarnya.
Dia menambahkan, selain dua parpol tersebut, pihaknya telah mendapatkan kepastian dukungan, baik di tingkat bawah hingga atas. Begitu juga dari kalangan PPP dan PKPI.“Jadi sudah ada kepastian dukungan parpol untuk maju di Pilkada Soppeng. Insya Allah, kami merencanakan melakukan deklarasi pada 20 Januari. Mudah-mudahan semua berjalan mulus dan lancar,”pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Soppeng Alimuddin menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat ini akan menetapkan calon bupati yang akan diusung pada Pilkada Soppeng. “Dalam waktu dekat ini kami segera menggelar rapat pimpinan cabang untuk penentuan siapa yang akan diusung,”katanya.
Menyinggung calon yang bakal diusung partai peraih dua kursi di DPRD Soppeng itu,Alimuddin masih enggan berkomentar banyak dan membeberkan siapa balon tersebut.
Dia berkilah semua bakal calon yang mendaftar ke partainya memiliki peluang yang sama. “Hingga saat ini masih sama dan semua berpeluang. Kita tunggu saja hasil rapincab, ”tandasnya.
Dari data yang dihimpun SI, lima parpol tersebut masing-masing berhasil mendudukkan wakilnya di DPRD Soppeng. PPP pada pemilu lalu meraih 4.236 suara dengan dua wakilnya, sementara empat parpol hanya berhasil mendudukkan wakilnya satu orang. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Wakil Bupati (Wabup) Soppeng Andi Sarimin Saransi atau lebih dikenal dengan nama ASA (singkatan namanya),mengklaim telah mendapat dukungan dari lima partai politik (parpol) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng Juni 2010.
Andi Sarimin Saransi menyebutkan, hingga kini pihaknya telah melakukan berbagai komunikasi politik dengan sejumlah partai bersama melakukan perubahan di Kabupaten Soppeng lima tahun ke depan.
“Alhamdulillah, sudah ada lima partai yang memberikan dukungan mengusung saya pada pilkada. Kami bersama-sama bertekad melakukan perubahan di Soppeng lima tahun ke depan,” katanya kemarin.
Partai politik yang telah menyatakan dukungannya untuk Wabup Soppeng tersebut, di antaranya Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),Partai Indonesia Baru (PIB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP),dan Partai KPI.
Kendati dua dari lima partai, yaitu PPP dan PKPI belum resmi menyatakan dukungannya dalam perjanjian atau akta notaris,Andi Sarimin menyatakan, segera menuangkan pernyataan tersebut seusai menggelar internal partai melalui rapat pimpinan cabang.
“Memang belum ada pernyataan tertulis karena menunggu rapat pimpinan. PKPI akan menggelar rapimprov mulai 9-10 Januari ini, sementara PPP menunggu rapimcab. Namun,kedua partai telah sepakat akan memberikan dukungan,” ujarnya.
Dia menambahkan, selain dua parpol tersebut, pihaknya telah mendapatkan kepastian dukungan, baik di tingkat bawah hingga atas. Begitu juga dari kalangan PPP dan PKPI.“Jadi sudah ada kepastian dukungan parpol untuk maju di Pilkada Soppeng. Insya Allah, kami merencanakan melakukan deklarasi pada 20 Januari. Mudah-mudahan semua berjalan mulus dan lancar,”pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Soppeng Alimuddin menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat ini akan menetapkan calon bupati yang akan diusung pada Pilkada Soppeng. “Dalam waktu dekat ini kami segera menggelar rapat pimpinan cabang untuk penentuan siapa yang akan diusung,”katanya.
Menyinggung calon yang bakal diusung partai peraih dua kursi di DPRD Soppeng itu,Alimuddin masih enggan berkomentar banyak dan membeberkan siapa balon tersebut.
Dia berkilah semua bakal calon yang mendaftar ke partainya memiliki peluang yang sama. “Hingga saat ini masih sama dan semua berpeluang. Kita tunggu saja hasil rapincab, ”tandasnya.
Dari data yang dihimpun SI, lima parpol tersebut masing-masing berhasil mendudukkan wakilnya di DPRD Soppeng. PPP pada pemilu lalu meraih 4.236 suara dengan dua wakilnya, sementara empat parpol hanya berhasil mendudukkan wakilnya satu orang. (abdullah nicolha)
Bantah Kabar Mundur dari Bursa
Wednesday, 06 January 2010
SEMENTARA itu, Andi Sarimin Saransi yang lebih dikenal dengan nama ASA serta slogan “Hanya di Sini Kita Berharap” beberapa pekan terakhir sempat diterpa kabar miring.
Kabar itu menyebutkan pasangan ASA mengundurkan diri dari pencalonan pada Pilkada Soppeng 2010. Isu tersebut dikuatkan dengan komentar Ketua Tim Manajer ASA yang juga Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Kepemudaan DPD Gerindra Sulsel Andi Buana Raja.
Dia mengungkapkan, pihaknya memberi sinyal mendukung Bupati Soppeng Andi Soetomo pada perhelatan pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala tersebut.
Dikabarkan juga, banyak di antara warga yang mengaku tim dari Wabup Soppeng Andi Sarimin Saransi yang telah mengalihkan dukungan mereka ke bakal calon lain. Kabar tersebut tentu dibantah Andi Sarimin bahwa dia tetap bertekad maju di Pilkada Soppeng 2010.
Bahkan,orang yang mendampingi Soetomo memimpin Soppeng selama kurang lebih empat tahun itu tidak menghiraukan isu tersebut dan tetap optimistis maju dengan dukungan beberapa parpol.
“Yah jujur, saya tidak menghiraukan itu. Biarkan sajalah karena saya kalau sudah bertekad, akan tetap berjuang. Biarkan saja anjing menggonggong asal tidak menggigit,” kata Andi Sarimin via ponselnya,kemarin.
Dari informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), perjuangan tim ASA mendapatkan dukungan parpol dan simpati masyarakat di daerah berjuluk Kota Kalong itu tetap dilakukan dan dukungan pun terus mengalir.
“Saya tetap optimistis dan kami tetap melakukan kunjungan dan sosialisasi program yang akan dijalankan kepada masyarakat untuk Soppeng lima tahun ke depan,”ungkapnya. (abdullah nicolha).
SEMENTARA itu, Andi Sarimin Saransi yang lebih dikenal dengan nama ASA serta slogan “Hanya di Sini Kita Berharap” beberapa pekan terakhir sempat diterpa kabar miring.
Kabar itu menyebutkan pasangan ASA mengundurkan diri dari pencalonan pada Pilkada Soppeng 2010. Isu tersebut dikuatkan dengan komentar Ketua Tim Manajer ASA yang juga Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Kepemudaan DPD Gerindra Sulsel Andi Buana Raja.
Dia mengungkapkan, pihaknya memberi sinyal mendukung Bupati Soppeng Andi Soetomo pada perhelatan pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala tersebut.
Dikabarkan juga, banyak di antara warga yang mengaku tim dari Wabup Soppeng Andi Sarimin Saransi yang telah mengalihkan dukungan mereka ke bakal calon lain. Kabar tersebut tentu dibantah Andi Sarimin bahwa dia tetap bertekad maju di Pilkada Soppeng 2010.
Bahkan,orang yang mendampingi Soetomo memimpin Soppeng selama kurang lebih empat tahun itu tidak menghiraukan isu tersebut dan tetap optimistis maju dengan dukungan beberapa parpol.
“Yah jujur, saya tidak menghiraukan itu. Biarkan sajalah karena saya kalau sudah bertekad, akan tetap berjuang. Biarkan saja anjing menggonggong asal tidak menggigit,” kata Andi Sarimin via ponselnya,kemarin.
Dari informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), perjuangan tim ASA mendapatkan dukungan parpol dan simpati masyarakat di daerah berjuluk Kota Kalong itu tetap dilakukan dan dukungan pun terus mengalir.
“Saya tetap optimistis dan kami tetap melakukan kunjungan dan sosialisasi program yang akan dijalankan kepada masyarakat untuk Soppeng lima tahun ke depan,”ungkapnya. (abdullah nicolha).
Kajari Janji Tuntaskan Tiga Kasus
Wednesday, 06 January 2010
WATANSOPPENG (SI) – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Soppeng Rizal Pahlevi berjanji segera menuntaskan tiga kasus dugaan korupsi di daerah berjuluk Kota Kalong itu dalam waktu satu bulan.
Saat ini ketiga kasus korupsi tersebut dalam penyidikan. “Insya Allah, pada bulan ini, kami akan tuntaskan tiga kasus dugaan korupsi yang telah diproses,”ungkap Rizal kepada sejumlah wartawan, seusai menggelar pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar Adjat Sudrajat di Watansoppeng, baru-baru ini.
Pernyataan tersebut juga disampaikan saat kajati dan jajarannya melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Soppeng,Selasa (5/1). Ketiga kasus dugaan korupsi yang dijanjikan Kajari Soppeng segera dituntaskan, yakni dugaan korupsi yang terdapat di dunia pendidikan terkait kelas khusus SMAN 1 Lalabata Riaja Kabupaten Soppeng yang mendudukkan mantan Kepala Sekolah Munarwan Kadir sebagai tersangka.
Selain itu, dugaan kasus korupsi penyelewengan dana pada Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan dugaan penyimpangan dana kesejahteraan pegawai di daerah tersebut.“Kasus-kasus itu sudah berproses dan segera dituntaskan,”ujarnya.
Hal tersebut juga merupakan imbas pernyataan Kejati Sulselbar Adjat Sudrajat terkait kinerja buruk beberapa jajaran Kejari di wilayah Sulselbar dalam penanganan kasus korupsi, termasuk Kajari Soppeng yang dilansir beberapa media beberapa waktu lalu.
Bahkan, hal itu juga merupakan desakan beberapa elemen masyarakat dan aktivis LSM di Bumi Latemmamala tersebut terkait penuntasan kasus korupsi yang dinilai tidak maksimal serta sikap tertutup Kajari Soppeng dalam mengakses informasi dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Soppeng.
“Kami mengharapkan Kajari Soppeng menindaklanjuti setiap laporan dari LSM atau masyarakat terkait tindak pidana korupsi,” tandas Ketua Yayasan Garda Bangsa Indonesia (YGBI) Kabupaten Soppeng Rudi Amir Setta yang bertindak sebagai koordinator lapangan aksi saat berorasi.
Dia menambahkan, dari data yang dihimpun sejumlah aktivis LSM di daerah tersebut, hingga kini masih ada beberapa kasus dugaan korupsi yang belum dituntaskan. Di antaranya kasus dugaan korupsi proyek Jembatan Labempa tahun anggaran 2007 pada Dinas PU,dugaan korupsi DAK 2004,dan penggunaan DAK bidang pendidikan 2009 pada SD Karya dan SD Unggulan di Kecamatan Lilirilau yang dinilai tidak sesuai bestek.
Kajari Soppeng Risal Pahlevi mengungkapkan, aksi tersebut akan menjadi motivasi baginya untuk menjalin komunikasi lebih baik dengan pers dan unsur LSM, serta motivasi bekerja lebih dalam penuntasan kasus korupsi di daerah tersebut.
“Sebenarnya, terkait persoalan informasi di lingkup Kejari Soppeng, kami tidak pernah menutup akseske arahitu. Bukan hanya kajari yang berhak memberikan informasi, tapi kasi intel,kasi pidum,dan kasi pidsus juga punya kewenangan memberikan informasi kepada yang berkompeten sesuai bidang masingmasing,” tuturnya.
Sementara itu,Kajati Sulselbar Adjat Sudrajat yang dikonfirmasi terkait janji Kajari Soppeng menuntaskan ketiga kasus dalam bulan ini membenarkan dan akan menunggu realisasinya. “Ada tiga kasus yang dilaporkan kepada saya untuk segera dituntaskan dalam bulan, kita tunggu saja perkembangannya,” katanya.
Disinggung mengenai punish dan reward (sanksi dan penghargaan) jika janji Kajari Soppeng tersebut tidak terealisasi, orang nomor satu di jajaran penegak hukum di wilayah Sulselbar itu enggan menjawab dan segera masuk ke dalam mobil dinasnya. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Soppeng Rizal Pahlevi berjanji segera menuntaskan tiga kasus dugaan korupsi di daerah berjuluk Kota Kalong itu dalam waktu satu bulan.
Saat ini ketiga kasus korupsi tersebut dalam penyidikan. “Insya Allah, pada bulan ini, kami akan tuntaskan tiga kasus dugaan korupsi yang telah diproses,”ungkap Rizal kepada sejumlah wartawan, seusai menggelar pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar Adjat Sudrajat di Watansoppeng, baru-baru ini.
Pernyataan tersebut juga disampaikan saat kajati dan jajarannya melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Soppeng,Selasa (5/1). Ketiga kasus dugaan korupsi yang dijanjikan Kajari Soppeng segera dituntaskan, yakni dugaan korupsi yang terdapat di dunia pendidikan terkait kelas khusus SMAN 1 Lalabata Riaja Kabupaten Soppeng yang mendudukkan mantan Kepala Sekolah Munarwan Kadir sebagai tersangka.
Selain itu, dugaan kasus korupsi penyelewengan dana pada Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan dugaan penyimpangan dana kesejahteraan pegawai di daerah tersebut.“Kasus-kasus itu sudah berproses dan segera dituntaskan,”ujarnya.
Hal tersebut juga merupakan imbas pernyataan Kejati Sulselbar Adjat Sudrajat terkait kinerja buruk beberapa jajaran Kejari di wilayah Sulselbar dalam penanganan kasus korupsi, termasuk Kajari Soppeng yang dilansir beberapa media beberapa waktu lalu.
Bahkan, hal itu juga merupakan desakan beberapa elemen masyarakat dan aktivis LSM di Bumi Latemmamala tersebut terkait penuntasan kasus korupsi yang dinilai tidak maksimal serta sikap tertutup Kajari Soppeng dalam mengakses informasi dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Soppeng.
“Kami mengharapkan Kajari Soppeng menindaklanjuti setiap laporan dari LSM atau masyarakat terkait tindak pidana korupsi,” tandas Ketua Yayasan Garda Bangsa Indonesia (YGBI) Kabupaten Soppeng Rudi Amir Setta yang bertindak sebagai koordinator lapangan aksi saat berorasi.
Dia menambahkan, dari data yang dihimpun sejumlah aktivis LSM di daerah tersebut, hingga kini masih ada beberapa kasus dugaan korupsi yang belum dituntaskan. Di antaranya kasus dugaan korupsi proyek Jembatan Labempa tahun anggaran 2007 pada Dinas PU,dugaan korupsi DAK 2004,dan penggunaan DAK bidang pendidikan 2009 pada SD Karya dan SD Unggulan di Kecamatan Lilirilau yang dinilai tidak sesuai bestek.
Kajari Soppeng Risal Pahlevi mengungkapkan, aksi tersebut akan menjadi motivasi baginya untuk menjalin komunikasi lebih baik dengan pers dan unsur LSM, serta motivasi bekerja lebih dalam penuntasan kasus korupsi di daerah tersebut.
“Sebenarnya, terkait persoalan informasi di lingkup Kejari Soppeng, kami tidak pernah menutup akseske arahitu. Bukan hanya kajari yang berhak memberikan informasi, tapi kasi intel,kasi pidum,dan kasi pidsus juga punya kewenangan memberikan informasi kepada yang berkompeten sesuai bidang masingmasing,” tuturnya.
Sementara itu,Kajati Sulselbar Adjat Sudrajat yang dikonfirmasi terkait janji Kajari Soppeng menuntaskan ketiga kasus dalam bulan ini membenarkan dan akan menunggu realisasinya. “Ada tiga kasus yang dilaporkan kepada saya untuk segera dituntaskan dalam bulan, kita tunggu saja perkembangannya,” katanya.
Disinggung mengenai punish dan reward (sanksi dan penghargaan) jika janji Kajari Soppeng tersebut tidak terealisasi, orang nomor satu di jajaran penegak hukum di wilayah Sulselbar itu enggan menjawab dan segera masuk ke dalam mobil dinasnya. (abdullah nicolha)
Tuesday, January 5, 2010
Kajati: Santun tapi Tegas
Tuesday, 05 January 2010
SOPPENG-Kantin Jujur. Nampak Kajati Sulselbar Adjat Sudrajat didampingi Kajari Soppeng Risal Fahlefi (tengah kanan) saat menandatangani buku tamu di SMA Negeri 1 Watansoppeng sesaat setelah memberikan sumbangan pribadinya untuk peningkatan Kantin Kejujuran di sekolah tersebut.
WATANSOPPENG(SI) – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan dan Barta (Sulselbar) Adjat Sudrajat pada kunjungan kerja di Kabupaten Soppeng menegaskan bahwa penegakan hukum harus menggunakan cara yang santun tapi tegas.
“Penegakan hukum tidak boleh menyakiti pencari keadilan,”katanya di hadapan ratusan kepala sekolah, Bupati Soppeng Andi Soetomo,dan muspida setempat di Baruga rumah jabatan bupati,kemarin. Kajati menambahkan, penegakan hukum juga jangan sampai mengganggu jalannya roda pemerintahan dan pembangunan.
Untuk itu, penegakan hukum yang santun dilakukan dengan memadukan pendekatan represif dan persuasif. “Kalau yang bengkok masih bisa diluruskan, kami luruskan. Tapi, kalau tidak bisa diluruskan, yahdiinjak saja,”tuturnya dengan nada bergurau. Hal tersebut dilakukan agar menjadi pelajaran sehingga hal yang sama tidak terulang.
“Biar masuk penjara, tetapi tidak perlu banyak karena yang penting jadi pelajaran bagi yang lain. Kami akan terus melakukan pendekatan selain yuridis, juga sosiologis dan psikologis,”katanya.
Kunjungan kerja Kajati Sulselbar beserta jajarannya melakukan briefing dengan Kejari Soppeng terkait penegakan hukum yang ada di Bumi Latemmamala tersebut selama 2009.
Selain itu, kajati juga mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan gratis serta melakukan sosialisasi, sekaligus peninjauan tentang program Kantin Kejujuran yang juga diterapkan di Sulselbar.
Adjat menyebutkan, program Kantin Kejujuran merupakan program unggulan kejaksaan yang bertujuan menanamkan benih kejujuran kepada generasi muda di setiap sekolah. “Program ini bukan untuk hariesok,tetapiuntuktahunmendatang. Sekaligus membentuk generasi penerus yang jujur,amanah,dan tidak berpikir melakukan pelanggaran hukum,”ungkapnya.
Menurut dia,Kantin Kejujuran tidak perlu memakai CCTV untuk memantau. Hanya dengan membuat tulisan berisi pesan penting dam itu dinilai lebih efektif.“Hanya perlu pesan tertulis, yakni, ‘ingat…Allah melihat dan malaikat mencatat’,”tutur Kajati.
Dia menyebutkan, hingga saat ini telah ada 17 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang siap memberikan bantuan untuk program itu. “Dana bantuan dari BUMN yang terkumpul sudah mencapai Rp560 juta. Diperkirakan pada 2010 akan mencapai Rp1 miliar,”jelasnya.
Kepala Dikmudora Soppeng Andi Endang Supiati melaporkan, dalam satu tahun ini telah membangun Kantin Kejujuran di 10 SD di Soppeng. Semua tersebar di 8 kecamatan, 5 SMP,dan 1 di SMA Negeri 1 Watansoppeng.
Bupati Soppeng Andi Soetomo dalam sambutannya mengatakan, dalam bidang pendidikan ada empat musuh yang harus dilawan, yakni kebodohan, kemalasan, ketidakjujuran, dan ketergantungan.
Data yang dihimpun SI, program pendidikan gratis di Kabupaten Soppeng pada 2008 mendapat alokasi dana dari Pemprov Sulsel sebesar Rp6 miliar. Sementara pada 2009,Pemkab Soppeng mengalokasikan Rp8 miliar atau 60% sesuai kesepakatan dalam MoU dan pemprov memberikan tambahan dana sebesar Rp5 miliar atau 40%.
“Pada 2010 ini, anggaran pendidikan gratis tetap diprioritaskan,”kata Bupati. Seusai menggelar pertemuan dengan Bupati Soppeng bersama ratusan kepala sekolah, kajati bersama Kadis Pendidikan Sulsel Andi Patabai Pabokori berkunjung ke SMA Negeri 1 Watansoppeng untuk meninjau Kantin Kejujuran di sekolah tersebut. (abdullah nicolha)
Adjat Disambut Demo
Tuesday, 05 January 2010
SOPPENG-Lobi Demonstran. Nampak salah seorang staf Kejaksaan Negeri (Kejari) Soppeng sedang melakukan lobi dengan sejumlah pengunjuk rasa di sekitar Rujab Bupati Soppeng kemarin sesaat setelah Kajati Sulselbar tiba di daerah berjuluk Kota Kalong itu.
KUNJUNGAN Kerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Adjat Sudrajat di Kabupaten Soppeng, kemarin, disambut unjuk rasa sejumlah kalangan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Kunjungan kajati tersebut dimanfaatkan sejumlah elemen masyarakat dan aktivis LSM untuk menuntut penuntasan kasus korupsi di daerah tersebut. Selain itu, mengkritik sikap tertutup Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Soppeng Risal Pahlevi dalam menangani kasuskasus korupsi selama ini.
“Kami mengharapkan Kajari Soppeng setiap ada laporan dari LSM atau masyarakat tentang tindak pidana korupsi, segera menindaklanjutinya,” ungkap koordinator lapangan aksi Rudi Amir Setta kemarin.
Dia menilai, selama ini Kajari Soppeng pun terkesan “alergi” dengan para LSM,bahkan kepada wartawan di Kabupaten Soppeng.“Terbukti, selama menjabat, banyak yang tidak pernah bertemu dan mengenal siapa kajari,”ungkapnya. Dia menambahkan, data yang dihimpun sejumlah aktivis LSM di daerah tersebut,hingga kini masih ada beberapa kasus dugaan korupsi yang belum dituntaskan.
Di antaranya kasus dugaan korupsi proyek Jembatan Labempa tahun anggaran 2007 pada Dinas PU,kasus dugaan korupsi DAK 2004, dan penggunaan DAK bidang pendidikan 2009 pada SD Karya serta SD unggulan di Kecamatan Lilirilau yang dinilai tidak sesuai bestek. Hal senada diungkapkan koordinator Lembaga Kontrol Independen Nasional (LKIN) wilayah Bosowa, Buhari.
Dia juga mengharapkan transparansi penanganan beberapa kasus dugaan korupsi yang saat ini sedang bergulir di Kejari Soppeng seperti dugaan korupsi proyek Jembatan Labempa 2007. “Kami harapkan,kasus dugaan korupsi proyek DAK bidang pendidikan 2009 diinformasikan dan dituntaskan,” ungkapnya.
Kajari Soppeng Risal Pahlevi mengatakan, aksi tersebut akan menjadi motivasi baginya untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan pers dan unsur LSM. (abdullah nicolha)
Monday, January 4, 2010
Pembahasan Dana Pemilu Deadlock
Tuesday, 05 January 2010
WATANSOPPENG(SI) – Pembahasan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Soppeng antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng yang dilakukan secara tertutup berakhir deadlock.
Kedua belah pihak belum menemukan titik terang soal anggaran pilkada, sehingga belum ada kepastian jumlah anggaran yang akan ditetapkan dalam APBD Soppeng.Asisten III Pemkab Soppeng A Akbar Nur Tahir seusai memimpin pertemuan bersama tiga anggota KPU, Sekretaris KPU, dan panitia anggaran eksekutif di ruang pertemuan kantor bupati kemarin enggan berkomentar banyak terkait hasil pertemuan tersebut. “Belum ada keputusan, nanti kita bicarakan ulang,” katanya kepada sejumlah wartawan,kemarin.
Ketua KPU Soppeng Sulhan yang didampingi Anggota KPU Bidang Logistik Pammekka dan Bidang Humas KPU Soppeng Amrayadi saat keluar dari ruang pertemuan membantah pertemuan dengan eksekutif deadlock. “Bukan deadlock. Besok masih ada pertemuan dengan eksekutif.Kami akan sinkronisasi terkait kebutuhan Pilkada antara usulan KPU dan kebijakan yang dimiliki Pemkab,”ujarnya.
Anggota KPUD Pammekka menambahkan, dalam pertemuan tersebut pihaknya mengusulkan kepada pemkab untuk mendapatkan dana talangan. Dana itu untuk membiayai tahapan pilkada yang telah berjalan sambil menunggu penetapan APBD. “Hanya saja, dalam pertemuan tadi kami mengusulkan kepada Pemkab untuk mencari dana talangan. Namun, belum ada kepastian dari Pemkab,”katanya.
Menurut dia, hal tersebut dilakukan karena dikhawatirkan tahapan yang telah dijadwalkan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya dana yang disiapkan. “Apalagi pada 23 Januari,pendaftaran calon perseorangan sudah dimulai,”pungkasnya.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI).pertemuan tersebut akan kembali ditindaklanjuti besok (hari ini) dengan agenda utama melakukan asistensi atau merevisi proposal yang diajukan KPU.
Pemkab akan melihat tingkat kelayakannya serta pos mana yang bisa direvisi. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abd Haris Abbas menyebutkan, intinya tim anggaran bukan menolak proposal KPU dengan nilai Rp12 miliar.Namun, karena kondisi anggaran yang terbatas, eksekutif harus memikirkan pengalokasian mengalokasikan anggaran kepada semua SKPD.
“Terus terang,ada SKPD yang anggarannya pada tahun 2010 “dipangkas “ hingga 50% dibanding 2009. Jadi, diharapkan bisa melaksanakan kegiatan dengan menggunakan anggaran minimal. Jadi sangat perlu saling pengertian dan penggunaan anggaran yang transparan,”katanya.
Haris menyebutkan, terkait jumlah anggaran yang akan diajukan tim anggaran eksekutif ke DPRD, angkanya tetap dalam kisaran Rp12 miliar. Kalau ada kenaikan atau penurunan jumlahnya tidak terlalu besar.
“Banyak pos yang bisa diefisienkan, misalnya honor dan pengurangan jumlah TPS dengan memaksimalkan sampai 600 wajib pilih tiap TPS. Kalau pada pemilu legislatif dan pilpres lalu ada TPS yang hanya melayani wajib pilih sekitar 200.Dengan demikian jumlah anggota KPPS juga akan berkurang,”tandasnya.
Sekadar diketahui,kisruh antara penyelenggara pemilu dengan Pemkab Soppeng terkait dana Pilkada yang hingga kini belum menemui titik terang. Karena berdasarkan usulan KPU, Pilkada Soppeng 2010 membutuhkan alokasi anggaran seb-esar Rp12 miliar.Sedangkan Pemkab Soppeng hanya menyanggupi untuk mengalokasikan dana melalui APBD sebesar Rp7 miliar.
Dalam pertemuan tersebut, tim anggaran eksekutif dipimpin Asisten III Andi Akbar Nur Tahir didampingi Asisten II Andi Ryalizar Alie,Ketua Bappeda Andi Rusli Razak,Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Arief Dimas, serta Kabid Anggaran Dinas PPKAD Diva. Sementara pihak KPU dipimpin Ketua KPU Sulhan, diampingi dua anggota KPU Amrayadi SH dan Pamekka serta sekretaris KPU Nurdin. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Pembahasan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Soppeng antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng yang dilakukan secara tertutup berakhir deadlock.
Kedua belah pihak belum menemukan titik terang soal anggaran pilkada, sehingga belum ada kepastian jumlah anggaran yang akan ditetapkan dalam APBD Soppeng.Asisten III Pemkab Soppeng A Akbar Nur Tahir seusai memimpin pertemuan bersama tiga anggota KPU, Sekretaris KPU, dan panitia anggaran eksekutif di ruang pertemuan kantor bupati kemarin enggan berkomentar banyak terkait hasil pertemuan tersebut. “Belum ada keputusan, nanti kita bicarakan ulang,” katanya kepada sejumlah wartawan,kemarin.
Ketua KPU Soppeng Sulhan yang didampingi Anggota KPU Bidang Logistik Pammekka dan Bidang Humas KPU Soppeng Amrayadi saat keluar dari ruang pertemuan membantah pertemuan dengan eksekutif deadlock. “Bukan deadlock. Besok masih ada pertemuan dengan eksekutif.Kami akan sinkronisasi terkait kebutuhan Pilkada antara usulan KPU dan kebijakan yang dimiliki Pemkab,”ujarnya.
Anggota KPUD Pammekka menambahkan, dalam pertemuan tersebut pihaknya mengusulkan kepada pemkab untuk mendapatkan dana talangan. Dana itu untuk membiayai tahapan pilkada yang telah berjalan sambil menunggu penetapan APBD. “Hanya saja, dalam pertemuan tadi kami mengusulkan kepada Pemkab untuk mencari dana talangan. Namun, belum ada kepastian dari Pemkab,”katanya.
Menurut dia, hal tersebut dilakukan karena dikhawatirkan tahapan yang telah dijadwalkan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya dana yang disiapkan. “Apalagi pada 23 Januari,pendaftaran calon perseorangan sudah dimulai,”pungkasnya.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI).pertemuan tersebut akan kembali ditindaklanjuti besok (hari ini) dengan agenda utama melakukan asistensi atau merevisi proposal yang diajukan KPU.
Pemkab akan melihat tingkat kelayakannya serta pos mana yang bisa direvisi. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abd Haris Abbas menyebutkan, intinya tim anggaran bukan menolak proposal KPU dengan nilai Rp12 miliar.Namun, karena kondisi anggaran yang terbatas, eksekutif harus memikirkan pengalokasian mengalokasikan anggaran kepada semua SKPD.
“Terus terang,ada SKPD yang anggarannya pada tahun 2010 “dipangkas “ hingga 50% dibanding 2009. Jadi, diharapkan bisa melaksanakan kegiatan dengan menggunakan anggaran minimal. Jadi sangat perlu saling pengertian dan penggunaan anggaran yang transparan,”katanya.
Haris menyebutkan, terkait jumlah anggaran yang akan diajukan tim anggaran eksekutif ke DPRD, angkanya tetap dalam kisaran Rp12 miliar. Kalau ada kenaikan atau penurunan jumlahnya tidak terlalu besar.
“Banyak pos yang bisa diefisienkan, misalnya honor dan pengurangan jumlah TPS dengan memaksimalkan sampai 600 wajib pilih tiap TPS. Kalau pada pemilu legislatif dan pilpres lalu ada TPS yang hanya melayani wajib pilih sekitar 200.Dengan demikian jumlah anggota KPPS juga akan berkurang,”tandasnya.
Sekadar diketahui,kisruh antara penyelenggara pemilu dengan Pemkab Soppeng terkait dana Pilkada yang hingga kini belum menemui titik terang. Karena berdasarkan usulan KPU, Pilkada Soppeng 2010 membutuhkan alokasi anggaran seb-esar Rp12 miliar.Sedangkan Pemkab Soppeng hanya menyanggupi untuk mengalokasikan dana melalui APBD sebesar Rp7 miliar.
Dalam pertemuan tersebut, tim anggaran eksekutif dipimpin Asisten III Andi Akbar Nur Tahir didampingi Asisten II Andi Ryalizar Alie,Ketua Bappeda Andi Rusli Razak,Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Arief Dimas, serta Kabid Anggaran Dinas PPKAD Diva. Sementara pihak KPU dipimpin Ketua KPU Sulhan, diampingi dua anggota KPU Amrayadi SH dan Pamekka serta sekretaris KPU Nurdin. (abdullah nicolha)
Sulbar Komitmen Bentuk Balanipa-Mateng
Sunday, 03 January 2010
POLEWALI (SI) – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh kembali mempertegas komitmennya dalam percepatan pembentukan Kabupaten Balanipa dan Mamuju Tengah (Mateng).
Bahkan,dalam waktu dekat ini, gubernur pertama di provinsi termuda di Indonesia tersebut akan mengundang Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk hadir di provinsi yang ke-33 tersebut. “Insya Allah, Kabupaten Balanipa akan bisa kita wujudkan dalam waktu dekat. Moratorium itu bukan ganjalan yang bisa mementahkan gagasan pemekaran daerah.
Sepanjang undang-undangnya tidak dihapus, maka semua ide pemekaran di Indonesia tetap bisa dilakukan,”ungkapnya saat memberikan ceramah umum pada Seminar Nasional bertajuk ‘Menggagas Konsep Pendidikan di Wilayah Persiapan Kabupaten Balanipa’ Sabtu,(2/1) lalu.
Orang nomor satu di Sulbar ini mengatakan, pada 2010 akan dimanfaatkan untuk lebih mengencangkan pembentukan Kabupaten Balanipa dan Mamuju Tengah. Pihaknya akan mengundang Komisi II pada bulan Februari 2010 ke wilayah persiapan kabupaten baru itu untuk melihat langsung potensi Balanipa dan Mateng lebih dekat.
“Pada Februari, saya akan mengundang anggota Komisi II DPR RI dan Depdagri (Departemen dalam negeri) untuk berkunjung ke Balanipa dan Mamuju Tengah,” katanya di hadapan peserta seminar.
Menurut dia, dalam sejumlah kesempatan saat berkunjung ke Jakarta, di depan para menteri dan presiden, terus mendesak keyakinan bahwa pemekaran di Sulawesi Barat tidak akan sama di provinsi lain.
“Di depan presiden dan menteri saya selalu menyakinkan bahwa pemekaran di Sulbar tidak akan sama dengan daerah lain sehingga perlu mendapat perhatian,” tegas Anwar disambut tepuk tangan ratusan hadirin penuh semangat.
Anwar menambahkan, jika dua kabupaten ini dapat segera terwujud, tingkat kesejahteraan rakyat di daerah akan semakin meningkat. Pemekaran daerah dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat secara signifikan.
“Ini memang bukan pekerjaan simsalabim, tapi saya yakin kehidupan rakyat akan makin lebih baik. Pada 2009 kami berhasil menjadi provinsi yang paling tinggi dalam parameter ekonomi. Hal itu menunjukkan bahwa pemekaran Provinsi Sulbar mewujudkan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat,”tandasnya.
Sekretaris Umum Komite Aksi Percepatan Pembentukan Kabupaten Balanipa (KAPP-KB) Adi Arwan Alimin yang dihubungi menyatakan, dalam proses perjuangan pembentukan Balanipa menjadi satu daerah otonom pihaknya telah melakukan pengkajian dan penelitian tentang kandungan materil yang dimiliki oleh tujuh kecamatan yang masuk dalam wilayah Balanipa.
Data yang dihimpun, dari 14 kecamatan yang ada Polman tujuh kecamatan akan masuk menjadi wilayah Kabupaten Balanipa, di antaranya, Kecamatan Campalagian, Luyo, Tutar, Limboro, Tinambung,Balanipa,dan Alu.
Sementara kecamatan yang akan tetap menjadi wilayah Polman Kecamatan Binuang, Polewali, Wonomulyo, Matakali, Mapilli, Tapango,dan Bulo. (abdullah nicolha)
POLEWALI (SI) – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh kembali mempertegas komitmennya dalam percepatan pembentukan Kabupaten Balanipa dan Mamuju Tengah (Mateng).
Bahkan,dalam waktu dekat ini, gubernur pertama di provinsi termuda di Indonesia tersebut akan mengundang Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk hadir di provinsi yang ke-33 tersebut. “Insya Allah, Kabupaten Balanipa akan bisa kita wujudkan dalam waktu dekat. Moratorium itu bukan ganjalan yang bisa mementahkan gagasan pemekaran daerah.
Sepanjang undang-undangnya tidak dihapus, maka semua ide pemekaran di Indonesia tetap bisa dilakukan,”ungkapnya saat memberikan ceramah umum pada Seminar Nasional bertajuk ‘Menggagas Konsep Pendidikan di Wilayah Persiapan Kabupaten Balanipa’ Sabtu,(2/1) lalu.
Orang nomor satu di Sulbar ini mengatakan, pada 2010 akan dimanfaatkan untuk lebih mengencangkan pembentukan Kabupaten Balanipa dan Mamuju Tengah. Pihaknya akan mengundang Komisi II pada bulan Februari 2010 ke wilayah persiapan kabupaten baru itu untuk melihat langsung potensi Balanipa dan Mateng lebih dekat.
“Pada Februari, saya akan mengundang anggota Komisi II DPR RI dan Depdagri (Departemen dalam negeri) untuk berkunjung ke Balanipa dan Mamuju Tengah,” katanya di hadapan peserta seminar.
Menurut dia, dalam sejumlah kesempatan saat berkunjung ke Jakarta, di depan para menteri dan presiden, terus mendesak keyakinan bahwa pemekaran di Sulawesi Barat tidak akan sama di provinsi lain.
“Di depan presiden dan menteri saya selalu menyakinkan bahwa pemekaran di Sulbar tidak akan sama dengan daerah lain sehingga perlu mendapat perhatian,” tegas Anwar disambut tepuk tangan ratusan hadirin penuh semangat.
Anwar menambahkan, jika dua kabupaten ini dapat segera terwujud, tingkat kesejahteraan rakyat di daerah akan semakin meningkat. Pemekaran daerah dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat secara signifikan.
“Ini memang bukan pekerjaan simsalabim, tapi saya yakin kehidupan rakyat akan makin lebih baik. Pada 2009 kami berhasil menjadi provinsi yang paling tinggi dalam parameter ekonomi. Hal itu menunjukkan bahwa pemekaran Provinsi Sulbar mewujudkan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat,”tandasnya.
Sekretaris Umum Komite Aksi Percepatan Pembentukan Kabupaten Balanipa (KAPP-KB) Adi Arwan Alimin yang dihubungi menyatakan, dalam proses perjuangan pembentukan Balanipa menjadi satu daerah otonom pihaknya telah melakukan pengkajian dan penelitian tentang kandungan materil yang dimiliki oleh tujuh kecamatan yang masuk dalam wilayah Balanipa.
Data yang dihimpun, dari 14 kecamatan yang ada Polman tujuh kecamatan akan masuk menjadi wilayah Kabupaten Balanipa, di antaranya, Kecamatan Campalagian, Luyo, Tutar, Limboro, Tinambung,Balanipa,dan Alu.
Sementara kecamatan yang akan tetap menjadi wilayah Polman Kecamatan Binuang, Polewali, Wonomulyo, Matakali, Mapilli, Tapango,dan Bulo. (abdullah nicolha)
SKPD Belum Tertib Administrasi
Sunday, 03 January 2010
WATANSOPPENG(SI) – Sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Soppeng diketahui belum tertib administrasi.
Hal tersebut berdasarkan temuan Inspektorat Soppeng pada Desember 2009. Dalam pemutakhiran data itu, diperoleh beberapa temuan bersifat administrasi, keuangan, dan sejumlah pemeriksaan khusus, serta kasus yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) di daerah tersebut.
“Jadi, ada beberapa temuan administrasi yang menonjol dan belum selesai ditindaklanjuti,” ungkap Sekretaris Inspektorat Kabupaten Soppeng Hj Gusniarni, kemarin.
Dia mengatakan, masih terdapat temuan yang belum selesai ditindaklanjuti. Hal tersebut sesuai rekomendasi yang diberikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH). Dilaporkan pengambilan langkah-langkah tindak lanjut oleh pimpinan SKPD masih ada yang belum selesai ditindaklanjuti,” katanya.
Data yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), temuan administrasi yang menonjol dan belum selesai ditindaklanjuti, di antaranya, pengurus barang/penyimpan barang belum mengerjakan KIR, KIB, kartu pemeliharaan dan persedian barang, serta rencana kebutuhan/pemeliharaan barang.
Ditemukan juga, fisik pengadaan barang tidak sesuai dengan SPK, PPTK tidak membuat kartu kendali kegiatan, bendahara tidak mengerjakan buku pajak dan buku bank. Bahkan, pengadaan barang/ jasa di atas Rp5 juta tidak dibuatkan SPK,begitu juga jabatan struktural yang masih kosong.
“Barang inventaris berupa sepeda motor dan lap top yang dipinjam pakai oleh pegawai pensiun belum dikembalikan pada SKPD yang bersangkutan,” jelas Gusniarni.
Sementara itu, temuan bersifat keuangan yang belum selesai ditindaklanjuti sebesar Rp282.235.211. Itu merupakan hasil pemeriksaan pada 2009 meliputi kerugian Negara/daerah sebesar Rp40.950.350 dan kewajiban setor kepada Negara/daerah sebesar Rp241.284.855.
Selain temuan administrasi dan keuangan tersebut, Inspektorat juga menemukan pemeriksaan khusus dan kasus (Non PKPT) yang ditangani pada 2009 sebanyak 23 surat pengaduan dan pemeriksaan khusus.Ada tiga obyek yang belum ditindaklanjuti,di antaranya perceraian sebanyak delapan kasus dan pelanggaran disiplin PNS sebanyak empat kasus.
Ada juga kasus pengadaan barang/jasa sebanyak dua kasus, perselingkuhan sebanyak dua kasus, dan pengelolaan dana/ pengembalian dana bergulir sebanyak dua kasus. Pemeriksaan khusus pada pengelolaan DAK dan Perusda tiga obyek dan kasuskasus lain sebanyak lima kasus.
“Temuan yang belum selesai ditindaklanjuti oleh SKPD ini telah disampaikan ke bupati, dan sekarang tinggal menunggu kebijakan beliau,” kata Kepala Inspektorat Soppeng Andi Pawelloi Mappejanci. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Soppeng diketahui belum tertib administrasi.
Hal tersebut berdasarkan temuan Inspektorat Soppeng pada Desember 2009. Dalam pemutakhiran data itu, diperoleh beberapa temuan bersifat administrasi, keuangan, dan sejumlah pemeriksaan khusus, serta kasus yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) di daerah tersebut.
“Jadi, ada beberapa temuan administrasi yang menonjol dan belum selesai ditindaklanjuti,” ungkap Sekretaris Inspektorat Kabupaten Soppeng Hj Gusniarni, kemarin.
Dia mengatakan, masih terdapat temuan yang belum selesai ditindaklanjuti. Hal tersebut sesuai rekomendasi yang diberikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH). Dilaporkan pengambilan langkah-langkah tindak lanjut oleh pimpinan SKPD masih ada yang belum selesai ditindaklanjuti,” katanya.
Data yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), temuan administrasi yang menonjol dan belum selesai ditindaklanjuti, di antaranya, pengurus barang/penyimpan barang belum mengerjakan KIR, KIB, kartu pemeliharaan dan persedian barang, serta rencana kebutuhan/pemeliharaan barang.
Ditemukan juga, fisik pengadaan barang tidak sesuai dengan SPK, PPTK tidak membuat kartu kendali kegiatan, bendahara tidak mengerjakan buku pajak dan buku bank. Bahkan, pengadaan barang/ jasa di atas Rp5 juta tidak dibuatkan SPK,begitu juga jabatan struktural yang masih kosong.
“Barang inventaris berupa sepeda motor dan lap top yang dipinjam pakai oleh pegawai pensiun belum dikembalikan pada SKPD yang bersangkutan,” jelas Gusniarni.
Sementara itu, temuan bersifat keuangan yang belum selesai ditindaklanjuti sebesar Rp282.235.211. Itu merupakan hasil pemeriksaan pada 2009 meliputi kerugian Negara/daerah sebesar Rp40.950.350 dan kewajiban setor kepada Negara/daerah sebesar Rp241.284.855.
Selain temuan administrasi dan keuangan tersebut, Inspektorat juga menemukan pemeriksaan khusus dan kasus (Non PKPT) yang ditangani pada 2009 sebanyak 23 surat pengaduan dan pemeriksaan khusus.Ada tiga obyek yang belum ditindaklanjuti,di antaranya perceraian sebanyak delapan kasus dan pelanggaran disiplin PNS sebanyak empat kasus.
Ada juga kasus pengadaan barang/jasa sebanyak dua kasus, perselingkuhan sebanyak dua kasus, dan pengelolaan dana/ pengembalian dana bergulir sebanyak dua kasus. Pemeriksaan khusus pada pengelolaan DAK dan Perusda tiga obyek dan kasuskasus lain sebanyak lima kasus.
“Temuan yang belum selesai ditindaklanjuti oleh SKPD ini telah disampaikan ke bupati, dan sekarang tinggal menunggu kebijakan beliau,” kata Kepala Inspektorat Soppeng Andi Pawelloi Mappejanci. (abdullah nicolha)
Hira-Munarfa Bersaing Ketat
Monday, 04 January 2010
WATANSOPPENG (SI) –Hira Putriani Rasyid dan Andi Munarfa bersaing ketat meraih simpati dan dukungan 13 partai politik yang bergabung di dalamnya.
Keduanya juga telah melakukan fit and proper testsebagai syarat untuk mendapatkan dukungan untuk diusung pada Pilkada Soppeng pada Juni 2010. Sementara, beberapa pendaftar lain, seperti dua incumbent Soppeng Bupati Andi Soetomo dan wakil bupati Andi Sarimin Saransi, Andi Singkerru,Aris Muhammadiyah masih ditunggu untuk mengikutifit and proper testdi Sekretariat nonparlemen Soppeng Jalan Kemakmuran.
“Hingga saat ini kami masih menunggu bakal calon yang belum melakukan fit and proper test. Begitu saja intinya, jadi kalau memang hanya dua balon yang memenuhi syarat yah, itulah yang akan diakomodir,” ungkap Mediator Koalisi Nonparlemen Soppeng Muchtar Baso kepada Seputar Indonesia(SI).
Sekretaris PPD Soppeng menambahkan, pihaknya masih memberikan peluang kepada semua figur yang mendaftar sebelum jadwal penetapan calon dilakukan. “Hingga saat ini semua yang mendaftar masih memiliki peluang yang sama, namun intinya hanya satu yang akan diusung untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati di koalisi nonparlemen,”jelasnya.
Figur yang memiliki peluang untuk diusung dari koalisi nonparlemen adalah Hira karena dinilai memiliki komitmen kuat. “Kita tunggu tanggal penetapan calonnya,” kata Muchtar Baso.
Sekretaris PKB Soppeng Rudi Amir Setta yang juga tergabung dalam koalisi tersebut mengungkapkan, hal itu bia saja terjadi dengan komunikasi yang dilakukan selama ini.
Ke-13 parpol yang tergabung dalam koalisi nonparlemen pada pemilu legislatif lalu berhasil mengumpulkan suara sebanyak 20.084 dapat memenuhi syarat 15% untuk mengusungsatupaketpadaPilkada Soppeng Juni mendatang. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) –Hira Putriani Rasyid dan Andi Munarfa bersaing ketat meraih simpati dan dukungan 13 partai politik yang bergabung di dalamnya.
Keduanya juga telah melakukan fit and proper testsebagai syarat untuk mendapatkan dukungan untuk diusung pada Pilkada Soppeng pada Juni 2010. Sementara, beberapa pendaftar lain, seperti dua incumbent Soppeng Bupati Andi Soetomo dan wakil bupati Andi Sarimin Saransi, Andi Singkerru,Aris Muhammadiyah masih ditunggu untuk mengikutifit and proper testdi Sekretariat nonparlemen Soppeng Jalan Kemakmuran.
“Hingga saat ini kami masih menunggu bakal calon yang belum melakukan fit and proper test. Begitu saja intinya, jadi kalau memang hanya dua balon yang memenuhi syarat yah, itulah yang akan diakomodir,” ungkap Mediator Koalisi Nonparlemen Soppeng Muchtar Baso kepada Seputar Indonesia(SI).
Sekretaris PPD Soppeng menambahkan, pihaknya masih memberikan peluang kepada semua figur yang mendaftar sebelum jadwal penetapan calon dilakukan. “Hingga saat ini semua yang mendaftar masih memiliki peluang yang sama, namun intinya hanya satu yang akan diusung untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati di koalisi nonparlemen,”jelasnya.
Figur yang memiliki peluang untuk diusung dari koalisi nonparlemen adalah Hira karena dinilai memiliki komitmen kuat. “Kita tunggu tanggal penetapan calonnya,” kata Muchtar Baso.
Sekretaris PKB Soppeng Rudi Amir Setta yang juga tergabung dalam koalisi tersebut mengungkapkan, hal itu bia saja terjadi dengan komunikasi yang dilakukan selama ini.
Ke-13 parpol yang tergabung dalam koalisi nonparlemen pada pemilu legislatif lalu berhasil mengumpulkan suara sebanyak 20.084 dapat memenuhi syarat 15% untuk mengusungsatupaketpadaPilkada Soppeng Juni mendatang. (abdullah nicolha)
Sunday, January 3, 2010
Limit Temukan Kecurangan
SENGKANG (SI) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Investigasi Monitoring (Limit) menemukan indikasi kecurangan dalam tes ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Wajo. Bahkan Limit meminta pembatalan hasil ujian peserta CPNS di ruangan 236 dan 237.
Alasannya, di dua ruang ujian tersebut terindikasi adanya kecurangan. Terbukti, 95% peserta yang melaksanakan di ruang tersebut dinyatakan lulus.
“Hasil investigasi selama dua hari sebelum tes, diduga telah beredar isu di masyarakat setempat bahwa yang ikut tes di Jalan Beringin Kabupaten Wajo akan lulus semua. Karena ada oknum yang akan meng-handle dari pihak BKDD Wajo,” kata salah seorang pengurus DPP Limit Andi Arifuddin kepada wartawan, kemarin.
Menurut dia, hal tersebut terbukti, sejak pengumuman keluar, sudah ada beberapa peserta yang lulus, dan langsung ditagih sesuai komitmen. Informasi yang dihimpun Harian Seputar Indonesia (SI), komitmen tersebut bervariasi sesuai dengan golongan masing-masing peserta. Diantaranya, golongan D2 sebanyak Rp40 juta, D3 sebesar Rp50 juta, S1 sekitar Rp65-75 juta.
Salah seorang Pekerja Wajo Anti Corruption Committee (WACC) Kabupaten Wajo M Sabri F mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemantauan di rumah oknum tersebut dan mendapati beberapa peserta yang lulus mendatangi rumah tersebut.
“Kemarin, saya coba memantau di rumah oknum tersebut, hanya dalam waktu 30 menit, sudah ada sekitar lima orang yang datang dengan membawa kantong plastic. Saya tidak tahu secara pasti isinya, tapi kemungkinan besar berisi uang, karena oknum tersebut tidak mau menerima via rekening bank,” ungkapnya.
Arifuddin menambahkan, pihaknya mengaku memegang bukti kunci jawaban dari soal tersebut. Bahkan, pada saat ujian dilaksanakan, ada juga oknum BKDD yang mengajar di dalam ruangan. “Bukti kunci jawaban ada saya pegang,” katanya.
Dia berasumsi, sesuai kronologisnya pada sekitar pukul 05.30 LJK dan naskah tes ujian, dijemput di Mapolres Wajo dan langsung dibawa ke posko ujian, setelah itu didistribusikan ke lokasi tempat peserta ujian. “Logikanya, ada namanya LJK dan naskah cadangan yang diawasi oleh seorang dari BKDD dan juga ada polisi,” ujar dia.
Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan, naskah tersebut dibuka dan dikerja hanya dalam waktu satu jam oleh oknum yang kepintarannya bisa diandalkan. Otomatis, jawaban itu sudah selesai pada pukul 07.30 sedangkan jadwal tes jam 08.00. “Saya yakin, peserta sudah dibekali dengan kunci jawaban. Atau melalui SMS sebelum masuk tes dalam ruangan,” tegasnya.
Bahkan, oknum tersebut secara terang-terangan datang ke lokasi ujian dan mengajarkan beberapa anak pejabat. “Buktinya, kunci jawaban ada saya pegang yang kode naskahnya 19,” katanya.
Kepala BKDD Wajo Andi Safri yang dihubungi kemarin mengaku, mendengar isu tersebut. Namun baru sekedar isu dan belum ada bukti konkritnya. “Saya belum cek, apa isu itu betul, insya Allah besok (hari ini) baru dicek,” katanya.
Dia juga berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melakukan kecurangan. Bahkan mengusulkan nonjob jabatan terhadap oknum tersebut. (abdullah nicolha).
Alasannya, di dua ruang ujian tersebut terindikasi adanya kecurangan. Terbukti, 95% peserta yang melaksanakan di ruang tersebut dinyatakan lulus.
“Hasil investigasi selama dua hari sebelum tes, diduga telah beredar isu di masyarakat setempat bahwa yang ikut tes di Jalan Beringin Kabupaten Wajo akan lulus semua. Karena ada oknum yang akan meng-handle dari pihak BKDD Wajo,” kata salah seorang pengurus DPP Limit Andi Arifuddin kepada wartawan, kemarin.
Menurut dia, hal tersebut terbukti, sejak pengumuman keluar, sudah ada beberapa peserta yang lulus, dan langsung ditagih sesuai komitmen. Informasi yang dihimpun Harian Seputar Indonesia (SI), komitmen tersebut bervariasi sesuai dengan golongan masing-masing peserta. Diantaranya, golongan D2 sebanyak Rp40 juta, D3 sebesar Rp50 juta, S1 sekitar Rp65-75 juta.
Salah seorang Pekerja Wajo Anti Corruption Committee (WACC) Kabupaten Wajo M Sabri F mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemantauan di rumah oknum tersebut dan mendapati beberapa peserta yang lulus mendatangi rumah tersebut.
“Kemarin, saya coba memantau di rumah oknum tersebut, hanya dalam waktu 30 menit, sudah ada sekitar lima orang yang datang dengan membawa kantong plastic. Saya tidak tahu secara pasti isinya, tapi kemungkinan besar berisi uang, karena oknum tersebut tidak mau menerima via rekening bank,” ungkapnya.
Arifuddin menambahkan, pihaknya mengaku memegang bukti kunci jawaban dari soal tersebut. Bahkan, pada saat ujian dilaksanakan, ada juga oknum BKDD yang mengajar di dalam ruangan. “Bukti kunci jawaban ada saya pegang,” katanya.
Dia berasumsi, sesuai kronologisnya pada sekitar pukul 05.30 LJK dan naskah tes ujian, dijemput di Mapolres Wajo dan langsung dibawa ke posko ujian, setelah itu didistribusikan ke lokasi tempat peserta ujian. “Logikanya, ada namanya LJK dan naskah cadangan yang diawasi oleh seorang dari BKDD dan juga ada polisi,” ujar dia.
Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan, naskah tersebut dibuka dan dikerja hanya dalam waktu satu jam oleh oknum yang kepintarannya bisa diandalkan. Otomatis, jawaban itu sudah selesai pada pukul 07.30 sedangkan jadwal tes jam 08.00. “Saya yakin, peserta sudah dibekali dengan kunci jawaban. Atau melalui SMS sebelum masuk tes dalam ruangan,” tegasnya.
Bahkan, oknum tersebut secara terang-terangan datang ke lokasi ujian dan mengajarkan beberapa anak pejabat. “Buktinya, kunci jawaban ada saya pegang yang kode naskahnya 19,” katanya.
Kepala BKDD Wajo Andi Safri yang dihubungi kemarin mengaku, mendengar isu tersebut. Namun baru sekedar isu dan belum ada bukti konkritnya. “Saya belum cek, apa isu itu betul, insya Allah besok (hari ini) baru dicek,” katanya.
Dia juga berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melakukan kecurangan. Bahkan mengusulkan nonjob jabatan terhadap oknum tersebut. (abdullah nicolha).
Aktivis LSM Dikeroyok
MAMASA-Unjuk Rasa. Nampak sejumlah aktivis mahasiswa dan LSM di Kabupaten Mamasa yang menuntut DPRD Mamasa membentukan pansus terkait defisit Rp63 miliar. Diduga, aksi demo tersebut yang menjadi pemicu pemukulan terhadap salah seorang aktivis LPKPL Mamasa Sakaria ,35, Kamis (31/12) malam lalu. (FOTO: Abdullah Nicolha).
Friday, 01 January 2010
MAMASA(SI) – Kasus pemukulan dan pengeroyokan terhadap seorang aktivis LSM Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah dan Legislatif (LPKPL) Kabupaten Mamasa, Sakaria,35,dilaporkan ke polisi.
Dalam kasus pemukulan ini diduga melibatkan orang dekat Bupati Mamasa Obed Nego Depparinding, yakni Edi Depparinding.Aksi pengeroyokan tersebut terjadi di depan rumah jabatan (rujab) Bupati Mamasa pada acara menyambut pergantian 2009 ke 2010.
Dalam suasana pesta, tiba-tiba terjadi keributan akibat salah seorang aktivis LSM LPKPL Sakaria yang dikeroyok sekelompok orang yang belakangan diketahui adalah orang dekat Bupati Mamasa. Akibat pemukulan tersebut, Sakaria mengalami luka memar di bagian dahi sebelah kiri, dan rasa nyeri akibat pembengkakan di dagu korban.
Diduga, modus pemukulan akibat korban bersama sejumlah aktivis lainnya (LPKLP) Mamasa beberapa waktu lalu menjadi mediator antara pihak mahasiswa dan anggota untuk mempertanyakan defisit ABPD 2009 Mamasa yang mencapai sebanyak Rp63 miliar pada (28/12) lalu.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia(SI),Sakaria yang hadir di lokasi pesta yang digelar di depan rujab Bupati Mamasa, meliput jalannya pesta tersebut, tiba-tiba diserang seseorang yang diketahui bernama Edi Depparinding. Pelaku mencekik leher korban sambil memanggil temannya, seraya mengucapkan, “Kenapa kamu juga ikut demo,padahal kamu selalu datang ke rumah dan dikasih minum”.
Mendengar kalimat tersebut korban langsung membantah. Aksi tersebut spontan membuat sejumlah pengunjung panik, sementara jajaranpolisipamongpraja(PP) yang berada di lokasi langsung sigap meleraidanmenyelamatkankorban.
Setelah pemukulan tersebut, Sakaria langsung melaporkan kejadian tersebut kepada LPKPL dan Pimpinan Redaksi SKU ORBIT. Dia juga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor (Polres) Mamasa kemarin untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
Ketua LPKPL Kabupaten Mamasa Yusak Nole Lolang mengungkapkan bahwa kejadian tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal yang sepele karena telah melibatkan kelembagaan.“Persoalan tersebut hendaknya diproses sesuai hukum yang berlaku di negara ini tanpa pandang bulu,” ungkapnya melalui ponselnya kemarin.
Senada diungkapkan Sekretaris LSM Lembaga Transparansi dan Kemandirian Daerah (LTKD) Rihardes Bonggalotong.Dia menegaskan hal tersebut tidak menghargai nilai demokrasi yang ada di negeri ini,khususnya di Mamasa.
“Kalau mereka berbuat anarkistis, berarti tidak menghargai nilainilai demokrasi. Hal ini berarti ada rasa tidak nyaman dengan aksi yang dilakukan mahasiswa dan hal ini patut dipertanyakan,”ungkapnya.
Sementara itu,Kapolres Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Agus Risendi dan Kasat Reskrim Polres Mamasa belum berhasil dikonfirmasi. Namun, dari pengakuan sejumlah kalangan LSM di daerah pecahan Kabupaten Polewali Mandar (Polman) itu, laporan kasus pemukulan telah masuk dan diterima kepolisian setempat. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
