Wednesday, 26 August 2009
MAKASSAR (SI) – Hari ketiga pengambilan formulir dan pendaftaran bakal calon bupati (cabup) yang dilaksanakan Partai Amanat Nasional (PAN) Soppeng,mulai dilirik beberapa figur,termasuk incumbent Andi Soetomo.
Setelah Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Andi Sulham Hasan yang telah resmi mendaftar pada hari pertama sebagai bakal cabup, kini giliran orang nomor satu di Kota Kalong tersebut,yakni Andi Soetomo yang mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat PAN Soppeng, kemarin.
Bahkan, Soetomo dijadwalkan akan mengembalikan berkas formulir pendaftarannya dalam waktu dekat ini, paling lambat 4 September 2010 mendatang, sebelum diajukan ke DPW PAN Sulsel. Selanjutnya dilakukan survei popularitas dan elektabilitas oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang diajak kerja sama.
”Dia mempelajari dulu sebelum mengembalikannya atau mendaftar secara resmi. Selain Pak Soetomo, satu bakal calon lain, yakni salah satu pejabat di Kabupaten Bone, yaitu Andi Singkere,juga mengambil formulir pendaftaran secara terpisah,”kata Sekretaris DPD PAN Soppeng Syarifuddin Saiful,kepada Seputar Indonesia(SI),kemarin.
Sekadar diketahui, partai bentukan tokoh reformasi Amien Rais ini berhasil meloloskan tiga kader di DPRD Soppeng pada Pemilu Legislatif 2009 lalu.Jadi,PAN tinggal menambah berapa suara lagi dari partai lain untuk dapat mengusung satu pasangan calon bupati dan wakil bupati.
Terkait peluang Sulham dan Soetomo, Saiful menjelaskan, keduanya memiliki peluang sama mengendarai PAN.Apalagi, kedua figur ini disebut-sebut menguat di masyarakat menjelang pelaksanaan pilkada.
Hanya,pihaknya belum bisa memastikan apakah akan mengusung salah satunya atau tidak. ”Tergantung nanti hasil survei yang dilakukan DPW. Kalau memang signifikan, tentu akan menjadi pertimbangan dan prioritas utama untuk diusung. Saya tidak bisa berspekulasi, siapa di antara kedua tokoh yang paling diinginkan masyarakat. Kita tunggu saja hasilnya,”ujar dia.
Wakil Ketua DPD PAN PAN Soppeng Andi Kuneng menambahkan, semenjak pendaftaran bakal calon dibuka, baru satu yang mendaftar resmi,yakni Sulham Hasan. Sementara Soetomo dan Andi Singkere,baru sebatas mengambil formulir, meski dikabarkan akan mengembalikan dalam waktu dekat.
Menurut Andi Kuneng, bila hingga hari terakhir bakal calon yang mendaftar hanya dua orang, pihaknya akan memperpanjang waktu pendaftaran selama satu minggu untuk memberikan kesempatan kepada figur lain yang ingin diusung partai berlambang matahari terbit tersebut.
”Nanti kalau lebih dari dua calon, baru kami ajukan ke DPW PAN untuk di survei. Apa pun hasil survei dan rekomendasi DPW nanti, itu yang akan dijalankan DPD dan jajaran,” tandas Kuneng yang juga anggota DPRD Soppeng periode 2009–2014 ini.
Mengenai biaya survei yang dibebankan ke masing-masing bakal calon yang mendaftar, pihaknya masih menunggu petunjuk DPW. Sebab, penentuan besaran biaya tersebut merupakan hak DPW sebelum disampaikan kepada bakal calon bersangkutan.
Pendaftaran Calon Digelar Maret
SEMENTARA itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng Sulhan mengungkapkan, pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati (cabup-cawabup) Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng dilaksanakan Maret 2010.
“Jika Pilkada Soppeng digelar Juni 2010, kemungkinan pendaftaran pasangan bakal cabup-cawabup Pilkada Soppeng akan dimulai Maret,” ungkapnya dia kepada Seputar Indonesia (SI) di ruang kerjanya, kemarin.
Menurut dia, hal tersebut merupakan perkiraan karena menunggu jadwal tahapan yang akan dibahas bersama 11 KPU kabupaten di Makassar. Dalam pertemuan tersebut akan dibahas tiga hal yang merupakan inti pertemuan diantaranya, estimasi anggaran, tahapan, dan regulasi.
Dia menjelaskan, dari pengalaman yang ada di beberapa penyelenggara pilkada, masa pendaftaran dari hari H pelaksanaan berselang selama tiga bulan. “Jadi, sebenarnya kami tidak ingin mengira-ngira waktu pendaftaran tersebut karena harus dibicarakan dengan beberapa anggota yang lain,” jelas dia.
Menurutnya, kepastian pelaksanaan tahapan pilkada di Bumi Latemmamala baru bisa ditentukan, setelah seluruh anggota KPU Soppeng menggelar rapat pleno pasca pertemuan antar 11 KPU dan KPU Sulsel.
“Setelah mendapat kepastian itu, baru dapat menyusun tahapan yang akan disesuaikan dengan 10 kabupaten/kota. Jika pun ada perbedaan, paling 1-2 hari. Intinya, kami menunggu hasil pertemuan itu,” tandasnya.
Hal tersebut termasuk jadwal pemutakhiran data pemilih tetap Pilkada Soppeng 2010. Sementara pelaksanaan pemungutan suara pilkada sesuai kesepakatan KPU Provinsi Sulsel dan KPUD di 11 kabupaten/ kota sepakat serentak dilaksanakan 23 Juni 2010. (arif saleh/abdullah nicolha).
Friday, August 28, 2009
Kantor DPRD Matra Terbakar
Friday, 28 August 2009
MAMUJU(SI) – Menjelang pelantikan 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Utara (Matra) Sulawesi Barat yang digelar pukul 15.00 wita kemarin,kantor wakil rakyat di daerah tersebut terbakar.
Kejadian tersebut sontak membuat panik sejumlah staff DPRD Matra yang telah berada di kantor dan langsung berusaha mengamankan sejumlah berkas di dalam ruangan tersebut.“Jadi tadi (kemarin),sekitar pukul 08.30 Wita terjadi kebakaran di bagian belakang atas kanan kantor DPRD,”ungkap Kepala Bagian Humas Pemkab Matra Saydiman kepada Seputar Indonesia (SI) melalui telepon selularnya.
Menurut dia,kejadian bermula ketika saat salah seorang staf DPRD Matra menyalakan lampu listrik.Tidak lama berselang sekitar 15 menit kemudian terjadi korsleting (hubungan pendek arus listrik) di bagian kanan atas ruangan.
“Korsleting mengakibatkan kepulan asap,sehingga membuat panik staf yang ada saat itu,”tuturnya. Beruntung, bangunan kantor wakil rakyat yang baru digunakan April 2008 itu menggunakan rangka baja sehingga tidak mudah terbakar.
“ Untung rangkanya terbuat dari baja jadi tidak mudah terbakar,” katanya kepada SI. Saydiman menambahkan, kebakaran tersebut tidak sempat meluas karena pemerintah setempat dibantu oleh PT Pasangkayu yang bergerak di bidang kelapa sawit mengerahkan Mobil Pemadaman Kebakaran (Damkar) ke lokasi kejadian. “Ada dua unit mobil Damkar yang langsung diterjunkan ke TKP,”ungkap dia.
Informasi yang dihimpun SI,kejadian tersebut tidak menimbulkan kerugian yang berarti karena dapat segera diantisipasi.“Hingga saat ini kami belum mengalkulasi kerugian (belum dihitung).
Namun, kami yakin tidak terlalu berarti karena kerusakan yang dialami hanya atap yang sempat dijebol dan kabel-kabel yang terbakar,” terangnya. Wakil Kepala Kepolisian Resor (Polres) Matra Kompol A Jaelani menyatakan,telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).
Dugaan sementara disimpulkan penyebab kebakaran akibat korsleting pada bagian belakang atas kanan dan tidak ada unsur kesengajaan dalam kejadian tersebut. “Kami duga terjadi korsleting di bagian atas ruangan Sekwan (Sekretaris Dewan) dan tidak ada unsur kesengajaan,”kata Wakapolres Matra ini kepada SI saat dihubungi tadi malam.
Dia juga membantah jika peristiwa tersebut disebut kebakaran. Alasannya, hanya terjadi kepulan asap di bagian atas dalam ruangan Sekwan. “Jadi, ini bukan kebakaran. Kepulan asap tersebut terjadi karena asap yang ada tertampung, sehingga saat atap dijebol baru terlihat,”ungkapnya.
Komisaris polisi ini menambahkan, kepulan asap tersebut diakibatkan semua komponen kabel yang berada di atap kantor terbakar.“ Jadi, bagian kantor tidak ada yang rusak parah,tapi karena atap dijebol sehingga itulah yang rusak,” tutur dia.
Bahkan,dua unit Mobil Damkar yang diterjunkan oleh pemkab setempat dibantu oleh PT Pasangkayu secara mudah mengatasi kebakaran sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pelantikan 25 anggota DPRD Matra periode 2009- 2014.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), pelantikan anggota DPRD Matra tersebut digelar sekitar pukul 15.30-17.00 wita. Anggota dewan yang berakhir masa jabatannya, bersama anggota dewan baru dan sejumlah undangan hadir menggelar buka puasa bersama di gedung wakil rakyat tersebut.
Sekadar diketahui, komposisi DPRD di daerah pecahan Kabupaten Mamuju Sulbar tersebut mengalami perubahan.Pada periode lalu legislator yang ada di dewan tidak memiliki perwakilan perempuan.
Kini,berdasarkan data yang dihimpun dari KPU Matra ada tiga perwakilan perempuan, yakni Widyawati Samad dari PAN,Syamsiah PKS, dan Husnayati Lasibe PDI Perjuangan. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SI) – Menjelang pelantikan 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Utara (Matra) Sulawesi Barat yang digelar pukul 15.00 wita kemarin,kantor wakil rakyat di daerah tersebut terbakar.
Kejadian tersebut sontak membuat panik sejumlah staff DPRD Matra yang telah berada di kantor dan langsung berusaha mengamankan sejumlah berkas di dalam ruangan tersebut.“Jadi tadi (kemarin),sekitar pukul 08.30 Wita terjadi kebakaran di bagian belakang atas kanan kantor DPRD,”ungkap Kepala Bagian Humas Pemkab Matra Saydiman kepada Seputar Indonesia (SI) melalui telepon selularnya.
Menurut dia,kejadian bermula ketika saat salah seorang staf DPRD Matra menyalakan lampu listrik.Tidak lama berselang sekitar 15 menit kemudian terjadi korsleting (hubungan pendek arus listrik) di bagian kanan atas ruangan.
“Korsleting mengakibatkan kepulan asap,sehingga membuat panik staf yang ada saat itu,”tuturnya. Beruntung, bangunan kantor wakil rakyat yang baru digunakan April 2008 itu menggunakan rangka baja sehingga tidak mudah terbakar.
“ Untung rangkanya terbuat dari baja jadi tidak mudah terbakar,” katanya kepada SI. Saydiman menambahkan, kebakaran tersebut tidak sempat meluas karena pemerintah setempat dibantu oleh PT Pasangkayu yang bergerak di bidang kelapa sawit mengerahkan Mobil Pemadaman Kebakaran (Damkar) ke lokasi kejadian. “Ada dua unit mobil Damkar yang langsung diterjunkan ke TKP,”ungkap dia.
Informasi yang dihimpun SI,kejadian tersebut tidak menimbulkan kerugian yang berarti karena dapat segera diantisipasi.“Hingga saat ini kami belum mengalkulasi kerugian (belum dihitung).
Namun, kami yakin tidak terlalu berarti karena kerusakan yang dialami hanya atap yang sempat dijebol dan kabel-kabel yang terbakar,” terangnya. Wakil Kepala Kepolisian Resor (Polres) Matra Kompol A Jaelani menyatakan,telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).
Dugaan sementara disimpulkan penyebab kebakaran akibat korsleting pada bagian belakang atas kanan dan tidak ada unsur kesengajaan dalam kejadian tersebut. “Kami duga terjadi korsleting di bagian atas ruangan Sekwan (Sekretaris Dewan) dan tidak ada unsur kesengajaan,”kata Wakapolres Matra ini kepada SI saat dihubungi tadi malam.
Dia juga membantah jika peristiwa tersebut disebut kebakaran. Alasannya, hanya terjadi kepulan asap di bagian atas dalam ruangan Sekwan. “Jadi, ini bukan kebakaran. Kepulan asap tersebut terjadi karena asap yang ada tertampung, sehingga saat atap dijebol baru terlihat,”ungkapnya.
Komisaris polisi ini menambahkan, kepulan asap tersebut diakibatkan semua komponen kabel yang berada di atap kantor terbakar.“ Jadi, bagian kantor tidak ada yang rusak parah,tapi karena atap dijebol sehingga itulah yang rusak,” tutur dia.
Bahkan,dua unit Mobil Damkar yang diterjunkan oleh pemkab setempat dibantu oleh PT Pasangkayu secara mudah mengatasi kebakaran sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pelantikan 25 anggota DPRD Matra periode 2009- 2014.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), pelantikan anggota DPRD Matra tersebut digelar sekitar pukul 15.30-17.00 wita. Anggota dewan yang berakhir masa jabatannya, bersama anggota dewan baru dan sejumlah undangan hadir menggelar buka puasa bersama di gedung wakil rakyat tersebut.
Sekadar diketahui, komposisi DPRD di daerah pecahan Kabupaten Mamuju Sulbar tersebut mengalami perubahan.Pada periode lalu legislator yang ada di dewan tidak memiliki perwakilan perempuan.
Kini,berdasarkan data yang dihimpun dari KPU Matra ada tiga perwakilan perempuan, yakni Widyawati Samad dari PAN,Syamsiah PKS, dan Husnayati Lasibe PDI Perjuangan. (abdullah nicolha)
Alokasi Anggaran Harus Cermat
Thursday, 27 August 2009
WATANSOPPENG(SI) – Dua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng meminta agar Pemkab Soppeng lebih mencermati pengguna anggaran di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Juru bicara Fraksi Golkar Andi Khaerani meminta Bupati Soppeng Andi Soetomo melalui tim tindak lanjut daerah untuk lebih mencermati penggunaan anggaran di sejumlah dinas, salah satunya Dinas Kesehatan.Temasuk penetapan personel panitia pelelangan tender proyek fisik dan alat-alat kesehatan.
Dia juga meminta SKPD tidak membelanjakan anggaran sebelum terakomodir di APBD.“Semua dana sisa tender yang bersumber dari DAU agar dijadikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2009.
Sebab, semua perubahan yang telah disepakati pihak legislatif dan eksekutif telah terakomodir pada perda yang ditetapkan,”ujarnya. Hal senada diungkapkan Andi Wadeng, juru bicara Fraksi Kerakyatan.
Dia mengatakan, pihaknya berharap agar semua kegiatan yang telah menjadi sebuah kesepakatan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan atau bukan keinginan seperti yang terjadi di Dinas PSDA-PE.
“Lokasi pembuatan tanggul sungai Batu-Batu yang dikerjakan di sana tidak sesuai kesepakatan saat dewan melakukan peninjauan,” ungkapnya di hadapan para anggota eksekutif, dan muspida Soppeng, kemarin.
Fraksi Kerakyatan juga meminta sisa tender DAU tidak digunakan untuk kegiatan pekrjaan fisik,tapi diperuntukan untuk membayar utang Pemkab Soppeng. Untuk tahun anggaran mendatang, legislator PDK ini mengharapkan eksekutif melakukan penghitungan anggaran yang lebih profesional dan terukur sehingga tidak menghasilkan Silpa yang besar.
Pada prinsipnya, ketiga fraksi tersebut menyatakan persetujuan penetapan perda APBD-P Soppeng 2009. Namun, tetap disertai catatab kepada eksekutif untuk ditindak lanjuti.
Dalam agenda tersebut,APBDP Soppeng 2009 bertambah Rp21 miliar lebih dari APBD pokok sebesar Rp440.541.470.451 menjadi Rp511.339.483.883. Begitu juga dengan belanja daerah,bahkan kenaikannya mencapai Rp24 miliar dari belanja pokok sebesar Rp486.881.271.197 menjadi Rp511.339.483.883.
Sayangnya, meski pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp4 miliar menjadi Rp18.038.539.916.Namun APBD-P Soppeng yang disahkan tersebut tetap mengalami defisit sebesar Rp48,982 miliar.
Itu terjadi karena pendapatan lebih besar dari pada anggaran yang akan dibelanjakan sebesar Rp Rp511 miliar lebih.Namun karena defisit tersebut masih dapat tertutupi oleh Silpa 2008 yang mencapai Rp53 miliar.
Bupati Soppeng Andi Soetomo kembali menegaskan kepada SKPD yang memperoleh tambahan alokasi anggaran untuk memaksimalkan pengelolaannya.Termasuk program kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD pokok untuk lebih pacu penyelesaiannya.
“Perubahan APBD ini merupakan hal yang wajar dalam mencari solusi terbaik untuk menciptakan sinergitas pemerintah, kuhusnya dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat,” tandas orang nomor satu di Soppeng ini saat memberikan sambutannya. (abdullah nicolha).
WATANSOPPENG(SI) – Dua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng meminta agar Pemkab Soppeng lebih mencermati pengguna anggaran di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Juru bicara Fraksi Golkar Andi Khaerani meminta Bupati Soppeng Andi Soetomo melalui tim tindak lanjut daerah untuk lebih mencermati penggunaan anggaran di sejumlah dinas, salah satunya Dinas Kesehatan.Temasuk penetapan personel panitia pelelangan tender proyek fisik dan alat-alat kesehatan.
Dia juga meminta SKPD tidak membelanjakan anggaran sebelum terakomodir di APBD.“Semua dana sisa tender yang bersumber dari DAU agar dijadikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2009.
Sebab, semua perubahan yang telah disepakati pihak legislatif dan eksekutif telah terakomodir pada perda yang ditetapkan,”ujarnya. Hal senada diungkapkan Andi Wadeng, juru bicara Fraksi Kerakyatan.
Dia mengatakan, pihaknya berharap agar semua kegiatan yang telah menjadi sebuah kesepakatan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan atau bukan keinginan seperti yang terjadi di Dinas PSDA-PE.
“Lokasi pembuatan tanggul sungai Batu-Batu yang dikerjakan di sana tidak sesuai kesepakatan saat dewan melakukan peninjauan,” ungkapnya di hadapan para anggota eksekutif, dan muspida Soppeng, kemarin.
Fraksi Kerakyatan juga meminta sisa tender DAU tidak digunakan untuk kegiatan pekrjaan fisik,tapi diperuntukan untuk membayar utang Pemkab Soppeng. Untuk tahun anggaran mendatang, legislator PDK ini mengharapkan eksekutif melakukan penghitungan anggaran yang lebih profesional dan terukur sehingga tidak menghasilkan Silpa yang besar.
Pada prinsipnya, ketiga fraksi tersebut menyatakan persetujuan penetapan perda APBD-P Soppeng 2009. Namun, tetap disertai catatab kepada eksekutif untuk ditindak lanjuti.
Dalam agenda tersebut,APBDP Soppeng 2009 bertambah Rp21 miliar lebih dari APBD pokok sebesar Rp440.541.470.451 menjadi Rp511.339.483.883. Begitu juga dengan belanja daerah,bahkan kenaikannya mencapai Rp24 miliar dari belanja pokok sebesar Rp486.881.271.197 menjadi Rp511.339.483.883.
Sayangnya, meski pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp4 miliar menjadi Rp18.038.539.916.Namun APBD-P Soppeng yang disahkan tersebut tetap mengalami defisit sebesar Rp48,982 miliar.
Itu terjadi karena pendapatan lebih besar dari pada anggaran yang akan dibelanjakan sebesar Rp Rp511 miliar lebih.Namun karena defisit tersebut masih dapat tertutupi oleh Silpa 2008 yang mencapai Rp53 miliar.
Bupati Soppeng Andi Soetomo kembali menegaskan kepada SKPD yang memperoleh tambahan alokasi anggaran untuk memaksimalkan pengelolaannya.Termasuk program kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD pokok untuk lebih pacu penyelesaiannya.
“Perubahan APBD ini merupakan hal yang wajar dalam mencari solusi terbaik untuk menciptakan sinergitas pemerintah, kuhusnya dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat,” tandas orang nomor satu di Soppeng ini saat memberikan sambutannya. (abdullah nicolha).
Empat Instansi Tak Capai 50%
Thursday, 27 August 2009
WATANSOPPENG (SI) – Sedikitnya empat instansi di Kabupaten Soppeng pada realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dinilai minim.
Pasalnya, hingga triwulan III awal Juli lalu tidak mencapai 50% dari target yang telah ditetapkan. “Sesuai data yang diterima Dinas PPKAD hingga Juli lalu,masih ada beberapa SKPD yang realisasi PAD-nya belum mencapai 50% dari yang ditargetkan,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) PAD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (PPKAD) Soppeng Hatta Ismail kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin.
Empat instansi tersebut, yaitu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) baru merealisasikan sekitar 45,13% atau Rp24,146 juta dari target Rp53,500 juta. Lalu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ajappange 40,31% atau Rp597,902 juta dari target sebesar Rp1,483 miliar.Kemudian Kantor Lingkungan Hidup (KLH) 45,75% serta Kesbang dan Linmas yang baru mencapai 28,95% dari target PAD yang hanya sekitar Rp5 juta.
“Namun SKPD tersebut ratarata hanya mengandalkan pemasukan PAD dari penarikan retribusi jenis jasa ketatausahaan yang bersifat temporer. Artinya, tidak bisa terlalu diharapkan karena nanti ada pemasukan jika ada masyarakat yang membutuhkan jasa tersebut,”tuturnya.
Sementara SKPD yang sudah merealisasikan PAD di atas 50% dari yang ditargetkan,di antaranya Dinas PPKAD dengan tingkat persentase sekitar 57,69% atau Rp2,475 miliar dari target Rp4,297 miliar, Dinas Pekerjaan Umum (PU) 68,37% dari target Rp515 juta, dan Dinas Kesehatan 61,80%.
Sementara untuk Dinas Peternakan dan Perikanan dengan pencapaian realisasi PAD 68,33% dari target Rp976 juta lebih, Dinas Kebersihan dan Pertamanan 61,05% target Rp70 juta, Dinas PSDA-PE 78,51% dari target Rp94 juta,serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Bahkan, dua SKPD lingkup Pemkab Soppeng tercatat merealisasikan PAD 2009 dia tas 100%. Kedua instansi tersebut, yakni Sekretariat DPRD sebesar 107,50% atau melampaui Rp150.000 dari target yang dibebankan hanya sekitar Rp2 juta.“Sementara Dinas Transduk Capil sekitar 229,56% atau Rp218 juta dari yang ditargetkan sebesar Rp95 juta,”tandasnya.
Kendati demikian,Kabupaten Soppeng pada umumnya telah merealisasikan PAD hingga mencapai Rp9,115 miliar,dengan tingkat persentase sekitar 66,44% dari target semula dalam APBD Pokok 2009 sebesar Rp13,720 miliar. (abdullah nicolha).
WATANSOPPENG (SI) – Sedikitnya empat instansi di Kabupaten Soppeng pada realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dinilai minim.
Pasalnya, hingga triwulan III awal Juli lalu tidak mencapai 50% dari target yang telah ditetapkan. “Sesuai data yang diterima Dinas PPKAD hingga Juli lalu,masih ada beberapa SKPD yang realisasi PAD-nya belum mencapai 50% dari yang ditargetkan,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) PAD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (PPKAD) Soppeng Hatta Ismail kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin.
Empat instansi tersebut, yaitu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) baru merealisasikan sekitar 45,13% atau Rp24,146 juta dari target Rp53,500 juta. Lalu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ajappange 40,31% atau Rp597,902 juta dari target sebesar Rp1,483 miliar.Kemudian Kantor Lingkungan Hidup (KLH) 45,75% serta Kesbang dan Linmas yang baru mencapai 28,95% dari target PAD yang hanya sekitar Rp5 juta.
“Namun SKPD tersebut ratarata hanya mengandalkan pemasukan PAD dari penarikan retribusi jenis jasa ketatausahaan yang bersifat temporer. Artinya, tidak bisa terlalu diharapkan karena nanti ada pemasukan jika ada masyarakat yang membutuhkan jasa tersebut,”tuturnya.
Sementara SKPD yang sudah merealisasikan PAD di atas 50% dari yang ditargetkan,di antaranya Dinas PPKAD dengan tingkat persentase sekitar 57,69% atau Rp2,475 miliar dari target Rp4,297 miliar, Dinas Pekerjaan Umum (PU) 68,37% dari target Rp515 juta, dan Dinas Kesehatan 61,80%.
Sementara untuk Dinas Peternakan dan Perikanan dengan pencapaian realisasi PAD 68,33% dari target Rp976 juta lebih, Dinas Kebersihan dan Pertamanan 61,05% target Rp70 juta, Dinas PSDA-PE 78,51% dari target Rp94 juta,serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Bahkan, dua SKPD lingkup Pemkab Soppeng tercatat merealisasikan PAD 2009 dia tas 100%. Kedua instansi tersebut, yakni Sekretariat DPRD sebesar 107,50% atau melampaui Rp150.000 dari target yang dibebankan hanya sekitar Rp2 juta.“Sementara Dinas Transduk Capil sekitar 229,56% atau Rp218 juta dari yang ditargetkan sebesar Rp95 juta,”tandasnya.
Kendati demikian,Kabupaten Soppeng pada umumnya telah merealisasikan PAD hingga mencapai Rp9,115 miliar,dengan tingkat persentase sekitar 66,44% dari target semula dalam APBD Pokok 2009 sebesar Rp13,720 miliar. (abdullah nicolha).
Thursday, August 27, 2009
Pencopotan Ketua KPU Disoal
Thursday, 27 August 2009
MAJENE(SI)–Sejumlah kalangan di provinsi Sulbar mempersoalkan pencopotan Ketua KPU Majene Majied Ruddin yang dilakukan anggotanya belum lama ini.Bahkan,terus menuai polemik di daerah tersebut.
“Ini yang kami pertanyakan,kalau penyegaran, semua anggota KPU Majene harus ikut disegarkan, karena tugas KPU adalah kolektif,bila memang ada kekurangan berarti itu hasil kerja bersama,”kata Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sulawesi Barat Ikhsan Welly kepada wartawan, kemarin.
Menurut dia,keputusan empat orang anggota KPU Majene yang mengusulkan penggantian Majied Ruddin sebagai ketua KPU Majene dan diganti dengan ketua baru,Hadijah Katta adalah langkah tidak tepat terkait dengan alasan para anggota KPU Majene bahwa penggantian ketua semata–mata untuk penyegaran.
Sebelumnya, rapat pleno KPU Majene Kamis (20/08) lalu mengeluarkan keputusan mengejutkan yakni, menyepakati usulan penggantian ketua KPU Majene yang dijabat oleh Majied Ruddin ke ketua baru, Hadijah Katta yang juga kakak bupati Majene, Kalma Katta.
“Tidak ada masalah krusial, penggantian ketua ini, hanya untuk penyegaran, roling biasa, tidak ada tendensi apa-apa,” kata anggota KPUD Majene divisi hukum dan Humas KPU Majene Asmanuddin.
Ikhsan menegaskan, apabila memang hasil tim evaluasi KPU Majene menyimpulkan ada kekurangan maka semua anggota KPU Majene harus ikut bertanggung jawab, bukan ditimpakan pada satu orang saja yakni ketua.
“Sejak dulu, usai pemilu legislatif, kami sudah mendesak agar semua anggota KPU Majene mundur,mereka terbukti tidak kapabel menjadi penyelenggara pemilu, buktinya terjadi mark up suara di Pamboang yang sampai sekarang tidak jelas siapa yang mesti bertanggung jawab,” tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Koordinator Koalisi Partai Politik Majene (KPPM) Atjo Sabalino yang mempertanyakan urgensipergantian ketua,mengingat KPU Majene baru terbentuk baru setahun.
Ketua DPC Partai Pelopor Majene ini menegaskan, sikap KPPM bahwa semua anggota KPU Majene harus ikut bertanggung jawab atas pemilu di Majene yang dinilainya kisruh. Dia mengatakan salah satu tuntutan KPPM saat berulang kali aksi di kantor KPU pasca pemilu legislatif adalah meminta semua anggota KPU Majene mundur.
“Pak Majied ini kan sebatas koordinator semata,mereka (KPU Majene) adalah bekerja secara tim yang semua harus memikul tanggung jawab,” tegas mantan anggota DPRD Majene ini.
Sejak akhir tahun 2008 lalu,kinerja KPU Majene sudah menuai sorotan yakni saat para anggota KPU Majene beserta sejumlah staf “melancong”ke Batam,Singapura dan Malaysia.
Atjo menyebutkan,KPU Majene saat itu berkilah kunjungan ke Batam saat itu untuk melihat penataan alat peraga kampanye. Sedangkan kunjungan ke Malaysia dan Singapura,KPUD Majene beralasan untuk melihat cara penanganan kebersihan kota.
Selanjutnya kata dia, pada pemilu legislatif, sejumlah partai yang tergabung dalam KPPM mempersoalkan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT),proses rekapitulasi hingga temuan mark upsuara di salah satu TPS di PPK Kecamatan Pamboang.
Koordiator KIPP Sulbar Ikhsan Welly mendesak KPU Sulbar, agar sebelum mengeluarkan SK ketua KPU Majene yang baru, penyelenggara pemilu tingkat provinsi itu menurunkan Dewan Kehormatan (DK) untuk meneliti lebih jauh berbagai kasus pasca pemilu di Majene.
“Kami mengkaji ada unsur politis dari pergantian ketua secara tiba–tiba ini,makanya agar lebih fair,DK KPU Sulbar harus turun tangan,” tegasnya.
Anggota Dewan Kehormatan (DK) KPU Supriadi berjanji, pihaknya akan memanggil KPU Majene untuk memberikan penjelasan terkait masalah itu. (abdullah nicolha).
MAJENE(SI)–Sejumlah kalangan di provinsi Sulbar mempersoalkan pencopotan Ketua KPU Majene Majied Ruddin yang dilakukan anggotanya belum lama ini.Bahkan,terus menuai polemik di daerah tersebut.
“Ini yang kami pertanyakan,kalau penyegaran, semua anggota KPU Majene harus ikut disegarkan, karena tugas KPU adalah kolektif,bila memang ada kekurangan berarti itu hasil kerja bersama,”kata Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sulawesi Barat Ikhsan Welly kepada wartawan, kemarin.
Menurut dia,keputusan empat orang anggota KPU Majene yang mengusulkan penggantian Majied Ruddin sebagai ketua KPU Majene dan diganti dengan ketua baru,Hadijah Katta adalah langkah tidak tepat terkait dengan alasan para anggota KPU Majene bahwa penggantian ketua semata–mata untuk penyegaran.
Sebelumnya, rapat pleno KPU Majene Kamis (20/08) lalu mengeluarkan keputusan mengejutkan yakni, menyepakati usulan penggantian ketua KPU Majene yang dijabat oleh Majied Ruddin ke ketua baru, Hadijah Katta yang juga kakak bupati Majene, Kalma Katta.
“Tidak ada masalah krusial, penggantian ketua ini, hanya untuk penyegaran, roling biasa, tidak ada tendensi apa-apa,” kata anggota KPUD Majene divisi hukum dan Humas KPU Majene Asmanuddin.
Ikhsan menegaskan, apabila memang hasil tim evaluasi KPU Majene menyimpulkan ada kekurangan maka semua anggota KPU Majene harus ikut bertanggung jawab, bukan ditimpakan pada satu orang saja yakni ketua.
“Sejak dulu, usai pemilu legislatif, kami sudah mendesak agar semua anggota KPU Majene mundur,mereka terbukti tidak kapabel menjadi penyelenggara pemilu, buktinya terjadi mark up suara di Pamboang yang sampai sekarang tidak jelas siapa yang mesti bertanggung jawab,” tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Koordinator Koalisi Partai Politik Majene (KPPM) Atjo Sabalino yang mempertanyakan urgensipergantian ketua,mengingat KPU Majene baru terbentuk baru setahun.
Ketua DPC Partai Pelopor Majene ini menegaskan, sikap KPPM bahwa semua anggota KPU Majene harus ikut bertanggung jawab atas pemilu di Majene yang dinilainya kisruh. Dia mengatakan salah satu tuntutan KPPM saat berulang kali aksi di kantor KPU pasca pemilu legislatif adalah meminta semua anggota KPU Majene mundur.
“Pak Majied ini kan sebatas koordinator semata,mereka (KPU Majene) adalah bekerja secara tim yang semua harus memikul tanggung jawab,” tegas mantan anggota DPRD Majene ini.
Sejak akhir tahun 2008 lalu,kinerja KPU Majene sudah menuai sorotan yakni saat para anggota KPU Majene beserta sejumlah staf “melancong”ke Batam,Singapura dan Malaysia.
Atjo menyebutkan,KPU Majene saat itu berkilah kunjungan ke Batam saat itu untuk melihat penataan alat peraga kampanye. Sedangkan kunjungan ke Malaysia dan Singapura,KPUD Majene beralasan untuk melihat cara penanganan kebersihan kota.
Selanjutnya kata dia, pada pemilu legislatif, sejumlah partai yang tergabung dalam KPPM mempersoalkan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT),proses rekapitulasi hingga temuan mark upsuara di salah satu TPS di PPK Kecamatan Pamboang.
Koordiator KIPP Sulbar Ikhsan Welly mendesak KPU Sulbar, agar sebelum mengeluarkan SK ketua KPU Majene yang baru, penyelenggara pemilu tingkat provinsi itu menurunkan Dewan Kehormatan (DK) untuk meneliti lebih jauh berbagai kasus pasca pemilu di Majene.
“Kami mengkaji ada unsur politis dari pergantian ketua secara tiba–tiba ini,makanya agar lebih fair,DK KPU Sulbar harus turun tangan,” tegasnya.
Anggota Dewan Kehormatan (DK) KPU Supriadi berjanji, pihaknya akan memanggil KPU Majene untuk memberikan penjelasan terkait masalah itu. (abdullah nicolha).
Anggota DPRD Soppeng Dilantik
Wednesday, 26 August 2009
WATANSOPPENG (SI) – Pelantikan anggota DPRD Soppeng periode 2009–2014 yang digelar Jumat (28/8) besok tidak dianggarkan khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Soppeng.
“Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan di APBD Soppeng untuk pelantikan anggota DPRD tersebut,” ungkap Sekretaris Dewan (Sekwan) Nur Alam didampingi Kabag Persidangan DPRD Soppeng Hasanuddin,kemarin.
Karena itu, biaya untuk acara pelantikan akan diambilkan dari pos kegiatan lainnya, seperti pada pos anggaran rapat paripurna dan kegiatan rapat Dewan lainnya atau kegiatan sejenis. “Mengenai besarannya belum bisa kami pastikan.
Tapi,kami akan berusaha menggunakan dana seminimal mungkin,”ungkapnya. Sekretaris DPRD setempat juga telah memastikan pelantikan itu, bahkan gladi bersih akan digelar setelah salat tarawih nanti malam (kemarin).
Informasi yang dihimpun, pelantikan dan pengambilan sumpah akan dilakukan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Watansoppeng yang akan diwakili Wakil Ketua Krisnugroho Sri Pratomo SH dalam rapat paripurna istimewa. Para legislator terpilih yang akan dilantik itu bersal dari 15 partai politik (parpol) yang meraih kursi di DPRD Soppeng.
Dari 30 anggota legislatif tersebut, 18 orang di antaranya wajah-wajah baru di lembaga legislatif. Sisanya 12 orang merupakan anggota Dewan wajah lama yang masih memiliki kepercayaan masyarakat setempat mewakilinya di parlemen.
Ketua DPRD Soppeng Andi Kaswadi Razak menyatakan, pihaknya memastikan pelantikan anggota DPRD Soppeng periode 2009-2014 digelar Jumat (28/8) mendatang sekitar pukul 14.30 Wita. (abdullah nicolha).
WATANSOPPENG (SI) – Pelantikan anggota DPRD Soppeng periode 2009–2014 yang digelar Jumat (28/8) besok tidak dianggarkan khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Soppeng.
“Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan di APBD Soppeng untuk pelantikan anggota DPRD tersebut,” ungkap Sekretaris Dewan (Sekwan) Nur Alam didampingi Kabag Persidangan DPRD Soppeng Hasanuddin,kemarin.
Karena itu, biaya untuk acara pelantikan akan diambilkan dari pos kegiatan lainnya, seperti pada pos anggaran rapat paripurna dan kegiatan rapat Dewan lainnya atau kegiatan sejenis. “Mengenai besarannya belum bisa kami pastikan.
Tapi,kami akan berusaha menggunakan dana seminimal mungkin,”ungkapnya. Sekretaris DPRD setempat juga telah memastikan pelantikan itu, bahkan gladi bersih akan digelar setelah salat tarawih nanti malam (kemarin).
Informasi yang dihimpun, pelantikan dan pengambilan sumpah akan dilakukan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Watansoppeng yang akan diwakili Wakil Ketua Krisnugroho Sri Pratomo SH dalam rapat paripurna istimewa. Para legislator terpilih yang akan dilantik itu bersal dari 15 partai politik (parpol) yang meraih kursi di DPRD Soppeng.
Dari 30 anggota legislatif tersebut, 18 orang di antaranya wajah-wajah baru di lembaga legislatif. Sisanya 12 orang merupakan anggota Dewan wajah lama yang masih memiliki kepercayaan masyarakat setempat mewakilinya di parlemen.
Ketua DPRD Soppeng Andi Kaswadi Razak menyatakan, pihaknya memastikan pelantikan anggota DPRD Soppeng periode 2009-2014 digelar Jumat (28/8) mendatang sekitar pukul 14.30 Wita. (abdullah nicolha).
RAPBDP Soppeng Dibahas Maraton
Wednesday, 26 August 2009
WATANSOPPENG(SI) – Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang nota keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Soppeng 2009 digelar maraton.
Alasannya, dapat segera dirampungkan sekaligus ditetapkan pekan ini. Terbukti, untuk pertama kali raperda hanya berselang sehari setelah diserahkan eksekutif ke Dewan langsung dibahas dalam paripurna tahap II dan III DPRD Soppeng. Bahkan, paripurna tersebut dibahas hingga pukul 00.30 Rabu dini hari kemarin.
”Kami memang membahasnya maraton agar dapat dirampungkan dan ditetapkan secepatnya dalam pekan ini,” katanya kepada wartawan di gedung Dewan Soppeng sesaat setelah menggelar rapat paripurna tahap II,kemarin.
Paripurna Dewan tahap II yang dipimpin Ketua DPRD Soppeng Andi Kaswadi Razak, dihadiri wakil Bupati Andi Sarimin Saransi dan Sekkab Abd Haris Abbas, dengan agenda tunggal penyampaian pemandangan umum masing-masing fraksi DPRD Soppeng terhadap raperda nota keuangan dan rancangan APBDP Soppeng 2009.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI) di gedung wakil rakyat tersebut, salah satu alasan yang juga mendasari pembahasan RAPBDP Soppeng digelar maraton adalah karena pelantikan anggota DPRD baru juga mendesak dilakukan.
Hasil rapat paripurna tentang pembahasan APBDP Soppeng tersebut telah rampung dan akan segera diserahkan ke pemerintah provinsi untuk disahkan dan ditetapkan di DPRD Soppeng.
”Tadi malam,kami telah berkoordinasi dengan pihak pemprov dan paginya, (kemarin) berangkat ke Makassar terkait masalah tersebut,” kata Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Soppeng, Dipa, di DPRD Soppeng, Selasa, (25/8) malam. (abdullah nicolha).
WATANSOPPENG(SI) – Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang nota keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Soppeng 2009 digelar maraton.
Alasannya, dapat segera dirampungkan sekaligus ditetapkan pekan ini. Terbukti, untuk pertama kali raperda hanya berselang sehari setelah diserahkan eksekutif ke Dewan langsung dibahas dalam paripurna tahap II dan III DPRD Soppeng. Bahkan, paripurna tersebut dibahas hingga pukul 00.30 Rabu dini hari kemarin.
”Kami memang membahasnya maraton agar dapat dirampungkan dan ditetapkan secepatnya dalam pekan ini,” katanya kepada wartawan di gedung Dewan Soppeng sesaat setelah menggelar rapat paripurna tahap II,kemarin.
Paripurna Dewan tahap II yang dipimpin Ketua DPRD Soppeng Andi Kaswadi Razak, dihadiri wakil Bupati Andi Sarimin Saransi dan Sekkab Abd Haris Abbas, dengan agenda tunggal penyampaian pemandangan umum masing-masing fraksi DPRD Soppeng terhadap raperda nota keuangan dan rancangan APBDP Soppeng 2009.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI) di gedung wakil rakyat tersebut, salah satu alasan yang juga mendasari pembahasan RAPBDP Soppeng digelar maraton adalah karena pelantikan anggota DPRD baru juga mendesak dilakukan.
Hasil rapat paripurna tentang pembahasan APBDP Soppeng tersebut telah rampung dan akan segera diserahkan ke pemerintah provinsi untuk disahkan dan ditetapkan di DPRD Soppeng.
”Tadi malam,kami telah berkoordinasi dengan pihak pemprov dan paginya, (kemarin) berangkat ke Makassar terkait masalah tersebut,” kata Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Soppeng, Dipa, di DPRD Soppeng, Selasa, (25/8) malam. (abdullah nicolha).
Wednesday, August 26, 2009
Tender Dua SKPD Soppeng Disoal
Tuesday, 25 August 2009
WATANSOPPENG(SI) – Mekanisme tender pengerjaan proyek di Kabupaten Soppeng kembali dipersoalkan sejumlah pihak.Bahkan,anggota DPRD setempat dalam pemandangan umumnya meminta penjelasan dari eksekutif.
Menurut sejumlah anggota Dewan, mekanisme tender di dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menimbulkan banyak sanggahan sehingga perlu dipertanyakan dan diperjelas. “Kami minta penjelasan, bagaimana mekanisme tender yang dilakukan di Dinkes sehingga menimbulkan banyak sanggahan,” kata juru bicara Fraksi Golongan Karya DPRD Soppeng Andi Khaerani saat membacakan pemandangan umumnya tentang rancangan peraturan daerah perubahan APBD 2009 di gedung Dewan, kemarin.
Juru bicara Fraksi Golkar Andi Khaerani menyatakan, pihaknya meminta penjelasan bagaimana mekanisme tender yang dilakukan di Dinas Kesehatan (Dinkes) dan proses tender pada Dinas PSDAPE yang pemenangnya adalah penawaran terendah, bahkan mencapai 40% dihilangkan.
Selain itu, legislator Golkar yang juga Ketua Komisi C DPRD Soppeng tersebut mempertanyakan bentuk-bentuk belanja apa saja yang mengalami pengurangan hingga mencapai Rp83.970.000.
Dia menegaskan, pada rapat panitia anggaran eksekutif bersama rapat panitia anggaran DPRD, telah diusulkan tambahan dana penyelesaian luncuran kolam induk kawasan wisata alam Air Panas Lejja sebesar Rp41.500.000. “Namun,kami lihat pada rancangan perubahan belum terakomodir.
Sementara di lain pihak, ada yang bertambah ratusan juta rupiah. Ini juga kami minta agar dijelaskan,” ungkapnya di hadapan para anggota Dewan dan SKPD pada rapat paripurna kemarin.
Senada diungkapkan juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Rahmaniar bahwa pihaknya juga mempersoalkan proyek pengadaan barang terutama alat kesehatan di daerah tersebut agar diprioritaskan menjadi standar.
“Alasannya, dalam peninjauan langsung di lapangan didapatkan keluhan dari aparat puskesmas,” ujar dia dalam sambutannya kemarin. Wakil Bupati Soppeng Andi Sarimin Saransi membantah jika pengadaan alat kesehatan (alkes) tersebut tidak sesuai standar.
Dia mengungkapkan, pengadaan alkes pada Dinkes telah memenuhi standar berdasarkan spesifikasi standar peralatan minimal untuk puskesmas. Dia juga menyebutkan,proses tender yang dilakukan di dinas tersebut telah melalui mekanisme dengan tahapan administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi penawaran, sebagaimana yang diatur dalam Keppres No 80/2003.
Wabup Soppeng ini menegaskan, pengurangan belanja pegawai lingkup Pemkab Soppeng yang tertera dalam rancangan tersebut diakibatkan berkurangnya tenaga honorer. “Mereka telah terangkat menjadi PNS,sementara selisih yang ada tersebar di beberapa kegiatan,” tandasnya.
Khusus tambahan, akan disesuaikan dan diakomodir dalam APBD Perubahan 2009. Sementara masalah tender di Dinas PSDA berdasarkan hasil evaluasi oleh panitia tender, terhadap teknisi, administrasi, dan harga.Ketiga hal tersebut memenuhi ketentuan aturan sebagaimana persyaratan yang telah dipersyaratkan.
“Jika penawaran di atas 20% dari pagu anggaran, rekanan tersebut dipanggil untuk diverifikasi dan sanggup menaikkan jaminan pelaksanaannya dan rekanan yang dimenangkan di atas 20%, sebagaimana yang diatur dalam Keppres N0 80/2003,” ungkapnya di Soppeng kemarin. (abdullah nicolha).
WATANSOPPENG(SI) – Mekanisme tender pengerjaan proyek di Kabupaten Soppeng kembali dipersoalkan sejumlah pihak.Bahkan,anggota DPRD setempat dalam pemandangan umumnya meminta penjelasan dari eksekutif.
Menurut sejumlah anggota Dewan, mekanisme tender di dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menimbulkan banyak sanggahan sehingga perlu dipertanyakan dan diperjelas. “Kami minta penjelasan, bagaimana mekanisme tender yang dilakukan di Dinkes sehingga menimbulkan banyak sanggahan,” kata juru bicara Fraksi Golongan Karya DPRD Soppeng Andi Khaerani saat membacakan pemandangan umumnya tentang rancangan peraturan daerah perubahan APBD 2009 di gedung Dewan, kemarin.
Juru bicara Fraksi Golkar Andi Khaerani menyatakan, pihaknya meminta penjelasan bagaimana mekanisme tender yang dilakukan di Dinas Kesehatan (Dinkes) dan proses tender pada Dinas PSDAPE yang pemenangnya adalah penawaran terendah, bahkan mencapai 40% dihilangkan.
Selain itu, legislator Golkar yang juga Ketua Komisi C DPRD Soppeng tersebut mempertanyakan bentuk-bentuk belanja apa saja yang mengalami pengurangan hingga mencapai Rp83.970.000.
Dia menegaskan, pada rapat panitia anggaran eksekutif bersama rapat panitia anggaran DPRD, telah diusulkan tambahan dana penyelesaian luncuran kolam induk kawasan wisata alam Air Panas Lejja sebesar Rp41.500.000. “Namun,kami lihat pada rancangan perubahan belum terakomodir.
Sementara di lain pihak, ada yang bertambah ratusan juta rupiah. Ini juga kami minta agar dijelaskan,” ungkapnya di hadapan para anggota Dewan dan SKPD pada rapat paripurna kemarin.
Senada diungkapkan juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Rahmaniar bahwa pihaknya juga mempersoalkan proyek pengadaan barang terutama alat kesehatan di daerah tersebut agar diprioritaskan menjadi standar.
“Alasannya, dalam peninjauan langsung di lapangan didapatkan keluhan dari aparat puskesmas,” ujar dia dalam sambutannya kemarin. Wakil Bupati Soppeng Andi Sarimin Saransi membantah jika pengadaan alat kesehatan (alkes) tersebut tidak sesuai standar.
Dia mengungkapkan, pengadaan alkes pada Dinkes telah memenuhi standar berdasarkan spesifikasi standar peralatan minimal untuk puskesmas. Dia juga menyebutkan,proses tender yang dilakukan di dinas tersebut telah melalui mekanisme dengan tahapan administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi penawaran, sebagaimana yang diatur dalam Keppres No 80/2003.
Wabup Soppeng ini menegaskan, pengurangan belanja pegawai lingkup Pemkab Soppeng yang tertera dalam rancangan tersebut diakibatkan berkurangnya tenaga honorer. “Mereka telah terangkat menjadi PNS,sementara selisih yang ada tersebar di beberapa kegiatan,” tandasnya.
Khusus tambahan, akan disesuaikan dan diakomodir dalam APBD Perubahan 2009. Sementara masalah tender di Dinas PSDA berdasarkan hasil evaluasi oleh panitia tender, terhadap teknisi, administrasi, dan harga.Ketiga hal tersebut memenuhi ketentuan aturan sebagaimana persyaratan yang telah dipersyaratkan.
“Jika penawaran di atas 20% dari pagu anggaran, rekanan tersebut dipanggil untuk diverifikasi dan sanggup menaikkan jaminan pelaksanaannya dan rekanan yang dimenangkan di atas 20%, sebagaimana yang diatur dalam Keppres N0 80/2003,” ungkapnya di Soppeng kemarin. (abdullah nicolha).
Monday, August 24, 2009
Ketua KPU Majene Dicopot
Tuesday, 25 August 2009
DIDUGA TERKAIT PERSIAPAN PILKADA MAJENE 2011
MAJENE(SI) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene Sulawesi Barat (Sulbar) Majied Ruddin dicopot dari jabatan dan digantikan oleh anggotanya Hadijah Katta yang juga kakak kandung Bupati Majene Kalma Katta.
“Memang, kami telah mengganti Ketua KPU Majene Majied Ruddin dengan Hadijah Katta melalui pleno KPU, Kamis (20/8) lalu. Hasil pleno tersebut telah ditembuskan ke KPU Sulbar sehari setelahnya, yakni, pada Jum’at (21/8),” kata anggota KPU Majene Asmanuddin yang dihubungi Seputar Indonesia (SI),tadi malam.
Menurut dia, penggantian Ketua KPU tersebut merupakan kesepakatan bersama empat anggota KPU setempat melalui rapat pleno.“Ini merupakan kesepakatan bersama dan hasilnya,Majied Ruddin digantikan Hadijah Katta,”ungkap dia.
Asmanuddin menyebutkan, penggantian tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan hasil Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009 lalu, atau bahkan isu pilkada Majene yang akan digelar 2011 mendatang. “Jadi tidak ada indikasi apa-apa. Ini adalah murni penyegaran dari instansi penyelenggara pemilu.
Kalau ada yang mengaitkan dengan isu yang berkembang itu tidak benar,”tegas Asmanuddin. Anggota Bidang Hukum dan Humas KPU Majene ini menambahkan, pihaknya telah menyerahkan berita acara hasil pleno tersebut ke KPU provinsi untuk ditindak lanjuti.“ Jadi, kami juga telah tembuskan ke KPU Sulbar,”tandas dia.
Majied Ruddin, mantan Ketua KPU Majene yang telah digantikan anggotanya tersebut mengaku kaget dan kecewa dengan keputusan itu. Sebab, dia merasa selama ini telah bekerja maksimal dalam setiap kegiatan saat menjabat sebagai ketua.
“Saya sangat kaget dan kecewa dengan hasil pleno itu kenapa bisa diganti, bahkan, KPU Sulbar sendiri telah menilai dari lima penyelenggara di Sulbar KPU Majene lah yang terbaik,”tandas Majied di Majene kemarin.
Bahkan, dia bingung dengan keputusan tersebut, sebab merasa tak pernah melakukan kesalahan. “Saya tidak tahu alasannnya apa, yang jelas kalau mau tahu masalah pergantian ini yang tahu persis itu adalah Ketua Tim Evaluasi KPU Majene Dulhaj Muhktar, temanteman bisa menanyakannya langsung kepada dia,”jelas dia.
Ketua KPU Sulbar A Nahar Nasada mengemukakan, pihaknya hingga saat ini belum menerima laporan secara resmi terkait penggatian Ketua KPU Majene.Namun, dirinya berjanji akan membahasnya dalam waktu dekat.
“Kalau mekanismenya memang mereka yang melakukan rapat pleno tapi kanada aturannya.Jadi,meski telah ditetapkan melalui rapat pleno KPU Majene kami juga akan tetap membahasnya di KPU provinsi,” ujar A Nahar Nasada kepada SI via telepon seluler,kemarin.
Menurut dia, salah satu kriteria untuk melakukan pengantian adalah, meninggal dunia,tidak mampu menjalankan tugas,mengundurkan diri,atau terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik. “Tapi,yang saya lihat, tidak ada kategori tersebutdidalamnya, mungkinadaunsurunsur lain, itu yang belum kami ketahui. Masalah ini akan dibahas nanti di KPU Sulbar,”tegas dia.
Anggota KPU Sulbar yang juga anggota Dewan Kehormatan (DK) KPU Supriadi menambahkan, pihaknya akan memanggil KPU Majene untuk memberikan penjelasan terkait masalah itu.“Intinya,kami akan memanggil KPU setempat ke provinsi untuk memberikan penjelasan tentang hal tersebut,” papar Supriadi.
Sementara itu, Ketua Tim Evaluasi KPU Majene Dulhaj Muhktar yang dicoba dikonfirmasi kemarin terkait penggantian Ketua KPU Majene tersebut tidak menjawab teleponnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), Bupati Majene Kalma Katta yang juga Ketua DPD II Golkar Majene hampir dipastikan akan diusung partai berlambang beringin tersebut pada pilkada Majene yang digelar pada 2011 mendatang. (abdullah nicolha).
DIDUGA TERKAIT PERSIAPAN PILKADA MAJENE 2011
MAJENE(SI) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene Sulawesi Barat (Sulbar) Majied Ruddin dicopot dari jabatan dan digantikan oleh anggotanya Hadijah Katta yang juga kakak kandung Bupati Majene Kalma Katta.
“Memang, kami telah mengganti Ketua KPU Majene Majied Ruddin dengan Hadijah Katta melalui pleno KPU, Kamis (20/8) lalu. Hasil pleno tersebut telah ditembuskan ke KPU Sulbar sehari setelahnya, yakni, pada Jum’at (21/8),” kata anggota KPU Majene Asmanuddin yang dihubungi Seputar Indonesia (SI),tadi malam.
Menurut dia, penggantian Ketua KPU tersebut merupakan kesepakatan bersama empat anggota KPU setempat melalui rapat pleno.“Ini merupakan kesepakatan bersama dan hasilnya,Majied Ruddin digantikan Hadijah Katta,”ungkap dia.
Asmanuddin menyebutkan, penggantian tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan hasil Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009 lalu, atau bahkan isu pilkada Majene yang akan digelar 2011 mendatang. “Jadi tidak ada indikasi apa-apa. Ini adalah murni penyegaran dari instansi penyelenggara pemilu.
Kalau ada yang mengaitkan dengan isu yang berkembang itu tidak benar,”tegas Asmanuddin. Anggota Bidang Hukum dan Humas KPU Majene ini menambahkan, pihaknya telah menyerahkan berita acara hasil pleno tersebut ke KPU provinsi untuk ditindak lanjuti.“ Jadi, kami juga telah tembuskan ke KPU Sulbar,”tandas dia.
Majied Ruddin, mantan Ketua KPU Majene yang telah digantikan anggotanya tersebut mengaku kaget dan kecewa dengan keputusan itu. Sebab, dia merasa selama ini telah bekerja maksimal dalam setiap kegiatan saat menjabat sebagai ketua.
“Saya sangat kaget dan kecewa dengan hasil pleno itu kenapa bisa diganti, bahkan, KPU Sulbar sendiri telah menilai dari lima penyelenggara di Sulbar KPU Majene lah yang terbaik,”tandas Majied di Majene kemarin.
Bahkan, dia bingung dengan keputusan tersebut, sebab merasa tak pernah melakukan kesalahan. “Saya tidak tahu alasannnya apa, yang jelas kalau mau tahu masalah pergantian ini yang tahu persis itu adalah Ketua Tim Evaluasi KPU Majene Dulhaj Muhktar, temanteman bisa menanyakannya langsung kepada dia,”jelas dia.
Ketua KPU Sulbar A Nahar Nasada mengemukakan, pihaknya hingga saat ini belum menerima laporan secara resmi terkait penggatian Ketua KPU Majene.Namun, dirinya berjanji akan membahasnya dalam waktu dekat.
“Kalau mekanismenya memang mereka yang melakukan rapat pleno tapi kanada aturannya.Jadi,meski telah ditetapkan melalui rapat pleno KPU Majene kami juga akan tetap membahasnya di KPU provinsi,” ujar A Nahar Nasada kepada SI via telepon seluler,kemarin.
Menurut dia, salah satu kriteria untuk melakukan pengantian adalah, meninggal dunia,tidak mampu menjalankan tugas,mengundurkan diri,atau terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik. “Tapi,yang saya lihat, tidak ada kategori tersebutdidalamnya, mungkinadaunsurunsur lain, itu yang belum kami ketahui. Masalah ini akan dibahas nanti di KPU Sulbar,”tegas dia.
Anggota KPU Sulbar yang juga anggota Dewan Kehormatan (DK) KPU Supriadi menambahkan, pihaknya akan memanggil KPU Majene untuk memberikan penjelasan terkait masalah itu.“Intinya,kami akan memanggil KPU setempat ke provinsi untuk memberikan penjelasan tentang hal tersebut,” papar Supriadi.
Sementara itu, Ketua Tim Evaluasi KPU Majene Dulhaj Muhktar yang dicoba dikonfirmasi kemarin terkait penggantian Ketua KPU Majene tersebut tidak menjawab teleponnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), Bupati Majene Kalma Katta yang juga Ketua DPD II Golkar Majene hampir dipastikan akan diusung partai berlambang beringin tersebut pada pilkada Majene yang digelar pada 2011 mendatang. (abdullah nicolha).
APBDP Soppeng Defisit Rp48 M
Monday, 24 August 2009
WATANSOPPENG(SI) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kab Soppeng 2009 mengalami defisit Rp48 miliar.
Defisit tersebut ditutupi dengan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2008. “Silpa 2008 sebesar Rp53 miliar,” ujar Bupati Soppeng Andi Soetomo dalam rapat paripurna tahap I DPRD Soppeng saat penyerahan nota keuangan dan rancangan perubahan APBDP 2009,kemarin.
Dia menambahkan, pendapatan daerah yang semula hanya ditargetkan pada APBD Pokok sebesar Rp440 miliar, direncanakan pada anggaran perubahan bertambah menjadi Rp462 miliar, dengan kenaikan sekitar Rp21 miliar.
Sementara untuk belanja daerah dari Rp486 miliar naik menjadi Rp511 miliar dengan tambahan Rp24 miliar. Pada penerimaan pembiayaan daerah,yang semula hanya diasumsikan Rp52 miliar, direncanakan naik sekitar Rp1 miliar atau menjadi Rp53 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan Rp4 miliar juga mengalami penambahan Rp38 juta.
“Perubahan anggaran dilakukan untuk penyesuaian terhadap capaian target dan atau perkiraan rencana keuangan tahunan pada APBD Pokok yang masih bersifat estimasi,”katanya.
Karena itu, melalui perubahan APBD 2009 ini, perlu dilakukan penyesuaian target, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja.“ Jika mencermati asumsi penerimaan dan belanja pada perubahan ini, alasan yang mendasari dilakukan penyesuaian, antara lain karena adanya penyesuaian pagu dana yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi dan adanya silpa setelah diperoleh berdasarkan angka riil dari laporan keuangan,” tandasnya.
Ketua DPRD Soppeng Andi Kaswadi Razak menyatakan, penyerahan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS perubahan APBD 2009 yang merupakan tahapan proses penyusunan APBD Perubahan sesuai amanat Undang- Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara.
Legislator Golkar ini menyatakan, penyerahan raperda tersebut patut dihargai dan merupakan kerja keras bupati beserta jajarannya yang selalu berkreasi dan berinovasi dalam mengelola keuangan daerah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga tidak lepas dari peran Dewan.
“Kami berharap,kiranya raperda APBD 2009 dapat juga disampaikan lebih awal sehingga penetapannya dapat dilakukan sebelum berakhirnya 2009 ini,” tuturnya di hadapan Bupati dan Wabup Soppeng, muspida, pejabat lingkup Soppeng dan anggota Dewan di Soppeng,kemarin. (abdullah nicolha).
WATANSOPPENG(SI) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kab Soppeng 2009 mengalami defisit Rp48 miliar.
Defisit tersebut ditutupi dengan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2008. “Silpa 2008 sebesar Rp53 miliar,” ujar Bupati Soppeng Andi Soetomo dalam rapat paripurna tahap I DPRD Soppeng saat penyerahan nota keuangan dan rancangan perubahan APBDP 2009,kemarin.
Dia menambahkan, pendapatan daerah yang semula hanya ditargetkan pada APBD Pokok sebesar Rp440 miliar, direncanakan pada anggaran perubahan bertambah menjadi Rp462 miliar, dengan kenaikan sekitar Rp21 miliar.
Sementara untuk belanja daerah dari Rp486 miliar naik menjadi Rp511 miliar dengan tambahan Rp24 miliar. Pada penerimaan pembiayaan daerah,yang semula hanya diasumsikan Rp52 miliar, direncanakan naik sekitar Rp1 miliar atau menjadi Rp53 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan Rp4 miliar juga mengalami penambahan Rp38 juta.
“Perubahan anggaran dilakukan untuk penyesuaian terhadap capaian target dan atau perkiraan rencana keuangan tahunan pada APBD Pokok yang masih bersifat estimasi,”katanya.
Karena itu, melalui perubahan APBD 2009 ini, perlu dilakukan penyesuaian target, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja.“ Jika mencermati asumsi penerimaan dan belanja pada perubahan ini, alasan yang mendasari dilakukan penyesuaian, antara lain karena adanya penyesuaian pagu dana yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi dan adanya silpa setelah diperoleh berdasarkan angka riil dari laporan keuangan,” tandasnya.
Ketua DPRD Soppeng Andi Kaswadi Razak menyatakan, penyerahan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS perubahan APBD 2009 yang merupakan tahapan proses penyusunan APBD Perubahan sesuai amanat Undang- Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara.
Legislator Golkar ini menyatakan, penyerahan raperda tersebut patut dihargai dan merupakan kerja keras bupati beserta jajarannya yang selalu berkreasi dan berinovasi dalam mengelola keuangan daerah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga tidak lepas dari peran Dewan.
“Kami berharap,kiranya raperda APBD 2009 dapat juga disampaikan lebih awal sehingga penetapannya dapat dilakukan sebelum berakhirnya 2009 ini,” tuturnya di hadapan Bupati dan Wabup Soppeng, muspida, pejabat lingkup Soppeng dan anggota Dewan di Soppeng,kemarin. (abdullah nicolha).
Selama Ramadan, Jam Kerja Pegawai Dikurangi
Monday, 24 August 2009
WATANSOPPENG (SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng memberikan dispensasi kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) lingkup setempat, dengan memberikan pengurangan jam kerja selama bulan puasa.
“Bupati telah mengeluarkan keputusan dengan memberikan dispensasi atau kelonggaran kepada PNS yang melaksanakan ibadah puasa di lingkup Pemkab Soppeng, baik mengenai jam masuk maupun jam pulang kantor,” kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abdul Haris Abbas di Soppeng kemarin.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI),sepanjang Ramadan ini,jam masuk kerja diperlambat dari jam sebelumnya, yakni dimulai 30 menit dari jadwal biasanya. Sementara jam pulang dimajukan satu jam lebih cepat.
Keputusan perubahan jam kerja PNS tersebut mulai berlaku sejak 1 Ramadan (22/8) lalu hingga dua hari sesudah Lebaran. Ini berdasarkan Surat Edaran Bupati Soppeng No 800/661/BKD/VIII/2009 yang ditandatangani Sekkab Soppeng Abdul Haris Abbas.
Sekkab menambahkan, meski jam berkurang,pelayanan publik tetap maksimal.Menurutnya,selama Ramadan, pelayanan publik Pemkab Soppeng tetap berjalan sebagaimana biasanya.“Pelayanan tidak boleh terhambat dengan alasan pegawai melaksanakan puasa,”ujarnya.
Dari jadwal kerja yang mulai diterapkan Ramadan ini,jam masuk kantor dikurangi 30 menit. Jika sebelumnya para PNS mulai berkantor pukul 07.30 Wita, selama Ramadan baru masuk kerja pukul 08.00 Wita, sedangkan jam pulang sebelumnya 16.00 Wita menjadi pukul 15.00 Wita.
Selain itu, jam istirahat juga mengalami perubahan. Selama Ramadan, PNS istirahat pukul 12.00-12.30 Wita.Di luar Ramadan, jam istirahat para pamong ini pukul 12.00-13.00 Wita. Khusus Jumat jam masuk pukul 08.00- 15.30, sedangkan jam istirahat 11.30-12.30 Wita.
Pengurangan jam kerja juga dilakukan Pemkab Sinjai dan Bone pada bulan Ramadan ini.Jam kerja pengawai negeri sipil (PNS) di Sinjai dan Bone dikurangi satu jam. Menurut Kasubag Humas dan Protokol Pemkab Sinjai Irwan Suaib, pengurangan jam kerja tersebut memang sesuai Peraturan Bupati (Perbup) No 061.2/1261/set, sebagai penghormatan terhadap bulan suci Ramadan dan juga stamina bagi para PNS.
“Biasanya masuk jam 08.00 hingga 16.00 Wita, sekarang hanya sampai pada pukul 14.00.Namun, kami tetap harapkan semua kegiatan pemkab bisa berjalan dengan baik, meskipun di sedang berpuasa,” jelasnya.
Lebih lanjut, mantan ajudan Bupati Sinjai ini menyatakan, jika ditemukan ada PNS yang tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, pihaknya akan memberikan sanksi berupa teguran. Kabag Keuangan dan Perlengkapan Pemkab Bone M Saleh mengatakan di Bone juga mendapatkan pengurangan jam kerja sehingga jam pulang kantor lebih cepat satu jam dibandingkan hari biasa.
Kendati demikian, sebenarnya hal tersebut tidak terlalu berpengaruh. Sebab,jika pada hari biasa ada jam istirahat satu jam,sedangkan bulan puasa tidak ada jam istirahat. (abdullah nicolha/rahmi djafar).
WATANSOPPENG (SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng memberikan dispensasi kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) lingkup setempat, dengan memberikan pengurangan jam kerja selama bulan puasa.
“Bupati telah mengeluarkan keputusan dengan memberikan dispensasi atau kelonggaran kepada PNS yang melaksanakan ibadah puasa di lingkup Pemkab Soppeng, baik mengenai jam masuk maupun jam pulang kantor,” kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abdul Haris Abbas di Soppeng kemarin.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI),sepanjang Ramadan ini,jam masuk kerja diperlambat dari jam sebelumnya, yakni dimulai 30 menit dari jadwal biasanya. Sementara jam pulang dimajukan satu jam lebih cepat.
Keputusan perubahan jam kerja PNS tersebut mulai berlaku sejak 1 Ramadan (22/8) lalu hingga dua hari sesudah Lebaran. Ini berdasarkan Surat Edaran Bupati Soppeng No 800/661/BKD/VIII/2009 yang ditandatangani Sekkab Soppeng Abdul Haris Abbas.
Sekkab menambahkan, meski jam berkurang,pelayanan publik tetap maksimal.Menurutnya,selama Ramadan, pelayanan publik Pemkab Soppeng tetap berjalan sebagaimana biasanya.“Pelayanan tidak boleh terhambat dengan alasan pegawai melaksanakan puasa,”ujarnya.
Dari jadwal kerja yang mulai diterapkan Ramadan ini,jam masuk kantor dikurangi 30 menit. Jika sebelumnya para PNS mulai berkantor pukul 07.30 Wita, selama Ramadan baru masuk kerja pukul 08.00 Wita, sedangkan jam pulang sebelumnya 16.00 Wita menjadi pukul 15.00 Wita.
Selain itu, jam istirahat juga mengalami perubahan. Selama Ramadan, PNS istirahat pukul 12.00-12.30 Wita.Di luar Ramadan, jam istirahat para pamong ini pukul 12.00-13.00 Wita. Khusus Jumat jam masuk pukul 08.00- 15.30, sedangkan jam istirahat 11.30-12.30 Wita.
Pengurangan jam kerja juga dilakukan Pemkab Sinjai dan Bone pada bulan Ramadan ini.Jam kerja pengawai negeri sipil (PNS) di Sinjai dan Bone dikurangi satu jam. Menurut Kasubag Humas dan Protokol Pemkab Sinjai Irwan Suaib, pengurangan jam kerja tersebut memang sesuai Peraturan Bupati (Perbup) No 061.2/1261/set, sebagai penghormatan terhadap bulan suci Ramadan dan juga stamina bagi para PNS.
“Biasanya masuk jam 08.00 hingga 16.00 Wita, sekarang hanya sampai pada pukul 14.00.Namun, kami tetap harapkan semua kegiatan pemkab bisa berjalan dengan baik, meskipun di sedang berpuasa,” jelasnya.
Lebih lanjut, mantan ajudan Bupati Sinjai ini menyatakan, jika ditemukan ada PNS yang tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, pihaknya akan memberikan sanksi berupa teguran. Kabag Keuangan dan Perlengkapan Pemkab Bone M Saleh mengatakan di Bone juga mendapatkan pengurangan jam kerja sehingga jam pulang kantor lebih cepat satu jam dibandingkan hari biasa.
Kendati demikian, sebenarnya hal tersebut tidak terlalu berpengaruh. Sebab,jika pada hari biasa ada jam istirahat satu jam,sedangkan bulan puasa tidak ada jam istirahat. (abdullah nicolha/rahmi djafar).
Subscribe to:
Posts (Atom)
