Pencopotan Ketua KPU Disoal

Thursday, 27 August 2009

MAJENE(SI)–Sejumlah kalangan di provinsi Sulbar mempersoalkan pencopotan Ketua KPU Majene Majied Ruddin yang dilakukan anggotanya belum lama ini.Bahkan,terus menuai polemik di daerah tersebut.

“Ini yang kami pertanyakan,kalau penyegaran, semua anggota KPU Majene harus ikut disegarkan, karena tugas KPU adalah kolektif,bila memang ada kekurangan berarti itu hasil kerja bersama,”kata Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sulawesi Barat Ikhsan Welly kepada wartawan, kemarin.

Menurut dia,keputusan empat orang anggota KPU Majene yang mengusulkan penggantian Majied Ruddin sebagai ketua KPU Majene dan diganti dengan ketua baru,Hadijah Katta adalah langkah tidak tepat terkait dengan alasan para anggota KPU Majene bahwa penggantian ketua semata–mata untuk penyegaran.

Sebelumnya, rapat pleno KPU Majene Kamis (20/08) lalu mengeluarkan keputusan mengejutkan yakni, menyepakati usulan penggantian ketua KPU Majene yang dijabat oleh Majied Ruddin ke ketua baru, Hadijah Katta yang juga kakak bupati Majene, Kalma Katta.

“Tidak ada masalah krusial, penggantian ketua ini, hanya untuk penyegaran, roling biasa, tidak ada tendensi apa-apa,” kata anggota KPUD Majene divisi hukum dan Humas KPU Majene Asmanuddin.

Ikhsan menegaskan, apabila memang hasil tim evaluasi KPU Majene menyimpulkan ada kekurangan maka semua anggota KPU Majene harus ikut bertanggung jawab, bukan ditimpakan pada satu orang saja yakni ketua.

“Sejak dulu, usai pemilu legislatif, kami sudah mendesak agar semua anggota KPU Majene mundur,mereka terbukti tidak kapabel menjadi penyelenggara pemilu, buktinya terjadi mark up suara di Pamboang yang sampai sekarang tidak jelas siapa yang mesti bertanggung jawab,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Koordinator Koalisi Partai Politik Majene (KPPM) Atjo Sabalino yang mempertanyakan urgensipergantian ketua,mengingat KPU Majene baru terbentuk baru setahun.

Ketua DPC Partai Pelopor Majene ini menegaskan, sikap KPPM bahwa semua anggota KPU Majene harus ikut bertanggung jawab atas pemilu di Majene yang dinilainya kisruh. Dia mengatakan salah satu tuntutan KPPM saat berulang kali aksi di kantor KPU pasca pemilu legislatif adalah meminta semua anggota KPU Majene mundur.

“Pak Majied ini kan sebatas koordinator semata,mereka (KPU Majene) adalah bekerja secara tim yang semua harus memikul tanggung jawab,” tegas mantan anggota DPRD Majene ini.

Sejak akhir tahun 2008 lalu,kinerja KPU Majene sudah menuai sorotan yakni saat para anggota KPU Majene beserta sejumlah staf “melancong”ke Batam,Singapura dan Malaysia.

Atjo menyebutkan,KPU Majene saat itu berkilah kunjungan ke Batam saat itu untuk melihat penataan alat peraga kampanye. Sedangkan kunjungan ke Malaysia dan Singapura,KPUD Majene beralasan untuk melihat cara penanganan kebersihan kota.

Selanjutnya kata dia, pada pemilu legislatif, sejumlah partai yang tergabung dalam KPPM mempersoalkan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT),proses rekapitulasi hingga temuan mark upsuara di salah satu TPS di PPK Kecamatan Pamboang.

Koordiator KIPP Sulbar Ikhsan Welly mendesak KPU Sulbar, agar sebelum mengeluarkan SK ketua KPU Majene yang baru, penyelenggara pemilu tingkat provinsi itu menurunkan Dewan Kehormatan (DK) untuk meneliti lebih jauh berbagai kasus pasca pemilu di Majene.

“Kami mengkaji ada unsur politis dari pergantian ketua secara tiba–tiba ini,makanya agar lebih fair,DK KPU Sulbar harus turun tangan,” tegasnya.

Anggota Dewan Kehormatan (DK) KPU Supriadi berjanji, pihaknya akan memanggil KPU Majene untuk memberikan penjelasan terkait masalah itu. (abdullah nicolha).