Thursday, 11 March 2010
WATANSOPPENG(SI) – Koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Soppeng dinilai masih minim.
Pasalnya, ada tahapan yang bertentangan dengan tata tertib (tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng. Salah satunya jadwal tahapan pemaparan visi-misi calon bupati dan calon wakil bupati (cabup-cawabup) pada rapat paripurna Dewan dijadwalkan pada Minggu 6 Juni.
Padahal, dalam tatib DPRD No 09/DPRD/XII/2009 peraturan tatib Dewan Pasal 93 tentang waktu rapat menyebutkan,DPRD dapat mengadakan rapat pada waktu siang, yakni Senin–Kamis pukul 09.00–12.00 Wita. Sementara untuk Jumat pukul 08.30–11.00 Wita dan jadwal rapat jam kedua dimulai pukul 13.30–16.00.
“Dalam hal tertentu dapat diadakan rapat pada malam hari pukul 19.30–20.00 Wita,” kata Ketua Komisi I DPRD Soppeng Andi Wadeng kepada Seputar Indonesia (SI) di ruang kerjanya,kemarin.
Menurut legislator PDK ini, penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud ayat (1),ditentukan rapat yang bersangkutan atau bila dianggap perlu oleh pimpinan Dewan. “Tempat rapat di-lakukan di gedung DPRD, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan yang ditentukan pimpinan,”paparnya.
Dengan mengamati tahapan Pilkada Soppeng yang bertentangan dengan tatib DPRD tersebut, Andi Waddeng menilai penyelenggara pilkada (KPU) tidak melakukan koordinasi dengan Dewan. “Terbukti jadwal tersebut bertepatan hari libur (Minggu).Ini membuktikan tidak ada koordinasi sebelumnya dengan pihak Dewan,” ujarnya.
Jadi, jika nanti jadwal tersebut akan diubah atau tetap pada Minggu, pihak Dewan akan menggelar kembali rapat paripurna untuk membahas jadwal itu. “Kalau jadwal tidak diubah karena khawatir berimbas pada tahapan lain, nanti dirapatkan lagi dengan Dewan dalam paripurna,”katanya.
Salah seorang aktivis LSM yang juga Koordinator Lembaga Kontrol Independen Nasional (LKIN) wilayah Bosowa, Buhari Abu, juga menilai bahwa koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng minim.
Selain tentang jadwal pemaparan visi-misi calon yang bertentangan dengan tatib DPRD, sebelumnya juga terkait masalah anggaran pelaksanaan pilkada. “Dalam pengamatan kami, koordinasi KPU dari awal memang masih kurang.Itu juga yang sempat membuat pemkab dan KPU berbeda persepsi tentang masalah anggaran pilkada,”ungkapnya.
Ketua KPU Soppeng Sulhan yang dikonfirmasi, kemarin tidak berkomentar banyak terkait masalah tersebut. Namun, dia tetap berupaya memberikan yang terbaik untuk kesuksesan perhelatan pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala itu.
“Dalam setiap proses pilkada pasti banyak komentar masyarakat dan itu wajar. Bisa dilihat sendiri kami telah berkoordinasi dengan Dewan. Tadi pun (kemarin) saya telah bertemu dan berbicaradengan Pak Andi Wadeng.
Jadi,kemungkinan besar jadwal tidak akan diubah karena hal itu sudah sesuai undangundang,” tandasnya sesaat sebelum menggelar pertemuan dengan Sekkab Soppeng Abd Haris Abbas di Kantor Bupati,kemarin. (abdullah nicolha)
Thursday, March 11, 2010
Kapolres Jamin Anggotanya Netral
Thursday, 11 March 2010
WATANSOPPENG(SI) – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Soppeng Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Arif Rahman menjamin seluruh anggotanya akan bersikap netral pada Pilkada Soppeng Juni mendatang.
“Saya jamin anggota saya netral karena penegak hukum berdiri di tengah dan tidak akan memihak salah satu calon,”ungkap Kapolres saat menerima cawabup SULAPA Supriansa bersama ketua tim pemenangan Haeruddin Tahang dan juru kampanyenya,Akbar Endra,di ruang kerjanya,baru-baru ini.
Menurut Kapolres, netralitas adalah harga mati bagi jajaran kepolisiandiSoppeng. Diamenyebutkan, jika nanti dalam tahapan pilkada tersebut ditemukan ada anggotanya yang berpihak kepada salah satu calon,akan ditindak tegas.
“Polisi merupakan stabilisator dan rawan jika berpihak.Jika seandainya nanti di lapangan ada oknum yang ditemukan dan terbukti mengabaikannya (tidak netral), akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,”ungkapnya.
Pihaknya juga akan memberikan ketegasan dengan melakukan pembinaan.“Jika nanti tidak bisa dibina, akan dimutasi ke daerah lain,” tandasnya. Pihaknya telah menyampaikan masalah tersebut pada Kapolda Sulselbar Irjen Pol Adjang Rochjana.
Komitmen tersebut telah direalisasikan dalam bentuk surat imbauan kepada Pemkab Soppeng dan jajarannya yang juga ditembuskan kepada Kapolda Sulselbar, bupati, dan unsur muspida setempat.
Kapolres berjanji akan menjaga komitmen tersebut hingga proses pilkada selesai. “Hingga saat ini saya belum pernah menggelar pertemuan khusus dengan calon, kecuali dalam agenda resmi,baik di kantor bupati maupun di gedung DPRD,”tuturnya.
Di Mapolres Soppeng, terpasang baliho (spanduk) berukuran besar bertuliskan, netralitas kepolisian dalam Pilkada Soppeng adalah “harga mati”yang harus dilakukan.
Sementara itu, cawabup Supriansa mengungkapkan, Kapolres Soppeng yang menyatakan bersikap netral merupakan langkah awal yang baik menjelang pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala tersebut. “Ini adalah langkah yang baik yang ditunjukkan Polres,”katanya. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Soppeng Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Arif Rahman menjamin seluruh anggotanya akan bersikap netral pada Pilkada Soppeng Juni mendatang.
“Saya jamin anggota saya netral karena penegak hukum berdiri di tengah dan tidak akan memihak salah satu calon,”ungkap Kapolres saat menerima cawabup SULAPA Supriansa bersama ketua tim pemenangan Haeruddin Tahang dan juru kampanyenya,Akbar Endra,di ruang kerjanya,baru-baru ini.
Menurut Kapolres, netralitas adalah harga mati bagi jajaran kepolisiandiSoppeng. Diamenyebutkan, jika nanti dalam tahapan pilkada tersebut ditemukan ada anggotanya yang berpihak kepada salah satu calon,akan ditindak tegas.
“Polisi merupakan stabilisator dan rawan jika berpihak.Jika seandainya nanti di lapangan ada oknum yang ditemukan dan terbukti mengabaikannya (tidak netral), akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,”ungkapnya.
Pihaknya juga akan memberikan ketegasan dengan melakukan pembinaan.“Jika nanti tidak bisa dibina, akan dimutasi ke daerah lain,” tandasnya. Pihaknya telah menyampaikan masalah tersebut pada Kapolda Sulselbar Irjen Pol Adjang Rochjana.
Komitmen tersebut telah direalisasikan dalam bentuk surat imbauan kepada Pemkab Soppeng dan jajarannya yang juga ditembuskan kepada Kapolda Sulselbar, bupati, dan unsur muspida setempat.
Kapolres berjanji akan menjaga komitmen tersebut hingga proses pilkada selesai. “Hingga saat ini saya belum pernah menggelar pertemuan khusus dengan calon, kecuali dalam agenda resmi,baik di kantor bupati maupun di gedung DPRD,”tuturnya.
Di Mapolres Soppeng, terpasang baliho (spanduk) berukuran besar bertuliskan, netralitas kepolisian dalam Pilkada Soppeng adalah “harga mati”yang harus dilakukan.
Sementara itu, cawabup Supriansa mengungkapkan, Kapolres Soppeng yang menyatakan bersikap netral merupakan langkah awal yang baik menjelang pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala tersebut. “Ini adalah langkah yang baik yang ditunjukkan Polres,”katanya. (abdullah nicolha)
Wednesday, March 10, 2010
Nama Kapolres Soppeng Dicatut
Wednesday, 10 March 2010
WATANSOPPENG (SI) – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Soppeng,sejumlah oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan untuk melakukan penipuan dengan mencatut nama Kapolres Soppeng AKBP Arif Rahman.
Modus yang digunakan dengan menghubungi calon bupati-calon wakil bupati (cabup-cawabup) menggunakan nama Kapolres Soppeng untuk meminta sejumlah uang sekitar Rp20 juta–Rp25 juta. Biasanya mereka beralasan melakukan perjalanan ke luar daerah atau keluarga mereka sedang kesusahan dan membutuhkan dana.
Hal tersebut menimpa Supriansa, seorang cawabup Soppeng yang mendampingi Andi Sulham Hasan. Supriansa mengungkapkan, telah dihubungi seseorang yang mengaku Kapolres Soppeng dan meminta uang Rp25 juta untuk membantu keluarganya yang kesusahan.
Supri––sapaan akrab kader Partai Demokrat ini––menye-butkan, sebelum menghubungi langsung telepon selulernya, oknum tersebut mengirimkan pesan singkat (SMS) memperkenalkan diri sebagai kapolres. “Izin pak calon bupati/calon wakil bupati dari Kapolres Soppeng.tx,”begitu SMS yang dituliskan.
“Jadi, saat oknum itu menelepon, langsung saya angkat. Saya pikir dia Pak Kapolres.Kejadiannya kemarin,” katanya kepada harianSeputar Indonesia(SI),kemarin. Aktivis LSM ini mengaku dengan santun meladeni oknum tersebut dan langsung menanyakan keinginannya.
Kemudian sang oknum mengutarakan keinginannya.“Bagaimana kabar Pak Sulham, begini saya mau minta tolong dibantu untuk pinjam dana Rp25 juta karena mau ke luar daerah,”ujar Supriansa menirukan oknum tersebut.
Namun,dia mengaku tidak terlalu menghiraukannya dan mengatakan bahwa masalah dana ditangani timnya.“Nanti saya hubungi dulu Pak Haeruddin karena dia ketua tim pemenangan,” katanya.
Sementara sang oknum langsung menutup sambungan teleponnya. Karena tidak yakin yang menelepon adalah kapolres, dia langsung mencocokkan nomor telepon tersebut dengan nomor telepon Kapolres.Setelah itu,dia pun yakin kalau nama Kapolres telah dicatut oknum-oknum yang telah mengatasnamakan nama Kapolres Soppeng.
Setelah kejadian tersebut, Supriansa bersama ketua tim Haeruddin Tahang dan juru kampanye Akbar Endra, paket Sulapa (Sulham- Supriansa), menggelar pertemuan dengan Kapolres Soppeng AKBP Arif Rahman di ruang kerjanya. Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakapolres Kompol Syahruddin dan Kasat Intel Polres Soppeng.
Selain Supriansa, salah seorang cabup dari jalur perseorangan, Andi Taufan Made Alie (ATM), juga mengaku pernah dihubungi seorang oknum yang mengatasnamakan sebagai orang yang diperintahkan Kapolres Soppeng yang berada di Semarang.Oknum tersebut meminta uang untuk keperluan keluarganya di Semarang.
“Pada awalnya, dia (oknum) meminta uang Rp20 juta,tapi saya bilang tunggu dulu barang kali uang di rekeningku tidak cukup sebesar itu.Kemudian dia bilang yahberapalah.Karena curiga,saya langsung menelepon Kapolres Soppeng untuk menanyakan kebenarannya. Saat itu Kapolres mengaku tidak pernah dan itu adalah bentuk penipuan,”paparnya kepada SI via ponselnya,kemarin.
Sementara itu, Kapolres Soppeng AKBP Arif Rahman men-gungkapkan, pihaknya tidak khawatir dengan adanya aksi tersebut karena hal itu merupakan penipuan. Dia menegaskan,selama menjabat sebagai Kapolres Soppeng, belum pernah meminta uang kepada kepala dinas atau pengusaha di daerah tersebut.
“Belum ada sejarahnya dan saya tidak pernah meminta-minta di sini.Jadi,jika ada hal seperti itu, yang jelas itu penipuan,” ungkap Kapolres kepada Supriansa,ketua tim Haeruddin Tahang dan juru kampanye Sulapa,Akbar Endra.
Arif mengaku, selain cawabup Supriansa, calon lain juga telah menghubunginya dengan kasus yang sama, yakni mengatasnamakan dirinya dan meminta sejumlah uang hingga puluhan juta.
“Sudah ada juga calon lain yang pernah ditelepon seperti itu,tapi itu sudah jelas penipuan,” ungkapnya. Namun, dia menyatakan, cawabup Supriansa adalah orang pertama yang mengadukan,sekaligus bersilaturahmi dengan kepolisian. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Soppeng,sejumlah oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan untuk melakukan penipuan dengan mencatut nama Kapolres Soppeng AKBP Arif Rahman.
Modus yang digunakan dengan menghubungi calon bupati-calon wakil bupati (cabup-cawabup) menggunakan nama Kapolres Soppeng untuk meminta sejumlah uang sekitar Rp20 juta–Rp25 juta. Biasanya mereka beralasan melakukan perjalanan ke luar daerah atau keluarga mereka sedang kesusahan dan membutuhkan dana.
Hal tersebut menimpa Supriansa, seorang cawabup Soppeng yang mendampingi Andi Sulham Hasan. Supriansa mengungkapkan, telah dihubungi seseorang yang mengaku Kapolres Soppeng dan meminta uang Rp25 juta untuk membantu keluarganya yang kesusahan.
Supri––sapaan akrab kader Partai Demokrat ini––menye-butkan, sebelum menghubungi langsung telepon selulernya, oknum tersebut mengirimkan pesan singkat (SMS) memperkenalkan diri sebagai kapolres. “Izin pak calon bupati/calon wakil bupati dari Kapolres Soppeng.tx,”begitu SMS yang dituliskan.
“Jadi, saat oknum itu menelepon, langsung saya angkat. Saya pikir dia Pak Kapolres.Kejadiannya kemarin,” katanya kepada harianSeputar Indonesia(SI),kemarin. Aktivis LSM ini mengaku dengan santun meladeni oknum tersebut dan langsung menanyakan keinginannya.
Kemudian sang oknum mengutarakan keinginannya.“Bagaimana kabar Pak Sulham, begini saya mau minta tolong dibantu untuk pinjam dana Rp25 juta karena mau ke luar daerah,”ujar Supriansa menirukan oknum tersebut.
Namun,dia mengaku tidak terlalu menghiraukannya dan mengatakan bahwa masalah dana ditangani timnya.“Nanti saya hubungi dulu Pak Haeruddin karena dia ketua tim pemenangan,” katanya.
Sementara sang oknum langsung menutup sambungan teleponnya. Karena tidak yakin yang menelepon adalah kapolres, dia langsung mencocokkan nomor telepon tersebut dengan nomor telepon Kapolres.Setelah itu,dia pun yakin kalau nama Kapolres telah dicatut oknum-oknum yang telah mengatasnamakan nama Kapolres Soppeng.
Setelah kejadian tersebut, Supriansa bersama ketua tim Haeruddin Tahang dan juru kampanye Akbar Endra, paket Sulapa (Sulham- Supriansa), menggelar pertemuan dengan Kapolres Soppeng AKBP Arif Rahman di ruang kerjanya. Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakapolres Kompol Syahruddin dan Kasat Intel Polres Soppeng.
Selain Supriansa, salah seorang cabup dari jalur perseorangan, Andi Taufan Made Alie (ATM), juga mengaku pernah dihubungi seorang oknum yang mengatasnamakan sebagai orang yang diperintahkan Kapolres Soppeng yang berada di Semarang.Oknum tersebut meminta uang untuk keperluan keluarganya di Semarang.
“Pada awalnya, dia (oknum) meminta uang Rp20 juta,tapi saya bilang tunggu dulu barang kali uang di rekeningku tidak cukup sebesar itu.Kemudian dia bilang yahberapalah.Karena curiga,saya langsung menelepon Kapolres Soppeng untuk menanyakan kebenarannya. Saat itu Kapolres mengaku tidak pernah dan itu adalah bentuk penipuan,”paparnya kepada SI via ponselnya,kemarin.
Sementara itu, Kapolres Soppeng AKBP Arif Rahman men-gungkapkan, pihaknya tidak khawatir dengan adanya aksi tersebut karena hal itu merupakan penipuan. Dia menegaskan,selama menjabat sebagai Kapolres Soppeng, belum pernah meminta uang kepada kepala dinas atau pengusaha di daerah tersebut.
“Belum ada sejarahnya dan saya tidak pernah meminta-minta di sini.Jadi,jika ada hal seperti itu, yang jelas itu penipuan,” ungkap Kapolres kepada Supriansa,ketua tim Haeruddin Tahang dan juru kampanye Sulapa,Akbar Endra.
Arif mengaku, selain cawabup Supriansa, calon lain juga telah menghubunginya dengan kasus yang sama, yakni mengatasnamakan dirinya dan meminta sejumlah uang hingga puluhan juta.
“Sudah ada juga calon lain yang pernah ditelepon seperti itu,tapi itu sudah jelas penipuan,” ungkapnya. Namun, dia menyatakan, cawabup Supriansa adalah orang pertama yang mengadukan,sekaligus bersilaturahmi dengan kepolisian. (abdullah nicolha)
Tuesday, March 9, 2010
Bantuan Sosial Cair Setelah Pilkada
Tuesday, 09 March 2010
WATANSOPPENG (SI) – Bupati Soppeng Andi Soetomo menegaskan bahwa anggaran bantuan sosial untuk tahun 2010 hanya bisa dicairkan setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Hal itu untuk menghindari tudingan dan politisasi penggunaan dana tersebut untuk kampanye. Hal tersebut disampaikan Andi Soetomo dihadapan mahasiswa dari tujuh lembaga kemahasiswaan dan pemuda di Sopppeng yang tergabung dalam Gabungan Anak Soppeng (Ganas),kemarin.
Mereka mendatangi DPRD Soppeng untuk mempertanyakan kepastian soal pencairan anggaran bantuan sosial. “Sebagai pimpinan daerah, saya terpanggil untuk datang memberikan penjelasan secara langsung. Sebab, kebijakan untuk tidak mencairkan bantuan sosial sebelum Pilkada bukan kebijakan Kadis PPKAD, tapi kebijakan dan tanggungjawab saya,”katanya.
Andi Soetomo mengatakan, pihaknya mengeluarkan kebijakan pencairan bantuan sosial hanya diberikan pada tiga komponen.Yaitu, untuk pembayaran rekening listrik dan air asrama mahasiswa,penyelesaian studi mahasiswa, serta untuk pra pekan olahraga daerah (Porda). “Kalau ada yang melakukan pencairan pos bantuan sosial selain ketiga tersebut, saya akan tindak dan dikenakan sanksi.
Jadi dana bantuan tersebut tidak akan bisa cair kalau tidak ada disposisi dari saya, ”tandasnya. Soetomo menyebutkan,kebijakan itu dilakukan karena saat pembahasan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2010 di DPRD Soppeng, pos bantuan sosial dikait-kaitkan dengan pelaksanaan Pilkada.
“Oleh karena itu, supaya tidak ada lagi yang memolitisir bantuan sosial dengan kampanye, saya perintahkan untuk tidak mencairkannya sebelum pilkada selesai,”ujarnya.
Data yang dihimpun Harian Seputar Indonesia (SI), pos bantuan sosial pada 2005 menjelang Pilkada saat itu sebesar Rp8 miliar lebih. Sementara pada 2010 yang juga menjelang Pilkada hanya Rp1,6 miliar. Sebelumnya dalam RKA yang telah diajukan,yakni sebesar Rp4,1 miliar sama seperti pada 2009, namun pada saat pembahasan dipangkas sebanyak Rp2,5 miliar.
Menurut bupati, dari jumlah Rp1,6 miliar tersebut kemudian dibagi ke sejumlah item dan untuk mahasiswa hanya sekitar Rp50 juta. “Kalau sebelumnya yang akan menyelesaikan studi S1 (strata satu) diberikan bantuan Rp1 juta dan S2 diberikan Rp2 juta.Namun, tahun ini jumlahnya dibatasi karena terbatasnya anggaran,”katanya.
Bupati kemudian memberikan solusi, apabila kegiatan yang akan dilakukan mahasiswa tetap akan dilaksanakan sebelum Pilkada, lebih baik mengedarkan semacam les.“Saya pribadi siap membantu,” kata Soetomo disambut tepukan para mahasiswa. Tujuh lembaga kemahasiswaan dan masyarakat yang tergabung dalam Ganas tersebut, adalah PMII, IPNU,FPMS,F-KISS,SLASH,SICS serta BEM STAI Al Gazali.
Mereka mempertanyakan kebijakan tidak mencairkan dana proposal yang diajukan untuk kegiatan mahasiswa. Acara dengar pendapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Soppeng Andi Kuneng SH yang juga dihadiri Andi Mapparemma (Wakil Ketua), Ketua tim penerima aspirasi Suardi Haseng dan empat anggota dewan lainnya.
Turut hadir Kepala Dinas PPKAD Soppeng Andi Tenri Sessu bersama enam orang stafnya. Para mahasiswa sempat mempertanyakan terkait pemangkasan dana bantuan sosial itu hingga tersisa Rp1,6 miliar. Bahkan, meminta agar DPRD tidak main ‘pangkas’ dan pada pembahasan APBD Perubahan anggaran untuk bantuan sosial dapat ditingkatkan.
Ketua Tim Penerima Aspirasi Suardi Haseng menjelaskan,pihaknya melakukan rasionalisasi bantuan dana tersebut karena didasari instruksi Mendagri bagi kabupaten/ kota yang meng-gelar Pilkada. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) – Bupati Soppeng Andi Soetomo menegaskan bahwa anggaran bantuan sosial untuk tahun 2010 hanya bisa dicairkan setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Hal itu untuk menghindari tudingan dan politisasi penggunaan dana tersebut untuk kampanye. Hal tersebut disampaikan Andi Soetomo dihadapan mahasiswa dari tujuh lembaga kemahasiswaan dan pemuda di Sopppeng yang tergabung dalam Gabungan Anak Soppeng (Ganas),kemarin.
Mereka mendatangi DPRD Soppeng untuk mempertanyakan kepastian soal pencairan anggaran bantuan sosial. “Sebagai pimpinan daerah, saya terpanggil untuk datang memberikan penjelasan secara langsung. Sebab, kebijakan untuk tidak mencairkan bantuan sosial sebelum Pilkada bukan kebijakan Kadis PPKAD, tapi kebijakan dan tanggungjawab saya,”katanya.
Andi Soetomo mengatakan, pihaknya mengeluarkan kebijakan pencairan bantuan sosial hanya diberikan pada tiga komponen.Yaitu, untuk pembayaran rekening listrik dan air asrama mahasiswa,penyelesaian studi mahasiswa, serta untuk pra pekan olahraga daerah (Porda). “Kalau ada yang melakukan pencairan pos bantuan sosial selain ketiga tersebut, saya akan tindak dan dikenakan sanksi.
Jadi dana bantuan tersebut tidak akan bisa cair kalau tidak ada disposisi dari saya, ”tandasnya. Soetomo menyebutkan,kebijakan itu dilakukan karena saat pembahasan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2010 di DPRD Soppeng, pos bantuan sosial dikait-kaitkan dengan pelaksanaan Pilkada.
“Oleh karena itu, supaya tidak ada lagi yang memolitisir bantuan sosial dengan kampanye, saya perintahkan untuk tidak mencairkannya sebelum pilkada selesai,”ujarnya.
Data yang dihimpun Harian Seputar Indonesia (SI), pos bantuan sosial pada 2005 menjelang Pilkada saat itu sebesar Rp8 miliar lebih. Sementara pada 2010 yang juga menjelang Pilkada hanya Rp1,6 miliar. Sebelumnya dalam RKA yang telah diajukan,yakni sebesar Rp4,1 miliar sama seperti pada 2009, namun pada saat pembahasan dipangkas sebanyak Rp2,5 miliar.
Menurut bupati, dari jumlah Rp1,6 miliar tersebut kemudian dibagi ke sejumlah item dan untuk mahasiswa hanya sekitar Rp50 juta. “Kalau sebelumnya yang akan menyelesaikan studi S1 (strata satu) diberikan bantuan Rp1 juta dan S2 diberikan Rp2 juta.Namun, tahun ini jumlahnya dibatasi karena terbatasnya anggaran,”katanya.
Bupati kemudian memberikan solusi, apabila kegiatan yang akan dilakukan mahasiswa tetap akan dilaksanakan sebelum Pilkada, lebih baik mengedarkan semacam les.“Saya pribadi siap membantu,” kata Soetomo disambut tepukan para mahasiswa. Tujuh lembaga kemahasiswaan dan masyarakat yang tergabung dalam Ganas tersebut, adalah PMII, IPNU,FPMS,F-KISS,SLASH,SICS serta BEM STAI Al Gazali.
Mereka mempertanyakan kebijakan tidak mencairkan dana proposal yang diajukan untuk kegiatan mahasiswa. Acara dengar pendapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Soppeng Andi Kuneng SH yang juga dihadiri Andi Mapparemma (Wakil Ketua), Ketua tim penerima aspirasi Suardi Haseng dan empat anggota dewan lainnya.
Turut hadir Kepala Dinas PPKAD Soppeng Andi Tenri Sessu bersama enam orang stafnya. Para mahasiswa sempat mempertanyakan terkait pemangkasan dana bantuan sosial itu hingga tersisa Rp1,6 miliar. Bahkan, meminta agar DPRD tidak main ‘pangkas’ dan pada pembahasan APBD Perubahan anggaran untuk bantuan sosial dapat ditingkatkan.
Ketua Tim Penerima Aspirasi Suardi Haseng menjelaskan,pihaknya melakukan rasionalisasi bantuan dana tersebut karena didasari instruksi Mendagri bagi kabupaten/ kota yang meng-gelar Pilkada. (abdullah nicolha)
Normalisasi Sungai Labalo Dibatalkan
Tuesday, 09 March 2010
WATANSOPPENG (SI) – Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Energi (PSDA-PE) Kabupaten Soppeng terpaksa memberi sanksi kepada rekanan kontraktor pengerjaan normalisasi Sungai Labalo,Desa/Kecamatan Donri-Donri.
Alasannya, program tersebut tak bisa dilaksanakan karena terkendala berbagai hal di lapangan, yakni permasalahan lokasi yang melibatkan kontraktor dan warga setempat. “Program normalisasi Sungai Labalo tidak dapat dilaksanakan karena permasalahan lokasi.
Makanya, kami putus kontraknya karena hingga menjelang akhir pelaksanaannya pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut,” ungkap Kepala PSDAPE Soppeng Syamsurya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Soppeng Triwulan IV 2009 di ruang pola baru-baru ini.
Bahkan, kata dia, pihak kontraktor bersama PPTK menggelar pertemuan dengan warga setempat untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun hasilnya nihil. “Memang pernah ada pertemuan, namun tidak ada penyelesaian sehingga harus diputus. Makanya, hingga waktu berakhir belum ada pengerjaan,”tambahnya.
Syamsurya juga mengaku, pihaknya telah mengembalikan dana untuk normalisasi tersebut dan tidak memasukkannya lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010 karena masalah lokasi belum dapat diselesaikan. Dia mengaku,proses pengerjaan proyek kegiatan itu tidak ditenderkan dengan ketentuan anggaran untuk normalisasi sungai di bawah Rp50 juta.
Hal itu untuk menjawab pertanyaan Wakil Bupati Soppeng Andi Sarimin Saransi yang mem-pertanyakan apakah kegiatan tersebut telah melalui proses tender atau tidak saat memimpin Rakor Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan 2009. “Sesuai ketentuan, anggaran di bawah Rp50 juta tidak ditender,tetapi melalui proses penunjukan,”jelasnya.
Kendati demikian,Wabup SoppengAndi Sarimin menyesalkan dinas terkait tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Sehingga, apa yang diharapkan dalam program tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. “Jadi tidak ada kordinasi dengan pihak kecamata,”katanya.
Hal tersebut juga dikuatkan dengan pengakuan Camat Donri- Donri Andi Makkaraka yang membenarkan bahwa PSDA-PE tidak pernah mengoordinasikan masalah tersebut ke pihak kecamatan. “Tidak pernah ada koordinasi ke kami,”katanya singkat.
Wabup Andi Sarimin mengungkapkan, dari laporan tersebut ditemukan adanya beberapa kualitas pengerjaan yang kurang serta rekanan yang tidak tepat waktu. Sehingga, pihaknya meminta agar disampaikan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Soppeng untuk diberi sanksi.
Bahkan, dari pantauan Harian Seputar Indonesia (SI) pada rakor tersebut,ada beberapa SKPD yang melaporkan pengerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sehingga,Wabup meminta agar dilaporkan sesuai kenyataan di lapangan. “Jangan melaporkan yang bukan-bukan, karena akan kembali kepada dinas bersangkutan,” tandas dia. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) – Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Energi (PSDA-PE) Kabupaten Soppeng terpaksa memberi sanksi kepada rekanan kontraktor pengerjaan normalisasi Sungai Labalo,Desa/Kecamatan Donri-Donri.
Alasannya, program tersebut tak bisa dilaksanakan karena terkendala berbagai hal di lapangan, yakni permasalahan lokasi yang melibatkan kontraktor dan warga setempat. “Program normalisasi Sungai Labalo tidak dapat dilaksanakan karena permasalahan lokasi.
Makanya, kami putus kontraknya karena hingga menjelang akhir pelaksanaannya pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut,” ungkap Kepala PSDAPE Soppeng Syamsurya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Soppeng Triwulan IV 2009 di ruang pola baru-baru ini.
Bahkan, kata dia, pihak kontraktor bersama PPTK menggelar pertemuan dengan warga setempat untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun hasilnya nihil. “Memang pernah ada pertemuan, namun tidak ada penyelesaian sehingga harus diputus. Makanya, hingga waktu berakhir belum ada pengerjaan,”tambahnya.
Syamsurya juga mengaku, pihaknya telah mengembalikan dana untuk normalisasi tersebut dan tidak memasukkannya lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010 karena masalah lokasi belum dapat diselesaikan. Dia mengaku,proses pengerjaan proyek kegiatan itu tidak ditenderkan dengan ketentuan anggaran untuk normalisasi sungai di bawah Rp50 juta.
Hal itu untuk menjawab pertanyaan Wakil Bupati Soppeng Andi Sarimin Saransi yang mem-pertanyakan apakah kegiatan tersebut telah melalui proses tender atau tidak saat memimpin Rakor Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan 2009. “Sesuai ketentuan, anggaran di bawah Rp50 juta tidak ditender,tetapi melalui proses penunjukan,”jelasnya.
Kendati demikian,Wabup SoppengAndi Sarimin menyesalkan dinas terkait tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Sehingga, apa yang diharapkan dalam program tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. “Jadi tidak ada kordinasi dengan pihak kecamata,”katanya.
Hal tersebut juga dikuatkan dengan pengakuan Camat Donri- Donri Andi Makkaraka yang membenarkan bahwa PSDA-PE tidak pernah mengoordinasikan masalah tersebut ke pihak kecamatan. “Tidak pernah ada koordinasi ke kami,”katanya singkat.
Wabup Andi Sarimin mengungkapkan, dari laporan tersebut ditemukan adanya beberapa kualitas pengerjaan yang kurang serta rekanan yang tidak tepat waktu. Sehingga, pihaknya meminta agar disampaikan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Soppeng untuk diberi sanksi.
Bahkan, dari pantauan Harian Seputar Indonesia (SI) pada rakor tersebut,ada beberapa SKPD yang melaporkan pengerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sehingga,Wabup meminta agar dilaporkan sesuai kenyataan di lapangan. “Jangan melaporkan yang bukan-bukan, karena akan kembali kepada dinas bersangkutan,” tandas dia. (abdullah nicolha)
Monday, March 8, 2010
Lima SKPD Tak Selesaikan Proyek
Monday, 08 March 2010
WATANSOPPENG(SI) – Sedikitnya lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Soppeng tidak dapat merampungkan program kegiatan (proyek) lapangan tepat waktu hingga 31 Desember 2009.
Kelima SKPD tersebut, yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pekerjaan Umum, RSUD Ajappange Kabupaten Soppeng,Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Energi (PSDA-PE), serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Soppeng.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Soppeng Andi Rusli Razak menyebutkan, lima SKPD tersebut masing-masing memiliki satu program yang tidak diselesaikan.
Bahkan,dua di antaranya ada yang tidak terlaksana, yakni Dinas PSDA-PE dan Bagian Organisasi Setda Soppeng. Dinas PSDA-PE untuk kegiatan normalisasi Sungai Labalo di Desa/Kecamatan Donri-Donri.
Sementara Bagian Organisasi Setda Soppeng, yakni kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antara peraturan perundang- undangan.
Sementara tiga dinas lainnya mengerjakan, tetapi tidak berhasil merampungkannya. Pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, yakni pembuatan sumur air tanah dalam di Desa Watu Toa dan Desa Barang.
“Di Dinas PU, yakni pemasangan beronjong tebing dan pembuatan pelat deckerruas Jalan Lapajung- Cirowali,”paparnya dalam laporannya pada rakor monitoring dan evaluasi pembangunan triwulan IV,di ruang pola kantor bupati,kemarin.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati, WakilBupati,SekkabSoppeng, dan pimpinan SKPD. Dia menyebutkan,pembangunan jembatan sungai Cabbenge di Kelurahan Macanre yang pelaksanaannya sudah masuk pada tahun ketiga juga belum selesai.
Hal itu terkendala masalah teknis di lapangan sehingga harus dibuat pelat beton di lokasi kegiatan dan memerlukan waktu lama untuk dapat memasangnya di jembatan tersebut. “Itu berdasarkan informasi Dinas Bina Marga Provinsi Sulsel pada rapat monitoring triwulan III 2009 lalu di Makassar,” jelasnya saat menyampaikan laporannya kemarin.
Bupati Soppeng Andi Soetomo mengungkapkan, adanya lima SKPD yang belum menyelesaikan kegiatan tersebut harus ditindaklanjuti dan mencari solusinya. “Saya harap segera ditindaklanjuti dan mencari solusinya sehingga tidak ada lagi permasalahan yang timbul,”katanya.
Menyangkut pelaksanaan program kegiatan 2010, Bupati mengharapkan para kepala SKPD yang kegiatannya memerlukan tender segera menyiapkan sebaik mungkin.“Jadi,kami dapat melaksanakan seluruh program/kegiatan 2010 sesuai jadwal,”ujarnya.
Sementara itu,Wakil Bupati Soppeng Andi Sarimin Saransi yang memimpin rapat monitoring dan evaluasi pembangunan triwulan IV 2009 meminta SKPD yang bersangkutan dapat memberikan penjelasan atas proyek di Kabupaten Soppeng yang belum dapat diselesaikan tersebut hingga 31 Desember 2009. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Sedikitnya lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Soppeng tidak dapat merampungkan program kegiatan (proyek) lapangan tepat waktu hingga 31 Desember 2009.
Kelima SKPD tersebut, yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pekerjaan Umum, RSUD Ajappange Kabupaten Soppeng,Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Energi (PSDA-PE), serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Soppeng.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Soppeng Andi Rusli Razak menyebutkan, lima SKPD tersebut masing-masing memiliki satu program yang tidak diselesaikan.
Bahkan,dua di antaranya ada yang tidak terlaksana, yakni Dinas PSDA-PE dan Bagian Organisasi Setda Soppeng. Dinas PSDA-PE untuk kegiatan normalisasi Sungai Labalo di Desa/Kecamatan Donri-Donri.
Sementara Bagian Organisasi Setda Soppeng, yakni kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antara peraturan perundang- undangan.
Sementara tiga dinas lainnya mengerjakan, tetapi tidak berhasil merampungkannya. Pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, yakni pembuatan sumur air tanah dalam di Desa Watu Toa dan Desa Barang.
“Di Dinas PU, yakni pemasangan beronjong tebing dan pembuatan pelat deckerruas Jalan Lapajung- Cirowali,”paparnya dalam laporannya pada rakor monitoring dan evaluasi pembangunan triwulan IV,di ruang pola kantor bupati,kemarin.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati, WakilBupati,SekkabSoppeng, dan pimpinan SKPD. Dia menyebutkan,pembangunan jembatan sungai Cabbenge di Kelurahan Macanre yang pelaksanaannya sudah masuk pada tahun ketiga juga belum selesai.
Hal itu terkendala masalah teknis di lapangan sehingga harus dibuat pelat beton di lokasi kegiatan dan memerlukan waktu lama untuk dapat memasangnya di jembatan tersebut. “Itu berdasarkan informasi Dinas Bina Marga Provinsi Sulsel pada rapat monitoring triwulan III 2009 lalu di Makassar,” jelasnya saat menyampaikan laporannya kemarin.
Bupati Soppeng Andi Soetomo mengungkapkan, adanya lima SKPD yang belum menyelesaikan kegiatan tersebut harus ditindaklanjuti dan mencari solusinya. “Saya harap segera ditindaklanjuti dan mencari solusinya sehingga tidak ada lagi permasalahan yang timbul,”katanya.
Menyangkut pelaksanaan program kegiatan 2010, Bupati mengharapkan para kepala SKPD yang kegiatannya memerlukan tender segera menyiapkan sebaik mungkin.“Jadi,kami dapat melaksanakan seluruh program/kegiatan 2010 sesuai jadwal,”ujarnya.
Sementara itu,Wakil Bupati Soppeng Andi Sarimin Saransi yang memimpin rapat monitoring dan evaluasi pembangunan triwulan IV 2009 meminta SKPD yang bersangkutan dapat memberikan penjelasan atas proyek di Kabupaten Soppeng yang belum dapat diselesaikan tersebut hingga 31 Desember 2009. (abdullah nicolha)
AS-SALAM MintaTimTakTerpancing
Monday, 08 March 2010
WATANSOPPENG (SI) – Bakal calon bupati (cabup) usungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Barisan Nasional (Barnas),Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan PIS Andi Sarimin Saransi meminta seluruh timnya tidak terpancing dengan isu negatif dan black campaign.
“Tolong dijaga sopan santun dan pilih kata yang tidak menyinggung calon lain.Kalau ada misalnya yang memancing, tolong biarkan saja, tidak usah ditanggapi,” tutur Wakil Bupati (Wabup) Soppeng ini di acara launching Andi Sarimin Saransi-Kyai Muda Sulaeman (ASSALAM) Center di Jalan Samudera Watansoppeng,kemarin.
Selain peluncuran AS-SALAM Center, pihaknya juga meluncurkan website, jejaring sosial facebook, dan secara simbolik meresmikan posko logistik yang berada di Kelurahan Cabbenge,Kecamatan Lilirilau.
“Jadi, mari kita jaga sopan santun,jangan terpancing,dan tetap berada pada garis manajemen,” ungkapnya. Hal tersebut ditekankan karena banyaknya oknum-oknum yang memanfaatkan jejaring sosial facebooksebagai alat menyebarkan isuisu negatif.
Dia juga meminta semua tim dapat menciptakan demokrasi yang baik, jangan saling menyinggung. AS-SALAM tidak berdemokrasi karena nafsu kekuasaan atau dengan uang, apalagi memaksakan kehendak orang lain.
“Sesuai moto, yakni harapan dan keselamatan bagi masyarakat,”ujarnya. Pembentukan AS-SALAM Center dan beberapa posko lainnya untuk memaksimalkan tim dalam melakukan pekerjaan.
Selain itu, sebagai saluran apresiasi perkembangan politik, pendistribusian alat peraga AS-SALAM,dan pengelolaan data. “Yang jelas ini memudahkan koordinasi semua tim memaksimalkan kerja tim sebagai pusat untuk berjuang,bekerja,dan berdoa,”tandasnya.
Ketua tim pemenangan ASSALAM, Andi Buana Raja, mengungkapkan, berangkat dari kesederhanaan, kisah Kabil dan Habil adalah dua orang yang memiliki perlambang yang berbeda.
Kabil perlambang kapitalisme atau uang karena memilih gandum, sementara Habil adalah perlambang kesederhanaan yang dekat dengan keahlian manusia, yakni memilih kambing (domba).
Menurut dia,AS-SALAM adalah figur pas dan tidak perlu menggunakan uang. “Mari bedakan yang mana money politics dan cost politik. Kami berharap dari tiga variabel tersebut organisasi tim bisa terarah dalam proses pencitraan,” tandas Andi Buana.
Dari pantauan, beberapa tim kerja tampak hadir dari kalangan partai pengusung, simpatisan, tim keluarga,dan perwakilan tim kerja delapan kecamatan. Pada penghujung acara, cawabup yang juga Ketua DPC PPP Soppeng KM Sulaeman, tampil sebagai sosok ulama, sementara cabup Andi Sarimin Saransi menampilkan sosok seorang umara. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) – Bakal calon bupati (cabup) usungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Barisan Nasional (Barnas),Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan PIS Andi Sarimin Saransi meminta seluruh timnya tidak terpancing dengan isu negatif dan black campaign.
“Tolong dijaga sopan santun dan pilih kata yang tidak menyinggung calon lain.Kalau ada misalnya yang memancing, tolong biarkan saja, tidak usah ditanggapi,” tutur Wakil Bupati (Wabup) Soppeng ini di acara launching Andi Sarimin Saransi-Kyai Muda Sulaeman (ASSALAM) Center di Jalan Samudera Watansoppeng,kemarin.
Selain peluncuran AS-SALAM Center, pihaknya juga meluncurkan website, jejaring sosial facebook, dan secara simbolik meresmikan posko logistik yang berada di Kelurahan Cabbenge,Kecamatan Lilirilau.
“Jadi, mari kita jaga sopan santun,jangan terpancing,dan tetap berada pada garis manajemen,” ungkapnya. Hal tersebut ditekankan karena banyaknya oknum-oknum yang memanfaatkan jejaring sosial facebooksebagai alat menyebarkan isuisu negatif.
Dia juga meminta semua tim dapat menciptakan demokrasi yang baik, jangan saling menyinggung. AS-SALAM tidak berdemokrasi karena nafsu kekuasaan atau dengan uang, apalagi memaksakan kehendak orang lain.
“Sesuai moto, yakni harapan dan keselamatan bagi masyarakat,”ujarnya. Pembentukan AS-SALAM Center dan beberapa posko lainnya untuk memaksimalkan tim dalam melakukan pekerjaan.
Selain itu, sebagai saluran apresiasi perkembangan politik, pendistribusian alat peraga AS-SALAM,dan pengelolaan data. “Yang jelas ini memudahkan koordinasi semua tim memaksimalkan kerja tim sebagai pusat untuk berjuang,bekerja,dan berdoa,”tandasnya.
Ketua tim pemenangan ASSALAM, Andi Buana Raja, mengungkapkan, berangkat dari kesederhanaan, kisah Kabil dan Habil adalah dua orang yang memiliki perlambang yang berbeda.
Kabil perlambang kapitalisme atau uang karena memilih gandum, sementara Habil adalah perlambang kesederhanaan yang dekat dengan keahlian manusia, yakni memilih kambing (domba).
Menurut dia,AS-SALAM adalah figur pas dan tidak perlu menggunakan uang. “Mari bedakan yang mana money politics dan cost politik. Kami berharap dari tiga variabel tersebut organisasi tim bisa terarah dalam proses pencitraan,” tandas Andi Buana.
Dari pantauan, beberapa tim kerja tampak hadir dari kalangan partai pengusung, simpatisan, tim keluarga,dan perwakilan tim kerja delapan kecamatan. Pada penghujung acara, cawabup yang juga Ketua DPC PPP Soppeng KM Sulaeman, tampil sebagai sosok ulama, sementara cabup Andi Sarimin Saransi menampilkan sosok seorang umara. (abdullah nicolha)
Sunday, March 7, 2010
Anggota DPRD Datangi Bank Sulsel
Sunday, 07 March 2010
WATANSOPPENG(SI) – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng mendatangi Bank Sulsel untuk menanyakan kejelasan pembayaran gaji mereka.Sebab,telah tiga bulan lalu,para wakil rakyat tak menerima gaji.
Ketua Komisi II DPRD Soppeng Suardi mengungkapkan, kedatangannya ke Bank Sulsel Cabang Soppeng Jalan Kemakmuran Watansoppeng untuk menanyakan kejelasan pembayaran gaji anggota dewan yang belum dibayarkan selama tiga bulan.
“Jadi, kami kesini untuk menanyakan apa kendala yang dihadapi pihak bank sehingga belum membayarkan gaji tersebut,kerena sudah tiga bulan ini belum terbayar, jadi apa kendalanya dan jika memang ada, apa solusinya,” kata Suardi kepada pihak Bank Sulsel setempat didampingi sejumlah anggota dewan lainnya, akhir pekan lalu.
Bahkan, sejumlah anggota dewan mengaku mengeluh karena selain kebutuhan hidup,mereka juga diharuskan membayar iuran partai masing-masing sehingga jika hal tersebut tidak dibayarkan maka kewajiban sebagai kader partai di DPRD belum dapat dipenuhi.
Selain Ketua Komisi II DPRD Soppeng Suardi yang mendatangi pihak bank, turut hadir legislator Partai Demokrat Muallim,Ketua Fraksi Amanat Nasional (FAN) Muh Absar Abbas Sabbi,dan legislator Partai Indonesia Baru (PIB) Andi Takdir Singke. Mereka diterima langsung oleh Kepala Pimpinan Cabang (Pinca) Bank Sulsel Soppeng Andi Dahniar Samang.
Legislator Partai Demokrat, Muallim meminta pihak Bank Sulsel Cabang Soppeng membuat kebijakan agar pembayaran gaji para wakil rakyat di Bumi Latemmamala tersebut segera dibayarkan. “Jadi kami pertanyakan juga, apakah tidak ada kebijakan pihak bank untuk segera memenuhinya?” tegas Mualim.
Bahkan,sejumlah anggoata dewan setempat menduga bahwa,pihak bank tidak memiliki dana (saldo) yang cukup untuk membayarkan gaji tersebut sekitar Rp500-an juta sehingga, belum dibayarkan, isu yang berkembang atas keterlambatan tersebut karena pihak bank setempat hanya memiliki saldo berkisar Rp200-an juta.
Isu tersebut dibantah sejumlah pegawai bank, bahkan menurut mereka saldo yang ada saat ini mencapai Rp800-an juta,untuk meyakinkan kebenarannya, mereka kemudian memperlihatkan jumlah saldo yang ada di bank tersebut. “Jadi, kalau masalah saldo kami cukup untuk membayarkan gaji dewan dan saldo saat ini mencapai Rp800-an juta,” ujar sejumlah pegawai bank kepada wartawan.
Pihak bank beralasan, pembayaran gaji tersebut belum dilakukan karena masih terkendala pembayaran pajak yang belum diselesaikan. Sehingga, pembayaran tersebut belum dapat dilakukan.
“Kendala utama disini adalah pembayaran pajak belum diselesaikan jadi belum dapat dilakukan, seandainya saja itu sudah dilakukan maka tidak ada masalah (terlambat),” ungkap Pinca Bank Sulsel Cabang Soppeng Andi Dahniar Samang kepada sejumlah wartawan di kantornya sesaat sebelum menggelar pertemuan dengan pihak dewan,akhir pekan lalu.
Menurut dia, hal tersebut mengacu pada surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone yang ditujukan kepada pimpinan Bank Sulsel wilayah Bone,Wajo, dan Soppeng bernomor S- 3382/WPJ.15/KP.10/2009 tertanggal 9 November yang bersifat penting dalam upayan pengamanan penerimaan pajak tahun 2009.
Dalam surat tersebut menyebutkan, menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Pajak Npmo: S-200/PJ.08/2009 tanggal 26 Oktober 2009 serta surat Kepala Kantor Wilayah DJP Sulselbartra Nomor: S-3239/WPJ.15/BD.0203/ 2009 tanggal 29 Oktober tentang upaya pengamanan penerimaan pajak tahun 2009.
Dalam surat itu, diberitahukan bahwa pajak-pajak yang telah dan akan dipotong langsung dari SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) segera dipindah bukukan ke rekening kas Negara pada hari itu juga. Pihak bank juga diminta agar pajak-pajak tahun 2009 tidak dipindahbukukan ke tahun 2010. “Itulah yang menjadi kendala utama,”ungkap Dahniar.
Dia juga menyebutkan, selain itu,pihak pemkab Soppeng dalam hal ini Dinas DPPKAD terlambat menyerahkan SP2D. kendati demikian, pihaknya telah menerima surat tersebut namun terlambat yakni setelah kas di bank tertutup. “Jadi memang SP2D-nya terlambat masuk sementara kas sudah tutup,” tutur Pinca Bank Sulsel Cabang Soppeng ini.
Sementara itu, Bendahara DPPKAD Soppeng Andi Husni juga mengaku bahwa,pihaknya telah menyerahkan surat pencarian dana itu ke bank. “Kami telah menyerahkannya ke bank, namun memang masih ada kendala yakni masalah pajak,” jelasnya kepada sejumlah anggota DPRD Soppeng di gedung dewan, akhir pekan lalu.
Pantauan Harian Seputar Indonesia( SI) di gedung dewan,sejumlah anggota DPRD Soppeng enggan meninggalkan kantor karena meminta kejelasan atas pembayaran gaji mereka selama tiga bulan yang belum terbayar, bahkan, mereka berkumpul di ruang lobi DPRD hingga pukul 17.00 Wita petang menunggu hasil pertemuan anggota lainnya yang mendatangi Bank Sulsel Cabang Soppeng Jalan Kemakmuran Watansoppeng. Dalam pertemuan tersebut, pihak bank berjanji akan membayarkan gaji mereka Senin (8/3) hari ini. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng mendatangi Bank Sulsel untuk menanyakan kejelasan pembayaran gaji mereka.Sebab,telah tiga bulan lalu,para wakil rakyat tak menerima gaji.
Ketua Komisi II DPRD Soppeng Suardi mengungkapkan, kedatangannya ke Bank Sulsel Cabang Soppeng Jalan Kemakmuran Watansoppeng untuk menanyakan kejelasan pembayaran gaji anggota dewan yang belum dibayarkan selama tiga bulan.
“Jadi, kami kesini untuk menanyakan apa kendala yang dihadapi pihak bank sehingga belum membayarkan gaji tersebut,kerena sudah tiga bulan ini belum terbayar, jadi apa kendalanya dan jika memang ada, apa solusinya,” kata Suardi kepada pihak Bank Sulsel setempat didampingi sejumlah anggota dewan lainnya, akhir pekan lalu.
Bahkan, sejumlah anggota dewan mengaku mengeluh karena selain kebutuhan hidup,mereka juga diharuskan membayar iuran partai masing-masing sehingga jika hal tersebut tidak dibayarkan maka kewajiban sebagai kader partai di DPRD belum dapat dipenuhi.
Selain Ketua Komisi II DPRD Soppeng Suardi yang mendatangi pihak bank, turut hadir legislator Partai Demokrat Muallim,Ketua Fraksi Amanat Nasional (FAN) Muh Absar Abbas Sabbi,dan legislator Partai Indonesia Baru (PIB) Andi Takdir Singke. Mereka diterima langsung oleh Kepala Pimpinan Cabang (Pinca) Bank Sulsel Soppeng Andi Dahniar Samang.
Legislator Partai Demokrat, Muallim meminta pihak Bank Sulsel Cabang Soppeng membuat kebijakan agar pembayaran gaji para wakil rakyat di Bumi Latemmamala tersebut segera dibayarkan. “Jadi kami pertanyakan juga, apakah tidak ada kebijakan pihak bank untuk segera memenuhinya?” tegas Mualim.
Bahkan,sejumlah anggoata dewan setempat menduga bahwa,pihak bank tidak memiliki dana (saldo) yang cukup untuk membayarkan gaji tersebut sekitar Rp500-an juta sehingga, belum dibayarkan, isu yang berkembang atas keterlambatan tersebut karena pihak bank setempat hanya memiliki saldo berkisar Rp200-an juta.
Isu tersebut dibantah sejumlah pegawai bank, bahkan menurut mereka saldo yang ada saat ini mencapai Rp800-an juta,untuk meyakinkan kebenarannya, mereka kemudian memperlihatkan jumlah saldo yang ada di bank tersebut. “Jadi, kalau masalah saldo kami cukup untuk membayarkan gaji dewan dan saldo saat ini mencapai Rp800-an juta,” ujar sejumlah pegawai bank kepada wartawan.
Pihak bank beralasan, pembayaran gaji tersebut belum dilakukan karena masih terkendala pembayaran pajak yang belum diselesaikan. Sehingga, pembayaran tersebut belum dapat dilakukan.
“Kendala utama disini adalah pembayaran pajak belum diselesaikan jadi belum dapat dilakukan, seandainya saja itu sudah dilakukan maka tidak ada masalah (terlambat),” ungkap Pinca Bank Sulsel Cabang Soppeng Andi Dahniar Samang kepada sejumlah wartawan di kantornya sesaat sebelum menggelar pertemuan dengan pihak dewan,akhir pekan lalu.
Menurut dia, hal tersebut mengacu pada surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone yang ditujukan kepada pimpinan Bank Sulsel wilayah Bone,Wajo, dan Soppeng bernomor S- 3382/WPJ.15/KP.10/2009 tertanggal 9 November yang bersifat penting dalam upayan pengamanan penerimaan pajak tahun 2009.
Dalam surat tersebut menyebutkan, menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Pajak Npmo: S-200/PJ.08/2009 tanggal 26 Oktober 2009 serta surat Kepala Kantor Wilayah DJP Sulselbartra Nomor: S-3239/WPJ.15/BD.0203/ 2009 tanggal 29 Oktober tentang upaya pengamanan penerimaan pajak tahun 2009.
Dalam surat itu, diberitahukan bahwa pajak-pajak yang telah dan akan dipotong langsung dari SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) segera dipindah bukukan ke rekening kas Negara pada hari itu juga. Pihak bank juga diminta agar pajak-pajak tahun 2009 tidak dipindahbukukan ke tahun 2010. “Itulah yang menjadi kendala utama,”ungkap Dahniar.
Dia juga menyebutkan, selain itu,pihak pemkab Soppeng dalam hal ini Dinas DPPKAD terlambat menyerahkan SP2D. kendati demikian, pihaknya telah menerima surat tersebut namun terlambat yakni setelah kas di bank tertutup. “Jadi memang SP2D-nya terlambat masuk sementara kas sudah tutup,” tutur Pinca Bank Sulsel Cabang Soppeng ini.
Sementara itu, Bendahara DPPKAD Soppeng Andi Husni juga mengaku bahwa,pihaknya telah menyerahkan surat pencarian dana itu ke bank. “Kami telah menyerahkannya ke bank, namun memang masih ada kendala yakni masalah pajak,” jelasnya kepada sejumlah anggota DPRD Soppeng di gedung dewan, akhir pekan lalu.
Pantauan Harian Seputar Indonesia( SI) di gedung dewan,sejumlah anggota DPRD Soppeng enggan meninggalkan kantor karena meminta kejelasan atas pembayaran gaji mereka selama tiga bulan yang belum terbayar, bahkan, mereka berkumpul di ruang lobi DPRD hingga pukul 17.00 Wita petang menunggu hasil pertemuan anggota lainnya yang mendatangi Bank Sulsel Cabang Soppeng Jalan Kemakmuran Watansoppeng. Dalam pertemuan tersebut, pihak bank berjanji akan membayarkan gaji mereka Senin (8/3) hari ini. (abdullah nicolha)
Panitia Khusus Jadwalkan Panggil Bupati Mamasa Obednego Depparinding
Sunday, 07 March 2010
MAMASA (SI) – Panitia Khusus (Pansus) defisit APBD Mamasa 2009 sebesar Rp63 miliar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat (Sulbar) menjadwalkan akan segera memanggil Bupati Mamasa Obednego Depparinding dan mantan Bupati Mamasa HM Said Saggaf.
Hal tersebut terungkap dalam rapat pansus yang dipimpin Ketua Pansus Yohanis Karatong dan enam anggota pansus yakni Taufik, Junaedi,Metucalach Z Ratu,David Bambalayuk,Aco Mea,dan Bongga Langi dengan agenda pemanggilan sejumlah pihak yang terkait. Keduanya dipanggil karena dianggap mengetahui penyebab defisit APBD 2009 sebesar Rp63 miliar.
Selain orang nomor satu dan mantan penguasa di Mamasa tersebut, sejumlah pihak yang diduga mengetahui asal-muasal defisit tersebut juga akan dipanggil. Mereka di antaranya, Sekkab Mamasa Benhard Buntutiboyong dan sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yakni, Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Pendidikan, pihak Rumah Sakit Minake, dan dua kepala bagian (Kabag) Keuangan Pemkab Mamasa era kepemimpinan M Said Saggaf yakni Yusuf Kadir dan Lonny Mallu.
“Pihak-pihak tersebut segera akan kami panggil untuk dimintai keterangannya terkait masalah itu,”kata Ketua Pansus Defisit Yohanis Karatong kepada wartawan seusai menggelar rapat pansus di DPRD Mamasa akhir pekan lalu.
Yohanis mengungkapkan bahwa, Pansus dibentuk untuk mencari kebenaran material atas masalah itu agar tidak terjadi fitnah kepada pihak-pihak tertentu.
“Pansus akan mencaritahu apakah defisit yang dimaksud oleh pihak ekesekutif itu riil atau tidak.Pansus juga akan mengungkap apakah defisit dimaksud sesuai aturan atau apakah defisit itu terjadi karena defisit program atau utang,” katanya kepada sejumlah wartawan.
Data yang dihimpun Harian Seputar Indonesia (SI), rencananya, pemanggilan terhadap petinggi Mamasa dan mantan bupati itu serta sejumlah instansi setempat direncanakan selama11 hari.
Mantan Bupati Mamasa HM Said Saggaf rencananya akan dipanggil dan dimintai keterangannya pada 15 Maret.Sementara Bupati Mamasa Obednego Depparinding pada 22 Maret mendatang.
Anggota Pansus Defisit DPRD Mamasa Metusalach Z Ratu juga mengingatkan kepada sesama anggota pansus agar serius dan konsisten bekerja untuk menjaga kredibilitas dewan di depan mata masyarakat karena telah mendapat kepercayaan mewakili mereka di DPRD Mamasa.
“Kita dipercaya rakyat untuk mewakili mereka,hendaknya kita jangan menyia-nyiakan kepercayaan tersebut. Suara sumbang dari Masayarakat yang meragukan kinerja Pansus hendaknya kita dapat jadikan motivasi agar kita dapat bekerja lebih baik, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa pembentukan pansus tidak sia-sia,”katanya.
Informasi yang dihimpun, keputusan tersebut diambil setelah Pansus melakukan studi banding ke Kota Parepare Sulsel dan Kota Malang Jawa Timur.Yohanis sendiri mengaku, pihaknya baru mengetahui jika terdapat defisit dengan angka yang cukup besar itu setelah APBD Mamasa 2010 disahkan. (abdullah nicolha)
MAMASA (SI) – Panitia Khusus (Pansus) defisit APBD Mamasa 2009 sebesar Rp63 miliar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat (Sulbar) menjadwalkan akan segera memanggil Bupati Mamasa Obednego Depparinding dan mantan Bupati Mamasa HM Said Saggaf.
Hal tersebut terungkap dalam rapat pansus yang dipimpin Ketua Pansus Yohanis Karatong dan enam anggota pansus yakni Taufik, Junaedi,Metucalach Z Ratu,David Bambalayuk,Aco Mea,dan Bongga Langi dengan agenda pemanggilan sejumlah pihak yang terkait. Keduanya dipanggil karena dianggap mengetahui penyebab defisit APBD 2009 sebesar Rp63 miliar.
Selain orang nomor satu dan mantan penguasa di Mamasa tersebut, sejumlah pihak yang diduga mengetahui asal-muasal defisit tersebut juga akan dipanggil. Mereka di antaranya, Sekkab Mamasa Benhard Buntutiboyong dan sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yakni, Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Pendidikan, pihak Rumah Sakit Minake, dan dua kepala bagian (Kabag) Keuangan Pemkab Mamasa era kepemimpinan M Said Saggaf yakni Yusuf Kadir dan Lonny Mallu.
“Pihak-pihak tersebut segera akan kami panggil untuk dimintai keterangannya terkait masalah itu,”kata Ketua Pansus Defisit Yohanis Karatong kepada wartawan seusai menggelar rapat pansus di DPRD Mamasa akhir pekan lalu.
Yohanis mengungkapkan bahwa, Pansus dibentuk untuk mencari kebenaran material atas masalah itu agar tidak terjadi fitnah kepada pihak-pihak tertentu.
“Pansus akan mencaritahu apakah defisit yang dimaksud oleh pihak ekesekutif itu riil atau tidak.Pansus juga akan mengungkap apakah defisit dimaksud sesuai aturan atau apakah defisit itu terjadi karena defisit program atau utang,” katanya kepada sejumlah wartawan.
Data yang dihimpun Harian Seputar Indonesia (SI), rencananya, pemanggilan terhadap petinggi Mamasa dan mantan bupati itu serta sejumlah instansi setempat direncanakan selama11 hari.
Mantan Bupati Mamasa HM Said Saggaf rencananya akan dipanggil dan dimintai keterangannya pada 15 Maret.Sementara Bupati Mamasa Obednego Depparinding pada 22 Maret mendatang.
Anggota Pansus Defisit DPRD Mamasa Metusalach Z Ratu juga mengingatkan kepada sesama anggota pansus agar serius dan konsisten bekerja untuk menjaga kredibilitas dewan di depan mata masyarakat karena telah mendapat kepercayaan mewakili mereka di DPRD Mamasa.
“Kita dipercaya rakyat untuk mewakili mereka,hendaknya kita jangan menyia-nyiakan kepercayaan tersebut. Suara sumbang dari Masayarakat yang meragukan kinerja Pansus hendaknya kita dapat jadikan motivasi agar kita dapat bekerja lebih baik, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa pembentukan pansus tidak sia-sia,”katanya.
Informasi yang dihimpun, keputusan tersebut diambil setelah Pansus melakukan studi banding ke Kota Parepare Sulsel dan Kota Malang Jawa Timur.Yohanis sendiri mengaku, pihaknya baru mengetahui jika terdapat defisit dengan angka yang cukup besar itu setelah APBD Mamasa 2010 disahkan. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
