Wednesday, 10 February 2010
WATANSOPPENG (SI) – Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kabupaten Soppeng mengancam menarik dukungan kepada Andi Sulham Hasan jika berhasil meraih dukungan dan berpasangan dengan kader Partai Demokrat.
Alasannya,pengurus partai peraih dua kursi di DPRD Soppeng itu berkomitmen menyandingkan mantan Wakil Bupati (Wabup) Soppeng Syarifuddin Rauf dengan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangun- an Pemprov Sulsel Andi Sulham Hasan pada Pilkada Juni 2010.
“Kalau memang Andi Sulham memilih berpasangan dengan kader Demokrat,kemungkinan besar kami akan menarik dukungan darinya. Sebab, sudah ada komitmen yang terbangun di antara semua pihak,”kata Ketua Tim 9 PDK Soppeng Andi Wadeng kepada harian Seputar Indonesia (SI), kemarin.
Hal senada diungkapkan Ketua DPK PDK Kabupaten Soppeng Andi Nurhidayati. Dia menyatakan, jika Andi Sulham mendapat dukungan Partai Demokrat dan berpaket dengan figur selain Syarifuddin Rauf,kemungkinan besar dukungan PDK ditarik ke calon lain.
“Kalau dikatakan ada komitmen yang dibangun, ya ada. Bagi kami merupakan harga mati mengusung Syarifuddin Rauf sebagai bakal cawabup mendampingi Andi Sulham.Jadi,kalau bukan dia (Syarifuddin) tidak usah lah,” ujarnya melalui telepon selulernya.
Mantan anggota DPRD Soppeng ini juga menyambut baik jika partai peraih tiga kursi di Soppeng itu (Demokrat) memberikan dukungan kepada Andi Sulham dan bergabung dengan PDK.
“Yang jelas kami sambut baik, ya berpikir positiflah,”katanya. Andi Etty––sapaan akrab Ketua PDK Soppeng––mengaku telah berkomunikasi dengan kubu Demokrat Sulsel terkait mengusung kader partai.Namun, hal tersebut bukanlah harga mati mendorong kadernya.
“Saya pernah berkomunikasi dengan salah seorang petinggi Demokrat Sulsel dan dia mengatakan itu bukan harga mati karena dilihat dulu situasinya.Jadi,jika memang Demokrat bergabung dengan PDK, kami sambut baik. Sebab, kami tetap mengusung Syarifuddin Rauf menjadi cawabup,” tuturnya.
Sebelumnya, PDK juga mengancam akan mencabut dukungannya kepada mantan Kepala Dinas Perhubungan Sulsel itu jika tidak segera mencukupkan koalisi partai. Namun, Andi Sulham mampu meyakinkan dan memberi jaminan kepada PDK, kalau tiga kursi tambahan mencukupkan koalisi PDK dapat dipenuhi, bahkan sudah berada dalam genggamannya.
Ketua Fraksi Pembaruan DPRD Soppeng ini mengungkapkan, Sulham dapat meyakinkan PDK jika dukungan koalisi partai untuk maju di Pilkada Soppeng telah mencukupi.
Dengan demikian, posisi asisten II Sulsel itu aman dan hampir dipastikan maju pada perhelatan demokrasi lima tahunan tersebut. Bukan hanya koalisi partai yang telah dijanjikan Andi Sulham, tetapi juga pasangannya.
“Jadi,semuanya sudah ada,pasangan A Sulham juga sudah paten dengan Syarifuddin Rauf dengan tagline ASRI (Andi Sulham-Syarifuddin Rauf) itu sudah 100%,” katanya melalui telepon selulernya. (abdullah nicolha)
Wednesday, February 10, 2010
Tuesday, February 9, 2010
Matra Bebaskan Biaya SMA
Tuesday, 09 February 2010
PASANGKAYU (SI) – Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara (Matra) Sulawesi Barat (Sulbar) tahun ini membebaskan biaya pendidikan jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat,baik negeri maupun swasta di daerah tersebut.
Anggaran yang dibutuhkan dalam program pembebasan biaya pendidikan untuk SMA dan sederajat itu sekitar Rp1,3 miliar.Dana tersebut diambil dari anggaran pada Dinas Pendidikan Mamuju Utara.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dispora) Matra Muh Jufri mengungkapkan, hal tersebut merupakan terobosan baru dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang ada di daerah pecahan Kabupaten Mamuju itu. “Ini adalah terobosan baru,” ungkapnya dalam rapat pembahasan teknis pemberian bantuan kegiatan belajar mengajar bagi siswa SMA sederajat,kemarin.
Sementara itu, Bupati Matra Abdullah Rasyid mengatakan, selain program pendidikan gratis tersebut, pihaknya juga akan memberikan beasiswa kepada para siswa yang berprestasi, khususnya yang kurang mampu,untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi (PT).
“Langkah tersebut adalah upaya pemda menciptakan kader-kader yang andal yang siap menjawab tantangan zaman,khususnya dalam rangka mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki Matra,” paparnya.
Dari informasi yang dihimpun harian Seputar Indonesia (SI),kebijakan bupati membebaskan biaya SPP bagi siswa SMA,MA,SMK sederajat tersebut karena tingginya beban pembiayaan pendidikan yang dirasakan sebagian wali murid. “Bukan karena besarnya biaya yang harus dibayar, tetapi rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir pantai,”katanya.
Abdullah Rasyid mengharapkan bahwa dengan adanya program itu tidak akan ada lagi siswa yang putus sekolah sehingga ke depan Matra memiliki SDM yang berkualitas. Pihaknya mendorong para siswa belajar dengan baik dan tekun sehingga kelak akan mampu menjadi manusia yang sukses,bahkan menjadi pemimpin di daerahnya. (abdullah nicolha)
PASANGKAYU (SI) – Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara (Matra) Sulawesi Barat (Sulbar) tahun ini membebaskan biaya pendidikan jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat,baik negeri maupun swasta di daerah tersebut.
Anggaran yang dibutuhkan dalam program pembebasan biaya pendidikan untuk SMA dan sederajat itu sekitar Rp1,3 miliar.Dana tersebut diambil dari anggaran pada Dinas Pendidikan Mamuju Utara.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dispora) Matra Muh Jufri mengungkapkan, hal tersebut merupakan terobosan baru dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang ada di daerah pecahan Kabupaten Mamuju itu. “Ini adalah terobosan baru,” ungkapnya dalam rapat pembahasan teknis pemberian bantuan kegiatan belajar mengajar bagi siswa SMA sederajat,kemarin.
Sementara itu, Bupati Matra Abdullah Rasyid mengatakan, selain program pendidikan gratis tersebut, pihaknya juga akan memberikan beasiswa kepada para siswa yang berprestasi, khususnya yang kurang mampu,untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi (PT).
“Langkah tersebut adalah upaya pemda menciptakan kader-kader yang andal yang siap menjawab tantangan zaman,khususnya dalam rangka mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki Matra,” paparnya.
Dari informasi yang dihimpun harian Seputar Indonesia (SI),kebijakan bupati membebaskan biaya SPP bagi siswa SMA,MA,SMK sederajat tersebut karena tingginya beban pembiayaan pendidikan yang dirasakan sebagian wali murid. “Bukan karena besarnya biaya yang harus dibayar, tetapi rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir pantai,”katanya.
Abdullah Rasyid mengharapkan bahwa dengan adanya program itu tidak akan ada lagi siswa yang putus sekolah sehingga ke depan Matra memiliki SDM yang berkualitas. Pihaknya mendorong para siswa belajar dengan baik dan tekun sehingga kelak akan mampu menjadi manusia yang sukses,bahkan menjadi pemimpin di daerahnya. (abdullah nicolha)
Syahrul Yasin Limpo Tidak Dilibatkan
Wednesday, 10 February 2010
MAKASSAR(SI) – Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo tidak dilibatkan dalam penentuan calon bupati yang sudah diputuskan DPP.
Ketidakterlibatan orang nomor satu di jajaran kepengurusan Partai Golkar Sulsel itu, disebabkan pada saat yang bersamaan, Syahrul sedang menjalani medical check up di Singapura.
“Sampai saat ini,Pak Syahrul tidak tahu siapa-siapa yang dipilih partai untuk diusung di Golkar.Saya pun belum berani memberitahukannya karena jangan sampai mengganggu konsentrasinya,” kata Irman Yasin Limpo, adik kandung Syahrul Yasin Limpo kepada Seputar Indonesia,kemarin.
Irman yang juga mantan master campaignTim Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang) pada Pilgub 2007 lalu, mengaku kaget atas beberapa nama yang muncul sebagai kandidat usungan Golkar.
Sebab, survei pembanding yang dilakukan Adiyaksa Supporting House ada beberapa nama yang elektibilitasnya tidak tertinggi. “Sebagai contoh di Maros. Kandidat yang surveinya tertinggi adalah Hatta, di Luwu Utara adalah Arifin Junaedi, di Tana Toraja adalah Victor, dan Sutomo di Soppeng,”kata Irman.
Irman yang akrab dipanggil None ini menyayangkan DPP Partai Golkar yang tidak mempertimbangkan survei pembanding. “Nah, kalau kandidat yang diusung Golkar ini kalah, apakah DPP mau bertanggung jawab.Hal ini justru akan merusak pencitraan Syahrul.Sebab pertanggungjawabannya tetap Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel,”kata None.
Koordinator Lembaga Survei Indonesia (LSI) Area Sulawesi Herman Heizer yang dikonfirmasi terpisah, membenarkan adanya beberapa cabup Golkar yang elektabilitasnya tidak tertinggi namun dipilih untuk mengendarai Golkar. “Memang ada beberapa daerah. Tapi, meskipun rendah, cabup tersebut masih ada peluang untuk menang karenamemilikitrenyang terusnaik secara signifikan,”kata Herman.
Kontroversi penetapan cabup ini dikhawatirkan berpotensi melahirkan bibit-bibit perpecahan di internal Golkar.Apalagi, penetapan cabup tersebut seolah mengarah konstalasi perebutan kursi gubernur pada 2013 mendatang.
Ini juga mengindikasikan adanya tarik menarik kepentingan diantara tiga elite Golkar yang kemungkinan bakal bertarung di 2013. Tiga elite Golkar itu yakni Ketua DPD I Golkar,Syahrul Yasin Limpo, Kordinator Wilayah (Korwil) Pemenangan Pemilu Sulawesi DPP,Nurdin Halid,serta mantan Ketua DPD I,Ilham Arief Sirajuddin.
Sekadar diketahui, penentuan calon bupati usungan Golkar, sepenuhnya dikendalikan DPP dibawah komando Nurdin Halid sebagai korwil. Sementara Syahrul yang baru menjabat Ketua DPD I, sekitar dua bulan, perannya sangat tipis. Sehingga banyak kandidat yang memiliki kedekatan dengan Gubernur Sulsel tersebut, tidak terakomodir di partainya. Sebut misalnya, Andi Sulham Hasan di Soppeng, Andi Paharuddin di Maros,Nico Biringkanae di Tana Toraja.
Khusus Ilham, yang saat ini mulai gencar road show pembentukan Nasional Demokrat (ND) di sejumlah daerah, sebagian “loyalisnya” mendapat tempat di partai berlambang pohon beringin. Seperti Andi Kaswadi Razak di Soppeng. Disamping itu, Syahriwijaya yang tim pemenangannya sebagian dikendalikan mantan tim sukses Ilham di Pilkada Makassar 2008, juga ikut ditetapkan di Maros.
Selain jagoan elit eberingin ini, beberapa calon bupati yang masih tercatat sebagai kader tulen Golkar, menyatakan kesiapannya berhadapan dengan usungan partainya. Seperti Malkan Amin di Barru, dan Ince Langke di Selayar, serta Majid Tahir yang mengincar posisi wakil bupati di Luwu Timur berpasangan Nur Husain.
Terkait kader yang tidak menjalankan keputusan partai,Sekertaris DPD I Golkar Sulsel, Pangerang Rahim mengingatkan mengenai sanksi partai yang diatur dalam Juklat DPP Nomor 2 Tahun 2009. “Kalau ada maju lewat kendaraan lain, itu sangat jelas aturannya tidak bisa memakai atribut partai. Begitupun bila ada kader yang melanggar atau membelot, itu akan kita proses untuk pemberian sanksi,” tegas Anggota DPRD Sulsel ini, kepada Seputar Indonesia, tadi malam.
Kendati demikian,Pangerang tetap optimitis,keputusan partainya menetapkan sembilan calon bupati, bisa diterima elit dan kader. Sehingga target untuk menyapu bersih pilkada di Sulsel 2010 ini,tetap akan terpenuhi.
“Apa yang diputuskan DPP itu sudah sesuai mekanisme, seperti survei dan masukan-masukan DPD I.Tentu ini akan dijalankan sepenuhnya semua lapisan kader di berbagai tingkatan kepengurusan. Dan perlu kami tegaskan,bahwa tidak ada pengkotak-kotakan calon bupati antara elite Golkar,” bantah Pangerang,meyakinkan.
Pengamat Politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Armin Aryad, menilai, tiga trio Golkar, Nurdin, Syahrul, dan Ilham,memungkinkan bisa melakukan manuver politik secara berbeda di 11 kabupaten yang menggelar pilkada, khususnya Ilham Arief Sirajuddin.
Alasannya, Ilham sudah mundur dari kepengurusan partai. Sehingga bisa saja, memilih mendukung kandidat lain,dan tidak berada dalam komando partainya.Apalagi lanjut dia,Wali Kota Makassar dua periode tersebut, masih memilihki pengaruh di Golkar.
“Dalam politik itu biasa saja,berlainan sikap.Tentu ada target tersendiri sehingga mendukung calon itu. Tetapi peran partai masih dominant menggerakan mesin politiknya,ketimbang person atau yang mengatasnamakan elit partai,” urai Armin saat diminta tanggapannya. Hanya, lanjut dia, Syahrul masih diatas angin, kalau terjadi persaingan dengan Ilham.
Sebab posisinya sebagai Ketua DPD I, tentu akan menjadi pertarungan tersendiri memenangkan usungan partainya secara all out. Armin juga memprediksi, bila usungan Golkar ditetapkan benar- benar objektif berdasarkan hasil survei,maka peluang memenangkan kandidat di 11 kabupaten sangat terbuka lebar. Dengan catatan, lanjut dia, jagoannya tersebut terus didampingi lembaga survei, guna mengevaluasi berbagai gerakan penggalangan dukungannya.
Head to Head Demokrat-Golkar
Sementara itu, pesta demokrasi di Luwu Utara tampaknya bakal diwarnai persaingan kuat antara partai Demokrat dengan partai Golkar. Kandidat yang dusung oleh kedua partai besar ini disebut sebut bakal seru dan diprediksi akan berlanjut hingga diputaran kedua Pilkada nanti.
Ketua DPC Partai Demokrat Luwu Utara Ansar Akib yang dihubungi kemarin mengatakan, pihaknya akan memberikan perhatian penuh untuk memenangkan kandidat usungan Demokrat. Untuk diketahui, Partai Demokrat sudah menjatuhkan dukungannya kepada pasangan Thahar Rum-Anshar Akib (Trans) sebagai lawan kuat Golkar.
Menurutnya, Demokrat di Lutra cukup mendapat tempat di masyarakat, terbukti pada Pemilu legislatif lalu,Demokrat berhasil merebut tiga kursi di perlemen Luwu Utara dari periode sebelumnya yang tidak mendapatkan satu kursi pun. “Kami sangat yakin, Demokrat akan menjadi pilihan masyarakat pada Pilkada nanti,”ujarnya.
Akar Unjuk Kekuatan
Pasca penetapan DPP Golkar yang memilih Andi Kaswadi Rasak sebagai cabup Soppeng, disambut penuh suka cita pendukung, simpatisan, kolega, dan pengurus Golkar Soppeng,kemarin.
Bahkan, kegembiraan mereka diluapkan dengan unjuk kekuatan dan mengerahkan 1000-an pendukungnya untuk menyambut kedatangan Andi Kaswadi Razak yang telah ditetapkan oleh DPP Golkar untuk diusung pada perhelatan pesta demokrasi lima tahunan di daerah berjuluk Kota Kalong itu.
Dari pantauan SI, para pendukung itu berkumpul di AKAR Center Jalan Pasar Watansoppeng dan berkomfoi menuju ke perbatasan Kabupaten Soppeng-Bone di Dusun Messangeng Kecamatan Marioriwawo. (arif saleh/ abdullah nicolha /asdar)
MAKASSAR(SI) – Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo tidak dilibatkan dalam penentuan calon bupati yang sudah diputuskan DPP.
Ketidakterlibatan orang nomor satu di jajaran kepengurusan Partai Golkar Sulsel itu, disebabkan pada saat yang bersamaan, Syahrul sedang menjalani medical check up di Singapura.
“Sampai saat ini,Pak Syahrul tidak tahu siapa-siapa yang dipilih partai untuk diusung di Golkar.Saya pun belum berani memberitahukannya karena jangan sampai mengganggu konsentrasinya,” kata Irman Yasin Limpo, adik kandung Syahrul Yasin Limpo kepada Seputar Indonesia,kemarin.
Irman yang juga mantan master campaignTim Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang) pada Pilgub 2007 lalu, mengaku kaget atas beberapa nama yang muncul sebagai kandidat usungan Golkar.
Sebab, survei pembanding yang dilakukan Adiyaksa Supporting House ada beberapa nama yang elektibilitasnya tidak tertinggi. “Sebagai contoh di Maros. Kandidat yang surveinya tertinggi adalah Hatta, di Luwu Utara adalah Arifin Junaedi, di Tana Toraja adalah Victor, dan Sutomo di Soppeng,”kata Irman.
Irman yang akrab dipanggil None ini menyayangkan DPP Partai Golkar yang tidak mempertimbangkan survei pembanding. “Nah, kalau kandidat yang diusung Golkar ini kalah, apakah DPP mau bertanggung jawab.Hal ini justru akan merusak pencitraan Syahrul.Sebab pertanggungjawabannya tetap Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel,”kata None.
Koordinator Lembaga Survei Indonesia (LSI) Area Sulawesi Herman Heizer yang dikonfirmasi terpisah, membenarkan adanya beberapa cabup Golkar yang elektabilitasnya tidak tertinggi namun dipilih untuk mengendarai Golkar. “Memang ada beberapa daerah. Tapi, meskipun rendah, cabup tersebut masih ada peluang untuk menang karenamemilikitrenyang terusnaik secara signifikan,”kata Herman.
Kontroversi penetapan cabup ini dikhawatirkan berpotensi melahirkan bibit-bibit perpecahan di internal Golkar.Apalagi, penetapan cabup tersebut seolah mengarah konstalasi perebutan kursi gubernur pada 2013 mendatang.
Ini juga mengindikasikan adanya tarik menarik kepentingan diantara tiga elite Golkar yang kemungkinan bakal bertarung di 2013. Tiga elite Golkar itu yakni Ketua DPD I Golkar,Syahrul Yasin Limpo, Kordinator Wilayah (Korwil) Pemenangan Pemilu Sulawesi DPP,Nurdin Halid,serta mantan Ketua DPD I,Ilham Arief Sirajuddin.
Sekadar diketahui, penentuan calon bupati usungan Golkar, sepenuhnya dikendalikan DPP dibawah komando Nurdin Halid sebagai korwil. Sementara Syahrul yang baru menjabat Ketua DPD I, sekitar dua bulan, perannya sangat tipis. Sehingga banyak kandidat yang memiliki kedekatan dengan Gubernur Sulsel tersebut, tidak terakomodir di partainya. Sebut misalnya, Andi Sulham Hasan di Soppeng, Andi Paharuddin di Maros,Nico Biringkanae di Tana Toraja.
Khusus Ilham, yang saat ini mulai gencar road show pembentukan Nasional Demokrat (ND) di sejumlah daerah, sebagian “loyalisnya” mendapat tempat di partai berlambang pohon beringin. Seperti Andi Kaswadi Razak di Soppeng. Disamping itu, Syahriwijaya yang tim pemenangannya sebagian dikendalikan mantan tim sukses Ilham di Pilkada Makassar 2008, juga ikut ditetapkan di Maros.
Selain jagoan elit eberingin ini, beberapa calon bupati yang masih tercatat sebagai kader tulen Golkar, menyatakan kesiapannya berhadapan dengan usungan partainya. Seperti Malkan Amin di Barru, dan Ince Langke di Selayar, serta Majid Tahir yang mengincar posisi wakil bupati di Luwu Timur berpasangan Nur Husain.
Terkait kader yang tidak menjalankan keputusan partai,Sekertaris DPD I Golkar Sulsel, Pangerang Rahim mengingatkan mengenai sanksi partai yang diatur dalam Juklat DPP Nomor 2 Tahun 2009. “Kalau ada maju lewat kendaraan lain, itu sangat jelas aturannya tidak bisa memakai atribut partai. Begitupun bila ada kader yang melanggar atau membelot, itu akan kita proses untuk pemberian sanksi,” tegas Anggota DPRD Sulsel ini, kepada Seputar Indonesia, tadi malam.
Kendati demikian,Pangerang tetap optimitis,keputusan partainya menetapkan sembilan calon bupati, bisa diterima elit dan kader. Sehingga target untuk menyapu bersih pilkada di Sulsel 2010 ini,tetap akan terpenuhi.
“Apa yang diputuskan DPP itu sudah sesuai mekanisme, seperti survei dan masukan-masukan DPD I.Tentu ini akan dijalankan sepenuhnya semua lapisan kader di berbagai tingkatan kepengurusan. Dan perlu kami tegaskan,bahwa tidak ada pengkotak-kotakan calon bupati antara elite Golkar,” bantah Pangerang,meyakinkan.
Pengamat Politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Armin Aryad, menilai, tiga trio Golkar, Nurdin, Syahrul, dan Ilham,memungkinkan bisa melakukan manuver politik secara berbeda di 11 kabupaten yang menggelar pilkada, khususnya Ilham Arief Sirajuddin.
Alasannya, Ilham sudah mundur dari kepengurusan partai. Sehingga bisa saja, memilih mendukung kandidat lain,dan tidak berada dalam komando partainya.Apalagi lanjut dia,Wali Kota Makassar dua periode tersebut, masih memilihki pengaruh di Golkar.
“Dalam politik itu biasa saja,berlainan sikap.Tentu ada target tersendiri sehingga mendukung calon itu. Tetapi peran partai masih dominant menggerakan mesin politiknya,ketimbang person atau yang mengatasnamakan elit partai,” urai Armin saat diminta tanggapannya. Hanya, lanjut dia, Syahrul masih diatas angin, kalau terjadi persaingan dengan Ilham.
Sebab posisinya sebagai Ketua DPD I, tentu akan menjadi pertarungan tersendiri memenangkan usungan partainya secara all out. Armin juga memprediksi, bila usungan Golkar ditetapkan benar- benar objektif berdasarkan hasil survei,maka peluang memenangkan kandidat di 11 kabupaten sangat terbuka lebar. Dengan catatan, lanjut dia, jagoannya tersebut terus didampingi lembaga survei, guna mengevaluasi berbagai gerakan penggalangan dukungannya.
Head to Head Demokrat-Golkar
Sementara itu, pesta demokrasi di Luwu Utara tampaknya bakal diwarnai persaingan kuat antara partai Demokrat dengan partai Golkar. Kandidat yang dusung oleh kedua partai besar ini disebut sebut bakal seru dan diprediksi akan berlanjut hingga diputaran kedua Pilkada nanti.
Ketua DPC Partai Demokrat Luwu Utara Ansar Akib yang dihubungi kemarin mengatakan, pihaknya akan memberikan perhatian penuh untuk memenangkan kandidat usungan Demokrat. Untuk diketahui, Partai Demokrat sudah menjatuhkan dukungannya kepada pasangan Thahar Rum-Anshar Akib (Trans) sebagai lawan kuat Golkar.
Menurutnya, Demokrat di Lutra cukup mendapat tempat di masyarakat, terbukti pada Pemilu legislatif lalu,Demokrat berhasil merebut tiga kursi di perlemen Luwu Utara dari periode sebelumnya yang tidak mendapatkan satu kursi pun. “Kami sangat yakin, Demokrat akan menjadi pilihan masyarakat pada Pilkada nanti,”ujarnya.
Akar Unjuk Kekuatan
Pasca penetapan DPP Golkar yang memilih Andi Kaswadi Rasak sebagai cabup Soppeng, disambut penuh suka cita pendukung, simpatisan, kolega, dan pengurus Golkar Soppeng,kemarin.
Bahkan, kegembiraan mereka diluapkan dengan unjuk kekuatan dan mengerahkan 1000-an pendukungnya untuk menyambut kedatangan Andi Kaswadi Razak yang telah ditetapkan oleh DPP Golkar untuk diusung pada perhelatan pesta demokrasi lima tahunan di daerah berjuluk Kota Kalong itu.
Dari pantauan SI, para pendukung itu berkumpul di AKAR Center Jalan Pasar Watansoppeng dan berkomfoi menuju ke perbatasan Kabupaten Soppeng-Bone di Dusun Messangeng Kecamatan Marioriwawo. (arif saleh/ abdullah nicolha /asdar)
Monday, February 8, 2010
Target Golkar Sulit Tercapai
Tuesday, 09 February 2010
MAKASSAR(SI) – Target DPD I Partai Golkar Sulsel untuk menangkan semua Pilkada 2010 di Sulsel sulit tercapai,menyusul munculnya kontroversi calon bupati yang sudah ditetapkan DPP.
Dari sembilan calon bupati yang sudah diputuskan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, empat di antaranya menimbulkan kejutan.Keempat cabup tersebut masing-masing Andi Idris Syukur di Barru, Syahrir Wahab di Selayar, Andi Kaswadi Razak di Soppeng, dan Theofilus Allorerung di Tana Toraja.
Penetapan keempat cabup ini juga diprediksi menimbulkan gejolak dan perlawanan di internal Partai Golkar. Di Barru misalnya, tim politisi senior Partai Golkar Malkan Amin bahkan secara terangan sudah menyatakan siap menghadapi kandidat yang diusung partai berlambang pohon beringin ini.
Begitupun penetapan cabup Golkar untuk Kabupaten Selayar. Ketua DPD II Partai Golkar Selayar Ince Langke yang sebelumnya disebut-sebut punya kans kuat mengendarai partai ini, justru kaget setelah mengetahui Golkar mengusung incumbent Syahrir Wahab. Apalagi,kata Ince,hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dikontrak khusus DPP mengukur elektabilitas bakal calon, dianggap belum merampungkan tugasnya di dua kecamatan di Selayar.
”Pukul 20.00 Wita (tadi malam), saya menghubungi Koordinator LSI Area Sulawesi Herman Heizer, menanyakan apakah survei di Selayar sudah rampung. Jawabannya, masih ada dua kecamatan yang datanya belum masuk.” ”Tentu saya kaget, ketika mendengar bahwa DPP sudah memutuskan Pak Syahrir,karena bagaimana mungkin bisa ditetapkan kalau surveinya belum rampung,” tandas Ince.
Hanya, Ince yang juga Anggota DPRD Sulsel ini, tetap menunggu keputusan resmi partainya. Namun saat disinggung, apakah tetap maju tanpa diusung Golkar, Ince memberi isyarat menghargai dan menjalankan keputusan partainya.
”Kita lihat saja nanti. Pastinya, kalau saya tidak diusung Golkar, tentu harus meminta pertimbangan orang-orang yang selama ini mensupport dan mendukung saya selama ini,”terang Ince.
Di Tana Toraja, cabup Victor Datuan Batara yang selama ini terus unggul dalam beberapa survei independen, juga akhirnya harus terpental dari pencalonan di Golkar.”Tapi tidak masalah.Saya hanya ingin melihat Golkar besar di Tana Toraja. Namun, rupanya kehendak DPP berkata lain. Ya terpaksa kami harus berhadaphadapan. Selama ini, partai yang mengusung kami juga sudah cukup,” kata Victor yang baru beberapa hari lalu melepas jabatannya sebagai Kapolres Tana Toraja.
Juru bicara Victor, Julius Dakka juga menyampaikan hal yang sama. Menurut dia, jagoannya tidak gentar berhadapan dengan kandidat Golkar di Pilkada yang akan digelar 23 Juni mendatang.
”Keputusan Golkar memang mengejutkan.Tapi di lain sisi, itu memacu semangat kami untuk bekerja keras memenangkan pilkada Tator. Bagi Pak Victor, pilkada bukan hanya mengatur sirkulasi pergantian kepala daerah, tapi perhelatan ini harus menjadi laboratorium demokrasi, yang intinya kedaulatan rakyat,” kata Julius Dakka yang dihubungi harian Seputar Indonesia (SI) secara terpisah,tadi malam.
Sekadar diketahui, dengan ditetapkannya tiga cabup Golkar kemarin, berarti sudah sembilan cabup yang resmi mengendarai partai ini.Pada rapat DPP,Kamis 4 Februari lalu, ditetapkan enam cabup masing-masing incumbent Gowa Ichsan Yasin Limpo, incumbent Bulukumba Andi Sukri Sappewali,Syahriwijaya (Maros), Andi Idris Syukur (Barru), Andi Kaswadi Razak (Soppeng), dan Aryad Kasmar (Luwu Utara).
Sedang dalam rapat DPP kemarin, telah diputuskan tiga cabup masing-masing incumbent Syahrir Wahab untuk Selayar, Andi Hatta Marakarma di Luwu Timur dan Theofilus Allorerung di Tana Toraja.
Dengan penetapan tersebut, maka sisa satu lagi daerah yang menggelar pilkada serentak 23 Juni 2010 mendatang, belum diumumkan, karena masih menunggu hasil survei ulangnya, yakni Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).
“Itu yang sudah ditetapkan. Khusus tiga kabupaten, diputuskan dalam rapat sore tadi, (kemarin sore) dengan tetap berdasar pada mekanisme patai, seperti hasil survei,” ujar Sekretaris Tim Pilkada Golkar Sulsel, Andi Yagkin Padjalangi,saat dihubungi SI, kemarin.
Penentuan Cawabup
Terkait dengan penentuan calon wakil Bupati (cawabup) yang harus restu DPP sesuai Juklak Partai Golkar Nomor 02 Tahun 2009, cabup incumbent Andi Hatta Marakarma mengaku akan tetap memperjuangkan agar calon pendampingnya sesuai keinginan cabup.
Hatta yang ditemui usai pelaksanaan Musyawarah Daerah II Partai Golkar Luwu Timur, di Kecamatan Tomoni,kemarin mengatakan sejak awal dirinya sudah berkomitmen untuk menentukan sendiri cawabup tanpa campur tangan partai politik yang akan mendukungnya.
“Cawabup pendamping saya nanti, akan ditentukan sendiri, sebab yang mendampingi saya nanti harus orang yang benar benar paham dan sejalan dengan visi misi yang saya bawa,”ujar Ketua DPD II Partai Golkar Luwu Timur ini.
Dia juga mengaku, tekadnya untuk menentukan sendiri cawabup pendampingnya tersebut tidak bertentangan dengan aturan di internal Partai Golkar. “Setahu saya, sesuai aturan Golkar, penentuan cawabup oleh DPP Golkar jika kandidat bupati yang akan diusung memiliki tingkat elektabilitas dan hal itu tidak berlaku, sebab setahu saya nilai saya termasuk tinggi,”kata Hatta.
Seperti diberitakan sebelumnya, Koordinator Wilayah Pemenangan Pemilu Sulawesi DPP Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan berdasarkan juklak Nomor 02/DPP/ Golkar/XII/ 2009 tentang Perubahan Juklak Nomor 05/DPP/ Golkar/IX/2005 mengenai Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah dari Partai Golkar disebutkan semua bakal calon bupati yang ditetapkan sebagai usungan partai Golkar, wajib menyerahkan tiga nama calon pendampingnya untuk ditentutkan di DPP Partai Golkar.
Meskipun begitu, dia mengaku belum mau mengungkapkan kepada publik soal siapa nama yang akan mendapinginya pada Pilkada yang akan dihelat 23 Juni mendatang. “Namanya sudah ada,tetapi baru akan kami umumkan dalam waktu dekat ini,belum sekarang,”ujarnya. Mengenai pencalonannya, Hatta mengaku akan segera menggelar deklarasi pada rabu, 17/2 mendatang. “Saya dan wakil saya akan menggelar deklarasi 17 Januari nanti,”ungkapnya.
Cawabup Bulukumba
Sementara itu, cabup Golkar Bulukumba Andi Sukri Sappewali diketahui telah menyerahkan tiga nama calon pendampingnya ke DPP.Tiga nama yang diserahkan itu, tetap memasukkan nama Abd Rasyid Saherong, serta dua namanya lainnya.
Informasinya diperoleh SI, dua namanya yang masuk dalam daftar tersebut yakni, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulukumba Andi Untung Pangki,dan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Partai Golkar Bulukumba Andi Hamzah Pangki. Keduanya nama tersebut bersaudara kandung.
”Meski diwajibkan memasukkan tiga kandidat wakil bupati,namun pihak DPP tetap menyerahkan kepada incumbent tentang penentuan nama yang akan mendampinginya nanti,” kata Ketua Tim Pemenangan Andi Sukri,Andi Mauragawali,kemarin.
Husain Junaid Masuk Bursa
Di Soppeng, tiga bakal cawabup Partai Golkar yang bakal mendampingi Kaswadi Razak masih tetap dirahasiakan internal Golkar. Namun, di kalangan masyarakat Soppeng ada tiga nama yang menguat yang dinilai cocok mendampingi legislator Partai Golkar itu untuk mendulang suara pilkada mendatang diantaranya, Kepala Inspekturat Soppeng Andi Pawelloi Mappejanci, anggota DPRD Soppeng Andi Rizal Mappatunru, dan Ketua Bappilu PDIP Sulsel Husain Djunaid.
Informasi yang dihimpun SI, sebelumnya ada satu nama yang juga diprediksi berpeluang mendampingi Andi Dulli (sapaan akrab Kaswadi) yakni Mayor Mulyadi Marzuki.Namun, setelah penentuan cabup yang akan diusung partai warisan orde baru tersebut, namanya kini jarang disebut-sebut.
Bahkan, yang paling berpeluang yakni Andi Pawelloi Mappejanci. “Kami belum dapat memastikan siapa ketiga nama yang diajukan ke DPP untuk ditetapkan menjadi pendamping Pak Ketua, karena hal itu merupakan hasil survei yang telah dilakukan oleh Golkar, kita tunggu saja SK penetapannya karena disitu akan tercantum tiga nama itu,” kata Wakil Ketua DPD II Golkar Soppeng Syahruddin M Adam kepada SI via ponselnya,kemarin.
Dirinya tidak menampik ada tiga nama yang saat ini menguat di kalangan masyarakat Soppeng, namun kemungkinan besarnya tidak akan keluar dari keempat nama tersebut. Andi Khaerani yang juga Wakil Ketua DPD II Golkar Soppeng juga mengungkapkan hal yang sama,dia mengaku tidak berani mengandai-andai tentang siapa yang bakal mendampingi Andi Kaswadi Razak karena keputusan sepenuhnya ada di tangan DPP Golkar. (arif saleh/asdar/ baharuddin/abdullah nicolha)
MAKASSAR(SI) – Target DPD I Partai Golkar Sulsel untuk menangkan semua Pilkada 2010 di Sulsel sulit tercapai,menyusul munculnya kontroversi calon bupati yang sudah ditetapkan DPP.
Dari sembilan calon bupati yang sudah diputuskan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, empat di antaranya menimbulkan kejutan.Keempat cabup tersebut masing-masing Andi Idris Syukur di Barru, Syahrir Wahab di Selayar, Andi Kaswadi Razak di Soppeng, dan Theofilus Allorerung di Tana Toraja.
Penetapan keempat cabup ini juga diprediksi menimbulkan gejolak dan perlawanan di internal Partai Golkar. Di Barru misalnya, tim politisi senior Partai Golkar Malkan Amin bahkan secara terangan sudah menyatakan siap menghadapi kandidat yang diusung partai berlambang pohon beringin ini.
Begitupun penetapan cabup Golkar untuk Kabupaten Selayar. Ketua DPD II Partai Golkar Selayar Ince Langke yang sebelumnya disebut-sebut punya kans kuat mengendarai partai ini, justru kaget setelah mengetahui Golkar mengusung incumbent Syahrir Wahab. Apalagi,kata Ince,hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dikontrak khusus DPP mengukur elektabilitas bakal calon, dianggap belum merampungkan tugasnya di dua kecamatan di Selayar.
”Pukul 20.00 Wita (tadi malam), saya menghubungi Koordinator LSI Area Sulawesi Herman Heizer, menanyakan apakah survei di Selayar sudah rampung. Jawabannya, masih ada dua kecamatan yang datanya belum masuk.” ”Tentu saya kaget, ketika mendengar bahwa DPP sudah memutuskan Pak Syahrir,karena bagaimana mungkin bisa ditetapkan kalau surveinya belum rampung,” tandas Ince.
Hanya, Ince yang juga Anggota DPRD Sulsel ini, tetap menunggu keputusan resmi partainya. Namun saat disinggung, apakah tetap maju tanpa diusung Golkar, Ince memberi isyarat menghargai dan menjalankan keputusan partainya.
”Kita lihat saja nanti. Pastinya, kalau saya tidak diusung Golkar, tentu harus meminta pertimbangan orang-orang yang selama ini mensupport dan mendukung saya selama ini,”terang Ince.
Di Tana Toraja, cabup Victor Datuan Batara yang selama ini terus unggul dalam beberapa survei independen, juga akhirnya harus terpental dari pencalonan di Golkar.”Tapi tidak masalah.Saya hanya ingin melihat Golkar besar di Tana Toraja. Namun, rupanya kehendak DPP berkata lain. Ya terpaksa kami harus berhadaphadapan. Selama ini, partai yang mengusung kami juga sudah cukup,” kata Victor yang baru beberapa hari lalu melepas jabatannya sebagai Kapolres Tana Toraja.
Juru bicara Victor, Julius Dakka juga menyampaikan hal yang sama. Menurut dia, jagoannya tidak gentar berhadapan dengan kandidat Golkar di Pilkada yang akan digelar 23 Juni mendatang.
”Keputusan Golkar memang mengejutkan.Tapi di lain sisi, itu memacu semangat kami untuk bekerja keras memenangkan pilkada Tator. Bagi Pak Victor, pilkada bukan hanya mengatur sirkulasi pergantian kepala daerah, tapi perhelatan ini harus menjadi laboratorium demokrasi, yang intinya kedaulatan rakyat,” kata Julius Dakka yang dihubungi harian Seputar Indonesia (SI) secara terpisah,tadi malam.
Sekadar diketahui, dengan ditetapkannya tiga cabup Golkar kemarin, berarti sudah sembilan cabup yang resmi mengendarai partai ini.Pada rapat DPP,Kamis 4 Februari lalu, ditetapkan enam cabup masing-masing incumbent Gowa Ichsan Yasin Limpo, incumbent Bulukumba Andi Sukri Sappewali,Syahriwijaya (Maros), Andi Idris Syukur (Barru), Andi Kaswadi Razak (Soppeng), dan Aryad Kasmar (Luwu Utara).
Sedang dalam rapat DPP kemarin, telah diputuskan tiga cabup masing-masing incumbent Syahrir Wahab untuk Selayar, Andi Hatta Marakarma di Luwu Timur dan Theofilus Allorerung di Tana Toraja.
Dengan penetapan tersebut, maka sisa satu lagi daerah yang menggelar pilkada serentak 23 Juni 2010 mendatang, belum diumumkan, karena masih menunggu hasil survei ulangnya, yakni Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).
“Itu yang sudah ditetapkan. Khusus tiga kabupaten, diputuskan dalam rapat sore tadi, (kemarin sore) dengan tetap berdasar pada mekanisme patai, seperti hasil survei,” ujar Sekretaris Tim Pilkada Golkar Sulsel, Andi Yagkin Padjalangi,saat dihubungi SI, kemarin.
Penentuan Cawabup
Terkait dengan penentuan calon wakil Bupati (cawabup) yang harus restu DPP sesuai Juklak Partai Golkar Nomor 02 Tahun 2009, cabup incumbent Andi Hatta Marakarma mengaku akan tetap memperjuangkan agar calon pendampingnya sesuai keinginan cabup.
Hatta yang ditemui usai pelaksanaan Musyawarah Daerah II Partai Golkar Luwu Timur, di Kecamatan Tomoni,kemarin mengatakan sejak awal dirinya sudah berkomitmen untuk menentukan sendiri cawabup tanpa campur tangan partai politik yang akan mendukungnya.
“Cawabup pendamping saya nanti, akan ditentukan sendiri, sebab yang mendampingi saya nanti harus orang yang benar benar paham dan sejalan dengan visi misi yang saya bawa,”ujar Ketua DPD II Partai Golkar Luwu Timur ini.
Dia juga mengaku, tekadnya untuk menentukan sendiri cawabup pendampingnya tersebut tidak bertentangan dengan aturan di internal Partai Golkar. “Setahu saya, sesuai aturan Golkar, penentuan cawabup oleh DPP Golkar jika kandidat bupati yang akan diusung memiliki tingkat elektabilitas dan hal itu tidak berlaku, sebab setahu saya nilai saya termasuk tinggi,”kata Hatta.
Seperti diberitakan sebelumnya, Koordinator Wilayah Pemenangan Pemilu Sulawesi DPP Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan berdasarkan juklak Nomor 02/DPP/ Golkar/XII/ 2009 tentang Perubahan Juklak Nomor 05/DPP/ Golkar/IX/2005 mengenai Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah dari Partai Golkar disebutkan semua bakal calon bupati yang ditetapkan sebagai usungan partai Golkar, wajib menyerahkan tiga nama calon pendampingnya untuk ditentutkan di DPP Partai Golkar.
Meskipun begitu, dia mengaku belum mau mengungkapkan kepada publik soal siapa nama yang akan mendapinginya pada Pilkada yang akan dihelat 23 Juni mendatang. “Namanya sudah ada,tetapi baru akan kami umumkan dalam waktu dekat ini,belum sekarang,”ujarnya. Mengenai pencalonannya, Hatta mengaku akan segera menggelar deklarasi pada rabu, 17/2 mendatang. “Saya dan wakil saya akan menggelar deklarasi 17 Januari nanti,”ungkapnya.
Cawabup Bulukumba
Sementara itu, cabup Golkar Bulukumba Andi Sukri Sappewali diketahui telah menyerahkan tiga nama calon pendampingnya ke DPP.Tiga nama yang diserahkan itu, tetap memasukkan nama Abd Rasyid Saherong, serta dua namanya lainnya.
Informasinya diperoleh SI, dua namanya yang masuk dalam daftar tersebut yakni, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulukumba Andi Untung Pangki,dan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Partai Golkar Bulukumba Andi Hamzah Pangki. Keduanya nama tersebut bersaudara kandung.
”Meski diwajibkan memasukkan tiga kandidat wakil bupati,namun pihak DPP tetap menyerahkan kepada incumbent tentang penentuan nama yang akan mendampinginya nanti,” kata Ketua Tim Pemenangan Andi Sukri,Andi Mauragawali,kemarin.
Husain Junaid Masuk Bursa
Di Soppeng, tiga bakal cawabup Partai Golkar yang bakal mendampingi Kaswadi Razak masih tetap dirahasiakan internal Golkar. Namun, di kalangan masyarakat Soppeng ada tiga nama yang menguat yang dinilai cocok mendampingi legislator Partai Golkar itu untuk mendulang suara pilkada mendatang diantaranya, Kepala Inspekturat Soppeng Andi Pawelloi Mappejanci, anggota DPRD Soppeng Andi Rizal Mappatunru, dan Ketua Bappilu PDIP Sulsel Husain Djunaid.
Informasi yang dihimpun SI, sebelumnya ada satu nama yang juga diprediksi berpeluang mendampingi Andi Dulli (sapaan akrab Kaswadi) yakni Mayor Mulyadi Marzuki.Namun, setelah penentuan cabup yang akan diusung partai warisan orde baru tersebut, namanya kini jarang disebut-sebut.
Bahkan, yang paling berpeluang yakni Andi Pawelloi Mappejanci. “Kami belum dapat memastikan siapa ketiga nama yang diajukan ke DPP untuk ditetapkan menjadi pendamping Pak Ketua, karena hal itu merupakan hasil survei yang telah dilakukan oleh Golkar, kita tunggu saja SK penetapannya karena disitu akan tercantum tiga nama itu,” kata Wakil Ketua DPD II Golkar Soppeng Syahruddin M Adam kepada SI via ponselnya,kemarin.
Dirinya tidak menampik ada tiga nama yang saat ini menguat di kalangan masyarakat Soppeng, namun kemungkinan besarnya tidak akan keluar dari keempat nama tersebut. Andi Khaerani yang juga Wakil Ketua DPD II Golkar Soppeng juga mengungkapkan hal yang sama,dia mengaku tidak berani mengandai-andai tentang siapa yang bakal mendampingi Andi Kaswadi Razak karena keputusan sepenuhnya ada di tangan DPP Golkar. (arif saleh/asdar/ baharuddin/abdullah nicolha)
Bank Bebaskan Administrasi
Monday, 08 February 2010
WATANSOPPENG (SI) – Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan (Sulsel) Cabang Soppeng membebaskan biaya administrasi kepada para petani yang ingin menabung.
Hal itu bertujuan meningkatkan minat para petani menabung di bank. Bupati Soppeng Andi Soetomo mengungkapkan, selaku pemegang saham,pernah meminta petani yang menabung di Bank Sulsel dibebaskan dari segala biaya administrasi.
Namun, mereka tetap diberikan imbal hasil (bunga) dari tabungan tersebut. ”Alhamdulillah, pimpinan PT Bank Sulsel Cabang Soppeng pun telah memperjuangkan permintaan tersebut dan telah disetujui Direksi Bank Sulsel,”ujarnya.
Hal itu diungkapkan di hadapan para petani, pejabat Pemkab Soppeng, pejabat Bank Sulsel, pada launching“ Gerakan Sayang Petani dengan Menabung di Bank”di Soppeng, kemarin.
Launching “Gerakan Sayang Petani dengan Menabung di Bank” merupakan tindak lanjut Surat Gubernur Sulawesi Selatan No 520- /381/Distan pada 20 Januari 2010, yang dicanangkan serentak di Sulawesi Selatan.
”Ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan petani,”tuturnya. Soetomo menjelaskan,petani tidak perlu khawatir tabungan di Bank Sulsel akan habis terkuras akibat adanya biaya administrasi.
”Petani yang tinggal jauh dari Kantor Bank Sulsel,saya telah meminta disediakan layanan antar jemput. Bahkan, jika memungkinkan dibuatkan kantor pelayanan yang lebih dekat dengan petani,”katanya.
Untuk perdagangan hasil-hasil pertanian antardaerah, antarpulau, bahkan antarnegara,Bank Sulsel telah mengembangkan sistem teknologi informasi untuk transaksi online atau real time. ”Untuk layanan ini, kiranya Bank Sulsel dapat lebih proaktif melakukan sosialisasi. Kalau perlu,bekerja sama dengan aparat di tingkat kecamatan, kelurahan,dan desa,”tuturnya.
Menabung merupakan tradisi turun-temurun yang telah ada dan merupakan warisan budaya leluhur kita.Andi Tomo, sapaan akrab Bupati Soppeng, juga menyampaikan pepatah “Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya” serta “Bersakit-sakit dahulu,bersenangsenang kemudian”.
”Orangtua kita memiliki pesan bijak. Janganlah menghabiskan hasil panenmu sekaligus dan sebisa mungkin hasil panen kali ini tidaklah habis sampai panen berikutnya. Pesan bijak tersebut menggambarkan bahwa betapa leluhur kita mengamanatkan menabung. Jadi, saat masa paceklik pun tidak merasa kesulitan,”tandasnya.
Dia menegaskan, uang yang ditabung bukan untuk pemerintah dan bukan untuk Bank Sulsel.Uang itu milik petani dan diharapkan dapat digunakan sewaktu-waktu,baik untuk pengembangan produksi maupun keperluan sehari-hari. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) – Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan (Sulsel) Cabang Soppeng membebaskan biaya administrasi kepada para petani yang ingin menabung.
Hal itu bertujuan meningkatkan minat para petani menabung di bank. Bupati Soppeng Andi Soetomo mengungkapkan, selaku pemegang saham,pernah meminta petani yang menabung di Bank Sulsel dibebaskan dari segala biaya administrasi.
Namun, mereka tetap diberikan imbal hasil (bunga) dari tabungan tersebut. ”Alhamdulillah, pimpinan PT Bank Sulsel Cabang Soppeng pun telah memperjuangkan permintaan tersebut dan telah disetujui Direksi Bank Sulsel,”ujarnya.
Hal itu diungkapkan di hadapan para petani, pejabat Pemkab Soppeng, pejabat Bank Sulsel, pada launching“ Gerakan Sayang Petani dengan Menabung di Bank”di Soppeng, kemarin.
Launching “Gerakan Sayang Petani dengan Menabung di Bank” merupakan tindak lanjut Surat Gubernur Sulawesi Selatan No 520- /381/Distan pada 20 Januari 2010, yang dicanangkan serentak di Sulawesi Selatan.
”Ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan petani,”tuturnya. Soetomo menjelaskan,petani tidak perlu khawatir tabungan di Bank Sulsel akan habis terkuras akibat adanya biaya administrasi.
”Petani yang tinggal jauh dari Kantor Bank Sulsel,saya telah meminta disediakan layanan antar jemput. Bahkan, jika memungkinkan dibuatkan kantor pelayanan yang lebih dekat dengan petani,”katanya.
Untuk perdagangan hasil-hasil pertanian antardaerah, antarpulau, bahkan antarnegara,Bank Sulsel telah mengembangkan sistem teknologi informasi untuk transaksi online atau real time. ”Untuk layanan ini, kiranya Bank Sulsel dapat lebih proaktif melakukan sosialisasi. Kalau perlu,bekerja sama dengan aparat di tingkat kecamatan, kelurahan,dan desa,”tuturnya.
Menabung merupakan tradisi turun-temurun yang telah ada dan merupakan warisan budaya leluhur kita.Andi Tomo, sapaan akrab Bupati Soppeng, juga menyampaikan pepatah “Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya” serta “Bersakit-sakit dahulu,bersenangsenang kemudian”.
”Orangtua kita memiliki pesan bijak. Janganlah menghabiskan hasil panenmu sekaligus dan sebisa mungkin hasil panen kali ini tidaklah habis sampai panen berikutnya. Pesan bijak tersebut menggambarkan bahwa betapa leluhur kita mengamanatkan menabung. Jadi, saat masa paceklik pun tidak merasa kesulitan,”tandasnya.
Dia menegaskan, uang yang ditabung bukan untuk pemerintah dan bukan untuk Bank Sulsel.Uang itu milik petani dan diharapkan dapat digunakan sewaktu-waktu,baik untuk pengembangan produksi maupun keperluan sehari-hari. (abdullah nicolha)
Sunday, February 7, 2010
Persaingan Pilkada Soppeng Ketat
Sunday, 07 February 2010
EMPATbulan menjelang Pilkada Soppeng persaingan sejumlah figur terlihat semakin ketat. Birokrat,tokoh politik,dan tokoh masyarakat diprediksi bakal bersaing menjadi orang nomor satu di Bumi Latemmamala.
Figur yang mengemuka, incumbent Bupati Soppeng Soppeng Andi Soetomo,Wakil Bupati Soppeng Andi Sarimin Saransi (ASA), Ketua DPRD Andi Kaswadi Razak (Akar),dan Asisten II Pemprov Sulsel Andi Sulham Hasan. Keempatnya diperkirakan akan maju melalui jalur dukungan partai.
Dua kandidat lainnya yang akan maju melalui jalur perseorangan, yakni Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Syamsu Niang dan perwira polisi dari Polda Sulselbar AKBP Andi Taufan Made Alie. Siapa yang paling berpeluang? Tentunya semua kandidat percaya diri untuk menang. Strategi tentunya menjadi modal.Selain itu, basis partai pendukung dan ketokohan sangat memegang peranan besar dalam pemilihan langsung ini.
Pemilihan yang akan digelar pada Juni (asumsi pilkada satu putaran) masih banyak yang bisa berubah. Jika melihat pada pemilihan langsung paling terakhir (pemilu legislatif-pileg), Andi Dulli-sapaan Kaswadi Razaklayak diperhitungkan.
Dari 1.000-an calon anggota legislatif, Andi Dulli memenuhi bilangan pembagi pemilih (BPP) yang juga mengantarnya masuk dalam jajaran perolehan suara terbanyak di Sulsel.Hanya saja,tak bisa dipungkiri hasil ini berkorelasi dengan Partai Golkar sebagai partai terbesar di Soppeng,pengusung Andi Dulli pada pileg lalu.
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng, perolehan suara pada pemilu legislatif lalu, di Daerah Pemilihan (Dapil) Soppeng 3 (Kecamatan Lalabata dan Ganra) Golkar berhasil meraih sebanyak 8.255 suara dengan dua kursi, sekitar 5.309 suara mendukung Andi Kaswadi Razak. Dapil 1 (Kecamatan Marioriwawo) partai berlambang pohon beringin meraih suara terbanyak, yakni 7.038.
Di Dapil 2 (Kecamatan Liliriaja, Lilirilau, dan Citta) sebanyak 10.720 dan Dapil 4 (Kecamatan Marioriawa dan Donri- donri) sebanyak 4.213 suara. “Andi Dulli tidak diragukan lagi dalam penggalangan massa. Bahkan, dia mampu mempertahankan itu hingga dalam beberapa periode.
Itulah yang membuatnya diprediksi mendominasi untuk memenangkan Pilkada Soppeng,” ungkap Sekretaris PKB Soppeng Rudi Amir Setta kepada SI di Watansoppeng baru-baru ini.
Selain melihat hasil pileg lalu, Andi Dulli memiliki rumpun keluarga yang tersebar di seluruh penjuru Kota Kalong salah satunya Kecamatan Marioriwawo dan Marioriawa. Hanya saja, dalam tradisi pilkada di Sulsel, peluang incumbent selalu berada pada posisi paling menguntungkan.
Andi Soetomo, selain memiliki popularitas karena jabatannya sebagai bupati (hasil survei beberapa lembaga, posisinya masih yang tertinggi), hingga kini partai yang akan mengusungnya juga layak diperhitungkan.Partai Amanat Nasional (PAN) berhasil meraih 8.048 suara yang tersebar di tujuh kecamatan di Soppeng. Data pileg lalu,di Dapil 1 dan 2 partai bentukan tokoh reformasi Amin Rais tersebut tidak berhasil mendudukkan wakilnya dari dapil itu.
Namun, di dapil 2 PAN meraih 1.896 suara, Dapil 4 sebanyak dua kursi yakni 3.695. Incaran lain dari Andi Soetomo adalah PPRN yang berhasil meraih suara 4.236 dan Partai Persatuan Daerah (PPD) 1.701 suara cukup untuk mendongkrak peluangnya.
Sehingga, dia akan mampu menyaingi Golkar dan PDIP ditambah posisinya sebagai incumbent. Rumpun keluarga Andi Tomo - sapaan akrab Bupati Soppeng ituyakni di wilayah Kecamatan Liliriaja, Ganra, dua desa di Kec Donri-Donri yakni Tajuncu dan Cenrana serta Cabbenge Kecamatan Lilirilau.
“Kalau untuk wilayah kota milik bersama,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat setempat Andi Tantu Galib. Alasannya, semua kandidat memiliki rumpun keluarga di kota. Persaingan kemungkinan tak hanya dari dua kandidat di atas. Kandidat lain juga memiliki peluang yang tidak kalah besarnya.
Asisten II Pemprov Sulsel Andi Sulham Hasan jika berhasil mendapat dukungan dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang berhasil meraih 7.177 suara, tentunya akan memiliki peluang meraih suara di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri serta Kecamatan Liliriaja, Lilirilau, dan Citta.
Karena di dapil 4 PDK berhasil mendulang suara sebanyak 2.753 dan begitu juga di dapil 2. Mantan Kepala Dinas Perhubungan Sulsel itu juga telah mengklaim didukung beberapa partai lainnya. Di antaranya Partai Indonesia Baru (PIB) yang berhasil mendudukkan satu wakilnya di DPRD Soppeng dengan meraih 2.163 suara.
Sedangkan PKNU 2.215 suara, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 3.027 suara, dan mengklaim akan didukung oleh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang berhasil meraih 3.852 suara. Sementara untuk kalangan rumpun keluarga yang dimiliki pejabat provinsi tersebut terdapat di Cabbenge Kecamatan Lilirilau.
Untuk posisi Andi Sarimin Saransi (ASA), jika berhasil meraih simpati dan dukungan Partai Demokrat peluangnya akan bertambah besar.
Selain dari popularitasnya sebagai wakil bupati. Partai Demokrat Soppeng berhasil mendudukkan tiga orang wakilnya di DPRD Soppeng dengan perolehan sebanyak 7.975 suara yang tersebar di tiga dapil di Soppeng, yakni Dapil 2 sebanyak 2.946 suara,di Dapil 3 1.896 suara, dan dapil 4 sebanyak 2.463 suara.
Kaswadi mengklaim akan didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memiliki dua orang wakil di DPRD Soppeng dengan perolehan suara sebanyak 3.769. Perolehan suara itu tersebar di dua dapil yakni dapil 3 dengan 1.588 suara dan dapil 4 sebanyak 1.376 suara.
Pihak ASA juga mengklaim akan didukung oleh PIB dan Gerindra. “Sebenarnya,kami telah mendapat sinyal dukungan dari partai- partai tersebut,namun saat ini kami tinggal menunggu kepastian dari provinsi untuk segera mendeklarasikan paket,” tutur Andi Sarimin.
Modal lain, selain dukungan dari partai politik wabup Soppeng, Andi Sarimin juga memiliki rumpun keluarga yang tersebar daerah Cabbenge Kec Lilirilau dan Tajuncu Kec Donri-Donri.
Hanya saja, jika parpol yang diklaim oleh Andi Sarimin dan Andi Sulham itu benar,maka salah satu diantaranya akan terancam tidak memenuhi syarat dukungan maju di Pilkada Soppeng. Kendati demikian, keduanya dinilai masih berpeluang besar untuk maju di Pilkada bergantung pada komunikasi politik yang mereka lakukan.
Sementara di kubu non parlemen Soppeng,dimungkinkan akan mengusung satu paket calon bupati.Pasalnya, perolehan suara keseluruhan dari 13 parpol yang bergabung dalam koalisi tersebut memenuhi syarat dukungan 15%, yakni sebanyak 20.084 suara.
“Yang jelas kami bertekad memenangkan calon yang kami usung dan bukan hanya sekadar mengusung, tapi akan memerjuangkannya,” kata mediator koalisi non parlemen Soppeng Muchtar Baso kepada SI di Warkop Asia Watansoppeng belum lama ini.
Saat ini, ada dua bakal calon yang akan diusung koalisi tersebut yakni, Hira Putriani Rasyid dan Andi Munarfa.Keduanya dinilai masih berpeluang sama untuk mengendarai 13 parpol tersebut pada Pilkada mendatang.
Perseorangan
Pilkada Soppeng juga akan diramaikan dua pasangan balon bupati dan wakil bupati melalui jalur perseorangan, yakni pasangan Syamsu Niang-Andi Hendra Pabeangi (Saudarata) dan Andi Taufan Made Alie-Sukman Juluddin (ATM-Man).
Bahkan, kedua pasangan tersebut telah menyerahkan dukungannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk diverifikasi secara faktual. Syamsu Niang, kendati banyak berkiprah di Makassar namun legislator PDK ini,optimistis dengan dukungan keluarga.
Juga dukungan aminisi Andi Hendra yang merupakan salah seorang tokoh adat di Soppeng memiliki basis massa di Kecamatan Marioriwawo yang juga menjabat sebagai kepala kecamatan (camat) di daerah tersebut.
Pasangan Andi Taufan dan Sukman,tentunya juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Hanya dalam waktu 1,5 bulan, mereka sudah mengumpulkan kartu tanda penduduk 15.547 dukungan. Angka ini melebihi persyatan KPU sebanyak 15.026.
Modal lain Andi Taufan adalah dia cukup popular di Soppeng karena merupakan putra mantan Bupati Soppeng Andi Made Alie. Sementara pasangannya Ketua Partai Merdeka Soppeng. (abdullah nicolha) REFERENSIA
EMPATbulan menjelang Pilkada Soppeng persaingan sejumlah figur terlihat semakin ketat. Birokrat,tokoh politik,dan tokoh masyarakat diprediksi bakal bersaing menjadi orang nomor satu di Bumi Latemmamala.
Figur yang mengemuka, incumbent Bupati Soppeng Soppeng Andi Soetomo,Wakil Bupati Soppeng Andi Sarimin Saransi (ASA), Ketua DPRD Andi Kaswadi Razak (Akar),dan Asisten II Pemprov Sulsel Andi Sulham Hasan. Keempatnya diperkirakan akan maju melalui jalur dukungan partai.
Dua kandidat lainnya yang akan maju melalui jalur perseorangan, yakni Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Syamsu Niang dan perwira polisi dari Polda Sulselbar AKBP Andi Taufan Made Alie. Siapa yang paling berpeluang? Tentunya semua kandidat percaya diri untuk menang. Strategi tentunya menjadi modal.Selain itu, basis partai pendukung dan ketokohan sangat memegang peranan besar dalam pemilihan langsung ini.
Pemilihan yang akan digelar pada Juni (asumsi pilkada satu putaran) masih banyak yang bisa berubah. Jika melihat pada pemilihan langsung paling terakhir (pemilu legislatif-pileg), Andi Dulli-sapaan Kaswadi Razaklayak diperhitungkan.
Dari 1.000-an calon anggota legislatif, Andi Dulli memenuhi bilangan pembagi pemilih (BPP) yang juga mengantarnya masuk dalam jajaran perolehan suara terbanyak di Sulsel.Hanya saja,tak bisa dipungkiri hasil ini berkorelasi dengan Partai Golkar sebagai partai terbesar di Soppeng,pengusung Andi Dulli pada pileg lalu.
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng, perolehan suara pada pemilu legislatif lalu, di Daerah Pemilihan (Dapil) Soppeng 3 (Kecamatan Lalabata dan Ganra) Golkar berhasil meraih sebanyak 8.255 suara dengan dua kursi, sekitar 5.309 suara mendukung Andi Kaswadi Razak. Dapil 1 (Kecamatan Marioriwawo) partai berlambang pohon beringin meraih suara terbanyak, yakni 7.038.
Di Dapil 2 (Kecamatan Liliriaja, Lilirilau, dan Citta) sebanyak 10.720 dan Dapil 4 (Kecamatan Marioriawa dan Donri- donri) sebanyak 4.213 suara. “Andi Dulli tidak diragukan lagi dalam penggalangan massa. Bahkan, dia mampu mempertahankan itu hingga dalam beberapa periode.
Itulah yang membuatnya diprediksi mendominasi untuk memenangkan Pilkada Soppeng,” ungkap Sekretaris PKB Soppeng Rudi Amir Setta kepada SI di Watansoppeng baru-baru ini.
Selain melihat hasil pileg lalu, Andi Dulli memiliki rumpun keluarga yang tersebar di seluruh penjuru Kota Kalong salah satunya Kecamatan Marioriwawo dan Marioriawa. Hanya saja, dalam tradisi pilkada di Sulsel, peluang incumbent selalu berada pada posisi paling menguntungkan.
Andi Soetomo, selain memiliki popularitas karena jabatannya sebagai bupati (hasil survei beberapa lembaga, posisinya masih yang tertinggi), hingga kini partai yang akan mengusungnya juga layak diperhitungkan.Partai Amanat Nasional (PAN) berhasil meraih 8.048 suara yang tersebar di tujuh kecamatan di Soppeng. Data pileg lalu,di Dapil 1 dan 2 partai bentukan tokoh reformasi Amin Rais tersebut tidak berhasil mendudukkan wakilnya dari dapil itu.
Namun, di dapil 2 PAN meraih 1.896 suara, Dapil 4 sebanyak dua kursi yakni 3.695. Incaran lain dari Andi Soetomo adalah PPRN yang berhasil meraih suara 4.236 dan Partai Persatuan Daerah (PPD) 1.701 suara cukup untuk mendongkrak peluangnya.
Sehingga, dia akan mampu menyaingi Golkar dan PDIP ditambah posisinya sebagai incumbent. Rumpun keluarga Andi Tomo - sapaan akrab Bupati Soppeng ituyakni di wilayah Kecamatan Liliriaja, Ganra, dua desa di Kec Donri-Donri yakni Tajuncu dan Cenrana serta Cabbenge Kecamatan Lilirilau.
“Kalau untuk wilayah kota milik bersama,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat setempat Andi Tantu Galib. Alasannya, semua kandidat memiliki rumpun keluarga di kota. Persaingan kemungkinan tak hanya dari dua kandidat di atas. Kandidat lain juga memiliki peluang yang tidak kalah besarnya.
Asisten II Pemprov Sulsel Andi Sulham Hasan jika berhasil mendapat dukungan dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang berhasil meraih 7.177 suara, tentunya akan memiliki peluang meraih suara di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri serta Kecamatan Liliriaja, Lilirilau, dan Citta.
Karena di dapil 4 PDK berhasil mendulang suara sebanyak 2.753 dan begitu juga di dapil 2. Mantan Kepala Dinas Perhubungan Sulsel itu juga telah mengklaim didukung beberapa partai lainnya. Di antaranya Partai Indonesia Baru (PIB) yang berhasil mendudukkan satu wakilnya di DPRD Soppeng dengan meraih 2.163 suara.
Sedangkan PKNU 2.215 suara, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 3.027 suara, dan mengklaim akan didukung oleh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang berhasil meraih 3.852 suara. Sementara untuk kalangan rumpun keluarga yang dimiliki pejabat provinsi tersebut terdapat di Cabbenge Kecamatan Lilirilau.
Untuk posisi Andi Sarimin Saransi (ASA), jika berhasil meraih simpati dan dukungan Partai Demokrat peluangnya akan bertambah besar.
Selain dari popularitasnya sebagai wakil bupati. Partai Demokrat Soppeng berhasil mendudukkan tiga orang wakilnya di DPRD Soppeng dengan perolehan sebanyak 7.975 suara yang tersebar di tiga dapil di Soppeng, yakni Dapil 2 sebanyak 2.946 suara,di Dapil 3 1.896 suara, dan dapil 4 sebanyak 2.463 suara.
Kaswadi mengklaim akan didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memiliki dua orang wakil di DPRD Soppeng dengan perolehan suara sebanyak 3.769. Perolehan suara itu tersebar di dua dapil yakni dapil 3 dengan 1.588 suara dan dapil 4 sebanyak 1.376 suara.
Pihak ASA juga mengklaim akan didukung oleh PIB dan Gerindra. “Sebenarnya,kami telah mendapat sinyal dukungan dari partai- partai tersebut,namun saat ini kami tinggal menunggu kepastian dari provinsi untuk segera mendeklarasikan paket,” tutur Andi Sarimin.
Modal lain, selain dukungan dari partai politik wabup Soppeng, Andi Sarimin juga memiliki rumpun keluarga yang tersebar daerah Cabbenge Kec Lilirilau dan Tajuncu Kec Donri-Donri.
Hanya saja, jika parpol yang diklaim oleh Andi Sarimin dan Andi Sulham itu benar,maka salah satu diantaranya akan terancam tidak memenuhi syarat dukungan maju di Pilkada Soppeng. Kendati demikian, keduanya dinilai masih berpeluang besar untuk maju di Pilkada bergantung pada komunikasi politik yang mereka lakukan.
Sementara di kubu non parlemen Soppeng,dimungkinkan akan mengusung satu paket calon bupati.Pasalnya, perolehan suara keseluruhan dari 13 parpol yang bergabung dalam koalisi tersebut memenuhi syarat dukungan 15%, yakni sebanyak 20.084 suara.
“Yang jelas kami bertekad memenangkan calon yang kami usung dan bukan hanya sekadar mengusung, tapi akan memerjuangkannya,” kata mediator koalisi non parlemen Soppeng Muchtar Baso kepada SI di Warkop Asia Watansoppeng belum lama ini.
Saat ini, ada dua bakal calon yang akan diusung koalisi tersebut yakni, Hira Putriani Rasyid dan Andi Munarfa.Keduanya dinilai masih berpeluang sama untuk mengendarai 13 parpol tersebut pada Pilkada mendatang.
Perseorangan
Pilkada Soppeng juga akan diramaikan dua pasangan balon bupati dan wakil bupati melalui jalur perseorangan, yakni pasangan Syamsu Niang-Andi Hendra Pabeangi (Saudarata) dan Andi Taufan Made Alie-Sukman Juluddin (ATM-Man).
Bahkan, kedua pasangan tersebut telah menyerahkan dukungannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk diverifikasi secara faktual. Syamsu Niang, kendati banyak berkiprah di Makassar namun legislator PDK ini,optimistis dengan dukungan keluarga.
Juga dukungan aminisi Andi Hendra yang merupakan salah seorang tokoh adat di Soppeng memiliki basis massa di Kecamatan Marioriwawo yang juga menjabat sebagai kepala kecamatan (camat) di daerah tersebut.
Pasangan Andi Taufan dan Sukman,tentunya juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Hanya dalam waktu 1,5 bulan, mereka sudah mengumpulkan kartu tanda penduduk 15.547 dukungan. Angka ini melebihi persyatan KPU sebanyak 15.026.
Modal lain Andi Taufan adalah dia cukup popular di Soppeng karena merupakan putra mantan Bupati Soppeng Andi Made Alie. Sementara pasangannya Ketua Partai Merdeka Soppeng. (abdullah nicolha) REFERENSIA
Data Pemilih Mamuju Bertambah
Sunday, 07 February 2010
MAMUJU (SI) – Data pemilih di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bertambah 43.452 jiwa dibandingkan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Berdasarkan data yang diserahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Daftar Pemilih Potensi Pemilih Pilkada (DP4) sebanyak 270.303 jiwa.
Sementara jumlah pemilih pada Pilpres hanya sekitar 226.851 jiwa. Informasi yang dihimpun, data terakhir DPT Pilpres dengan data pemilih dari Dinas Kependudukan danCatatanSipil(Dukcapil) Mamuju terjadi selisih sekitar 19,5%.
Penyerahan Data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) merupakan isyarat yang telah tertuang dalam surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No: 470/4529.sj.tertanggal 16 Desember 2009 tentang petunjuk penggunaan data kependudukan dalam pelaksanaan Pilkada.
Bupati Mamuju Suhardi Duka mengatakan, penyebab terjadinya lonjakan data penduduk (pemilih) di Bumi Manakarra tersebut dalam waktu singkat, karena tingginya animo masyarakat mendapatkan kartu tanda penduduk (KTP).
Hal itu terjadi saat proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain itu,kata bupati,pada saat proses pendaftaran calon haji untuk kuota Mamuju sebagian diisi oleh warga dari luar Mamuju (pendatang). Serta, penduduk musiman yang hanya tingga sebentar kemudian berpindah lagi ke daerah lain dengan membawa KTP Mamuju. “Ketiga hal itulah yang menjadi pemicu meningkatnya data penduduk secara tiba-tiba,”ungkapnya.
Suhardi berharap,KPU mampu menyempurnakan data penduduk yang menjadi pemilih agar tidak menimbulkan masalah. “Sebab dalam penyelenggaraan pemilu,tidak terkecuali Pilkada, data pemilih kadang menjadi celah bagi masyarakat mempersoalkan hasilnya,” katanya.
Pelaksana Tugas (Plt) KPU Mamuju bidang data Siti Aminah mengatakan, tidak ada persoalan dengan dua jenis sumber data dalam DP4 yang diserahkan oleh Pemkab Mamuju. Karena KPU masih akan melakukan proses penyempurnaan data wajib pilih. “Saya berharap Pemkab mau berpartisipasi, untuk bersamasama memikirkan kendala dana di tingkat PPDP, agar pelaksanaan Pilkada bisa berjalan tepat waktu,” pinta dia.
Menanggapi persoalan yang diungkapkan KPU, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sedakab) Mamuju Habsi Wahid mengatakan, telah mengusulkan anggaran pelaksanaan Pilkada Mamuju sebesar Rp17 miliar dan untuk Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Rp1 miliar kepada DPRD. (abdullah nicolha)
MAMUJU (SI) – Data pemilih di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bertambah 43.452 jiwa dibandingkan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Berdasarkan data yang diserahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Daftar Pemilih Potensi Pemilih Pilkada (DP4) sebanyak 270.303 jiwa.
Sementara jumlah pemilih pada Pilpres hanya sekitar 226.851 jiwa. Informasi yang dihimpun, data terakhir DPT Pilpres dengan data pemilih dari Dinas Kependudukan danCatatanSipil(Dukcapil) Mamuju terjadi selisih sekitar 19,5%.
Penyerahan Data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) merupakan isyarat yang telah tertuang dalam surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No: 470/4529.sj.tertanggal 16 Desember 2009 tentang petunjuk penggunaan data kependudukan dalam pelaksanaan Pilkada.
Bupati Mamuju Suhardi Duka mengatakan, penyebab terjadinya lonjakan data penduduk (pemilih) di Bumi Manakarra tersebut dalam waktu singkat, karena tingginya animo masyarakat mendapatkan kartu tanda penduduk (KTP).
Hal itu terjadi saat proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain itu,kata bupati,pada saat proses pendaftaran calon haji untuk kuota Mamuju sebagian diisi oleh warga dari luar Mamuju (pendatang). Serta, penduduk musiman yang hanya tingga sebentar kemudian berpindah lagi ke daerah lain dengan membawa KTP Mamuju. “Ketiga hal itulah yang menjadi pemicu meningkatnya data penduduk secara tiba-tiba,”ungkapnya.
Suhardi berharap,KPU mampu menyempurnakan data penduduk yang menjadi pemilih agar tidak menimbulkan masalah. “Sebab dalam penyelenggaraan pemilu,tidak terkecuali Pilkada, data pemilih kadang menjadi celah bagi masyarakat mempersoalkan hasilnya,” katanya.
Pelaksana Tugas (Plt) KPU Mamuju bidang data Siti Aminah mengatakan, tidak ada persoalan dengan dua jenis sumber data dalam DP4 yang diserahkan oleh Pemkab Mamuju. Karena KPU masih akan melakukan proses penyempurnaan data wajib pilih. “Saya berharap Pemkab mau berpartisipasi, untuk bersamasama memikirkan kendala dana di tingkat PPDP, agar pelaksanaan Pilkada bisa berjalan tepat waktu,” pinta dia.
Menanggapi persoalan yang diungkapkan KPU, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sedakab) Mamuju Habsi Wahid mengatakan, telah mengusulkan anggaran pelaksanaan Pilkada Mamuju sebesar Rp17 miliar dan untuk Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Rp1 miliar kepada DPRD. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
