Data Pemilih Mamuju Bertambah

Sunday, 07 February 2010
MAMUJU (SI) – Data pemilih di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bertambah 43.452 jiwa dibandingkan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Berdasarkan data yang diserahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Daftar Pemilih Potensi Pemilih Pilkada (DP4) sebanyak 270.303 jiwa.

Sementara jumlah pemilih pada Pilpres hanya sekitar 226.851 jiwa. Informasi yang dihimpun, data terakhir DPT Pilpres dengan data pemilih dari Dinas Kependudukan danCatatanSipil(Dukcapil) Mamuju terjadi selisih sekitar 19,5%.

Penyerahan Data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) merupakan isyarat yang telah tertuang dalam surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No: 470/4529.sj.tertanggal 16 Desember 2009 tentang petunjuk penggunaan data kependudukan dalam pelaksanaan Pilkada.

Bupati Mamuju Suhardi Duka mengatakan, penyebab terjadinya lonjakan data penduduk (pemilih) di Bumi Manakarra tersebut dalam waktu singkat, karena tingginya animo masyarakat mendapatkan kartu tanda penduduk (KTP).

Hal itu terjadi saat proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain itu,kata bupati,pada saat proses pendaftaran calon haji untuk kuota Mamuju sebagian diisi oleh warga dari luar Mamuju (pendatang). Serta, penduduk musiman yang hanya tingga sebentar kemudian berpindah lagi ke daerah lain dengan membawa KTP Mamuju. “Ketiga hal itulah yang menjadi pemicu meningkatnya data penduduk secara tiba-tiba,”ungkapnya.

Suhardi berharap,KPU mampu menyempurnakan data penduduk yang menjadi pemilih agar tidak menimbulkan masalah. “Sebab dalam penyelenggaraan pemilu,tidak terkecuali Pilkada, data pemilih kadang menjadi celah bagi masyarakat mempersoalkan hasilnya,” katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) KPU Mamuju bidang data Siti Aminah mengatakan, tidak ada persoalan dengan dua jenis sumber data dalam DP4 yang diserahkan oleh Pemkab Mamuju. Karena KPU masih akan melakukan proses penyempurnaan data wajib pilih. “Saya berharap Pemkab mau berpartisipasi, untuk bersamasama memikirkan kendala dana di tingkat PPDP, agar pelaksanaan Pilkada bisa berjalan tepat waktu,” pinta dia.

Menanggapi persoalan yang diungkapkan KPU, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sedakab) Mamuju Habsi Wahid mengatakan, telah mengusulkan anggaran pelaksanaan Pilkada Mamuju sebesar Rp17 miliar dan untuk Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Rp1 miliar kepada DPRD. (abdullah nicolha)