Thursday, 25 June 2009
MAMUJU(SI) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar saat ini mengevaluasi setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).Bahkan,Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh memperingatkan seluruh kepala SKPD meningkatkan kinerjanya.
“Saat ini kami sedang mengevaluasi semua SKPD yang ada. Sementara untuk bagian biro dan tingkat dua telah selesai dilakukan beberapa waktu lalu,” kata Sekretaris Pemprov Sulbar Arsyad Hafid kepada SI kemarin. Menurut dia, evaluasi tersebut dilakukan setelah jam kerja pokok berakhir agar tidak mengganggu program kegiatan setiap SKPD karena evaluasi itu merupakan penilaian terhadap kinerja mereka.
“Jadi, untuk tidak mengganggu program kerja,kami menjadwalkan evaluasi itu pada sore hingga malam hari,” ungkapnya. Kegiatan evaluasi itu terkait kemampuan masing-masing kepala SKPD di Sulbar dalam menjalankan tugas.
Apabila ada pejabat yang dinilai tidak mampu, pihaknya dalam hal ini Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh,siap mengambil tindakan penggantian. Gubernur dalam hasil fit and proper test beberapa waktu lalu menerima laporan bahwa banyak di antara kepala SKPD yang tidak mengetahui visi-misi pemerintahan.
Namun, pejabat tersebut masih tetap diberikan kesempatan memimpin SKPD.Gubernur menyebutkan, adanya beberapa kepala SKPD yang tidak mengetahui masalah visi- misi itu merupakan bahan evaluasi untuk memberikan pemahaman lebih demi membangun daerah ini (Sulbar).“Itu dijadikan bahan evaluasi dan masih memberikan kesempatan kepada mereka,”ujarnya kepada SI kemarin.
Menurut Gubernur,Sulbar adalah daerah baru yang masih memerlukan orang yang menguasai bidangnya karena saat ini sulit mendatangkan orang luar. Yang jelas kata orang nomor satu di Sulbar ini, asalkan mereka memiliki kemauan membangun dan mencintai daerah ini.“Jika mereka cinta, pasti memiliki keinginan membangun Sulbar,”tandasnya.
Ketua Umum Front Amanah Perjuangan Rakyat (Frampera) Sulbar Muh Amril menegaskan, evaluasi tersebut memang sangat perlu untuk mengevaluasi lemahnya profesionalisme para pejabat dalam menjalankan tugas sehingga banyak yang tidak efektif. “Tidak profesionalnya mereka (SKPD) sehingga tidak mampu merealisasikan APBD dengan baik.
Hal itu membuktikan kepedulian mereka masih sangat minim untuk membangun daerah ini (Sulbar) agar lebih baik,” tuturnya kepada SI di Mamuju kemarin. Harusnya orang-orang yang tidak mampu lagi memimpin SKPD dengan baik dinonjobkan agar program pemerintah dapat berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan masyarakat. (abdullah nicolha).
Wednesday, June 24, 2009
Majene Siapkan Lahan 20 Ha Pembangunan IAIN Sulbar
Thursday, 25 June 2009
MAJENE (SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene saat ini telah menyiapkan lahan seluas 20-30 hektar (ha) untuk pembangunan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di provinsi ke-33 tersebut.
Bupati Majene Kalma Katta dalam surat rekomendasinya bernomor 643.3/1/2009 tertanggal 1 Juni 2009 telah menyediakan lokasi untuk pembangunan kampus IAIN Sulbar seluas 20-30 ha yang terletak di Lingkungan Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.
Wakil Bupati Majene Itol Syaiful Tonra menyatakan, pihaknya saat ini telah menyiapkan lahan untuk pembangunan kampus IAIN Sulbar di Kecamatan Banggae karena merupakan salah satu komitmen pembentukan provinsi Sulbar yakni menjadikan Kabupaten Majene sebagai kota pendidikan.
Menurut dia, Pemkab Majene hanya berpartisifasi menyiapkan lahan untuk peningkatan pemdidikan di daerah itu dan sebagai wujud dukungan. “Kami hanya menyediakan lahan serta mendukung pengadaan fasilitis pendidikan di daerah ini (Majene),” katanya kepada SI kemarin.
Salah seorang penggagas IAIN Sulbar Abdul Gafur menyatakan, pihaknya bersama Pemkab setempat telah menemui Mentri Agama, Dirjen Dikti, dan Dirjen Bimas untuk membicarakan rencana pembangunan perguruan tinggi Islam itu. Dia mengaku, semua pihak telah memberikan respons positif, begitu juga dengan pemkab setempat yang bersedia memberikan lahan.
Gafur menyatakan, pihaknya menjadikan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Mardiyah sebagai cikal pendirian IAIN tersebut, STAI itu menurutnya telah memiliki satu angkatan dan memiliki satu fakultas yakni tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), tapi setelah lebur ke dalam IAIN Sulbar nanti direncanakan dibuka tujuh fakultas agama dan umum.
Informasi yang dihimpun SI, tahun ini STAI Al Mardiyah belum mengumumkan penerimaan mahasiswa baru karena menunggu IAIN tersebut terbentuk. “Karena merupakan salah satu syarat cikal bakal pendiriannya maka kami berharap IAIN Sulbar telah terbentuk sehingga Al Mardiyah juga sudah lebur di dalamnya,” katanya kepada SI via ponselnya kemarin.
Sementara itu, Direktorat Jendral (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Prof DR Muh Ali meminta agar proposal pendirian IAIN di Sulbar disempurnakan. Pasalnya, dalam proposal yang diajukan oleh pihak inisiator tidak mencantumkan program studi. Kendati demikian, pihak Dikti menyambut positif rencana pembangunan itu.
Dia menyatakan, pihaknya telah memenuhi beberapa landasan untuk pendirian IAIN tersebut, namun dia mengakui bahwa belum mencantumkan program studi dalam proposalnya.
Menurut dia, persyaratan pendirian IAIN adalah harus memiliki tiga fakultas dan memiliki tiga jurusan dan setiap jurusan diharuskan memiliki dua program studi. Setiap fakultas harus memiliki minimal satu professor sebagai dosen dan setiap jurusan memiliki satu dosen berklasifikasi doctor. “Semua dosen program studi harus berkualifikasi magister specialis, sedangkan pada setiap program studi yang dibuka memiliki enam orang dosen,” ungkapnya.
Bahkan, penggagas IAIN Sulbar saat ini mengklaim telah memiliki tenaga dosen yang cukup. Gafur menyebutkan, tenaga dosen yang disiapkan yakni professor sebanyak 40 orang, doctor 80 orang, dan magsiter sebanyak 100-an orang.
Dia optimistis, IAIN Sulbar akan bisa dirampungkan (berdiri) sebelum pelantikan presiden terpilih mendatang karena tinggal memasukkan program studi ke dalam proposal dan akan diajukan kembali ke Dirjen Dikti di Jakarta. “Insya Allah, pada awal bulan ini kami akan kembali menghadap ke Dirjen Dikti untuk menyerahkan kembali proposal itu,” tandasnya.
Sekretaris Dewan Pendidikan (DP) Sulbar Amran HB menyatakan, hingga saat ini pihaknya tidak mengetahui secara jelas prosesnya karena tidak pernah dilibatkan dalam setiap diskusi. Padahal, Dewan Pendidikan merupakan salah satu stakeholder yang juga penting bagi peningkatan pendidikan di Sulbar. “Kami tidak tahu dibawah naungan apa, karena tidak pernah terlibat,” katanya kepada SI via ponselnya, kemarin.
Namun, dari informasi yang diperoleh, proses pendirian IAIN tersebut telah sampai ke pusat dan ditangani langsung oleh pemerintah dan dinas terkait. Amran menyatakan, dari segi kelayakan Sulbar sudah layak memiliki salah satu perguruan tinggi agama yang berbasis negeri. “Kami lihat memang sudah layak. sehingga kami berharap hal itu dapat segera tercapai untuk mendukung peningkatan pendidikan di Sulbar,” ungkapnya. (abdullah nicolha)
MAJENE (SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene saat ini telah menyiapkan lahan seluas 20-30 hektar (ha) untuk pembangunan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di provinsi ke-33 tersebut.
Bupati Majene Kalma Katta dalam surat rekomendasinya bernomor 643.3/1/2009 tertanggal 1 Juni 2009 telah menyediakan lokasi untuk pembangunan kampus IAIN Sulbar seluas 20-30 ha yang terletak di Lingkungan Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.
Wakil Bupati Majene Itol Syaiful Tonra menyatakan, pihaknya saat ini telah menyiapkan lahan untuk pembangunan kampus IAIN Sulbar di Kecamatan Banggae karena merupakan salah satu komitmen pembentukan provinsi Sulbar yakni menjadikan Kabupaten Majene sebagai kota pendidikan.
Menurut dia, Pemkab Majene hanya berpartisifasi menyiapkan lahan untuk peningkatan pemdidikan di daerah itu dan sebagai wujud dukungan. “Kami hanya menyediakan lahan serta mendukung pengadaan fasilitis pendidikan di daerah ini (Majene),” katanya kepada SI kemarin.
Salah seorang penggagas IAIN Sulbar Abdul Gafur menyatakan, pihaknya bersama Pemkab setempat telah menemui Mentri Agama, Dirjen Dikti, dan Dirjen Bimas untuk membicarakan rencana pembangunan perguruan tinggi Islam itu. Dia mengaku, semua pihak telah memberikan respons positif, begitu juga dengan pemkab setempat yang bersedia memberikan lahan.
Gafur menyatakan, pihaknya menjadikan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Mardiyah sebagai cikal pendirian IAIN tersebut, STAI itu menurutnya telah memiliki satu angkatan dan memiliki satu fakultas yakni tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), tapi setelah lebur ke dalam IAIN Sulbar nanti direncanakan dibuka tujuh fakultas agama dan umum.
Informasi yang dihimpun SI, tahun ini STAI Al Mardiyah belum mengumumkan penerimaan mahasiswa baru karena menunggu IAIN tersebut terbentuk. “Karena merupakan salah satu syarat cikal bakal pendiriannya maka kami berharap IAIN Sulbar telah terbentuk sehingga Al Mardiyah juga sudah lebur di dalamnya,” katanya kepada SI via ponselnya kemarin.
Sementara itu, Direktorat Jendral (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Prof DR Muh Ali meminta agar proposal pendirian IAIN di Sulbar disempurnakan. Pasalnya, dalam proposal yang diajukan oleh pihak inisiator tidak mencantumkan program studi. Kendati demikian, pihak Dikti menyambut positif rencana pembangunan itu.
Dia menyatakan, pihaknya telah memenuhi beberapa landasan untuk pendirian IAIN tersebut, namun dia mengakui bahwa belum mencantumkan program studi dalam proposalnya.
Menurut dia, persyaratan pendirian IAIN adalah harus memiliki tiga fakultas dan memiliki tiga jurusan dan setiap jurusan diharuskan memiliki dua program studi. Setiap fakultas harus memiliki minimal satu professor sebagai dosen dan setiap jurusan memiliki satu dosen berklasifikasi doctor. “Semua dosen program studi harus berkualifikasi magister specialis, sedangkan pada setiap program studi yang dibuka memiliki enam orang dosen,” ungkapnya.
Bahkan, penggagas IAIN Sulbar saat ini mengklaim telah memiliki tenaga dosen yang cukup. Gafur menyebutkan, tenaga dosen yang disiapkan yakni professor sebanyak 40 orang, doctor 80 orang, dan magsiter sebanyak 100-an orang.
Dia optimistis, IAIN Sulbar akan bisa dirampungkan (berdiri) sebelum pelantikan presiden terpilih mendatang karena tinggal memasukkan program studi ke dalam proposal dan akan diajukan kembali ke Dirjen Dikti di Jakarta. “Insya Allah, pada awal bulan ini kami akan kembali menghadap ke Dirjen Dikti untuk menyerahkan kembali proposal itu,” tandasnya.
Sekretaris Dewan Pendidikan (DP) Sulbar Amran HB menyatakan, hingga saat ini pihaknya tidak mengetahui secara jelas prosesnya karena tidak pernah dilibatkan dalam setiap diskusi. Padahal, Dewan Pendidikan merupakan salah satu stakeholder yang juga penting bagi peningkatan pendidikan di Sulbar. “Kami tidak tahu dibawah naungan apa, karena tidak pernah terlibat,” katanya kepada SI via ponselnya, kemarin.
Namun, dari informasi yang diperoleh, proses pendirian IAIN tersebut telah sampai ke pusat dan ditangani langsung oleh pemerintah dan dinas terkait. Amran menyatakan, dari segi kelayakan Sulbar sudah layak memiliki salah satu perguruan tinggi agama yang berbasis negeri. “Kami lihat memang sudah layak. sehingga kami berharap hal itu dapat segera tercapai untuk mendukung peningkatan pendidikan di Sulbar,” ungkapnya. (abdullah nicolha)
Dua Investor Siap Kelola Produksi Kakao
Thursday, 25 June 2009
MAMUJU (SI) – Dua investor siap menanamkan modalnya di Sulawesi Barat (Sulbar) pada tahun ini untuk menunjang produksi kakao di daerah tersebut.
“Dalam waktu dekat ini ada dua investor yang sudah siap menanamkan modalnya di daerah ini Ada dua investor yang segera masuk pada 2009 ini,” kata Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di Mamuju, kemarin.
Hal itu sekaitan Gerakan Nasional (Gernas) Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao yang dinilai harus dibarengi dengan peningkatan pasca panen. Harus ada pabrik pengolahan kakao untuk mengoptimalkan. Salah satu investor yang akan masuk ke Sulbar tersebut berasal dari Guangzhou China dan satunya lagi adalah BT Cocoa yang ada di Serpong Tangerang.
Dia menyatakan, gernas kakao yang sudah dicanangkan Wapres Yusuf Kalla memang membawa harapan besar bagi petani. Dana yang diterima Sulbar untuk lima kabupaten sebesar Rp273 miliar. “Ini memberikan harapan kepada jutaan petani kakao untuk kembali bangkit, apalagi dengan adanya pabrik pengolahan nanti,” kata Gubernur pertama Sulbar ini.
Dengan produksi yang besar, pemasaran luar negeri tetap tidak ada masalah. Sebab, kebutuhan kakao dunia belum terpenuhi. Namun, keberadaan industri pengolahan dibutuhkan agar ada nilai tambah dari hasil dan berguna untuk penyerapan tenaga kerja. “Jadi, ada multiflier efek ke masyarakat Sulbar,” tuturnya.
Informasi yang dihimpun SI, keseriusan investor asal China tersebut untuk memulai investasinya di Sulbar pada tahun ini sudah mulai tampak. Pasalnya, pihak perusahaan yang belum diketahui namanya tersebut membebaskan lahan seluas 30 hektar (ha) di sekitar Pelabuhan Belang-Belang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.
Pabrik yang akan dibangun tersebut berkapasitas 80.000 hingga 100.000 ton per tahun, sementara target produksi efektif gernas untuk 2012 mendatang di provinsi termuda di Indonesia itu sebesar 300.000 ton per tahun. “Kalau itu tidak tercapai silahkan tagih saya,” ungkap Ketua DPD I Golkar Sulbar ini.
Dia menegaskan, investor yang masuk ke Sulbar akan memperoleh banyak kemudahan, termasuk keuntungan berlipat, seperti bahan baku yang lebih murah dan akses transportasi yang mudah melalui pelabuhan Belang-Belang, tenaga kerja juga akan lebih gampang.
“Pemerintah kabupaten sendiri tentu bisa memiliki pendapatan. Saya juga ingin hasil olahan jangan setengah jadi, tapi ada yang bisa dimakan atau diminum,” ucapnya. Diketahui, saat ini Sulbar telah menyiapkan branding khusus yakni Kakao Mandar. (abdullah nicolha).
MAMUJU (SI) – Dua investor siap menanamkan modalnya di Sulawesi Barat (Sulbar) pada tahun ini untuk menunjang produksi kakao di daerah tersebut.
“Dalam waktu dekat ini ada dua investor yang sudah siap menanamkan modalnya di daerah ini Ada dua investor yang segera masuk pada 2009 ini,” kata Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di Mamuju, kemarin.
Hal itu sekaitan Gerakan Nasional (Gernas) Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao yang dinilai harus dibarengi dengan peningkatan pasca panen. Harus ada pabrik pengolahan kakao untuk mengoptimalkan. Salah satu investor yang akan masuk ke Sulbar tersebut berasal dari Guangzhou China dan satunya lagi adalah BT Cocoa yang ada di Serpong Tangerang.
Dia menyatakan, gernas kakao yang sudah dicanangkan Wapres Yusuf Kalla memang membawa harapan besar bagi petani. Dana yang diterima Sulbar untuk lima kabupaten sebesar Rp273 miliar. “Ini memberikan harapan kepada jutaan petani kakao untuk kembali bangkit, apalagi dengan adanya pabrik pengolahan nanti,” kata Gubernur pertama Sulbar ini.
Dengan produksi yang besar, pemasaran luar negeri tetap tidak ada masalah. Sebab, kebutuhan kakao dunia belum terpenuhi. Namun, keberadaan industri pengolahan dibutuhkan agar ada nilai tambah dari hasil dan berguna untuk penyerapan tenaga kerja. “Jadi, ada multiflier efek ke masyarakat Sulbar,” tuturnya.
Informasi yang dihimpun SI, keseriusan investor asal China tersebut untuk memulai investasinya di Sulbar pada tahun ini sudah mulai tampak. Pasalnya, pihak perusahaan yang belum diketahui namanya tersebut membebaskan lahan seluas 30 hektar (ha) di sekitar Pelabuhan Belang-Belang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.
Pabrik yang akan dibangun tersebut berkapasitas 80.000 hingga 100.000 ton per tahun, sementara target produksi efektif gernas untuk 2012 mendatang di provinsi termuda di Indonesia itu sebesar 300.000 ton per tahun. “Kalau itu tidak tercapai silahkan tagih saya,” ungkap Ketua DPD I Golkar Sulbar ini.
Dia menegaskan, investor yang masuk ke Sulbar akan memperoleh banyak kemudahan, termasuk keuntungan berlipat, seperti bahan baku yang lebih murah dan akses transportasi yang mudah melalui pelabuhan Belang-Belang, tenaga kerja juga akan lebih gampang.
“Pemerintah kabupaten sendiri tentu bisa memiliki pendapatan. Saya juga ingin hasil olahan jangan setengah jadi, tapi ada yang bisa dimakan atau diminum,” ucapnya. Diketahui, saat ini Sulbar telah menyiapkan branding khusus yakni Kakao Mandar. (abdullah nicolha).
Tuesday, June 23, 2009
5 Anggota KPU Divonis Bebas
Dalam Kasus Penggelembungan Suara
Tuesday, 23 June 2009
MAMUJU(SI) – Lima anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju,Sulbar,yang terkait kasus penggelembungan suara di Kecamatan Budong-Budong pada Pemilu Legislatif April lalu,akhirnya bisa bernapas lega.
Pasalnya, mereka divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mamuju,kemarin. Dalam amar putusannya,majelis hakim yang diketuai IDG Budhy Darmawan membebaskan mereka dari segala tuntutan dan akan memulihkan nama baik dan mengembalikan kedudukannya sebagai anggota KPU Mamuju.
Kendati telah divonis bebas, dua dari anggota KPU tersebut, yakni Ketua KPU Mamuju Zainal Abidin dan anggotanya, Buhari SH,harus menjalani hukuman setelah divonis 15 bulan penjara oleh majelis hakim, Jumat (19/6) lalu. Juga denda Rp12 juta atas kasus perubahan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Simboro dan Kepulauan (Simkep).
Apabila mereka berdua tidak mampu membayar denda, akan diganti dengan hukuman penjara selama tiga bulan. Setelah divonis, Buhari langsung mengajukan banding, sedangkan Ketua KPU Zainal Abidin menyatakan akan pikir-pikir.
Sementara tiga anggota KPU Mamuju lainnya,yaitu Burhanuddin, Hasrat Lukman, dan Sulaeman Rahman,divonis bebas karena tidak terbukti bersalah dalam kasus di Simkep dan Budong-Budong.
Sementara itu,Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mamuju Sawabi Natsir SH mengaku, tidak ada lagi upaya hukum selanjutnya, lantaran putusan hakim merupakan putusan bebas.
Kendati telah dibebaskan dari PN,kelima anggota KPU Mamuju masih tetap akan menjalani pemeriksaan. Mereka akan kembali disidangkan melalui Dewan Kehormatan (DK) KPU Sulbar,yakni sidang kode etik yang akan digelar dalam waktu dekat ini.
“Kami akan segera menggelar sidang kode etik terhadap lima anggota KPU Mamuju setelah semuanya sudah tuntas di PN,” kata anggota DK KPU Sulbar Supriadi Yusuf kepada SI via ponselnya kemarin.
Kendati tiga dari lima anggota KPU itu telah divonis bebas dari beberapa kasus penggelembungan suara di dua kecamatan, tetap akan diproses di sidang DK karena belum tentu penilaiannya sama. “Yang jelas, nanti dilihat hasilnya dan sanksi apa yang akan diberikan kepada mereka,”jelasnya. (abdullah nicolha)
Tuesday, 23 June 2009
MAMUJU(SI) – Lima anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju,Sulbar,yang terkait kasus penggelembungan suara di Kecamatan Budong-Budong pada Pemilu Legislatif April lalu,akhirnya bisa bernapas lega.
Pasalnya, mereka divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mamuju,kemarin. Dalam amar putusannya,majelis hakim yang diketuai IDG Budhy Darmawan membebaskan mereka dari segala tuntutan dan akan memulihkan nama baik dan mengembalikan kedudukannya sebagai anggota KPU Mamuju.
Kendati telah divonis bebas, dua dari anggota KPU tersebut, yakni Ketua KPU Mamuju Zainal Abidin dan anggotanya, Buhari SH,harus menjalani hukuman setelah divonis 15 bulan penjara oleh majelis hakim, Jumat (19/6) lalu. Juga denda Rp12 juta atas kasus perubahan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Simboro dan Kepulauan (Simkep).
Apabila mereka berdua tidak mampu membayar denda, akan diganti dengan hukuman penjara selama tiga bulan. Setelah divonis, Buhari langsung mengajukan banding, sedangkan Ketua KPU Zainal Abidin menyatakan akan pikir-pikir.
Sementara tiga anggota KPU Mamuju lainnya,yaitu Burhanuddin, Hasrat Lukman, dan Sulaeman Rahman,divonis bebas karena tidak terbukti bersalah dalam kasus di Simkep dan Budong-Budong.
Sementara itu,Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mamuju Sawabi Natsir SH mengaku, tidak ada lagi upaya hukum selanjutnya, lantaran putusan hakim merupakan putusan bebas.
Kendati telah dibebaskan dari PN,kelima anggota KPU Mamuju masih tetap akan menjalani pemeriksaan. Mereka akan kembali disidangkan melalui Dewan Kehormatan (DK) KPU Sulbar,yakni sidang kode etik yang akan digelar dalam waktu dekat ini.
“Kami akan segera menggelar sidang kode etik terhadap lima anggota KPU Mamuju setelah semuanya sudah tuntas di PN,” kata anggota DK KPU Sulbar Supriadi Yusuf kepada SI via ponselnya kemarin.
Kendati tiga dari lima anggota KPU itu telah divonis bebas dari beberapa kasus penggelembungan suara di dua kecamatan, tetap akan diproses di sidang DK karena belum tentu penilaiannya sama. “Yang jelas, nanti dilihat hasilnya dan sanksi apa yang akan diberikan kepada mereka,”jelasnya. (abdullah nicolha)
Lima Pejabat Sulawesi Barat Terima Penghargaan Lingkungan
PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA
Tuesday, 23 June 2009
POLEWALI (SI) – Lima pejabat aktif di wilayah pemerintahan provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima penghargaan sebagai pembina dan penyelamat lingkungan dari Gubernur setempat Anwar Adnan Saleh.
Kelima pejabat tersebut yakni, Bupati Majene Kalma Katta, Bupati Mamasa Obednego Depparinding, Wakil Bupati Mamuju Utara (Matra) Agus Ambo Djiwa, Asisten Pemerintahan dan Kesra Polewali Mandar (Polman) Akmal Hidayah, dan Kepala Bappeda Mamuju M Ikbal.
Selain lima pejabat tersebut, juga diberikan kepada lima orang tokoh atau anggota masyarakat yang juga dinilai sebagai penyelamat lingkungan, diantaranya Arham Ismail dari Kabupaten Mamuju, Abd Azis Ihsan (Mamuju Utara), Makmur (Polman), Syamsuddin (Majene), dan Helbi Lubuk (Mamasa).
Sepuluh warga Sulbar yang memperoleh penghargaan dari gubernur tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sulbar Muh Amri Sanusi pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat provinsi Sulbar yang digelar di kawasan Bendungan Sekka-sekka, Kecamatan Mapilli, Kaupaten Polman kemarin.
Selain pemberian penghargaan juga dilakukan seremoni penanaman beberapa jenis tanaman di sekitar bendungan.
Peringatan Hari Lingkungan Hidup tingkat Sulbar itu diselenggarakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Polman, yang juga dihadiri oleh beberapa pejabat di lima kabupaten di provinsi ke-33 itu diantaranya, Wakil Bupati Polman Nadjamuddin Ibrahim, Wakil Bupati Majene Itol Syaiful Tonra, Wakil Bupati Mamuju Muhammad Umar P, Ketua DPRD Polman Hasan Sulur, dan mantan Sekprov Sulbar Tashan Burhanuddin yang juga selaku tokoh pemerhati lingkungan.
Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Polman Simon Biri mengatakan, penghargaan sebagai pembina lingkungan, diberikan kepada pejabat, pimpinan lembaga atau organisasi masyarakat, dosen, peneliti, pimpinan perusahaan, tokoh masyarakat, tokoh agama yang dinilai berhasil dan punya prakarsa untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan berpengaruh untuk memberi dan membangkitkan kesadaran lingkungan.
“Adapun penyelamat lingkungan, diberikan kepada kelompok masyarakat, komunitas adat, karang taruna, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lembaga penelitian untuk pelestarian lingkungan,” katanya saat menyampaikan sambutannya, kemarin.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), pihak Kantor Lingkungan Hidup Polman saat ini menyediakan sebanyak 5.000 bibit pohon berbagai jenis untuk ditanam di sekitar Bendungan Sekka-sekka.
“Hal itu dilakukan untuk penyelamatan sarana irigasi yang merupakan sumber air bagi puluhan ribu hektare sawah yang tersebar beberapa kecamatan di Polewali Mandar,” paparnya.
Kepala Bagian Humas Pemkab Polman M Danial menyatakan, Gubernur Anwar Adnan Saleh tidak sempat hadir memberikan langsung penghargaan tersebut karena orang nomor satu Sulbar itu sedang mengikuti workshop di Jakarta tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
“Jadi, beliau tidak sempat hadir karena sedang berada di luar kota,” katanya kepada SI via ponselnya, kemarin. (abdullah nicolha).
Tuesday, 23 June 2009
POLEWALI (SI) – Lima pejabat aktif di wilayah pemerintahan provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima penghargaan sebagai pembina dan penyelamat lingkungan dari Gubernur setempat Anwar Adnan Saleh.
Kelima pejabat tersebut yakni, Bupati Majene Kalma Katta, Bupati Mamasa Obednego Depparinding, Wakil Bupati Mamuju Utara (Matra) Agus Ambo Djiwa, Asisten Pemerintahan dan Kesra Polewali Mandar (Polman) Akmal Hidayah, dan Kepala Bappeda Mamuju M Ikbal.
Selain lima pejabat tersebut, juga diberikan kepada lima orang tokoh atau anggota masyarakat yang juga dinilai sebagai penyelamat lingkungan, diantaranya Arham Ismail dari Kabupaten Mamuju, Abd Azis Ihsan (Mamuju Utara), Makmur (Polman), Syamsuddin (Majene), dan Helbi Lubuk (Mamasa).
Sepuluh warga Sulbar yang memperoleh penghargaan dari gubernur tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sulbar Muh Amri Sanusi pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat provinsi Sulbar yang digelar di kawasan Bendungan Sekka-sekka, Kecamatan Mapilli, Kaupaten Polman kemarin.
Selain pemberian penghargaan juga dilakukan seremoni penanaman beberapa jenis tanaman di sekitar bendungan.
Peringatan Hari Lingkungan Hidup tingkat Sulbar itu diselenggarakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Polman, yang juga dihadiri oleh beberapa pejabat di lima kabupaten di provinsi ke-33 itu diantaranya, Wakil Bupati Polman Nadjamuddin Ibrahim, Wakil Bupati Majene Itol Syaiful Tonra, Wakil Bupati Mamuju Muhammad Umar P, Ketua DPRD Polman Hasan Sulur, dan mantan Sekprov Sulbar Tashan Burhanuddin yang juga selaku tokoh pemerhati lingkungan.
Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Polman Simon Biri mengatakan, penghargaan sebagai pembina lingkungan, diberikan kepada pejabat, pimpinan lembaga atau organisasi masyarakat, dosen, peneliti, pimpinan perusahaan, tokoh masyarakat, tokoh agama yang dinilai berhasil dan punya prakarsa untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan berpengaruh untuk memberi dan membangkitkan kesadaran lingkungan.
“Adapun penyelamat lingkungan, diberikan kepada kelompok masyarakat, komunitas adat, karang taruna, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lembaga penelitian untuk pelestarian lingkungan,” katanya saat menyampaikan sambutannya, kemarin.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), pihak Kantor Lingkungan Hidup Polman saat ini menyediakan sebanyak 5.000 bibit pohon berbagai jenis untuk ditanam di sekitar Bendungan Sekka-sekka.
“Hal itu dilakukan untuk penyelamatan sarana irigasi yang merupakan sumber air bagi puluhan ribu hektare sawah yang tersebar beberapa kecamatan di Polewali Mandar,” paparnya.
Kepala Bagian Humas Pemkab Polman M Danial menyatakan, Gubernur Anwar Adnan Saleh tidak sempat hadir memberikan langsung penghargaan tersebut karena orang nomor satu Sulbar itu sedang mengikuti workshop di Jakarta tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
“Jadi, beliau tidak sempat hadir karena sedang berada di luar kota,” katanya kepada SI via ponselnya, kemarin. (abdullah nicolha).
Monday, June 22, 2009
Anggaran Balanipa Dialihkan
Monday, 22 June 2009
POLEWALI(SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman) diduga mengalihkan dana persiapan pemekaran Kabupaten Balanipa,Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar),sebesar Rp500 juta untuk bantuan bencana alam di daerah tersebut.
Kendati data real tentang pengalihan sebagian dana tersebut belum lengkap,sejumlah kalangan di DPRD Polman menilai, apabila hal itu dilakukan, akan melanggar perda terkait Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD).
“Memang ada isu pengalihan dana itu, tapi data realnya belum ada yang jelas. Saat ini kami masih melakukan pengecekan, tapi itu baru isu,”ungkap anggota Komisi B DPRD Polman Mahyaddin Mahdi yang juga salah seorang panitia anggaran Perda APBD Polman kepada SI kemarin.
Informasi yang dihimpun SI, anggaran dana untuk penanggulangan bencana alam di Polman berkisar Rp9,9 miliar yang belum termasuk dana untuk persiapan Kabupaten Balanipa sebesar Rp500 juta yang ditetapkan dalam APBD dan diketahui semua pihak.
Jika hal itu juga dialihkan, akan melanggar perda yang disepakati. “Kami masih menjejakinya, yang jelas kalau itu terjadi otomatis melanggar Perda APBD yang ditetapkan,”ugnkapnya. Dia juga berjanji akan menggelar dengar pendapat dengan dinas terkait jika memang benar dana tersebut dialihkan karena telah ditetapkan dalam perda.
Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menyebutkan bahwa pihaknya bersama fraksi-fraksi lain tidak setuju apabila dana persiapan Kabupaten Balanipa itu dialihkan.“Kami yakin tidak ada yang setuju jika dialihkan,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC PPP) Polman ini.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKD) Polman Suaib Kambo membantah apabila dana tersebut dialihkan untuk penanggulangan bencana alam, tapi melakukan revisi anggaran.“ Sebenarnya bukan dialihkan, tetapi kami merevisi sebagian dananya untuk bantuan bencana alam di Polman,” katanya kepada SI via ponselnya kemarin.
Menurut dia, hal tersebut dilakukan pada semua SKPD karena dinilai dana tersebut masih kurang sehingga revisi tersebut dinilai perlu dilakukan.“Jadi, pengang-garan dana di semua sektor dilakukan tidak hanya dana untuk persiapan Kabupaten Balanipa, ”ungkapnya.
Dia juga menyatakan, revisi anggaran tersebut dilakukan atas persetujuan anggota DPRD bersama Bupati Polman Ali Baal Masdar. “Revisi anggaran tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama,” tandasnya. Sebelumnya, rencana pembentukan Kabupaten Balanipa menjadi salah satu daerah otonom di provinsi termuda di Indonesia Sulawesi Barat (Sulbar) masih memiliki hambatan.
Pasalnya, hingga saat ini DPRD setempat belum memberikan persetujuannya untukdiserahkan ke pusat karena masih ada kelengkapan berkas yang belum diterbitkan. “Kami belum bisa memberikan persetujuan karena masih ada kelengkapan berkas yang belum diterbitkan. Kami tidak ingin terburu-buru memberikan persetujuan karena jangan sampai seperti Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) yang mengalami beberapa kali penyempurnaan,” ungkap Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan dalam sidang paripurna di Mamuju,belum lama ini.
Menurut dia, banyaknya penyempurnaan yang dilakukan untuk pengajuan Kabupaten Mateng karena terlalu tergesa-gesa mengambil kebijakan. Hamzah berharap, Pansus Balanipa tidak melakukan hal yang sama yakni melakukan beberapa kali penyempurnaan keputusan.
Legislator partai Golkar ini juga meminta kepada masyarakat Polman khususnya yang berada di Balanipa agar bersabar.“Pengunduran waktu pemberian persetujuan Balanipa bukan karena DPRD Sulbar ingin menghalangi karena secara prinsip kami telah menyetujui pembentukannya,” paparnya. (abdullah nicolha).
POLEWALI(SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman) diduga mengalihkan dana persiapan pemekaran Kabupaten Balanipa,Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar),sebesar Rp500 juta untuk bantuan bencana alam di daerah tersebut.
Kendati data real tentang pengalihan sebagian dana tersebut belum lengkap,sejumlah kalangan di DPRD Polman menilai, apabila hal itu dilakukan, akan melanggar perda terkait Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD).
“Memang ada isu pengalihan dana itu, tapi data realnya belum ada yang jelas. Saat ini kami masih melakukan pengecekan, tapi itu baru isu,”ungkap anggota Komisi B DPRD Polman Mahyaddin Mahdi yang juga salah seorang panitia anggaran Perda APBD Polman kepada SI kemarin.
Informasi yang dihimpun SI, anggaran dana untuk penanggulangan bencana alam di Polman berkisar Rp9,9 miliar yang belum termasuk dana untuk persiapan Kabupaten Balanipa sebesar Rp500 juta yang ditetapkan dalam APBD dan diketahui semua pihak.
Jika hal itu juga dialihkan, akan melanggar perda yang disepakati. “Kami masih menjejakinya, yang jelas kalau itu terjadi otomatis melanggar Perda APBD yang ditetapkan,”ugnkapnya. Dia juga berjanji akan menggelar dengar pendapat dengan dinas terkait jika memang benar dana tersebut dialihkan karena telah ditetapkan dalam perda.
Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menyebutkan bahwa pihaknya bersama fraksi-fraksi lain tidak setuju apabila dana persiapan Kabupaten Balanipa itu dialihkan.“Kami yakin tidak ada yang setuju jika dialihkan,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC PPP) Polman ini.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKD) Polman Suaib Kambo membantah apabila dana tersebut dialihkan untuk penanggulangan bencana alam, tapi melakukan revisi anggaran.“ Sebenarnya bukan dialihkan, tetapi kami merevisi sebagian dananya untuk bantuan bencana alam di Polman,” katanya kepada SI via ponselnya kemarin.
Menurut dia, hal tersebut dilakukan pada semua SKPD karena dinilai dana tersebut masih kurang sehingga revisi tersebut dinilai perlu dilakukan.“Jadi, pengang-garan dana di semua sektor dilakukan tidak hanya dana untuk persiapan Kabupaten Balanipa, ”ungkapnya.
Dia juga menyatakan, revisi anggaran tersebut dilakukan atas persetujuan anggota DPRD bersama Bupati Polman Ali Baal Masdar. “Revisi anggaran tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama,” tandasnya. Sebelumnya, rencana pembentukan Kabupaten Balanipa menjadi salah satu daerah otonom di provinsi termuda di Indonesia Sulawesi Barat (Sulbar) masih memiliki hambatan.
Pasalnya, hingga saat ini DPRD setempat belum memberikan persetujuannya untukdiserahkan ke pusat karena masih ada kelengkapan berkas yang belum diterbitkan. “Kami belum bisa memberikan persetujuan karena masih ada kelengkapan berkas yang belum diterbitkan. Kami tidak ingin terburu-buru memberikan persetujuan karena jangan sampai seperti Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) yang mengalami beberapa kali penyempurnaan,” ungkap Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan dalam sidang paripurna di Mamuju,belum lama ini.
Menurut dia, banyaknya penyempurnaan yang dilakukan untuk pengajuan Kabupaten Mateng karena terlalu tergesa-gesa mengambil kebijakan. Hamzah berharap, Pansus Balanipa tidak melakukan hal yang sama yakni melakukan beberapa kali penyempurnaan keputusan.
Legislator partai Golkar ini juga meminta kepada masyarakat Polman khususnya yang berada di Balanipa agar bersabar.“Pengunduran waktu pemberian persetujuan Balanipa bukan karena DPRD Sulbar ingin menghalangi karena secara prinsip kami telah menyetujui pembentukannya,” paparnya. (abdullah nicolha).
Sunday, June 21, 2009
Pemekaran Balanipa Terhambat
Monday, 21 June 2009
MAMUJU (SI) – Rencana pembentukan Kabupaten Balanipa menjadi salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) saat ini masih memiliki berbagai hambatan.
Pasalnya,hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat belum memberikan persetujuan untuk diserahkan ke pusat karena masih ada kelengkapan berkas yang belum diterbitkan.
“Kami belum bisa memberikan persetujuan karena masih ada kelengkapan berkas yang belum diterbitkan. Kami tidak ingin terburu-buru memberikan persetujuan karena jangan sampai seperti Mamuju Tengah (Mateng) yang mengalami beberapa kali penyempurnaan,” ungkap Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan dalam sidang paripurna di Mamuju, belum lama ini.
Menurut dia, banyaknya penyempurnaan yang dilakukan untuk pengajuan Kabupaten Mateng karena terlalu tergesa-gesa mengambil kebijakan. Hamzah berharap, Pansus Balanipa tidak melakukan hal yang sama yakni melakukan beberapa kali penyempurnaan keputusan.
Legislator partai Golkar ini juga meminta kepada masyarakat Polewali Mandar (Polman) khususnya yang berada di calon Kabupaten Balanipa agar bersabar.“Pengunduran waktu pemberian persetujuan Balanipa bukan karena DPRD Sulbar ingin menghalangi karena secara prinsip kami telah menyetujui pembentukannya,” tegasnya.
Senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin mengatakan, kendati pihaknya belum memberikan persetujuan untuk pembentukan Balanipa tetapi pada dasarnya semua berkas telah diselesaikan, namun masih terkendala teknis sehingga secara formal belum dikeluarkan karena beberapa berkas harus dilengkapi terlebih dahulu.
“Sebenarnya berkas-berkasnya sudah rampung semua, tapi masih ada yang belum diterbitkan sehingga masih terhambat, kami berjanji akan memproses secepatnya,” kata dia kepada SI melalui via ponselnya,kemarin.
Salah seorang anggota Pansus Pembentukan Balanipa di DPRD Sulbar Muh Taufan juga mengatakan hal yang sama bahwa, hingga saat ini Dewan belum memberikan persetujuan secara resmi namun pada prinsipnya semua fraksi setuju. “Tinggal kami tunggu resminya saja melalui paripurna dalam waktu dekat ini,”katanya singkat.
Diketahui, semua pihak baik pemerintah Kabupaten Polman maupun pemerintah Provinsi Sulbar telah memberikan persetujuan tentang pembentukan daerah otonom tersebut yang merupakan pecahan dari Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
Namun karena adanya beberapa syarat yang mengharuskan untuk diajukan kembali sehingga harus menunggu kelengkapan berkas dan persetujuan DPRD Sulbar.
Sementara itu, terkait pembentukan Kabupaten Mateng, DPRD Sulbar juga telah menyempurnakan persetujuan terhadap recana pembentukannya, yakni dengan menyetujui penganggaran dana untuk daerah tersebut sebesar Rp3 miliar. Dana tersebut akan digunakan pada tiga tahun pertama setelah Mateng terbentuk. (abdullah nicolha).
MAMUJU (SI) – Rencana pembentukan Kabupaten Balanipa menjadi salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) saat ini masih memiliki berbagai hambatan.
Pasalnya,hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat belum memberikan persetujuan untuk diserahkan ke pusat karena masih ada kelengkapan berkas yang belum diterbitkan.
“Kami belum bisa memberikan persetujuan karena masih ada kelengkapan berkas yang belum diterbitkan. Kami tidak ingin terburu-buru memberikan persetujuan karena jangan sampai seperti Mamuju Tengah (Mateng) yang mengalami beberapa kali penyempurnaan,” ungkap Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan dalam sidang paripurna di Mamuju, belum lama ini.
Menurut dia, banyaknya penyempurnaan yang dilakukan untuk pengajuan Kabupaten Mateng karena terlalu tergesa-gesa mengambil kebijakan. Hamzah berharap, Pansus Balanipa tidak melakukan hal yang sama yakni melakukan beberapa kali penyempurnaan keputusan.
Legislator partai Golkar ini juga meminta kepada masyarakat Polewali Mandar (Polman) khususnya yang berada di calon Kabupaten Balanipa agar bersabar.“Pengunduran waktu pemberian persetujuan Balanipa bukan karena DPRD Sulbar ingin menghalangi karena secara prinsip kami telah menyetujui pembentukannya,” tegasnya.
Senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin mengatakan, kendati pihaknya belum memberikan persetujuan untuk pembentukan Balanipa tetapi pada dasarnya semua berkas telah diselesaikan, namun masih terkendala teknis sehingga secara formal belum dikeluarkan karena beberapa berkas harus dilengkapi terlebih dahulu.
“Sebenarnya berkas-berkasnya sudah rampung semua, tapi masih ada yang belum diterbitkan sehingga masih terhambat, kami berjanji akan memproses secepatnya,” kata dia kepada SI melalui via ponselnya,kemarin.
Salah seorang anggota Pansus Pembentukan Balanipa di DPRD Sulbar Muh Taufan juga mengatakan hal yang sama bahwa, hingga saat ini Dewan belum memberikan persetujuan secara resmi namun pada prinsipnya semua fraksi setuju. “Tinggal kami tunggu resminya saja melalui paripurna dalam waktu dekat ini,”katanya singkat.
Diketahui, semua pihak baik pemerintah Kabupaten Polman maupun pemerintah Provinsi Sulbar telah memberikan persetujuan tentang pembentukan daerah otonom tersebut yang merupakan pecahan dari Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
Namun karena adanya beberapa syarat yang mengharuskan untuk diajukan kembali sehingga harus menunggu kelengkapan berkas dan persetujuan DPRD Sulbar.
Sementara itu, terkait pembentukan Kabupaten Mateng, DPRD Sulbar juga telah menyempurnakan persetujuan terhadap recana pembentukannya, yakni dengan menyetujui penganggaran dana untuk daerah tersebut sebesar Rp3 miliar. Dana tersebut akan digunakan pada tiga tahun pertama setelah Mateng terbentuk. (abdullah nicolha).
Ketua KPU Mamuju Divonis 15 Bulan
Saturday, 20 June 2009
MAMUJU(SI) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju memvonis Ketua KPU Kabupaten Mamuju Zainal Abidin dan anggotanya, Buhari SH, masingmasing 15 bulan penjara dan denda Rp12 juta.
Mereka terbukti sengaja mengubah hasil perolehan suara Pemilu Legislatif 2009 sehingga menguntungkan salah satu partai. Sidang pembacaan putusan dua terdakwa tersebut diketuai Majelis Hakim PN Mamuju IDG Budhy Darmawan. Vonis majelis hakim itu lebih ringan tiga bulan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju.
Dalam sidang tersebut, tiga anggota KPU lainnya, yang sebelumnya divonis bebas Majelis Hakim PN Mamuju, yakni Sulaeman Rahman,Hasrat Lukman,dan Burhanuddin, memberikan kesaksian dalam perkara tersebut dan operator Sekretariat KPU Mamuju yang bertugas mengetik perolehan suara parpol di daerah tersebut.
Anggota KPU Sulaeman Rahman yang bersaksi dianggap memberatkan kedua terdakwa itu dan beberapa saksi lain yang mengaku dengan sengaja melakukan perubahan atas hasil perolehan suara.
Sementara yang meringankan terdakwa, yakni memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mamuju yang diketuai IDG Budhy Darmawan dengan 15 bulan penjara itu, Zainal Abidin mengatakan, pihaknya akan berpikir-pikir dulu, sementara Buhari langsung mengatakan akan melakukan banding.
Seusai persidangan,kedua terdakwa itu langsung meninggalkan kantor PN Mamuju dan tidak bersedia memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan yanghadir.
Sementara itu, persidangan akan kembali digelar PN Mamuju pada Selasa (23/6). Agenda tersebut juga pembacaan putusan dengan terdakwa kelima anggota KPU Mamuju atas dugaan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya atau tidak bernilainya suara orang lain di daerah pemilihan (dapil) Mamuju IV yang meliputi Kecamatan Budong-Budong,Topoyo,Tobadak, dan Karossa.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mamuju Sawabi Natsir dalam dakwaannya menyatakan, terdakwa dianggap melanggar ketentuan Pasal 299 ayat (2) UU No 10/2008 tentang Pemilu, yakni karena kesengajaannya mengakibatkan hilangnya atau berubahnya berita acara rekapitulasi suara dan atau sertifikat penghitungan suara. Akibatnya, mereka didakwa pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp12 juta dan paling banyak Rp24 juta.
Sementara itu, Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar dalam waktu dekat ini menggelar sidang kode etik terhadap lima anggota KPU Mamuju nonaktif. “Kami segera menggelar sidang kode etik terhadap lima anggota KPU Mamuju setelah semuanya sudah tuntas di pengadilan,” kata anggota DK KPU Sulbar Supriadi Yusuf kepada SI via ponselnya kemarin.
Menurut dia, kendati tiga anggota dari lima anggota KPU itu telah divonis bebas, tetap akan diproses di sidang DK karena belum tentu penilaiannya sama.“Yang jelas nanti dilihat hasilnya dan sanksi apa yang akan diberikan kepada mereka,”tandasnya.
Senada diungkapkan Ketua DK KPU yang juga Ketua KPU Sulbar A Nahar Nasada kepada SI beberapa waktu lalu.Dia menyatakan bahwa pihaknya akan tetap menjalankannya sesuai aturan yang ada,baik aturan di pengadilan maupun di dewan kehormatan,yang jelas nanti akan ada perbedaan. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SI) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju memvonis Ketua KPU Kabupaten Mamuju Zainal Abidin dan anggotanya, Buhari SH, masingmasing 15 bulan penjara dan denda Rp12 juta.
Mereka terbukti sengaja mengubah hasil perolehan suara Pemilu Legislatif 2009 sehingga menguntungkan salah satu partai. Sidang pembacaan putusan dua terdakwa tersebut diketuai Majelis Hakim PN Mamuju IDG Budhy Darmawan. Vonis majelis hakim itu lebih ringan tiga bulan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju.
Dalam sidang tersebut, tiga anggota KPU lainnya, yang sebelumnya divonis bebas Majelis Hakim PN Mamuju, yakni Sulaeman Rahman,Hasrat Lukman,dan Burhanuddin, memberikan kesaksian dalam perkara tersebut dan operator Sekretariat KPU Mamuju yang bertugas mengetik perolehan suara parpol di daerah tersebut.
Anggota KPU Sulaeman Rahman yang bersaksi dianggap memberatkan kedua terdakwa itu dan beberapa saksi lain yang mengaku dengan sengaja melakukan perubahan atas hasil perolehan suara.
Sementara yang meringankan terdakwa, yakni memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mamuju yang diketuai IDG Budhy Darmawan dengan 15 bulan penjara itu, Zainal Abidin mengatakan, pihaknya akan berpikir-pikir dulu, sementara Buhari langsung mengatakan akan melakukan banding.
Seusai persidangan,kedua terdakwa itu langsung meninggalkan kantor PN Mamuju dan tidak bersedia memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan yanghadir.
Sementara itu, persidangan akan kembali digelar PN Mamuju pada Selasa (23/6). Agenda tersebut juga pembacaan putusan dengan terdakwa kelima anggota KPU Mamuju atas dugaan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya atau tidak bernilainya suara orang lain di daerah pemilihan (dapil) Mamuju IV yang meliputi Kecamatan Budong-Budong,Topoyo,Tobadak, dan Karossa.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mamuju Sawabi Natsir dalam dakwaannya menyatakan, terdakwa dianggap melanggar ketentuan Pasal 299 ayat (2) UU No 10/2008 tentang Pemilu, yakni karena kesengajaannya mengakibatkan hilangnya atau berubahnya berita acara rekapitulasi suara dan atau sertifikat penghitungan suara. Akibatnya, mereka didakwa pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp12 juta dan paling banyak Rp24 juta.
Sementara itu, Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar dalam waktu dekat ini menggelar sidang kode etik terhadap lima anggota KPU Mamuju nonaktif. “Kami segera menggelar sidang kode etik terhadap lima anggota KPU Mamuju setelah semuanya sudah tuntas di pengadilan,” kata anggota DK KPU Sulbar Supriadi Yusuf kepada SI via ponselnya kemarin.
Menurut dia, kendati tiga anggota dari lima anggota KPU itu telah divonis bebas, tetap akan diproses di sidang DK karena belum tentu penilaiannya sama.“Yang jelas nanti dilihat hasilnya dan sanksi apa yang akan diberikan kepada mereka,”tandasnya.
Senada diungkapkan Ketua DK KPU yang juga Ketua KPU Sulbar A Nahar Nasada kepada SI beberapa waktu lalu.Dia menyatakan bahwa pihaknya akan tetap menjalankannya sesuai aturan yang ada,baik aturan di pengadilan maupun di dewan kehormatan,yang jelas nanti akan ada perbedaan. (abdullah nicolha)
Tak Lulus, Siswa Mengamuk-Pingsan
Sunday 21 June 2009
MAJENE (SI) – Sejumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Majene mengamuk. Pasalnya, mereka kecewa setelah mengetahui dirinya tidak lulus dalam Ujian Nasional (UN) yang digelar beberapa waktu lalu.
Selain mengamuk, sejumlah siswa juga sontak histeris tidak terkecuali mereka yang dinyatakan lulus. Bahkan, tidak sedikit dari mereka jatuh pingsan. Salah seorang guru computer SMK Negeri 2 Majene Muh Irjan mengaku sangat prihatin melihat kondisi siswa-siswinya karena telah menunggu pengumuman dalam waktu lama namun hasilnya mereka tidak lulus.
“Saya sangat prihatin melihat kondisi ini, karena mereka sudah lama menunggu pengumuman namun ternyata mereka tidak lulus. Padahal, mereka sudah berusaha semampunya dalam mengerjakan soal ujian,” katanya dengan nada haru kepada Seputar Indonesia (SI), kemarin.
Data yang dihimpun SI, dari 791 peserta Ujian Nasional siswa-siswi SMK se-Kabupaten Majene terdapat 99 siswa yang dinyatakan tidak lulus.
Kepala SMK Negeri 2 Majene Johan Usa menyatakan bahwa, kebanyakan dari siswanya yang tidak lulus pada UN 2008-2009 itu jatuh pada bidang
studi Bahasa Inggris dan Matematika. Dia juga mengaku sangat prihatin dengan
kelulusan yang dicapai oleh siswa karena tingkat kelulusan pada tahun ini menurun.
Menurut dia, kegagalan siswa yang ada saat ini karena standarisasi kelulusan yang semakin meningkat, “Saya kira, yang menjadi kendala bagi siswa adalah tingginnya standarisasi yang ditarget sementara kemampuan siswa tidak dapat mencapai standar itu,” katanya. (abdullah nicolha).
MAJENE (SI) – Sejumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Majene mengamuk. Pasalnya, mereka kecewa setelah mengetahui dirinya tidak lulus dalam Ujian Nasional (UN) yang digelar beberapa waktu lalu.
Selain mengamuk, sejumlah siswa juga sontak histeris tidak terkecuali mereka yang dinyatakan lulus. Bahkan, tidak sedikit dari mereka jatuh pingsan. Salah seorang guru computer SMK Negeri 2 Majene Muh Irjan mengaku sangat prihatin melihat kondisi siswa-siswinya karena telah menunggu pengumuman dalam waktu lama namun hasilnya mereka tidak lulus.
“Saya sangat prihatin melihat kondisi ini, karena mereka sudah lama menunggu pengumuman namun ternyata mereka tidak lulus. Padahal, mereka sudah berusaha semampunya dalam mengerjakan soal ujian,” katanya dengan nada haru kepada Seputar Indonesia (SI), kemarin.
Data yang dihimpun SI, dari 791 peserta Ujian Nasional siswa-siswi SMK se-Kabupaten Majene terdapat 99 siswa yang dinyatakan tidak lulus.
Kepala SMK Negeri 2 Majene Johan Usa menyatakan bahwa, kebanyakan dari siswanya yang tidak lulus pada UN 2008-2009 itu jatuh pada bidang
studi Bahasa Inggris dan Matematika. Dia juga mengaku sangat prihatin dengan
kelulusan yang dicapai oleh siswa karena tingkat kelulusan pada tahun ini menurun.
Menurut dia, kegagalan siswa yang ada saat ini karena standarisasi kelulusan yang semakin meningkat, “Saya kira, yang menjadi kendala bagi siswa adalah tingginnya standarisasi yang ditarget sementara kemampuan siswa tidak dapat mencapai standar itu,” katanya. (abdullah nicolha).
Pelanggan PDAM Dilayani Bertahap.
Sunday 21 June 2009
MAMUJU (SI) -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Mamuju akan melayani calon pelanggan di daerah tersebut secara bertahap karena banyaknya calon pelanggan yang saat ini menunggu.
“Seluruh pelanggan tersebut sebenarnya sudah bisa mendapatkan pelayanan pemasangan pipa dan meteran air di rumah. Akan tetapi kondisi instalasi air belum maksimal dan warga akan mendapatkan air secara bergilir. Kalau seperti itu kan malahan tambah tidak baik,” ungkap Direktur PDAM Tirta Manakarra Mamuju Muhammad Nur di ruang kerjanya, belum lama ini.
Data yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), PDAM Tirta Manakarra saat ini memiliki calon pelanggan sebanyak 4.000. Sehingga, dengan alasan banyaknya calon pelanggan tersebut membuat PDAM mengambil kebijakan untuk memberikan pelayanan secara bertahap.
Calon pelanggan yang cukup banyak berasal dari daerah selatan kota Mamuju, karena di daerah itu mulai banyak dibangun perumahan dan perkantoran. Oleh karena itu, pemasangan pipa dan meteran air baru dapat dilakukan setelah instalasi Pati'di beroperasi. Pelayanan secara bertahap akan diberikan khususunya untuk perumahan.
“Sudah banyak developer yang datang untuk meminta pemasangan pipa. Tapi kan belum semua rumah juga sudah selesai dibangun,” tuturnya. Untuk perumahan, prosesnya akan dilakukan secara bertahap tergantung pada jumlah rumah yang telah selesai dibangun. “Jangan sampai seluruhnya difokuskan ke sana tapi calon pelanggan di daerah lain tidak terlayani,” ungkapnya.
Muhammad Nur memastikan bahwa, pada tahap pertama itu nanti apabila tekanan air sudah baik, PDAM bisa melayani sekira 2000 calon pelanggan. “Yang selebihnya itu kebanyakan berasal dari perumahan,” ucapnya. Jumlah calon pelanggan yang ada saat ini diprediksi masih akan bertambah, sehingga dibutuhkan pula persiapan yang lebih maksimal.
Pihak PDAM sejak awal telah mengatakan bahwa seluruh pelanggan, maupun calon pelanggan akan mendapatkan pelayanan secara maksimal. Namun, seluruhnya membutuhkan proses lebih lanjut.
“Saya sebenarnya mau kalau seluruh calon pelanggan bisa cepat mendapatkan pelayanan. Tapi saat ini kami juga terbentur oleh beberapa kendala teknis. Yang jelas kami akan mengupayakan secepatnya bisa teralisasi dengan maksimal,” tandasnya.
Muh Yusuf ,29, warga Mamuju berharap agar instalasi Pati’di yang saat menjadi kendala pihak PDAM setempat agar dapat segera direalisasikan untuk memberikan pelayanan kepada warga sekitar karena tanpa air bersih, warga tidak akan dapat hidup secara sehat. “Yang jelas kami berharap hal itu dapat segera direalisasikan bagi warga yang selama ini belum merasakan kemudahan mendapatkan air bersih,” harapnya. (abdullah nicolha).
MAMUJU (SI) -- Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Mamuju akan melayani calon pelanggan di daerah tersebut secara bertahap karena banyaknya calon pelanggan yang saat ini menunggu.
“Seluruh pelanggan tersebut sebenarnya sudah bisa mendapatkan pelayanan pemasangan pipa dan meteran air di rumah. Akan tetapi kondisi instalasi air belum maksimal dan warga akan mendapatkan air secara bergilir. Kalau seperti itu kan malahan tambah tidak baik,” ungkap Direktur PDAM Tirta Manakarra Mamuju Muhammad Nur di ruang kerjanya, belum lama ini.
Data yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), PDAM Tirta Manakarra saat ini memiliki calon pelanggan sebanyak 4.000. Sehingga, dengan alasan banyaknya calon pelanggan tersebut membuat PDAM mengambil kebijakan untuk memberikan pelayanan secara bertahap.
Calon pelanggan yang cukup banyak berasal dari daerah selatan kota Mamuju, karena di daerah itu mulai banyak dibangun perumahan dan perkantoran. Oleh karena itu, pemasangan pipa dan meteran air baru dapat dilakukan setelah instalasi Pati'di beroperasi. Pelayanan secara bertahap akan diberikan khususunya untuk perumahan.
“Sudah banyak developer yang datang untuk meminta pemasangan pipa. Tapi kan belum semua rumah juga sudah selesai dibangun,” tuturnya. Untuk perumahan, prosesnya akan dilakukan secara bertahap tergantung pada jumlah rumah yang telah selesai dibangun. “Jangan sampai seluruhnya difokuskan ke sana tapi calon pelanggan di daerah lain tidak terlayani,” ungkapnya.
Muhammad Nur memastikan bahwa, pada tahap pertama itu nanti apabila tekanan air sudah baik, PDAM bisa melayani sekira 2000 calon pelanggan. “Yang selebihnya itu kebanyakan berasal dari perumahan,” ucapnya. Jumlah calon pelanggan yang ada saat ini diprediksi masih akan bertambah, sehingga dibutuhkan pula persiapan yang lebih maksimal.
Pihak PDAM sejak awal telah mengatakan bahwa seluruh pelanggan, maupun calon pelanggan akan mendapatkan pelayanan secara maksimal. Namun, seluruhnya membutuhkan proses lebih lanjut.
“Saya sebenarnya mau kalau seluruh calon pelanggan bisa cepat mendapatkan pelayanan. Tapi saat ini kami juga terbentur oleh beberapa kendala teknis. Yang jelas kami akan mengupayakan secepatnya bisa teralisasi dengan maksimal,” tandasnya.
Muh Yusuf ,29, warga Mamuju berharap agar instalasi Pati’di yang saat menjadi kendala pihak PDAM setempat agar dapat segera direalisasikan untuk memberikan pelayanan kepada warga sekitar karena tanpa air bersih, warga tidak akan dapat hidup secara sehat. “Yang jelas kami berharap hal itu dapat segera direalisasikan bagi warga yang selama ini belum merasakan kemudahan mendapatkan air bersih,” harapnya. (abdullah nicolha).
Subscribe to:
Posts (Atom)
