Friday, 09 October 2009
WATANSOPPENG(SI) – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng 2010,terkendala Susunan dan Kedudukan (Susduk) DPRD.
Alasannya, dewan tidak akan bisa melakukan pembahasan apabila alat kelengkapan (Susduk) belum terbentuk.“Belum ada pembahasan kalau alat kelengkapan belum terbentuk,”kata Ketua Sementara DPRD Soppeng Andi Kaswadi Razak kepada Seputar Indonesia (SI) kemarin.
Menurut Ketua DPRD dua periode ini, bisa saja pihak eksekutif menyerahkan rancangan KUAPPAS tersebut ke dewan, namun hal itu tidak akan dibahas sebelum alat kelengkapan dewan terbentuk.“ Jadi,kami tetap akan terima, tapi belum dibahas karena menunggu Susduk,”ungkapnya.
Kaswadi menambahkan, sebaiknya rancangan tersebut diserahkan setelah susunan kelengkapan dewan telah terbentuk. Karena, pembahasan tersebut harus melalui rapat paripurna DPRD dan baru bisa dilakukan setelah alat kelengkapan terbentuk.“Tapi, tidak menjadi masalah kalau diserahkan ke dewan,” jelas legislator senior partai Golkar ini.
Hal senada diungkapkan anggota DPRD Soppeng Andi Wadeng. Dia mengatakan,tidak dapat berbuat banyak karena Susduk atau kelengkapan dewan belum terbentuk. Karena kegiatan atau pembahasan di parlemen semua diatur dalam Susduk tersebut.
Kendati demikian,DPRD berupaya membentuk alat kelengkapan tersebut dalam waktu dekat agar pembahasan KUA-PPAS dapat dilakukan. “Kami akan berupaya secepatnya membentuk alat kelengkapan itu. Sebenarnya ini bukan wewenang saya, tapi yang jelas kami (DPRD) akan segera membentuknya,” ungkap legislator PDK ini melalui ponselnya.
Andi Wadeng mengaku, pembahasan tersebut bisa saja terkendala apabila alat kelengkapan dewan tidak segera dibentuk karena disitulah acuan DPRD untuk bekerja. Meski demikian,dia optimistis akan dapat membentuknya dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abd Haris Abbas memberikan batas waktu (deadline) kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah tersebut hingga 12 Oktober untuk segera me-nyerahkan rancangan KUA-PPAS APBD Soppeng 2010.
Pasalnya,eksekutif berencana akan menyerahkannya ke dewan pada 15 Oktober. “Batasnya hingga tanggal 12 Oktober. Harus masuk itu, kalau tidak ya kami tinggalkan.
Karena siapa mau tunggu orang terlambat. Jadi, kalau terjadi keterlambatan, kami kasih yang minimal mereka (SKPD). Jadi, jangan menuntut banyak ketika Anda terlambat,” bebernya.
Haris menambahkan, pemberian minimal itu merupakan sanksi apabila pada waktu yang telah ditentukan tidak segera diserahkan ke sekretariat daerah. Sebab, rancangan tersebut akan dibahas terlebih dahulu sebelum diserahkan ke DPRD.
Kendati telah merencanakan akan menyerahkan rancangan KUA-PPAS tersebut pada 15 Oktober, namun dia belum dapat menjamin 100% semua berjalan sesuai jadwal.“Rencananya begitu,karena kami berharap dua hari diolah.Kalau pun bergeser,mungkin bergesernya tidak akan lama,”tuturnya. (abdullah nicolha)
Saturday, October 10, 2009
Friday, October 9, 2009
Pejabat Pelesiran Tuai Kecaman
Thursday, 08 October 2009
WATANSOPPENG(SI) – Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pengelolaan Keuangan Daerah bagi sejumlah pejabat Kabupaten Soppeng di Kota Batam,menuai kecaman sejumlah pihak. Pasalnya,setelah mengikuti diklat mereka dikabarkan akan melakukan tur (pelesiran).
“Kenapa harus ke Batam,apakah tidak ada daerah lain yang lebih bagus dicontoh, misalnya ke Pulau Jawa atauke daerahlainyangadadiSulsel. Saya pikir ada juga daerah yang bisa dicontoh,” ungkap anggota DPRD Soppeng Andi Wadeng kepada Seputar Indonesia (SI),kemarin.
Menurut dia, apabila sejumlah pejabat tersebut melanjutkan perjalanan ke Malaysia dan Singapura, dapat dipastikan anggaran dana yang digunakan akan lebih banyak. Bahkan, dia meyakini perjalanan ke Batam tersebut akan dilanjutkan ke luar negeri karena mengetahui,mereka juga telah menyiapkan paspor di Kota Parepare sebelum berangkat.
Legislator PDK ini juga menilai keberangkatan sejumlah pejabat Soppeng ke Batam tersebut merupakan pemborosan anggaran, mengingat pelaksana kegiatan itu berasal dari Makassar.“Di daerah kami ini (Soppeng),masih banyak warga miskin yang membutuhkan bantuan pemerintah. Seandainya diklat itu dilakukan di Soppeng saja,saya kira juga bisa dan tidak membutuhkan banyak anggaran,”ujarnya.
Selain itu, sejumlah LSM di daerah berjuluk Kota Kalong tersebut juga mempersoalkan pemilihan Batam untuk lokasi diklat pengelolaan keuangan daerah.
Ketua Yayasan Yassisoppengi Agus Setiawan menyatakan, keberangkatan pejabat itu ke Pulau Batam menimbulkan pertanyaan, kenapa mesti ke Kota Batam? Apakah memang Batam daerah yang terbaik untuk pengelolaan keuangan.
“Saya kira, Batam memang hanya dijadikan alasan.Padahal, tujuan utamanya jalan-jalan ke luar negeri dengan sumber dana dari APBD. Saya kira, sulit dipercaya kalau perjalanan itu menggunakan dana pribadi. Informasi yang saya terima, masing-masing pejabat ini dianggarkan Rp13 juta melalui SPKD masing-masing, dana sebesar itu sudah termasuk perjalanan ke Singapura dan Malaysia,” tutur mantan aktivis pekerja seni ini.
Sebelumnya,KepalaBagian(Kabag) Humas dan Protokol Pemkab Soppeng Sarianto mengungkapkan, keberangkatan beberapa pimpinan SKPD ke Batam hanya mengikuti diklat pengelolaan keuangan daerah atas kerja sama Universitas Hasanuddin (Unhas), Pemkab, BKDD,dan Bappeda Soppeng.
“Tidak mungkin mereka ke luar negeri karena izin bupati hanya untuk ke Batam.Jadi,kalau ada yang ke luar negeri,itu merupakan dana pribadi tanpa seizin bupati. Bupati hanya mengetahui mereka ke Batam,”ungkapnya. (abdullah nicolha).
WATANSOPPENG(SI) – Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pengelolaan Keuangan Daerah bagi sejumlah pejabat Kabupaten Soppeng di Kota Batam,menuai kecaman sejumlah pihak. Pasalnya,setelah mengikuti diklat mereka dikabarkan akan melakukan tur (pelesiran).
“Kenapa harus ke Batam,apakah tidak ada daerah lain yang lebih bagus dicontoh, misalnya ke Pulau Jawa atauke daerahlainyangadadiSulsel. Saya pikir ada juga daerah yang bisa dicontoh,” ungkap anggota DPRD Soppeng Andi Wadeng kepada Seputar Indonesia (SI),kemarin.
Menurut dia, apabila sejumlah pejabat tersebut melanjutkan perjalanan ke Malaysia dan Singapura, dapat dipastikan anggaran dana yang digunakan akan lebih banyak. Bahkan, dia meyakini perjalanan ke Batam tersebut akan dilanjutkan ke luar negeri karena mengetahui,mereka juga telah menyiapkan paspor di Kota Parepare sebelum berangkat.
Legislator PDK ini juga menilai keberangkatan sejumlah pejabat Soppeng ke Batam tersebut merupakan pemborosan anggaran, mengingat pelaksana kegiatan itu berasal dari Makassar.“Di daerah kami ini (Soppeng),masih banyak warga miskin yang membutuhkan bantuan pemerintah. Seandainya diklat itu dilakukan di Soppeng saja,saya kira juga bisa dan tidak membutuhkan banyak anggaran,”ujarnya.
Selain itu, sejumlah LSM di daerah berjuluk Kota Kalong tersebut juga mempersoalkan pemilihan Batam untuk lokasi diklat pengelolaan keuangan daerah.
Ketua Yayasan Yassisoppengi Agus Setiawan menyatakan, keberangkatan pejabat itu ke Pulau Batam menimbulkan pertanyaan, kenapa mesti ke Kota Batam? Apakah memang Batam daerah yang terbaik untuk pengelolaan keuangan.
“Saya kira, Batam memang hanya dijadikan alasan.Padahal, tujuan utamanya jalan-jalan ke luar negeri dengan sumber dana dari APBD. Saya kira, sulit dipercaya kalau perjalanan itu menggunakan dana pribadi. Informasi yang saya terima, masing-masing pejabat ini dianggarkan Rp13 juta melalui SPKD masing-masing, dana sebesar itu sudah termasuk perjalanan ke Singapura dan Malaysia,” tutur mantan aktivis pekerja seni ini.
Sebelumnya,KepalaBagian(Kabag) Humas dan Protokol Pemkab Soppeng Sarianto mengungkapkan, keberangkatan beberapa pimpinan SKPD ke Batam hanya mengikuti diklat pengelolaan keuangan daerah atas kerja sama Universitas Hasanuddin (Unhas), Pemkab, BKDD,dan Bappeda Soppeng.
“Tidak mungkin mereka ke luar negeri karena izin bupati hanya untuk ke Batam.Jadi,kalau ada yang ke luar negeri,itu merupakan dana pribadi tanpa seizin bupati. Bupati hanya mengetahui mereka ke Batam,”ungkapnya. (abdullah nicolha).
Wednesday, October 7, 2009
Pejabat Pemkab Pelesiran
Wednesday, 07 October 2009
WATANSOPPENG(SI) - Sejumlah pejabat lingkup Pemkab Soppeng dan beberapa pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dikabarkan melakukan tur (pelesiran) ke luar negeri setelah mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) di Kota Batam.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI),puluhan pejabat Kabupaten Soppeng tersebut telah melakukan perjalanan udara ke Batam sejak kemarin,untuk mengikuti diklat pengelolaan keuangan daerah.
Sejumlah pejabat yang tidak ikut dalam kegiatan tersebut yang dikonfirmasi terkait pemberangkatan itu terkesan enggan membeberkan perjalanan itu.
Pasalnya, mereka hanya mengetahui yang berangkat ke Batam untuk mengikuti diklat pengelolaan keuangan daerah.“Yang kami tahu adalah mereka mengikuti diklat pengelolaan keuangan daerah,” ungkap salah seorang pejabat Soppeng yang meminta namanya dirahasiakan.
Sekretaris Kabupaten Soppeng Abd Haris Abbas juga enggan berkomentar terkait masalah tersebut.Kendati demikian, dia membenarkan bahwa sejumlah pejabat tersebut melakukan diklat di Batam. “Kalau mau tahu informasi lengkap tentang masalah itu, hubungi saja Asisten III Pemkab Soppeng. Karena dia yang memimpin rombongan,”katanya singkat.
Sejumlah pihak memprediksikan, bagi pejabat yang mengikuti diklat tersebut harus menyiapkan dana minimal Rp7,5 juta sebagai biaya perjalanan. Apabila melanjutkan perjalanan ke Singapura dan Malaysia dana yang digunakan bisa mencapai Rp13 juta per orang.
Dari pantauan,terdapat sejumlah pimpinan SKPD dan pejabat setempat lainnya yang tidak mengikuti agenda tersebut karena beralasan sudah tidak memiliki anggaran di SKPD mereka.Jumlah pejabat Soppeng yang mengikuti diklat tersebut sekitar 20-28 orang.
Terpisah, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Soppeng Sarianto mengungkapkan, keberangkatan beberapa pimpinan SKPD ke Batam hanya untuk mengikuti diklat pengelolaan keuangan daerah atas kerja sama Universitas Hasanuddin (Unhas), Pemkab, BKDD,dan Bappeda Soppeng.
“Tidak mungkin mereka ke luar negeri karena izin dari bupati hanya untuk ke Batam. Jadi, kalau ada yang ke luar negeri itu merupakan dana pribadinya masing-masing tanpa se-izin bupati. Bupati hanya mengetahui mereka ke Batam,”tegasnya. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) - Sejumlah pejabat lingkup Pemkab Soppeng dan beberapa pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dikabarkan melakukan tur (pelesiran) ke luar negeri setelah mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) di Kota Batam.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI),puluhan pejabat Kabupaten Soppeng tersebut telah melakukan perjalanan udara ke Batam sejak kemarin,untuk mengikuti diklat pengelolaan keuangan daerah.
Sejumlah pejabat yang tidak ikut dalam kegiatan tersebut yang dikonfirmasi terkait pemberangkatan itu terkesan enggan membeberkan perjalanan itu.
Pasalnya, mereka hanya mengetahui yang berangkat ke Batam untuk mengikuti diklat pengelolaan keuangan daerah.“Yang kami tahu adalah mereka mengikuti diklat pengelolaan keuangan daerah,” ungkap salah seorang pejabat Soppeng yang meminta namanya dirahasiakan.
Sekretaris Kabupaten Soppeng Abd Haris Abbas juga enggan berkomentar terkait masalah tersebut.Kendati demikian, dia membenarkan bahwa sejumlah pejabat tersebut melakukan diklat di Batam. “Kalau mau tahu informasi lengkap tentang masalah itu, hubungi saja Asisten III Pemkab Soppeng. Karena dia yang memimpin rombongan,”katanya singkat.
Sejumlah pihak memprediksikan, bagi pejabat yang mengikuti diklat tersebut harus menyiapkan dana minimal Rp7,5 juta sebagai biaya perjalanan. Apabila melanjutkan perjalanan ke Singapura dan Malaysia dana yang digunakan bisa mencapai Rp13 juta per orang.
Dari pantauan,terdapat sejumlah pimpinan SKPD dan pejabat setempat lainnya yang tidak mengikuti agenda tersebut karena beralasan sudah tidak memiliki anggaran di SKPD mereka.Jumlah pejabat Soppeng yang mengikuti diklat tersebut sekitar 20-28 orang.
Terpisah, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Soppeng Sarianto mengungkapkan, keberangkatan beberapa pimpinan SKPD ke Batam hanya untuk mengikuti diklat pengelolaan keuangan daerah atas kerja sama Universitas Hasanuddin (Unhas), Pemkab, BKDD,dan Bappeda Soppeng.
“Tidak mungkin mereka ke luar negeri karena izin dari bupati hanya untuk ke Batam. Jadi, kalau ada yang ke luar negeri itu merupakan dana pribadinya masing-masing tanpa se-izin bupati. Bupati hanya mengetahui mereka ke Batam,”tegasnya. (abdullah nicolha)
Pendaftar CPNS Depag Sepi
Wednesday, 07 October 2009
WATANSOPPENG (SI) – Hari pertama pembukaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Departemen Agama (Depag) di Kabupaten Soppeng sepi.
Bahkan, hingga pukul 14.00 wita, kemarin, tercatat baru satu pendaftar bidang pendidikan untuk sekolah Madrasah Aliyah (MA).
“Sampai saat ini baru satu orang yang mendaftar untuk Jurusan Keguruan Madrasah Aliyah. Itu kalau untuk MA, karena ada beberapa tingkatan,sepertiadministrasi,MTs, dan MI. Saya kira besok baru banyak,”ungkap Sekretaris Panitia Pendaftaran CPNS lingkup Depag SoppengTaharuddin,kemarin.
Menurut dia,dalam proses pendaftaran tidak ada yang dipersulit. Depag Soppeng hanya sebagai penerima pendaftaran dan nanti akan diseleksi. “Mungkin belum diketahui banyak orang,makanya masih kurang. Harapan kita mudah- mudahan diterima, saya kira tidak ada yang dipersulit karena diseleksi juga nanti,”ungkapnya.
Tahun ini Kabupaten Soppeng tidak memiliki jatah (formasi) untuk pengangkatan CPNS, berbeda pada tahun sebelumnya, Soppeng memiliki jatah lima orang.
“Untuk jatah,Soppeng tidak ada,yang ada hanya jatah provinsi untuk Kanwil Depag. Tidak ada jatah, namun setiap Depag di daerah membuka pendaftarn untuk ditempatkan di seluruh kabupaten.Istilahnya pendaftar memilih daerah mana yang mau dituju,begitu juga di Soppeng meski tidak ada jatah tapi tetap buka pendaftaran,” jelas Pelaksana Subag Tata Usaha (TU) Depag Soppeng ini.
Bahkan, di tingkat lain yakni Administrasi,Madrasyah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasyah Ibtidaiyah (SD), tidak satu pun orang yang mengambil formulir di bidang tersebut.
“Untuk hari ini, belum ada yang mendaftar untuk MTs dan MI,barang kali karena jurusannya yang tidak ada atau mungkin belum tahu,” ungkap Panitia pendaftaran tingkat MI Depag Soppeng Rukiyah.
Pendaftaran CPNS untuk lingkup Depag di Bumi Latemmamala tersebut akan berlangsung selama empat hari hingga Sabtu (10/10). (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) – Hari pertama pembukaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Departemen Agama (Depag) di Kabupaten Soppeng sepi.
Bahkan, hingga pukul 14.00 wita, kemarin, tercatat baru satu pendaftar bidang pendidikan untuk sekolah Madrasah Aliyah (MA).
“Sampai saat ini baru satu orang yang mendaftar untuk Jurusan Keguruan Madrasah Aliyah. Itu kalau untuk MA, karena ada beberapa tingkatan,sepertiadministrasi,MTs, dan MI. Saya kira besok baru banyak,”ungkap Sekretaris Panitia Pendaftaran CPNS lingkup Depag SoppengTaharuddin,kemarin.
Menurut dia,dalam proses pendaftaran tidak ada yang dipersulit. Depag Soppeng hanya sebagai penerima pendaftaran dan nanti akan diseleksi. “Mungkin belum diketahui banyak orang,makanya masih kurang. Harapan kita mudah- mudahan diterima, saya kira tidak ada yang dipersulit karena diseleksi juga nanti,”ungkapnya.
Tahun ini Kabupaten Soppeng tidak memiliki jatah (formasi) untuk pengangkatan CPNS, berbeda pada tahun sebelumnya, Soppeng memiliki jatah lima orang.
“Untuk jatah,Soppeng tidak ada,yang ada hanya jatah provinsi untuk Kanwil Depag. Tidak ada jatah, namun setiap Depag di daerah membuka pendaftarn untuk ditempatkan di seluruh kabupaten.Istilahnya pendaftar memilih daerah mana yang mau dituju,begitu juga di Soppeng meski tidak ada jatah tapi tetap buka pendaftaran,” jelas Pelaksana Subag Tata Usaha (TU) Depag Soppeng ini.
Bahkan, di tingkat lain yakni Administrasi,Madrasyah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasyah Ibtidaiyah (SD), tidak satu pun orang yang mengambil formulir di bidang tersebut.
“Untuk hari ini, belum ada yang mendaftar untuk MTs dan MI,barang kali karena jurusannya yang tidak ada atau mungkin belum tahu,” ungkap Panitia pendaftaran tingkat MI Depag Soppeng Rukiyah.
Pendaftaran CPNS untuk lingkup Depag di Bumi Latemmamala tersebut akan berlangsung selama empat hari hingga Sabtu (10/10). (abdullah nicolha)
Tuesday, October 6, 2009
Terminal Batal Dipindahkan
Tuesday, 06 October 2009
WATANSOPPENG(SI) – Pemindahan Terminal Watansoppeng,Kabupaten Soppeng yang berada di tengah kota,akhirnya dibatalkan karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menilai harga lahan di lokasi baru tidak sesuai.
Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Pemkab Soppeng Zainul Abidin mengungkapkan, lokasi terminal yang pernah ditawarkan kepada masyarakat adalah di depan Pasar Sentral Watansoppeng. Namun,warga setempat memasang harga tanah yang tinggi (tidak wajar) dari standar yang diberikan.
“Kami pernah menawarkan masyarakat setempat melepaskan lokasi terminal tersebut.Namun, warga memasang harga yang tidak wajar. Daripada kami memenuhi keinginan tersebut dan bisa dianggap mark-up,lebih baik mencari lokasi lain,”ujarnya kemarin.
Dia menyebutkan, harga yang dipatok masyarakat setempat kepada Pemkab Soppeng sekitar Rp400-an juta. “Padahal, selama ini dalam proses pembebasan lahan dan ganti rugi yang kami lakukan, paling tinggi sekitar Rp300- an. Itu pun untuk lokasi yang berada di pusat kota, seperti lahan pembangunan rujab DPRD Soppeng yang mencapai Rp300-an juta,” ujar Kabag Administrasi Pembangunan ini.
Rencana lokasi pemindahan terminal baru terletak di samping Pasar Sentral Watansoppeng,Kelurahan Lapajung,Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
Namun, adanya kendala soal harga, Pemkab Soppeng belum merencanakan merealisasikan masalah terse-but. Apalagi, terminal yang ada sekarang dianggap masih layak pakai dan operasionalnya masih wajarwajar saja.
Selain itu,rencana lokasi tersebut juga tidak memenuhi syarat menjadi terminal kabupaten. Sebab, sesuai standar yang ditetapkan Dirjen Angkutan Darat, terminal kabupaten itu minimal memiliki areal seluas 1 hektare.Di samping itu, harus berdekatan dengan pusat pertokoan dan perbelanjaan.
Pantauan Seputar Indonesia(SI) di Terminal Watansoppeng yang terletak di jantung Kota Kalong itu, memiliki areal yang sangat sempit sehingga hanya mampu menampung beberapa kendaraan umum.
Meski berdekatan dengan pusat pertokoan, hanya dikategorikan sebagai terminal sub. Sementara terminal tingkat kabupaten, minimal tipe C dengan luas areal minimal 1 hektare.
Berdasarkan informasi yang dihimpun sebelumnya,Pemkab Soppeng telah merencanakan akan membangun terminal induk yang bertipe C di CabengE Kecamatan Lilirilau dan akan memanfaatkan lahan kantor Camat Lilirilau yang lama.
Selain luas arealnya yang berkisar 1 hektare, juga sudah berdampingan dengan pusat pertokoan Pasar CabengE dan lokasi tersebut merupakan jalur darat provinsi antarkabupaten,yakni Kabupaten Wajo,Palopo, Bone, Soppeng, dan kabupaten lain di Sulawesi Selatan.
Kelapa Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Soppeng Andi Paturusi yang dihubungi mengungkapkan, pihaknya belum memastikan kapan dan di mana terminal representatif untuk Kabupaten Soppeng akan dibangun.
Alasannya, belum ada ketentuan pasti dari pemerintah setempat. “Untuk tahun ini belum ada karena pembangunannya menunggu lahan dan lokasi mana yang cocok. Jadi, kami menunggu lahannya dulu, kemungkinan 2010 sudah ada perencanaannya,” ungkapnya melalui ponsel,kemarin.
Kendati belum ada kepastian lokasi terminal, dia menilai bahwa lokasi yang cocok untuk terminal Soppeng, yaitu di Lingkungan Malaka, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata.Alasannya, lokasi tersebut dapat dijangkau masyarakat Soppeng dan dinilai memenuhi standar. “Saya lihat, lokasi itu (Malaka),cocok untuk lokasi terminal,”tandasnya. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Pemindahan Terminal Watansoppeng,Kabupaten Soppeng yang berada di tengah kota,akhirnya dibatalkan karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menilai harga lahan di lokasi baru tidak sesuai.
Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Pemkab Soppeng Zainul Abidin mengungkapkan, lokasi terminal yang pernah ditawarkan kepada masyarakat adalah di depan Pasar Sentral Watansoppeng. Namun,warga setempat memasang harga tanah yang tinggi (tidak wajar) dari standar yang diberikan.
“Kami pernah menawarkan masyarakat setempat melepaskan lokasi terminal tersebut.Namun, warga memasang harga yang tidak wajar. Daripada kami memenuhi keinginan tersebut dan bisa dianggap mark-up,lebih baik mencari lokasi lain,”ujarnya kemarin.
Dia menyebutkan, harga yang dipatok masyarakat setempat kepada Pemkab Soppeng sekitar Rp400-an juta. “Padahal, selama ini dalam proses pembebasan lahan dan ganti rugi yang kami lakukan, paling tinggi sekitar Rp300- an. Itu pun untuk lokasi yang berada di pusat kota, seperti lahan pembangunan rujab DPRD Soppeng yang mencapai Rp300-an juta,” ujar Kabag Administrasi Pembangunan ini.
Rencana lokasi pemindahan terminal baru terletak di samping Pasar Sentral Watansoppeng,Kelurahan Lapajung,Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
Namun, adanya kendala soal harga, Pemkab Soppeng belum merencanakan merealisasikan masalah terse-but. Apalagi, terminal yang ada sekarang dianggap masih layak pakai dan operasionalnya masih wajarwajar saja.
Selain itu,rencana lokasi tersebut juga tidak memenuhi syarat menjadi terminal kabupaten. Sebab, sesuai standar yang ditetapkan Dirjen Angkutan Darat, terminal kabupaten itu minimal memiliki areal seluas 1 hektare.Di samping itu, harus berdekatan dengan pusat pertokoan dan perbelanjaan.
Pantauan Seputar Indonesia(SI) di Terminal Watansoppeng yang terletak di jantung Kota Kalong itu, memiliki areal yang sangat sempit sehingga hanya mampu menampung beberapa kendaraan umum.
Meski berdekatan dengan pusat pertokoan, hanya dikategorikan sebagai terminal sub. Sementara terminal tingkat kabupaten, minimal tipe C dengan luas areal minimal 1 hektare.
Berdasarkan informasi yang dihimpun sebelumnya,Pemkab Soppeng telah merencanakan akan membangun terminal induk yang bertipe C di CabengE Kecamatan Lilirilau dan akan memanfaatkan lahan kantor Camat Lilirilau yang lama.
Selain luas arealnya yang berkisar 1 hektare, juga sudah berdampingan dengan pusat pertokoan Pasar CabengE dan lokasi tersebut merupakan jalur darat provinsi antarkabupaten,yakni Kabupaten Wajo,Palopo, Bone, Soppeng, dan kabupaten lain di Sulawesi Selatan.
Kelapa Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Soppeng Andi Paturusi yang dihubungi mengungkapkan, pihaknya belum memastikan kapan dan di mana terminal representatif untuk Kabupaten Soppeng akan dibangun.
Alasannya, belum ada ketentuan pasti dari pemerintah setempat. “Untuk tahun ini belum ada karena pembangunannya menunggu lahan dan lokasi mana yang cocok. Jadi, kami menunggu lahannya dulu, kemungkinan 2010 sudah ada perencanaannya,” ungkapnya melalui ponsel,kemarin.
Kendati belum ada kepastian lokasi terminal, dia menilai bahwa lokasi yang cocok untuk terminal Soppeng, yaitu di Lingkungan Malaka, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata.Alasannya, lokasi tersebut dapat dijangkau masyarakat Soppeng dan dinilai memenuhi standar. “Saya lihat, lokasi itu (Malaka),cocok untuk lokasi terminal,”tandasnya. (abdullah nicolha)
Terjadi Dualisme dalam Pilkada
Tuesday, 06 October 2009
WATANSOPPENG (SI) – Kisruh di kubu kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Soppeng hingga kini masih berlanjut.
Bahkan, menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) di Bumi Latemmamala tersebut, dualisme kepemimpinan di partai bentukan Presiden SBY itu masih terjadi. Terbukti, masing-masing membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati untuk maju di Pilkada Soppeng Juni 2010.
Pada kepengurusan Hj Usmaniar yang berada di Jalan Merdeka,Watansoppeng, telah menerima pendaftar bakal cabup- cawabup sebanyak tujuh orang, empat di antaranya resmi mendaftarkan diri dan akan bersaing mendapatkan simpati PD untuk diusung pada Pilkada Soppeng mendatang.
Keempat figur yang resmi mendaftar, yaitu incumbentBupati Soppeng Andi Soetomo, Kadis Perhubungan Sulsel Andi Sulhan Hasan, Kadis Koperindag Soppeng Andi Herdi Bunga Hariadi, dan salah seorang pejabat Pemkab Bone Andi Singkeru.
“Keempatnya telah resmi terdaftar di Demokrat,” ungkap Sekretaris DPC PD Soppeng kubu Usmaniar Nur Samsu kepada Seputar Indonesia (SI) di Soppeng,belum lama ini.
Sementaratigafigurlainnya hingga kini sebatas mengambil formulir pendaftaran. Di antaranya Wabup Soppeng Andi Sarimin Saransi,salah seorang dosen Unhas Andi Munarpa, dan seorang pengusaha asal Soppeng Aris Muhammadiyah.“Mereka baru sebatas mengambil formulir, tapi wabup mengatakan dalam waktu dekat ini akan mengembalikannya resmi,”tutur Nur Samsu.
Ketua DPC Partai Demokrat Soppeng Hira Putriani Rasyid yang berkantor di Jalan Samudra,Watansoppeng, menyatakan, pihaknya juga membuka pendaftaran. Bahkan,serentak bersama dengan daerah lain sesuai jadwal yang dikeluarkan partai.
“Kami juga membuka pendaftaran cabup dan cawabup yang akan diusung pada Pilkada Soppeng. Formulirnya ada di Sekretariat DPC PD Soppeng di Jalan Samudra dan akan berakhir dalam waktu dekat ini,kira-kira 10 hari ke depan,”katanya kemarin. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) – Kisruh di kubu kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Soppeng hingga kini masih berlanjut.
Bahkan, menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) di Bumi Latemmamala tersebut, dualisme kepemimpinan di partai bentukan Presiden SBY itu masih terjadi. Terbukti, masing-masing membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati untuk maju di Pilkada Soppeng Juni 2010.
Pada kepengurusan Hj Usmaniar yang berada di Jalan Merdeka,Watansoppeng, telah menerima pendaftar bakal cabup- cawabup sebanyak tujuh orang, empat di antaranya resmi mendaftarkan diri dan akan bersaing mendapatkan simpati PD untuk diusung pada Pilkada Soppeng mendatang.
Keempat figur yang resmi mendaftar, yaitu incumbentBupati Soppeng Andi Soetomo, Kadis Perhubungan Sulsel Andi Sulhan Hasan, Kadis Koperindag Soppeng Andi Herdi Bunga Hariadi, dan salah seorang pejabat Pemkab Bone Andi Singkeru.
“Keempatnya telah resmi terdaftar di Demokrat,” ungkap Sekretaris DPC PD Soppeng kubu Usmaniar Nur Samsu kepada Seputar Indonesia (SI) di Soppeng,belum lama ini.
Sementaratigafigurlainnya hingga kini sebatas mengambil formulir pendaftaran. Di antaranya Wabup Soppeng Andi Sarimin Saransi,salah seorang dosen Unhas Andi Munarpa, dan seorang pengusaha asal Soppeng Aris Muhammadiyah.“Mereka baru sebatas mengambil formulir, tapi wabup mengatakan dalam waktu dekat ini akan mengembalikannya resmi,”tutur Nur Samsu.
Ketua DPC Partai Demokrat Soppeng Hira Putriani Rasyid yang berkantor di Jalan Samudra,Watansoppeng, menyatakan, pihaknya juga membuka pendaftaran. Bahkan,serentak bersama dengan daerah lain sesuai jadwal yang dikeluarkan partai.
“Kami juga membuka pendaftaran cabup dan cawabup yang akan diusung pada Pilkada Soppeng. Formulirnya ada di Sekretariat DPC PD Soppeng di Jalan Samudra dan akan berakhir dalam waktu dekat ini,kira-kira 10 hari ke depan,”katanya kemarin. (abdullah nicolha)
Bupati Minta Warga Lestarikan Kebudayaan
Monday, 05 October 2009
WATANSOPPENG (SI) – Bupati Soppeng Andi Soetomo meminta warga di Bumi Latemmamala tersebut melestarikan budaya lokal yang telah diwariskan para nenek moyang.
“Kami minta masyarakat tetap mempertahankan kelestarian budaya yang telah diwariskan,” ujarnya dalam sambutannya pada acara Pesta Panen dan Pesta Adat Arung Manumpe di Dusun Bera, Desa Laringgi,Kecamatan Marioriawa, kemarin.
Selain itu, orang nomor satu di Soppeng ini juga menjelaskan tentang roda pemerintahannya yang telah dilaksanakan selama kurang lebih tahun. Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), bagi masyarakat Bera, kegiatan tersebut dilaksanakan setiap tahun.
Hal itu menurut warga setempat, tiada lain melestarikan tradisi budaya yang telah diwariskan para pemangku adat pendahulunya serta rasa syukur atas keberhasilan panen selama ini.
Dalam acara tersebut, Bupati Soppeng Andi Soetomo juga menyerahkan bantuan Rp5 juta kepada masyarakat Bera untuk pembangunan sarana air minum sebesar Rp3 juta dan perbaikan saluran irigasi di daerah itu sebesar Rp2 juta.
Untuk bantuan sarana air bersih diterima H Abu,sedangkan bantuan saluran irigasi diterima langsung H Janna, keduanya merupakan tokoh masyarakat setempat. Pesta adat tersebut berlangsung dengan meriah yang dihadiri ratusan warga setempat yang diisi dengan berbagai kegiatan,di antaranya mappadendang (tarian pesta panen dengan menggunakan lesung kayu berukuran besar) dan mattojang (ayunan).
Tak ketinggalan menggelar tudang sipulung (duduk bersama) antara masyarakat Bera dan Bupati Soppeng yang dipandu langsung Camat Marioriawa Andi Muh Suarahmat.
”Pesta panen itu sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang telah mereka dapatkan.Jadi,itu sudah melekat bagi warga setempat,”ungkap Kepala bagian Humas dan Protokol Pemkab Soppeng Sarianto. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) – Bupati Soppeng Andi Soetomo meminta warga di Bumi Latemmamala tersebut melestarikan budaya lokal yang telah diwariskan para nenek moyang.
“Kami minta masyarakat tetap mempertahankan kelestarian budaya yang telah diwariskan,” ujarnya dalam sambutannya pada acara Pesta Panen dan Pesta Adat Arung Manumpe di Dusun Bera, Desa Laringgi,Kecamatan Marioriawa, kemarin.
Selain itu, orang nomor satu di Soppeng ini juga menjelaskan tentang roda pemerintahannya yang telah dilaksanakan selama kurang lebih tahun. Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), bagi masyarakat Bera, kegiatan tersebut dilaksanakan setiap tahun.
Hal itu menurut warga setempat, tiada lain melestarikan tradisi budaya yang telah diwariskan para pemangku adat pendahulunya serta rasa syukur atas keberhasilan panen selama ini.
Dalam acara tersebut, Bupati Soppeng Andi Soetomo juga menyerahkan bantuan Rp5 juta kepada masyarakat Bera untuk pembangunan sarana air minum sebesar Rp3 juta dan perbaikan saluran irigasi di daerah itu sebesar Rp2 juta.
Untuk bantuan sarana air bersih diterima H Abu,sedangkan bantuan saluran irigasi diterima langsung H Janna, keduanya merupakan tokoh masyarakat setempat. Pesta adat tersebut berlangsung dengan meriah yang dihadiri ratusan warga setempat yang diisi dengan berbagai kegiatan,di antaranya mappadendang (tarian pesta panen dengan menggunakan lesung kayu berukuran besar) dan mattojang (ayunan).
Tak ketinggalan menggelar tudang sipulung (duduk bersama) antara masyarakat Bera dan Bupati Soppeng yang dipandu langsung Camat Marioriawa Andi Muh Suarahmat.
”Pesta panen itu sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang telah mereka dapatkan.Jadi,itu sudah melekat bagi warga setempat,”ungkap Kepala bagian Humas dan Protokol Pemkab Soppeng Sarianto. (abdullah nicolha)
Pembelian Mess Wajo Disoal
Sunday, 04 October 2009
SENGKANG(SI) – Pembelian perumahan (mess) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo yang berada di Jalan Cempaka Putih,Jakarta beberapa waktu lalu dipersoalkan sejumlah pihak.
Pasalnya,dana yang dianggarkan untuk pembeliannya dinilai berlebihan. Data yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), alokasi anggaran untuk pembelian mess tersebut mencapai Rp4,7 miliar dan pembayarannya dilakukan dalam dua tahap.Tahap pertama sebesar Rp1,5 miliar sementara untuk tahap kedua belum jelas.
“Mess itu telah dikunjungi para anggota DPRD Wajo beberapa hari lalu.Denganbesarananggarantersebut, maka pembelian mess itu perlu dipertanyakan apa azaz manfaatnya kepada rakyat Wajo,”ungkap salah seorang Pekerja Yayasan Wajo Anti Corruption Committee (WACC) Wajo Muh Sabri,belum lama ini.
Selain itu,kata dia,proses pembeliannya juga perlu diketahui, apakah sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yangt berlaku khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.
Dia menegaskan, seharusnya pemkab dan DPRD Wajo memiliki kepekaan terhadap pederitaan rakyat Wajo, yakni kebutuhan dasar mereka, seperti air bersih yang masih sangat sulit terpenuhi. “Bayangkan saja, kalau dana sebesar itu dialokasikan untuk perbaikan kinerja PDAM.Hal itu akan berdampak pada kepentingan rakyat dan akan senang karena air ledeng (PAM) lancar,”urainya.
Bahkan, dirinya juga mempertanyakan, apakah para pejabat mau menginap kalau ada Bimbingan tekhnis (Bintek) di Jakarta?, “Pasti,sebagian mereka akan tetap menginap di hotel,” tegasnya kepada SI via ponselnya,kemarin.
Hal senada diungkapkan,Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pemuda Penerus Amanat Proklamasi Republik Indonesia (PPAPRI) Kabupaten Wajo Asriadin M. Dia menyatakan, seharusnya pemkab Wajo lebih melihat kepada azaz manfaat mess tersebut bagi masyarakat yang berada daerah berjuluk Kota Sutera tersebut.
Alasannya hal itu hanya akan bermanfaat bagi orang-orang tertentu saja. “Berapa sih masyarakat Wajo yang sering ke Jakarta,pasti hanya orang-orang tertentu yang ke sana. Apakah mereka yang ke sana (Jakarta) sudah tentu mau menginap di tempat itu, kan belum pasti,” ujarnya kepada SI,kemarin.
Asriadin menilai, pengalo-kasian yang dilakukan pemkab Wajo tersebut merupakan pemborosan mengingat masih banyak masyarakat di daerah ini (Wajo) yang perlu diperhatikan. “Tentunya, asas manfaat dari hasil pembelian itu perlu dipertanyakan karena masih banyak masyarakat yang perlu perhatian pemerintah,”ungkapnya.
Dia menambahkan, dari pantauannya selama ini, ada beberapa mess milik pemerintahpemerintah daerah yang berada di luar kota yang tidak dimanfaatkan masyarakat bahkan dibatasi dan sebagian daerah yang memungut biaya warganya yang ingin tinggal di mess milik daerahnya.
“Padahal, mess itu milik pemerintah yang diketahui pembayarannya berasal dari pajak masyarakat. Dikhawatirkan mess milik Wajo tersebut juga demikian,” tegas aktivis LSM ini.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Pemkab Wajo Hasri AS membantah, apabila bangunan yang telah dibeli oleh pemkab setempat dinamakan mess.
“Bangunan yang telah dibeli Pemkab Wajo itu bukan mess tetapi itu akan dijadikan kantor penghubung di Jakarta nanti,” katanya melalui telepon selular, kemarin. Menurut dia, di kantor penghubung itu nanti akan ditempatkan pegawai dari Pemkab Wajo eselon empat untuk berkantor di sana yang akan melayani urusan daerah ke pusat.
“Jadi, selain berkantor, tempat tersebut juga bisa dijadikan tempat tinggal, hal itu baru akan diberlakukan pada 2010 mendatang,”katanya. Kendati demikian, Hasri mengakui apabila pembayaran gedung tersebut dilakukan dalam dua tahap.
Namun, pihaknya enggan memberikan keterangan jelas tentang berapa anggaran yang dialokasikan untuk pembeliannya. “Memang dibayar dua tahap, yakni pertama Rp1,5 miliar, tapi saya tidak tahu pasti berapa angka keseluruhan, tapi sekitar itulah, Rp4 miliaran lebih,”tandas dia.
Sementara itu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terkait pembelian mess tersebut yang dihubungi kemarin tidak berhasil. (abdullah nicolha)
SENGKANG(SI) – Pembelian perumahan (mess) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo yang berada di Jalan Cempaka Putih,Jakarta beberapa waktu lalu dipersoalkan sejumlah pihak.
Pasalnya,dana yang dianggarkan untuk pembeliannya dinilai berlebihan. Data yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), alokasi anggaran untuk pembelian mess tersebut mencapai Rp4,7 miliar dan pembayarannya dilakukan dalam dua tahap.Tahap pertama sebesar Rp1,5 miliar sementara untuk tahap kedua belum jelas.
“Mess itu telah dikunjungi para anggota DPRD Wajo beberapa hari lalu.Denganbesarananggarantersebut, maka pembelian mess itu perlu dipertanyakan apa azaz manfaatnya kepada rakyat Wajo,”ungkap salah seorang Pekerja Yayasan Wajo Anti Corruption Committee (WACC) Wajo Muh Sabri,belum lama ini.
Selain itu,kata dia,proses pembeliannya juga perlu diketahui, apakah sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yangt berlaku khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.
Dia menegaskan, seharusnya pemkab dan DPRD Wajo memiliki kepekaan terhadap pederitaan rakyat Wajo, yakni kebutuhan dasar mereka, seperti air bersih yang masih sangat sulit terpenuhi. “Bayangkan saja, kalau dana sebesar itu dialokasikan untuk perbaikan kinerja PDAM.Hal itu akan berdampak pada kepentingan rakyat dan akan senang karena air ledeng (PAM) lancar,”urainya.
Bahkan, dirinya juga mempertanyakan, apakah para pejabat mau menginap kalau ada Bimbingan tekhnis (Bintek) di Jakarta?, “Pasti,sebagian mereka akan tetap menginap di hotel,” tegasnya kepada SI via ponselnya,kemarin.
Hal senada diungkapkan,Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pemuda Penerus Amanat Proklamasi Republik Indonesia (PPAPRI) Kabupaten Wajo Asriadin M. Dia menyatakan, seharusnya pemkab Wajo lebih melihat kepada azaz manfaat mess tersebut bagi masyarakat yang berada daerah berjuluk Kota Sutera tersebut.
Alasannya hal itu hanya akan bermanfaat bagi orang-orang tertentu saja. “Berapa sih masyarakat Wajo yang sering ke Jakarta,pasti hanya orang-orang tertentu yang ke sana. Apakah mereka yang ke sana (Jakarta) sudah tentu mau menginap di tempat itu, kan belum pasti,” ujarnya kepada SI,kemarin.
Asriadin menilai, pengalo-kasian yang dilakukan pemkab Wajo tersebut merupakan pemborosan mengingat masih banyak masyarakat di daerah ini (Wajo) yang perlu diperhatikan. “Tentunya, asas manfaat dari hasil pembelian itu perlu dipertanyakan karena masih banyak masyarakat yang perlu perhatian pemerintah,”ungkapnya.
Dia menambahkan, dari pantauannya selama ini, ada beberapa mess milik pemerintahpemerintah daerah yang berada di luar kota yang tidak dimanfaatkan masyarakat bahkan dibatasi dan sebagian daerah yang memungut biaya warganya yang ingin tinggal di mess milik daerahnya.
“Padahal, mess itu milik pemerintah yang diketahui pembayarannya berasal dari pajak masyarakat. Dikhawatirkan mess milik Wajo tersebut juga demikian,” tegas aktivis LSM ini.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Pemkab Wajo Hasri AS membantah, apabila bangunan yang telah dibeli oleh pemkab setempat dinamakan mess.
“Bangunan yang telah dibeli Pemkab Wajo itu bukan mess tetapi itu akan dijadikan kantor penghubung di Jakarta nanti,” katanya melalui telepon selular, kemarin. Menurut dia, di kantor penghubung itu nanti akan ditempatkan pegawai dari Pemkab Wajo eselon empat untuk berkantor di sana yang akan melayani urusan daerah ke pusat.
“Jadi, selain berkantor, tempat tersebut juga bisa dijadikan tempat tinggal, hal itu baru akan diberlakukan pada 2010 mendatang,”katanya. Kendati demikian, Hasri mengakui apabila pembayaran gedung tersebut dilakukan dalam dua tahap.
Namun, pihaknya enggan memberikan keterangan jelas tentang berapa anggaran yang dialokasikan untuk pembeliannya. “Memang dibayar dua tahap, yakni pertama Rp1,5 miliar, tapi saya tidak tahu pasti berapa angka keseluruhan, tapi sekitar itulah, Rp4 miliaran lebih,”tandas dia.
Sementara itu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terkait pembelian mess tersebut yang dihubungi kemarin tidak berhasil. (abdullah nicolha)
Pembagian Kompor Elpiji Harus Selektif
Wednesday, 30 September 2009
WATANSOPPENG(SI)– BupatiSoppeng Andi Soetomo meminta seluruh camat, lurah, dan kepala desa (kades) selektifmembagikomporelpiji kepada warganya, sebagai konversi penggunaan minyak tanah.
“Jangan sampai yang menerima gas elpiji tersebut karena ada hubungan keluarga dan kerabat. Karena itu, pemerintah setempat diminta selektif dan penerima harus betul-betul yang berhak,”ujarnya di hadapan undangan di ruang pola bupati,kemarin.
Bupati menegaskan, instansi terkaitikutmengawasipelaksanaan pembagian kompor elpiji serta memberikan pengertian kepada masyarakat siapa saja yang berhak dan tidak mendapat paket konversi sehingga benar-benar tepat sasaran. Data yang dihimpun, data World in Figures pada 2008 menempatkan Indonesia di peringkat VIII dunia komoditas global gas, yakni mencapai 73,3 miliar meter kubik.
Hal tersebut menjadi alasan pemerintah melakukan konversi minyak tanah ke gas elpiji yang diperkuat pada kesetaraan nilai kalori. Selain itu, subsidi elpiji lebih rendah daripada subsidi minyak tanah sehingga bisa menghemat subsidi sebesar Rp17,285 triliun.
”Pelaksanaan program itu dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas dari semua pihak,” kata orang nomor satu di Soppeng ini. Sementara itu, Asisten Costumer Relation Pertamina Regional V Makassar mewakili Manajer Efrain Paparangmengatakan, sosialisasi yang dilakukan di Kabupaten Soppeng merupakan daerah ke-13 dengan sasaran program masyarakat pengguna minyak tanah murni.
Selain itu,sejumlah kriteria lainnya dengan tujuan hemat anggaran untuk subsidi sehingga signifikan digunakan membangun infrastruktur serta tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI)– BupatiSoppeng Andi Soetomo meminta seluruh camat, lurah, dan kepala desa (kades) selektifmembagikomporelpiji kepada warganya, sebagai konversi penggunaan minyak tanah.
“Jangan sampai yang menerima gas elpiji tersebut karena ada hubungan keluarga dan kerabat. Karena itu, pemerintah setempat diminta selektif dan penerima harus betul-betul yang berhak,”ujarnya di hadapan undangan di ruang pola bupati,kemarin.
Bupati menegaskan, instansi terkaitikutmengawasipelaksanaan pembagian kompor elpiji serta memberikan pengertian kepada masyarakat siapa saja yang berhak dan tidak mendapat paket konversi sehingga benar-benar tepat sasaran. Data yang dihimpun, data World in Figures pada 2008 menempatkan Indonesia di peringkat VIII dunia komoditas global gas, yakni mencapai 73,3 miliar meter kubik.
Hal tersebut menjadi alasan pemerintah melakukan konversi minyak tanah ke gas elpiji yang diperkuat pada kesetaraan nilai kalori. Selain itu, subsidi elpiji lebih rendah daripada subsidi minyak tanah sehingga bisa menghemat subsidi sebesar Rp17,285 triliun.
”Pelaksanaan program itu dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas dari semua pihak,” kata orang nomor satu di Soppeng ini. Sementara itu, Asisten Costumer Relation Pertamina Regional V Makassar mewakili Manajer Efrain Paparangmengatakan, sosialisasi yang dilakukan di Kabupaten Soppeng merupakan daerah ke-13 dengan sasaran program masyarakat pengguna minyak tanah murni.
Selain itu,sejumlah kriteria lainnya dengan tujuan hemat anggaran untuk subsidi sehingga signifikan digunakan membangun infrastruktur serta tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
