Friday, 06 August 2010
MAJENE (SI) – Keluarga besar Baharuddin Lopa (Barlop) memprotes dan menggugat keputusan Museum Rekor Indonesia (MURI) atas penghargaan rekor bupati termuda yang diberikan kepada Bupati Indragiri Hulu, Riau,Yopi Arianto yang berumur 30 tahun.
Alasannya, pihak keluarga mantan Jaksa Agung itu menyatakan bahwa,Baharuddin Lopa yang akrab disebut Barlop adalah bupati termuda di Indonesia karena pada saat menjabat sebagai Bupati Majene pada tahun 1959-1960 silam dia masih berusia 24 tahun.
Pernyataan penolakan dan protes atas rekor MURI bupati termuda tersebut disampaikan oleh anak bungsu Baharuddin Lopa,yang juga merupakan salah satu anggota DPRD Sulbar Gazali. “Usia Baharuddin Lopa masih 24 tahun saat menjabat Bupati Majene 1959-1960 silam,” katanya kepada wartawan,kemarin.
Sementara seperti yang dilansir sejumlah media,MURI memberikan penghargaan rekor bupati termuda kepada Yopi Arianto karena berusia 30 tahun pada 3 Agustus 2010 di Riau sesaat setelah dilantik menjadi bupati setempat.
Menurutnya, selain keluarga besar Baharuddin Lopa, berbagai lapisan masyarakat juga sudah meminta kepadanya untuk meminta klarifikasi kepada pihak MURI, sekaligus meminta revisi rekor bupati termuda.
“Ini soal fakta sejarah, MURI harus merevisi rekor bupati termuda,karena kenyataannya, Baharuddin Lopa yang termuda sampai saat ini,” kata Gazali. Bukan hanya kalangan masyarakat saja yang memberikan dukungan tersebut.
Namun pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene Sulbar ikut memberi dukungan atas pernyataan keluarga Baharuddin Lopa.
Wakil Bupati Majene Itol Syaiful Andi Tonra mengatakan, pengangkatan Baharuddin Lopa sebagai bupati Majene berdasarkan Undang-Undang nomor 29/ 1959.
“Baharuddin Lopa diakui sebagai bupati pertama di Majene. Jadi,kalau soal usia yang paling muda, tentu rekor itu harusnya diberikan kepada Baharuddin Lopa,”kata Itol.
Menurut dia,langkah pertama yang akan diambil Pemkab Majene adalah melakukan klarifikasi kepada pihak MURI dengan disertai data-data tentang pengangkatan Baharuddin Lopa sebagai Bupati Majene.
Baharuddin Lopa dijuluki sebagai pendekar hukum karena kegigihannya menegakkan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi meski banyak mendapat tantangan dari sejumlah pihak.
Barlop demikian dia akrab disapa, lahir di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Sulawesi Barat 27 Agustus 1935.
Selain pernah menjadi bupati, orang yang dikenal sederhana itu juga pernah menjadi Jaksa Agung RI, Barlop juga pernah menjadi Sekretaris Jendral Komnas HAM.Baharuddin Lopa wafat di Riyadh Arab Saudi 3 Juli 2001. (abdullah nicolha)
Thursday, August 5, 2010
Pejabat ke Jakarta, Kantor Sepi
LENGANG. Kondisi kantor pemkab soppeng terlihat lengang, hal itu diakibatkan sejumlah pejabat setempat rame-rame tinggalkan daerah. (FOTO: Abdullah Nicolha)Thursday, 05 August 2010
WATANSOPPENG(SI) – Sejumlah kantor dinas,kepala bagian,kepala bidang,camat,dan lurah di lingkup Pemkab Soppeng sejak dua pekan terakhir beramai-ramai menuju Jakarta untuk menjadi saksi pada Sidang Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi.
Akibatnya, sejumlah kantor di lingkup Pemkab Soppeng pun lenggang. Dari pantauan, mobil dinas pejabat yang biasanya ramai terparkir di halaman kantor bupati, kini hanya terlihat beberapa unit saja.
“Sebagian dari pejabat tersebut hanya untuk menghadiri dan menjadi saksi pada sidang sengketa pilkada Soppeng di Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar salah seorang sumber yang minta namanya tidak disebutkan.
Pantauan kemarin, sekitar pukul 14.15 wita,menemukan sejumlah ruangan kerja pejabat sepi. Bahkan ada yang pintu ruangannya terkunci, baik ruangan kepala SKPD maupun kabag.
Yang ada hanya beberapa stafnya yang terlihat sedang bersantai. Kondisi tersebut membuat sejumlah pegawai memilih lebih cepat pulang dari biasanya.Padahal saat itu belum menunjukan jam pulang kantor.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abd Haris Abbas yang dikonfirmasi di ruang kerjanya tidak menyangkal keberangkatan sejumlah pejabat ke Jakarta.
Dia mengaku kendati sejumlah pejabat tidak berada di tempat, namun pihaknya tetap berupaya untuk membarikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
“Selaku sekda, saya hanya mengharapkan kepada para pejabat, termasuk camat agar yang memang berangkat ke Jakarta, setelah selesai urusannya segera kembali ke tempat tugasnya atau daerahnya masing-masing,” pinta mantan kepala Bappeda Soppeng itu,kemarin.
Kondisi serupa juga terlihat di Kantor DPRD Soppeng.Suasana di gedung berlantai itu terlihat lengang. Sebab sejumlah anggota dewan tidak masuk kantor. Sementara anggota legislatif yang hadir kemarin,bisa dihitung jari. (abdullah nicolha)
Kerugian Banjir di Bone-Wajo Rp95 M
Thursday, 05 August 2010
WATAMPONE(SI) – Banjir yang terjadi dalam tiga bulan terakhir di Kabupaten Bone dan Wajo sudah menyebabkan kerugian materiil lebih dari Rp95 miliar.
Sampai sekarang empat kecamatan di Bone dan enam kecamatan di Wajo masih terendam banjir. Menurut Kepala Kesatuan Bangsa (Kesbang) Bone,Ali Syahbana,berdasarkan data terakhir kerugian akibat banjir yang merendam empat kecamatan di Bone sudah mencapai sekitar Rp32 miliar.
Kesbang mencatat kerugian akibat sawah rusak sudah mencapai sekitar Rp10 miliar. Sebesar Rp8 miliar karena bibit padi yang rusak pada lahan sawah yang terendam banjir dengan total luas 6.796 hektare (ha). Angka itu diperoleh dengan penghitungan setiap hektare bibit padi seharga Rp1,2 juta.
Sedangkan jalan yang terendam air mencapai 58 Km, rumah sebanyak 5.861 buah,sekolah 35 unit,bangunanmasjid20buah, danpasarsebanyak lima buah. Hingga saat ini, banjir masih merendam empat kecamatan, yakni Ajangale,Cenrana, Dua Boccoe,Tellu Siattinge.
“Kalau mengenai bantuan dari APBD Bone kami sudah mulai menyalurkan tadi (kemarin) berdasarkan instruksi bupati (H Andi Muhammad Idris Galigo). Selanjutnya akan dilaksanakan bertahap,” ungkap Ali Syahbana setelah meninjau lokasi banjir,kemarin.
Sementara itu, Bupati Bone HAM Idris Galigo beserta rombongannya kemarin juga turun meninjau lokasi banjir di Desa Uloe, Tawaroe,dan Solo; Kecamatan Dua Boccoe. “Menurut pengakuan mereka banjir ini masih akan berlangsung lama.Mereka perkirakan banjir baru surut akhir Agustus. Bisa juga September,”ungkap Idris.
Masih tingginya curah hujan di Kabupaten Bone menyebabkan ratusan warga korban banjir memilih untuk tetap mengungsi. Apalagi ketinggian air masih mencapai 1-2 meter.
Sebelumnya, Idris mengatakan banjir kali ini sudah termasuk dalam kategori kejadian luar biasa, karena berlangsung paling lama sepanjang beberapa tahun terakhir. Dari Wajo dikabarkan bahwa kerugian akibat banjir mencapai Rp63.808.557.200.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten Wajo, kerugian tersebut berasal dari bidang pertanian sebesar Rp10.862.074.200, Pekerjaan Umum (PU) Rp20.770.000.000, bidang sosial Rp5.393.000.000, Irigasi serta saluran air Rp11,23 miliar, pendidian Rp2,69 miliar, dan ketahanan pangan Rp11,5 miliar.
Menurut Kepala BPPD Wajo Andi Sapada banjir di Kabupaten Wajo dalam tiga bulan terakhir telah merusak berbagai fasilitas umum di daerah berjuluk Kota Sutera itu,seperti masjid,sekolah, puskesmas, dan infrastruktur jalan.“Kerugian yang diakibatkan oleh banjir itu mencapai Rp63 miliar lebih,”tegasnya.
Dia menjelaskan, jumlah tersebut adalah akumulasi data dari enam kecamatan yang terendam banjir,yaitu Kecamatan Belawa,Tanasitolo, Tempe,Sabbangparu,Pammana dan Sabbangparu.Di wilayah itu,rata-rata perumahan,lahan pertanian masyarakat, fasilitas umum rusak karena terendam air.
Sejauh ini,Pemkab Wajo telah menyalurkan bantuan kepada para warga yang menjadi korban banjir. Bantuan yang disalurkan berupa bahan sembako dan bantuan materi lainnya.
Sekitar 100 ton beras dari Perum Bulog dan sekitar 45 ton gula pasir dari Ketua TPK Wajo Hj Andi Faikah Burhanuddin serta bantuan lainnya telah tersalur kepada setiap kepala keluarga (KK).
Data yang dihimpun, di enam kecamatan yang dilanda banjir tersebut rumah yang terendam mencapai 14.637 rumah dan persawahan mencapai 15.862 ha.
Di Kecamatan Tempe misalnya,ibukota kabupaten itu merupakan daerah terbanyak pemukiman warga yang terendam banjir sekitar 3.893 rumah. Kemudian di Sabbangparu terdapat 3.790 rumah, sawah 3.298 ha yang terendam banjir. (rahmi djafar/ abdullah nicolha)
WATAMPONE(SI) – Banjir yang terjadi dalam tiga bulan terakhir di Kabupaten Bone dan Wajo sudah menyebabkan kerugian materiil lebih dari Rp95 miliar.
Sampai sekarang empat kecamatan di Bone dan enam kecamatan di Wajo masih terendam banjir. Menurut Kepala Kesatuan Bangsa (Kesbang) Bone,Ali Syahbana,berdasarkan data terakhir kerugian akibat banjir yang merendam empat kecamatan di Bone sudah mencapai sekitar Rp32 miliar.
Kesbang mencatat kerugian akibat sawah rusak sudah mencapai sekitar Rp10 miliar. Sebesar Rp8 miliar karena bibit padi yang rusak pada lahan sawah yang terendam banjir dengan total luas 6.796 hektare (ha). Angka itu diperoleh dengan penghitungan setiap hektare bibit padi seharga Rp1,2 juta.
Sedangkan jalan yang terendam air mencapai 58 Km, rumah sebanyak 5.861 buah,sekolah 35 unit,bangunanmasjid20buah, danpasarsebanyak lima buah. Hingga saat ini, banjir masih merendam empat kecamatan, yakni Ajangale,Cenrana, Dua Boccoe,Tellu Siattinge.
“Kalau mengenai bantuan dari APBD Bone kami sudah mulai menyalurkan tadi (kemarin) berdasarkan instruksi bupati (H Andi Muhammad Idris Galigo). Selanjutnya akan dilaksanakan bertahap,” ungkap Ali Syahbana setelah meninjau lokasi banjir,kemarin.
Sementara itu, Bupati Bone HAM Idris Galigo beserta rombongannya kemarin juga turun meninjau lokasi banjir di Desa Uloe, Tawaroe,dan Solo; Kecamatan Dua Boccoe. “Menurut pengakuan mereka banjir ini masih akan berlangsung lama.Mereka perkirakan banjir baru surut akhir Agustus. Bisa juga September,”ungkap Idris.
Masih tingginya curah hujan di Kabupaten Bone menyebabkan ratusan warga korban banjir memilih untuk tetap mengungsi. Apalagi ketinggian air masih mencapai 1-2 meter.
Sebelumnya, Idris mengatakan banjir kali ini sudah termasuk dalam kategori kejadian luar biasa, karena berlangsung paling lama sepanjang beberapa tahun terakhir. Dari Wajo dikabarkan bahwa kerugian akibat banjir mencapai Rp63.808.557.200.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten Wajo, kerugian tersebut berasal dari bidang pertanian sebesar Rp10.862.074.200, Pekerjaan Umum (PU) Rp20.770.000.000, bidang sosial Rp5.393.000.000, Irigasi serta saluran air Rp11,23 miliar, pendidian Rp2,69 miliar, dan ketahanan pangan Rp11,5 miliar.
Menurut Kepala BPPD Wajo Andi Sapada banjir di Kabupaten Wajo dalam tiga bulan terakhir telah merusak berbagai fasilitas umum di daerah berjuluk Kota Sutera itu,seperti masjid,sekolah, puskesmas, dan infrastruktur jalan.“Kerugian yang diakibatkan oleh banjir itu mencapai Rp63 miliar lebih,”tegasnya.
Dia menjelaskan, jumlah tersebut adalah akumulasi data dari enam kecamatan yang terendam banjir,yaitu Kecamatan Belawa,Tanasitolo, Tempe,Sabbangparu,Pammana dan Sabbangparu.Di wilayah itu,rata-rata perumahan,lahan pertanian masyarakat, fasilitas umum rusak karena terendam air.
Sejauh ini,Pemkab Wajo telah menyalurkan bantuan kepada para warga yang menjadi korban banjir. Bantuan yang disalurkan berupa bahan sembako dan bantuan materi lainnya.
Sekitar 100 ton beras dari Perum Bulog dan sekitar 45 ton gula pasir dari Ketua TPK Wajo Hj Andi Faikah Burhanuddin serta bantuan lainnya telah tersalur kepada setiap kepala keluarga (KK).
Data yang dihimpun, di enam kecamatan yang dilanda banjir tersebut rumah yang terendam mencapai 14.637 rumah dan persawahan mencapai 15.862 ha.
Di Kecamatan Tempe misalnya,ibukota kabupaten itu merupakan daerah terbanyak pemukiman warga yang terendam banjir sekitar 3.893 rumah. Kemudian di Sabbangparu terdapat 3.790 rumah, sawah 3.298 ha yang terendam banjir. (rahmi djafar/ abdullah nicolha)
19 Sekolah Tak Ikuti Peringatan Hari Kemerdekaan
BERMAIN AIR. Sejumlah anak-anak sedang asyik bermain di sekitar sekolah TK Aisiyah Taddaopu Kecamatan Tempe Wajo kemarin. Selain TK, belasan sekolah lainnya masih terendam banjir. (FOTO: Abdullah Nicolha).Wednesday, 04 August 2010
SENGKANG (SI) Sebanyak 19 sekolah di Kabupaten Wajo dipastikan tidak akan mengikuti peringatan HUT ke-65 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) karena masih tergenang banjir.
Absennya 19 sekolah tingkat SD/MI mengurangi kemeriahan peringatan pada 17 Agustus. “Jelang HUT Kemerdekaan RI, Lapangan Merdeka biasanya sesak diisi peserta gerak jalan santai,” kata Muhammad Najib, seorang aktivis lembaga swadaya masyarakat.
Kendati demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi semangat siswa yang mengikuti lomba gerak jalan indah yang digelar Selasa (3/8) lalu.Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru hanya melepas 29 peleton barisan dari 27 sekolah tingkat SD/MI.
“Sebenarnya mereka yang absen ingin sekali mengikuti kegiatan ini, tapi guru mereka tidak bisa mengumpulkan siswa untuk berlatih sebelum mengikuti lomba ini.
Dengan demikian, rangkaian acara yang digelar Dinas Pendidikan Wajo ini kurang meriah karena peserta minim,”ucap salah seorang panitia Sudarmin kepada wartawan kemarin.
Berdasarkan informasi yang dihimpun,hingga kini curah hujan di Kabupaten Wajo saat ini masih tinggi. Bahkan saat barisan gerak jalan indah tersebut dilepas,air hujan masih mengguyur deras hingga siswa sekolah tingkat SD dan MI ini basah kuyup.
Gerak jalan indah itu akan digelar selama tiga hari untuk seluruh tingkatan yang dilanjutkan dengan beberapa lomba lainnya hingga Sabtu (7/8).
Acara pelepasan gerak jalan indah itu dihadiri Kadisporadikbudpar Wajo Jasman Juanda, Sekretaris Dinas Pendidikan Andi Aminuddin, dan beberapa kepala SKPD lingkup Pemkab Wajo lainnya.
Berdasarkan data dihimpun dari Dinas Pendidikan setempat, banjir merendam 14 SD dan satu TK di Kelurahan Taddaopu,Kecamatan Tempe.
Sebelumnya tercatat sejumlah sekolah di kecamatan lain juga ikut terendam, di antaranya 8 SD di Kecamatan Sabangparu dan 2 SD di Kecamatan Tanasitolo. Gedung SMP yang terendam banjir, yaitu SMP 7 Satu Atap dan SMP 2 Sabangparu.
Jumlah tersebut belum termasuk lima sekolah yang terpaksa tidak ikut meramaikan perayaan HUT ke-65 RI,dengan alasan tidak sempat berlatih karena sekolah mereka terendam banjir. (abdullah nicolha)
Tuesday, August 3, 2010
2.000 Ha Padi Dipastikan Puso
TERGENANG BANJIR. Salah satu daerah di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng yakni Kampung Anitue Kelurahan Kaca saat ini berubah menjadi hamparan air yang membentuk danau. Padahal, area itu merupakan hamparan sawah milik warga setempat sebelum banjir merendam daerah perbatasan Soppeng-Sidrap itu. (FOTO: Abdullah Nicolha).Tuesday, 03 August 2010
WATANSOPPENG(SI) – Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Soppeng memastikan sekitar 2.000 hektare (ha) tanaman padi dari 13.570 (ha) dipastikan puso (gagal panen) karena terendam banjir.
Jumlah tersebut tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Marioriawa, Donri-donri, Lilirilau, dan Ganra. “Jumlah tersebut dipastikan gagal panen akibat terendam banjir karena rata-rata masih baru tanam.
Padi yang bisa diselamatkan seluas 2.846 ha karena hanya terkena banjir,” ungkap Tayyib Ahmad, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi dan Palawija TPH Soppeng, kepada harian Seputar Indonesia (SI) di ruang kerjanya kemarin.
Selain tanaman padi, banjir merusak tanaman palawija milik warga, yakni jagung dan kedelai di Kecamatan Lilirilau dan Ganra. “Jagung mengalami kerusakan seluas 65 ha dan 115 ha masih bisa diselamatkan. Untuk kedelai seluas 21 ha rusak dan 50 ha bisa diselamatkan,”paparnya.
Hal senada diungkapkan Kabid Pembenihan dan Peningkatan Produksi Dinas TPH Soppeng M Darwis Muis. Dia mengatakan, luas sawah yang mengalami puso bertambah akibat terendam air.“Dalamlaporan awal Juli,yang terkena puso sekitar 1.244 ha, kini terus meningkat menjadi 2.007 ha,”katanya.
Kecamatan paling banyak terkena puso,yakni Lilirilau 540 ha,disusul Marioriawa 530 ha, Donridonri 483 ha,dan Ganra 457 ha.“Data tersebut berdasarkan laporan petugas lapangan per 15 Juli. Jumlah tersebut belum termasuk laporan puso yang terjadi di Kecamatan Citta,”ujarnya.
Koordinator petugas organisme pengganggu tanaman Dinas TPH Hasan Basri menambahkan, padi yang terkena puso di Soppeng kemungkinan terus bertambah. Hal itu diakibatkan air yang menggenangi areal persawahan belum juga surut.
Bahkan, di sebagian wilayah, air terus naik, terutama yang berada di pesisir Danau Tempe,Kecamatan Marioriawa, seperti di Limpomajang, Laringgi, Attang Salo, dan Kaca. Rata-rata padi yang terendam banjir tidak bisa lagi berproduksi sehingga perlu penanaman kembali.
“Padi yang puso itu telah dilaporkan ke pusat. Bahkan ada tim verifikasi dari Dirjen Tanaman Pangan yang melakukan peninjauan. Petani dijanjikan akan mendapatkan bantuan benih bencana alam,”tandasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, saat ini pihak TPH Soppeng di Makassar untuk melaporkan masalah kerusakan tersebut untuk segera mendapatkan bantuan benih padi.
Hingga kini sejumlah wilayah di Soppeng masih tergenang banjir, bahkan terancam akan terus bertambah akibat tingginya curah hujan yang mengguyur daerah berjuluk Kota Kalong itu. (abdullah nicolha)
Monday, August 2, 2010
Bupati Serahkan 514 Personel Linmas ke Polres
Monday, 02 August 2010
PASANGKAYU (SI) – Bupati Mamuju Utara (Matra) Abdullah Rasyid menyerahkan 514 personel satuan pengamanan perlindungan masyarakat (linmas) kepada jajaran Kepolisian Resor (Polres) setempat untuk pengamanan pilkada yang digelar Rabu (4/8).
Bupati dalam amanatnya meminta seluruh satuan pengamanan linmas bertanggung jawab, profesional, dan netral dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dia mempersilakan mereka menyalurkan hak pilihnya dalam pilkada.
”Silakan sebagai anggota masyarakat, bapak-bapak menggunakan hak pilihnya. Namun,sebagai seorang anggota satuan pengamanan pilkada,bapak-bapak harus dapat menjalankan tugas secara bertanggung jawab, netral, dan tidak mendorong seseorang untuk memihak salah satu kandidat,” ungkapnya di sela acara penyerahan linmas di halaman Mapolres Matra,kemarin.
Dari informasi yang dihimpun, seluruh personel tersebut nantinya dikerahkan mengamankan 257 TPS. Setiap TPS dibantu seorang personel kepolisian sebagai koordinator pengamanan.
Bupati juga meminta Kapolres AKBP Kamaruddin sebagai koordinator pengamanan Pilkada Matra, untuk dapat membimbing para satuan pengamanan linmas agar bisa bekerja optimal dalam menjaga keamanan menjelang pilkada.
Bupati juga mengucapkan terima kasih dan penghargaannya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam rangka menegakkan demokrasi di daerah pecahan Kabupaten Mamuju itu.
Kapolres Matra AKBP Kamaruddin meminta para anggota satuan pengamanan linmas melaporkan setiap tindakan-tindakan yang dapat mencederai pelaksanaan pesta demokrasi.
Karena itu,dia mengharapkan seluruh anggota pengamanan lebih meningkatkan kewaspadaan menjelang pelaksanaan Pilkada Matra yang digelar besok (4/8) ini. (abdullah nicolha)
PASANGKAYU (SI) – Bupati Mamuju Utara (Matra) Abdullah Rasyid menyerahkan 514 personel satuan pengamanan perlindungan masyarakat (linmas) kepada jajaran Kepolisian Resor (Polres) setempat untuk pengamanan pilkada yang digelar Rabu (4/8).
Bupati dalam amanatnya meminta seluruh satuan pengamanan linmas bertanggung jawab, profesional, dan netral dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dia mempersilakan mereka menyalurkan hak pilihnya dalam pilkada.
”Silakan sebagai anggota masyarakat, bapak-bapak menggunakan hak pilihnya. Namun,sebagai seorang anggota satuan pengamanan pilkada,bapak-bapak harus dapat menjalankan tugas secara bertanggung jawab, netral, dan tidak mendorong seseorang untuk memihak salah satu kandidat,” ungkapnya di sela acara penyerahan linmas di halaman Mapolres Matra,kemarin.
Dari informasi yang dihimpun, seluruh personel tersebut nantinya dikerahkan mengamankan 257 TPS. Setiap TPS dibantu seorang personel kepolisian sebagai koordinator pengamanan.
Bupati juga meminta Kapolres AKBP Kamaruddin sebagai koordinator pengamanan Pilkada Matra, untuk dapat membimbing para satuan pengamanan linmas agar bisa bekerja optimal dalam menjaga keamanan menjelang pilkada.
Bupati juga mengucapkan terima kasih dan penghargaannya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam rangka menegakkan demokrasi di daerah pecahan Kabupaten Mamuju itu.
Kapolres Matra AKBP Kamaruddin meminta para anggota satuan pengamanan linmas melaporkan setiap tindakan-tindakan yang dapat mencederai pelaksanaan pesta demokrasi.
Karena itu,dia mengharapkan seluruh anggota pengamanan lebih meningkatkan kewaspadaan menjelang pelaksanaan Pilkada Matra yang digelar besok (4/8) ini. (abdullah nicolha)
Sunday, August 1, 2010
Regulator Elpiji Non-SNI Ditarik
Sunday, 01 August 2010
WATANSOPPENG(SI) – Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Soppeng menarik regulator dan selang elpiji yang tidak berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI).
Langkah tersebut diambil setelah ditemukan regulator dan selang elpiji tak sesuai SNI saat razia di sejumlah pasar tradisional, toko, dan kios di Soppeng.
Kabid Perlindungan Konsumen Diskoperindag Soppeng Andi Mappatoto mengatakan, razia tersebut merupakan tindak lanjut surat gubernur Nomor 541/4610/Perindag tentang produk LPG tidak ber-SNI.
Dia mengimbau kepada masyarakat (konsumen) agar teliti sebelum membeli dan menjual berbagai aksesori elipiji.“Terkadang dalam kemasan tercantum tulisan berstandar SNI. Namun, kenyataan selang yang satu set dengan regulator itu tidak berstandar SNI,”katanya.
Razia dilakukan tim pengawasan peredaran barang, terdiri atas Diskoperindag, Dinas Kesehatan, Badan Kesbangpol, Satpol PP, dan Polres Soppeng. Menurut dia,dalam razia itu ditemukan aksesori perlengkapan elpiji, berupa regulator dan selang yang tidak berlabel SNI.
Sementara itu, Kasi Penyuluh dan Perlindungan Konsumen Diskoperindag Soppeng Hj Nurwasih menjelaskan,dalam razia itu ditemukan 11 jenis regulator tidak ber-SNI.
Di antaranya bermerek gas kita, MLS,Alfator,Winn Gas, Hitachi, Cosco, Nankai, Avator, Philux,Tekva,dan Todachi. Begitu juga dengan selang tidak memiliki label SNI ada sebanyak 11 jenis.
Di antaranya, MLS Bright,Gas kita,Safety Gasm Al Fator, Allison,Gosco,GSF,Nationolox, Nankaim Avatar dan Todachi. “Rata- rata SNI hanya tercantum di kemasan saja dan belum diembos di selang atau regulatornya,”ujarnya kepada wartawan akhir pekan lalu.
Kendati telah melakukan penyitaan terhadap aksesori elpiji non-SNI itu, namun sebagian pemilik mengembalikan barang tersebut ke distributor. Kemudian, aksesori elpiji nantinya akan dilengkapi dengan surat pernyataan pemilik.
“Kami telah melakukan penyitaan aksesori elpiji non-SNI. Namun, hanya sebagian saja yang disita, sebab pemiliknya bersedia mengembalikan barang ke distributor penyuplai. Nantinya dibuktikan dengan surat pernyataan pemilik untuk mengembalikan barang tersebut,”tandas Nurwasih. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Soppeng menarik regulator dan selang elpiji yang tidak berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI).
Langkah tersebut diambil setelah ditemukan regulator dan selang elpiji tak sesuai SNI saat razia di sejumlah pasar tradisional, toko, dan kios di Soppeng.
Kabid Perlindungan Konsumen Diskoperindag Soppeng Andi Mappatoto mengatakan, razia tersebut merupakan tindak lanjut surat gubernur Nomor 541/4610/Perindag tentang produk LPG tidak ber-SNI.
Dia mengimbau kepada masyarakat (konsumen) agar teliti sebelum membeli dan menjual berbagai aksesori elipiji.“Terkadang dalam kemasan tercantum tulisan berstandar SNI. Namun, kenyataan selang yang satu set dengan regulator itu tidak berstandar SNI,”katanya.
Razia dilakukan tim pengawasan peredaran barang, terdiri atas Diskoperindag, Dinas Kesehatan, Badan Kesbangpol, Satpol PP, dan Polres Soppeng. Menurut dia,dalam razia itu ditemukan aksesori perlengkapan elpiji, berupa regulator dan selang yang tidak berlabel SNI.
Sementara itu, Kasi Penyuluh dan Perlindungan Konsumen Diskoperindag Soppeng Hj Nurwasih menjelaskan,dalam razia itu ditemukan 11 jenis regulator tidak ber-SNI.
Di antaranya bermerek gas kita, MLS,Alfator,Winn Gas, Hitachi, Cosco, Nankai, Avator, Philux,Tekva,dan Todachi. Begitu juga dengan selang tidak memiliki label SNI ada sebanyak 11 jenis.
Di antaranya, MLS Bright,Gas kita,Safety Gasm Al Fator, Allison,Gosco,GSF,Nationolox, Nankaim Avatar dan Todachi. “Rata- rata SNI hanya tercantum di kemasan saja dan belum diembos di selang atau regulatornya,”ujarnya kepada wartawan akhir pekan lalu.
Kendati telah melakukan penyitaan terhadap aksesori elpiji non-SNI itu, namun sebagian pemilik mengembalikan barang tersebut ke distributor. Kemudian, aksesori elpiji nantinya akan dilengkapi dengan surat pernyataan pemilik.
“Kami telah melakukan penyitaan aksesori elpiji non-SNI. Namun, hanya sebagian saja yang disita, sebab pemiliknya bersedia mengembalikan barang ke distributor penyuplai. Nantinya dibuktikan dengan surat pernyataan pemilik untuk mengembalikan barang tersebut,”tandas Nurwasih. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
