Wednesday, 22 July 2009
MAMUJU(SI) – Empat anak buah kapal (ABK) dan juragan kapal motor (KM) Pemburu Rupiah beserta satu penumpangnya ditemukan selamat oleh nelayan setempat di perairan Banubar, Kalimantan Timur (Kaltim),sekitar pukul 11.00 waktu setempat kemarin.
Kapal tersebut ditemukan nelayan setempat saat sedang melaut di perairan Banubar.Dari temuan itu, nelayan kemudian memberitahukan Syahbandar Balikpapan dan syahbandar meminta Tim Search And Rescue (SAR) setempat untuk segera memberikan pertolongan dan menariknya ke pantai.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia, kapal motor tersebut adalah kapal pengangkut barang rempah-rempah yang memuat barang 1–2 ton dari Samarinda menuju Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, Sulbar, yang berukuran panjang sekitar 20 meter dan lebar lima meter.
Saat ingin kembali ke Budong- Budong, Mamuju, Jumat (17/7) sore lalu, kapal tersebut mengalami kerusakan pada mesin sehingga semua jaringan alat komunikasi (radio) mati dan langsung kehilangan kontak. “Jadi,saat mesin kapal mati semua jaringan juga langsung hilang sehingga kami tidak dapat memberikan informasi kepada siapa pun (lost contact),”kata juragan kapal Marzuki kepada SI via ponselnya kemarin.
Dia juga menyebutkan bahwa kapal yang dibawanya bersama tiga ABK lainnya sempat terombangambing oleh ombak karena cuaca yang berganti-ganti sehingga pihaknya tidak dapat berbuat banyak dan hanya pasrah dengan kondisi tersebut. “Jadi, kami sempat hanyut terbawa ombak selama kurang lebih empat hari empat malam,”ungkapnya.
Dia menambahkan, pihaknya sangat beruntung karena perjalanan yang ditempuhnya belum mencapai pertengahan dan masih lebih dekat ke Samarinda daripada Mamuju sehingga nelayan masih dapat menemukan kapal tersebut.
“Untung saja kami belum mencapai pertengahan jalan sehingga masih mudah ditemukan,”ujarnya. Juragan KM Pemburu Rupiah ini juga menyatakan, pihaknya tidak memiliki alternatif lain selain menunggu pertolongan.Pasalnya, tidak satu orang pun yang berada di kapal yang membawa alat komunikasi berupa ponsel.
Kendati demikian, pihaknya sangat bersyukur dapat ditemukan nelayan setempat dan dapat kembali ke pantai.Informasi yang dihimpun, saat ini empat ABK dan satu penumpang KM Pemburu Rupiah tersebut berada di Samarinda dan segera membenahi mesin kapal untuk melanjutkan perjalanan laut mereka kembali ke Budong-Budong.
Sebelumnya,kapal pengangkut barang tersebut dikabarkan hilang kontak sejak Jumat (17/7) sore lalu. Hal tersebut membuat sejumlah warga di Budong-Budong panik. “Saat baru berangkat dari Samarinda,kami sempat berkomunikasi dengan pihak kapal sehingga saat dihubungi kembali sudah tidak bisa.Makanya kami sekeluarga langsung panik,” ungkap kemenakan sang juragan kapal, Muh Fatur,30,via ponselnya kemarin.
Sementara itu, Polres Mamuju dan syahbandar setempat yang dikonfirmasi kemarin mengaku belum mendapatkan laporan mengenai adanya kapal yang hilang tersebut.“ Tidak ada,belum ada informasinya,” kata AKBP Andries Hermanto kemarin. (abdullah nicolha).
Tuesday, July 21, 2009
Ribuan Siswa Sulbar Belum Terima Ijazah
Monday, 20 July 2009
MAMUJU(SI) – Ribuan siswa sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) belum menerima ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB).
Padahal,mereka sudah dinyatakan lulus dalam ujian nasional (UN) beberapa waktu lalu. Dinas Pendidikan (Disdik) Pemprov Sulbar beralasan,hal tersebut terjadi karena keterlambatan pencetakan ijazah.
“Kami terlambat mencetak ijazah karena yang langsung menangani percetakannya pusat di Jakarta,” kata Sekretaris UN/UASBN Sulbar Syamsir Syam saat dikonfirmasi.
Dia mengatakan,pihaknya menyerahkan masalah itu untuk ditangani di pusat karena di Sulbar maupun Sulsel tidak ada percetakan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.“Tidak ada yang layak sesuai ketentuan,sementara Sulbar juga baru pertama kali menangani pencetakan ijazah karena sebelumnya ditangani langsung oleh pusat,”ungkapnya.
Dia menambahkan, beberapa standar untuk percetakan ijazah di antaranya harus memiliki security printing dan bersedia menerima harga prakiraan sendiri (HPS) sebesar Rp1.050. Dengan demikian, Syamsir mengaku Disdik Sulbar kesulitan mendapatkan percetakan yang memenuhinya.
Kendati demikian, pihaknya yakin bahwa penyerahan ijazah dapat dilakukan pekan ini. Sebab, proses pencetakan telah selesai dan blangko ijazah siap dikirim melalui pesawat kargo. “Setelah blangko itu diterima dari pihak percetakan, kami akan langsung melakukan penyerahan ke setiap kabupaten.Selanjutnya, pihak kabupaten yang bertanggung jawab menyebarkan ke seluruh sekolah penyelenggara UN,”jelasnya.
Kewenangan pengisian berada di pihak sekolah penyelenggara,sementara pihak Disdik Sulbar hanya menyerahkannya dalam bentuk blangko. “Kondisi ini perlu dipahami karena baru pertama kali dilaksanakan,” kata Sekretaris UN/UASBN Sulbar ini.
Pihaknya juga menyadari bahwa seluruh peserta ujian yang dinyatakan lulus tentu sangat membutuhkan ijazah tersebut untuk melanjutkan pendidikan utamanya yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri.
“Seharusnya ijazah dapat diserahkan kepada siswa paling lambat sepekan setelah pengumuman, tapi karena ditangani percetakan di Jakarta sehingga sedikit terlambat,”tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulbar Muh Jamil Barambangi saat dimintai keterangan soal ini belum berhasil dihubungi kemarin. Namun, informasi yang beredar bahwa penyerahan ijazah bagi siswa yang lulus UN/UASBN beberapa waktu lalu, akan dilakukan pada pekan ini. (abdullah nicolha).
MAMUJU(SI) – Ribuan siswa sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) belum menerima ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB).
Padahal,mereka sudah dinyatakan lulus dalam ujian nasional (UN) beberapa waktu lalu. Dinas Pendidikan (Disdik) Pemprov Sulbar beralasan,hal tersebut terjadi karena keterlambatan pencetakan ijazah.
“Kami terlambat mencetak ijazah karena yang langsung menangani percetakannya pusat di Jakarta,” kata Sekretaris UN/UASBN Sulbar Syamsir Syam saat dikonfirmasi.
Dia mengatakan,pihaknya menyerahkan masalah itu untuk ditangani di pusat karena di Sulbar maupun Sulsel tidak ada percetakan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.“Tidak ada yang layak sesuai ketentuan,sementara Sulbar juga baru pertama kali menangani pencetakan ijazah karena sebelumnya ditangani langsung oleh pusat,”ungkapnya.
Dia menambahkan, beberapa standar untuk percetakan ijazah di antaranya harus memiliki security printing dan bersedia menerima harga prakiraan sendiri (HPS) sebesar Rp1.050. Dengan demikian, Syamsir mengaku Disdik Sulbar kesulitan mendapatkan percetakan yang memenuhinya.
Kendati demikian, pihaknya yakin bahwa penyerahan ijazah dapat dilakukan pekan ini. Sebab, proses pencetakan telah selesai dan blangko ijazah siap dikirim melalui pesawat kargo. “Setelah blangko itu diterima dari pihak percetakan, kami akan langsung melakukan penyerahan ke setiap kabupaten.Selanjutnya, pihak kabupaten yang bertanggung jawab menyebarkan ke seluruh sekolah penyelenggara UN,”jelasnya.
Kewenangan pengisian berada di pihak sekolah penyelenggara,sementara pihak Disdik Sulbar hanya menyerahkannya dalam bentuk blangko. “Kondisi ini perlu dipahami karena baru pertama kali dilaksanakan,” kata Sekretaris UN/UASBN Sulbar ini.
Pihaknya juga menyadari bahwa seluruh peserta ujian yang dinyatakan lulus tentu sangat membutuhkan ijazah tersebut untuk melanjutkan pendidikan utamanya yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri.
“Seharusnya ijazah dapat diserahkan kepada siswa paling lambat sepekan setelah pengumuman, tapi karena ditangani percetakan di Jakarta sehingga sedikit terlambat,”tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulbar Muh Jamil Barambangi saat dimintai keterangan soal ini belum berhasil dihubungi kemarin. Namun, informasi yang beredar bahwa penyerahan ijazah bagi siswa yang lulus UN/UASBN beberapa waktu lalu, akan dilakukan pada pekan ini. (abdullah nicolha).
Batas Kabupaten Mamuju-Tana Toraja Tak Jelas
Monday, 20 July 2009
MAMUJU (SI) – Patok perbatasan antara Kabupaten Mamuju,Sulbar, dan Kabupaten Tator,Sulsel,hingga kini belum jelas. Pasalnya, pemerintah di dua daerah yang berbeda provinsi itu baru memasuki tahap pembicaraan.
“Sampai sekarang, kami belum mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut penetapan batas wilayah karena untuk merealisasikan hal itu membutuhkan waktu yang lama,” kata Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Mamuju Bahrun Rasyid kemarin.
Menurut dia, patok batas wilayah Mamuju dan Tator baru sampai pada tahap pembicaraan. Bahrun mengaku, hal tersebut sangat sulit dilakukan.Alasannya, dua wilayah itu tidak hanya antara dua kabupaten, tetapi antara dua provinsi.
Batas wilayah antara Mamuju-Tator tersebut berada di bagian selatan Mamuju tepatnya di Kecamatan Kalumpang. Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia, persoalan batas wilayah tersebut saat ini sedang berproses tapi belum keseluruhan.
Dia menambahkan,hal tersebut berbeda dengan penentuan batas wilayah antara Mamuju dan Mamuju Utara (Matra) yang dinilainya tidak sulit karena dua kabupaten itu berada dalam satu provinsi. Mengingat Mamuju-Tator berada di provinsi berbeda sehingga kemungkinan penentuan batasnya dilakukan secara sharing antara dua kabupaten.
Kabag Pemerintahan Pemkab Mamuju ini juga mengaku, hingga saat ini belum dapat memastikan kapan patok perbatasan dua daerah tersebut ditentukan mengingat banyaknya program prioritas yang belum dilakukan.
Program prioritas yang masih akan dilakukan, di antaranya perampungan batas wilayah Mamuju- Mamuju Utara (Matra), pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), dan pembentukan Kota Mamuju.
Wakil Bupati Mamuju Muhammad Umar P menandaskan,persoalan saat ini sementara dalam proses penetapan batas wilayah Mamuju dan Tator. Dia menyebutkan, pihaknya pernah menjadwalkan pembahasan terkait masalah itu di Hotel Clarion Makassar bersama pemerintah terkait tapi tertunda.
“Kami pernah menjadwalkan pertemuan dengan Pemkab Tator, tetapi saat itu tertunda,”katanya kepada Seputar Indonesia via ponselnya kemarin.Kendati demikian, pihaknya yakin masalah tersebut segera diselesaikan dalam waktu dekat ini. (abdullah nicolha).
MAMUJU (SI) – Patok perbatasan antara Kabupaten Mamuju,Sulbar, dan Kabupaten Tator,Sulsel,hingga kini belum jelas. Pasalnya, pemerintah di dua daerah yang berbeda provinsi itu baru memasuki tahap pembicaraan.
“Sampai sekarang, kami belum mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut penetapan batas wilayah karena untuk merealisasikan hal itu membutuhkan waktu yang lama,” kata Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Mamuju Bahrun Rasyid kemarin.
Menurut dia, patok batas wilayah Mamuju dan Tator baru sampai pada tahap pembicaraan. Bahrun mengaku, hal tersebut sangat sulit dilakukan.Alasannya, dua wilayah itu tidak hanya antara dua kabupaten, tetapi antara dua provinsi.
Batas wilayah antara Mamuju-Tator tersebut berada di bagian selatan Mamuju tepatnya di Kecamatan Kalumpang. Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia, persoalan batas wilayah tersebut saat ini sedang berproses tapi belum keseluruhan.
Dia menambahkan,hal tersebut berbeda dengan penentuan batas wilayah antara Mamuju dan Mamuju Utara (Matra) yang dinilainya tidak sulit karena dua kabupaten itu berada dalam satu provinsi. Mengingat Mamuju-Tator berada di provinsi berbeda sehingga kemungkinan penentuan batasnya dilakukan secara sharing antara dua kabupaten.
Kabag Pemerintahan Pemkab Mamuju ini juga mengaku, hingga saat ini belum dapat memastikan kapan patok perbatasan dua daerah tersebut ditentukan mengingat banyaknya program prioritas yang belum dilakukan.
Program prioritas yang masih akan dilakukan, di antaranya perampungan batas wilayah Mamuju- Mamuju Utara (Matra), pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), dan pembentukan Kota Mamuju.
Wakil Bupati Mamuju Muhammad Umar P menandaskan,persoalan saat ini sementara dalam proses penetapan batas wilayah Mamuju dan Tator. Dia menyebutkan, pihaknya pernah menjadwalkan pembahasan terkait masalah itu di Hotel Clarion Makassar bersama pemerintah terkait tapi tertunda.
“Kami pernah menjadwalkan pertemuan dengan Pemkab Tator, tetapi saat itu tertunda,”katanya kepada Seputar Indonesia via ponselnya kemarin.Kendati demikian, pihaknya yakin masalah tersebut segera diselesaikan dalam waktu dekat ini. (abdullah nicolha).
Banjir Bandang Kembali Ancam Warga Polewali Mandar
Sunday, 19 July 2009
POLEWALI (SI) – Sebagian besar wilayah di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) kembali diancam banjir. Penyebabnya, hujan deras terus mengguyur daerah tersebut sejak tiga hari lalu.
“Kalau keadaan terus seperti ini kami khawatir banjir akan kembali melanda daerah ini,artinya kami harus siap-siap mengungsi ke tempat yang lebih tinggi karena kami tidak ingin kejadian pada Januari lalu kembali terulang,”kata Muh Rauf, 29,warga Kelurahan Kandeapi, KecamatanTinambung kepada Harian Seputar Indonesia (SI), kemarin.
Berdasarkan pantaun SI, air di Sungai Tinambung mulai keruh dan telah menunjukkan luapan kendati belum menggenangi permukiman warga.Namun warga setempat telah waspada dengan segala kemungkinan yang akan terjadi.
“Yang jelas kami berharap agar luapan air sungai tidak sampai ke pemukiman karena kalau sudah mencapai itu artinya daerah dataran tinggi sudah memprihatinkan karena air tersebut berasal dari sana,sehingga kalau disini (Tinambung) sudah parah di sana pasti lebih parah lagi,”tutur dia.
Ahmad Multazam, 30, warga Desa Lapeo,Kecamatan Campalagian menambahkan, berdasarkan pengalaman,jika hujan tak pernah berhenti dalam waktu tiga jam, pasti banyak rumah penduduk tergenang.“ Tiga jam saja hujan tidak pernah berhenti pasti rumah sudah tergenang,”tambah Multazam.
Banjir juga kembali mengancam warga Petoosan,Kecamatan Alu yang merupakan korban banjir awal Januari lalu. Curah hujan di daerah tersebut juga sangat tinggi, ditambah aliran sungai yang hingga saat ini belum maksimal bahkan mengikis permukiman warga.
Sementara itu, ratusan kepala keluarga (KK) korban banjir bandang di Desa Petoosang,Kecamatan Alu Kabupaten Polman yang kehilangan rumah mereka awal Januari lalu, hingga kini telantar dan tinggal di tenda-tenda darurat.Janji pemerintah untuk merelokasi ratusan korban banjir yang kehilangan rumah, harta benda, dan sanak keluarga ke tempat yang layak, hingga kini belum terealisasi.
Camat Alu Aksan Amrullah juga menyayangakan respon pemerintah pusat lamban sehingga korban banjir telantar dan masih tinggal di tenda pengungsian.Padahal, musibah itu telah berlalu lebih dari enam bulan. “Janji pemerintah pusat dalam hal ini Dinas Sosial untuk mengucurkan Rp15 juta untuk setiap korban banjir hingga kini belum dikucurkan.
Padahal, banyak warga tak mampu mendirikan rumah setelah harta benda mereka hancur diterjang banjir bandang,”kata Aksan. Wakil Bupati Polewali Mandar Nadjamuddin Ibrahim menegaskan, pihaknya juga tidak dapat berbuat banyak terkait masalah itu karena ditangani langsung pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Sosial (Depsos).
Pemerintah pusat telah melakukan verifikasi dan pendataan terkait jumlah rumah yang hancur dan kerugian diderita warga. Namun hingga kini belum terealisasi “Hingga saat ini, tidak ada sepeser pun bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya.
Bahkan, mereka (pusat) telah turun langsung meninjau lokasi banjir,kami sangat menyayangkan tindakan itu,”tegas Nadjamuddin.PemkabPolmantelah memberikan bantuan bagi korban banjir sebesar Rp2,5 juta per KK. (abdullah nicolha).
POLEWALI (SI) – Sebagian besar wilayah di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) kembali diancam banjir. Penyebabnya, hujan deras terus mengguyur daerah tersebut sejak tiga hari lalu.
“Kalau keadaan terus seperti ini kami khawatir banjir akan kembali melanda daerah ini,artinya kami harus siap-siap mengungsi ke tempat yang lebih tinggi karena kami tidak ingin kejadian pada Januari lalu kembali terulang,”kata Muh Rauf, 29,warga Kelurahan Kandeapi, KecamatanTinambung kepada Harian Seputar Indonesia (SI), kemarin.
Berdasarkan pantaun SI, air di Sungai Tinambung mulai keruh dan telah menunjukkan luapan kendati belum menggenangi permukiman warga.Namun warga setempat telah waspada dengan segala kemungkinan yang akan terjadi.
“Yang jelas kami berharap agar luapan air sungai tidak sampai ke pemukiman karena kalau sudah mencapai itu artinya daerah dataran tinggi sudah memprihatinkan karena air tersebut berasal dari sana,sehingga kalau disini (Tinambung) sudah parah di sana pasti lebih parah lagi,”tutur dia.
Ahmad Multazam, 30, warga Desa Lapeo,Kecamatan Campalagian menambahkan, berdasarkan pengalaman,jika hujan tak pernah berhenti dalam waktu tiga jam, pasti banyak rumah penduduk tergenang.“ Tiga jam saja hujan tidak pernah berhenti pasti rumah sudah tergenang,”tambah Multazam.
Banjir juga kembali mengancam warga Petoosan,Kecamatan Alu yang merupakan korban banjir awal Januari lalu. Curah hujan di daerah tersebut juga sangat tinggi, ditambah aliran sungai yang hingga saat ini belum maksimal bahkan mengikis permukiman warga.
Sementara itu, ratusan kepala keluarga (KK) korban banjir bandang di Desa Petoosang,Kecamatan Alu Kabupaten Polman yang kehilangan rumah mereka awal Januari lalu, hingga kini telantar dan tinggal di tenda-tenda darurat.Janji pemerintah untuk merelokasi ratusan korban banjir yang kehilangan rumah, harta benda, dan sanak keluarga ke tempat yang layak, hingga kini belum terealisasi.
Camat Alu Aksan Amrullah juga menyayangakan respon pemerintah pusat lamban sehingga korban banjir telantar dan masih tinggal di tenda pengungsian.Padahal, musibah itu telah berlalu lebih dari enam bulan. “Janji pemerintah pusat dalam hal ini Dinas Sosial untuk mengucurkan Rp15 juta untuk setiap korban banjir hingga kini belum dikucurkan.
Padahal, banyak warga tak mampu mendirikan rumah setelah harta benda mereka hancur diterjang banjir bandang,”kata Aksan. Wakil Bupati Polewali Mandar Nadjamuddin Ibrahim menegaskan, pihaknya juga tidak dapat berbuat banyak terkait masalah itu karena ditangani langsung pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Sosial (Depsos).
Pemerintah pusat telah melakukan verifikasi dan pendataan terkait jumlah rumah yang hancur dan kerugian diderita warga. Namun hingga kini belum terealisasi “Hingga saat ini, tidak ada sepeser pun bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya.
Bahkan, mereka (pusat) telah turun langsung meninjau lokasi banjir,kami sangat menyayangkan tindakan itu,”tegas Nadjamuddin.PemkabPolmantelah memberikan bantuan bagi korban banjir sebesar Rp2,5 juta per KK. (abdullah nicolha).
Rekanan Keluhkan Biaya Administrasi SKBT
Sunday, 19 July 2009
MAJENE(SI) – Biaya administrasi untuk pengurusan surat keterangan bebas temuan (SKBT) yang diatur dalam peraturan daerah (perda) di Kabupaten Majene dinilai memberatkan sejumlah rekanan di daerah tersebut.
Bahkan biaya administrasi yang dipungut dalam pengurusan surat tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Biaya administrasi untuk perusahaan berkualifikasi grade 4 mencapai Rp400.000,grade 3 Rp300.000,grade Rp200.000,dan grade Rp100.000. Padahal di kabupaten lain, seperti Mamuju hanya dikenakan biaya administrasi sekira Rp25.000,”kata Syamsuddin salah seorang rekanan di Majene,kemarin.
Menurut dia, masalah ini telah dipersoalkan sejumlah pihak karena dinilai melebihi aturan. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan Daerah (LPJKD) menerbitkan surat keterangan kinerja baik hanya dengan biaya berkisar Rp5.000 hingga Rp15.000.
Jefry Sulthan,rekanan lainnya, menegaskan,biaya itu menggugurkan jumlah temuan yang ditemukan oleh inspektorat melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari tim tindak lanjut atas pekerjaan rekanan. Jadi, tidak ada alasan pihak tim tindak lanjut atau pihak berkompeten mengklasifikasikan biaya administrasi surat keterangan bebas temuan.
Bahkan,pihak rekanan meminta agar pengenaan tarif untuk administrasi tersebut ditinjau kembali karena mencapai ratusan ribu rupiah.“Kami minta hal itu ditinjau kembali agar tidak memberatkan pihak rekanan,” ungkap Abd Rahman yang juga merupakan salah seorang rekanan.
Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Pemkab Majene Nahda B Fattah menandaska, aturannya sudah cukup jelas melalui Perda No.9/2004 tentang retribusi pelayanan termasuk dalam Bab VI pasal 8 mengetahui tariff administrasi surat izin rekomendasi dan surat keterangan bebas temuan.
“Dalam Perda itu disebutkan,besaran tariff administrasi perusahaan kualifikasi K3 adalah Rp100.000, K2 Rp200.000,dan K1 Rp400.000,jadi sudah sangat jelas, diatur dalam perda tersebut,”tandas Nahda. (abdullah nicolha)
MAJENE(SI) – Biaya administrasi untuk pengurusan surat keterangan bebas temuan (SKBT) yang diatur dalam peraturan daerah (perda) di Kabupaten Majene dinilai memberatkan sejumlah rekanan di daerah tersebut.
Bahkan biaya administrasi yang dipungut dalam pengurusan surat tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Biaya administrasi untuk perusahaan berkualifikasi grade 4 mencapai Rp400.000,grade 3 Rp300.000,grade Rp200.000,dan grade Rp100.000. Padahal di kabupaten lain, seperti Mamuju hanya dikenakan biaya administrasi sekira Rp25.000,”kata Syamsuddin salah seorang rekanan di Majene,kemarin.
Menurut dia, masalah ini telah dipersoalkan sejumlah pihak karena dinilai melebihi aturan. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan Daerah (LPJKD) menerbitkan surat keterangan kinerja baik hanya dengan biaya berkisar Rp5.000 hingga Rp15.000.
Jefry Sulthan,rekanan lainnya, menegaskan,biaya itu menggugurkan jumlah temuan yang ditemukan oleh inspektorat melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari tim tindak lanjut atas pekerjaan rekanan. Jadi, tidak ada alasan pihak tim tindak lanjut atau pihak berkompeten mengklasifikasikan biaya administrasi surat keterangan bebas temuan.
Bahkan,pihak rekanan meminta agar pengenaan tarif untuk administrasi tersebut ditinjau kembali karena mencapai ratusan ribu rupiah.“Kami minta hal itu ditinjau kembali agar tidak memberatkan pihak rekanan,” ungkap Abd Rahman yang juga merupakan salah seorang rekanan.
Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Pemkab Majene Nahda B Fattah menandaska, aturannya sudah cukup jelas melalui Perda No.9/2004 tentang retribusi pelayanan termasuk dalam Bab VI pasal 8 mengetahui tariff administrasi surat izin rekomendasi dan surat keterangan bebas temuan.
“Dalam Perda itu disebutkan,besaran tariff administrasi perusahaan kualifikasi K3 adalah Rp100.000, K2 Rp200.000,dan K1 Rp400.000,jadi sudah sangat jelas, diatur dalam perda tersebut,”tandas Nahda. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
