Tuesday, 09 June 2009
MAMUJU (SI)–Setelah sepekan dinyatakan buron, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Buhari SH, akhirnya dibekuk. Jajaran Kepolisian Resort (Polres) Mamuju menangkap tersangka di Jalan Batua Raya V No 14,Makassar.
“Salah satu dari kedua tersangka (buron) yakni Buhari terpaksa dijemput dirumahnya di Jalan Batua Raya,Makassar,”kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Mamuju Ajun Komisaris Polisi (AKP) Abidin kepada SI,kemarin.
Sekadar diketahui, tanggal 1 Juni, polisi menetapkan Ketua KPU Mamuju Zainal Abidin dan anggota KPU Buhari masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buron.
Dua orang ini bersama tiga anggota KPU lainnya Sulaeman Rahman, Burhanuddin, dan Hasrat Lukman ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelembungan suara pada Pemilu Legislatif 2009.
Kapolres Mamuju Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Andreas Hermanto mengatakan, penjemputan paksa terpaksa dilakukan karena tersangka tidak memenuhi panggilan polisi, baik melalui surat resmi maupun komunikasi lewat telepon.
Kasat Reskrim Abidin, yang memimpin langsung penangkapan, menceritakan, awalnya mendapat keterangan dari keluarga tersangka di Mamuju kalau tersangka berada di Makassar.Sejak Selasa (2/6) dia langsung melakukan penelusuran di Makassar. Dari Informasi yang diperolehnya, tim yang dipimpinnya kemudian menuju kediaman tersangka di Batua Raya, Makassar.
Namun, polisi harus menunggu beberapa lama karena tersangka tidak ada di rumah itu.Hingga akhir pekan lalu tersangka muncul. “Tersangka datang bersama salah seorang keluarganya. Katanya tersangka sudah berniat pulang ke Mamuju dan menyerahkan diri bersama Ketua KPU,”kata Abidin.
Tersangka dibekuk sekitar pukul 21.00 Wita tanpa perlawanan. Buhari berkilah kalau dirinya dan Ketua KPU Zainal Abidin melarikan diri. Dia mengatakan, selama ini mereka mengikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta terkait beberapa kasus pidana pemilu yang mengharuskan mereka menghadiri persidangan tersebut.
Sebelumnya, Zainal Abidin memilih menyerahkan diri ke polisi. “Ketua KPU Mamuju yang juga menjadi buron menyerahkan diri ke Polres Senin(8/6) pagi menyusul tiga tersangka lainnya,” ungkap Abidin.
Kedua tersangka selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju.Tiga tersangka lain Sulaeman Rahman, Burhanuddin, dan Hasrat Lukman kini sudah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Mamuju.
Terpisah, kuasa hukum tersangka, Muh Tahir Razak membantah jika kliennya dinyatakan ditangkap.“Mereka tidak ditangkap, tapi memenuhi panggilan kedua,” kata Tahir.
Tertunda
Perjalanan kasus dugaan penggelembungan suara yang melibatkan ketua dan anggota KPU Mamuju ini cukup alot. Sejak dari pelimpahan berkas dari pihak kepolisian ke kejaksaan sudah terjadi perdebatan.Pihak kejaksaan meminta polisi menyerahkan langsung lima tersangka.
Tidak hanya itu, dalam proses persidangan tiga terdakwa sebelumnya sidang perdana yang sedianya digelar pada Selasa (4/6), terpaksa ditunda.Ketua Majelis Hakim I D G Budhy Darma Asmara SH menunda persidangan hingga keesokan harinya karena tiga tersangka tidak didampingi pengacaranya.
Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kelima tersangka dikenakan pasal 299 ayat 1 UU No 10/2008 Tentang Pemilu dengan ancaman 12-18 bulan penjara.Mereka dinilai lalai menjalankan tugas sebagai pelaksana pemilu yang mengakibatkan kerugian peserta pemilu. (abdullah nicolha)
Tuesday, June 9, 2009
Monday, June 8, 2009
Balai Desa-Laboratorium Disulap Jadi Ruang Kelas
Fasilitas Pendidikan Mamuju Minim
Monday 08 June 2009
MAMUJU (SI) – Minimnya fasilitas ruang belajar di sejumlah sekolah di Kabupaten Mamuju menjadikan hal itu sebagai salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh Pemerintah setempat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal itu memaksa pihak sekolah menyulap balai desa dan laboratorium menjadi ruang kelas.
“Tidak sedikit sekolah yang terpaksa menggunakan balai desa sebagai tempat belajar mengajar karena kelas sudah tidak mencukupi,” ungkap Kepala Bidang TK, SD, dan SDLB Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Mamuju Salman Ali kepada wartawan kemarin.
Dia menambahkan, sekolah terpaksa melakukannya karena belum ada tambahan kelas. Padahal sarana yang ada, seperti ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, mobiler belum memadai. “Jika situasi ini terus dibiarkan, maka akan memengaruhi tingkat kualitas pembelajaran di Mamuju,” katanya.
Data yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) yang ada di Kabupaten Mamuju baru mencapai 92. Sementara untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 121 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 60 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat sebanyak 37 unit.
Khusus untuk ruang belajar yang terdapat di daerah terpencil, masih ada sekolah yang hanya memiliki tiga ruang belajar. Padahal jumlah murid yang belajar 100 hingga 150-an orang.
Kendati pada tahun ini pemerintah akan menyalurkan Dana Alokasai Khusus (DAK) fisik kepada 104 sekolah, hal itu belum bisa mencukupi seluruh kebutuhan di Mamuju. Harus diakui bahwa masih banyak sekolah yang belum mendapatkan dana tersebut. Hal ini juga dikarenakan keterbatasan dana yang tersedia.
“Sebenarnya, kami mengusulkan dana yang lebih besar, karena sekolah yang kekurangan ruang belajar masih cukup banyak. Tapi karena penetapan dari pusat seperti itu, akhirnya sekolah yang mendapatkan dana cuma jumlah itu saja,” jelasnya.
Kepala SMP Negeri 2 Mamuju Abdul Latif Settaring mengungkapkan, pihaknya juga masih mengalami kekurangan ruang belajar sehingga terpaksa menggunakan ruang laboratorium yang disulap menjadi ruang belajar.
Dia menyebutkan, SMP Negeri 2 Mamuju saat ini masih membutuhkan enam ruang belajar, karena jumlah siswa yang juga semakin meningkat. “Karena siswa terus bertambah makanya kami juga membutuhkan tambahan ruang kelas. Karena menggunakan laboratorium, kami juga harus membuat jadwal penggunaan laboratorium agar tidak bertabrakan dengan jadwal belajar kelas,” jelasnya.
Di SMP Negeri 2 Mamuju, untuk satu mata pelajaran bisa mencapai tiga kelas. Karena ruangan terbatas, tiap kelas terpaksa diisi banyak siswa. Tidak hanya ruang kelas, tetapi juga ruang perpustakaan yang masih sangat jarang terdapat di tiap sekolah, mulai dari SD hingga SMA.
Informasi yang dihimpun, untuk SD, pendirian perpustakaan dapat menggunakan DAK fisik, apabila seluruh kebutuhan kelas sudah tercukupi. Menurut sejumlah pihak, apabila di tiap sekolah tidak terdapat perpustakaan, siswa akan mengalami kesulitan untuk mencari bahan pelajaran dan literatur. (abdullah nicolha).
Monday 08 June 2009
MAMUJU (SI) – Minimnya fasilitas ruang belajar di sejumlah sekolah di Kabupaten Mamuju menjadikan hal itu sebagai salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh Pemerintah setempat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal itu memaksa pihak sekolah menyulap balai desa dan laboratorium menjadi ruang kelas.
“Tidak sedikit sekolah yang terpaksa menggunakan balai desa sebagai tempat belajar mengajar karena kelas sudah tidak mencukupi,” ungkap Kepala Bidang TK, SD, dan SDLB Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Mamuju Salman Ali kepada wartawan kemarin.
Dia menambahkan, sekolah terpaksa melakukannya karena belum ada tambahan kelas. Padahal sarana yang ada, seperti ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, mobiler belum memadai. “Jika situasi ini terus dibiarkan, maka akan memengaruhi tingkat kualitas pembelajaran di Mamuju,” katanya.
Data yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) yang ada di Kabupaten Mamuju baru mencapai 92. Sementara untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 121 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 60 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat sebanyak 37 unit.
Khusus untuk ruang belajar yang terdapat di daerah terpencil, masih ada sekolah yang hanya memiliki tiga ruang belajar. Padahal jumlah murid yang belajar 100 hingga 150-an orang.
Kendati pada tahun ini pemerintah akan menyalurkan Dana Alokasai Khusus (DAK) fisik kepada 104 sekolah, hal itu belum bisa mencukupi seluruh kebutuhan di Mamuju. Harus diakui bahwa masih banyak sekolah yang belum mendapatkan dana tersebut. Hal ini juga dikarenakan keterbatasan dana yang tersedia.
“Sebenarnya, kami mengusulkan dana yang lebih besar, karena sekolah yang kekurangan ruang belajar masih cukup banyak. Tapi karena penetapan dari pusat seperti itu, akhirnya sekolah yang mendapatkan dana cuma jumlah itu saja,” jelasnya.
Kepala SMP Negeri 2 Mamuju Abdul Latif Settaring mengungkapkan, pihaknya juga masih mengalami kekurangan ruang belajar sehingga terpaksa menggunakan ruang laboratorium yang disulap menjadi ruang belajar.
Dia menyebutkan, SMP Negeri 2 Mamuju saat ini masih membutuhkan enam ruang belajar, karena jumlah siswa yang juga semakin meningkat. “Karena siswa terus bertambah makanya kami juga membutuhkan tambahan ruang kelas. Karena menggunakan laboratorium, kami juga harus membuat jadwal penggunaan laboratorium agar tidak bertabrakan dengan jadwal belajar kelas,” jelasnya.
Di SMP Negeri 2 Mamuju, untuk satu mata pelajaran bisa mencapai tiga kelas. Karena ruangan terbatas, tiap kelas terpaksa diisi banyak siswa. Tidak hanya ruang kelas, tetapi juga ruang perpustakaan yang masih sangat jarang terdapat di tiap sekolah, mulai dari SD hingga SMA.
Informasi yang dihimpun, untuk SD, pendirian perpustakaan dapat menggunakan DAK fisik, apabila seluruh kebutuhan kelas sudah tercukupi. Menurut sejumlah pihak, apabila di tiap sekolah tidak terdapat perpustakaan, siswa akan mengalami kesulitan untuk mencari bahan pelajaran dan literatur. (abdullah nicolha).
Laskar Balanipa Ancam Unjuk Rasa
Sunday, 07 June 2009
MAMUJU(SI) – Laskar Kalula,bagian dari Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Balanipa mengancam demonstrasi besar-besar jika Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh tak segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Balanipa.
“Jika Gubernur Sulbar tidak segera mengeluarkan SK tersebut, kami akan menggelar aksi demo untuk mendesak pemerintah demi terbitnya persetujuan itu,” kata Koordinator Laskar Balanipa Lukman SH kepada Harian Seputar Indonesia(SI),kemarin.
Menurut dia,mandeknya SK Gubernur tersebut karena Kepala Biro Pemerintahan Sulbar Khaeruddin Anas yang tidak memprosesnya. Khaeruddin menunggu surat persetujuan dari Bupati Polman Ali Baal Masdar secara formal.
“Kami menunggu SK bupati secara formal,” kata Khaeruddin di Mamuju saat KAPP Balanipa menyerahkan surat persetujuan DPRD Polman terkait pembentukan Kabupaten Balanipa,beberapa waktu lalu. Lukman menambahkan, penundaan yang dilakukan Pemprov Sulbar merupakan sikap yang benar, tapi hal itu kan hanya teknis.
Padahal, SK Bupati Polman sebetulnya telah disampaikan melalui faximili.“Itu kanhanya tekhnis,karena kami telah menyerahkannya melalui faximili dan mendapat perintah dari Gubernur Sulbar Pak Anwar untuk segera menerbitkannya,” jelas Lukman.
Karena itu, lanjutdia,jikaSKpersetujuan tidak segera diterbitkan Pemprov Sulbar, mereka akan mengerahkan massa guna menggelar demonstrasi secara besar-besaran.
“Jika hingga besok (hari ini) SK itu tidak diterbitkan,kami akan menggelar aksi demo secara moriil untuk menekan kepala biro agar mengajukannya ke gubernur,”tegas dia.
Lukman menandaskan,jika desakan secara moril itu tidak diindahkan ,pihaknya akan menggelar aksi secara fisik.“Kalau memang aksi presureini nanti tidak diindahkan, mau tidak mau, kami harus menggunakan cara lain.
Yang jelas, kami tidak menginginkan adanya aksi anarkis,kami tetap meninginkan kedamaian,”tandas Lukman. Sekretaris KAP Kabupaten BalanipaAdiArwanAlimin mengungkapkan, pihaknya akan melakukan aksi presur kepada pemerinta Sulbar agar rekomendasi tersebut segera direalisasikan oleh Biro Pemerintahan Sulbar.
“Kami telah menyimpulkan bersama semua pejuang pembetukan Balanipa untuk menekan pemerintah agar segera menerbitkan SK Gubernur,” ungkap Adi Arwan. Sebelumnya, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh mengemukakan, pihaknya telah memberikan persetujuan terhadap aspirasi warga Balanipa tersebut.
“Pemerintah Provinsi Sulbar prinsipnya telah menyetujui aspirasi tersebut. Dukungan bupati dan DPRD Polman segera saya tindaklanjuti melalui surat persetujuan ke DPRD Sulbar,” kata Anwar di ruang kerjanya, belum lama ini.
Bahkan, saat menggelar pertemuan dengan Komite Aksi Perjuangan Pembentukan (KAPP) Kabupaten Balanipa orang nomor satu Sulbar tersebut langsung memerintahkan kepada Asisten I Pemprov Sulbar Akhsan Djalaluddin agar surat rekomendasi tersebut secepatnya diselesaikan dan segera disampaikan ke DPRD paling lambat Kamis (28/5) lalu.
Namun, hingga kemarin SK Gubernur tersebut belum juga diterbitkan. Anwar menambahkan, pihaknya segera menandatangani rekomendasi tersebut karena tidak ada alasan untuk tidak mempercepat pembentukan Balanipa sebagai kabupaten yang merupakan pusat kebudayaan Mandar,Sulawesi Barat.
Keputusan untuk melakukan aksi tekanan terhadap Pemprov Sulbar tersebut diputuskan dalam rapat yang digelar bersama semua unsur KAP Kabupaten Balanipa dan sejumlah tokoh masyarakat Polman di Sekretariat KAP Kabupaten Balanipa di Kecamatan Limboro, kemarin sore. KAP Kabupaten Balanipa menyiapkan tiga unit mobil yang akan dikerahkan untuk mengangkut massa. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SI) – Laskar Kalula,bagian dari Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Balanipa mengancam demonstrasi besar-besar jika Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh tak segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Balanipa.
“Jika Gubernur Sulbar tidak segera mengeluarkan SK tersebut, kami akan menggelar aksi demo untuk mendesak pemerintah demi terbitnya persetujuan itu,” kata Koordinator Laskar Balanipa Lukman SH kepada Harian Seputar Indonesia(SI),kemarin.
Menurut dia,mandeknya SK Gubernur tersebut karena Kepala Biro Pemerintahan Sulbar Khaeruddin Anas yang tidak memprosesnya. Khaeruddin menunggu surat persetujuan dari Bupati Polman Ali Baal Masdar secara formal.
“Kami menunggu SK bupati secara formal,” kata Khaeruddin di Mamuju saat KAPP Balanipa menyerahkan surat persetujuan DPRD Polman terkait pembentukan Kabupaten Balanipa,beberapa waktu lalu. Lukman menambahkan, penundaan yang dilakukan Pemprov Sulbar merupakan sikap yang benar, tapi hal itu kan hanya teknis.
Padahal, SK Bupati Polman sebetulnya telah disampaikan melalui faximili.“Itu kanhanya tekhnis,karena kami telah menyerahkannya melalui faximili dan mendapat perintah dari Gubernur Sulbar Pak Anwar untuk segera menerbitkannya,” jelas Lukman.
Karena itu, lanjutdia,jikaSKpersetujuan tidak segera diterbitkan Pemprov Sulbar, mereka akan mengerahkan massa guna menggelar demonstrasi secara besar-besaran.
“Jika hingga besok (hari ini) SK itu tidak diterbitkan,kami akan menggelar aksi demo secara moriil untuk menekan kepala biro agar mengajukannya ke gubernur,”tegas dia.
Lukman menandaskan,jika desakan secara moril itu tidak diindahkan ,pihaknya akan menggelar aksi secara fisik.“Kalau memang aksi presureini nanti tidak diindahkan, mau tidak mau, kami harus menggunakan cara lain.
Yang jelas, kami tidak menginginkan adanya aksi anarkis,kami tetap meninginkan kedamaian,”tandas Lukman. Sekretaris KAP Kabupaten BalanipaAdiArwanAlimin mengungkapkan, pihaknya akan melakukan aksi presur kepada pemerinta Sulbar agar rekomendasi tersebut segera direalisasikan oleh Biro Pemerintahan Sulbar.
“Kami telah menyimpulkan bersama semua pejuang pembetukan Balanipa untuk menekan pemerintah agar segera menerbitkan SK Gubernur,” ungkap Adi Arwan. Sebelumnya, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh mengemukakan, pihaknya telah memberikan persetujuan terhadap aspirasi warga Balanipa tersebut.
“Pemerintah Provinsi Sulbar prinsipnya telah menyetujui aspirasi tersebut. Dukungan bupati dan DPRD Polman segera saya tindaklanjuti melalui surat persetujuan ke DPRD Sulbar,” kata Anwar di ruang kerjanya, belum lama ini.
Bahkan, saat menggelar pertemuan dengan Komite Aksi Perjuangan Pembentukan (KAPP) Kabupaten Balanipa orang nomor satu Sulbar tersebut langsung memerintahkan kepada Asisten I Pemprov Sulbar Akhsan Djalaluddin agar surat rekomendasi tersebut secepatnya diselesaikan dan segera disampaikan ke DPRD paling lambat Kamis (28/5) lalu.
Namun, hingga kemarin SK Gubernur tersebut belum juga diterbitkan. Anwar menambahkan, pihaknya segera menandatangani rekomendasi tersebut karena tidak ada alasan untuk tidak mempercepat pembentukan Balanipa sebagai kabupaten yang merupakan pusat kebudayaan Mandar,Sulawesi Barat.
Keputusan untuk melakukan aksi tekanan terhadap Pemprov Sulbar tersebut diputuskan dalam rapat yang digelar bersama semua unsur KAP Kabupaten Balanipa dan sejumlah tokoh masyarakat Polman di Sekretariat KAP Kabupaten Balanipa di Kecamatan Limboro, kemarin sore. KAP Kabupaten Balanipa menyiapkan tiga unit mobil yang akan dikerahkan untuk mengangkut massa. (abdullah nicolha)
PDAMTarget Pasokan Air 1.663.625 Liter Kubik
Sunday, 07 June 2009
MAMUJU(SI) – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Mamuju pada tahun ini menargetkan pasokan air bersih yang akan disalurkan keseluruh pelanggan di daerah tersebut hingga mencapai 1.663.625 liter kubik.
“Kami menarget pasokan air bersih itu dengan disesuaikan kapasitas di setiap instalasi yang ada di daerah Mamuju,” kata Direktur PDAM Tirta Manakarra Mamuju Muhammad Nur di Mamuju,belum lama ini.
Pasokan air bersih yang disalurkan kepada seluruh pelanggan di Mamuju saat ini berasal dari instalasi So’do dengan kapasitas sebesar 30 liter per detik, dan instalasi Padang Baka yang juga memiliki kapasitas sebesar 30 liter per detik.
“Jadi, total air yang bisa disalurkan jika seluruh instalasi tersebut telah berfungsi dalam setiap detiknya sebanyak 80 liter.Itu baru baru dalam ukuran paling minimal. Maksimalnya bahkan bisa mencapai 100 liter per detik,”tutur Muhammad Nur.
Pihaknya juga dapat memprediksi pasokan air yang dapat dihasilkan dari besarnya kapasitas yang dimiliki.Data yang dihimpun SI, jumlah pelanggan PDAM saat ini mencapai 4234 pelanggan.
“Jika semuanya telah rampung maka pelanggan juga bisa bertambah 2000 pelanggan.Dengan begitu seluruhnya menjadi 6234 pelanggan,” jelas dia. Meningkatnya pasokan air bersih tersebut otomatis akan membawa dampak pada bertambahnya keuntungan yang diperoleh PDAM Tirta Manakarra Mamuju.
Sehingga, pada tahun ini,perusahaan daerah air minum itu menargetkan besarnya keuntungan yang akan disetor ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp300 juta.Pada tahun 2008, keuntungan dari penjualan air bersih bisa mencapai Rp13 juta.
“Saya sedikit bisa berbangga, karena sejak PDAM ini berdiri tahun 1982,baru kali ini memperoleh untung sebesar itu,”ungkap Direktur PDAM Tirta Manakarra ini.
Dia berharap agar kondisi yang sudah berjalan dengan cukup baik itu,dapat tetap berlangsung.Jangan sampai dalam beberapa waktu ke depan justru mengalami kemunduran. Data yang dihimpun, sejak 2007 lalu, berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan, PDAM Tirta Manakarra merupakan satu-satunya PDAM yang sehat.
Meskipun sempat menderita kerugian,PDAM Tirta Manakarra dapat menyetor PAD ke pemerintah daerah setempat sebesar Rp75 juta.“Memang saat itu kami masih merugi.Tapi karena (Pemkab) telah banyak memberikan bantuan,kami sebisa mungkin memasukkan PAD,”tandasnya. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SI) – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Mamuju pada tahun ini menargetkan pasokan air bersih yang akan disalurkan keseluruh pelanggan di daerah tersebut hingga mencapai 1.663.625 liter kubik.
“Kami menarget pasokan air bersih itu dengan disesuaikan kapasitas di setiap instalasi yang ada di daerah Mamuju,” kata Direktur PDAM Tirta Manakarra Mamuju Muhammad Nur di Mamuju,belum lama ini.
Pasokan air bersih yang disalurkan kepada seluruh pelanggan di Mamuju saat ini berasal dari instalasi So’do dengan kapasitas sebesar 30 liter per detik, dan instalasi Padang Baka yang juga memiliki kapasitas sebesar 30 liter per detik.
“Jadi, total air yang bisa disalurkan jika seluruh instalasi tersebut telah berfungsi dalam setiap detiknya sebanyak 80 liter.Itu baru baru dalam ukuran paling minimal. Maksimalnya bahkan bisa mencapai 100 liter per detik,”tutur Muhammad Nur.
Pihaknya juga dapat memprediksi pasokan air yang dapat dihasilkan dari besarnya kapasitas yang dimiliki.Data yang dihimpun SI, jumlah pelanggan PDAM saat ini mencapai 4234 pelanggan.
“Jika semuanya telah rampung maka pelanggan juga bisa bertambah 2000 pelanggan.Dengan begitu seluruhnya menjadi 6234 pelanggan,” jelas dia. Meningkatnya pasokan air bersih tersebut otomatis akan membawa dampak pada bertambahnya keuntungan yang diperoleh PDAM Tirta Manakarra Mamuju.
Sehingga, pada tahun ini,perusahaan daerah air minum itu menargetkan besarnya keuntungan yang akan disetor ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp300 juta.Pada tahun 2008, keuntungan dari penjualan air bersih bisa mencapai Rp13 juta.
“Saya sedikit bisa berbangga, karena sejak PDAM ini berdiri tahun 1982,baru kali ini memperoleh untung sebesar itu,”ungkap Direktur PDAM Tirta Manakarra ini.
Dia berharap agar kondisi yang sudah berjalan dengan cukup baik itu,dapat tetap berlangsung.Jangan sampai dalam beberapa waktu ke depan justru mengalami kemunduran. Data yang dihimpun, sejak 2007 lalu, berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan, PDAM Tirta Manakarra merupakan satu-satunya PDAM yang sehat.
Meskipun sempat menderita kerugian,PDAM Tirta Manakarra dapat menyetor PAD ke pemerintah daerah setempat sebesar Rp75 juta.“Memang saat itu kami masih merugi.Tapi karena (Pemkab) telah banyak memberikan bantuan,kami sebisa mungkin memasukkan PAD,”tandasnya. (abdullah nicolha)
NilaiTukar Petani Sulbar Meningkat 0,46%
Sunday, 07 June 2009
MAMUJU(SI) – Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Sulawesi Barat April lalu mengalami peningkatan sebesar 105,14 atau naik 0,46% dibandingkan NTP pada Maret lalu yang hanya mencapai 104,65.
“Hal itu merupakan indokator tingkat kemampuan daya beli petani.NTP juga menunjukkan daya tukar dari prodauk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun produksi.Makin tinggi NTP, secara relatif makin kuat pula daya beli petani,” jelas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar Nursam Salam.
Menurut dia,jika dibandingkan dengan provinsi lain, Sulbar merupakan salah satu dari 14 provinsi yang mengalami inflasi di daerah pedesaan.Tertinggi di Sulawesi Selatan sebesar 0,91% dan terendah di Kepulauan Riau sebesar 0,04%. “Sementara itu, 18 provinsi lain mengalami deflasi tertinggi, Lampung 1,37% dan terendah Kalimantan Barat 0,01%,”ungkap dia.
Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Sulbar Abdul Hafid menambahkan, dari hasil pemantauan harga produsen berbagai komoditi barang dan jasa di daerah pedesaan di Sulbar peningkatan tersebut disebabkan perubahan indeks harga yang diterima petani naik 0,52%, Sedangkan indeks yang dibayar petani hanya naik 0,06%.
“Artinya, secara umum kenaikan harga komoditi hasil pertanian dari bulan sebelumnya lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan harga barang-barang keperluan konsumsi dan produksi,” tandas Hafid. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SI) – Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Sulawesi Barat April lalu mengalami peningkatan sebesar 105,14 atau naik 0,46% dibandingkan NTP pada Maret lalu yang hanya mencapai 104,65.
“Hal itu merupakan indokator tingkat kemampuan daya beli petani.NTP juga menunjukkan daya tukar dari prodauk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun produksi.Makin tinggi NTP, secara relatif makin kuat pula daya beli petani,” jelas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar Nursam Salam.
Menurut dia,jika dibandingkan dengan provinsi lain, Sulbar merupakan salah satu dari 14 provinsi yang mengalami inflasi di daerah pedesaan.Tertinggi di Sulawesi Selatan sebesar 0,91% dan terendah di Kepulauan Riau sebesar 0,04%. “Sementara itu, 18 provinsi lain mengalami deflasi tertinggi, Lampung 1,37% dan terendah Kalimantan Barat 0,01%,”ungkap dia.
Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Sulbar Abdul Hafid menambahkan, dari hasil pemantauan harga produsen berbagai komoditi barang dan jasa di daerah pedesaan di Sulbar peningkatan tersebut disebabkan perubahan indeks harga yang diterima petani naik 0,52%, Sedangkan indeks yang dibayar petani hanya naik 0,06%.
“Artinya, secara umum kenaikan harga komoditi hasil pertanian dari bulan sebelumnya lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan harga barang-barang keperluan konsumsi dan produksi,” tandas Hafid. (abdullah nicolha)
Gerindra: Mega Berjasa bagi Sulbar
Saturday, 06 June 2009
MAMUJU(SI) – Bappilu Gerindra menilai calon presiden (capres) Megawati Soekarnoputri memiliki kedekatan historis terhadap keberadaan Provinsi Sulbar.Mega punya andil besar mendorong pembentukan provinsi terakhir di Indonesia ini.
“Paling tidak, ada rasa terima kasih terhadap orang yang telah memberikan persetujuan sehingga Provinsi Sulbar terbentuk,”kata Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sulbar Andi Usman kepada Harian Seputar Indonesia (SI) via ponselnya, kemarin.
Menurut dia,tanpa persetujuan dan campurtangan presiden mustahil Provinsi Sulbar bisa terbentuk karena belum ada kota madya. Sehingga, dengan adanya persetujuan dan komitmen dari lima kabupaten maka terbentuk lah provinsi yang ke-33 itu.
“Jadi,tidak dapat dipungkiri (peran Megawati). Makanya kami imbau masyarakat tidak melupakan itu,”ungkap dia. Ketua tim Pemenangan Pasangan Mega-Prabowo Sulbar Muh Yusuf bahwa,pihaknya sangat optimistis dapat meraih suara maksimal di daerah tersebut karena mengingat dalam pembentukan provinsi termudah itu Capres dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut memiliki campur tangan di dalamnya.
“Kami optimistis Mega-Prabowo dapat menyaingi dua kandidat lainnya karena dalam pembentukan Sulbar Megawati memiliki campur tangan.Kami yakin masyarakat Sulbar tidak akan melupakan itu,” ujar Sekretaris PDIP Sulbar ini.
Sementara itu, dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 pada 8 Juli mendatang, kubu pasangan Mega- Pro Sulbar menargetkan jumlah suara yang dapat diraih di Sulawesi Barat dapat mencapai 20-25%. “Kami tidak memberikan target yang besar.
Untuk menentukannya, harus menyesuiakan dengan realita dan kondisi yang ada di Sulbar. Jangan sampai membuat target yang besar,tetapi hasilnya nanti jauh dari yang diharapkan,”ungkap Ketua Bappilu Gerindra Sulbar Andi Usman.
Menurut dia, penentuan target tersebut tidak bisa hanya didasarkan atas daerah yang menjadi basis konstituen, baik dari PDIP,Partai Gerindra,dan beberapa partai pendukung lainnya.
Dia menyebutkan, hingga saat ini pihaknya sangat optimistis karena semua tim yang berada di lapangan sudah sangat solid untuk Mega-Prabowo. “Kami amati di lapangan tim sudah semakin solid mengangkat tema ekonomi untuk kesejahteraan rakyat,”pungkas dia.
Hingga saat ini,tim pemenangan Mega-Prabowo di lima kabupaten di Sulbar telah terbentuk, target tersebut juga disesuaikan dengan perolehan kursi di DPRD Sulbar pada pemilu legislative lalu yakni, masing-masing PDIP dan Gerindra berhasil meraih tiga kursi.
Berbeda dengan Ketua Tim Mega- Prabowo Sulbar Muh Yusuf menyatakan, dalam Pilpres mendatang pihaknya menarget suara semaksimal mungkin dengan melihat kondisi yang ada saat ini.Selain itu kata dia,Cawapres Prabowo Subianto juga memiliki program yang layak jual di mata masyarakat Sulbar khususnya bagi buruh,tani,dan nelayan. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SI) – Bappilu Gerindra menilai calon presiden (capres) Megawati Soekarnoputri memiliki kedekatan historis terhadap keberadaan Provinsi Sulbar.Mega punya andil besar mendorong pembentukan provinsi terakhir di Indonesia ini.
“Paling tidak, ada rasa terima kasih terhadap orang yang telah memberikan persetujuan sehingga Provinsi Sulbar terbentuk,”kata Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sulbar Andi Usman kepada Harian Seputar Indonesia (SI) via ponselnya, kemarin.
Menurut dia,tanpa persetujuan dan campurtangan presiden mustahil Provinsi Sulbar bisa terbentuk karena belum ada kota madya. Sehingga, dengan adanya persetujuan dan komitmen dari lima kabupaten maka terbentuk lah provinsi yang ke-33 itu.
“Jadi,tidak dapat dipungkiri (peran Megawati). Makanya kami imbau masyarakat tidak melupakan itu,”ungkap dia. Ketua tim Pemenangan Pasangan Mega-Prabowo Sulbar Muh Yusuf bahwa,pihaknya sangat optimistis dapat meraih suara maksimal di daerah tersebut karena mengingat dalam pembentukan provinsi termudah itu Capres dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut memiliki campur tangan di dalamnya.
“Kami optimistis Mega-Prabowo dapat menyaingi dua kandidat lainnya karena dalam pembentukan Sulbar Megawati memiliki campur tangan.Kami yakin masyarakat Sulbar tidak akan melupakan itu,” ujar Sekretaris PDIP Sulbar ini.
Sementara itu, dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 pada 8 Juli mendatang, kubu pasangan Mega- Pro Sulbar menargetkan jumlah suara yang dapat diraih di Sulawesi Barat dapat mencapai 20-25%. “Kami tidak memberikan target yang besar.
Untuk menentukannya, harus menyesuiakan dengan realita dan kondisi yang ada di Sulbar. Jangan sampai membuat target yang besar,tetapi hasilnya nanti jauh dari yang diharapkan,”ungkap Ketua Bappilu Gerindra Sulbar Andi Usman.
Menurut dia, penentuan target tersebut tidak bisa hanya didasarkan atas daerah yang menjadi basis konstituen, baik dari PDIP,Partai Gerindra,dan beberapa partai pendukung lainnya.
Dia menyebutkan, hingga saat ini pihaknya sangat optimistis karena semua tim yang berada di lapangan sudah sangat solid untuk Mega-Prabowo. “Kami amati di lapangan tim sudah semakin solid mengangkat tema ekonomi untuk kesejahteraan rakyat,”pungkas dia.
Hingga saat ini,tim pemenangan Mega-Prabowo di lima kabupaten di Sulbar telah terbentuk, target tersebut juga disesuaikan dengan perolehan kursi di DPRD Sulbar pada pemilu legislative lalu yakni, masing-masing PDIP dan Gerindra berhasil meraih tiga kursi.
Berbeda dengan Ketua Tim Mega- Prabowo Sulbar Muh Yusuf menyatakan, dalam Pilpres mendatang pihaknya menarget suara semaksimal mungkin dengan melihat kondisi yang ada saat ini.Selain itu kata dia,Cawapres Prabowo Subianto juga memiliki program yang layak jual di mata masyarakat Sulbar khususnya bagi buruh,tani,dan nelayan. (abdullah nicolha)
Keuangan Daerah Dinilai Lemah
Saturday, 06 June 2009
MAMUJU (SI) – Sejumlah pihak menilai pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Mamuju saat ini masih lemah.Pasalnya, sistem yang digunakan dinas terkait masih manual.
Hal tersebut terkuak berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Atas hasil evaluasi itulah pengelolaan keuangan daerah ke depan, Pemkab Mamuju akan menggunakan sistem komputerisasi,” kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju Habsi Wahid saat membuka acara Pelatihan Pengembangan Sistem Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kantor Bupati Mamuju, belum lama ini.
Menurut dia, program komputerisasi itu menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selama ini pengelolaan keuangan daerah masih menggunakan sistem manual sehingga sangat mudah mengalami kesalahan. “Dengan sistem komputerisasi, kekeliruan tersebut bisa diminimalisasi,bahkan dihilangkan,” jelas dia.
Dia menambahkan,seluruh badan dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, seperti Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),bendahara daerah, harus bisa lebih memahami sistem baru tersebut.
Seluruh program yang dicanangkan pemerintah kabupaten (pemkab) tidak terlepas dari keberhasilan dalam mengelola keuangan daerah.“Karena itu, kalau pengelolaannya masih tidak baik, pelaksanaan program pun tidak bisa maksimal,”tandas dia.
Dia berharap, program komputerisasi itu menjadi awal bagi peningkatan pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih maksimal. “Visi dalam komitmen lima adalah menciptakan clean and good governance.
Salah satu bentuknya dengan meningkatkan skill pelaksana pemerintahan dalam mengelola keuangan daerah,”papar dia. Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Mamuju Adrian yang dihubungi kemarin tidak berkomentar banyak dan enggan membahas masalah tersebut.
“Saya tidak ingin membahas itu karena sedang dalam perjalanan.Kalau bisa datang saja ke kantor,nanti dibicarakan,” tutur dia kepada SI via ponselnya kemarin. (abdullah nicolha)
MAMUJU (SI) – Sejumlah pihak menilai pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Mamuju saat ini masih lemah.Pasalnya, sistem yang digunakan dinas terkait masih manual.
Hal tersebut terkuak berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Atas hasil evaluasi itulah pengelolaan keuangan daerah ke depan, Pemkab Mamuju akan menggunakan sistem komputerisasi,” kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju Habsi Wahid saat membuka acara Pelatihan Pengembangan Sistem Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kantor Bupati Mamuju, belum lama ini.
Menurut dia, program komputerisasi itu menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selama ini pengelolaan keuangan daerah masih menggunakan sistem manual sehingga sangat mudah mengalami kesalahan. “Dengan sistem komputerisasi, kekeliruan tersebut bisa diminimalisasi,bahkan dihilangkan,” jelas dia.
Dia menambahkan,seluruh badan dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, seperti Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),bendahara daerah, harus bisa lebih memahami sistem baru tersebut.
Seluruh program yang dicanangkan pemerintah kabupaten (pemkab) tidak terlepas dari keberhasilan dalam mengelola keuangan daerah.“Karena itu, kalau pengelolaannya masih tidak baik, pelaksanaan program pun tidak bisa maksimal,”tandas dia.
Dia berharap, program komputerisasi itu menjadi awal bagi peningkatan pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih maksimal. “Visi dalam komitmen lima adalah menciptakan clean and good governance.
Salah satu bentuknya dengan meningkatkan skill pelaksana pemerintahan dalam mengelola keuangan daerah,”papar dia. Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Mamuju Adrian yang dihubungi kemarin tidak berkomentar banyak dan enggan membahas masalah tersebut.
“Saya tidak ingin membahas itu karena sedang dalam perjalanan.Kalau bisa datang saja ke kantor,nanti dibicarakan,” tutur dia kepada SI via ponselnya kemarin. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
