Thursday, 14 January 2010
WATANSOPPENG(SI) – Ketua DPRD Soppeng Andi Kaswadi Razak menjadi calon kuat yang bakal diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng Juni 2009.
Terbukti, nama Andi Kaswadi diusulkan empat pengurus anak cabang (PAC) dari delapan PAC pada Konferensi Cabang (Konfercab) III DPC PDIP Soppeng diHotel Kayangan, Watansoppeng, kemarin. Dukungan itu membuat peluang Andi Kaswadi diusung pada perhelatan pesta demokrasi lima tahunan di Bumi Latemmamala semakin besar.
“Pak Kaswadi diusulkan empat PAC dari delapan kecamatan.Jadi, kami telah selesai menggelar Konfercab DPC PDIP Soppeng untuk menentukan siapa bakal calon yang akan diusulkan ke tingkat provinsi untuk diusung pada pilkada nanti,” ungkap mantan Sekretaris DPC PDIP Soppeng Agus Setiawan PH Rauf kepada Seputar Indonesia (SI),seusai konfercab,kemarin.
Sementara tiga PAC lainnya mengusulkan masing-masing satu bakal calon bupati, yakni Bupati Soppeng Andi Soetomo, Asisten II Pemprov Sulsel Andi Sulham Hasan, dan Kepala Inspektorat Soppeng Andi Pawelloi Mappejanci. “Mereka hanya diusulkan satu PAC, sementara satu PAC tidak memberikan usulan karena memang selama ini kepengurusannya tidak aktif,”tuturnya.
Kendati hanya empat balon yang diusulkan dari tujuh PAC, semua figur yang mendaftar di partai peraih kursi terbanyak kedua itu tetap akan mengajukan semua nama ke provinsi.Sementara usulan PAC tetap akan menjadi pertimbangan menentukan calon tersebut.
“Jadi,semua yang mendaftar di PDIP tetap diserahkan ke DPD.Namun, usulan teman-teman di tiap kecamatan akan tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan calon nantinya,”tandasnya.
Sementara calon wakil bupati yang disepakati pada Konfercab III tersebut tetap mengacu pada aturan awal, yakni tetap mendorong kader PDIP menjadi cawabup mendampingi cabup yang akan diusung pada pilkada. Salah satu kader PDIP tersebut, yaitu Ketua Bappilu DPD PDIP Sulsel Husain Djunaid, setelah sebelumnya Ketua DPC PDIP Soppeng Andi Mapparemma mengundurkan diri dari bursa calon.
Sekretaris DPC PDIP Soppeng Agusnawan Iskandar menambahkan, dalam penentuan calon tersebut akan diserahkan ke provinsi dan nama-nama yang diusulkan akan tetap menjadi salah satu pertimbangan.“ Yang jelas kami tetap mengacu ke situ,”ucapnya kemarin.
Namun,dia belum dapat memastikankapanjadwalpenentuancalon bupati yang akan diusung PDIP. Dia beralasan nama-nama calon yang akan diusung baru akan diajukan ke provinsi. “Kami menunggu dari provinsi, tapi kemungkinan besar pertengahan Februari,”jelasnya.
Kendati demikian, pihaknya memastikan penentuan calon tersebut sebelum tahapan pendaftaran di KPU dimulai. “Yang jelas, sebelum tahapan pendaftaran di KPU dimulai,” tandas mantan Bidang OKK DPC PDIP Soppeng ini, kemarin. Pantauan SI,Konfercab III DPC PDIP Soppeng dihadiri Bupati Soppeng Andi Soetomo dan Ketua DPRD Soppeng Andi Kaswadi Razak.
Selain itu, hadir juga jajaran pengurus DPD PDIP Sulsel, di antaranya Andi Ansari Mangkona (Bendahara), Rivai Saguni (Wakil Ketua), Husain Djunaid (Ketua Bappilu),pengurus PDIP Soppeng. (abdullah nicolha)
Thursday, January 14, 2010
Wednesday, January 13, 2010
ATM-Aja Klaim Raih 15.500 Dukungan
Wednesday, 13 January 2010
WATANSOPPENG (SI) –Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Andi Taufan Made Alie yang bertekad maju di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Soppeng Juni 2010 melalui jalur perseorangan.
Dia mengklaim telah mengumpulkan 15.500 dukungan dari warga di Bumi Latemmamala tersebut. “Dukungan terkumpul sampai hari ini 15.500 orang. Mudah-mudahan bisa mencapai 20.000 sampai saat penyerahan berkas di KPU nanti,” kata perwira polisi ini kepada Seputar Indonesia(SI) melalui telepon selulernya kemarin.
Dia menyatakan, tetap optimistis mencapai target tersebut hingga menjelang pendaftaran di KPU. Bila target tersebut tidak tercapai, dia tidak akan kecewa dan legowo. “Ya, lebih baik kalah duluan daripada kalah saat bertarung nantinya,” ungkap Andi Taufan kepada sejumlah wartawan di Remaja Foto Watansoppeng beberapa waktu lalu.
Master campaignATM-Aja (Andi Taufan Made Alie-Andi Juaneda), Andi Amsar Made Alie, mengungkapkan, berpacu dengan waktu untuk mengumpulkan dukungan karena deadline waktu pemasukan berkas dukungan masyarakat bagi kandidat bupati dan wakil bupati Soppeng dari jalur perseorangan yang tinggal menghitung hari.
Jumlah dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan KTP bagi pasangan ini masih sekitar 15.000 KTP. Padahal,sesuai hasil sosialisasi tahapan dan tata cara pencalonan Pilkada Soppeng yang diselenggarakan KPU Soppeng beberapa waktu lalu,minimal 15.026 KTP.
Dia menyebutkan, terkait pemasukan berkas dukungan ke KPU Soppeng yang dimulai pada 23 Januari, pihaknya harus mengumpulkan kekurangan dukungan ini dalam jangka waktu 10 hari ke depan. “Sepuluh hari terakhir ini sangat menentukan, kami harus menyediakan waktu ekstra lebih dari hari-hari biasa untuk mencapai target ini,”ungkapnya.
Kendala yang dihadapi tim ATM-Aja tersebut mengundang simpati beberapa kalangan di Bumi Latemmamala tersebut membantu perjuangan anak mantan Bupati Soppeng Andi Made Alie.
“Saya akan membantu mengumpulkan dukungan dengan sukarela, meski tanpa komando dari tim pemenangan ATM,” ujar salah seorang warga setempat,Yudi,28,di Warkop Asia Watansoppeng.
Sementara itu, anggota KPU Soppeng Marwis mengungkapkan, berkas dukungan yang harus dilengkapi bakal calon jalur perseorangan dengan fotokopi KTP sudah harus memenuhi syarat minimal 15.026 saat pemasukan berkas.
“Kalau tidak mencukupi jumlah itu, berkasnya terpaksa kami tolak,” ungkapnya pada acara sosialisasi tahapan dan tata cara Pilkada Soppeng 23 Juni 2010 di aulaKPUSoppengbeberapawaktu. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) –Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Andi Taufan Made Alie yang bertekad maju di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Soppeng Juni 2010 melalui jalur perseorangan.
Dia mengklaim telah mengumpulkan 15.500 dukungan dari warga di Bumi Latemmamala tersebut. “Dukungan terkumpul sampai hari ini 15.500 orang. Mudah-mudahan bisa mencapai 20.000 sampai saat penyerahan berkas di KPU nanti,” kata perwira polisi ini kepada Seputar Indonesia(SI) melalui telepon selulernya kemarin.
Dia menyatakan, tetap optimistis mencapai target tersebut hingga menjelang pendaftaran di KPU. Bila target tersebut tidak tercapai, dia tidak akan kecewa dan legowo. “Ya, lebih baik kalah duluan daripada kalah saat bertarung nantinya,” ungkap Andi Taufan kepada sejumlah wartawan di Remaja Foto Watansoppeng beberapa waktu lalu.
Master campaignATM-Aja (Andi Taufan Made Alie-Andi Juaneda), Andi Amsar Made Alie, mengungkapkan, berpacu dengan waktu untuk mengumpulkan dukungan karena deadline waktu pemasukan berkas dukungan masyarakat bagi kandidat bupati dan wakil bupati Soppeng dari jalur perseorangan yang tinggal menghitung hari.
Jumlah dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan KTP bagi pasangan ini masih sekitar 15.000 KTP. Padahal,sesuai hasil sosialisasi tahapan dan tata cara pencalonan Pilkada Soppeng yang diselenggarakan KPU Soppeng beberapa waktu lalu,minimal 15.026 KTP.
Dia menyebutkan, terkait pemasukan berkas dukungan ke KPU Soppeng yang dimulai pada 23 Januari, pihaknya harus mengumpulkan kekurangan dukungan ini dalam jangka waktu 10 hari ke depan. “Sepuluh hari terakhir ini sangat menentukan, kami harus menyediakan waktu ekstra lebih dari hari-hari biasa untuk mencapai target ini,”ungkapnya.
Kendala yang dihadapi tim ATM-Aja tersebut mengundang simpati beberapa kalangan di Bumi Latemmamala tersebut membantu perjuangan anak mantan Bupati Soppeng Andi Made Alie.
“Saya akan membantu mengumpulkan dukungan dengan sukarela, meski tanpa komando dari tim pemenangan ATM,” ujar salah seorang warga setempat,Yudi,28,di Warkop Asia Watansoppeng.
Sementara itu, anggota KPU Soppeng Marwis mengungkapkan, berkas dukungan yang harus dilengkapi bakal calon jalur perseorangan dengan fotokopi KTP sudah harus memenuhi syarat minimal 15.026 saat pemasukan berkas.
“Kalau tidak mencukupi jumlah itu, berkasnya terpaksa kami tolak,” ungkapnya pada acara sosialisasi tahapan dan tata cara Pilkada Soppeng 23 Juni 2010 di aulaKPUSoppengbeberapawaktu. (abdullah nicolha)
Dewan Polman Tuntut Mobil Operasional
Wednesday, 13 January 2010
POLEWALI(SI) – DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman),Sulawesi Barat (Sulbar) mendesak Bupati Polman Ali Baal Masdar mengadakan mobil operasional bagi wakil rakyat.
“Kami meminta bupati segera melakukan pengadaan mobil operasional Dewan.Sebab,tanpa kendaraan itu, kami tidak bisa bergerak maksimal melaksanakan tugas dan fungsiDewan,” ujar Ketua Komisi I DPRD Polman Syamsul Samad kepada Seputar Indonesia (SI),kemarin.
Dia menjelaskan, permintaan mobil operasional tersebut menggunakan sistem pinjam pakai bagi masing-masing ketua komisi,ketua Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan (BK) di DPRD Polman.“Jadi,mobil tersebut untuk semua ketua sebanyak 7 unit jenis Avanza keluaran terakhir,” kata legislator Partai Demokrat ini.
Dia menambahkan, secara eksplisit tidak ada peraturan yang mengatur masalah itu. Jadi, istilah yang akan dipakai adalah pinjam pakai untuk memudahkan wakil rakyat menjalankan tugas baik pengawasan maupun legislasi.
“Banyak hal yang tertunda karena kendala itu,”tandasnya dalam pertemuan dengan Bupati Polman Ali Baal dengan Ketua DPRD Polman Abdullah Tato dan sejumlah anggota Dewan lainnya di Polewali.
Hal senada diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Polman Rahim.Dia menyatakan,tidak adanya mobil operasional sangat menghambat kegiatan-kegiatan Dewan dalam menjalankan tugastugas. Sebenarnya DPRD dalam masalah ini tidak pada posisi mendesak untuk pengadaan mobil tersebut.
“Kami tidak mendesak. Namun, yang kami sampaikan adalah dalam kondisi seperti ini, intensitas melaksanakan tugas sangat terhambat jika itu tidak ada. Bupati memiliki otoritas terkait masalah itu cepat atau lambat,”ungkapnya.
Dia menyebutkan,selama menjalankan tugas-tugas Dewan setelah pelantikan beberapa waktu lalu, dia selalu menggunakan mobil pribadi dalam melaksanakan tugas Dewan. Karena itu,dengan adanya mobil operasional tersebut, nanti akan memudahkan tugas wakil rakyat.
Sementara itu, Bupati Polman Ali Baal Masdar dalam penjelasannya sangat merespons masalah tersebut dan berjanji segera memenuhi permintaan Dewan dalam waktu dekat.“Pak Bupati berjanji akan segera merealisasikan mobil operasional itu akhir Januari mendatang,”tandas Rahim.
Dari informasi yang dihimpun Seputar Indonesia(SI),hingga kini di DPRD Polman, yang memiliki kendaraan operasional (mobdin) di gedung Dewan tersebut,baru Ketua DPRD Abdullah Tato dan dua wakil ketuanya. Sementara tujuh pimpinan Dewan lainnya belum mendapatkan fasilitas tersebut. (abdullah nicolha)
POLEWALI(SI) – DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman),Sulawesi Barat (Sulbar) mendesak Bupati Polman Ali Baal Masdar mengadakan mobil operasional bagi wakil rakyat.
“Kami meminta bupati segera melakukan pengadaan mobil operasional Dewan.Sebab,tanpa kendaraan itu, kami tidak bisa bergerak maksimal melaksanakan tugas dan fungsiDewan,” ujar Ketua Komisi I DPRD Polman Syamsul Samad kepada Seputar Indonesia (SI),kemarin.
Dia menjelaskan, permintaan mobil operasional tersebut menggunakan sistem pinjam pakai bagi masing-masing ketua komisi,ketua Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan (BK) di DPRD Polman.“Jadi,mobil tersebut untuk semua ketua sebanyak 7 unit jenis Avanza keluaran terakhir,” kata legislator Partai Demokrat ini.
Dia menambahkan, secara eksplisit tidak ada peraturan yang mengatur masalah itu. Jadi, istilah yang akan dipakai adalah pinjam pakai untuk memudahkan wakil rakyat menjalankan tugas baik pengawasan maupun legislasi.
“Banyak hal yang tertunda karena kendala itu,”tandasnya dalam pertemuan dengan Bupati Polman Ali Baal dengan Ketua DPRD Polman Abdullah Tato dan sejumlah anggota Dewan lainnya di Polewali.
Hal senada diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Polman Rahim.Dia menyatakan,tidak adanya mobil operasional sangat menghambat kegiatan-kegiatan Dewan dalam menjalankan tugastugas. Sebenarnya DPRD dalam masalah ini tidak pada posisi mendesak untuk pengadaan mobil tersebut.
“Kami tidak mendesak. Namun, yang kami sampaikan adalah dalam kondisi seperti ini, intensitas melaksanakan tugas sangat terhambat jika itu tidak ada. Bupati memiliki otoritas terkait masalah itu cepat atau lambat,”ungkapnya.
Dia menyebutkan,selama menjalankan tugas-tugas Dewan setelah pelantikan beberapa waktu lalu, dia selalu menggunakan mobil pribadi dalam melaksanakan tugas Dewan. Karena itu,dengan adanya mobil operasional tersebut, nanti akan memudahkan tugas wakil rakyat.
Sementara itu, Bupati Polman Ali Baal Masdar dalam penjelasannya sangat merespons masalah tersebut dan berjanji segera memenuhi permintaan Dewan dalam waktu dekat.“Pak Bupati berjanji akan segera merealisasikan mobil operasional itu akhir Januari mendatang,”tandas Rahim.
Dari informasi yang dihimpun Seputar Indonesia(SI),hingga kini di DPRD Polman, yang memiliki kendaraan operasional (mobdin) di gedung Dewan tersebut,baru Ketua DPRD Abdullah Tato dan dua wakil ketuanya. Sementara tujuh pimpinan Dewan lainnya belum mendapatkan fasilitas tersebut. (abdullah nicolha)
Linda Gumelar Puji Produk UKM
Thursday, 14 January 2010
MAKASSAR (SI) —Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP-PA) Linda Amalia Sari Gumelar dalam kunjungan ke Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin, menyempatkan diri melihat Usaha Kecil Menengah (UKM) Adhystya yang membuat produk dari bahan daur ulang sampah.
Sebelumnya, istri Agum Gumelar, mantan Menteri Perhubungan, telah mengunjungi Sinar, seorang anak berusia 7 tahun yang merawat ibunya yang lumpuh di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Kedatangan Linda Gumelar ke UKM Adhystya mendapat sambutan meriah dari warga Jalan Bai Dakka, Kelurahan Karang Anyar,Kecamatan Mamajang.Dengan senyum ramah,Linda Gumelar kagum melihat aktivitas ibu-ibu rumah tangga yang aktif di UKM tersebut.
Mantan Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) ini mengatakan bahwa aktivitas tersebut merupakan bukti adanya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi yang dibantu oleh berbagai pihak. “Ini adalah suatu hal yang menarik.Kita lihat bagaimana mereka menjaga lingkungan dengan menciptakan produk daur ulang.,”katanya.
Bahkan, Meneg PP dan PA mengeluarkan uang sekitar Rp1 juta untuk membeli beberapa produk untuk dijadikan souvenir bagi tamu- tamu yang berkunjung ke kantor Meneg PP dan PA. Selain itu, Linda akan membawa produk tersebut untuk dipamerkan dalam pertemuan Gender Assembly di New York pada Maret.
“Saya akan sampaikan ini adalah karya ibu-ibu dari UKM di Sulsel.”imbuhnya. UKM Adhystya merupakan salah satu dari 10 UKM yang membuat berbagai macam produkproduk dari sampah plastik dan koran. UKM ini mempekerjakan 10 orang ibu rumah tangga sebagai anggota tetap dan sekitar 20 orang anggota lepas.
Salah satu fasilitator UKM Adhystya,Achmad Sese mengatakan, kesulitan yang dihadapi UKMUKM di Makassar adalah mendapatkan behan.Untuk sampah yang sudah dipilih dihargai Rp5.000 - Rp6.000 per kilogram, sedangkan sampah yang tidak dipilih dihargai Rp3.000 per kilogram.
Ketua Kelompok UKM Adhystya, Nurhana menambahkan, mayoritas ibu-ibu rumah tangga bekerja sebagai pencuci bahan baku. Rumah Nurhana menjadi Sekretariat UKM Adhystya, sekaligus tempat kerja. Di depan rumahnya terdapat semacam galeri yang memamerkan bermacammacam produk di antaranya tas, topi, dompet, tempat pensil dan bingkai foto.
Sebelumnya,di Sulbar,Meneg PP-PA tampak haru ketika mengunjungi Sinar, bocah perempuan berusia 7 tahun yang merawat ibunya yang lumpuh, Murni, 30, seorang diri. “Mana sang pahlawan, ada salam dari Om Charli (vocalis ST12),” ungkapnya saat memasuki ruang perawatan Murni di ruang VIP I RSUD Polman. (sartika nasmar/ abdullah nicolha)
MAKASSAR (SI) —Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP-PA) Linda Amalia Sari Gumelar dalam kunjungan ke Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin, menyempatkan diri melihat Usaha Kecil Menengah (UKM) Adhystya yang membuat produk dari bahan daur ulang sampah.
Sebelumnya, istri Agum Gumelar, mantan Menteri Perhubungan, telah mengunjungi Sinar, seorang anak berusia 7 tahun yang merawat ibunya yang lumpuh di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Kedatangan Linda Gumelar ke UKM Adhystya mendapat sambutan meriah dari warga Jalan Bai Dakka, Kelurahan Karang Anyar,Kecamatan Mamajang.Dengan senyum ramah,Linda Gumelar kagum melihat aktivitas ibu-ibu rumah tangga yang aktif di UKM tersebut.
Mantan Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) ini mengatakan bahwa aktivitas tersebut merupakan bukti adanya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi yang dibantu oleh berbagai pihak. “Ini adalah suatu hal yang menarik.Kita lihat bagaimana mereka menjaga lingkungan dengan menciptakan produk daur ulang.,”katanya.
Bahkan, Meneg PP dan PA mengeluarkan uang sekitar Rp1 juta untuk membeli beberapa produk untuk dijadikan souvenir bagi tamu- tamu yang berkunjung ke kantor Meneg PP dan PA. Selain itu, Linda akan membawa produk tersebut untuk dipamerkan dalam pertemuan Gender Assembly di New York pada Maret.
“Saya akan sampaikan ini adalah karya ibu-ibu dari UKM di Sulsel.”imbuhnya. UKM Adhystya merupakan salah satu dari 10 UKM yang membuat berbagai macam produkproduk dari sampah plastik dan koran. UKM ini mempekerjakan 10 orang ibu rumah tangga sebagai anggota tetap dan sekitar 20 orang anggota lepas.
Salah satu fasilitator UKM Adhystya,Achmad Sese mengatakan, kesulitan yang dihadapi UKMUKM di Makassar adalah mendapatkan behan.Untuk sampah yang sudah dipilih dihargai Rp5.000 - Rp6.000 per kilogram, sedangkan sampah yang tidak dipilih dihargai Rp3.000 per kilogram.
Ketua Kelompok UKM Adhystya, Nurhana menambahkan, mayoritas ibu-ibu rumah tangga bekerja sebagai pencuci bahan baku. Rumah Nurhana menjadi Sekretariat UKM Adhystya, sekaligus tempat kerja. Di depan rumahnya terdapat semacam galeri yang memamerkan bermacammacam produk di antaranya tas, topi, dompet, tempat pensil dan bingkai foto.
Sebelumnya,di Sulbar,Meneg PP-PA tampak haru ketika mengunjungi Sinar, bocah perempuan berusia 7 tahun yang merawat ibunya yang lumpuh, Murni, 30, seorang diri. “Mana sang pahlawan, ada salam dari Om Charli (vocalis ST12),” ungkapnya saat memasuki ruang perawatan Murni di ruang VIP I RSUD Polman. (sartika nasmar/ abdullah nicolha)
Monday, January 11, 2010
Penetapan Cabup PDIP Molor
Sunday, 10 January 2010
WATANSOPPENG(SI) – Penetapan calon bupati dan wakil bupati (cabup-cawabup) yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Soppeng Juni 2010 dipastikan molor.
Alasannya, beberapa kegiatan PDIP dalam waktu dekat digelar serentak sehingga pengurus cabang sibuk dalam membenahi masalah administrasi. Begitu juga dengan Konferensi Daerah PDIP Sulawesi Selatan (Sulsel) bakal digelar dalam waktu dekat.
“Jadi, teman-teman sibuk karenasemua kegiatan PDIP hampir bersamaan. Selain itu, masih ada persoalan internal DPC Soppeng yang harus dituntaskan terlebih dahulu,” kata Sekretaris DPC PDIP Soppeng Agus Setiawan PH Rauf kepada Seputar Indonesia(SI),kemarin.
Sebelumnya, di kubu partai berlambang kepala banteng moncong putih di Bumi Latemmamala tersebut merencanakan konferensi cabang khusus (konfercabsus) pada 8 Januari.Namun,karena berbagai kendala tersebut, rencana penentuan calon yang akan diusung belum dilakukan.
Informasi yang dihimpun SI, padakonfercabsustersebutdelapan Pengurus Anak Cabang (PAC-PDIP) Soppeng akan dihadirkan dan berhak memberikan suaranya siapa yang akan diusung pada perhelatan pesta demokrasi lima tahunan di daerah berjuluk Kota Kalong itu.
Agus menegaskan, pada Konfercab tersebut delapan pengurus kecamatan memiliki hak bicara dan suaramemilihcalonyangakandiusul ke tingkat atas (DPD-DPP) untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan.“Jadi,semuanya mendapat hak untuk mengusulkan siapa yang akan dikirim,”ungkapnya.
Penetapan calon yang akan diusung pada perhelatan pesta demokrasi lima tahunan di daerah berjuluk Kota Kalong itu akan dilakukan di tingkat provinsi,sementara di tingkat pusat akan memberikan persetujuan.Kendatidemikiankata Agus, tetap akan mengacu pada usulan dari tingkat kabupaten.
“Kami hanya mengusulkan dan yang menentukan adalah provinsi. Namun,perlu diingat,penetapan itu tetap mengacu pada perkembangan daerah.Karena yang lebih mengetahui eskalasi politik di daerah adalah pengurus kabupaten,”tutur sekretaris PDIP Soppeng ini.
Data yang dihimpun,di internal partai bentukan Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarno Putri ini, ada dua orang figur yang telah mendaftarkan diri untuk posisi balon wakil bupati yakni Ketua Bappilu PDIP Sulsel Husain Djunaid dan Ketua DPC-PDIP Soppeng Andi Mapparemma.
Kepala Bidang OKK DPC-PDIP Soppeng Agusnawan Iskandar menegaskan, bagi bakal calon yang belum melengkapi berkas-berkasnya agar segera melengkapi persyaratan tersebut.“Kalau tidak lengkap dan tidak lolos verifikasi berkas, secara otomatis peluang mereka tertutup untuk diusung di Pilkada melalui PDIP,”ungkapnya.
Sampai kini figur-figur yang mendaftar di kubu partai peraih kursi terbanyak kedua di Bumi Latemmamala itu masih memiliki peluang yang sama dan intinya nanti pada penentuan tersebut.“Yang jelas kita lihat saja hasil konpercabsus PDIP Soppeng nanti,” tandasnya. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Penetapan calon bupati dan wakil bupati (cabup-cawabup) yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Soppeng Juni 2010 dipastikan molor.
Alasannya, beberapa kegiatan PDIP dalam waktu dekat digelar serentak sehingga pengurus cabang sibuk dalam membenahi masalah administrasi. Begitu juga dengan Konferensi Daerah PDIP Sulawesi Selatan (Sulsel) bakal digelar dalam waktu dekat.
“Jadi, teman-teman sibuk karenasemua kegiatan PDIP hampir bersamaan. Selain itu, masih ada persoalan internal DPC Soppeng yang harus dituntaskan terlebih dahulu,” kata Sekretaris DPC PDIP Soppeng Agus Setiawan PH Rauf kepada Seputar Indonesia(SI),kemarin.
Sebelumnya, di kubu partai berlambang kepala banteng moncong putih di Bumi Latemmamala tersebut merencanakan konferensi cabang khusus (konfercabsus) pada 8 Januari.Namun,karena berbagai kendala tersebut, rencana penentuan calon yang akan diusung belum dilakukan.
Informasi yang dihimpun SI, padakonfercabsustersebutdelapan Pengurus Anak Cabang (PAC-PDIP) Soppeng akan dihadirkan dan berhak memberikan suaranya siapa yang akan diusung pada perhelatan pesta demokrasi lima tahunan di daerah berjuluk Kota Kalong itu.
Agus menegaskan, pada Konfercab tersebut delapan pengurus kecamatan memiliki hak bicara dan suaramemilihcalonyangakandiusul ke tingkat atas (DPD-DPP) untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan.“Jadi,semuanya mendapat hak untuk mengusulkan siapa yang akan dikirim,”ungkapnya.
Penetapan calon yang akan diusung pada perhelatan pesta demokrasi lima tahunan di daerah berjuluk Kota Kalong itu akan dilakukan di tingkat provinsi,sementara di tingkat pusat akan memberikan persetujuan.Kendatidemikiankata Agus, tetap akan mengacu pada usulan dari tingkat kabupaten.
“Kami hanya mengusulkan dan yang menentukan adalah provinsi. Namun,perlu diingat,penetapan itu tetap mengacu pada perkembangan daerah.Karena yang lebih mengetahui eskalasi politik di daerah adalah pengurus kabupaten,”tutur sekretaris PDIP Soppeng ini.
Data yang dihimpun,di internal partai bentukan Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarno Putri ini, ada dua orang figur yang telah mendaftarkan diri untuk posisi balon wakil bupati yakni Ketua Bappilu PDIP Sulsel Husain Djunaid dan Ketua DPC-PDIP Soppeng Andi Mapparemma.
Kepala Bidang OKK DPC-PDIP Soppeng Agusnawan Iskandar menegaskan, bagi bakal calon yang belum melengkapi berkas-berkasnya agar segera melengkapi persyaratan tersebut.“Kalau tidak lengkap dan tidak lolos verifikasi berkas, secara otomatis peluang mereka tertutup untuk diusung di Pilkada melalui PDIP,”ungkapnya.
Sampai kini figur-figur yang mendaftar di kubu partai peraih kursi terbanyak kedua di Bumi Latemmamala itu masih memiliki peluang yang sama dan intinya nanti pada penentuan tersebut.“Yang jelas kita lihat saja hasil konpercabsus PDIP Soppeng nanti,” tandasnya. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
