175 PNS Soppeng Masuk Masa Pensiun

Tuesday, 07 September 2010
WATANSOPPENG (SINDO) – Sebanyak 175 pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng memasuki masa pensiun pada 2010.

Pegawai tersebut terdiri atas kalangan pendidik (guru) dan nonguru atau PNS struktural yang bertugas di sejumlah SKPD.

Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Soppeng Kamaruddin mengatakan, PNS yang pensiun tersebut rata-rata mencapai usia 56 tahun dan untuk PNS nonguru dengan masa pengabdian sekitar 20 tahun. Selebihnya merupakan pensiunan guru dengan usia 60 tahun.

“Batas usia pensiun PNS ini sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) No 65/2008 tentang Perubahan Kedua Atas PP No 32/1979 tentang Pemberhentian PNS,” ujar dia kepada wartawan kemarin.

Dari 175 PNS yang memasuki masa pensiun itu terbagi atas tiga bagian, pertama terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Maret 2010,kedua TMT baru berlaku 1 Juli, dan ketiga TMT berlaku 1 Agustus 2010.

Dia menyebutkan bahwa ada empat pejabat eselon II lingkup Pemkab Soppeng yang mencapai batas usia pensiun (BUP) 56 tahun pada Januari 2011.

Pejabat eselon II yang dimaksudkan, yakni Kepala BKDD Andi Khaerul Umur, Kadis Dikmudora Andi Endang Supiati, Kadis Dukcapilnakertrans Suparman, dan Kepala Inspektorat Andi Pawelloi Mappejanci.

BKD telah melayangkan surat pemberitahuan BUP kepada PNS yang akan berakhir pada 1 Januari 2011.

“Hal itu sesuai aturan bahwa 6 bulan sebelum pensiun,PNS bersangkutan diingatkan pihak BKDD.Tujuannya agar bisa mempersiapkan berkas pengusulan pensiun ke BKDD,”tandasnya.

Plh Bupati Soppeng Abdul Haris Abbas yang juga Sekretaris Kabupaten Soppeng,menambahkan bahwa aturan tersebut adalah PP 32/1979 tentang Pemberhentian PNS jo PP 65/2008. “Intinya batas usia pensiun PNS adalah 56 tahun,”katanya kepada SINDO.

Menurut pejabat yang sudah dua kali menjadi pelaksana tugas bupati ini,untuk jabatan tertentu, khususnya pejabat struktural eselon I dan II, dapat diperpanjang sampai usia 60 tahun dengan syarat tertentu.“Jadi, tidak otomatis diperpanjang,”pungkasnya. (abdullah nicolha)

Guru Sertifikasi Kecewa Tak Terima Tunjangan

KONSULTASI. Pelaksana tugas (plt) Bupati Soppeng Abdul Haris Abbas yang juga Sekkab Soppeng (ujung kanan) saat memberikan penjelasan kepada perwakilan PGRI Soppeng yang turut didampingi Kepala Dikmudora Soppeng Andi Endang Supiati. (FOTO: Abdullah Nicolha).

Monday, 06 September 2010
WATANSOPPENG(SINDO) – Sebanyak 1.018 guru sertifikasi di Kabupaten Soppeng kecewa karena tidak menerima tunjangan sertifikasi.Alasannya,surat keputusan (SK) tentang pencairan dana itu belum ditandatangani bupati.

Dana tunjangan sertifikasi saat pembahasan APBD Pokok 2010, Pemkab belum memasukkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).Akibatnya,Pemkab berencana memasukkannya dalam pembahasan APBD Perubahan.

“Untuk mendahului dari perubahan anggaran tersebut,harus melalui SK Bupati yang mengatur hal ini,yang disebut SK Parsial,”ungkap pelaksanatugasBupatiSoppeng Abdul Haris Abbas kepada sejumlah guru di ruang kerjanya kemarin.

Menurut Haris,Dewan sudah tidak ada masalah karena memberikan persetujuan atas pembayaran tunjangan sertifikasi guru tersebut. Hanya yang menjadi kendala adalah siapa yang menandatangani SK tersebut, bupati atau caretakerbupati.

“Sementara pelaksana tugas bupati dalam aturan itu tidak memiliki kewenangan tentang hal itu karena tidak semua jabatan bupati bisa dilakukan pelaksana tugas bupati, terutama hal-hal prinsipil.Termasuk SK Parsial yang mengatur pembayaran tunjangan sertifikasi guru,” ungkap Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng ini.

Dari pantauan,mantan Kepala Bappeda Soppeng itu sibuk menghubungi pejabat biro Pemda Sulsel untuk berkoordinasi terkait masalah itu.

Menurut Haris, Biro Hukum Pemda Sulsel memberikan argumentasi yang sama bahwa tidak boleh pelaksana tugas bupati menandatangani SK yang kapasitas hanya untuk kebijakan bupati.

Sementara pihak BPK memberikan dua opsi, yakni memperbolehkan dan mengatakan tidak bisa. Dengan berbagai pertimbangan dan tidak ingin mengambil risiko, Haris berat menandatangani SK tersebut.Kecuali jika seluruh guru sertifikasi memberi jaminan dan mau bertanda tangan untuk menanggung risiko bersama dengan alasan kondisi darurat.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Soppeng Labara mengaku memahami kendala dan alasan terhambatnya pembayaran tunjangan itu.

“Setelah mendengar penjelasan itu kami paham. Selama ini kami tidak pernah memahami itu,yang kami tahu akan dibayarkan pada Juni-Juli,” katanya kepada SINDO, seusai menggelar pertemuan dengan Plh Bupati Soppeng kemarin.

Dia juga mengaku,hasil konsultasi itu akan disampaikan kepada guru-guru yang ada di daerah berjuluk Kota Kalong itu agar tidak ada kesalahpahaman. Meskipun guru sertifikasi sangat dibutuhkan dana tersebut menjelang Lebaran, karena ada aturan tersebut sehingga mereka harus menunggu.

Labara mengatakan, pihaknya hari ini akan mengagendakan pertemuan dengan semua guru sertifikasi di gedung Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikmudora) untuk menyosialisasikan aturan dan penjelasan yang diberikan plh bupati agar semua pihak memahaminya.

Kendati demikian, salah seorang guru asal Kecamatan Liliriaja, Ahmad, mengaku bahwa dana tersebut sangat dibutuhkan untuk digunakan dalam keperluan Lebaran.

“Jika memang semua guru yang menerima sertifikasi diminta bertanda tangan untuk mendukung plt bupati menempuh kebijakan itu, kami yakin semua guru sertifikasi siap, termasuk menanggung semua risikonya,”ungkapnya.

Kepala Dikmudora Soppeng Andi Endang Supiati yang ikut mendampingi para pengurus PGRI Kabupaten Soppeng membenarkan rencana melakukan pertemuan dengan pengurus PGRI kabupaten dan kecamatan untuk memberikan penjelasan mengenai sumber masalah belum dibayarkan tunjangan sertifikasi tersebut.

Menurut dia, dana tunjangan sertifikasi Rp14 miliar lebih diperuntukkan bagi 1.000-an lebih guru di Kabupaten Soppeng. (abdullah nicolha)

PBB 100%,11 Kades Dapat Motor

Monday, 06 September 2010
SENGKANG (SINDO) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo memberikan hadiah sepeda motor kepada 11 kepala desa (kades) di Kecamatan Bola karena berhasil merampungkan pajak bumi bangunan (PPB) 100%.

Camat Bola Syamsul Bahri mengatakan, daerah yang dipimpinnya merupakan salah satu daerah yang tercepat merampungkan PBB hingga 100% dibanding daerah lain.Alasan inilah pemerintah menghadiahkan kendaraan operasional bagi para kepala desa. Pemberian kendaraan operasional berupa sepeda motor Suzuki Smash.

“Hadiah tersebut sebagai ucapan terima kasih atas keberhasilan para aparat yang mampu dengan cepat merampungkan dan pengumpulan PBB 100% serta konsisten melaksanakan tugasnya dengan baik,”katanya kemarin.

Selain memberikan hadiah kepada para kades di wilayah itu, Pemkab Wajo juga menyerahkan bantuan uang tunai Rp5 juta kepada pengurus Masjid Raya Jabal Nur Solo, Kecamatan Bola, untuk pembangunan.

Pemberian bantuan itu diserahkan langsung orang nomor satu di Wajo itu pada acara Safari Ramadan. Bupati mengajak seluruh masyarakat meningkatkan ukhuwah islamiah karena dinilai penting untuk menggenjot roda pembangunan dan upaya pemerintah menyejahterakan masyarakatnya Sementara itu,Ketua TP PKK Wajo Hj Andi Faikah Burhanuddin juga tidak mau kalah,

seusai berbuka puasa di rujab Camat,Istri Bupati Wajo itu juga ikut membagikan cenderamata aksesori pakaian wanita berupa jilbab pasang kepada tim pengurus PKK kecamatan bersama staf dan masyarakat setempat.

Dari pantauan, pembagian aksesori itu berjalan heboh karena bukan hanya perempuan yang berebut jilbab, tapi sebahagian bapak- bapak yang hadir pada kesempatan itu juga berupaya mendapatkan jilbab pasang untuk dihadiahkan kepada keluarga mereka. (abdullah nicolha)

Jalur Soppeng-Wajo Terganggu

PASANG BETON. Sejumlah pekerja sedang memasang beton di badan Jembatan Macanre Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng baru-baru ini.

Sunday, 05 September 2010
WATANSOPPENG (SINDO) – Jalur utama yang menghubungkan antara Kabupaten Soppeng- Wajo di Kelurahan Macanre,Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng mengalami gangguan dalam beberapa hari terakhir.

Dari pantauan, jembatan sepanjang 100 meter dan lebar 7 meter itu nyaris tidak dapat diakses. Beruntung, kendaraan roda empat dan dua masih bisa melewati jalur tersebut meski harus antre dan berhati-hati karena takut jatuh ke sungai.

“Memang kalau mau melewati jembatan itu harus berhati-hati karena hanya separuh jalan (jembatan) yang bisa dilalui, karena sementara dalam pengerjaan,” kata salah seorang warga Soppeng Latif ,30,kepada SINDO,kemarin.

Selain harus berhati-hati,warga setempat juga mengeluhkan kondisi tersebut karena akses jalan mereka tertanggu dan menghambat aktivitas para pekerja baik kantoran, pedagang, ataupun petani di daerah tersebut.

Bahkan warga setempat meminta agar pihak pemerintah dan perusahaan yang melakukan pengerjaan itu segera merampungkannya agar segala aktivitas warga kembali lancar.

Sejumlah pengusaha konstruksi juga mengharapkan agar proyek tersebut segera dirampungkan karena akan mengganggu pengerjaan lain.

“Kalau ini tidak segera dirampungkan maka akan menghambat pengerjaan proyek lain, karena mobil pengangkut material proyek tidak mampu mencapai lokasi proyek tepat waktu,” ujar salah seorang pengusaha Soppeng yang enggan menyebutkan namanya.

Sementara itu,Kepala Kantor Bina Marga Cabang Soppeng Djamal mengaku bahwa, jalur yang menghubungkan Soppeng-Wajo di Kelurahan Macanre itu terganggu dan tidak bisa dilalui kendaraan yang memiliki muatan di atas 5 ton.

“Memang benar tidak bisa dilalui kendaraan yang bertonase (bermuatan) maksimal muatan 5 ton, jadi mobil truk enam roda tidak bisa melewati jalur itu,” katanya kepada wartawan saat dihubungi,kemarin.

Djamal juga mengaku, pihaknya telah mengantisipasi kepada warga atau kendaraan yang berasal dari Pekkae-Bulu Dua (jalur Makassar) untuk sementara tidak melalui jalur tersebut karena sedang dalam pengerjaan.

“Makanya,bagi kendaraan dari Pekkae-Bulu Dua ada arahan petunjuk jalan bagi mereka yang ingin menuju ke Bone atau Wajo untuk sementara tidak melalui jalur jembatan Macanre,” ujarnya.

Kepala Kantor Bina Marga ini juga mengaku tidak bisa memastikan kapan jalur tersebut kembali normal dan dapat diakses seperti semula. Kendati demikian, pihaknya meminta kepada perusahaan yang melakukan pengerjaan agar berupaya segera merampungnya agar normal kembali.

“Kami tidak bisa memastikan kapan jalur tersebut kembali normal kami juga telah meminta pihak perusahaan agar berupaya segera merampungkannya,”tandasnya.

Selain menjadi penghubung dan ruas jalan Soppeng-Wajo, jalur itu juga merupakan jalan poros Wajo – Makassar melalu Cabbenge yang pengerjaan dimulai pada 2008 silam kemudian tertunda pada 2009 lalu.

Informasi yang dihimpun di lokasi proyek bahwa, jembatan sepanjang 100 m dan lebar 7m itu berkonstruksi beton.Sebanyak 80 panel bakal akan diletakkan di atas rangka jembatan.

Menurut salah seorang pekerja, sebahagian kompisisi cor beton yang digunakan bahan bakunya di import dari Jerman yakni pipa selonsong. Sementara komposisi beton saat dicor berbagai bahan seperti fosroc dan zika beton harus didatangkan dari Jakarta.

Dari informasi, pengerjaan jembatan tersebut dianggarkan melalui APBD Provinsi senilai Rp3 miliar lebih yang ditangani oleh PT. Wira Karsa Konstruksi. (abdullah nicolha)

PNS Diminta Tak Tambah Libur

Sunday, 05 September 2010
WATANSOPPENG (SINDO) – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Soppeng Abdul Haris Abbas meminta kepada para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkab Soppeng tidak menambah libur usai perayaan hari raya idul fitri mendatang.

“Kami minta para pegawai tidak menambah libur yang telah ditetapkan,” ungkap Plh bupati yang juga selaku Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng ini kepada wartawan di ruang kerjanya, akhir pekan kemarin.

Haris menambahkan,cuti bersama selama lima hari itu akan dimulai pada Kamis (9/9) hingga Senin (13/9) mendatang. “Jadi pada dasarnya, pegawai diwajibkan kembali masuk kantor seperti hari biasa mulai Selasa (14/9) mendatang,” katanya.

Menurutnya, bagi pegawai yang mangkir atau tidak masuk kerja pada hari yang telah ditetapkan itu dan tidak ada alasan yang jelas. Maka, pihaknya memastikan akan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. “Kalau ada yang mangkir, maka dipastikan akan dikenakan sanksi,”tegasnya.

Mantan kepala Bappeda Soppeng ini juga menambahkan, untuk menyiasati hal tersebut, pihaknya akan melakukan razia kedisipilinan pegawai pada hari pertama masuk kantor.

Dia mengharapkan, para kepala SKPD memantau seluruh stafnya pada hari pertama masuk kerja nanti. “Sanksinya, bisa berupa sanksi ringan, sedang, hingga berat. Itu tergantung dari bobot kesalahan PNS bersangkutan,” pungkasnya.

Informasi yang dihimpun, keputusan libur atau cuti bersama itu dikeluarkan melalui surat edaran bupati tetang hari lingkup Pemkab Soppeng selama lima hari. Surat edaran itu lanjutnya, untuk menyambut hari raya Idul Fitri 1431 Hijriyah yang jatuh pada 10 September mendatang.

Selain dispensasi kepada pegawai negeri sipil (PNS), pihak pemkab setempat juga memberlakukan bagi honorer di Bumi Latemmamala tersebut. Selanjutnya, surat itu disampaikan ke seluruh instansi lingkup Pemkab Soppeng. (abdullah nicolha)

Harga Sembako di Makassar Stabil

PANEN RAYA. (ki-ka) Kepala Bulog Sutarto Ali Musho, Mentan Suswono, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, dan Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru saat melakukan panen raya di Kelurahan Mappadaelo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, kemarin. (FOTO: Abdullah Nicolha).

Sunday, 05 September 2010
MAKASSAR (SINDO) – Pemerintah fokus menjaga kelancaran alur distribusi barang kebutuhan pokok, utamanya untuk daerahdaerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi lonjakan harga jelang lebaran Idul Fitri mendatang. Hal tersebut diungkapkan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar dalam kunjungan kerjanya ke Makassar,kemarin.

Dalam kunjungan kerja tersebut, kedua menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II tersebut melakukan pantauan kesiapan Pelabuhan Tradisional Paotere dan Pelindo IV untuk melihat arus distribusi barang.

Pantauan di pelabuhan tersebut dilakukan untuk menjamin agar alur distribusi barang kebutuhan pokok lancar,karena ketersediaan barangnya sendiri di klaim cukup. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah infrastruktur pelabuhan dan jumlah kapal yang melayani distribusi barang di KTI.

Disamping itu, kedua menteri tersebut juga memantau realisasi pembangunan Pasar Tradisional Pa’baeng-baeng yang mendapatkan dana stimulus revitalisasi di tahun 2009, sekaligus melihat kondisi harga kebutuhan pokok jelang lebaran.

Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu mengatakan, hasil pantauan harga di Pasar Pa’- baeng-baeng, menunjukkan jika harga kebutuhan pokok di Makassar termasuk yang paling stabil dari seluruh wlayah Indonesia. Bahkan jelang lebaran tahun ini harga-harga cenderung mengalami penurunan.

“Pantauan ke pelabuhan dilakukan untuk melihat kelancaran alus distribusi barang jelang lebaran,khususnya diwilayah KTI. Untuk harga, di Makassar ini cenderung stabil utamanya harga daging yang cenderung turun,” jelasnya disela pantauan di Pasar Pa’baengbaeng kemarin.

Marie Elka mengatakan, Meski stok kebutuhan aman, akan tetapi dia mengharapkan agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditingkat kabupaten/kota maupun provinsi untuk menjaga pendistribusian barang, terutama untuk mengantisipasi gangguan cuaca dan kerusakan jalan maupun jembatan.

Disinggung tentang pembangunan Pasar Pa’baeng-baeng yang mendapat alokasi dana stimulus revitalisasi dari APBN tahun 2009 lalu, Marie Elka mengatakan, setiap mengunjungi pasar tradisional selain meninjau stok kebutuhan pokok dan fluktuasi harga,kondisi infrastruktur pasar juga menjadi perhatian utama.

Marie melihat daya tampung di Pasar Pabaeng-baeng belum optimal, penataan pedagang terlihat padat, pengelolaan kebersihan dan pengelolaan pasar pun belum maksimal.

Dia juga menanggapi permintaan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk melakukan perluasan pasar. “Kondisi pedagang terlalu padat, tetapi laporan yang ada menyebutkan hal tersebut disebabkan bertambahnya jumlah pedagang jelang lebaran. Untuk permintaan perluasan pasar,kami akan kirim tim untuk melakukan evaluasi dan survei,”jelasnya.

Pasar Murah BUMN Diperpanjang

Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar menambahkan, untuk mendorong upaya menjaga stabilitas harga,BUMN dilibatkan dengan menyelenggarakan pasar murah yang dilaksanakan di 150 titik.

Dan untuk wilayah KTI titiktitik pelaksanaan pasar murah ada di Makassar, Nusa Tenggara Barat (NTB),Nusa Tenggara Timur (NTT), Sorong hingga beberapa wilayah lainnya di Papua.

“Pelaksanaan pasar murah oleh BUMN tersebut telah dilakukan selama empat hari, namun melihat antusias masyarakat maka diputuskan untuk memperpanjang hingga tiga hari kedepan.

Harga produknya sendiri lebih murah 30% dari harga pasar,”jelas mantan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog tersebut kemarin.

Mustafa menambahkan,di Sulawesi Selatan dan Barat pasar murah diselenggarakan di 12 titik yaitu di Kabupaten Bantaeng,Bulukumba dan Kota Palopo, Pelabuhan Paotere, Pasar Daya dengan PT Kima sebagai koordinatornya, Bank Bukopin di Pasar Manggala Antang, Bank BNI di Pasar Minasa Upa, PT Pelindo IV dan PPI di Pelabuhan Paotere,PT Askes dan PT Jamsostek di Pasar Pampang serta Pasar Tallo oleh PT Bank Mandiri.

Lainnya adalah Pasar Manuruki oleh PTPN XIV dan PT Telkom,Lapangan Bola Bungoro Pangkep oleh PT Semen Tonasa, serta Pasar Gowa oleh Bank Rakyat Indonesia.

Mustafa menilai, penyelenggaraan pasar murah oleh BUMN di Sulsel berjalan sangat baik karena terdapat sejumlah penurunan harga barang kebutuhan pokok di provinsi ini.“Hal tersebut memang target kita untuk menjaga harga tidak naik dan diharapkan mengalami penurunan sesuai dengan instruksi presiden,”ujarnya.

Penyelenggaraan pasar murah ini melibatkan seluruh BUMN dan menggunakan anggaran program kemitraan bina lingkungan dan memberikan subsidi penjualan kebutuhan pokok hingga 30% di bawah harga yang berlaku di pasaran.

Turut menyertai kunjungan tersebut antara lain Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Sekretaris Provinsi Sulsel Andi Muallim, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulsel Amal Natsir,Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulsel dan Kota Makassar, serta beberapa pejabat lainnya.

Mentan: Kebutuhan Pangan Nasional Masih Cukup

Menteri Pertanian Suswono mengungkapkan kebutuhan nasional (pangan) untuk tahun ini masih mencukupi. Hal ini karena kegagalan panen nasional akibat cuaca buruk di sejumlah daerah hanya satu persen sehingga tidak memengaruhi produksi.

“Satu hal yang patut kita syukuri adalah kebutuhan nasional kita masih cukup,” ungkapnya dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan,kemarin.

Menurut dia, berbagai negara saat ini masing-masing mengamankan ketahanan pangannya. Dia menyontohkan, China yang selama ini tidak pernah mengimpor beras,tahun ini akan mengimpor sebesar 1 juta ton.

Tahun ini, lanjut dia,produksi pangan mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 sebesar 1,17% atau menghasilkan 65,150 juta ton gabah kering.

Suswono menyebutkan, Sulawesi Selatan merupakan daerah paling sigap dalam menangani masalah ketahanan pangan di negeri ini. Dia membeberkan, anggaran yang disiapkan untuk program pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, irigasi dan program infrastruktur pertanian lainnya sebanyak Rp4,2 triliun.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan,pihaknya menyakini dengan kehadiran menteri pertanian itu akan membawa berkah bagi masyarakat Sulsel khususnya Wajo.

“Kedatangan Pak menteri pasti membawa panen, kalau tidak membawa panen pasti ada yang rusak, dan pasti akan diperbaiki,” kata orang nomor satu di Sulsel itu disambut aplous ratusan warga yang hadir di tengah pematan sawah itu,kemarin.

Syahrul menambahkan,Kabupaten Wajo merupakan pemasok terbesar di Sulawesi Selatan di bidang pertanian, sehingga kehadiran menteri pertanian di Wajo sangat diharapkan dan nantinya bantuan pertanian akan terus mengalir ke Sulsel. (yakin achmad/ abdullah nicolha)