Saturday, 17 January 2009
Oh….puang penrekakka kasi sininna bijabijakku pappitangngi kasi’na Mudah-mudahan muluttukan manang lo’mai,muluttuki manangi na mu pabiringi….
UNGKAPAN itulah yang keluar dari mulut sejumlah kerabat korban KM Teratai Prima yang berharap dengan sesajen yang mereka persembahkan ke laut Majene dapat mengembalikan keluarga mereka yang saat ini belum diketahui keadaannya.
Cuaca pagi Kota Majene terlihat mendung,sejumlah ruas jalan terlihat becek setelah hujan mengguyur sejak pukul 05.00 Wita, kemarin. Di tenda darurat Posko KM Teratai Prima di Majene terlihat dan terdengar gaduh, sejumlah kerabat korban sedang menyiapkan sesajen untuk ritual persembahan ke laut Majene. Suasana posko semakin ramai. Setelah sesajen ritual selesai dipersiapkan, serentak mereka berdiri dari tempat duduknya menuju ke dermaga Majene. Rintik hujan seakan menambah khidmat suasana, pun menebalkan kesedihan.
Langkah pelan para keluarga korban yang sejak beberapa hari lalu menunggu dalam ketidakpastian menuju bibir pantai. Di depan sesajen berupa telur yang terbungkus daun sirih itu, Nursiah ,45, berdoa dengan isak tangis yang tak tertahankan.Lafal doa dalam bahasa Bugis meluncur terbata- bata dari bibir tergetar. ”Oh….Puang penrekakka kasi sininna bijabijakku pappitangngi kasi’na.(Oh..Tuhan kembalikan lah semua keluargaku dan perlihatkan lah),” lafal doa Nursia bercampur dengan tetesan air matanya.
Kegiatan tersebut mengundang perhatian sejumlah warga setempat untuk menyaksikan ritual larung lepas ayam dan telur terbungkus daun sirih itu, beberapa ibu terlihat berusaha menahan isak tangis. Meski ditahan, tetapi ingatan mereka terhadap keluarga yang hingga kini belum diketahui kabarnya terlalu sulit untuk dihilangkan dalam memori dalam psikologi masa kesedihan seperti saat itu.Tangis itupun pecah. Buliran bening menetes di pipi Nursiah yang terlihat mulai keriput.
Sebelum telur yang terbungkus daun sirih tersebut dilepas ke laut,sejumlah kerabat memegangnya dengan penuhharapanmudah- mudahan dengan telur bersama daun sirih tersebut dapat mengembalikan keluarga mereka yang belum ditemukan. ”Pasalamaki tori puang, tata rimami”, (Selamatkan lah keluarga kami Tuhan,terimalah),” itulah ucapan sejumlah kerabat saat melepas telur tersebut. Telur yang terbungkus daun sirih itu di lepas ke laut. Selanjutnya,ayam yang akan dipotong sebelumnya dicium oleh sejumlah keluarga dengan harapan.
Kembalikan keluarga kami. Setelah menciumi ayam jantan tersebut, ayam dipotong. Acara penyembelihan ayam dilakukan di laut agar darah ayam tersebut juga menyatu dengan air laut begitu juga dengan ayam, langsung dibuang ke laut sebagai persembahan terakhir dari acara ritual tersebut.
Sambil mengusap kepala ayam tersebut Salmiah ,41, berucap ”Mudah-mudahan muluttukan manang lo’mai, muluttuki manangi na mu pabiringi” (mudah-mudahan kau terbangkan ke pada kami, dan membawanya ke pinggir pantai).” ”Ini kami lakukan karena kami memiliki kepercayaan nenek moyang memberikan persembahankepadapenjaga laut agar dapat membebaskan keluarga kami yang hingga saat ini belum dapat ditemukan,” kata Nursia ,48,kepada sejumlah wartawan seusai menggelar ritual tersebut.
Hal tersebut juga dilakukan karena mendapat restu dari dukun yang menyatakan bahwa keluarga mereka disembunyikan oleh nenek moyang terdahulu. ”Makanya kami berinisiatif untuk menggelar ritual ini, karena kami juga masih menyakini hal-hal tersebut hanya menginginkan mereka ditemukan dalam keadaan apa pun,” katanya dengan menahan isak tangis. Kepercayaan tersebut juga di benarkan oleh nelayan setempat Basri, 50. Dia mengatakan, ritual sesembahan yang ditujukan kepada penjaga laut rutin mereka jika ingin berlayar mencari ikan di laut.
”Memang semestinya kita harus melakukan ritual seperti itu untuk memberikan penghormatan kepada mereka yang berada di laut karena mereka juga perlu dihormati dan dihargai, jangan sampai kita mendapat celaka di tengah laut,” katanya dengan nada meyakinkan. Menurut dia, semua nelayan yang ada di Kabupaten Majene, khususnya warga Mandar yang ingin berlayar, mereka tidak akan berlayar apabila belum memberikan penghormatan kepada penghuni laut dengan menaruh sesajen ke laut.
”Kita harus lakukan hal itu, apalagi kalau kita ingin melintas di perairan Majene atau yang lebih dikenal Tanjung Batu Roro karena pasti kita akan mendapat musibah entah itu tenggelam atau kapal tidak bisa jalan,” jelasnya. Hal itu sudah menjadi rutinitas bagi nelayan Mandar karena keyakinan mereka tentang hal seperti itu masih sangat kuat.
Basri sendiri tidak akan pernah berlayar apabila tidak mempersembahkan sesajen seperti telur atau menyembelih ayam begitu juga dengan darah ayam tersebut karena itulah yang disebut maccera yakni mempersembahkan darah ayam. (abdullah nicolha)
Saturday, January 17, 2009
25% DAU Sulbar Terancam Dipotong
Friday, 16 January 2009
MAMUJU(SINDO)-Sedikitnya 25% Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terancam akan dipotong. Pasalnya, hingga saat ini pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi belum membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2009.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto sendiri telah memberikan peringatan kepada pemerintah dan DPRD Sulbar, agar menyelesaikan RAPBD tersebut karena apabila tidak segera disahkan maka DAU untuk provinsi yang baru berusia empat tahun tersebut akan mengalami penundaan. Bahkan, pihak Mendagri memberikan deadline untuk pengesahan RAPBD tersebut hingga 31 Januari mendatang.
Hal itu merupakan sanksi apabila pemerintah Sulbar belum dapat menyelesaikan pembahasan RAPBD tersebut hingga batas waktu yang telah ditetapkan akan terjadi penundaan DAU. Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin menyatakan, pihaknya telah membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS pada Rabu (14/1) lalu dan telah ditetapkan. ”Kami telah menetapkan KUA-PPAS dan sementara menunggu RAPBD tersebut diserahkan ke Dewan.” kata Arifin kepada SINDO,kemarin.
Dia juga mengaku,bahwa hingga saat ini pihaknya belum dapat membahas RAPBD Sulbar 2009 karena pihak eksekutif belum menyerahkan kepada DPRD. ”Sekarang kami tidak masalah karena kami tinggal menunggu rancangan tersebut diserahkan kepada kami,” jelas dia. Permintaan percepatan penyerahan RAPBD tersebut karena menilai pembahasannya akan memerlukan waktu lama untuk dibahas.
Menurut Arifin,pembahasan tersebut akan memerlukan waktu sekitar 10-15 hari.”Makanya kami minta, kalau bisa diserahkan dengan cepat karena kita sudah mendapat batas waktu dari Mendagri hingga 31 Januari mendatang,” ungkap legislator PDK ini. Dia menyebutkan,idealnya pembahasan RAPBD dilakukan pada September atau November lalu.Namun,pihak DPRD terkendala pada keterlambatan drap RAPBD tersebut dari pihak eksekutif. Kendati demikian, pihaknya yakin akan membahas rancangan tersebut nantinya secara maraton.
”Kami yakin pembahasannya nanti secara maraton karena waktunya sudah sangat singkat,” jelas Wakil KetuaDPRDSulbarini. Salah seorang pejuang pembentukan Sulawesi Barat Farhanuddin menyatakan, pihaknya sangat menyesalkan keterlambatan eksekutif untuk menyerahkan RAPBD tersebut ke dewan karena akan hal itu akan memengaruhi kualitas dari rancangan anggaran untuk provinsi baru seperti Sulbar yang masih sangat membutuhkan pembangunan mulai dari fisik dan non fisik bagi satu daerah otonom.
Dia berharap, dengan tindakan legislatif yang ingin mempercepat pembahasan RAPBD tersebut agar dapat maksimal sehingga kualitas yang kita harapkan dapat tercapai. Terpisah, Gubernur Sul- Bar Anwar Adnan Saleh yang dihubungi tadi malam tidak berkomentar banyak. Pasalnya, sedang mengikuti acara pertemuan. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SINDO)-Sedikitnya 25% Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terancam akan dipotong. Pasalnya, hingga saat ini pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi belum membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2009.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto sendiri telah memberikan peringatan kepada pemerintah dan DPRD Sulbar, agar menyelesaikan RAPBD tersebut karena apabila tidak segera disahkan maka DAU untuk provinsi yang baru berusia empat tahun tersebut akan mengalami penundaan. Bahkan, pihak Mendagri memberikan deadline untuk pengesahan RAPBD tersebut hingga 31 Januari mendatang.
Hal itu merupakan sanksi apabila pemerintah Sulbar belum dapat menyelesaikan pembahasan RAPBD tersebut hingga batas waktu yang telah ditetapkan akan terjadi penundaan DAU. Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin menyatakan, pihaknya telah membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS pada Rabu (14/1) lalu dan telah ditetapkan. ”Kami telah menetapkan KUA-PPAS dan sementara menunggu RAPBD tersebut diserahkan ke Dewan.” kata Arifin kepada SINDO,kemarin.
Dia juga mengaku,bahwa hingga saat ini pihaknya belum dapat membahas RAPBD Sulbar 2009 karena pihak eksekutif belum menyerahkan kepada DPRD. ”Sekarang kami tidak masalah karena kami tinggal menunggu rancangan tersebut diserahkan kepada kami,” jelas dia. Permintaan percepatan penyerahan RAPBD tersebut karena menilai pembahasannya akan memerlukan waktu lama untuk dibahas.
Menurut Arifin,pembahasan tersebut akan memerlukan waktu sekitar 10-15 hari.”Makanya kami minta, kalau bisa diserahkan dengan cepat karena kita sudah mendapat batas waktu dari Mendagri hingga 31 Januari mendatang,” ungkap legislator PDK ini. Dia menyebutkan,idealnya pembahasan RAPBD dilakukan pada September atau November lalu.Namun,pihak DPRD terkendala pada keterlambatan drap RAPBD tersebut dari pihak eksekutif. Kendati demikian, pihaknya yakin akan membahas rancangan tersebut nantinya secara maraton.
”Kami yakin pembahasannya nanti secara maraton karena waktunya sudah sangat singkat,” jelas Wakil KetuaDPRDSulbarini. Salah seorang pejuang pembentukan Sulawesi Barat Farhanuddin menyatakan, pihaknya sangat menyesalkan keterlambatan eksekutif untuk menyerahkan RAPBD tersebut ke dewan karena akan hal itu akan memengaruhi kualitas dari rancangan anggaran untuk provinsi baru seperti Sulbar yang masih sangat membutuhkan pembangunan mulai dari fisik dan non fisik bagi satu daerah otonom.
Dia berharap, dengan tindakan legislatif yang ingin mempercepat pembahasan RAPBD tersebut agar dapat maksimal sehingga kualitas yang kita harapkan dapat tercapai. Terpisah, Gubernur Sul- Bar Anwar Adnan Saleh yang dihubungi tadi malam tidak berkomentar banyak. Pasalnya, sedang mengikuti acara pertemuan. (abdullah nicolha)
Penumpang Terjebak di Lambung Kapal
Thursday, 15 January 2009
PENCARIAN KORBAN Keluarga korban bersama nelayan setempat mencari korban tenggelamnya KM Teratai Prima di di perairan Majene, Sulawesi Barat, kemarin. Para keluarga korban mengambil inisiatif sendiri untuk mencari korban karena pihak SAR dinilai tidak maksimal dan belum ada perkembangan temuan jumlah korban.
MAKASSAR(SINDO) – Ratusan korban KM Teratai Prima yang tenggelam di perairan Majene belum
ditemukan hingga hari keempat penyisiran kemarin. Kuat dugaan mereka terjebak dalam lambung kapal.
Hal itu dibenarkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Tedjo Edi Purdijatno ketika berkunjung
ke Makassar kemarin. ”Indikasi itu bisa dilihat dengan sedikitnya penumpang yang ditemukan, baik yang selamat maupun yang sudah meninggal.Kemungkinan besar mereka terjebak dalam lambung kapal saat
kejadian,”kata Tedjo saat baru tiba di Pangkalan Udara Lanud Hasanuddin. Tedjo mengakui, hari keempat penyisiran yang dilakukan TNI Angkatan Laut belum mampu mendeteksi lokasi bangkai kapal milik PT Nur Budi itu.
Selain karena derasnya gelombang, kapal yang saat ini dikerahkan tidak memiliki peralatan untuk mendeteksi keberadaan kapal. Diperkirakan, kapal yang berpenumpang 250 orang tersebut tenggelam di kedalaman 800 meter hingga 1.800 meter. ”Untuk itu kami akan mengerahkan kapal dengan peralatan sonar yang dapat mendeteksi logam pada kedalaman laut,”kata Tedjo. Seperti diketahui,penyisiran yang dilakukan TNI,Polri,dan SAR gabungan hingga hari keempat pencarian
kemarin baru menemukan 38 korban, dua di antaranya meninggal dunia.
Itu berarti masih tersisa lebih 200 penumpang yang tidak jelas nasibnya. Salah seorang korban asal Bulukumba yang selamat dari kejadian nahas itu,Rudi Alfian,kepada SINDO kemarin memberi kesaksian terbaru. Rudi mengamini pernyataan KSAL Laksamana Tedjo Edi Sumardjono yang menyebut bahwa kebanyakan penumpang diduga masih terjebak di dalam lumbung kapal saat karam ke dasar laut. Alasan Rudi, kapal yang membawa penumpang sekitar 350 orang itu (di manifes hanya tercatat 250 orang), hanya mempunyai satu pintu utama di setiap dek.
Alfian menggambarkan,kapal yang dinakhodai Sabir tersebut mempunyai tiga dek. Setiap dek hanya diisi ranjang bertingkat.Tidak diketahui secara pasti berapa ranjang pada setiap dek.”Di dek paling atas, tidak ada kursi tempat duduk. Ruang terbuka seperti teras juga sangat sempit.Kalau mau keluar harus melalui pintu utama yang ada di setiap deknya,” beber lelaki berumur 17 tahun itu. Saat kejadian berlangsung, Rudi juga memastikan tidak mendengar peringatan kapten kapal.Namun karena guncangan yang sangat keras, penumpang lantas terbangun.
”Kami saling dorong dan saling tendang untuk keluar dari dek.Namun karena kejadiannya sangat cepat, tidak banyak yang sempat meloloskan diri. Saya yakin ratusan penumpang lain masih tertidur saat itu,”lanjut Rudi. Dia juga memastikan bahwa ratusan penumpang lainnya tidak sempat keluar dari kapal nahas itu.Artinya mereka ikut tenggelam bersama kapal. Pengakuan yang sama disampaikan Kapten KM Teratai Prima Sabir.
Kapal yang baru dinakhodainya beberapa kali itu memang hanya mempunyai satu pintu utama. ”Kejadiannya sangat cepat, saya bahkan tidak sempat memberi peringatan kepada penumpang.Saya pastikan mereka terjebak di dalam kapal karena berdesakdesakan untuk keluar,”papar lelaki berumur 40 tahun itu. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan SINDO terhadap foto KM Teratai Pri-ma dengan KM Teratai Prima 2, tampak modelnya yang sama. Bedanya KM Teratai Prima yang tenggelam di perairan Majene berukuran 5 x 50 meter,sementara KM Teratai Prima 2 berukuran 5 x 75 meter.
Di tiap jendela KM Teratai Prima 2, yang mempunyai model yang sama dengan KM Teratai Prima, tampak terpasang terali. Hal itu dipastikan menyulitkan penumpang saat akan meloloskan diri. Meski di setiap dek terdapat sekoci dan alat penyelamatan lain, namun hal itu dipastikan tidak dapat difungsikan penumpang karena setiap dek hanya mempunyai satu pintu utama. Kondisi tersebut juga sangat menyulitkan penumpang saat akan meloloskan diri, karena mereka dipastikan berdesak-desakan pada pintu tersebut.
Salah seorang mantan anak buah kapal (ABK) KM Teratai Prima,Adi,membenarkan asumsi tersebut.
Menurut ABK Teratai Prima 2 itu, model kedua kapal itu memang sama. ”Dengan satu pintu utama di setiap dek, memang sangat menyulitkan untuk meloloskan diri saat situasi panik,”kata Adi. Kepala Seksi Kelaiklautan Kapal Adpel Parepare Taufik Bulu membenarkan kemiripan KM Teratai Prima dan KM Teratai Prima 2.Walau begitu dia enggan berspekulasi terkait banyaknya penumpang yang terjebak saat kejadian nahas di Tanjung Batu Roro Majene, Sulawesi Barat itu.
Dirjen Ancam Copot Kepala Adpel
Ditempat terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sunaryo mengancam akan mencopot Kepala Administratur Pelabuhan (Adpel) jika terbukti terlibat dalam tindak pidana terkait tenggelamnya KM Teratai Prima di perairan Majene.
Bahkan, pihaknya akan memanggil pihak perusahaan milik KM Teratai Prima dan mengevaluasinya serta mengancam akan mencabut izin perusahaan tersebut. ”Jadi, kita tidak mainmain kalau sudah menyangkut nyawa manusia, kalau itu nyata-nyata melanggar aturan izinnya kita cabut.Bahkan, kalau Adpel terlibat kita libat, sekarang sudah tidak masanya orang salah jadi aparat, tidak cocok,kalau Adpel kita pecat dari Adpel kalau memang itu kesalahan administrasi atau setidak-tidaknya bersama-sama berbuat tindak pidana,”kata Suyarno di hadapan wartawan di Posko Induk di Majene,kemarin.
Menurut dia, manifes penumpang KM Teratai Prima itu dibuat oleh pemilik kapal atau nahkoda dan diketahui Adpel atau Syahbandar,sementarayangadaselamaini, yang sering timbul adalah adanya kelebihan muatan pada kapal sehingga menimbulkan terjadinya kecelakaan.
Manifes yang disodorkan oleh nahkoda atau pemilik kapal merupakan dasar utama untuk berlayar,menurut Ditjen perhubungan laut itu, surat izin berlayar dikeluarkan apabila kapal dinyatakan layak labu, kedua apabila jumlah penumpang tidak over loadtermasuk jumlah muatan dan ketiga, apabila cuaca memungkinkan.
”Jadi, kalau ketiga-tiganya tidak dipenuhi kemudian Adpel nekat, barangkali Adpel-nya yang sudah bosan,”tandasnya. Sebelumnya, saat mengunjugi posko bencana di Parepare, Sunaryo mengatakan, pihak yang terkait dengan tenggelamnya KM Teratai Prima, harus segera diperiksa. Menurutnya, pelanggaran yang terjadi sehingga kapal itu tenggelam, harus diganjar dengan hukuman yang setimpal.
Umumnya, kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran di Indonesia kata Sunaryo adalah,memuat penumpang yang melebihi kapasitas kapal tersebut. ”Harus diproses secepatnya. Dan mereka harus diberi ganjaran sanksi yang setimpal. Akibat kelalaian yang mereka lakukan, sehingga kecelakaan yang merenggut nyawa ratusan orang harus terjadi,” kata Dirjen Perhubungan Laut. Kemarin, penyidik Polwil Parepare memeriksa Kepala Adpel Parepare Nurwahidah Polwil.
Selain memeriksa Nurwahidah, dua Kepala Seksi (Kasi) juga diperiksa yakni, Kasi Kelaiklautan Kapal Taufik Bulu Kasi Lalu Lintas dan Kepelabuhanan Lagi, Dua Kapal Motor Tenggelam Setelah musibah tenggelamnya KM Teratai Prima di perairan Majene,gelombang tinggi kembali memakan korban. Kemarin dua kapal motor tenggelam masingmasing KM Bangka Jaya Ekspres di perairan Bangka Belitung dan KM Risma Jaya di perairan Merauke,Papua.
Sebanyak 10 orang hilang dalam musibah KM Bangka Jaya Ekspres,sementara lima dari 22 penumpang KM Risma Jaya belum ditemukan. Musibah tenggelamnya KM Risma Jaya di perairan Merauke terjadi kemarin sekitar pukul 13.00 WIT.Dari 22 awak kapal, 5 di antaranya belum ditemukan. Kapolres Asmat AKBP Musa M Korwa mengatakan, kelima korban yang belum ditemukan itu masing-masing bernama Wendy,Boyke, Hendy Prakoso, La Eka, dan Luki. Hingga kini,proses pencarian masih dilakukan dengan menggunakan perahu motor.
”Kami masih melakukan pencarian dengan menggerahkan lima kapal cepat (speed boat),”kata Musa Korwa. Musibah kapal tenggelam juga terjadi di Bangka Belitung. Kapal kargo Bangka Jaya Ekspres tenggelam di perairan Tanjung Belikat, Kabupaten Bangka Selatan, karena hantaman gelombang setinggi 5–6 meter pada Selasa (13/1) pukul 23.30 WIB.
KM Bangka Jaya Ekspres tersebut bermuatan barang kelontong dan membawa 14 orang anak buah kapal (ABK). Kapal berangkat dari Pelabuhan Sunda Kelapa (Jakarta) menuju Pelabuhan Pangkalan Balam (Bangka Belitung).
Tim penyelamat dari TNI AL dibantu Tim SAR, Emas Diving Club Sungailiat,Tagana, dan nelayan setempat menemukan tiga ABK dan satu kapten KM Bangka Jaya Ekspres.Tiga korban yang ditemukan bersama kapten kapal dirawat di Rumah Sakit Pangkalpinang.
Gelombang tinggi juga membuat aktivitas nelayan di hampir semua wilayah di Indonesia terganggu. Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika memperingatkan bahwa dalam tiga hari ke depan angin kencang dengan kekuatan 2-20 knot masih berpotensi terjadi di Laut Jawa dan laut wilayah lain.
”Kekuatannya dapat menimbulkan gelombang cukup besar di tengah laut. Kami harap masyarakat waspada,” kata Kasubid Informasi Meteorologi Publik, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kukuh Ribudiyanto kepada SINDO kemarin.
Dari perkiraan BMKG, sejak kemarin hingga hari ini, ketinggian gelombang 1,25 sampai 2,0 meter bisa terjadi di Samudera Hindia Barat. Gelombang tinggi juga terjadi dari perairan kawasan Aceh hingga Lampung, Laut Sawu, Laut Timor, dan Laut Bali.Ketinggian gelombang yang sama terjadi di Selat Makassar bagian utara, Laut Banda bagian timur,perairan Kepulauan Aru. Gelombang ini sangat berbahaya bagi perahu berukuran kecil.
Di perairan utara dan timur Aceh, Selat Sunda bagian selatan,perairan selatan Jawa hingga NTB, Laut Jawa bagian timur, Laut Flores, Laut Sulawesi, perairan Sangihe Talaud, Laut Halmahera, perairan utara Papua, ketinggian air diperkirakan 2–3 meter. Kemungkinan besar berbahaya bagi perahu nelayan dan tongkang.
Sementara ketinggian gelombang di perairan Bangka Belitung,perairan selatan Sulawesi, perairan Kalimantan Barat, diprediksi mencapai 3–4 meter.Cukup berbahaya bagi semua jenis kapal, termasuk perahu nelayan, tongkang,dan feri. (abdullah nicolha/ m syahlan/wahyudi/isfari hikmat/rarasati syarief/ant).
PENCARIAN KORBAN Keluarga korban bersama nelayan setempat mencari korban tenggelamnya KM Teratai Prima di di perairan Majene, Sulawesi Barat, kemarin. Para keluarga korban mengambil inisiatif sendiri untuk mencari korban karena pihak SAR dinilai tidak maksimal dan belum ada perkembangan temuan jumlah korban.
MAKASSAR(SINDO) – Ratusan korban KM Teratai Prima yang tenggelam di perairan Majene belum
ditemukan hingga hari keempat penyisiran kemarin. Kuat dugaan mereka terjebak dalam lambung kapal.
Hal itu dibenarkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Tedjo Edi Purdijatno ketika berkunjung
ke Makassar kemarin. ”Indikasi itu bisa dilihat dengan sedikitnya penumpang yang ditemukan, baik yang selamat maupun yang sudah meninggal.Kemungkinan besar mereka terjebak dalam lambung kapal saat
kejadian,”kata Tedjo saat baru tiba di Pangkalan Udara Lanud Hasanuddin. Tedjo mengakui, hari keempat penyisiran yang dilakukan TNI Angkatan Laut belum mampu mendeteksi lokasi bangkai kapal milik PT Nur Budi itu.
Selain karena derasnya gelombang, kapal yang saat ini dikerahkan tidak memiliki peralatan untuk mendeteksi keberadaan kapal. Diperkirakan, kapal yang berpenumpang 250 orang tersebut tenggelam di kedalaman 800 meter hingga 1.800 meter. ”Untuk itu kami akan mengerahkan kapal dengan peralatan sonar yang dapat mendeteksi logam pada kedalaman laut,”kata Tedjo. Seperti diketahui,penyisiran yang dilakukan TNI,Polri,dan SAR gabungan hingga hari keempat pencarian
kemarin baru menemukan 38 korban, dua di antaranya meninggal dunia.
Itu berarti masih tersisa lebih 200 penumpang yang tidak jelas nasibnya. Salah seorang korban asal Bulukumba yang selamat dari kejadian nahas itu,Rudi Alfian,kepada SINDO kemarin memberi kesaksian terbaru. Rudi mengamini pernyataan KSAL Laksamana Tedjo Edi Sumardjono yang menyebut bahwa kebanyakan penumpang diduga masih terjebak di dalam lumbung kapal saat karam ke dasar laut. Alasan Rudi, kapal yang membawa penumpang sekitar 350 orang itu (di manifes hanya tercatat 250 orang), hanya mempunyai satu pintu utama di setiap dek.
Alfian menggambarkan,kapal yang dinakhodai Sabir tersebut mempunyai tiga dek. Setiap dek hanya diisi ranjang bertingkat.Tidak diketahui secara pasti berapa ranjang pada setiap dek.”Di dek paling atas, tidak ada kursi tempat duduk. Ruang terbuka seperti teras juga sangat sempit.Kalau mau keluar harus melalui pintu utama yang ada di setiap deknya,” beber lelaki berumur 17 tahun itu. Saat kejadian berlangsung, Rudi juga memastikan tidak mendengar peringatan kapten kapal.Namun karena guncangan yang sangat keras, penumpang lantas terbangun.
”Kami saling dorong dan saling tendang untuk keluar dari dek.Namun karena kejadiannya sangat cepat, tidak banyak yang sempat meloloskan diri. Saya yakin ratusan penumpang lain masih tertidur saat itu,”lanjut Rudi. Dia juga memastikan bahwa ratusan penumpang lainnya tidak sempat keluar dari kapal nahas itu.Artinya mereka ikut tenggelam bersama kapal. Pengakuan yang sama disampaikan Kapten KM Teratai Prima Sabir.
Kapal yang baru dinakhodainya beberapa kali itu memang hanya mempunyai satu pintu utama. ”Kejadiannya sangat cepat, saya bahkan tidak sempat memberi peringatan kepada penumpang.Saya pastikan mereka terjebak di dalam kapal karena berdesakdesakan untuk keluar,”papar lelaki berumur 40 tahun itu. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan SINDO terhadap foto KM Teratai Pri-ma dengan KM Teratai Prima 2, tampak modelnya yang sama. Bedanya KM Teratai Prima yang tenggelam di perairan Majene berukuran 5 x 50 meter,sementara KM Teratai Prima 2 berukuran 5 x 75 meter.
Di tiap jendela KM Teratai Prima 2, yang mempunyai model yang sama dengan KM Teratai Prima, tampak terpasang terali. Hal itu dipastikan menyulitkan penumpang saat akan meloloskan diri. Meski di setiap dek terdapat sekoci dan alat penyelamatan lain, namun hal itu dipastikan tidak dapat difungsikan penumpang karena setiap dek hanya mempunyai satu pintu utama. Kondisi tersebut juga sangat menyulitkan penumpang saat akan meloloskan diri, karena mereka dipastikan berdesak-desakan pada pintu tersebut.
Salah seorang mantan anak buah kapal (ABK) KM Teratai Prima,Adi,membenarkan asumsi tersebut.
Menurut ABK Teratai Prima 2 itu, model kedua kapal itu memang sama. ”Dengan satu pintu utama di setiap dek, memang sangat menyulitkan untuk meloloskan diri saat situasi panik,”kata Adi. Kepala Seksi Kelaiklautan Kapal Adpel Parepare Taufik Bulu membenarkan kemiripan KM Teratai Prima dan KM Teratai Prima 2.Walau begitu dia enggan berspekulasi terkait banyaknya penumpang yang terjebak saat kejadian nahas di Tanjung Batu Roro Majene, Sulawesi Barat itu.
Dirjen Ancam Copot Kepala Adpel
Ditempat terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sunaryo mengancam akan mencopot Kepala Administratur Pelabuhan (Adpel) jika terbukti terlibat dalam tindak pidana terkait tenggelamnya KM Teratai Prima di perairan Majene.
Bahkan, pihaknya akan memanggil pihak perusahaan milik KM Teratai Prima dan mengevaluasinya serta mengancam akan mencabut izin perusahaan tersebut. ”Jadi, kita tidak mainmain kalau sudah menyangkut nyawa manusia, kalau itu nyata-nyata melanggar aturan izinnya kita cabut.Bahkan, kalau Adpel terlibat kita libat, sekarang sudah tidak masanya orang salah jadi aparat, tidak cocok,kalau Adpel kita pecat dari Adpel kalau memang itu kesalahan administrasi atau setidak-tidaknya bersama-sama berbuat tindak pidana,”kata Suyarno di hadapan wartawan di Posko Induk di Majene,kemarin.
Menurut dia, manifes penumpang KM Teratai Prima itu dibuat oleh pemilik kapal atau nahkoda dan diketahui Adpel atau Syahbandar,sementarayangadaselamaini, yang sering timbul adalah adanya kelebihan muatan pada kapal sehingga menimbulkan terjadinya kecelakaan.
Manifes yang disodorkan oleh nahkoda atau pemilik kapal merupakan dasar utama untuk berlayar,menurut Ditjen perhubungan laut itu, surat izin berlayar dikeluarkan apabila kapal dinyatakan layak labu, kedua apabila jumlah penumpang tidak over loadtermasuk jumlah muatan dan ketiga, apabila cuaca memungkinkan.
”Jadi, kalau ketiga-tiganya tidak dipenuhi kemudian Adpel nekat, barangkali Adpel-nya yang sudah bosan,”tandasnya. Sebelumnya, saat mengunjugi posko bencana di Parepare, Sunaryo mengatakan, pihak yang terkait dengan tenggelamnya KM Teratai Prima, harus segera diperiksa. Menurutnya, pelanggaran yang terjadi sehingga kapal itu tenggelam, harus diganjar dengan hukuman yang setimpal.
Umumnya, kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran di Indonesia kata Sunaryo adalah,memuat penumpang yang melebihi kapasitas kapal tersebut. ”Harus diproses secepatnya. Dan mereka harus diberi ganjaran sanksi yang setimpal. Akibat kelalaian yang mereka lakukan, sehingga kecelakaan yang merenggut nyawa ratusan orang harus terjadi,” kata Dirjen Perhubungan Laut. Kemarin, penyidik Polwil Parepare memeriksa Kepala Adpel Parepare Nurwahidah Polwil.
Selain memeriksa Nurwahidah, dua Kepala Seksi (Kasi) juga diperiksa yakni, Kasi Kelaiklautan Kapal Taufik Bulu Kasi Lalu Lintas dan Kepelabuhanan Lagi, Dua Kapal Motor Tenggelam Setelah musibah tenggelamnya KM Teratai Prima di perairan Majene,gelombang tinggi kembali memakan korban. Kemarin dua kapal motor tenggelam masingmasing KM Bangka Jaya Ekspres di perairan Bangka Belitung dan KM Risma Jaya di perairan Merauke,Papua.
Sebanyak 10 orang hilang dalam musibah KM Bangka Jaya Ekspres,sementara lima dari 22 penumpang KM Risma Jaya belum ditemukan. Musibah tenggelamnya KM Risma Jaya di perairan Merauke terjadi kemarin sekitar pukul 13.00 WIT.Dari 22 awak kapal, 5 di antaranya belum ditemukan. Kapolres Asmat AKBP Musa M Korwa mengatakan, kelima korban yang belum ditemukan itu masing-masing bernama Wendy,Boyke, Hendy Prakoso, La Eka, dan Luki. Hingga kini,proses pencarian masih dilakukan dengan menggunakan perahu motor.
”Kami masih melakukan pencarian dengan menggerahkan lima kapal cepat (speed boat),”kata Musa Korwa. Musibah kapal tenggelam juga terjadi di Bangka Belitung. Kapal kargo Bangka Jaya Ekspres tenggelam di perairan Tanjung Belikat, Kabupaten Bangka Selatan, karena hantaman gelombang setinggi 5–6 meter pada Selasa (13/1) pukul 23.30 WIB.
KM Bangka Jaya Ekspres tersebut bermuatan barang kelontong dan membawa 14 orang anak buah kapal (ABK). Kapal berangkat dari Pelabuhan Sunda Kelapa (Jakarta) menuju Pelabuhan Pangkalan Balam (Bangka Belitung).
Tim penyelamat dari TNI AL dibantu Tim SAR, Emas Diving Club Sungailiat,Tagana, dan nelayan setempat menemukan tiga ABK dan satu kapten KM Bangka Jaya Ekspres.Tiga korban yang ditemukan bersama kapten kapal dirawat di Rumah Sakit Pangkalpinang.
Gelombang tinggi juga membuat aktivitas nelayan di hampir semua wilayah di Indonesia terganggu. Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika memperingatkan bahwa dalam tiga hari ke depan angin kencang dengan kekuatan 2-20 knot masih berpotensi terjadi di Laut Jawa dan laut wilayah lain.
”Kekuatannya dapat menimbulkan gelombang cukup besar di tengah laut. Kami harap masyarakat waspada,” kata Kasubid Informasi Meteorologi Publik, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kukuh Ribudiyanto kepada SINDO kemarin.
Dari perkiraan BMKG, sejak kemarin hingga hari ini, ketinggian gelombang 1,25 sampai 2,0 meter bisa terjadi di Samudera Hindia Barat. Gelombang tinggi juga terjadi dari perairan kawasan Aceh hingga Lampung, Laut Sawu, Laut Timor, dan Laut Bali.Ketinggian gelombang yang sama terjadi di Selat Makassar bagian utara, Laut Banda bagian timur,perairan Kepulauan Aru. Gelombang ini sangat berbahaya bagi perahu berukuran kecil.
Di perairan utara dan timur Aceh, Selat Sunda bagian selatan,perairan selatan Jawa hingga NTB, Laut Jawa bagian timur, Laut Flores, Laut Sulawesi, perairan Sangihe Talaud, Laut Halmahera, perairan utara Papua, ketinggian air diperkirakan 2–3 meter. Kemungkinan besar berbahaya bagi perahu nelayan dan tongkang.
Sementara ketinggian gelombang di perairan Bangka Belitung,perairan selatan Sulawesi, perairan Kalimantan Barat, diprediksi mencapai 3–4 meter.Cukup berbahaya bagi semua jenis kapal, termasuk perahu nelayan, tongkang,dan feri. (abdullah nicolha/ m syahlan/wahyudi/isfari hikmat/rarasati syarief/ant).
Monday, January 12, 2009
Mark Up Proses Tender Dilapor
Sunday, 11 January 2009
LUWU(SINDO) – Lembaga Kemasyarakatan Luwu Raya yang tergabung dalam asosiasi kontraktor pengadaan barang dan jasa akan melaporkan penyimpangan prosedur tender yang terjadi di KabLuwu ke Kejari Belopa.
Langkah itu dilakukan karena panitia pelaksana teknis kegiatan dan pejabat pembuat komitmen dinilai merahasiakan pelelangan proyek. “Mereka merahasiakan pelelangan proyek tersebut kepada penyedia jasa,” ungkap Ketua Lembaga Kajian dan Konsultasi Masyarakat (Lekmas) Luwu Amran Anas kepada SINDO,kemarin.
Laporan keberatan atas penyimpangan pelaksanaan proyek tersebut,yakni pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) RSUD Batara Guru Belopa senilai Rp9,8 miliar dan pengadaan mobil Puskesmas Keliling (Pusling) pada Dinas Kesehatan Luwu senilai Rp1,2 miliar lebih pada tahun anggaran 2008.
Amran menyatakan, penyimpangan fatal yang diduga dilakukan pengelola proyek tersebut, yakni panitia dan pelaksana teknis kegiatan atau pembuat komitmen tidak mengumumkan proyek tersebut pada surat kabar provinsi di wilayah kegiatan yang bersangkutan.
“Dalam hal ini,Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel telah menetapkan Surat Kabar Harian (SKH) Ujung Pandang Ekspres (Upeks) memuat pengumuman lelang, tetapi hal ini tidak dilakukan panitia pelaksana setempat,”paparnya. Selain itu, kata aktivis LSM, panitia juga tidak berupaya menyampaikan keterangan pelelangan kepada penyedia barang dan jasa.
“Padahal, mereka (panitia) mengetahui persis bahwa rekanan penyedia barang dan jasa di wilayah Luwu dan sekitarnya cukup banyak dan memiliki asosiasi yang harus diutamakan untuk diumumkan pelelangan yang akan dilaksanakan,”jelasnya.
Keputusan Presiden (Keppres) No 80/2003 Pasal 17 ayat 2 yang merupakan pedoman pengadaan barang dan jasa menjelaskan bahwa pengumuman pemilihan penyedia barang dan jasa harus memberikan informasi secara luas kepada masyarakat dunia usaha, baik pengusaha daerah setempat maupun pengusaha daerah lainnya.
Pada perubahan keempat Keppres No 80/2003, yaitu Pepres No 8/2006 secara rinci menjelaskan bahwa untuk pengadaan barang dan jasa pemborongan yang bernilai maksimal Rp1 miliar, harus diumumkan sekurang-kurangnya satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan dan satu surat kabar nasional, apabila yang berdomisili di provinsi setempat kurang dari tiga.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)- Luwu Astamanga Azis menyatakan, panitia mengumumkan pelelangan tersebut. Namun, pada surat kabar nasional terbitan Jakarta Media Indonesia, tidak memiliki jangkauan ke Luwu dan telah menyalahi aturan Pemprov Sulsel yang seharusnya diumumkan di Harian Upeks.
Pengerjaan proyek tersebut ditangani CV Ladulasa Group yang dikerjakan sejak 2007 lalu.Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belopa Hentoro Cahyono belum lama ini menyatakan, pihaknya akan mengusut tuntas proyek-proyek di daerah tersebut yang dinilai bermasalah dan akan menindaklanjuti semua laporan yang masuk. (abdullah nicolha)
LUWU(SINDO) – Lembaga Kemasyarakatan Luwu Raya yang tergabung dalam asosiasi kontraktor pengadaan barang dan jasa akan melaporkan penyimpangan prosedur tender yang terjadi di KabLuwu ke Kejari Belopa.
Langkah itu dilakukan karena panitia pelaksana teknis kegiatan dan pejabat pembuat komitmen dinilai merahasiakan pelelangan proyek. “Mereka merahasiakan pelelangan proyek tersebut kepada penyedia jasa,” ungkap Ketua Lembaga Kajian dan Konsultasi Masyarakat (Lekmas) Luwu Amran Anas kepada SINDO,kemarin.
Laporan keberatan atas penyimpangan pelaksanaan proyek tersebut,yakni pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) RSUD Batara Guru Belopa senilai Rp9,8 miliar dan pengadaan mobil Puskesmas Keliling (Pusling) pada Dinas Kesehatan Luwu senilai Rp1,2 miliar lebih pada tahun anggaran 2008.
Amran menyatakan, penyimpangan fatal yang diduga dilakukan pengelola proyek tersebut, yakni panitia dan pelaksana teknis kegiatan atau pembuat komitmen tidak mengumumkan proyek tersebut pada surat kabar provinsi di wilayah kegiatan yang bersangkutan.
“Dalam hal ini,Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel telah menetapkan Surat Kabar Harian (SKH) Ujung Pandang Ekspres (Upeks) memuat pengumuman lelang, tetapi hal ini tidak dilakukan panitia pelaksana setempat,”paparnya. Selain itu, kata aktivis LSM, panitia juga tidak berupaya menyampaikan keterangan pelelangan kepada penyedia barang dan jasa.
“Padahal, mereka (panitia) mengetahui persis bahwa rekanan penyedia barang dan jasa di wilayah Luwu dan sekitarnya cukup banyak dan memiliki asosiasi yang harus diutamakan untuk diumumkan pelelangan yang akan dilaksanakan,”jelasnya.
Keputusan Presiden (Keppres) No 80/2003 Pasal 17 ayat 2 yang merupakan pedoman pengadaan barang dan jasa menjelaskan bahwa pengumuman pemilihan penyedia barang dan jasa harus memberikan informasi secara luas kepada masyarakat dunia usaha, baik pengusaha daerah setempat maupun pengusaha daerah lainnya.
Pada perubahan keempat Keppres No 80/2003, yaitu Pepres No 8/2006 secara rinci menjelaskan bahwa untuk pengadaan barang dan jasa pemborongan yang bernilai maksimal Rp1 miliar, harus diumumkan sekurang-kurangnya satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan dan satu surat kabar nasional, apabila yang berdomisili di provinsi setempat kurang dari tiga.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)- Luwu Astamanga Azis menyatakan, panitia mengumumkan pelelangan tersebut. Namun, pada surat kabar nasional terbitan Jakarta Media Indonesia, tidak memiliki jangkauan ke Luwu dan telah menyalahi aturan Pemprov Sulsel yang seharusnya diumumkan di Harian Upeks.
Pengerjaan proyek tersebut ditangani CV Ladulasa Group yang dikerjakan sejak 2007 lalu.Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belopa Hentoro Cahyono belum lama ini menyatakan, pihaknya akan mengusut tuntas proyek-proyek di daerah tersebut yang dinilai bermasalah dan akan menindaklanjuti semua laporan yang masuk. (abdullah nicolha)
Lutra Terima Dana Rp83 Miliar
Sunday, 11 January 2009
MASAMBA(SINDO) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara (Lutra) dari pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkebunan Departemen RI Ahmad Manggabarani memperoleh dana Rp83 miliar untuk membenahi kakao.
Hal itu sesuai visi Lutra untuk mewujudkan sebagai daerah penghasil kakao terbaik nasional pada 2010. Pembenahan yang dimaksud tersebut untuk kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman kakao di Bumi La Galigo tersebut.
Kepala Humas dan Protokol Luwu Utara Syahruddin mengatakan,bantuan pemerintah pusat itu disampaikan saat sosialisasi gerakan nasional peningkatan produksi dan workshop kakao di Hotel Singgasana Makassar yang dihadiri Dirjen Perkebunan Departemen RI Ahmad Manggabarani, bupati/wali kota,pemerhati kakao dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM),dan eksportir kakao yang dibuka langsung Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, belum lama ini.
“Luwu Utara terbesar penerima bantuan pengembangan kakao di Sulawesi Selatan mengingat potensi yang dimiliki daerah ini cukup besar,”katanya. Dirjen Perkebunan Ahmad Manggabarani menyatakan, Lutra merupakan lokasi yang terbesar setelah Sulawesi Barat untuk kegiatan peremajaan,rehabilitasi,dan intensifikasi dengan jumlah keseluruhan seluas 12.400 hektare.
”Saya minta izin kepada Gubernur Sulsel kalau nantinya Bupati Lutra akan selalu dipanggil berkoordinasi dengan Dirjen Perkebunan,” ungkapnya. Direktorat Jenderal Perkebunan telah mengeluarkan klon-klon resmi (embrio sematic) yang ditetapkan Menteri Pertanian RI, yaitu ICCRI 03 (Produksi tinggi, toleran PBK/VSD), ICCRI 04 (Produktivitas tinggi toleran PBK/VSD), SCA6 (Tahan PBK/VSD), Sul 1 dan Sul 2 (Tahan PBK,produksi tinggi), mampu memproduksi ratarata tanaman kakao berbuah pada umur 18 bulan.
“Keberhasilan gerakan produksi dan mutu kakao nasional ditentukan komitmen dan tekad serta kerja sama aktif dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam menyinergiskan secara optimal dan mengimplementasikan langkah-langkah operasional sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing pihak terkait,” jelasnya. (abdullah nicolha)
MASAMBA(SINDO) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara (Lutra) dari pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkebunan Departemen RI Ahmad Manggabarani memperoleh dana Rp83 miliar untuk membenahi kakao.
Hal itu sesuai visi Lutra untuk mewujudkan sebagai daerah penghasil kakao terbaik nasional pada 2010. Pembenahan yang dimaksud tersebut untuk kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman kakao di Bumi La Galigo tersebut.
Kepala Humas dan Protokol Luwu Utara Syahruddin mengatakan,bantuan pemerintah pusat itu disampaikan saat sosialisasi gerakan nasional peningkatan produksi dan workshop kakao di Hotel Singgasana Makassar yang dihadiri Dirjen Perkebunan Departemen RI Ahmad Manggabarani, bupati/wali kota,pemerhati kakao dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM),dan eksportir kakao yang dibuka langsung Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, belum lama ini.
“Luwu Utara terbesar penerima bantuan pengembangan kakao di Sulawesi Selatan mengingat potensi yang dimiliki daerah ini cukup besar,”katanya. Dirjen Perkebunan Ahmad Manggabarani menyatakan, Lutra merupakan lokasi yang terbesar setelah Sulawesi Barat untuk kegiatan peremajaan,rehabilitasi,dan intensifikasi dengan jumlah keseluruhan seluas 12.400 hektare.
”Saya minta izin kepada Gubernur Sulsel kalau nantinya Bupati Lutra akan selalu dipanggil berkoordinasi dengan Dirjen Perkebunan,” ungkapnya. Direktorat Jenderal Perkebunan telah mengeluarkan klon-klon resmi (embrio sematic) yang ditetapkan Menteri Pertanian RI, yaitu ICCRI 03 (Produksi tinggi, toleran PBK/VSD), ICCRI 04 (Produktivitas tinggi toleran PBK/VSD), SCA6 (Tahan PBK/VSD), Sul 1 dan Sul 2 (Tahan PBK,produksi tinggi), mampu memproduksi ratarata tanaman kakao berbuah pada umur 18 bulan.
“Keberhasilan gerakan produksi dan mutu kakao nasional ditentukan komitmen dan tekad serta kerja sama aktif dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam menyinergiskan secara optimal dan mengimplementasikan langkah-langkah operasional sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing pihak terkait,” jelasnya. (abdullah nicolha)
Sunday, January 11, 2009
Pemekaran Luwu Raya Jadi Jualan Caleg
Saturday, 10 January 2009
LUWU (SINDO) – Masyarakat di Luwu Raya menjelang Pemilu 2009 diminta agar menjadi pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihannya.
Alasannya, untuk dapat menempatkan wakil di DPR RI demi memperjuangkan pembentukan satu provinsi harus menyatukan pilihan untuk kesejahteraan bersama. Pengamat politik asal Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIPOL) Palopo Ishak Runi mengatakan, dirinya sangat setuju apabila putra daerah di Luwu Raya ini harus merebut 3-4 kursi di Senayan untuk perjuangan pembentukan Luwu Raya.
“Agar suara Caleg DPR RI di Luwu Raya ini tidak tercerai berai, maka pemilih di Luwu Raya harus menjadi pemilih cerdas dalam menjatuhkan pilihannya,”katanya. Untuk mewujudkan putra daerah Luwu Raya ke Senayan, kata Ishak,maka pemilih harus menjadi pemilih cerdas, tidak menjadi pemilih mengambang atau pemilih yang menjatuhkan pilihan karena iming-iming sembako atau money politic.
Ishak menyarankan agar para pemilih di Luwu Raya dapat menjatuhkan pilihannya secara jernih dan cerdas dengan melihat siapa diantara para figur yang maju ke senayan dari putra daerah yang dinilai mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Koordinator Daerah Partai Pemuda Indonesia (PPI) Nataniel Appy menyatakan, PPI sangat mendukung wacana yang ada di KNPI Luwu beberapa waktu lalu oleh para politisi, yang menyebutkan putra daerah harus mampu merebut kursi ke Senayan.
“Ini bukan primordial, namun kenyataannya memang seperti itu, hanya putra daerahlah yang mampu menyuarakan aspirasi Luwu Raya ini secara lebih riil,” ungkapnya. (abdullah nicolha)
LUWU (SINDO) – Masyarakat di Luwu Raya menjelang Pemilu 2009 diminta agar menjadi pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihannya.
Alasannya, untuk dapat menempatkan wakil di DPR RI demi memperjuangkan pembentukan satu provinsi harus menyatukan pilihan untuk kesejahteraan bersama. Pengamat politik asal Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIPOL) Palopo Ishak Runi mengatakan, dirinya sangat setuju apabila putra daerah di Luwu Raya ini harus merebut 3-4 kursi di Senayan untuk perjuangan pembentukan Luwu Raya.
“Agar suara Caleg DPR RI di Luwu Raya ini tidak tercerai berai, maka pemilih di Luwu Raya harus menjadi pemilih cerdas dalam menjatuhkan pilihannya,”katanya. Untuk mewujudkan putra daerah Luwu Raya ke Senayan, kata Ishak,maka pemilih harus menjadi pemilih cerdas, tidak menjadi pemilih mengambang atau pemilih yang menjatuhkan pilihan karena iming-iming sembako atau money politic.
Ishak menyarankan agar para pemilih di Luwu Raya dapat menjatuhkan pilihannya secara jernih dan cerdas dengan melihat siapa diantara para figur yang maju ke senayan dari putra daerah yang dinilai mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Koordinator Daerah Partai Pemuda Indonesia (PPI) Nataniel Appy menyatakan, PPI sangat mendukung wacana yang ada di KNPI Luwu beberapa waktu lalu oleh para politisi, yang menyebutkan putra daerah harus mampu merebut kursi ke Senayan.
“Ini bukan primordial, namun kenyataannya memang seperti itu, hanya putra daerahlah yang mampu menyuarakan aspirasi Luwu Raya ini secara lebih riil,” ungkapnya. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
