25% DAU Sulbar Terancam Dipotong

Friday, 16 January 2009

MAMUJU(SINDO)-Sedikitnya 25% Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terancam akan dipotong. Pasalnya, hingga saat ini pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi belum membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2009.


Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto sendiri telah memberikan peringatan kepada pemerintah dan DPRD Sulbar, agar menyelesaikan RAPBD tersebut karena apabila tidak segera disahkan maka DAU untuk provinsi yang baru berusia empat tahun tersebut akan mengalami penundaan. Bahkan, pihak Mendagri memberikan deadline untuk pengesahan RAPBD tersebut hingga 31 Januari mendatang.

Hal itu merupakan sanksi apabila pemerintah Sulbar belum dapat menyelesaikan pembahasan RAPBD tersebut hingga batas waktu yang telah ditetapkan akan terjadi penundaan DAU. Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin menyatakan, pihaknya telah membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS pada Rabu (14/1) lalu dan telah ditetapkan. ”Kami telah menetapkan KUA-PPAS dan sementara menunggu RAPBD tersebut diserahkan ke Dewan.” kata Arifin kepada SINDO,kemarin.

Dia juga mengaku,bahwa hingga saat ini pihaknya belum dapat membahas RAPBD Sulbar 2009 karena pihak eksekutif belum menyerahkan kepada DPRD. ”Sekarang kami tidak masalah karena kami tinggal menunggu rancangan tersebut diserahkan kepada kami,” jelas dia. Permintaan percepatan penyerahan RAPBD tersebut karena menilai pembahasannya akan memerlukan waktu lama untuk dibahas.

Menurut Arifin,pembahasan tersebut akan memerlukan waktu sekitar 10-15 hari.”Makanya kami minta, kalau bisa diserahkan dengan cepat karena kita sudah mendapat batas waktu dari Mendagri hingga 31 Januari mendatang,” ungkap legislator PDK ini. Dia menyebutkan,idealnya pembahasan RAPBD dilakukan pada September atau November lalu.Namun,pihak DPRD terkendala pada keterlambatan drap RAPBD tersebut dari pihak eksekutif. Kendati demikian, pihaknya yakin akan membahas rancangan tersebut nantinya secara maraton.

”Kami yakin pembahasannya nanti secara maraton karena waktunya sudah sangat singkat,” jelas Wakil KetuaDPRDSulbarini. Salah seorang pejuang pembentukan Sulawesi Barat Farhanuddin menyatakan, pihaknya sangat menyesalkan keterlambatan eksekutif untuk menyerahkan RAPBD tersebut ke dewan karena akan hal itu akan memengaruhi kualitas dari rancangan anggaran untuk provinsi baru seperti Sulbar yang masih sangat membutuhkan pembangunan mulai dari fisik dan non fisik bagi satu daerah otonom.

Dia berharap, dengan tindakan legislatif yang ingin mempercepat pembahasan RAPBD tersebut agar dapat maksimal sehingga kualitas yang kita harapkan dapat tercapai. Terpisah, Gubernur Sul- Bar Anwar Adnan Saleh yang dihubungi tadi malam tidak berkomentar banyak. Pasalnya, sedang mengikuti acara pertemuan. (abdullah nicolha)