Thursday, 16 July 2009
POLEWALI(SI) – Pascaterminal induk Wonomulyo di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman) difungsikan,terminal bayangan di daerah tersebut kini mulai marak.
Hal tersebut terjadi karena sebagian besar sopir mobil angutan kota (angkot) pete-pete yang selama ini beroperasi dengan bebas di kawasan pasar Wonomulyo mengaku kesulitan mendapatkan penumpang apabila harus menunggu antrean di terminal induk.
“Terus terang saja kami (sopir) sangat sulit mendapatkan muatan seperti biasa karena harus ambil antrean di terminal sementara minat masyarakat untuk menunggu angkutan di terminal sangat minim,” kata salah seorang sopir pete-pete jurusan Wonomulyo- Majene Haris, 30, kepada Seputar Inonesia, kemarin.
Dia menambahkan, dengan cara membuat terminal bayangan pihaknya dengan sangat mudah mendapatkan muatan karena warga lebih memilih menunggu angkot lewat dari pada harus masuk ke terminal. “Kalau tidak seperti ini kami hanya bisa mengangkut muatan sekali atau dua kali itu pun harus menunggu hingga petang,”keluhnya.
Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan dan Informasi (Dishubkominfo) Nurdin Hamid mengaku di Polman saat ini terminal bayangan sangat marak. Bahkan, sejumlah terminal di daerah tersebut tidak berfungsi dengan maksimal. “Rata-rata terminal tidak berfungsi maksimal karena kendaraan membuat terminal bayangan di luar terminal,”katanya.
Menurut dia, kondisi tersebut sangat memengaruhi minimnya pendapatan asli daerah (PAD) Dishubkominfo khususnya di bagian terminal.Pada awal terminal induk difungsikan, mobil angkutan ratarata masuk dan menurunkan penumpang dalam terminal namun saat ini terminal bayangan marak di Polman.
Nurdin mengaku, pihaknya kewalahan dalam mengatasi masalah tersebut karena keterbatasan tenaga dan biaya operasional. “Kami kewalahan mengatur karena keterbatasan itu, jika kami menurunkan tenaga mereka harus ditanggung biaya operasional namun anggaran untuk itu tidak mencukupi,” ungkapnya.
Kendati demikian, pihak Dishubkominfo setempat tetap berupaya menurunkan petugas setiap hari untuk mengatasi masalah tersebut dan menempatkannya pada titik-titik yang sering terdapat terminal bayangan. “Meski begitu kami tetap berupaya semaksimal mungkin,”tandasnya. (abdullah nicolha)
Wednesday, July 15, 2009
Siswa SMK 2 Mamuju Kesurupan
Cps_Majene-KESURUPAN. Nampak salah seorang siswi SMK Negeri 2 Majene yang masih lemah setelah pingsan saat prolog renungan dalam acara pamungkas MOS di sekolah tersebut. Bahkan, saat di bawa ke kediamannya siswi tersebut masih teriak histeris. (FOTO: Abdullah Nicolha).
Thursday, 16 July 2009
MAJENE(SI) – Sedikitnya 12 orang siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Majene kesurupan menjelang akhir masa orientasi siswa (MOS) untuk siswa-siswi baru di sekolah tersebut,kemarin.
Peristiwa tersebut berawal saat 500-an siswa-siswi baru mengikuti acara renungan sebagai acara pamungkas MOS. Di tengah prolog yang dibacakan seorang panitia MOS, mendadak sejumlah siswi berjatuhan tidak sadarkan diri dan berteriak histeris.
Sontak, siswa-siswi lain panik dan segera menghindar dari teman mereka yang jatuh ke lantai. Melihat kejadian itu,guru-guru segera memberikan pertolongan kepada para siswa.
Idham salah seorang guru mengatakan, kejadian tersebut telah terjadi beberapa kali. Pihaknya tidak terlalu khawatir dengan kejadian itu karena dengan mudah dapat diatasi oleh para guru.
“Ini sudah beberapa kali terjadi hal yang sama makanya kami tidak terlalu khawatir karena itu merupakan teguran kepada kami disini agar tetap menjaga situasi tetap tenang,”kata kepada Harian Seputar Indonesia (SI) seusai acara pamungkas MOS SMK 2 Majene kemarin.
Dia menjelaskan, setiap tahun pihak sekolah menggelar MOS dan masih tetap saja ada siswa yang tidak mampu menahan tangis saat prolog dibacakan. Saat pikiran mereka kosong, siswa sangat mudah dipengaruhi hingga tak sadarkan diri.
“Memang aura mistis di lokasi sekolah memang ada, sehingga ada siswa yang mengalami hal semacam itu,” ujar dia. (abdullah nicolha)
Tuesday, July 14, 2009
Lahan Depag Harus Diaudit
Monday, 13 July 2009
MAMUJU(SI) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Mamuju meminta kejaksaan negeri (kejari) melakukan ekspose audit BPKP terkait kasus dugaan korupsi atas lahan pembangunan Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) Sulbar.
“Kami minta pihak Kejari Mamuju segera mengekspos hasil audit BPKP tentang kasus dugaan korupsi pada instansi tersebut agar diketahui berapa kerugian negara,” kata Koordinator Laskar Anti Korupsi (LAK) Sulbar Muslim Fathillah Azis,kemarin.
Dia menegaskan, pihaknya telah lama menunggu tentang tindak lanjut kasus tersebut.“Sudah dua bulan kami menunggu sejak dengar pendapat pertama yang dilakukan 6 Mei lalu. Nah, sekarang ini kami kembali diberikan janji. Kalau tidak ada hasil juga,lebih baik Pak Kajari angkat kaki saja dari Mamuju karena tidak serius menangani kasus,” ungkapnya.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia, sejak awal LAK Sulbar sudah mendesak agar Kejari Mamuju mengekspose hasil audit BPKP dan segera menetapkan tersangka agar dapat mempercepat proses hukum.
Selain kasus Kanwil Depag Sulbar, LAK Sulbar juga mendesak Kejari Mamuju segera mengusut dan mengekspose kasus dugaan korupsi Perusahaan Daerah (Perusda) Mamuju. “Kasus ini sudah lama bergulir.
Namun, sampai sekarang ini tidak ada kejelasan mengenai perkembangan prosesnya. Kesannya, ini hanya diperjualbelikan Kejari Mamuju. Kalau Kanwil Depag bisa diekspose, masak perusda tidak bisa,” tuturnya.
Sebelum mengakhiri dengar pendapat tersebut, LAK Sulbar kembali menegaskan bahwa pihaknya tetap akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mamuju La Kamis berjanji akan melakukan ekspose terhadap kasus dugaan korupsi pembangunan Kanwil Depag Sulbar.
Hal tersebut disampaikan saat menyambut puluhan massa yang menamakan diri LAK Sulbar. Dalam dengar pendapat yang digelar, La Kamis berjanji akan melakukan ekspose kasus tersebut paling lambat pekan kedua bulan ini. Dia menambahkan, proses hukum atas kasus ini tetap akan dilanjutkan. Namun,belum bisa memastikan, apakah nanti kami bisa menemukan tersangka atau tidak.
Sebelumnya, Kepala Kanwil Depag Sulbar Sahabuddin Kasim dalam pemeriksaannya di Kantor Kejari Mamuju Maret lalu mengaku bahwa dalam anggaran tersebut memiliki dana lebih Rp500 juta dari hasil pembelian lahan seluas dua hektare untuk Kantor Depag Sulbar. Dia juga mengakui bahwa sisa dana tersebut tidak dikembalikan ke kas negara.
Bahkan diketahui pembelian lahan tersebut memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun anggaran 2007. Pagu anggaran yang diberikan Depag ke Kanwil Depag Sulbar mencapai Rp1,9 miliar yang menyisakan Rp500 juta. (abdullah nicolha).
MAMUJU(SI) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Mamuju meminta kejaksaan negeri (kejari) melakukan ekspose audit BPKP terkait kasus dugaan korupsi atas lahan pembangunan Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) Sulbar.
“Kami minta pihak Kejari Mamuju segera mengekspos hasil audit BPKP tentang kasus dugaan korupsi pada instansi tersebut agar diketahui berapa kerugian negara,” kata Koordinator Laskar Anti Korupsi (LAK) Sulbar Muslim Fathillah Azis,kemarin.
Dia menegaskan, pihaknya telah lama menunggu tentang tindak lanjut kasus tersebut.“Sudah dua bulan kami menunggu sejak dengar pendapat pertama yang dilakukan 6 Mei lalu. Nah, sekarang ini kami kembali diberikan janji. Kalau tidak ada hasil juga,lebih baik Pak Kajari angkat kaki saja dari Mamuju karena tidak serius menangani kasus,” ungkapnya.
Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia, sejak awal LAK Sulbar sudah mendesak agar Kejari Mamuju mengekspose hasil audit BPKP dan segera menetapkan tersangka agar dapat mempercepat proses hukum.
Selain kasus Kanwil Depag Sulbar, LAK Sulbar juga mendesak Kejari Mamuju segera mengusut dan mengekspose kasus dugaan korupsi Perusahaan Daerah (Perusda) Mamuju. “Kasus ini sudah lama bergulir.
Namun, sampai sekarang ini tidak ada kejelasan mengenai perkembangan prosesnya. Kesannya, ini hanya diperjualbelikan Kejari Mamuju. Kalau Kanwil Depag bisa diekspose, masak perusda tidak bisa,” tuturnya.
Sebelum mengakhiri dengar pendapat tersebut, LAK Sulbar kembali menegaskan bahwa pihaknya tetap akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mamuju La Kamis berjanji akan melakukan ekspose terhadap kasus dugaan korupsi pembangunan Kanwil Depag Sulbar.
Hal tersebut disampaikan saat menyambut puluhan massa yang menamakan diri LAK Sulbar. Dalam dengar pendapat yang digelar, La Kamis berjanji akan melakukan ekspose kasus tersebut paling lambat pekan kedua bulan ini. Dia menambahkan, proses hukum atas kasus ini tetap akan dilanjutkan. Namun,belum bisa memastikan, apakah nanti kami bisa menemukan tersangka atau tidak.
Sebelumnya, Kepala Kanwil Depag Sulbar Sahabuddin Kasim dalam pemeriksaannya di Kantor Kejari Mamuju Maret lalu mengaku bahwa dalam anggaran tersebut memiliki dana lebih Rp500 juta dari hasil pembelian lahan seluas dua hektare untuk Kantor Depag Sulbar. Dia juga mengakui bahwa sisa dana tersebut tidak dikembalikan ke kas negara.
Bahkan diketahui pembelian lahan tersebut memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun anggaran 2007. Pagu anggaran yang diberikan Depag ke Kanwil Depag Sulbar mencapai Rp1,9 miliar yang menyisakan Rp500 juta. (abdullah nicolha).
Peminat SMK di Mamuju Minim
Monday, 13 July 2009
MAMUJU(SI) – Jumlah peminat sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kabupaten Mamuju,Sulawesi Barat (Sulbar),minim. Penyebabnya,faktor sarana dan prasana SMK yang terbatas.
Hal itu juga terlihat dari perbandingan jumlah pendaftar di SMK dengan sekolah menengah atas (SMA) yang cukup jauh. Di SMA Negeri 2 Mamuju misalnya, jumlah pendaftar mencapai 255 orang,sedangkan di SMK Mamuju, siswa yang telah mendaftar sebanyak 88 orang.
Kepala SMK Mamuju Marcel Palinggi menyatakan, jumlah siswa yang mendaftar hingga saat ini masih kurang. Padahal, daya tampung untuk siswa baru di sekolah tersebut sebanyak 150 orang.
Untuk memenuhi kuota tersebut, pihak sekolah masih akan menunggu siswa yang tidak lulus tes SMA. Faktor sarana dan fasilitas jugalah yang menyebabkan minat siswa mendaftar di SMK cukup minim. Hingga kini SMK tertua di Mamuju tersebut hanya memiliki delapan ruang kegiatan belajar (RKB).
Selain itu, sekolah ini juga masih sangat membutuhkan alatalat praktik. “Kalau mau dilihat kondisi sekolah, kami masih membutuhkan tambahan dua RKB dan juga fasilitas kerja. Untuk tenaga pengajar, saya rasa sudah cukup. Sebanyak 20 guru yang ada juga semuanya sudah PNS,” jelasnya di Kantor SMK Mamuju kemarin.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju Murniani mengatakan, sebagian besar SMK di Mamuju masih mengalami kekurangan dalam hal fasilitas dan tenaga pengajar.Fasilitas ini khususnya pada penyediaan laboratorium. “SMK ini kanharus banyak melakukan praktik. Makanya, juga perlu ditunjang dengan alat peraga di laboratorium,”jelasnya.
Sementara untuk tenaga pengajar,banyak SMK yang masih membutuhkan guru yang memiliki spesifikasi mata pelajaran. Karena itulah siswa pun masih kurang berminat.Hingga tahun ini, perkembangan SMK di Mamuju hanya mencapai angka 40%. Hal tersebut dilihat dari akses pembangunan dan jumlah siswa.
Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan program dari pemerintah pusat yang menginginkan persentase SMK lebih tinggi dibandingkan SMA. Untuk memenuhi hal tersebut, Disdikpora menargetkan perkembangan SMK pada 2010 mencapai 60% dan pada 2014 sebesar 7%.
“SMK ini sangat baik karena lebih menekankan pada keahlian tiap siswa. Di tengah situasi seperti ini pun lulusan SMK lebih memiliki peluang di dunia kerja,” tandas dia. (abdullah nicolha).
MAMUJU(SI) – Jumlah peminat sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kabupaten Mamuju,Sulawesi Barat (Sulbar),minim. Penyebabnya,faktor sarana dan prasana SMK yang terbatas.
Hal itu juga terlihat dari perbandingan jumlah pendaftar di SMK dengan sekolah menengah atas (SMA) yang cukup jauh. Di SMA Negeri 2 Mamuju misalnya, jumlah pendaftar mencapai 255 orang,sedangkan di SMK Mamuju, siswa yang telah mendaftar sebanyak 88 orang.
Kepala SMK Mamuju Marcel Palinggi menyatakan, jumlah siswa yang mendaftar hingga saat ini masih kurang. Padahal, daya tampung untuk siswa baru di sekolah tersebut sebanyak 150 orang.
Untuk memenuhi kuota tersebut, pihak sekolah masih akan menunggu siswa yang tidak lulus tes SMA. Faktor sarana dan fasilitas jugalah yang menyebabkan minat siswa mendaftar di SMK cukup minim. Hingga kini SMK tertua di Mamuju tersebut hanya memiliki delapan ruang kegiatan belajar (RKB).
Selain itu, sekolah ini juga masih sangat membutuhkan alatalat praktik. “Kalau mau dilihat kondisi sekolah, kami masih membutuhkan tambahan dua RKB dan juga fasilitas kerja. Untuk tenaga pengajar, saya rasa sudah cukup. Sebanyak 20 guru yang ada juga semuanya sudah PNS,” jelasnya di Kantor SMK Mamuju kemarin.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju Murniani mengatakan, sebagian besar SMK di Mamuju masih mengalami kekurangan dalam hal fasilitas dan tenaga pengajar.Fasilitas ini khususnya pada penyediaan laboratorium. “SMK ini kanharus banyak melakukan praktik. Makanya, juga perlu ditunjang dengan alat peraga di laboratorium,”jelasnya.
Sementara untuk tenaga pengajar,banyak SMK yang masih membutuhkan guru yang memiliki spesifikasi mata pelajaran. Karena itulah siswa pun masih kurang berminat.Hingga tahun ini, perkembangan SMK di Mamuju hanya mencapai angka 40%. Hal tersebut dilihat dari akses pembangunan dan jumlah siswa.
Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan program dari pemerintah pusat yang menginginkan persentase SMK lebih tinggi dibandingkan SMA. Untuk memenuhi hal tersebut, Disdikpora menargetkan perkembangan SMK pada 2010 mencapai 60% dan pada 2014 sebesar 7%.
“SMK ini sangat baik karena lebih menekankan pada keahlian tiap siswa. Di tengah situasi seperti ini pun lulusan SMK lebih memiliki peluang di dunia kerja,” tandas dia. (abdullah nicolha).
Sunday, July 12, 2009
Ratusan Angkutan Ilegal
Sunday, 12 July 2009
POLEWALI(SI) – Ratusan mobil angkutan yang selama ini beroperasi di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dinilai ilegal.Sebab,mereka belum memiliki izin trayek dari Dinas Perhubungan,Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) setempat.
“Saya heran, masih banyak yang tidak memiliki izin trayek padahal pengurusan izin tersebut tidak membutuhkan waktu lama, bahkan sangat sebentar,” kata Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishubkominfo Polman Nurdin Hamid di Polewali belum lama ini.
Data yang dihimpun Seputar Indonesia, mobil pete-pete yang belum memiliki izin sebanyak 362 unit dan 347 unit mobil angkutan barang terdiri model kampas dan truk. Menurut Nurdin, dari 700-an unit mobil pete-pete yang beroperasi di daerah tersebut hanya 50% yang memiliki izin trayek.
Masih banyak kendaraan yang belum memiliki izin trayek dipengaruhi oleh kesadaran pemilik kendaraan tentang izin itu. “Padahal,izintrayeksangatpenting untuk membuktikan bahwa kendaraan bersangkutan benar-benar beroperasi di wilayah Polman,” ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar sweeping kendaraan karena hal itu sangat memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD). “Bagaimana pun, mobil angkutan yang beroperasi mestinya memberikan kontribusi kepada daerah karena mereka menggunakan fasilitas jalan pemerintah,”kata Nurdin.
Dalam sweeping tersebut, kendaraan yang terjaring dan tidak memiliki izin trayek tidak akan dikenakan sanksi.“Kami masih mentolerir dan memberikan pemahaman kepada mereka untuk segera mengurus izin trayek, jika dua tiga kali ditemukan belum juga memiliki izin barulah diberikan sanksi, apalagi hal itu merupakan aturan sanksi bagi pete-pete dan angkutan barang yang tidak memiliki izin,”jelasnya.
Dalam pengurusan izin tersebut, ada dua jenis yakni pete-pete dan angkutan barang. Untuk petepete dikelompokkan menjadi dua jenis izin trayek yaitu kapasitas delapan sebesar Rp30.000 dan 10 penumpang sebesar Rp35.000. Begitu juga izin trayek untuk mobil angkutan barang juga dibagi atas dua yaitu 2.000 kilogram (kg) ke atas sebesar Rp45.000,sementara untuk angkutan barang 2.000 kg ke bawah sebesar Rp35.000.
Salah seorang sopir pete-pete Hasanuddin, 25, mengaku, pihaknya selama dua tahun menjadi sopir angkot belum memiliki izin trayek karena dirinya hanya sebagai joki dan bukan pemilik kendaraan.“Yang kami tahu hanya ambil muatan saja karena kami pikir bos (pemilik kendaraan) telah menyelesaikan masalah tersebut,”kata dia,kemarin.
Dia menambahkan, apabila dirinya bersama sopir yang lainnya hanya menjadi joki yang harus mengurus izin tersebut hal itu tidak mungkin karena mendapatkan muatan untuk memperoleh hasil saja tidak akan cukup, ditambah dengan biaya istri dan anaknya. (abdullah nicolha).
POLEWALI(SI) – Ratusan mobil angkutan yang selama ini beroperasi di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dinilai ilegal.Sebab,mereka belum memiliki izin trayek dari Dinas Perhubungan,Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) setempat.
“Saya heran, masih banyak yang tidak memiliki izin trayek padahal pengurusan izin tersebut tidak membutuhkan waktu lama, bahkan sangat sebentar,” kata Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishubkominfo Polman Nurdin Hamid di Polewali belum lama ini.
Data yang dihimpun Seputar Indonesia, mobil pete-pete yang belum memiliki izin sebanyak 362 unit dan 347 unit mobil angkutan barang terdiri model kampas dan truk. Menurut Nurdin, dari 700-an unit mobil pete-pete yang beroperasi di daerah tersebut hanya 50% yang memiliki izin trayek.
Masih banyak kendaraan yang belum memiliki izin trayek dipengaruhi oleh kesadaran pemilik kendaraan tentang izin itu. “Padahal,izintrayeksangatpenting untuk membuktikan bahwa kendaraan bersangkutan benar-benar beroperasi di wilayah Polman,” ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar sweeping kendaraan karena hal itu sangat memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD). “Bagaimana pun, mobil angkutan yang beroperasi mestinya memberikan kontribusi kepada daerah karena mereka menggunakan fasilitas jalan pemerintah,”kata Nurdin.
Dalam sweeping tersebut, kendaraan yang terjaring dan tidak memiliki izin trayek tidak akan dikenakan sanksi.“Kami masih mentolerir dan memberikan pemahaman kepada mereka untuk segera mengurus izin trayek, jika dua tiga kali ditemukan belum juga memiliki izin barulah diberikan sanksi, apalagi hal itu merupakan aturan sanksi bagi pete-pete dan angkutan barang yang tidak memiliki izin,”jelasnya.
Dalam pengurusan izin tersebut, ada dua jenis yakni pete-pete dan angkutan barang. Untuk petepete dikelompokkan menjadi dua jenis izin trayek yaitu kapasitas delapan sebesar Rp30.000 dan 10 penumpang sebesar Rp35.000. Begitu juga izin trayek untuk mobil angkutan barang juga dibagi atas dua yaitu 2.000 kilogram (kg) ke atas sebesar Rp45.000,sementara untuk angkutan barang 2.000 kg ke bawah sebesar Rp35.000.
Salah seorang sopir pete-pete Hasanuddin, 25, mengaku, pihaknya selama dua tahun menjadi sopir angkot belum memiliki izin trayek karena dirinya hanya sebagai joki dan bukan pemilik kendaraan.“Yang kami tahu hanya ambil muatan saja karena kami pikir bos (pemilik kendaraan) telah menyelesaikan masalah tersebut,”kata dia,kemarin.
Dia menambahkan, apabila dirinya bersama sopir yang lainnya hanya menjadi joki yang harus mengurus izin tersebut hal itu tidak mungkin karena mendapatkan muatan untuk memperoleh hasil saja tidak akan cukup, ditambah dengan biaya istri dan anaknya. (abdullah nicolha).
Pengangkatan Guru Tak Proporsional
Saturday, 11 July 2009
MAMUJU(SI) – Pengangkatan guru di Kabupaten Mamuju,Sulawesi Barat (Sulbar),dinilai tidak proporsional.Alasannya,masih banyak guru yang telah diangkat hanya berijazah SMP.
“Kami melihat pengangkatan ini tidak proporsional karena mereka yang diangkat menjadi guru berijazah SMP, sementara masih banyak lulusan sarjana yang belum terangkat hingga sekarang,” kata Ketua Umum Front Amanah Perjuangan Rakyat (Frampera) Sulbar Muh Amril kepada Seputar Indonesiakemarin.
Menurut dia, hal itu merupakan problem tenaga pengajar di Mamuju yang belum dapat terselesaikan. “Masalah seperti itu seharusnya dapat diatasi sehingga kualitas SDM yang dihasilkan dapat bersaing dengan daerah lain,” ungkapnya.
Kepala Seksi Ketenagakerjaan TK,SD,dan SDLB Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju Firman Hidayat mengaku bahwa ada kecenderungan pengangkatan guru di beberapa daerah terpencil yang kurang proporsional,khususnya putra daerah.
Dia mencontohkan, di Kecamatan Kalumpang,terdapat enam guru SD yang hanya memiliki ijazah SMP.Bahkan,mereka telah mengajar sekitar dua tahun. “Secara ideal,memang menggunakan warga yang berasal dari daerah asli. Kalau dari daerah lain biasanya lebih sulit.Kalau tidak,ada semacam ikatan dinas untuk ditempatkan di daerah itu,”jelasnya.
Menurut dia, kondisi seperti itu menunjukkan bahwa selama jangka waktu tersebut, pengadaan guru di Mamuju masih sangat kurang dan mungkin belum pernah dilakukan.Pengangkatan guru justru lebih banyak dilakukan di kota.
“Harus diakui bahwa kami sangat terbantu dengan kehadiran banyak tenaga pengajar sukarela. Kami juga tidak bisa berbuat banyak.Yang bisa dilakukan nanti hanyalah memberikan usulan kebutuhan kepada dinas terkait,” katanya.
Selain guru yang berijazah SMP,di Mamuju juga terdapat beberapa guru yang hanya memiliki ijazah SMA. Dia juga meyakini bahwa hal serupa juga masih banyak terjadi di beberapa daerah lain, khususnya yang masih terpencil, seperti di Kecamatan Tommo, di sana beberapa sekolah hanya memiliki satu guru.
“Keadaan ini jelas akan berdampak pada kualitas pendidikan karena tidak memenuhi standar pelayanan minimum,”ujarnya. Dia menambahkan, dengan kondisi seperti itu,pihak pemkab setempat akan memprioritaskan pengangkatan guru di lima kecamatan yang masih kekurangan guru, yakni di Kecamatan Kalumpang, Tommo, Bonehau, Topoyo, dan Pangale.
“Karena itulah prioritas penambahan guru pada tahun ini akan difokuskan di lima kecamatan tersebut termasuk beberapa daerah lainnya. Untuk Kecamatan Mamuju, tidak lagi akan dilakukan penambahan, dengan pertimbangan jumlah guru di sini sudah memadai. Ini juga dimaksudkan agar terjadi pemerataan guru di seluruh daerah,”tandasnya.
Salah satu guru tamatan SMA yang telah mengabdi selama dua tahun lebih di salah satu sekolah menuturkan, kalau ada pengangkatan, seharusnya dilakukan profesional dan proporsional.
Sebab, masih ada banyak guru yang tamatan SMA hingga sarjana yang belum terangkat. “Kami ingin dinas terkait lebih mendahulukan pengangkatan terhadap tamatan yang lebih tinggi dengan melihat masa dinas atau honor selama dia mengajar,” ucap dia yang enggan disebutkan identitasnya. (abdullah nicolha).
MAMUJU(SI) – Pengangkatan guru di Kabupaten Mamuju,Sulawesi Barat (Sulbar),dinilai tidak proporsional.Alasannya,masih banyak guru yang telah diangkat hanya berijazah SMP.
“Kami melihat pengangkatan ini tidak proporsional karena mereka yang diangkat menjadi guru berijazah SMP, sementara masih banyak lulusan sarjana yang belum terangkat hingga sekarang,” kata Ketua Umum Front Amanah Perjuangan Rakyat (Frampera) Sulbar Muh Amril kepada Seputar Indonesiakemarin.
Menurut dia, hal itu merupakan problem tenaga pengajar di Mamuju yang belum dapat terselesaikan. “Masalah seperti itu seharusnya dapat diatasi sehingga kualitas SDM yang dihasilkan dapat bersaing dengan daerah lain,” ungkapnya.
Kepala Seksi Ketenagakerjaan TK,SD,dan SDLB Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju Firman Hidayat mengaku bahwa ada kecenderungan pengangkatan guru di beberapa daerah terpencil yang kurang proporsional,khususnya putra daerah.
Dia mencontohkan, di Kecamatan Kalumpang,terdapat enam guru SD yang hanya memiliki ijazah SMP.Bahkan,mereka telah mengajar sekitar dua tahun. “Secara ideal,memang menggunakan warga yang berasal dari daerah asli. Kalau dari daerah lain biasanya lebih sulit.Kalau tidak,ada semacam ikatan dinas untuk ditempatkan di daerah itu,”jelasnya.
Menurut dia, kondisi seperti itu menunjukkan bahwa selama jangka waktu tersebut, pengadaan guru di Mamuju masih sangat kurang dan mungkin belum pernah dilakukan.Pengangkatan guru justru lebih banyak dilakukan di kota.
“Harus diakui bahwa kami sangat terbantu dengan kehadiran banyak tenaga pengajar sukarela. Kami juga tidak bisa berbuat banyak.Yang bisa dilakukan nanti hanyalah memberikan usulan kebutuhan kepada dinas terkait,” katanya.
Selain guru yang berijazah SMP,di Mamuju juga terdapat beberapa guru yang hanya memiliki ijazah SMA. Dia juga meyakini bahwa hal serupa juga masih banyak terjadi di beberapa daerah lain, khususnya yang masih terpencil, seperti di Kecamatan Tommo, di sana beberapa sekolah hanya memiliki satu guru.
“Keadaan ini jelas akan berdampak pada kualitas pendidikan karena tidak memenuhi standar pelayanan minimum,”ujarnya. Dia menambahkan, dengan kondisi seperti itu,pihak pemkab setempat akan memprioritaskan pengangkatan guru di lima kecamatan yang masih kekurangan guru, yakni di Kecamatan Kalumpang, Tommo, Bonehau, Topoyo, dan Pangale.
“Karena itulah prioritas penambahan guru pada tahun ini akan difokuskan di lima kecamatan tersebut termasuk beberapa daerah lainnya. Untuk Kecamatan Mamuju, tidak lagi akan dilakukan penambahan, dengan pertimbangan jumlah guru di sini sudah memadai. Ini juga dimaksudkan agar terjadi pemerataan guru di seluruh daerah,”tandasnya.
Salah satu guru tamatan SMA yang telah mengabdi selama dua tahun lebih di salah satu sekolah menuturkan, kalau ada pengangkatan, seharusnya dilakukan profesional dan proporsional.
Sebab, masih ada banyak guru yang tamatan SMA hingga sarjana yang belum terangkat. “Kami ingin dinas terkait lebih mendahulukan pengangkatan terhadap tamatan yang lebih tinggi dengan melihat masa dinas atau honor selama dia mengajar,” ucap dia yang enggan disebutkan identitasnya. (abdullah nicolha).
14.250 Hektare Lahan Kakao Disertifikasi
Saturday, 11 July 2009
MAMUJU (SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju pada 2010, akan melakukan sertifikasi lahan petani seluas 14.250 hektare (ha) yang termasuk dalam program gerakan nasional (Gernas) kakao.
“Insya Allah pada 2010, seluruh lahan kelompok tani yang menerima bantuan program nasional peningkatan produksi dan mutu kakao (Gernas Pro-Kakao) di Mamuju akan disertifikasi,”kata Kepala Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Mamuju Trikora di ruang kerjanya belum lama ini.
Data yang dihimpun Seputar Indonesia, jumlah poktan yang menerima bantuan untuk program tersebut sebanyak 660 poktan. Dari jumlah tersebut,banyak di antara mereka yang hanya memiliki sporadic dan tidak memiliki sertifikasi lahan.
Menurut dia,kepemilikan lahan tersebut sangat rawan karena mengingat sporadic tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga perlu untuk disertifikasi agar mendapatkan kekuatan kepemilikan. Trikora menambahkan, tujuan sertifikasi itu untuk mencegah sengketa lahan kakao yang dimiliki petani.Apalagi, program tersebut akan berjalan selama tiga tahun.
“Jangan sampai program belum selesai, lahannya sudah punya sengketa,”ungkapnya. Pada dasarnya, syarat memperoleh bantuan adalah poktan harus memiliki lahan. Sertifikasi itu sekaligus menjamin bahwa program ini tidak berhenti di tengah jalan karena persolan lahan. Selain itu, melalui sertifikasi tersebut, akan mencegah timbulnya poktan fiktif yang tidak jelas lahan produksinya.
Sebelumnya,Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh menyatakan, pihaknya meminta dukungan kepada pihak pemerintah pusat khususnya bidang pertanian untuk memberikan bantuan.
Sebab, 60% masyarakat Sulbar bertumpu pada pertanian utamanya pada sektor kakao. Dia mengaku, saat ini masyarakat Sulbar, khususnya para petani kakao, memiliki kendala yang menghambat kesejahteraan mereka di antaranya infrastruktur yang belum memadai. (abdullah nicolha).
MAMUJU (SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju pada 2010, akan melakukan sertifikasi lahan petani seluas 14.250 hektare (ha) yang termasuk dalam program gerakan nasional (Gernas) kakao.
“Insya Allah pada 2010, seluruh lahan kelompok tani yang menerima bantuan program nasional peningkatan produksi dan mutu kakao (Gernas Pro-Kakao) di Mamuju akan disertifikasi,”kata Kepala Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Mamuju Trikora di ruang kerjanya belum lama ini.
Data yang dihimpun Seputar Indonesia, jumlah poktan yang menerima bantuan untuk program tersebut sebanyak 660 poktan. Dari jumlah tersebut,banyak di antara mereka yang hanya memiliki sporadic dan tidak memiliki sertifikasi lahan.
Menurut dia,kepemilikan lahan tersebut sangat rawan karena mengingat sporadic tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga perlu untuk disertifikasi agar mendapatkan kekuatan kepemilikan. Trikora menambahkan, tujuan sertifikasi itu untuk mencegah sengketa lahan kakao yang dimiliki petani.Apalagi, program tersebut akan berjalan selama tiga tahun.
“Jangan sampai program belum selesai, lahannya sudah punya sengketa,”ungkapnya. Pada dasarnya, syarat memperoleh bantuan adalah poktan harus memiliki lahan. Sertifikasi itu sekaligus menjamin bahwa program ini tidak berhenti di tengah jalan karena persolan lahan. Selain itu, melalui sertifikasi tersebut, akan mencegah timbulnya poktan fiktif yang tidak jelas lahan produksinya.
Sebelumnya,Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh menyatakan, pihaknya meminta dukungan kepada pihak pemerintah pusat khususnya bidang pertanian untuk memberikan bantuan.
Sebab, 60% masyarakat Sulbar bertumpu pada pertanian utamanya pada sektor kakao. Dia mengaku, saat ini masyarakat Sulbar, khususnya para petani kakao, memiliki kendala yang menghambat kesejahteraan mereka di antaranya infrastruktur yang belum memadai. (abdullah nicolha).
Subscribe to:
Posts (Atom)
