Friday, 10 April 2009
MAMUJU (SI) – Hingga pelaksanaan pemungutan suara di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Sulawesi Barat (Sulbar) 9 April kemarin,permasalahan terus bermunculan salah satunya tertukarnya ratusan kertas suara antara Kabupaten Mamuju dan Majene.
Sebelum melakukan pencontrengan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 3 Timbu Kecamatan Mamunyu Kab Mamuju menemukan sedikitnya 38 kertas suara untuk calon DPRD Provinsi wilayah Sulbar 3 yakni Kab Majene ke Kab Mamuju hal tersebut membuat sejumlah pihak merasa kecewa. Pasalnya, mereka yang ingin memilih calon mereka di parlemen tidak mendapatkan nama sehingga membuat proses pemungutan suara di TPS tersebut tertunda hingga beberapa menit.
“Tentu saja kami kecewa karena kami saat ingin mencontreng calon tidak ada,”keluh salah seorang warga Timbu Ahmad ,30, kepada sejumlah wartawan,kemarin. Selain di TPS 3,warga juga menemukan hal yang sama di TPS 8, 10,18 Kelurahan Binanga Kec Mamuju yakni 21 kertas suara untuk Sulbar 3. Sejumlah warga menilai kondisi ini dapat memengaruhi dan mengganggu pelaksanaan pemilu karena kertas suara di sejumlah TPS dipastikan berkurang.
Sementara di Kabupaten Majene juga ditemukan kertas suara untuk wilayah Sulbar 4 Mamuju. Yakni di temukan di TPS 1 dan 18 Labuang, TPS 14 Barane Kec Banggae Timur. Khusus di TPS 18 panitia menemukan kotak suara yang tidak memiliki kertas suara (kosong) yakni untuk calon DPRRI.“ Dari pantauan,saya menemukan kotak yang kosong dan adanya puluhan kertas suara yang tertukar, hal ini tentu saja menghambat jalannya proses pencontrengan,” kata Anggota Panwaslu Sulbar Abdi Manaf yang menggunakan hak pilihnya di daerah tersebut.
Dia menilai, kondisi itu merupakan kelalaian pihak penyelenggara pemilu (KPU) karena tidak melakukan antisipasi sebelum hari H sehingga warga yang ingin menyalurkan hak pilihnya tertunda. “Harusnya, KPU melakukan antisipasi lebih awal tentang masalah ini agar proses pemilihan berjalan lancar,”katanya. Selain tertukarnya kertas suara lintas kabupaten, panitia penyelenggara juga menemukan adanya pertukaran di tingkat kabupaten (dapil).
Di Majene, kertas suara untuk dapil satu dan dua juga tertukar. “Bukan hanya lintas kabupaten saja tetapi juga terjadi untuk dapil di Majene,” ungkap Abdi. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Mamuju Utara (Matra), informasi yang dihimpun SI, TPS yang ditinggal oleh ratusan pemilih karena tidak mendapatkan logistik. “Kami bingung saat ingin menyalurkan hak pilih karena tidak ada logistik kertas suara jadi kami pulang,” kata salah seorang warga Pasangkayu Rahman ,29,kemarin.
Ketua KPU Matra Muh Yusri M Nur yang dihubungi kemarin membantah apabila ada kertas suara yang tertukar bahkan, pihaknya menyatakan, di Kabupaten Matra situasi aman dan tidak ada hambatan. Dia mengakui bahwa memang ada logistik yang tertukar yakni formulir C2. “Kalau kertas suara tidak ada yang tertukar tapi formulir C2 untuk penghitungan perolehan suara,”katanya. Sementara itu, Ketua KPU Sulbar A Nahar Nasada menyatakan dengan adanya kondisi tersebut pihaknya langsung melakukan kordinasi dengan sejumlah KPU kabupaten yang mendapat masalah dengan kertas suara.
“Kami telah mendapat laporan tersebut dan mengordinasikan langsung dengan KPU kabupaten setempat untuk segera mengambil langkah antisipasi,”katanya. Nahar menyatakan, pihaknya langsung menginstruksikan kepada kabupaten bermasalah. Jika ditemukan kertas suara yang peruntukannya bukan dapil tersebut dan hanya beberapa jumlahnya dan telah dicontreng maka suaranya diberikan kepada partai apabila tidak ada yang keberatan dari semua pihak,baik saksi, panwas dan semua elemen yang ada.
“Jika keberatan, maka harus dilakukan penghitungan suara lanjutan di TPS tersebut,” katanya. Apabilah lanjutnya, kertas suara tersebut dalam jumlah banyak maka harus dilakukan penghitungan lanjutan di TPS tersebut. “Hal itu bisa dilakukan setelah penetapan penundaan pelaksanaan pemilu,dan penetapan itu dilakukan oleh KPU kabupaten apabila penundaan meliputi beberapa desa atau kecamatan,” jelas Ketua KPU Sulbar.
Terpisah, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh menyatakan, pihaknya akan meminta kepada KPU untuk melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap berbagai masalah di daerah tersebut terkait pemilu dan masalah tersebut tidak terulang lagi pada saat menjelang pemilu presiden. dia juga mengatakan,pihaknya tidak dapat berbuat banyak karena KPU merupakan lembaga yang berdiri sendiri.
”Kami hanya akan meminta kepada KPU untuk mengevaluasi terhadap masalah-masalah itu agar tidak terulang, hal ini tidak bisa dibiarkan. sehingga pelaksanaan pemilu mendatang bisa lebih baik,” katanya kepada sejumlah wartawan di kediamannya, kemarin. (abdullah nicolha)
Friday, April 10, 2009
Thursday, April 9, 2009
Kadis dan Camat Tak Terima Undangan Memilih
Wednesday, 08 April 2009
MAJENE (SI) – Sejumlah pejabat eselon dan camat di Kabupaten Majene, Sulbar, satu hari menjelang Pemilu 2009, tidak mendapat undangan memilih.
Pasalnya, mereka tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di daerah tersebut. “Kalau saya mendapat undangan di TPS 23 Tulu Kelurahan Labuang Banggae Timur,tapi beberapa kepala dinas dan Camat Banggae Ashar tidak mendapatkan undangan tersebut.Hal ini tentu saja membuktikan pendataan yang tidak maksimal dari petugas pendata, mungkin kalau masyarakat yang berada di daerah terpencil bisa saja tidak terdata, tetapi ini terjadi kepada kadis dan camat,”kata Wakil Bupati Majene Itol Syaiful Tonra kepada SI via teleponnya kemarin.
Beberapa pejabat Pemkab Majene yang tidak mendapat undangan memilih tersebut,yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Fadlil Rasyid,Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Syamsuddin, mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Tashan Burhanuddin, dan Kepala Dinas Pendidikan Nadjib Atjo.
“Sebagian di antaranya memang tidak terdaftar DPT,” jelas dia. Menurut Itol,hal tersebut tentu sangat mengherankan. Pasalnya, saat Pemilu 2004 lalu,mereka ratarata terdaftar dan mendapatkan undangan memilih.
“Dengan adanya masalah itu, pihak penyelenggara diminta dievaluasi agar masalah ini tidak terulang pada pemilihan presiden mendatang. Hal itu tidak dapat dibiarkan dan merupakan kelalaian tim pendata,” ungkap dia. Ketua KPU Majene Abd Madjid Ruddin terkait masalah tersebut merasa heran dengan banyaknya pejabat eselon tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mendapat undangan memilih itu.
“Kalau undangan untuk memilih barangkali belum dia terima,”ungkap Madjid di Majene kemarin. Sementara itu, di Kabupaten Mamuju, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh akan menggunakan hak pilih di TPS 3 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kepulauan (Simkep). Sesuai DPT, jumlah warga yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS ini sebanyak 428 jiwa.
Ketua DPRD Sulbar,Hamzah Hapati Hasan mencontreng di TPS 7 Puncak Selatan, Kelurahan Binanga Mamuju. Wakilnya masing- masingArifin Nurdin di TPS 20 Kelurahan Labuang di Kecamatan Banggae Majene dan Zainal Abidin di TPS 2 Kelurahan Sidodadi di Kecamatan Wonomulyo Polman.
Sementara itu, Bupati Mamuju Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Sulbar Amri Sanusi akan menggunakan hak pilihnya di TPS yang sama,yakni di TPS 20 Kelurahan Binanga,Kecamatan Mamuju. Khusus untuk Kecamatan Mamuju, terdapat 90 TPS dengan jumlah warga yang mempunyai hak pilih sebanyak 29.076 jiwa.
Sementara di Kecamatan Simkep terdapat 54 TPS dengan jumlah pemilih 15.725 jiwa. Khusus untuk dua kecamatan ini, diperkirakan hasil perhitungan suaranya akan berlangsung cepat karena letaknya sangat dekat dengan pusat kelola data KPU Mamuju dan KPU Sulbar. (abdullah nicolha)
MAJENE (SI) – Sejumlah pejabat eselon dan camat di Kabupaten Majene, Sulbar, satu hari menjelang Pemilu 2009, tidak mendapat undangan memilih.
Pasalnya, mereka tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di daerah tersebut. “Kalau saya mendapat undangan di TPS 23 Tulu Kelurahan Labuang Banggae Timur,tapi beberapa kepala dinas dan Camat Banggae Ashar tidak mendapatkan undangan tersebut.Hal ini tentu saja membuktikan pendataan yang tidak maksimal dari petugas pendata, mungkin kalau masyarakat yang berada di daerah terpencil bisa saja tidak terdata, tetapi ini terjadi kepada kadis dan camat,”kata Wakil Bupati Majene Itol Syaiful Tonra kepada SI via teleponnya kemarin.
Beberapa pejabat Pemkab Majene yang tidak mendapat undangan memilih tersebut,yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Fadlil Rasyid,Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Syamsuddin, mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Tashan Burhanuddin, dan Kepala Dinas Pendidikan Nadjib Atjo.
“Sebagian di antaranya memang tidak terdaftar DPT,” jelas dia. Menurut Itol,hal tersebut tentu sangat mengherankan. Pasalnya, saat Pemilu 2004 lalu,mereka ratarata terdaftar dan mendapatkan undangan memilih.
“Dengan adanya masalah itu, pihak penyelenggara diminta dievaluasi agar masalah ini tidak terulang pada pemilihan presiden mendatang. Hal itu tidak dapat dibiarkan dan merupakan kelalaian tim pendata,” ungkap dia. Ketua KPU Majene Abd Madjid Ruddin terkait masalah tersebut merasa heran dengan banyaknya pejabat eselon tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mendapat undangan memilih itu.
“Kalau undangan untuk memilih barangkali belum dia terima,”ungkap Madjid di Majene kemarin. Sementara itu, di Kabupaten Mamuju, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh akan menggunakan hak pilih di TPS 3 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kepulauan (Simkep). Sesuai DPT, jumlah warga yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS ini sebanyak 428 jiwa.
Ketua DPRD Sulbar,Hamzah Hapati Hasan mencontreng di TPS 7 Puncak Selatan, Kelurahan Binanga Mamuju. Wakilnya masing- masingArifin Nurdin di TPS 20 Kelurahan Labuang di Kecamatan Banggae Majene dan Zainal Abidin di TPS 2 Kelurahan Sidodadi di Kecamatan Wonomulyo Polman.
Sementara itu, Bupati Mamuju Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Sulbar Amri Sanusi akan menggunakan hak pilihnya di TPS yang sama,yakni di TPS 20 Kelurahan Binanga,Kecamatan Mamuju. Khusus untuk Kecamatan Mamuju, terdapat 90 TPS dengan jumlah warga yang mempunyai hak pilih sebanyak 29.076 jiwa.
Sementara di Kecamatan Simkep terdapat 54 TPS dengan jumlah pemilih 15.725 jiwa. Khusus untuk dua kecamatan ini, diperkirakan hasil perhitungan suaranya akan berlangsung cepat karena letaknya sangat dekat dengan pusat kelola data KPU Mamuju dan KPU Sulbar. (abdullah nicolha)
Departemen Agama Mamasa Sulit Hindari CJH Luar
Wednesday, 08 April 2009
MAMASA (SI) – Departemen Agama (Depag) Mamasa kesulitan menghindari banyaknya calon jamaah haji (CJH) dari luar Mamasa.
Hal itu disebabkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa sangat mudah mengeluarkan kartu tanda penduduk (KTP). Kepala Kantor Depag (Kakandepag) Mamasa Suaib Tahir mengatakan,bila ingin membatasi orang lain masuk menjadi CJH Mamasa, pemkab harus membatasi orang luar mendapatkan KTP. Pihaknya hanya sebatas mengeluarkan blangko pendaftaran.
“Masyarakat mengisinya lalu ke bank. Jadi, salah besar kalau kesalahan ini ditujukan ke Kandepag Mamasa,”jelasnya melalui via ponselnya kemarin. Hal tersebut terkait permintaan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh agar Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Depag Sulbar menggantinya karena dinilai lebih memprioritaskan orang luar Mamasa pada pemberangkatan CJH.
Menanggapi permintaan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh untuk mengganti Kandepag Mamasa Suaib Tahir, Kepala Kanwil Depag Sulbar Sahabuddin Kasim mengatakan siap mengevaluasi. Jika dalam evaluasi kinerja ternyata Suaib dinilai tidak mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya, dia akan mengajukan rekomendasi kepada Menteri Agama (Menag) RI Maftuh Basyuni untuk memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya.
“Sebenarnya sudah banyak laporan yang masuk.Persoalan haji hanya merupakan bagian kecil dari masalah di Mamasa. Seharusnya Kandepag harus menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan umat beragam.Namun, hal itu kurang berjalan,”kata Sahabuddin di ruang kerjanya kemarin.
Menurutnya, Kandepag yang baru menjabat satu tahun tersebut kurang memahami tugasnya. Hal itu membuat terjadi kesalahpahaman dalam implementasi kinerja di lapangan. “Sosialisasi terhadap semua unsur masih kurang,begitu pun kedisiplinan dan kinerja yang lemah.Bahkan ada penilaian, Kandepag bersikap diskriminatif,” tandasnya. (abdullah nicolha)
MAMASA (SI) – Departemen Agama (Depag) Mamasa kesulitan menghindari banyaknya calon jamaah haji (CJH) dari luar Mamasa.
Hal itu disebabkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa sangat mudah mengeluarkan kartu tanda penduduk (KTP). Kepala Kantor Depag (Kakandepag) Mamasa Suaib Tahir mengatakan,bila ingin membatasi orang lain masuk menjadi CJH Mamasa, pemkab harus membatasi orang luar mendapatkan KTP. Pihaknya hanya sebatas mengeluarkan blangko pendaftaran.
“Masyarakat mengisinya lalu ke bank. Jadi, salah besar kalau kesalahan ini ditujukan ke Kandepag Mamasa,”jelasnya melalui via ponselnya kemarin. Hal tersebut terkait permintaan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh agar Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Depag Sulbar menggantinya karena dinilai lebih memprioritaskan orang luar Mamasa pada pemberangkatan CJH.
Menanggapi permintaan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh untuk mengganti Kandepag Mamasa Suaib Tahir, Kepala Kanwil Depag Sulbar Sahabuddin Kasim mengatakan siap mengevaluasi. Jika dalam evaluasi kinerja ternyata Suaib dinilai tidak mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya, dia akan mengajukan rekomendasi kepada Menteri Agama (Menag) RI Maftuh Basyuni untuk memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya.
“Sebenarnya sudah banyak laporan yang masuk.Persoalan haji hanya merupakan bagian kecil dari masalah di Mamasa. Seharusnya Kandepag harus menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan umat beragam.Namun, hal itu kurang berjalan,”kata Sahabuddin di ruang kerjanya kemarin.
Menurutnya, Kandepag yang baru menjabat satu tahun tersebut kurang memahami tugasnya. Hal itu membuat terjadi kesalahpahaman dalam implementasi kinerja di lapangan. “Sosialisasi terhadap semua unsur masih kurang,begitu pun kedisiplinan dan kinerja yang lemah.Bahkan ada penilaian, Kandepag bersikap diskriminatif,” tandasnya. (abdullah nicolha)
Wednesday, April 8, 2009
Dana Tak Cair,KPPS Ancam Mundur
Tuesday, 07 April 2009
MAMUJU(SI) – Sejumlah kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) di Kabupaten Mamuju mengancam mengundurkan diri dari panitia penyelenggara.
Pasalnya, dana operasional dan honor hingga saat ini belum diberikan. Hal tersebut disampaikan delapan Ketua KPPS se-Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulbar, yang mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat kemarin.
Mereka yang mewakili ratusan anggota KPPS di daerah itu memprotes mempertanyakan kejelasan anggaran pemilu terkait dana operasional dan honor yang hingga kini belum juga dikucurkan KPU. Ketua KPPS Binanga M Jalil mengungkapkan, pihaknya setelah dilantik beberapa waktu lalu, belum menerima dana tersebut, baik operasional maupun honor.
“Sejak dilantik, kami belum pernah mendapatkannya,”kata dia di Mamuju kemarin. Saat mereka mendistribusikan surat panggilan kepada warga untuk memilih di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari H mendatang, mereka terpaksa menggunakan dana pribadi untuk mendistribusikannya.
“Saat mendistribusikan surat panggilan ke TPS kepada warga, kami terpaksa menggunakan dana pribadi. Bahkan mengutang kepada orang lain untuk melancarkan tahapan ini,”ungkap dia. Meskipun risikonya akan meninggalkan pemilu di wilayah tersebut, hal itu terpaksa dilakukan karena akan menyusahkan setiap anggota apabila dana itu tidak dibayarkan.
Ketua KPU Mamuju Zainal Abidin mengakui, pihaknya hingga saat ini belum dapat membayarkan dana operasional dan honor karena terkendala pada pihak pemenang tender,yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang belum memiliki dan yang cukup. “Kendala ada pada pihak BRI yang katanya belum memiliki dana untuk mencairkan anggaran itu, padahal anggarannya telah dikucurkan di pusat,” katanya kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya kemarin.
Menurut dia,pihaknya membayarkan dana operasional kepada KPPS di kecamatan lain pada Senin (6/4).Namun, pihaknya mengaku belum mencairkan dana honor karena menurut acuan KPPN,yakni tidak membayarkan dana honor sebelum pekerjaan selesai.
“Dana operasional untuk kecamatan lain telah diberikan kemarin.Kami berinisiatif mereka didahulukan karena jauh sehingga untuk Kecamatan Mamuju baru Selasa,“ jelas dia. Zainal juga menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak BRI setempat untuk segera mencairkan dana tersebut karena kalau tidak segera dilakukan, akan menghambat jalannya pelaksanaan pemilu di daerah ini (Mamuju).
“Saya kembali akan mengoordinasikan masalah ini ke BRI karena sebelumnya bendahara KPU juga mengoordinasikannya, tapi karena belum mencukupi sehingga belum ada pencairan,”ungkap dia. Data yang dihimpun SI,anggaran yang disiapkan dalam APBN untuk biaya operasional dan honor sebesar Rp5 miliar.
Dengan rincian, operasional bagi tiap TPS sebanyak Rp4 juta, total dana operasional untuk tiap TPS sebanyak Rp3 miliar, dan anggaran untuk honor sebesar Rp2 miliar karena di Kabupaten Mamuju terdapat 750 TPS. Sementara itu, pihak BRI Cabang Mamuju yang dikonfirmasi menyatakan,pihaknya memang belum dapat mencairkan dana tersebut pada pagi hari karena belum ada dalam rekening.
Kendati demikian, pihaknya telah mencairkan semua dana tersebut pada Selasa sore. “Memang kami belum dapat mencairkan dananya pada pagi hari karena kendala itu.Namun, tadi sudah dicairkan semua untuk KPU. Jadi, sekarang kami sudah tidak ada lagi masalah karena semua sudah beres,”tandas Bagian Penunjang Bisnis BRI Cabang Mamuju Muh Samsudin kepada SI di area kantornya kemarin. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SI) – Sejumlah kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) di Kabupaten Mamuju mengancam mengundurkan diri dari panitia penyelenggara.
Pasalnya, dana operasional dan honor hingga saat ini belum diberikan. Hal tersebut disampaikan delapan Ketua KPPS se-Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulbar, yang mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat kemarin.
Mereka yang mewakili ratusan anggota KPPS di daerah itu memprotes mempertanyakan kejelasan anggaran pemilu terkait dana operasional dan honor yang hingga kini belum juga dikucurkan KPU. Ketua KPPS Binanga M Jalil mengungkapkan, pihaknya setelah dilantik beberapa waktu lalu, belum menerima dana tersebut, baik operasional maupun honor.
“Sejak dilantik, kami belum pernah mendapatkannya,”kata dia di Mamuju kemarin. Saat mereka mendistribusikan surat panggilan kepada warga untuk memilih di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari H mendatang, mereka terpaksa menggunakan dana pribadi untuk mendistribusikannya.
“Saat mendistribusikan surat panggilan ke TPS kepada warga, kami terpaksa menggunakan dana pribadi. Bahkan mengutang kepada orang lain untuk melancarkan tahapan ini,”ungkap dia. Meskipun risikonya akan meninggalkan pemilu di wilayah tersebut, hal itu terpaksa dilakukan karena akan menyusahkan setiap anggota apabila dana itu tidak dibayarkan.
Ketua KPU Mamuju Zainal Abidin mengakui, pihaknya hingga saat ini belum dapat membayarkan dana operasional dan honor karena terkendala pada pihak pemenang tender,yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang belum memiliki dan yang cukup. “Kendala ada pada pihak BRI yang katanya belum memiliki dana untuk mencairkan anggaran itu, padahal anggarannya telah dikucurkan di pusat,” katanya kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya kemarin.
Menurut dia,pihaknya membayarkan dana operasional kepada KPPS di kecamatan lain pada Senin (6/4).Namun, pihaknya mengaku belum mencairkan dana honor karena menurut acuan KPPN,yakni tidak membayarkan dana honor sebelum pekerjaan selesai.
“Dana operasional untuk kecamatan lain telah diberikan kemarin.Kami berinisiatif mereka didahulukan karena jauh sehingga untuk Kecamatan Mamuju baru Selasa,“ jelas dia. Zainal juga menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak BRI setempat untuk segera mencairkan dana tersebut karena kalau tidak segera dilakukan, akan menghambat jalannya pelaksanaan pemilu di daerah ini (Mamuju).
“Saya kembali akan mengoordinasikan masalah ini ke BRI karena sebelumnya bendahara KPU juga mengoordinasikannya, tapi karena belum mencukupi sehingga belum ada pencairan,”ungkap dia. Data yang dihimpun SI,anggaran yang disiapkan dalam APBN untuk biaya operasional dan honor sebesar Rp5 miliar.
Dengan rincian, operasional bagi tiap TPS sebanyak Rp4 juta, total dana operasional untuk tiap TPS sebanyak Rp3 miliar, dan anggaran untuk honor sebesar Rp2 miliar karena di Kabupaten Mamuju terdapat 750 TPS. Sementara itu, pihak BRI Cabang Mamuju yang dikonfirmasi menyatakan,pihaknya memang belum dapat mencairkan dana tersebut pada pagi hari karena belum ada dalam rekening.
Kendati demikian, pihaknya telah mencairkan semua dana tersebut pada Selasa sore. “Memang kami belum dapat mencairkan dananya pada pagi hari karena kendala itu.Namun, tadi sudah dicairkan semua untuk KPU. Jadi, sekarang kami sudah tidak ada lagi masalah karena semua sudah beres,”tandas Bagian Penunjang Bisnis BRI Cabang Mamuju Muh Samsudin kepada SI di area kantornya kemarin. (abdullah nicolha)
Monday, April 6, 2009
Bupati-Wabup Matra Dilaporkan
Tuesday, 07 April 2009
MAMUJU(SI) – Panwaslu Sulbar melaporkan Bupati Abdullah Rasyid dan Wakil Bupati (Wabup) Mamuju Utara (Matra) Agus Ambo Djiwa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pelaporan itu dilakukan terkait dugaan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye PDIP di Lapangan Pasangkayu,Minggu (5/4) lalu.
Dalam kampanye tersebut,Ketua DPD PDIP Sulbar yang juga Bupati Matra Abdullah Rasyid menggunakan rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara sebagai tempat menerima tamu partai.
Kampanye akbar pada Minggu (5/4) itu dihadiri langsung Ketua Bappilu DPP PDIP Tjahjo Kumolo dan sejumlah kader serta simpatisan partai berlambang banteng moncong putih menggunakan tempat itu sebagai tempat makan siang.
Anggota Panwaslu Sulbar Abdi Manaf mengungkapkan, dalam kampanye tersebut indikasi pelanggaran nyata dilakukan dua penguasa Matra, yakni penggunaan rumah jabatan bupati dan wakil bupati sebagai tempat menerima tamu partai dan menjadi tempat makan siang bagi sejumlah kader dan simpatisannya.
“Kami memberitahukan masalah ini kepada pihak Bawaslu dan akan ditindaklanjuti secara resmi melalui faks. Kemarin, sudah dengan melalui short message service (SMS) dan secara resminya,” ungkap dia kepada SI di Sekretariat Panwaslu Sulbar kemarin.
Matra merupakan daerah basis PDIP di Sulbar karena dua penguasa di daerah itu,Bupati Matra Abdullah Rasyid adalah Ketua PDIP Sulbar, sedangkan Wakil Bupati Matra Agus Ambo Djiwa adalah Ketua DPC PDIP Matra.
Panwaslu Sulbar juga mengherankan tindakan pihak kepolisian setempat yang tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena pihak Gakumdu menyatakan bahwa pelibatan anak-anak dalam kampanye tersebut merupakan pelanggaran.
“Kami sangat menyesalkan sikap polisi yang tidak mau menindaklanjuti laporan Panwaslu Sulbar. Padahal,jelas-jelas Partai Golkar melakukan pelanggaran aturan pemilu,”ujar dia.
Dia mengatakan,Partai Golkar diduga melanggar Undang-Undang Pemilu No 10/2008.Sebab,dalam kampanyenya di Lapangan Galung daerah pemilihan II Kecamatan Kalukku,Kabupaten Mamuju, melakukan praktik politik uang (money politics).
“Partai Golkar saat itu membagi beasiswa kepada 23 siswa SMP melalui juru kampanye nasionalnya, Fahmi Idris,yang didampingi Ketua DPW Partai Golkar Provinsi Sulbar Anwar Adnan Saleh dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mamuju Suhardi Duka,” jelas dia.
Dalam kampanye perdana Golkar yang dihadiri sekitar 1000 orang dan juga kader dan simpatisannya, Fahmi Idris memberikan beasiswa kepada 23 siswa SMP tersebut Rp100.000 per bulan kepada masing-masing siswa selama satu tahun. Dia menyebutkan, sangat menyayangkan sikap polisi yang tidak melakukan proses hukum terhadap Partai Golkar.
Sebab, Panwas Provinsi Sulbar juga sudah memiliki bukti dan saksi. Pihaknya juga masih akan melakukan pertemuan dengan Kapolres Mamuju Anris Hermanto untuk membahas pelanggaran Partai Golkar tersebut.
“Kami punya bukti berupa rekaman video dalam kampanye tersebut juga memiliki saksi,yakni saya sebagai panwaslu provinsi, panwaslu di tingkat Kabupaten Mamuju, panwaslu kecamatan,dan pengawas lapangan di tingkat desa (PPL).Namun heran,kenapa tidak ditindaklanjuti polisi sesuai aturan yang berlaku,”tandas dia. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SI) – Panwaslu Sulbar melaporkan Bupati Abdullah Rasyid dan Wakil Bupati (Wabup) Mamuju Utara (Matra) Agus Ambo Djiwa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pelaporan itu dilakukan terkait dugaan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye PDIP di Lapangan Pasangkayu,Minggu (5/4) lalu.
Dalam kampanye tersebut,Ketua DPD PDIP Sulbar yang juga Bupati Matra Abdullah Rasyid menggunakan rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara sebagai tempat menerima tamu partai.
Kampanye akbar pada Minggu (5/4) itu dihadiri langsung Ketua Bappilu DPP PDIP Tjahjo Kumolo dan sejumlah kader serta simpatisan partai berlambang banteng moncong putih menggunakan tempat itu sebagai tempat makan siang.
Anggota Panwaslu Sulbar Abdi Manaf mengungkapkan, dalam kampanye tersebut indikasi pelanggaran nyata dilakukan dua penguasa Matra, yakni penggunaan rumah jabatan bupati dan wakil bupati sebagai tempat menerima tamu partai dan menjadi tempat makan siang bagi sejumlah kader dan simpatisannya.
“Kami memberitahukan masalah ini kepada pihak Bawaslu dan akan ditindaklanjuti secara resmi melalui faks. Kemarin, sudah dengan melalui short message service (SMS) dan secara resminya,” ungkap dia kepada SI di Sekretariat Panwaslu Sulbar kemarin.
Matra merupakan daerah basis PDIP di Sulbar karena dua penguasa di daerah itu,Bupati Matra Abdullah Rasyid adalah Ketua PDIP Sulbar, sedangkan Wakil Bupati Matra Agus Ambo Djiwa adalah Ketua DPC PDIP Matra.
Panwaslu Sulbar juga mengherankan tindakan pihak kepolisian setempat yang tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena pihak Gakumdu menyatakan bahwa pelibatan anak-anak dalam kampanye tersebut merupakan pelanggaran.
“Kami sangat menyesalkan sikap polisi yang tidak mau menindaklanjuti laporan Panwaslu Sulbar. Padahal,jelas-jelas Partai Golkar melakukan pelanggaran aturan pemilu,”ujar dia.
Dia mengatakan,Partai Golkar diduga melanggar Undang-Undang Pemilu No 10/2008.Sebab,dalam kampanyenya di Lapangan Galung daerah pemilihan II Kecamatan Kalukku,Kabupaten Mamuju, melakukan praktik politik uang (money politics).
“Partai Golkar saat itu membagi beasiswa kepada 23 siswa SMP melalui juru kampanye nasionalnya, Fahmi Idris,yang didampingi Ketua DPW Partai Golkar Provinsi Sulbar Anwar Adnan Saleh dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mamuju Suhardi Duka,” jelas dia.
Dalam kampanye perdana Golkar yang dihadiri sekitar 1000 orang dan juga kader dan simpatisannya, Fahmi Idris memberikan beasiswa kepada 23 siswa SMP tersebut Rp100.000 per bulan kepada masing-masing siswa selama satu tahun. Dia menyebutkan, sangat menyayangkan sikap polisi yang tidak melakukan proses hukum terhadap Partai Golkar.
Sebab, Panwas Provinsi Sulbar juga sudah memiliki bukti dan saksi. Pihaknya juga masih akan melakukan pertemuan dengan Kapolres Mamuju Anris Hermanto untuk membahas pelanggaran Partai Golkar tersebut.
“Kami punya bukti berupa rekaman video dalam kampanye tersebut juga memiliki saksi,yakni saya sebagai panwaslu provinsi, panwaslu di tingkat Kabupaten Mamuju, panwaslu kecamatan,dan pengawas lapangan di tingkat desa (PPL).Namun heran,kenapa tidak ditindaklanjuti polisi sesuai aturan yang berlaku,”tandas dia. (abdullah nicolha)
328 Warga Tak Masuk DPT
Tuesday, 07 April 2009
POLEWALI(SI) – Menjelang pemilu yang digelar Kamis (9/4), berbagai kejanggalan terkait daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) terus ditemukan.
Kali ini di Kecamatan Polewali. Temuan tersebut berawal saat panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan setempat memeriksa DPT yang ada di panitia pemilihan kecamatan (PPK). Dari pemeriksaan tersebut, panwaslu menemukan perbedaan antara jumlah DPT yang dikeluarkan KPU dan DPT yang dikeluarkan PPK.
“Hal ini tentu saja merugikan masyarakat yang tidak masuk dalam daftar pemilih,”kata Ketua Panwaslu Polewali Murtaji kemarin. Data yang terdapat di PPK Polewali, jumlah DPT menunjukkan 34.252 pemilih, sementaraDPTyang dikeluarkan komisi pemilihan umum (KPU) setempat mencatat 33.924 pemilih.
“Jadi, perbedaannya mencapai 328 orang dan cukup mencolok,” ungkap dia. Menurut dia, akibat perbedaan data pemilih tersebut, masyarakatlah yang menjadi korban.Sebab, jika hal itu terbukti, akan ada ratusan warga yang akan kehilangan hak pilihnya. Berbagai keluhan masyarakat terkait masalah ini pun bermunculan. Bahkan salah seorang warga Manding, Polewali Khaerati, 30, yang belum mengetahui tempatnya memilih (TPS) juga merasakan keresahan.
“Tentu kami resah karena sampai saat ini belum mengetahui di mana nanti menggunakan hak pilih,mudah-mudahan hal ini dapat segera diantisipasi,” tutur Khaerati kepada SI kemarin. (abdullah nicolha)
POLEWALI(SI) – Menjelang pemilu yang digelar Kamis (9/4), berbagai kejanggalan terkait daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) terus ditemukan.
Kali ini di Kecamatan Polewali. Temuan tersebut berawal saat panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan setempat memeriksa DPT yang ada di panitia pemilihan kecamatan (PPK). Dari pemeriksaan tersebut, panwaslu menemukan perbedaan antara jumlah DPT yang dikeluarkan KPU dan DPT yang dikeluarkan PPK.
“Hal ini tentu saja merugikan masyarakat yang tidak masuk dalam daftar pemilih,”kata Ketua Panwaslu Polewali Murtaji kemarin. Data yang terdapat di PPK Polewali, jumlah DPT menunjukkan 34.252 pemilih, sementaraDPTyang dikeluarkan komisi pemilihan umum (KPU) setempat mencatat 33.924 pemilih.
“Jadi, perbedaannya mencapai 328 orang dan cukup mencolok,” ungkap dia. Menurut dia, akibat perbedaan data pemilih tersebut, masyarakatlah yang menjadi korban.Sebab, jika hal itu terbukti, akan ada ratusan warga yang akan kehilangan hak pilihnya. Berbagai keluhan masyarakat terkait masalah ini pun bermunculan. Bahkan salah seorang warga Manding, Polewali Khaerati, 30, yang belum mengetahui tempatnya memilih (TPS) juga merasakan keresahan.
“Tentu kami resah karena sampai saat ini belum mengetahui di mana nanti menggunakan hak pilih,mudah-mudahan hal ini dapat segera diantisipasi,” tutur Khaerati kepada SI kemarin. (abdullah nicolha)
Sunday, April 5, 2009
PDIP Merahkan Majene dan Matra
Sunday, 05 April 2009
MAJENE (SI) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menggelar kampanye putaran terakhir di Lapangan Simullu,Kecamatan Banggae,Kabupaten Majene, diikuti ribuan kader dan simpatisan, kemarin.
Sekretaris DPC PDIP Majene Ahmad Husen dalam orasinya menyampaikan salam Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada masyarakat Majene. Ketua partai berlambang banteng moncong putih tersebut mengimbau kader dan simpatisan untuk tetap berjuang demi kesejahteraan rakyat.
Dia juga mengajak seluruh massa bergabung dan berjuang bersama pada Pemilu Legislatif 2009 untuk memenangkan PDIP. PDIP adalah satu-satunya partai yang berani melakukan kontrak politik dengan rakyat untuk memperjuangkan kesejahteraan.
“Hanya PDI Perjuangan yang berani membuat kontrak politik dengan rakyat untuk tetap menjaga kesejahteraan yang akan diraihnya jika berhasil memenangkan pemilu ini. Tidak ada partai lain yang melakukan hal seperti itu,” ungkap Ahmad Husen diiringi teriakan massa yang memadati Lapangan Simullu.
Dalam kontrak politik tersebut, PDIP bertekad memperjuangkan sembako murah untuk masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak mampu, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Jika pada pemilu ini PDIP menang, hal itu mutlak dilakukan karena merupakan kontrak politik yang harus diprioritaskan,” kata dia. Bahkan, kader-kader PDIP yang terpilih akan memilih mundur jika tak dapat mewujudkan kontrak politik itu.Sebelum menggelar kampanye di Simullu, PDIP juga menggelar kampanye terbuka di Lapangan Tammeroddo, Kabupaten Majene.
Sementara itu,di Mamuju Utara (Matra), kampanye terakhir PDIP dihadiri Ketua Bappilu PDIP Tjahjo Kumolo sebagai jurkamnas. Massa PDIP yang memadati Lapangan Pasangkayu Mamuju Utara, diperkirakan mencapai puluhan ribu orang yang mampu memerahkan lokasi kampanye.
Matra merupakan daerah basis PDIP di Sulbar karena dua “penguasa” di daerah itu, Bupati Matra Abdullah Rasyid adalah Ketua PDIP Sulbar, sedangkan Wakil Bupati Matra Agus Ambo Djiwa adalah Ketua DPC PDIP Matra.
Menurut Ketua DPD PDIP Sulbar Abdullah Rasyid bahwa, dengan melihat kondisi yang ada, pihaknya meyakini dapat meraih suara penuh untuk PDIP. Sebab, antusiasme masyarakat dan dukungan yang diberikan, mampu membangkitkan semangat orang-orang partai berlambang banteng moncong putih itu. “Alhamdulillah, masyarakat yang hadir dapat mencapai jumlah itu karena memang programprogram PDIP ke depan untuk menyejahterakan masyarakat,” ujar dia.
Sementara itu, dalam orasi Ketua Bappilu DPP PDIP Tjahjo Kumolo, pihaknya optimistis dapat meraih dukungan pada pemilu ini. Bahkan PDIP bertekad menyejahterakan rakyat. Pihaknya yakin dapat meraih dukungan penuh warga Sulbar, khususnya di Matra, dengan ditunjang kontrak politik yang ada. (abdullah nicolha)
MAJENE (SI) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menggelar kampanye putaran terakhir di Lapangan Simullu,Kecamatan Banggae,Kabupaten Majene, diikuti ribuan kader dan simpatisan, kemarin.
Sekretaris DPC PDIP Majene Ahmad Husen dalam orasinya menyampaikan salam Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada masyarakat Majene. Ketua partai berlambang banteng moncong putih tersebut mengimbau kader dan simpatisan untuk tetap berjuang demi kesejahteraan rakyat.
Dia juga mengajak seluruh massa bergabung dan berjuang bersama pada Pemilu Legislatif 2009 untuk memenangkan PDIP. PDIP adalah satu-satunya partai yang berani melakukan kontrak politik dengan rakyat untuk memperjuangkan kesejahteraan.
“Hanya PDI Perjuangan yang berani membuat kontrak politik dengan rakyat untuk tetap menjaga kesejahteraan yang akan diraihnya jika berhasil memenangkan pemilu ini. Tidak ada partai lain yang melakukan hal seperti itu,” ungkap Ahmad Husen diiringi teriakan massa yang memadati Lapangan Simullu.
Dalam kontrak politik tersebut, PDIP bertekad memperjuangkan sembako murah untuk masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak mampu, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Jika pada pemilu ini PDIP menang, hal itu mutlak dilakukan karena merupakan kontrak politik yang harus diprioritaskan,” kata dia. Bahkan, kader-kader PDIP yang terpilih akan memilih mundur jika tak dapat mewujudkan kontrak politik itu.Sebelum menggelar kampanye di Simullu, PDIP juga menggelar kampanye terbuka di Lapangan Tammeroddo, Kabupaten Majene.
Sementara itu,di Mamuju Utara (Matra), kampanye terakhir PDIP dihadiri Ketua Bappilu PDIP Tjahjo Kumolo sebagai jurkamnas. Massa PDIP yang memadati Lapangan Pasangkayu Mamuju Utara, diperkirakan mencapai puluhan ribu orang yang mampu memerahkan lokasi kampanye.
Matra merupakan daerah basis PDIP di Sulbar karena dua “penguasa” di daerah itu, Bupati Matra Abdullah Rasyid adalah Ketua PDIP Sulbar, sedangkan Wakil Bupati Matra Agus Ambo Djiwa adalah Ketua DPC PDIP Matra.
Menurut Ketua DPD PDIP Sulbar Abdullah Rasyid bahwa, dengan melihat kondisi yang ada, pihaknya meyakini dapat meraih suara penuh untuk PDIP. Sebab, antusiasme masyarakat dan dukungan yang diberikan, mampu membangkitkan semangat orang-orang partai berlambang banteng moncong putih itu. “Alhamdulillah, masyarakat yang hadir dapat mencapai jumlah itu karena memang programprogram PDIP ke depan untuk menyejahterakan masyarakat,” ujar dia.
Sementara itu, dalam orasi Ketua Bappilu DPP PDIP Tjahjo Kumolo, pihaknya optimistis dapat meraih dukungan pada pemilu ini. Bahkan PDIP bertekad menyejahterakan rakyat. Pihaknya yakin dapat meraih dukungan penuh warga Sulbar, khususnya di Matra, dengan ditunjang kontrak politik yang ada. (abdullah nicolha)
Produksi Padi Polman Turun Drastis
Monday, 06 April 2009
POLEWALI(SI) – Produksi padi Kabupaten Polewali Mandar (Polman) tahun ini mengalami penurunan yang sangat drastis.Penyebabnya, sebagian besar petani di daerah tersebut gagal panen.
Bahkan, informasi yang dihimpun, mereka tidak akan turun ke sawah pada musim tanam gaduh mendatang. Sementara enam kecamatan yang memiliki lahan terbesar didaerahtersebutsaatinimemasuki musim panen,tapi mereka mengaku panen kali ini gagal.
“Memang kami telah memasuki masapanen,tapi panen kali ini sangat memprihatinkan karena sebagian besar gagal panen. Bahkan, tidak sebandingdenganusahakamiselama ini,”tutur salah seorang petani diDesa Botto Kecamatan Luyo,Syamsuddin, 38,kepada SI kemarin.
Keenam kecamatan tersebut,yakni Kecamatan Polewali, Matakali, Wonomulyo, Mapilli,Luyo,dan Campalagian. Berdasarkandatayangdihimpun SI, hasil panen pada musim tanam rendengan ini, rata-rata hasil produksi gabah kering hanya mencapai 3-4 ton per hektare (ha).Bah-kan,ada beberapa areal pertanian yang hanya mampu menghasilkan 1-2 ton gabah per hektare sehingga produksi padi pada awal 2009 ini menurun.
Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Polman mengaku bahwa masa panen kali ini memangmengalamipenurunanyang sangat dirasakan masyarakat petani. “Kami memang mengakui penurunan produksi padi, tetapi Alhamdulillah masih dapat dipanen 1-2 ha,”kata Kepala Distanak Hasanuddin Kandatong kepada SI kemarin. Menurut dia,faktor utama kegagalan panen tersebut karena pascabencana banjir melanda Polman awal Januari lalu.
Akibatnya, bendungan Sekka-Sekka dan irigasi pengairan jebol dan merusak sebagian besar lahan petani yang menghambat pertumbuhan padi. Hasanuddin menyebutkan, sebelumbencanaitumelandaPolman, para petani di daerah dapat memanen padi hingga mencapai 6-7 ton per ha.
Namun,untuk musim panen saat ini hanya mampu memanen 1-2 ton per ha.Kendati demikian,pihaknya belum dapat menghitung keseluruhan total produksi gabah kering karena sebagian petani masih dalam masa panen.
Dia berharap,kondisi tersebut dapat segera diatasi dan dapat mengembalikan produksi padi petani yang ada di daerah seperti sebelum bencana banjir melanda.“Mudahmudahan ke depan kami dapat membenahi masalah tersebut, tentu dengan merampungkan segera irigasi dan bendungan Sekka-Sekka,”tandasnya.
Beralih ke Palawija
Akibat kegagalan panen padi yang dirasakan sebagian petani di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), para petani beralih menanam palawija dan menutupi kegagalan yang ada dan menunggu rampungnya perbaikan irigasi dan Bendungan Sekka-Sekka di Kecamatan Mapilli.
“Daripada kami menganggur karena menunggu perbaikan tersebut, lebih baik menanam palawija,”ungkap Syamsuddin, petani Kecamatan Luyo. Begitu juga yang terjadi di Kecamatan Campalagian.Pada musim tanam gaduh ini, sebagian besar petani di daerah itu juga akan beralih untuk menanam palawija. Sebab, saluran irigasi yang ada masih dalam tahap perbaikan.“Kami hanya ingin memanfaatkan waktu dan kondisi yang ada karena untuk tanam padi belum memungkinkan,”kata Muh Hasbi,32,kemarin.
Kasi perencanaan dan Verifikasi Distanak Polman Abdul Salam menyatakan, sesuai informasi yang diperoleh dari UPTD Pengairan Wonomulyo bahwa dari 2.324 ha luas areal persawahan di Mapilli,sebagian besar di daerah itu kemungkinan besar tidak akan ditanami padi.“Belum diketahui pasti berapa luas areal lahan yang tidak akan ditanami padi kali ini karena sebagian besar masih dalam masa panen,”katanya.
Hingga saat ini pihak Distanak juga belum mengetahui pasti jenis palawija yang cocok ditanam para petani. Hal itu baru akan dikoordinasikan kepada para petani apakah akan ikut menanam jagung seperti yang dilakukan sebagian petani atau yang lain.“Itu tergantung kesiapan mereka nanti.Jika memang mereka juga menginginkan menanam jagung,akan diupayakan mendapatkan bibit gratis,”jelasnya. (abdullah nicolha)
POLEWALI(SI) – Produksi padi Kabupaten Polewali Mandar (Polman) tahun ini mengalami penurunan yang sangat drastis.Penyebabnya, sebagian besar petani di daerah tersebut gagal panen.
Bahkan, informasi yang dihimpun, mereka tidak akan turun ke sawah pada musim tanam gaduh mendatang. Sementara enam kecamatan yang memiliki lahan terbesar didaerahtersebutsaatinimemasuki musim panen,tapi mereka mengaku panen kali ini gagal.
“Memang kami telah memasuki masapanen,tapi panen kali ini sangat memprihatinkan karena sebagian besar gagal panen. Bahkan, tidak sebandingdenganusahakamiselama ini,”tutur salah seorang petani diDesa Botto Kecamatan Luyo,Syamsuddin, 38,kepada SI kemarin.
Keenam kecamatan tersebut,yakni Kecamatan Polewali, Matakali, Wonomulyo, Mapilli,Luyo,dan Campalagian. Berdasarkandatayangdihimpun SI, hasil panen pada musim tanam rendengan ini, rata-rata hasil produksi gabah kering hanya mencapai 3-4 ton per hektare (ha).Bah-kan,ada beberapa areal pertanian yang hanya mampu menghasilkan 1-2 ton gabah per hektare sehingga produksi padi pada awal 2009 ini menurun.
Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Polman mengaku bahwa masa panen kali ini memangmengalamipenurunanyang sangat dirasakan masyarakat petani. “Kami memang mengakui penurunan produksi padi, tetapi Alhamdulillah masih dapat dipanen 1-2 ha,”kata Kepala Distanak Hasanuddin Kandatong kepada SI kemarin. Menurut dia,faktor utama kegagalan panen tersebut karena pascabencana banjir melanda Polman awal Januari lalu.
Akibatnya, bendungan Sekka-Sekka dan irigasi pengairan jebol dan merusak sebagian besar lahan petani yang menghambat pertumbuhan padi. Hasanuddin menyebutkan, sebelumbencanaitumelandaPolman, para petani di daerah dapat memanen padi hingga mencapai 6-7 ton per ha.
Namun,untuk musim panen saat ini hanya mampu memanen 1-2 ton per ha.Kendati demikian,pihaknya belum dapat menghitung keseluruhan total produksi gabah kering karena sebagian petani masih dalam masa panen.
Dia berharap,kondisi tersebut dapat segera diatasi dan dapat mengembalikan produksi padi petani yang ada di daerah seperti sebelum bencana banjir melanda.“Mudahmudahan ke depan kami dapat membenahi masalah tersebut, tentu dengan merampungkan segera irigasi dan bendungan Sekka-Sekka,”tandasnya.
Beralih ke Palawija
Akibat kegagalan panen padi yang dirasakan sebagian petani di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), para petani beralih menanam palawija dan menutupi kegagalan yang ada dan menunggu rampungnya perbaikan irigasi dan Bendungan Sekka-Sekka di Kecamatan Mapilli.
“Daripada kami menganggur karena menunggu perbaikan tersebut, lebih baik menanam palawija,”ungkap Syamsuddin, petani Kecamatan Luyo. Begitu juga yang terjadi di Kecamatan Campalagian.Pada musim tanam gaduh ini, sebagian besar petani di daerah itu juga akan beralih untuk menanam palawija. Sebab, saluran irigasi yang ada masih dalam tahap perbaikan.“Kami hanya ingin memanfaatkan waktu dan kondisi yang ada karena untuk tanam padi belum memungkinkan,”kata Muh Hasbi,32,kemarin.
Kasi perencanaan dan Verifikasi Distanak Polman Abdul Salam menyatakan, sesuai informasi yang diperoleh dari UPTD Pengairan Wonomulyo bahwa dari 2.324 ha luas areal persawahan di Mapilli,sebagian besar di daerah itu kemungkinan besar tidak akan ditanami padi.“Belum diketahui pasti berapa luas areal lahan yang tidak akan ditanami padi kali ini karena sebagian besar masih dalam masa panen,”katanya.
Hingga saat ini pihak Distanak juga belum mengetahui pasti jenis palawija yang cocok ditanam para petani. Hal itu baru akan dikoordinasikan kepada para petani apakah akan ikut menanam jagung seperti yang dilakukan sebagian petani atau yang lain.“Itu tergantung kesiapan mereka nanti.Jika memang mereka juga menginginkan menanam jagung,akan diupayakan mendapatkan bibit gratis,”jelasnya. (abdullah nicolha)
Pelayanan Sekprov Sulbar Dikeluhkan
Saturday, 04 April 2009
MAMUJU (SI) – Pelayanan Sekertaris Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dikeluhkan masyarakat. Pasalnya,mereka kecewa karena merasa tidak diperhatikan saat ingin mendapatkan pelayanan.
Mahfud ,28, salah seorang warga Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mengaku sangat kecewa dengan pelayanan yang ada di Sekretariat Provinsi, karena tidak mendapatkan perhatian saat menyampaikan suratnya belum lama ini.
“Saya merasa sangat kecewa dengan pelayanan yang ada di kantor pemerintahan karena seakan tidak diperhatikan bahkan, bertele-tele dan diskriminatif,” katanya kepada SI,kemarin.
Dia berharap, sistem seperti itu segera diubah karena hanya akan menghambat pelayanan kepada masyarakat dan tentunya memberikan efek negatif terhadap pemerintahan di daerah ini. “Mungkin mereka yang memiliki jabatan yang lebih diatas tidak seperti itu,namun bagian bawahnya yang mempersulit,” tegasnya.
Senada diungkapkan Ketua Umum Front Amanah Perjuangan Rakyat (Frampera) Sulbar Muh Amril bahwa,sistem seperti itu harus segera diubah karena hanya akan mencederai pemerintah, sehingga dengan demikian pemerintahan yang ada di daerah ini (Sulbar) dapat berjalan secara efesien dan diterima oleh semua lapisan masyarakat.
“Pemerintah yang ada saat ini merupakan pelayan masyarakat bukan sebagai penguasa yang harus memerhatikan rakyatnya,” ungkapnya di Mamuju,kemarin. Menurut Amril, hal itu tentu saja akan merugikan masyarakat terlebih lagi apabila mereka berasal dari luar Mamuju.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Arsyad Hafid menyatakan, pelayanan administrasi perkantoran memang harus birokratis namun bukan berarti berbelit-belit dan diskriminatif. “Mekanisme administratif yang ada pada Pemprov Sulbar adalah,seluruh surat yang masuk harus melalui biro umum lalu disampaikan ke Sekprov,” katanya.
Setelah itu lanjutnya, Sekprov harus mendisposisikan surat kepada asisten sesuai dengan kepentingan atau kebutuhannya, nanti setelah mendapat tanda tangan asisten, barulah surat itu akan disampaikan kepada dinas terkait. Menurut Arsyad, mekanisme seperti itu memang telah menjadi standar dalam prosedur pelayanan administrasi sehingga, tidak dapat dikatakan berbelit- belit dan diskriminatif.
“Tidak ada satu pun pihak yang tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan,”jelasnya. Terkait dengan adanya keluhan warga bahwa Sekprov Sulbar sangat sulit ditemui, Arsyad membantah bahkan, dirinya mengaku selalu bersedia menerima tamu tanpa melihat status orang yang bersangkutan.
“Siapa bilang saya sulit ditemui, saya biasanya di kantor hingga pukul 22.00 malam hanya untuk tanda tangan surat, ponsel juga selalu aktif 1x24 jam untuk berkomunikasi, kalau ada yang ingin bertemu tidak perlu terlalu birokratis,” tegasnya.
Menurut dia, apabila pelayanan administrasi dirasakan memakan waktu lama mungkin disebabkan karena ketedeloran staf,kurangnya koordinasi antara staf biasanya membuat surat yang disampaikan lama tersimpan atau tertumpuk di meja.“Kalau bisa selesai dalam waktu satu hari,kenapa tidak,”ungkapnya. (abdullah nicolha)
MAMUJU (SI) – Pelayanan Sekertaris Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dikeluhkan masyarakat. Pasalnya,mereka kecewa karena merasa tidak diperhatikan saat ingin mendapatkan pelayanan.
Mahfud ,28, salah seorang warga Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mengaku sangat kecewa dengan pelayanan yang ada di Sekretariat Provinsi, karena tidak mendapatkan perhatian saat menyampaikan suratnya belum lama ini.
“Saya merasa sangat kecewa dengan pelayanan yang ada di kantor pemerintahan karena seakan tidak diperhatikan bahkan, bertele-tele dan diskriminatif,” katanya kepada SI,kemarin.
Dia berharap, sistem seperti itu segera diubah karena hanya akan menghambat pelayanan kepada masyarakat dan tentunya memberikan efek negatif terhadap pemerintahan di daerah ini. “Mungkin mereka yang memiliki jabatan yang lebih diatas tidak seperti itu,namun bagian bawahnya yang mempersulit,” tegasnya.
Senada diungkapkan Ketua Umum Front Amanah Perjuangan Rakyat (Frampera) Sulbar Muh Amril bahwa,sistem seperti itu harus segera diubah karena hanya akan mencederai pemerintah, sehingga dengan demikian pemerintahan yang ada di daerah ini (Sulbar) dapat berjalan secara efesien dan diterima oleh semua lapisan masyarakat.
“Pemerintah yang ada saat ini merupakan pelayan masyarakat bukan sebagai penguasa yang harus memerhatikan rakyatnya,” ungkapnya di Mamuju,kemarin. Menurut Amril, hal itu tentu saja akan merugikan masyarakat terlebih lagi apabila mereka berasal dari luar Mamuju.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Arsyad Hafid menyatakan, pelayanan administrasi perkantoran memang harus birokratis namun bukan berarti berbelit-belit dan diskriminatif. “Mekanisme administratif yang ada pada Pemprov Sulbar adalah,seluruh surat yang masuk harus melalui biro umum lalu disampaikan ke Sekprov,” katanya.
Setelah itu lanjutnya, Sekprov harus mendisposisikan surat kepada asisten sesuai dengan kepentingan atau kebutuhannya, nanti setelah mendapat tanda tangan asisten, barulah surat itu akan disampaikan kepada dinas terkait. Menurut Arsyad, mekanisme seperti itu memang telah menjadi standar dalam prosedur pelayanan administrasi sehingga, tidak dapat dikatakan berbelit- belit dan diskriminatif.
“Tidak ada satu pun pihak yang tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan,”jelasnya. Terkait dengan adanya keluhan warga bahwa Sekprov Sulbar sangat sulit ditemui, Arsyad membantah bahkan, dirinya mengaku selalu bersedia menerima tamu tanpa melihat status orang yang bersangkutan.
“Siapa bilang saya sulit ditemui, saya biasanya di kantor hingga pukul 22.00 malam hanya untuk tanda tangan surat, ponsel juga selalu aktif 1x24 jam untuk berkomunikasi, kalau ada yang ingin bertemu tidak perlu terlalu birokratis,” tegasnya.
Menurut dia, apabila pelayanan administrasi dirasakan memakan waktu lama mungkin disebabkan karena ketedeloran staf,kurangnya koordinasi antara staf biasanya membuat surat yang disampaikan lama tersimpan atau tertumpuk di meja.“Kalau bisa selesai dalam waktu satu hari,kenapa tidak,”ungkapnya. (abdullah nicolha)
KPU Terapkan 3 Metode untuk Amankan Suara
Saturday, 04 April 2009
MAMUJU(SI) – Dalam pengamanan suara pada Pemilu 9 April mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat (Sulbar) akan menggunakan tiga metode penghitungan suara.
Ketiga sistem tersebut merupakan hasil rapat koordinasi antara KPU Pusat dan KPU se-Indonesia yang digelar di Jakarta akhir Maret lalu.Ketiga metode tersebut yakni menggunakan LCR, KPPS melaporkan langsung ke KPU, dan metode penghitungan manual.
Devisi Sosialisasi KPU Sulbar Nurdin Pasokkori menyatakan,untuk keamanan dan keakuratan laporan penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) pihaknya menggunakan LCR.
“Setiap hasil pemungutan suara di tiap TPS langsung dilaporkan ke pusat kelola di KPU Pusat dengan menggunakan faxmile,”ungkapnya. Sementara, lanjut Nurdin, semua petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) akan mengirimkan berita acara hasil pemungutan suara langsung ke KPU kabupaten masing-masing untuk diteruskan ke KPU Pusat.
“Dokumen asli berita acara tersebut (C1-IT) yang dikirim langsung ke KPU Pusat,”jelasnya. Menurut dia, penghitungan suara tersebut akan dilakukan secara berjenjang mulai dari KPPS hingga KPU Pusat.“Hasil penghitungan suara itu dilaporkan melalui entri data,”katanya.
Penyelenggara pemilu juga akan menggunakan metode penghitungan secara manual yakni dengan membuat berita acara yang ditetapkan melalui pleno KPU di daerah masing-masing hingga pleno KPU pusat.
Ketua KPU Sulbar A Nahar Nasada yang dihubungi kemarin mengaku dengan tiga metode tersebut, pihaknya menjamin suara hasil pemilu nantinya akan aman karena celah untuk melakukan penyusupan data akan tertutupi. “Cara ini saya yakin bisa efekif untuk menjaga suara,”katanya. (abdullah nicolha)
MAMUJU(SI) – Dalam pengamanan suara pada Pemilu 9 April mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat (Sulbar) akan menggunakan tiga metode penghitungan suara.
Ketiga sistem tersebut merupakan hasil rapat koordinasi antara KPU Pusat dan KPU se-Indonesia yang digelar di Jakarta akhir Maret lalu.Ketiga metode tersebut yakni menggunakan LCR, KPPS melaporkan langsung ke KPU, dan metode penghitungan manual.
Devisi Sosialisasi KPU Sulbar Nurdin Pasokkori menyatakan,untuk keamanan dan keakuratan laporan penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) pihaknya menggunakan LCR.
“Setiap hasil pemungutan suara di tiap TPS langsung dilaporkan ke pusat kelola di KPU Pusat dengan menggunakan faxmile,”ungkapnya. Sementara, lanjut Nurdin, semua petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) akan mengirimkan berita acara hasil pemungutan suara langsung ke KPU kabupaten masing-masing untuk diteruskan ke KPU Pusat.
“Dokumen asli berita acara tersebut (C1-IT) yang dikirim langsung ke KPU Pusat,”jelasnya. Menurut dia, penghitungan suara tersebut akan dilakukan secara berjenjang mulai dari KPPS hingga KPU Pusat.“Hasil penghitungan suara itu dilaporkan melalui entri data,”katanya.
Penyelenggara pemilu juga akan menggunakan metode penghitungan secara manual yakni dengan membuat berita acara yang ditetapkan melalui pleno KPU di daerah masing-masing hingga pleno KPU pusat.
Ketua KPU Sulbar A Nahar Nasada yang dihubungi kemarin mengaku dengan tiga metode tersebut, pihaknya menjamin suara hasil pemilu nantinya akan aman karena celah untuk melakukan penyusupan data akan tertutupi. “Cara ini saya yakin bisa efekif untuk menjaga suara,”katanya. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
