Thursday, 18 June 2009
MAMUJU (SI) -- Sedikitnya dua sekolah menengah atas (SMA) di Sulawesi Barat (sulbar) dinyatakan gagal total dalam ujian nasional (UN) tahun ini karena tak ada satu pun yang lulus.
Data yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), dua sekolah tersebut,yakni Madrasah Aliyah (MA) Darud Dakwah wal Irsyad (DDI) Kanang di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan SMA Negeri 1 Pana di Kabupaten Mamasa.
Di DDI Kanang peserta UN sebanyak 53 orang dan rata-rata siswa hanya memperoleh nilai 2 dan 3 sehingga tidak lulus.Angka ketidaklulusan yang tinggi juga dialami Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Polman di Kecamatan Mapilli sebanyak 85 siswa.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Polman Arifuddin menyatakan, tingkat kelulusan UN yang dicapai pada tahun ini menurun dari tahun sebelumnya, yakni sekitar 90% menurun menjadi 85,15%. “Ketidaklulusan tahun ini sangat memprihatinkan karena mencapai 14,58% dan ada satu sekolah yang tidak lulus keseluruhan. Sementara tahun lalu, memang ada yang tidak lulus,tapi tidak ada satu sekolah yang gagal 100%,”katanya kemarin.
Secara keseluruhan dari jumlah 2.136 siswa di Kabupaten Polman,ada 452 siswa yang tidak mengikuti UN dan susulan yang dinyatakan tidak lulus sehingga persentase kelulusan mencapai 85,15%.
Menurut dia, kegagalan siswa yang ada saat ini karena standarisasi kelulusan yang semakin meningkat, adanya tambahan dua mata pelajaran, serta jadwal waktu ujian. “Saya kira tiga hal itu yang menjadi kendala utama para siswa karena ada tambahan mata pelajaran, nilai standar, dan jadwal saat ujian,yakni penempatan dua mata pelajaran dalam sehari,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk hasil UN SMK di seluruh wilayah Sulbar belum dikeluarkan karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari pusat. Sekretaris UN Sulbar Syamsir Syam menyatakan, masih berada di luar kota untuk mengurus perampungan hasil UN tersebut. “Saya masih di luar kota Dek, mudah-mudahan saja dapat segera dirampungkan,”ujarnya. Dia optimistis tingkat kelulusan siswa SMK pada UN tahun ini bisa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
Kelulusan UN Tator Merosot
Sementara itu, di Kabupaten Tana Toraja (Tator) kelulusan UN di daerah tersebut juga merosot. Bupati Tator J Amping Situru mengakui prestasi pendidikan di Kabupaten Tator tahun ajaran 2008-2009 menurun.
Hal itu mengakibatkan tingkat kelulusan ujian nasional (UN) siswa SMA/SMK di Tator menempati urutan ke-12 se-Provinsi Sulsel. “Tahun ini,pendidikan di Tator sangat merosot karena kami hanya menempati urutan 12 dari 24 kabupaten/ kota di Sulsel pada UN SMA/SMK,” kata dia di sela-sela pertemuan Disdik Tator dan kepala SD penerima dana alokasi khusus di Gedung Wanita, Kota Makale,kemarin.
Hasil UN SMA/SMK di Kabupaten Tator cukup memprihatinkan karena banyak siswa yang dinyatakan tidak lulus dan hanya beberapa sekolah yang mencapai tingkat kelulusan 100%.
Dia juga menyesalkan, penyebab merosotnya hasil UN karena adanya lembaran kunci jawaban palsu pada UN SMA/SMK. Hal itu memengaruhi siswa berlomba-lomba mencari kunci jawaban palsu yang kebenarannya meragukan untuk mendapatkan nilai UN yang bagus.“Pengawasan terhadap siswa didik di daerah belum maksimal karena masih banyak siswa yang mengandalkan kunci jawaban palsu,” katanya.
Dalam pertemuan itu, Amping juga mengakui kekhawatirannya terhadap hasil UN SD dan SMP di Tator yang dalam waktu dekat akan diumumkan. Dia khawatir hasilnya juga merosot seperti UN SMA/SMK di Bumi Lakipadada ini karena faktor beredarnya kunci jawaban palsu. “Mudah-mudahan saja hasil UN SD dan SMP di Tator akan memuaskan dibandingkan hasil UN SMA/SMK yang baru saja diumumkan,” kata dia.
Diketahui, dari 2817 peserta UN SMA/SMK 2008-2009 di Tator, 154 siswa dinyatakan tidak lulus UN. Persentase kelulusan untuk UN SMA program IPA 94,79%, program IPS 92,68%, dan SMK 95,42%.
Tahun lalu,persentase kelulusan SMA/SMK di Tator 96%. Dari 16 SMA/Man negeri dan swasta di Tator,hanya tiga sekolah yang tingkat kelulusan siswanya mencapai 100%. Untuk SMK hanya tujuh dari 16 SMK negeri dan swasta yang kelulusannya 100%. (abdullah nicolha/joni lembang).
Saturday, June 20, 2009
Tak Sanggup Bayar Rumah Sakit, Pasien Tertahan Tiga Hari
Thursday, 18 June 2009
POLEWALI (SI) – Salah seorang pasien asal Desa Sambabo Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Hadijah ,30, bersama bayi yang dilahirkannya tujuh hari lalu terpaksa tertahan dan harus tetap tinggal di bangsal persalinan RSUD Polewali selama tiga hari setelah itu diperbolehkan pulang.
Alasannya, dia tidak memiliki uang untuk melunasi biaya rumah sakit selama dirawat. “Kami tidak bisa pulang karena belum membayar biaya rumah sakit selama dirawat, kami juga bingung melunasinya, karena hidup sehari-hari saja susah,” katanya kepada sejumlah wartawan di ruang perawatan kemarin.
Dia menyatakan, dirinya dirujuk dari RSUD Majene ke RSUD Polewali pada Jumat (12/6) lalu, untuk menjalani persalinan karena dokter ahli bedah di RS Majene saat itu tidak berada di tempat dan menjalani operasi persalinan (caesar) di Polewali, Sabtu (13/6) lalu
Setelah menjalani operasi, dia diperbolehkan pulang sejak Senin (15/6) lalu. Namun, karena keluarga tidak memiliki biaya selama perawatan dan operasi sekitar Rp7 juta, dia tidak diperbolehkan pulang oleh pihak RSUD setempat.
“Sebenarnya kami sudah bisa pulang sejak tiga hari lalu, tapi karena tidak punya uang jadi tidak bisa keluar, kami juga tidak tahu pasti berapa jumlahnya yang jelas sekitar Rp5 juta-an,” ungkapnya.
Ibu dua anak ini juga menyatakan, dirinya hanya memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Majene Rizal Sirajuddin. Namun, hal tersebut oleh pihak rumah sakit dinilai sudah tidak berlaku lagi karena telah diganti dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Lahaya ,33, suami pasien menyatakan, dirinya membawa istrinya ke RSUD Polewali untuk dioperasi atas bantuan Kepala Desa Sambabo yang membiayai transportasi mereka ke Polewali. “Kami tidak memiliki kartu Jamkesmas, yang ada hanya SKTM. Itulah yang menjadi rujukan kami ke sini (RSUD), kalau tidak ada kades yang membantu mungkin istri saya sudah tidak tertolong lagi,” jelasnya.
Direktur RSUD Polewali Nurman Katta menyatakan, pihaknya memang belum membolehkan pasien asal Majene tersebut pulang karena belum melunasi biaya perawatan selama di RSUD. Menurutnya, pasien memiliki kartu SKTM namun kami tidak dapat menerimanya karena kartu itu sudah tidak berlaku. “Yang berlaku sekarang adalah kartu Jamkesmas,” kata dia di ruang kerjanya, kemarin.
Dia juga menyatakan, pihaknya belum dapat mengijinkan pasien itu pulang sebelum ada kejelasan dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene. Seandainya pasien itu adalah warga Polewali Mandar (Polman), solusi pihak RS adalah APBD yang akan menanggungnya dalam program Jamkesda.
Kendati demikian, pihak RS telah membicarakan masalah tersebut dengan pihak Pemkab Majene untuk menyelesaikan biaya perawatan pasien. “Tadi malam, kami telah berbicara dengan pihak Pemkab Majene untuk biaya RS dan Sekkab setempat Rizal Sirajuddin telah menjamin masalah itu,” ujarnya.
Dalam surat yang dikirimkan oleh pihak RS ke Pemkab Majene dilampirkan biaya yang harus ditanggung berkisar Rp5 juta dengan rincian, biaya operasi Rp3 juta, laboratorium Rp225.000, obat Rp603.000, perawatan ICU Rp800.000, dan item-item lainnya.
“Jadi sekarang sudah tidak ada masalah karena sudah diselesaikan oleh pihak Pemkab Majene dan pasien sudah diperbolehkan pulang Kamis,” tandasnya. (abdullah nicolha).
POLEWALI (SI) – Salah seorang pasien asal Desa Sambabo Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Hadijah ,30, bersama bayi yang dilahirkannya tujuh hari lalu terpaksa tertahan dan harus tetap tinggal di bangsal persalinan RSUD Polewali selama tiga hari setelah itu diperbolehkan pulang.
Alasannya, dia tidak memiliki uang untuk melunasi biaya rumah sakit selama dirawat. “Kami tidak bisa pulang karena belum membayar biaya rumah sakit selama dirawat, kami juga bingung melunasinya, karena hidup sehari-hari saja susah,” katanya kepada sejumlah wartawan di ruang perawatan kemarin.
Dia menyatakan, dirinya dirujuk dari RSUD Majene ke RSUD Polewali pada Jumat (12/6) lalu, untuk menjalani persalinan karena dokter ahli bedah di RS Majene saat itu tidak berada di tempat dan menjalani operasi persalinan (caesar) di Polewali, Sabtu (13/6) lalu
Setelah menjalani operasi, dia diperbolehkan pulang sejak Senin (15/6) lalu. Namun, karena keluarga tidak memiliki biaya selama perawatan dan operasi sekitar Rp7 juta, dia tidak diperbolehkan pulang oleh pihak RSUD setempat.
“Sebenarnya kami sudah bisa pulang sejak tiga hari lalu, tapi karena tidak punya uang jadi tidak bisa keluar, kami juga tidak tahu pasti berapa jumlahnya yang jelas sekitar Rp5 juta-an,” ungkapnya.
Ibu dua anak ini juga menyatakan, dirinya hanya memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Majene Rizal Sirajuddin. Namun, hal tersebut oleh pihak rumah sakit dinilai sudah tidak berlaku lagi karena telah diganti dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Lahaya ,33, suami pasien menyatakan, dirinya membawa istrinya ke RSUD Polewali untuk dioperasi atas bantuan Kepala Desa Sambabo yang membiayai transportasi mereka ke Polewali. “Kami tidak memiliki kartu Jamkesmas, yang ada hanya SKTM. Itulah yang menjadi rujukan kami ke sini (RSUD), kalau tidak ada kades yang membantu mungkin istri saya sudah tidak tertolong lagi,” jelasnya.
Direktur RSUD Polewali Nurman Katta menyatakan, pihaknya memang belum membolehkan pasien asal Majene tersebut pulang karena belum melunasi biaya perawatan selama di RSUD. Menurutnya, pasien memiliki kartu SKTM namun kami tidak dapat menerimanya karena kartu itu sudah tidak berlaku. “Yang berlaku sekarang adalah kartu Jamkesmas,” kata dia di ruang kerjanya, kemarin.
Dia juga menyatakan, pihaknya belum dapat mengijinkan pasien itu pulang sebelum ada kejelasan dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene. Seandainya pasien itu adalah warga Polewali Mandar (Polman), solusi pihak RS adalah APBD yang akan menanggungnya dalam program Jamkesda.
Kendati demikian, pihak RS telah membicarakan masalah tersebut dengan pihak Pemkab Majene untuk menyelesaikan biaya perawatan pasien. “Tadi malam, kami telah berbicara dengan pihak Pemkab Majene untuk biaya RS dan Sekkab setempat Rizal Sirajuddin telah menjamin masalah itu,” ujarnya.
Dalam surat yang dikirimkan oleh pihak RS ke Pemkab Majene dilampirkan biaya yang harus ditanggung berkisar Rp5 juta dengan rincian, biaya operasi Rp3 juta, laboratorium Rp225.000, obat Rp603.000, perawatan ICU Rp800.000, dan item-item lainnya.
“Jadi sekarang sudah tidak ada masalah karena sudah diselesaikan oleh pihak Pemkab Majene dan pasien sudah diperbolehkan pulang Kamis,” tandasnya. (abdullah nicolha).
Pengoperasian Instalasi PDAM Pati’di Terhambat
Thursday, 18 June 2009
MAMUJU (SI) -- Pengoperasian instalasi Pati'di milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Mamuju saat ini terhambat. Pasalnya, masih menunggu pemasangan jaringan distribusi induk.
“Kami tinggal menunggu jaringan distribusi induk. Pemasangan jaringan tersebut rencananya akan dimulai pada akhir Juni,” kata Direktur PDAM Tirta Manakarra Mamuju Muhammad Nur kepada wartawan, kemarin.
Menurut dia, jaringan tersebut memiliki panjang 2500 meter yang akan digunakan untuk menyalurkan air dari pegolahan menuju pipa distribusi. Untuk pemasangan pipa transmisi yang menghubungkan ke pipa intek kemudian menuju pengolahan sudah selesai dikerjakan.
“Sudah ada kontrak dengan pusat, makanya waktu pemasangannya sudah bisa dipastikan,” tuturnya.
Jika tidak ada kendala yang serius di lapangan, pemasangan jaringan distribusi tersebut paling lama bisa diselesaikan selama tiga pekan. Dengan begitu, Instalasi Pati'di sudah dapat dioperasikan Juli mendatang. “Itu kalau bisa berjalan dengan mulus dan sesuai dengan perhitungan kami. Mudah-mudahan saja bisa berjalan dengan baik, dan kalau bisa malah lebih cepat,” ungkapnya dengan nada optimistis.
Di samping itu, kendala lain yang dihadapi selama ini adalah minimnya dana, sehingga PDAM Tirta Manakarra harus melakukan kerjasama dengan pusat.
Sebelumnya, instalasi tersebut ditergetkan sudah dapat beroperasi pada Maret, karena kondisinya dinilai masih memungkinkan. Namun kemudian diundur lagi hingga Mei.
Instalasi Pati'di memiliki kapasitas mengalirkan air sebanyak 20 liter per detik. Dengan kapasitas tersebut, dapat menyalurkan air minimal kepada 2.000 pelanggan. Instalasi ini akan difokuskan untuk memberikan pelayanan kepada warga yang tinggal di bagian selatan Kota Mamuju yang selama ini sering mengalami gangguan. Apalagi saat ini mulai banyak perumahan.
Salah seorang warga Kecamatan Simboro dan Kepulauan (Simkep) Mamuju Zainuddin ,30, mengaku, pihaknya bersama warga lain sudah tidak sabar menunggu difungsikannya instalasi tersebut karena akan memberikan dampak positif bagi warga setempat untuk menikmati pasilitas air bersih. (abdullah nicolha).
MAMUJU (SI) -- Pengoperasian instalasi Pati'di milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Mamuju saat ini terhambat. Pasalnya, masih menunggu pemasangan jaringan distribusi induk.
“Kami tinggal menunggu jaringan distribusi induk. Pemasangan jaringan tersebut rencananya akan dimulai pada akhir Juni,” kata Direktur PDAM Tirta Manakarra Mamuju Muhammad Nur kepada wartawan, kemarin.
Menurut dia, jaringan tersebut memiliki panjang 2500 meter yang akan digunakan untuk menyalurkan air dari pegolahan menuju pipa distribusi. Untuk pemasangan pipa transmisi yang menghubungkan ke pipa intek kemudian menuju pengolahan sudah selesai dikerjakan.
“Sudah ada kontrak dengan pusat, makanya waktu pemasangannya sudah bisa dipastikan,” tuturnya.
Jika tidak ada kendala yang serius di lapangan, pemasangan jaringan distribusi tersebut paling lama bisa diselesaikan selama tiga pekan. Dengan begitu, Instalasi Pati'di sudah dapat dioperasikan Juli mendatang. “Itu kalau bisa berjalan dengan mulus dan sesuai dengan perhitungan kami. Mudah-mudahan saja bisa berjalan dengan baik, dan kalau bisa malah lebih cepat,” ungkapnya dengan nada optimistis.
Di samping itu, kendala lain yang dihadapi selama ini adalah minimnya dana, sehingga PDAM Tirta Manakarra harus melakukan kerjasama dengan pusat.
Sebelumnya, instalasi tersebut ditergetkan sudah dapat beroperasi pada Maret, karena kondisinya dinilai masih memungkinkan. Namun kemudian diundur lagi hingga Mei.
Instalasi Pati'di memiliki kapasitas mengalirkan air sebanyak 20 liter per detik. Dengan kapasitas tersebut, dapat menyalurkan air minimal kepada 2.000 pelanggan. Instalasi ini akan difokuskan untuk memberikan pelayanan kepada warga yang tinggal di bagian selatan Kota Mamuju yang selama ini sering mengalami gangguan. Apalagi saat ini mulai banyak perumahan.
Salah seorang warga Kecamatan Simboro dan Kepulauan (Simkep) Mamuju Zainuddin ,30, mengaku, pihaknya bersama warga lain sudah tidak sabar menunggu difungsikannya instalasi tersebut karena akan memberikan dampak positif bagi warga setempat untuk menikmati pasilitas air bersih. (abdullah nicolha).
Monday, June 15, 2009
Pemda Evaluasi Hasil Buruk UN
Tuesday, 16 June 2009
MAKASSAR (SI) – Beberapa pemerintah daerah (pemda) langsung mengevaluasi hasil buruk kelulusan ujian nasional (UN) 2009 untuk sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat. Enam sekolah swasta di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang 100% siswanya tidak lulus UN kini menjadi perhatian serius dinas pendidikan setempat.
Dinas Pendidikan Nasional Sulsel menilai capaian tersebut hanya mencoreng prestasi pendidikan di Sulsel, terutama memupuskan target untuk bisa meraih posisi 10 besar hasil UN tingkat nasional. Keenam sekolah tersebut adalah SMA Irnas (22 siswa),SMA Perguruan Islam (15 siswa), SMA Sanur Moncongloe (20 siswa),SMA Harapan Bhakti (26 siswa), SMA DH Pepabri (28 siswa), dan SMA Buq’atun Mubarakah (2 siswa).
“Sementara itu, tiga sekolah swasta tingkat ketidaklulusannya 94% dan satu sekolah lagi 89%,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulsel Andi Patabai Pabokori kemarin. Padahal, hasil UN tahun ini diharapkan bisa membawa Sulsel menempati 10 besar tingkat nasional, bahkan ditargetkan peringkat 5 besar.
Andi Patabai menduga sekolah-sekolah swasta tersebut sebenarnya tidak layak menyelenggarakan UN. Indikasi lain, sekolah- sekolah itu hanya mengutamakan profit (keuntungan) daripada kualitas.Sejumlah sekolah juga diyakini memiliki lebih banyak guru dibanding siswanya.
“Angka ketidaklulusan siswa sekolah swasta tersebut sangat memengaruhi tingkat kelulusan siswa secara umum yang mencapai 4.000 orang. Makanya, tim evaluasi sudah diterjunkan untuk menyelidiki kelayakan sekolah-sekolah swasta tersebut,”ujar Andi Patabai kepada Seputar Indonesia(SI).
Menyikapi hal ini, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menegaskan, menurunnya angka kelulusan di wilayahnya tidak berkaitan dengan penerapan program pendidikan gratis.Alasannya, program tersebut hanya terbatas pada tingkat SD dan SMP.Penyebab utama tingginya angka ketidaklulusan adalah naiknya nilai standar lulus, yakni sebesar 5,5. Faktor lain bertambahnya jumlah peserta yang mencapai 3.000 orang.
“Siswa yang tidak lulus tersebut harus diarahkan untuk segera mengikuti Paket C, kecuali yang tidak mau. Ke depannya, Dinas Pendidikan Nasional harus lebih mempersiapkan agar angka kelulusan bisa diperbaiki,” tambahnya. Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf juga merasa prihatin atas banyaknya siswa SMA/MA/ SMK di wilayahnya yang tidak lulus UN.Dia meminta semua pihak melakukan evaluasi dan tak hanya menyalahkan guru serta murid.
“Banyak sebab mengapa banyak siswa di Jatim tak lulus. Di antaranya ya karena ada provokasi bocoran soal lewat SMS, fasilitas belajar yang kurang memadahi atau saat mau ujian siswa sakit,” ujar Saifullah Yusuf di Gedung DPRD Jatim, kemarin. Tahun ini jumlah siswa di Jatim yang tidak lulus UN sebanyak 15.078 orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencapai 10.004 siswa.
Sementara jumlah siswa yang tidak lulus UN tahun ini bertambah 5.078 orang dari total peserta sebanyak 314.062.“Jadi harus ada kerja keras semua pihak untuk dapat menurunkan jumlah siswa yang tak lulus tahun mendatang,” kata Gus Ipul,sapaan Saifullah Yusuf.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Suwanto mengatakan kenyataan ini harus diterima semua pihak dan tidak perlu mencari siapa yang salah dan siapa yang harus dipersalahkan. “Jangan menyalahkan nilai standar yang naik.Standarnya sudah disosialisasikan jauh-jauh hari agar semuanya siap,”ungkapnya.
Di sisi lain,pengumuman hasil UN di beberapa daerah mengalami keruwetan.Pengumuman hasil UN untuk SMK bermasalah karena belum keluarnya nilai ujian kejuruan di beberapa kabupaten/kota di Jatim.Jadwal pengumuman UN SMK yang seharusnya dilakukan kemarin pun tertunda. Beberapa kepala sekolah yang meminta data kelulusan di Dinas Pendidikan Jatim harus gigit jari. Bahkan, pengumuman UN SMK tidak bisa dilakukan secara serentak.
Hal sama terjadi di Sulawesi Barat (Sulbar).Mayoritas sekolah di lima kabupaten di provinsi termuda ini belum menyampaikan pengumuman UN SMA karena memang belum ada. Pengumuman hasil UN untuk SMA dan MA hanya dilakukan di Kabupaten Majene. Sementara untuk empat kabupaten lainnya, yakni Mamasa,Mamuju, Mamuju Utara, dan Polewali Mandar, serta SMK se-Majene belum ada kepastian waktunya.
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulbar Muh Jamil Barambangi mengatakan pengumuman hasil UN untuk SMA sederajat di wilayahnya ditunda. Alasannya karena hingga kemarin nilai hasil ujian siswa untuk sejumlah mata pelajaran belum masuk dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sehingga nilai siswa masih kosong.
Sebelumnya diberitakan, BSNP mengumumkan kelulusan UN tingkat SMA tahun 2009 secara nasional mencapai 93,62%.Angka itu meningkat 2,3% dibanding tahun lalu yang hanya mencapai 91,32%.
Rata-rata nilai UN mengalami peningkatan, yakni mencapai 7,24 dari tahun lalu 7,21. Kepala BSNP Mungin Eddy Wibowo menerangkan, siswa yang dinyatakan lulus dapat langsung mendaftar pada seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Bagi yang tidak lulus UN,mereka dapat mengikuti ujian Paket C atau mengulang UN pada tahun depan. (andi amriani/abriandi/ aan haryono/soeprayitno/ abdullah nicolha)
*Berita Nasional*
MAKASSAR (SI) – Beberapa pemerintah daerah (pemda) langsung mengevaluasi hasil buruk kelulusan ujian nasional (UN) 2009 untuk sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat. Enam sekolah swasta di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang 100% siswanya tidak lulus UN kini menjadi perhatian serius dinas pendidikan setempat.
Dinas Pendidikan Nasional Sulsel menilai capaian tersebut hanya mencoreng prestasi pendidikan di Sulsel, terutama memupuskan target untuk bisa meraih posisi 10 besar hasil UN tingkat nasional. Keenam sekolah tersebut adalah SMA Irnas (22 siswa),SMA Perguruan Islam (15 siswa), SMA Sanur Moncongloe (20 siswa),SMA Harapan Bhakti (26 siswa), SMA DH Pepabri (28 siswa), dan SMA Buq’atun Mubarakah (2 siswa).
“Sementara itu, tiga sekolah swasta tingkat ketidaklulusannya 94% dan satu sekolah lagi 89%,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulsel Andi Patabai Pabokori kemarin. Padahal, hasil UN tahun ini diharapkan bisa membawa Sulsel menempati 10 besar tingkat nasional, bahkan ditargetkan peringkat 5 besar.
Andi Patabai menduga sekolah-sekolah swasta tersebut sebenarnya tidak layak menyelenggarakan UN. Indikasi lain, sekolah- sekolah itu hanya mengutamakan profit (keuntungan) daripada kualitas.Sejumlah sekolah juga diyakini memiliki lebih banyak guru dibanding siswanya.
“Angka ketidaklulusan siswa sekolah swasta tersebut sangat memengaruhi tingkat kelulusan siswa secara umum yang mencapai 4.000 orang. Makanya, tim evaluasi sudah diterjunkan untuk menyelidiki kelayakan sekolah-sekolah swasta tersebut,”ujar Andi Patabai kepada Seputar Indonesia(SI).
Menyikapi hal ini, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menegaskan, menurunnya angka kelulusan di wilayahnya tidak berkaitan dengan penerapan program pendidikan gratis.Alasannya, program tersebut hanya terbatas pada tingkat SD dan SMP.Penyebab utama tingginya angka ketidaklulusan adalah naiknya nilai standar lulus, yakni sebesar 5,5. Faktor lain bertambahnya jumlah peserta yang mencapai 3.000 orang.
“Siswa yang tidak lulus tersebut harus diarahkan untuk segera mengikuti Paket C, kecuali yang tidak mau. Ke depannya, Dinas Pendidikan Nasional harus lebih mempersiapkan agar angka kelulusan bisa diperbaiki,” tambahnya. Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf juga merasa prihatin atas banyaknya siswa SMA/MA/ SMK di wilayahnya yang tidak lulus UN.Dia meminta semua pihak melakukan evaluasi dan tak hanya menyalahkan guru serta murid.
“Banyak sebab mengapa banyak siswa di Jatim tak lulus. Di antaranya ya karena ada provokasi bocoran soal lewat SMS, fasilitas belajar yang kurang memadahi atau saat mau ujian siswa sakit,” ujar Saifullah Yusuf di Gedung DPRD Jatim, kemarin. Tahun ini jumlah siswa di Jatim yang tidak lulus UN sebanyak 15.078 orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencapai 10.004 siswa.
Sementara jumlah siswa yang tidak lulus UN tahun ini bertambah 5.078 orang dari total peserta sebanyak 314.062.“Jadi harus ada kerja keras semua pihak untuk dapat menurunkan jumlah siswa yang tak lulus tahun mendatang,” kata Gus Ipul,sapaan Saifullah Yusuf.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Suwanto mengatakan kenyataan ini harus diterima semua pihak dan tidak perlu mencari siapa yang salah dan siapa yang harus dipersalahkan. “Jangan menyalahkan nilai standar yang naik.Standarnya sudah disosialisasikan jauh-jauh hari agar semuanya siap,”ungkapnya.
Di sisi lain,pengumuman hasil UN di beberapa daerah mengalami keruwetan.Pengumuman hasil UN untuk SMK bermasalah karena belum keluarnya nilai ujian kejuruan di beberapa kabupaten/kota di Jatim.Jadwal pengumuman UN SMK yang seharusnya dilakukan kemarin pun tertunda. Beberapa kepala sekolah yang meminta data kelulusan di Dinas Pendidikan Jatim harus gigit jari. Bahkan, pengumuman UN SMK tidak bisa dilakukan secara serentak.
Hal sama terjadi di Sulawesi Barat (Sulbar).Mayoritas sekolah di lima kabupaten di provinsi termuda ini belum menyampaikan pengumuman UN SMA karena memang belum ada. Pengumuman hasil UN untuk SMA dan MA hanya dilakukan di Kabupaten Majene. Sementara untuk empat kabupaten lainnya, yakni Mamasa,Mamuju, Mamuju Utara, dan Polewali Mandar, serta SMK se-Majene belum ada kepastian waktunya.
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulbar Muh Jamil Barambangi mengatakan pengumuman hasil UN untuk SMA sederajat di wilayahnya ditunda. Alasannya karena hingga kemarin nilai hasil ujian siswa untuk sejumlah mata pelajaran belum masuk dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sehingga nilai siswa masih kosong.
Sebelumnya diberitakan, BSNP mengumumkan kelulusan UN tingkat SMA tahun 2009 secara nasional mencapai 93,62%.Angka itu meningkat 2,3% dibanding tahun lalu yang hanya mencapai 91,32%.
Rata-rata nilai UN mengalami peningkatan, yakni mencapai 7,24 dari tahun lalu 7,21. Kepala BSNP Mungin Eddy Wibowo menerangkan, siswa yang dinyatakan lulus dapat langsung mendaftar pada seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Bagi yang tidak lulus UN,mereka dapat mengikuti ujian Paket C atau mengulang UN pada tahun depan. (andi amriani/abriandi/ aan haryono/soeprayitno/ abdullah nicolha)
*Berita Nasional*
Hasil UN SMA Diumumkan
Sunday, 14 June 2009
MAMUJU(SI) – Pengumuman hasil Ujian Nasonal (UN) untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat di seluruh wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) dilakukan hari ini.
Sekretaris UN/UASBN Sulbar Syamsir Syam menyatakan, molornya pengumuman hasil UN disebabkan pelaksanaannya harus digelar serentak.Pengumuman baru akan dilakukan setelah seluruh sekolah penyelenggara menerima salinan pengumuman dari pusat penilai pendidikan (Puspendik) di Jakarta. “Kami telah menerima informasi bahwa sudah boleh mengambil hasil pemeriksaan UN pada Jumat (12/6) lalu sekitar pukul 10.00 wita.
Namun, kami tidak mungkin bisa langsung menjemputnya hari itu juga,”jelasnya,kemarin. Melihat kondisi tersebut,akhirnya disepakati bahwa hasil UN akan dikirim via email dari Jakarta. Dengan begitu,panitia provinsi tidak perlu lagi menjemput langsung berkas dari Jakarta. Setelah panitia provinsi menerima pengumuman maka akan dilakukan pengiriman ke masing-masing sekolah penyelenggara di tiap kabupaten. Proses itu juga tidak membutuhkan waktu yang singkat.
“Makanya kami mundurkan dan baru Senin (hari ini) pengumuman sudah bisa dilakukan. Dalam POS (proses Operasional Stansar), juga tidak disebutkan tanggal pengumuman sehingga tidak ada yang dilanggar,”ungkap Syamsir.
Dia menyebutkan, pengambilan hasil pemeriksaan di Puspendik memang sudah terjadwal. Dengan demikian, panitia hanya boleh mengambil ketika Puspendik sudah menyatakan dan meminta segera menjemput pengumuman.
“Inilah susahnya, karena kami butuh waktu untuk ke Jakarta mengambil hasil pemeriksaan,sementara di sana juga terbatas waktunya. Oleh karena itu,lebih praktis kalau dikirim via e-mail,”tambahnya.
Sebelumnya pengumuman tersebut rencananya dilakukan pekan kemarin,namun ternyata mundur hingga hari ini.Keterlambatan pengumuman tersebut, sama sekali tidak berhubungan dengan pelaksanaan UN pengganti akhir pekan lalu,sebab pemeriksaannya dapat diselesaikan sebelum akhir pekan ke dua Juni.
Jumlah peserta UN di Sulbar tahun ini mencapai 9.952 siswa yang terdiri dari SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA). Peserta terbanyak berasal dari Kabupaten Polman yakni sebanyak 3.431 siswa, disusul Mamuju 2,559 siswa, Majene 2.071 siswa,Mamasa 1.247 siswa, dan Kabupaten Mamuju Utara (Matra) sebanyak 644 siswa.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulbar Muh Jamil Barambangi menyatakan, pihaknya belum dapat memastikan kapan akan mengeluarkan pengumuman tersebut karena hingga saat ini data-data untuk semua kabupaten belum rampung karena menunggu pengiriman data dari pusat melalui e-mail.
“Hingga saat ini belum rampung semua dari pusat dan tinggal data Kabupaten Polman yang belum masuk. Sementara empat kabupaten lainnya,yakni Kabupaten Mamuju, Majene, Mamasa, Mamuju Utara (Matra) sudah ada semua. Itu baru akan dikeluarkan kalau sudah masuk semua,” katanya kepada Seputar Indonesia (SI) via ponselnya,kemarin.
Dia juga menyebutkan, pihaknya hingga saat ini tetap stand-by di Sekretariat UN Sulbar di Mamuju untuk menunggu kiriman pengumuman tersebut via e-mail. Pihaknya jugaoptimistispengumumanitu akan diumumkan dalam pekan ini.
“Kami tidak bisa pastikan yang jelas mudah-mudahan dalam pekan ini sudah bisa diumumkan,”tandasnya. Dia berharap, agar proses tersebut berjalan lancar dan aman. (abdullah nicolha).
MAMUJU(SI) – Pengumuman hasil Ujian Nasonal (UN) untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat di seluruh wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) dilakukan hari ini.
Sekretaris UN/UASBN Sulbar Syamsir Syam menyatakan, molornya pengumuman hasil UN disebabkan pelaksanaannya harus digelar serentak.Pengumuman baru akan dilakukan setelah seluruh sekolah penyelenggara menerima salinan pengumuman dari pusat penilai pendidikan (Puspendik) di Jakarta. “Kami telah menerima informasi bahwa sudah boleh mengambil hasil pemeriksaan UN pada Jumat (12/6) lalu sekitar pukul 10.00 wita.
Namun, kami tidak mungkin bisa langsung menjemputnya hari itu juga,”jelasnya,kemarin. Melihat kondisi tersebut,akhirnya disepakati bahwa hasil UN akan dikirim via email dari Jakarta. Dengan begitu,panitia provinsi tidak perlu lagi menjemput langsung berkas dari Jakarta. Setelah panitia provinsi menerima pengumuman maka akan dilakukan pengiriman ke masing-masing sekolah penyelenggara di tiap kabupaten. Proses itu juga tidak membutuhkan waktu yang singkat.
“Makanya kami mundurkan dan baru Senin (hari ini) pengumuman sudah bisa dilakukan. Dalam POS (proses Operasional Stansar), juga tidak disebutkan tanggal pengumuman sehingga tidak ada yang dilanggar,”ungkap Syamsir.
Dia menyebutkan, pengambilan hasil pemeriksaan di Puspendik memang sudah terjadwal. Dengan demikian, panitia hanya boleh mengambil ketika Puspendik sudah menyatakan dan meminta segera menjemput pengumuman.
“Inilah susahnya, karena kami butuh waktu untuk ke Jakarta mengambil hasil pemeriksaan,sementara di sana juga terbatas waktunya. Oleh karena itu,lebih praktis kalau dikirim via e-mail,”tambahnya.
Sebelumnya pengumuman tersebut rencananya dilakukan pekan kemarin,namun ternyata mundur hingga hari ini.Keterlambatan pengumuman tersebut, sama sekali tidak berhubungan dengan pelaksanaan UN pengganti akhir pekan lalu,sebab pemeriksaannya dapat diselesaikan sebelum akhir pekan ke dua Juni.
Jumlah peserta UN di Sulbar tahun ini mencapai 9.952 siswa yang terdiri dari SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA). Peserta terbanyak berasal dari Kabupaten Polman yakni sebanyak 3.431 siswa, disusul Mamuju 2,559 siswa, Majene 2.071 siswa,Mamasa 1.247 siswa, dan Kabupaten Mamuju Utara (Matra) sebanyak 644 siswa.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulbar Muh Jamil Barambangi menyatakan, pihaknya belum dapat memastikan kapan akan mengeluarkan pengumuman tersebut karena hingga saat ini data-data untuk semua kabupaten belum rampung karena menunggu pengiriman data dari pusat melalui e-mail.
“Hingga saat ini belum rampung semua dari pusat dan tinggal data Kabupaten Polman yang belum masuk. Sementara empat kabupaten lainnya,yakni Kabupaten Mamuju, Majene, Mamasa, Mamuju Utara (Matra) sudah ada semua. Itu baru akan dikeluarkan kalau sudah masuk semua,” katanya kepada Seputar Indonesia (SI) via ponselnya,kemarin.
Dia juga menyebutkan, pihaknya hingga saat ini tetap stand-by di Sekretariat UN Sulbar di Mamuju untuk menunggu kiriman pengumuman tersebut via e-mail. Pihaknya jugaoptimistispengumumanitu akan diumumkan dalam pekan ini.
“Kami tidak bisa pastikan yang jelas mudah-mudahan dalam pekan ini sudah bisa diumumkan,”tandasnya. Dia berharap, agar proses tersebut berjalan lancar dan aman. (abdullah nicolha).
Sunday, June 14, 2009
Tahun Kedua Habiskan Dana Rp20 Miliar
Saturday, 13 June 2009
MAMUJU (SI) – Pembangunan Masjid Raya Mamuju yang berada di pusat kota hingga saat ini belum dapat dirampungkan.Alasannya, dana yang dialokasikan untuk tempat ibadah tersebut masih minim.
Informasi yang dihimpun SI, kondisi tersebut merupakan kendala yang utama dalam pembangunannya karena dana yang masih dibutuhkan sekitar Rp5 miliar. “Memang pembangunannya belum selesai, tapi Insya Allah sudah dapat digunakan masyarakat pada bulan puasa mendatang,”kata Bupati Mamuju Suhardi Duka kepada SI melalui via ponselnya kemarin.
Kendati masih mengalami kekurangan dana, orang nomor satu di Mamuju ini tidak mengetahui pasti, berapa dana yang dibutuhkan untuk merampungkannya. “Saya tidak tahu pasti yang jelas masih kurang,”katanya.
Dia menyebutkan, pengerjaan Masjid Raya tersebut tidak dikerjakan perusahaan, tetapi ditangani bagian panitia pembangunan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju sejak 2006 lalu. Dana yang masih dibutuhkan tersebut untuk menyelesaikan bangunan bagian luar yang belum selesai juga melengkapi interior masjid.
Bahkan, memasuki tahun kedua, proyek tersebut menghabiskan dana Rp20 miliar. Keter-sediaan dana itu cukup mendesak mengingat pemerintah setempat menargetkan masjid dapat digunakan saat bulan Ramadan nanti.
“Kami menginginkan proyeknya bisa selesai pada tahun ini.Kalau bisa, saat bulan puasa, masyarakat bisa menggunakan masjid itu untuk beribadah,” ujarnya saat meninjau lokasi Masjid Raya Mamuju belum lama ini.
Dia juga menuturkan, meskipun nanti pembangunan masjid belum selesai keseluruhan, minimal bagian bangunan bisa digunakan saat bulan puasa nanti. Sementara untuk bagian bangunan lain yang sifatnya tidak terlalu penting,bisa dilengkapi bertahap.“ Yang penting warga bisa salat. Itu saja dulu yang menjadi prioritas dalam waktu dekat ini,” katanya. Namun,yang menjadi kendala adalah target penyelesaian proyek yang cukup cepat dan dana dari APBD belum juga disalurkan.
Kelanjutan pembangunan masjid terlebih dahulu akan menggunakan dana dari luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).“Cara seperti itu juga kan bisa ditempuh. Nanti dana APBD inilah yang digunakan untuk mengganti dana yang diambil dari luar tersebut,”ungkapnya.
Sekarang ini memang butuh dana yang sangat cepat.Tapi karena keterbatasan yang ada, makanya kami juga dituntut untuk dapat mencari cara yang lain selain mengandalkan APBD.
“Ini juga kan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya. Anggota DPRD Mamuju Hajrul Malik menyatakan, minimnya dana untuk dua pembangunan di Mamuju, yakni Masjid Raya dan Stadion Manakarra, karena hanya menggunakan dana APBD Mamuju dan tidak mendapatkan dana sharingdari APBD Sulbar.
“Tidak dapat dipungkiri, kurangnya dana tersebut karena tidak mendapatkan dana sharing dari pemprov. Seharusnya Pemprov Sulbar dapat memberikan dana itu mengingat Mamuju adalah ibu kota provinsi,”katanya. (abdullah nicolha).
MAMUJU (SI) – Pembangunan Masjid Raya Mamuju yang berada di pusat kota hingga saat ini belum dapat dirampungkan.Alasannya, dana yang dialokasikan untuk tempat ibadah tersebut masih minim.
Informasi yang dihimpun SI, kondisi tersebut merupakan kendala yang utama dalam pembangunannya karena dana yang masih dibutuhkan sekitar Rp5 miliar. “Memang pembangunannya belum selesai, tapi Insya Allah sudah dapat digunakan masyarakat pada bulan puasa mendatang,”kata Bupati Mamuju Suhardi Duka kepada SI melalui via ponselnya kemarin.
Kendati masih mengalami kekurangan dana, orang nomor satu di Mamuju ini tidak mengetahui pasti, berapa dana yang dibutuhkan untuk merampungkannya. “Saya tidak tahu pasti yang jelas masih kurang,”katanya.
Dia menyebutkan, pengerjaan Masjid Raya tersebut tidak dikerjakan perusahaan, tetapi ditangani bagian panitia pembangunan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju sejak 2006 lalu. Dana yang masih dibutuhkan tersebut untuk menyelesaikan bangunan bagian luar yang belum selesai juga melengkapi interior masjid.
Bahkan, memasuki tahun kedua, proyek tersebut menghabiskan dana Rp20 miliar. Keter-sediaan dana itu cukup mendesak mengingat pemerintah setempat menargetkan masjid dapat digunakan saat bulan Ramadan nanti.
“Kami menginginkan proyeknya bisa selesai pada tahun ini.Kalau bisa, saat bulan puasa, masyarakat bisa menggunakan masjid itu untuk beribadah,” ujarnya saat meninjau lokasi Masjid Raya Mamuju belum lama ini.
Dia juga menuturkan, meskipun nanti pembangunan masjid belum selesai keseluruhan, minimal bagian bangunan bisa digunakan saat bulan puasa nanti. Sementara untuk bagian bangunan lain yang sifatnya tidak terlalu penting,bisa dilengkapi bertahap.“ Yang penting warga bisa salat. Itu saja dulu yang menjadi prioritas dalam waktu dekat ini,” katanya. Namun,yang menjadi kendala adalah target penyelesaian proyek yang cukup cepat dan dana dari APBD belum juga disalurkan.
Kelanjutan pembangunan masjid terlebih dahulu akan menggunakan dana dari luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).“Cara seperti itu juga kan bisa ditempuh. Nanti dana APBD inilah yang digunakan untuk mengganti dana yang diambil dari luar tersebut,”ungkapnya.
Sekarang ini memang butuh dana yang sangat cepat.Tapi karena keterbatasan yang ada, makanya kami juga dituntut untuk dapat mencari cara yang lain selain mengandalkan APBD.
“Ini juga kan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya. Anggota DPRD Mamuju Hajrul Malik menyatakan, minimnya dana untuk dua pembangunan di Mamuju, yakni Masjid Raya dan Stadion Manakarra, karena hanya menggunakan dana APBD Mamuju dan tidak mendapatkan dana sharingdari APBD Sulbar.
“Tidak dapat dipungkiri, kurangnya dana tersebut karena tidak mendapatkan dana sharing dari pemprov. Seharusnya Pemprov Sulbar dapat memberikan dana itu mengingat Mamuju adalah ibu kota provinsi,”katanya. (abdullah nicolha).
12 Kecamatan Terima Program SIBM
Saturday, 13 June 2009
MAMUJU (SI) – Sedikitnya 12 kecamatan di Kabupaten Mamuju dalam waktu dekat akan menerima program sistem informasi berbasis masyarakat (SIBM) untuk mengetahui keadaan masyarakat di daerah tersebut.
“Kami memulai pendataan di 12 kecamatan di Mamuju melalui program SIBM dan menyelesaikannya dibutuhkan lima bulan hingga akhir Desember mendatang,” ungkap salah seorang staf Yayasan Karampuang,Sri Ayuningsih, yang menangani masalah ini.
Sebelumnya,program tersebut dilaksanakan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Simboro, Kepulauan (Simkep),Kalukku,dan Tapalang. Selain itu,beberapa kecamatan juga sedang merealisasikan programini, diantaranya KecamatanMamuju dan Papalang. “Selebihnya akandilakukanbertahap,”jelasnya.
Dia menyebutkan, dua kecamatan sebagai penerima program tersebut, yaitu Bonehau dan Kalumpang. Mekanisme pendataan yang dilakukan di 12 kecamatan itu langsung diawali dengan workshop kecamatan. Hal itu berbeda dengan tiga kecamatan sebelumnya.
Pada tahap inilah akan disusun beberapa instrumen kemiskinan. “Saat ini tidak lagi diawali dengan lokakarya desa, tetapi langsung di tingkat kecamatan,” jelasnya di sela-sela acara lokakarya di Kecamatan Mamuju belum lama ini.
Setelah seluruh kecamatan menentukan indikator kemiskinan, tahapan selanjutnya adalah workshop kabupaten. Setelah itu, barulah diadakan pelatihan bagi pendata.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mamuju Idham Hasib menyatakan, saat ini,Pemkab Mamuju masih berpatokan pada data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat sehingga data yang ada kurang akurat.
Salah satu dampak yang jelas terlihat adalah masih banyaknya bantuan yang tidak tepat sasaran, bahkan masih kurang. Itu disebabkan karena data yang kurang mendetail. (abdullah nicolha).
MAMUJU (SI) – Sedikitnya 12 kecamatan di Kabupaten Mamuju dalam waktu dekat akan menerima program sistem informasi berbasis masyarakat (SIBM) untuk mengetahui keadaan masyarakat di daerah tersebut.
“Kami memulai pendataan di 12 kecamatan di Mamuju melalui program SIBM dan menyelesaikannya dibutuhkan lima bulan hingga akhir Desember mendatang,” ungkap salah seorang staf Yayasan Karampuang,Sri Ayuningsih, yang menangani masalah ini.
Sebelumnya,program tersebut dilaksanakan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Simboro, Kepulauan (Simkep),Kalukku,dan Tapalang. Selain itu,beberapa kecamatan juga sedang merealisasikan programini, diantaranya KecamatanMamuju dan Papalang. “Selebihnya akandilakukanbertahap,”jelasnya.
Dia menyebutkan, dua kecamatan sebagai penerima program tersebut, yaitu Bonehau dan Kalumpang. Mekanisme pendataan yang dilakukan di 12 kecamatan itu langsung diawali dengan workshop kecamatan. Hal itu berbeda dengan tiga kecamatan sebelumnya.
Pada tahap inilah akan disusun beberapa instrumen kemiskinan. “Saat ini tidak lagi diawali dengan lokakarya desa, tetapi langsung di tingkat kecamatan,” jelasnya di sela-sela acara lokakarya di Kecamatan Mamuju belum lama ini.
Setelah seluruh kecamatan menentukan indikator kemiskinan, tahapan selanjutnya adalah workshop kabupaten. Setelah itu, barulah diadakan pelatihan bagi pendata.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mamuju Idham Hasib menyatakan, saat ini,Pemkab Mamuju masih berpatokan pada data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat sehingga data yang ada kurang akurat.
Salah satu dampak yang jelas terlihat adalah masih banyaknya bantuan yang tidak tepat sasaran, bahkan masih kurang. Itu disebabkan karena data yang kurang mendetail. (abdullah nicolha).
Subscribe to:
Posts (Atom)
