Friday, 09 April 2010
WATANSOPPENG(SI) – Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Soppeng pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di Bumi Latemmamala pada Juni,bertambah 313 pemilih.
Berdasarkan data yang dihimpun harian Seputar Indonesia (SI), pada pemilihan presiden lalu, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT Soppeng mencapai 174.263 orang. Sementara data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang diserahkan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat 178.404 orang atau meningkat 4.141 orang.
Namun, setelah verifikasi faktual di lapangan, jumlah tersebut kemudian bertambah 313 orang menjadi 178.717 pemilih yang ditetapkan dalam DPT. Sementara selisih antara DPT pilpres dan DP4 sebanyak 4.454 orang.
“Jadi, setelah verifikasi faktual tingkat PPS (panitia pemungutan suara) dilakukan, jumlahnya bertambah lagi 313 orang menjadi 178.717. Data itulah yang menjadi DPT untuk Pilkada Soppeng,” ungkap Divisi Perlengkapan dan Data KPU Soppeng Pammekka kemarin.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng Sulhan dalam rapat pleno terbuka tentang penetapan DPT tersebut menjelaskan, hal tersebut mengacu pada UU No 32,Pasal 70 yang menyebutkan daftar pemilih mengacu pada pemilu terakhir dan aturan KPU tentang rekapitulasi data pemilih.
“Penetapan DPT merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pilkada. Jadi, DPT sekarang ini adalah 178.717 pemilih,” katanya di hadapan panitia pemilihan kecamatan (PPK) se-Kabupaten Soppeng dan tujuh ketua tim pemenangan pasangan cabup- cawabup yang akan bertarung pada Pilkada Soppeng di aula KPU,kemarin.
Ketua tim pemenangan paket Andi Sulham Hasan-Supriansa (SULAPA), Haeruddin Tahang, dalam rapat tersebut, meminta penjelasan KPU tentang cara penyelenggara pilkada mendeteksi dan mendapatkan penambahan pemilih tersebut. “Yang kami ingin perjelas di sini, bagaimana penambahan itu didapat dan interval waktunya,”ujarnya.
Anggota KPU Soppeng yang membidani masalah pendataan pemilih, Pammekka, menyebutkan, hal tersebut bisa saja terjadi melihat interval waktu yang ada saat penyerahan DP4 Januari lalu.
“Jadi, memang memungkinkan karena saat itu ada pemilih pemula yang belum memiliki hak pilih. Setelah dua bulan ke depan umurnya sudah mencapai 17 tahun dan itu sudah kami antisipasi,” tandasnya. Bahkan, pihaknya juga telah menemukan pemilih ganda sebanyak 238 orang.
Sebelum penetapan DPT dilakukan, pihak KPU juga kembali melakukan sosialisasi tentang surat suara yang akan dipergunakan dalam perhelatan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Bahkan, anggota KPU Soppeng Marwis mewakili KPU, memperlihatkan contoh surat suara kepada seluruh tim dan PPK,kemarin.
Penetapan DPT Pilkada Soppeng itu diikuti seluruh PPK se- Kabupaten Soppeng, Panwaslu, pihak kepolisian yang dihadiri langsung Kapolres Soppeng AKBP Arif Rahman,dan tujuh ketua tim pemenangan cabup-cawabup peserta Pilkada Soppeng. (abdullah nicolha)
Saturday, April 10, 2010
Thursday, April 8, 2010
Sekkab Kumpulkan Kepala Bagian
Wednesday, 07 April 2010
WATANSOPPENG (SI) – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abd Haris Abbas mengumpulkan kepala bagian (kabag) dan kepala subbagian (kasubag) sekretariat daerah (setda),sehari sebelum menunaikan ibadah umrah.
Kesempatan itu untuk me-nyampaikan pesan agar mereka menjadi teladan bagi pegawai di lingkup pemerintah kabupaten (pemkab). Rencananya, mantan Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Soppeng itu hari ini akan bertolak ke Mekkah.
Haris dalam kesempatan itu menyampaikan pesannya kepada para kabag dan kasubag agar kedisiplinan pegawai lingkup Pemkab Soppeng ditingkatkan karena dari pantauannya selama ini banyak yang tidak disiplin.
“Banyak PNS yang malas atau sering uring-uringan hingga melupakan tugas pokoknya sebagai abdi negara,”ungkapnya kemarin Dia juga menegaskan bahwa selama melaksanakan umrah, tugas sekkab akan diambil alih dan dipercayakan kepada Asisten III Setkab Soppeng yang membidani Administrasi Umum Andi Akbar Nur Tahir.
Sementara Asisten III Andi Akbar pun menegaskan tentang kedisiplinan pegawai. Menurut dia,kebiasaan pegawai jika baru mendapat teguran pimpinan, banyak yang rajin ke kantor.Namun,setelah seminggu, sebagian pegawai kembali memperlihatkan kinerja kurang memuaskan.
“Kedisiplinan pegawai jangan panas-panas ‘tahi ayam’.Jika baru mendapat teguran terlihat rajin. Nanti setelah berjalan beberapa waktu kembali malas,” tandas Akbar yang belum lama menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Pemkab Soppeng ini. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abd Haris Abbas mengumpulkan kepala bagian (kabag) dan kepala subbagian (kasubag) sekretariat daerah (setda),sehari sebelum menunaikan ibadah umrah.
Kesempatan itu untuk me-nyampaikan pesan agar mereka menjadi teladan bagi pegawai di lingkup pemerintah kabupaten (pemkab). Rencananya, mantan Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Soppeng itu hari ini akan bertolak ke Mekkah.
Haris dalam kesempatan itu menyampaikan pesannya kepada para kabag dan kasubag agar kedisiplinan pegawai lingkup Pemkab Soppeng ditingkatkan karena dari pantauannya selama ini banyak yang tidak disiplin.
“Banyak PNS yang malas atau sering uring-uringan hingga melupakan tugas pokoknya sebagai abdi negara,”ungkapnya kemarin Dia juga menegaskan bahwa selama melaksanakan umrah, tugas sekkab akan diambil alih dan dipercayakan kepada Asisten III Setkab Soppeng yang membidani Administrasi Umum Andi Akbar Nur Tahir.
Sementara Asisten III Andi Akbar pun menegaskan tentang kedisiplinan pegawai. Menurut dia,kebiasaan pegawai jika baru mendapat teguran pimpinan, banyak yang rajin ke kantor.Namun,setelah seminggu, sebagian pegawai kembali memperlihatkan kinerja kurang memuaskan.
“Kedisiplinan pegawai jangan panas-panas ‘tahi ayam’.Jika baru mendapat teguran terlihat rajin. Nanti setelah berjalan beberapa waktu kembali malas,” tandas Akbar yang belum lama menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Pemkab Soppeng ini. (abdullah nicolha)
AKAR Kembali Unjuk Gigi
Tuesday, 06 April 2010
WATANSOPPENG(SI) – Pasangan calon bupati-wakil bupati (cabup-cawabup) usungan partai Golkar,PDIP, dan PPPI Andi Kaswadi Razak-Andi Rizal Mappatunru (AKAR) kembali unjuk gigi,kemarin.
Bahkan, pendukung dan simpatisannya yang memadati jalan utama Soppeng tepatnya di depan gedung DPRD setempat memacetkan arus lalu lintas mulai pukul 10.00 hingga sekira pukul 12.00 Wita. Sehingga pihak kepolisian setempat mengalihkan jalur tersebut ke jalan alternatif.
Dari pantauan Harian Seputar Indonesia (SI),simpatisan dan pen-dukung AKAR tersebut mencapai2000- an orang yang berasal dari seluruh penjuru Soppeng yang ingin menyaksikan calon idaman mereka mencabut nomor urut yang diinginkan.
Tidak hanya berdiam diri menunggu agenda pencabutan nomor urut tersebut usai, ribuan massa tersebut juga menggelar orasi dan yel-yel tentang pemimpin masa depan Soppeng yang cocok dipimpin oleh sosok Andi Kaswadi Razak.
Kendati hanya bisa mendengar kabar dari tim pemenangan AKAR yang berada dalam gedung,setelah paket AKAR mencabut nomor urut 2,secara serentak ribuan massa tersebut langsung mengeluarkan bendera atau symbol AKAR warna orange dengan bertuliskan AKAR nomor 2 dan memasangnya dikendaraan mereka serta mengibarkannya.
“Mereka (massa) ini datang dengan sukarela tanpa dipaksakan karena mereka ingin menyaksikan calon kebanggaan mereka membawa nomor yang telah disediakan, ini juga sebagai dukungan moril bagi kami untuk memenangkan Pilkada Soppeng,” ungkap Juru Kampanye paket AKAR Syahruddin M Adam kepada SI seusai rapat pleno terbuka KPU Soppeng, kemarin.
Setelah Andi Kaswadi Razak dan Andi Rizal Mappatunru keluar dari pekarangan gedung dewan,ribuan massa yang telah menunggu sejak awal acara mengaraknya kembali ke kediamannya di lingkungan Laburaung Kecamatan Lalabata.
Berbeda dengan enam pasangan calon lain seperti calon incumbent Andi Soetomo-Aris Muhammadia (ASmo-Berkharisma),Andi Sarimin Saransi-Kyai Muda Sulaeman (AS-SALAM), Andi Sulham Hasan-Supriansa (SULAPA),Andi Herdi-Basra Gising (HIBA) mereka hanya mengikutsertakan 10 tim pemenangan, simpatisan, dan kolega mereka.
Begitu juga dengan dua pasangan calon dari jalur perseorangan Syamsu Niang-Andi Hendra Pabeangi (SAUDARATA), dan Andi Taufan Made Alie-Sukman Junuddin (ATM-Suka), tidak mengerahkan massa pendukung mereka karena sesuai dengan batas yang diberikan KPU Soppeng untuk kelancaran proses pencabutan nomor urut tersebut.
Sementara itu, pihak Kepolisian Resort (Polres) Soppeng mengerahkan sebanyak 150-an personil untuk kelancaran dan ketertiban proses pencabutan nomor urut karena mengkhawatirkan adanya gangguan dari pihak-pihak tertentu. (abdullah nicolha)
ASmo-Berkharisma Nomor Urut 1
Tuesday, 06 April 2010
WATANSOPPENG(SI) – Tujuh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati (cabup-cawabup) Soppeng telah mendapatkan nomor urut pemilihan.Pasangan Andi Soetomo-Aris Muhammadiah (ASmo- Berkharisma) mendapatkan nomor urut 1.
Paket ASmo-Berkharisma, yang diusung PAN, PPRN, PDP, PKPI, dan PKNU, mengungkapkan bahwa nomor 1 sesuai harapannya sejak awal.Alasannya nomor urut 1 dianggap mudah diingat dan tidak terkalahkan.
“Memang itu (nomor 1) yang saya harapkan karena gampang diingat. Kalau nomor 1 tidak ada yang mengalahkan.Memang itu idaman saya dan memang menginginkan nomor 1. Begitu juga nantinya pada pertarungan nanti harus nomor 1,” kata Andi Soetomo kemarin.
Sementara itu, pasangan Andi Kaswadi Razak-Andi Rizal Mappatunru (AKAR) mendapat nomor urut 2.Bagi pasangan yang diusung Partai Golkar, PDIP, dan PPPI, nomor urut diibaratkan hanya sebuah lagu yang tetap memiliki nama.“Apalah arti sebuah lagu karena tetap memiliki nama, begitulah nomor,”ujar Kaswadi.
Terlepas dari itu,Ketua DPRD Soppeng ini berharap, nomor 2 merupakan pertanda baik. Sebab, dia mengaku saat mendaftar pada urutan ketujuh, kemudian pencabutan nomor 2 dan kebetulan selama ini melekat pada paket AKAR adalah 72.
Begitu juga paket Andi Taufan Made Alie-Sukman Junuddin (ATM-Suka) yang mendapat nomor urut 3. Andi Taufan memaknai angka 3 yang dicabutnya mengatakan, pihaknya telah memprediksi sebelumnya dan meyakini akan memperoleh nomor 3.
“Maknanya, bagi saya itu sebenarnya setiap orang memiliki pandangan berbeda-beda. Namun, setiap ada pertandingan selalu dimulai dengan angka 1, 2, dan diakhiri dengan 3,”paparnya. Nomor urut 3 pun sesuai saran penasihat spiritualnya. “Angka 3 membawa rezeki,bahkan mungkin akan membawa hoki bagi saya,” tuturnya optimistis.
Sementara pasangan Syamsu Niang-Andi Hendra Pabeangi (SAUDARATA) mendapat nomor urut 4.Syamsu Niang menyatakan, angka 4 yang diraihnya merupakan angka keberuntungan bagi SAUDARATA. Apalagi,sejak awal selalu memiliki angka 4 dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukannya.
“Memang dari awal saat kami memberikan dukungan di KPU itu tanggal 24,saat mendaftar tanggal 24, penetapan pasangan calon bupati itu tanggal 4.Jadi,angka 4 bagi kami (SAUDARATA) angka keberuntungan memenangkan Pilkada Soppeng. Saya mendapat nomor 4 berarti angka kemenangan,” kata Syamsu Niang.
Sementara pasangan yang diusung koalisi nonparlemen, Andi Herdi-Basra Gising (HIBA), tidak berkomentar banyak.Namun,Andi Herdi menilai angka 5 tersebut merupakan angka yang ideal bagi paketnya.
“Saya kira nomor ini adalah ideal bagi kami karena berada di tengah-tengah.Kalau diurut dari 1–10 kanberada di tengah. Saya kira seperti itu sangat menguntungkan, tidak ada pengaruhnya karena semua nomor sama,”ucapnya kepada SI,kemarin.
Lain halnya paket umara-ulama yang diusung PPP, Gerindra, Hanura, dan Barnas,Andi Sarimin Saransi-Kyai Muda Sulaeman (ASSALAM). Mereka berpendapat, nomor 6 sesuai karakter ASSALAM yang menggambarkan rukun iman dalam Islam. “Enam rukun iman itu intinya dan tidak terlepas dari karakter AS-SALAM.Kami yakini petunjuk dari Allah SWT.
Karena memang kami minta kalau bukan lima ya enam, rukun Islam atau rukun iman. Itu sesuai tagline kami, ternyata yang diperoleh nomor 6, karena sudah jelas Islam, jadi imannya lagi yang diperkuat dan di-permantap,” papar Andi Sarimin.
Sementara pasangan Andi Sulham Hasan-Supriansa (SULAPA) yang mendapat nomor urut 7 merasa senang. Andi Sulham Hasan mengaku bahwa angka 7 merupakan angka yang ditunggu-tunggu untuk membawa keme-nangan di Pilkada Soppeng.
“Itu memang yang ditunggu-tunggu karena angka favorit saya adalah 52,” ujar cabup yang diusung Partai Demokrat, PDK,dan PIB ini. Jadi,jika 5 ditambah 2 sama dengan 7. Sementara dia mengaku dua kali mencabut nomor selalu yang kelima. “Nanti kalau saya kampanye jari saya begini,lima dan dua (52) dan itu memang angka favorit kami, (sambil menunjukkan tujuh jarinya).
Di antara calon lain,angka 7 merupakan angka tertinggi tidak ada yang kalah,”ta-ndasnya. Penentuan nomor urut 7 pasangan cabup-cawabup Soppeng ditetapkan setelah rapat pleno terbuka yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng di DPRD Soppeng,kemarin.
Dari informasi yang dihimpun SI,setelah pencabutan nomor urut, KPU selanjutnya akan memasuki tahapan persiapan logistik pilkada, yakni kertas suara. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Tujuh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati (cabup-cawabup) Soppeng telah mendapatkan nomor urut pemilihan.Pasangan Andi Soetomo-Aris Muhammadiah (ASmo- Berkharisma) mendapatkan nomor urut 1.
Paket ASmo-Berkharisma, yang diusung PAN, PPRN, PDP, PKPI, dan PKNU, mengungkapkan bahwa nomor 1 sesuai harapannya sejak awal.Alasannya nomor urut 1 dianggap mudah diingat dan tidak terkalahkan.
“Memang itu (nomor 1) yang saya harapkan karena gampang diingat. Kalau nomor 1 tidak ada yang mengalahkan.Memang itu idaman saya dan memang menginginkan nomor 1. Begitu juga nantinya pada pertarungan nanti harus nomor 1,” kata Andi Soetomo kemarin.
Sementara itu, pasangan Andi Kaswadi Razak-Andi Rizal Mappatunru (AKAR) mendapat nomor urut 2.Bagi pasangan yang diusung Partai Golkar, PDIP, dan PPPI, nomor urut diibaratkan hanya sebuah lagu yang tetap memiliki nama.“Apalah arti sebuah lagu karena tetap memiliki nama, begitulah nomor,”ujar Kaswadi.
Terlepas dari itu,Ketua DPRD Soppeng ini berharap, nomor 2 merupakan pertanda baik. Sebab, dia mengaku saat mendaftar pada urutan ketujuh, kemudian pencabutan nomor 2 dan kebetulan selama ini melekat pada paket AKAR adalah 72.
Begitu juga paket Andi Taufan Made Alie-Sukman Junuddin (ATM-Suka) yang mendapat nomor urut 3. Andi Taufan memaknai angka 3 yang dicabutnya mengatakan, pihaknya telah memprediksi sebelumnya dan meyakini akan memperoleh nomor 3.
“Maknanya, bagi saya itu sebenarnya setiap orang memiliki pandangan berbeda-beda. Namun, setiap ada pertandingan selalu dimulai dengan angka 1, 2, dan diakhiri dengan 3,”paparnya. Nomor urut 3 pun sesuai saran penasihat spiritualnya. “Angka 3 membawa rezeki,bahkan mungkin akan membawa hoki bagi saya,” tuturnya optimistis.
Sementara pasangan Syamsu Niang-Andi Hendra Pabeangi (SAUDARATA) mendapat nomor urut 4.Syamsu Niang menyatakan, angka 4 yang diraihnya merupakan angka keberuntungan bagi SAUDARATA. Apalagi,sejak awal selalu memiliki angka 4 dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukannya.
“Memang dari awal saat kami memberikan dukungan di KPU itu tanggal 24,saat mendaftar tanggal 24, penetapan pasangan calon bupati itu tanggal 4.Jadi,angka 4 bagi kami (SAUDARATA) angka keberuntungan memenangkan Pilkada Soppeng. Saya mendapat nomor 4 berarti angka kemenangan,” kata Syamsu Niang.
Sementara pasangan yang diusung koalisi nonparlemen, Andi Herdi-Basra Gising (HIBA), tidak berkomentar banyak.Namun,Andi Herdi menilai angka 5 tersebut merupakan angka yang ideal bagi paketnya.
“Saya kira nomor ini adalah ideal bagi kami karena berada di tengah-tengah.Kalau diurut dari 1–10 kanberada di tengah. Saya kira seperti itu sangat menguntungkan, tidak ada pengaruhnya karena semua nomor sama,”ucapnya kepada SI,kemarin.
Lain halnya paket umara-ulama yang diusung PPP, Gerindra, Hanura, dan Barnas,Andi Sarimin Saransi-Kyai Muda Sulaeman (ASSALAM). Mereka berpendapat, nomor 6 sesuai karakter ASSALAM yang menggambarkan rukun iman dalam Islam. “Enam rukun iman itu intinya dan tidak terlepas dari karakter AS-SALAM.Kami yakini petunjuk dari Allah SWT.
Karena memang kami minta kalau bukan lima ya enam, rukun Islam atau rukun iman. Itu sesuai tagline kami, ternyata yang diperoleh nomor 6, karena sudah jelas Islam, jadi imannya lagi yang diperkuat dan di-permantap,” papar Andi Sarimin.
Sementara pasangan Andi Sulham Hasan-Supriansa (SULAPA) yang mendapat nomor urut 7 merasa senang. Andi Sulham Hasan mengaku bahwa angka 7 merupakan angka yang ditunggu-tunggu untuk membawa keme-nangan di Pilkada Soppeng.
“Itu memang yang ditunggu-tunggu karena angka favorit saya adalah 52,” ujar cabup yang diusung Partai Demokrat, PDK,dan PIB ini. Jadi,jika 5 ditambah 2 sama dengan 7. Sementara dia mengaku dua kali mencabut nomor selalu yang kelima. “Nanti kalau saya kampanye jari saya begini,lima dan dua (52) dan itu memang angka favorit kami, (sambil menunjukkan tujuh jarinya).
Di antara calon lain,angka 7 merupakan angka tertinggi tidak ada yang kalah,”ta-ndasnya. Penentuan nomor urut 7 pasangan cabup-cawabup Soppeng ditetapkan setelah rapat pleno terbuka yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng di DPRD Soppeng,kemarin.
Dari informasi yang dihimpun SI,setelah pencabutan nomor urut, KPU selanjutnya akan memasuki tahapan persiapan logistik pilkada, yakni kertas suara. (abdullah nicolha)
Polres Serukan Pilkada Damai
Tuesday, 06 April 2010
WATANSOPPENG (SI) -- Polres Soppeng menggelar deklarasi Pilkada Damai, setelah tujuh pasangan calon bupati-calon wakil bupati (cabup-cawabup) Soppeng mendapatkan nomor urut untuk bersaing pada Pilkada Soppeng yang digelar 23 Juni nanti.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Soppeng AKBP Arif Rahman mengungkapkan, dengan terselenggaranya deklarasi tersebut membuktikan tujuh pasangan cabup-cawabup yang akan bertarung di Pilkada Soppeng memiliki komitmen yang sama melaksanakan pilkada secara bebas, jujur, adil,aman,dan lancar.
“Hari ini (kemarin), semua calon akan bersepakat mengikuti proses Pilkada Soppeng secara bersama- sama. Ini sebagai wujud kebersamaan kita semua dan menjunjung tinggi nilai budaya lokal, yakni sipakalebbi sipakatau untuk mewujudkan pilkada damai,jujur, dan adil,”ujar Kapolres di hadapan tujuh pasangan calon dan ratusan masyarakat Soppeng di gedung Dewan,kemarin.
Kapolres dalam kesempatan tersebut membacakan tujuh poin penting isi deklarasi. Di antaranya saling menghormati masing-masing pasangan calon dalam melaksanakan kegiatan kampanye sesuai aturan dan perundang-un-dangan yang berlaku.
Kapolres juga menyarankan menyelesaikan masalah yang terjadi melalui musyawarah mufakat dan menghindari segala bentuk kekerasan, intrik,intimidasi,dan provokasi untuk meraih kemenangan.
“Deklarasi tersebut ditandatangani pasangan calon dengan ikhlas tanpa ada paksaan demi terselenggaranya pilkada yang aman, damai, dan bermartabat,” ungkap Kapolres Soppeng. Poin penting lainnya adalah tidak melakukan praktik jual beli suara, manipulasi suara, dan penyuapan kepada pemilih dan penyelenggara pilkada dalam bentuk apa pun.
Kapolres meminta semua calon menghormati dan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU Soppeng serta menerima dengan ikhlas kekalahan dan mengakui kemenangan pasangan lain.
Dia juga meminta para calon memberikan pelajaran bagaimana berdemokrasi yang baik kepada masyarakat Soppeng. Deklarasi damai tersebut merupakan seremoni belaka, tetapi yang terpenting adalah bagaimana realisasi dan aplikasinya di lapangan.
“Kami harus yakin, seyakinyakinnya bahwa siapa pun nanti yang terpilih adalah putra terbaik daerah yang dipilih langsung masyarakat. Mari kita laksanakan proses demokrasi ini dengan manis dan elok serta taroada taor gau.Insya Allah,Pilkada Soppeng berjalan aman,”tandasnya.
Ketua Panwaslu Soppeng Abd Rasyid menambahkan, deklarasi damai yang digagas Kapolres tersebut merupakan pertanda bahwa semua pihak di Bumi Latemmamala itu berharap proses pilkada berjalan elegan, aman, jujur, dan adil.
“Bukan semata-mata penanganannya saja,tetapi dari awal akan kami deteksi demi terselenggaranya pilkada yang jujur dan adil,”ujarnya. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) -- Polres Soppeng menggelar deklarasi Pilkada Damai, setelah tujuh pasangan calon bupati-calon wakil bupati (cabup-cawabup) Soppeng mendapatkan nomor urut untuk bersaing pada Pilkada Soppeng yang digelar 23 Juni nanti.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Soppeng AKBP Arif Rahman mengungkapkan, dengan terselenggaranya deklarasi tersebut membuktikan tujuh pasangan cabup-cawabup yang akan bertarung di Pilkada Soppeng memiliki komitmen yang sama melaksanakan pilkada secara bebas, jujur, adil,aman,dan lancar.
“Hari ini (kemarin), semua calon akan bersepakat mengikuti proses Pilkada Soppeng secara bersama- sama. Ini sebagai wujud kebersamaan kita semua dan menjunjung tinggi nilai budaya lokal, yakni sipakalebbi sipakatau untuk mewujudkan pilkada damai,jujur, dan adil,”ujar Kapolres di hadapan tujuh pasangan calon dan ratusan masyarakat Soppeng di gedung Dewan,kemarin.
Kapolres dalam kesempatan tersebut membacakan tujuh poin penting isi deklarasi. Di antaranya saling menghormati masing-masing pasangan calon dalam melaksanakan kegiatan kampanye sesuai aturan dan perundang-un-dangan yang berlaku.
Kapolres juga menyarankan menyelesaikan masalah yang terjadi melalui musyawarah mufakat dan menghindari segala bentuk kekerasan, intrik,intimidasi,dan provokasi untuk meraih kemenangan.
“Deklarasi tersebut ditandatangani pasangan calon dengan ikhlas tanpa ada paksaan demi terselenggaranya pilkada yang aman, damai, dan bermartabat,” ungkap Kapolres Soppeng. Poin penting lainnya adalah tidak melakukan praktik jual beli suara, manipulasi suara, dan penyuapan kepada pemilih dan penyelenggara pilkada dalam bentuk apa pun.
Kapolres meminta semua calon menghormati dan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU Soppeng serta menerima dengan ikhlas kekalahan dan mengakui kemenangan pasangan lain.
Dia juga meminta para calon memberikan pelajaran bagaimana berdemokrasi yang baik kepada masyarakat Soppeng. Deklarasi damai tersebut merupakan seremoni belaka, tetapi yang terpenting adalah bagaimana realisasi dan aplikasinya di lapangan.
“Kami harus yakin, seyakinyakinnya bahwa siapa pun nanti yang terpilih adalah putra terbaik daerah yang dipilih langsung masyarakat. Mari kita laksanakan proses demokrasi ini dengan manis dan elok serta taroada taor gau.Insya Allah,Pilkada Soppeng berjalan aman,”tandasnya.
Ketua Panwaslu Soppeng Abd Rasyid menambahkan, deklarasi damai yang digagas Kapolres tersebut merupakan pertanda bahwa semua pihak di Bumi Latemmamala itu berharap proses pilkada berjalan elegan, aman, jujur, dan adil.
“Bukan semata-mata penanganannya saja,tetapi dari awal akan kami deteksi demi terselenggaranya pilkada yang jujur dan adil,”ujarnya. (abdullah nicolha)
Monday, April 5, 2010
Dewan Sesalkan Pemutusan Internet
Monday, 05 April 2010
WATANSOPPENG(SI) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng menyesalkan pemutusan jaringan internet karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng tidak lagi memberikan anggaran.
Dengan tidak dianggarkannya fasilitas tersebut, otomatis memutus kontrak kerja sama antara Pemkab Soppeng dan PT Transnetwork Communication Asia yang telah terjalin delapan tahun, terhitung sejak 2002.
Dengan kata lain, jaringan internet yang tersedia selama ini ikut diputus. Selama ini jaringan internet menjadi salah satu fasilitas guna memperkenalkan perkembangan daerah berjuluk Kota Kalong kepada dunia luar.
“Kami menyesalkan sikap tersebut karena dengan tidak adanya jaringan internet yang masuk di sekretariat daerah otomatis memutus jaringan internet yang masuk ke Setwan. Hal itu menghambat akses informasi dari luar, terutama aturan-aturan baru Depdagri (Departemen Dalam Negeri),” ungkap Ketua Komisi I DPRD Soppeng Andi Wadeng kepada harian SeputarIndonesia(SI) di ruang kerjanya kemarin.
Menurut legislator PDK ini, selama ini jika ada aturan baru dari Depdagri, DPRD langsung mengaksesnya melalui internet. “Jadi, akan menjadi sulit. Memang sih banyak buku-buku tentang aturan dan perundang-undangan, tapi tidak semuanya memuat tentang itu, apalagi aturan baru,”tuturnya.
Ketua Fraksi Demokrat Haeruddin Tahang mengungkapkan hal yang sama.Menurut dia,tidak adanya jaringan internet di Dewan akan mempersulit mendapatkan informasi dari luar Soppeng, terutama dari Depdagri dan DPR. “Tentu akan menghambat informasi dari luar daerah,” ungkapnya.
Legislator Partai Demokrat yang akrab disapa Heru ini menambahkan, selain sulit mendapatkan informasi dari luar daerah, otomatis juga sulit memberikan informasi tentang Soppeng ke luar.
Dia menilai,websiteresmi milik Pemkab Soppeng juga akan terbengkalai karena hampir dipastikan akan sulit di-update. “Yang jelas, jaringan internet sangat dibutuhkan. Hal itu juga menunjang tugas-tugas di Dewan,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekretariat Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abd Haris Abbas yang dikonfirmasi, mengaku hal tersebut tidak dianggarkan karena minimnya anggaran 2010. Untuk memaksimalkannya harus mengubah sistem pendanaan.
“Memang sudah habis masanya, itu diakibatkan minimnya pendanaan. Jadi, sistem yang nanti digunakan agar tetap ada jaringan internet, yakni sharing antara SKPD. Sebab,selama ini yang menangani hanya bagian humas, jadi ke depan nanti kami sharing, sama-sama merasakan tanggung jawab itu,”paparnya.
Dia mengaku telah membicarakan masalah itu lebih awal dengan SKPD karena dikhawatirkan tetap jalan, padahal belum ada kepastian pendanaannya. “Jangan sampai nanti jika diteruskan, tapi pemeliharaannya terbengkalai, bisa memalukan pemda,”tuturnya.
Mantan Kepala BKDD Soppeng ini juga menambahkan, pada pekan depan akan menggelar rapat dengan semua SKPD untuk membahas masalah tersebut. Dia menegaskan,kondisi tersebut disebabkan adanya perubahan sistem pembayaran, sebelumnya ditanggung bagian humas, akan dibebankan kepada semua SKPD sesuai kebutuhan, yakni dengan sharing.
Dengan minimnya pendanaan sehingga akan dimaksimalkan beban pemakaian, yakni dari 1 mbps menjadi 512 kbps.Dari jumlah tersebut akan dibagi di tiap SKPD sesuai pemakaiannya.Haris juga mengaku, pada pembicaraan awal, para SKPD memahami masalah tersebut.
“Sudah dipahami, tapi jumlahnya belum.Karena itu,akan dibicarakan lagi, itulah keadilannya dan tidak dipaksakan.Terserahlah, Anda tidak bayar artinya tidak akan mendapatkan fasilitas internet,”tandasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun SI di bagian teknis PDE bagian Humas Pemkab Soppeng, sejak 1 April,tidak ada lagi jaringan internet yang masuk di Sekretariat Pemkab Soppeng karena telah memasuki batas akhir kontrak yang dikuatkan dengan tidak dianggarkannya dalam APBD.
Bahkan, pihak perusahaan telah memberikan keringanan sejak Januari hingga Maret, tapi hingga memasuki April, belum ada kepastian tentang perpanjangan kontrak tersebut.
“Harusnya sudah berakhir sejak Januari. Pihak perusahaan masih memberikan keringanan hingga Maret, tapi belum ada solusi,” pungkas Kasubag Sandi dan Telekomunikasi (Santel) Pengelolaan Data Elektronik (PDE) Sekretariat Pemkab Soppeng Sahude kepada SI, barubaru ini. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng menyesalkan pemutusan jaringan internet karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng tidak lagi memberikan anggaran.
Dengan tidak dianggarkannya fasilitas tersebut, otomatis memutus kontrak kerja sama antara Pemkab Soppeng dan PT Transnetwork Communication Asia yang telah terjalin delapan tahun, terhitung sejak 2002.
Dengan kata lain, jaringan internet yang tersedia selama ini ikut diputus. Selama ini jaringan internet menjadi salah satu fasilitas guna memperkenalkan perkembangan daerah berjuluk Kota Kalong kepada dunia luar.
“Kami menyesalkan sikap tersebut karena dengan tidak adanya jaringan internet yang masuk di sekretariat daerah otomatis memutus jaringan internet yang masuk ke Setwan. Hal itu menghambat akses informasi dari luar, terutama aturan-aturan baru Depdagri (Departemen Dalam Negeri),” ungkap Ketua Komisi I DPRD Soppeng Andi Wadeng kepada harian SeputarIndonesia(SI) di ruang kerjanya kemarin.
Menurut legislator PDK ini, selama ini jika ada aturan baru dari Depdagri, DPRD langsung mengaksesnya melalui internet. “Jadi, akan menjadi sulit. Memang sih banyak buku-buku tentang aturan dan perundang-undangan, tapi tidak semuanya memuat tentang itu, apalagi aturan baru,”tuturnya.
Ketua Fraksi Demokrat Haeruddin Tahang mengungkapkan hal yang sama.Menurut dia,tidak adanya jaringan internet di Dewan akan mempersulit mendapatkan informasi dari luar Soppeng, terutama dari Depdagri dan DPR. “Tentu akan menghambat informasi dari luar daerah,” ungkapnya.
Legislator Partai Demokrat yang akrab disapa Heru ini menambahkan, selain sulit mendapatkan informasi dari luar daerah, otomatis juga sulit memberikan informasi tentang Soppeng ke luar.
Dia menilai,websiteresmi milik Pemkab Soppeng juga akan terbengkalai karena hampir dipastikan akan sulit di-update. “Yang jelas, jaringan internet sangat dibutuhkan. Hal itu juga menunjang tugas-tugas di Dewan,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekretariat Kabupaten (Sekkab) Soppeng Abd Haris Abbas yang dikonfirmasi, mengaku hal tersebut tidak dianggarkan karena minimnya anggaran 2010. Untuk memaksimalkannya harus mengubah sistem pendanaan.
“Memang sudah habis masanya, itu diakibatkan minimnya pendanaan. Jadi, sistem yang nanti digunakan agar tetap ada jaringan internet, yakni sharing antara SKPD. Sebab,selama ini yang menangani hanya bagian humas, jadi ke depan nanti kami sharing, sama-sama merasakan tanggung jawab itu,”paparnya.
Dia mengaku telah membicarakan masalah itu lebih awal dengan SKPD karena dikhawatirkan tetap jalan, padahal belum ada kepastian pendanaannya. “Jangan sampai nanti jika diteruskan, tapi pemeliharaannya terbengkalai, bisa memalukan pemda,”tuturnya.
Mantan Kepala BKDD Soppeng ini juga menambahkan, pada pekan depan akan menggelar rapat dengan semua SKPD untuk membahas masalah tersebut. Dia menegaskan,kondisi tersebut disebabkan adanya perubahan sistem pembayaran, sebelumnya ditanggung bagian humas, akan dibebankan kepada semua SKPD sesuai kebutuhan, yakni dengan sharing.
Dengan minimnya pendanaan sehingga akan dimaksimalkan beban pemakaian, yakni dari 1 mbps menjadi 512 kbps.Dari jumlah tersebut akan dibagi di tiap SKPD sesuai pemakaiannya.Haris juga mengaku, pada pembicaraan awal, para SKPD memahami masalah tersebut.
“Sudah dipahami, tapi jumlahnya belum.Karena itu,akan dibicarakan lagi, itulah keadilannya dan tidak dipaksakan.Terserahlah, Anda tidak bayar artinya tidak akan mendapatkan fasilitas internet,”tandasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun SI di bagian teknis PDE bagian Humas Pemkab Soppeng, sejak 1 April,tidak ada lagi jaringan internet yang masuk di Sekretariat Pemkab Soppeng karena telah memasuki batas akhir kontrak yang dikuatkan dengan tidak dianggarkannya dalam APBD.
Bahkan, pihak perusahaan telah memberikan keringanan sejak Januari hingga Maret, tapi hingga memasuki April, belum ada kepastian tentang perpanjangan kontrak tersebut.
“Harusnya sudah berakhir sejak Januari. Pihak perusahaan masih memberikan keringanan hingga Maret, tapi belum ada solusi,” pungkas Kasubag Sandi dan Telekomunikasi (Santel) Pengelolaan Data Elektronik (PDE) Sekretariat Pemkab Soppeng Sahude kepada SI, barubaru ini. (abdullah nicolha)
7 Pasang Calon Lolos ke Pilkada
Sunday, 04 April 2010
WATANSOPPENG(SI) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng menetapkan tujuh pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng pada Juni mendatang.
Dua dari tujuh pasangan calon tersebut adalah dari jalur perseorangan, yakni Andi Taufan Made Alie- Sukman Junuddin (ATM-Suka) dan Syamsu Niang-Andi Hendra Pabeangi (SAUDARATA).
Sementara lima pasangan calon lainnya merupakan usungan partai politik di Bumi Latemmamala tersebut. Lima pasangan calon tersebut, pertama Andi Sarimin Saransi- Kyai Muda Sulaeman (ASSALAM) yang diusung PPP,Gerindra, Hanura, dan Barnas.
Kedua, Andi Soetomo-Aris Muhammadia (ASmo-Berkharisma) PAN,PPRN, PDP,PKPI,dan PKNU. Ketiga, Andi Herdi-Basrah Gising (HIBA) yang diusung 13 parpol. Keempat, Andi Sulham Hasan-Supriansa (SULAPA) diusung Partai Demokrat,PDK,dan PIB. Kelima,Andi Kaswadi Razak- Andi Rizal Mappatunru (AKAR) yang diusung Partai Golkar,PDIP, dan PPPI.
Ketua KPU Soppeng Sulhan mengungkap kan, penyebutan nama cabup-cawabup yang disampaikan dalam jumpa pers seusai rapat pleno tertutup antara anggota dan sekretaris KPU yang dilakukan sejak Sabtu (3/4) malam hingga kemarin merupakan urutan pasangan calon saat mendaftar di KPU Soppeng.
“Jadi, penyebutan nama yang kami lakukan diawali berdasarkan urutan saat calon mendaftar. Jangan sampai ada yang mengatakan kenapa harus Andi Taufan yang pertama dan Andi Kaswadi yang terakhir itu karena kami lihat dari urutan saat mendaftar,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan di ruang rapat KPU Soppeng didampingi empat anggotanya dan sekretaris KPU,kemarin.
Menurutdia,ATM-Suka merupakan pendaftar pertama,disusul ASSALAM, kemudian SAUDARATA dan seterusnya hingga ke pasangan AKAR. Terkait persoalan dukungan dua pasangan dari jalur perseorangan, Ketua KPU Soppeng Sulhan menjelaskan bahwa mereka sudah memenuhi syarat.
Dia menerangkan, pada verifikasi faktual tahap pertama ATM-Suka memiliki kekurangan sekitar 7000- an, sedangkan SAUDARATA kekurangan tiga dukungan. Namun, pada verifikasi tahap kedua, mereka memenuhi dukungan yang disyaratkan. “Hasilnya menyebutkan bahwa keduanya memenuhi syarat dan lolos menjadi calon bupati Soppeng 2010,”tutur Sulhan.
Divisi Humas dan Hukum KPU Soppeng Amrayadi menambahkan bahwa pada tahap pertama penyerahan dukungan ke KPU Soppeng, pasangan ATM-Suka menyerahkan 15.551 dukungan KTP.
Namun,yang memenuhi syarat saat itu 7.829 atau masih memiliki kekurangan 7.197 dukungan. Sementara paket SAUDARATA yang menyerahkan dukungan pada tahap awal sebanyak 19.051 dukungan, tapi yang memenuhi syarat 15.023.
Pada tahap kedua, kata mantan Ketua Panwaslu Soppeng ini, ATM-Suka kembali menyerahkan 9.619 dukungan setelah diverifikasi yang dinyatakan sah 7.910 dukungan. Sementara SAUDARATA menyerahkan dukungan maksimal dari yang disyaratkan sebanyak enam dukungan dari kekurangan tiga dukungan.
“Dari hasil verifikasi yang dilakukan tingkat PPS menyatakan bahwa keduanya memenuhi syarat menjadi calon pada Pilkada Soppeng pada Juni dari batas minimal, yakni 15.026 dukungan atau 6,5% dari jumlah penduduk,” ungkap Amrayadi.
Sementara untuk penentuan atau pencabutan nomor urut cabup- cawabup yang akan bertarung pada Pilkada Soppeng tersebut akan digelar di ruang rapat paripurna DPRD Soppeng pada Selasa (6/4). “Jadi, pada agenda tersebut nantinya undangan akan dibatasi mengingat kapasitas ruangan,”tandas Ketua KPU Soppeng Sulhan. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG(SI) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng menetapkan tujuh pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng pada Juni mendatang.
Dua dari tujuh pasangan calon tersebut adalah dari jalur perseorangan, yakni Andi Taufan Made Alie- Sukman Junuddin (ATM-Suka) dan Syamsu Niang-Andi Hendra Pabeangi (SAUDARATA).
Sementara lima pasangan calon lainnya merupakan usungan partai politik di Bumi Latemmamala tersebut. Lima pasangan calon tersebut, pertama Andi Sarimin Saransi- Kyai Muda Sulaeman (ASSALAM) yang diusung PPP,Gerindra, Hanura, dan Barnas.
Kedua, Andi Soetomo-Aris Muhammadia (ASmo-Berkharisma) PAN,PPRN, PDP,PKPI,dan PKNU. Ketiga, Andi Herdi-Basrah Gising (HIBA) yang diusung 13 parpol. Keempat, Andi Sulham Hasan-Supriansa (SULAPA) diusung Partai Demokrat,PDK,dan PIB. Kelima,Andi Kaswadi Razak- Andi Rizal Mappatunru (AKAR) yang diusung Partai Golkar,PDIP, dan PPPI.
Ketua KPU Soppeng Sulhan mengungkap kan, penyebutan nama cabup-cawabup yang disampaikan dalam jumpa pers seusai rapat pleno tertutup antara anggota dan sekretaris KPU yang dilakukan sejak Sabtu (3/4) malam hingga kemarin merupakan urutan pasangan calon saat mendaftar di KPU Soppeng.
“Jadi, penyebutan nama yang kami lakukan diawali berdasarkan urutan saat calon mendaftar. Jangan sampai ada yang mengatakan kenapa harus Andi Taufan yang pertama dan Andi Kaswadi yang terakhir itu karena kami lihat dari urutan saat mendaftar,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan di ruang rapat KPU Soppeng didampingi empat anggotanya dan sekretaris KPU,kemarin.
Menurutdia,ATM-Suka merupakan pendaftar pertama,disusul ASSALAM, kemudian SAUDARATA dan seterusnya hingga ke pasangan AKAR. Terkait persoalan dukungan dua pasangan dari jalur perseorangan, Ketua KPU Soppeng Sulhan menjelaskan bahwa mereka sudah memenuhi syarat.
Dia menerangkan, pada verifikasi faktual tahap pertama ATM-Suka memiliki kekurangan sekitar 7000- an, sedangkan SAUDARATA kekurangan tiga dukungan. Namun, pada verifikasi tahap kedua, mereka memenuhi dukungan yang disyaratkan. “Hasilnya menyebutkan bahwa keduanya memenuhi syarat dan lolos menjadi calon bupati Soppeng 2010,”tutur Sulhan.
Divisi Humas dan Hukum KPU Soppeng Amrayadi menambahkan bahwa pada tahap pertama penyerahan dukungan ke KPU Soppeng, pasangan ATM-Suka menyerahkan 15.551 dukungan KTP.
Namun,yang memenuhi syarat saat itu 7.829 atau masih memiliki kekurangan 7.197 dukungan. Sementara paket SAUDARATA yang menyerahkan dukungan pada tahap awal sebanyak 19.051 dukungan, tapi yang memenuhi syarat 15.023.
Pada tahap kedua, kata mantan Ketua Panwaslu Soppeng ini, ATM-Suka kembali menyerahkan 9.619 dukungan setelah diverifikasi yang dinyatakan sah 7.910 dukungan. Sementara SAUDARATA menyerahkan dukungan maksimal dari yang disyaratkan sebanyak enam dukungan dari kekurangan tiga dukungan.
“Dari hasil verifikasi yang dilakukan tingkat PPS menyatakan bahwa keduanya memenuhi syarat menjadi calon pada Pilkada Soppeng pada Juni dari batas minimal, yakni 15.026 dukungan atau 6,5% dari jumlah penduduk,” ungkap Amrayadi.
Sementara untuk penentuan atau pencabutan nomor urut cabup- cawabup yang akan bertarung pada Pilkada Soppeng tersebut akan digelar di ruang rapat paripurna DPRD Soppeng pada Selasa (6/4). “Jadi, pada agenda tersebut nantinya undangan akan dibatasi mengingat kapasitas ruangan,”tandas Ketua KPU Soppeng Sulhan. (abdullah nicolha)
Baru 22% Pengusaha Serahkan SPT
Sunday, 04 April 2010
WATANSOPPENG (SI) – Baru sekitar 22% atau 327 dari 1.475 pengusaha di Kabupaten Soppeng yang mengembalikan surat pemberitahuan tahunan (SPT).
Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Soppeng Syarifuddin mengungkapkan bahwa dari 1.475 wajib pajak (WP) usahawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Soppeng hingga 31 Maret, baru mencapai 22% atau sekitar 327 orang yang mengembalikan SPT.
“Tingkat kepatuhan WP usahawan di daerah ini dalam memenuhi kewajiban membayar pajak masih sangat memprihatinkan. Hal itu dapat dilihat dari tingkat persentase pengembalian SPT 2009 hingga 31 Maret baru mencapai 22%,”ujarnya kepada wartawan di ruang kerja akhir pekan lalu. Padahal, selama ini pihaknya telah gencar turun melakukan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak.
Baik sosialisasi dalam bentuk pemasangan spanduk di tempat-tempat strategis, penyebaran pamflet, maupun dengan melakukan tatap muka langsung dengan para wajib pajak.
Hal tersebut terjadi karena adanya peraturan baru yang mulai diterapkan tahun lalu, yaitu formulir SPT tidak lagi diantarkan langsung ke alamat wajib pajak seperti sebelumnya. Jadi,wajib pajak harus mengambil sendiri di kantor pajak atau di tempattempat yang telah ditentukan.
Berdasarkan data yang dihimpun harian Seputar Indonesia (SI), hal serupa terjadi pada kalangan wajib pajak yang berbadan hukum, seperti perseroan terbatas (PT), CV, koperasi, yayasan. Dari jumlah 927 wajib pajak berbadan hukum yang terdaftar di KP2KP Soppeng, sudah 213 yang telah membayar pajak. “Namun, batas pengembalian SPT bagi WP badan hukum ini baru akan berakhir Jumat (30/4),” tuturnya.
Meskipun wajib pajak usahawan dan berbadan hukum masih rendah, untuk wajib pajak pribadi, seperti pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunkan,justru meningkat. Peningkatan wajib pajak pribadi sekitar 69,6% dibanding 2008 yang hanya sekitar 56%. “Dari total 8.551 wajib pajak pribadi yang terdaftar, termasuk usahawan tadi yang sudah membayar atau mengembalikan SPTnya hingga 31 Maret mencapai 5.955 wajib pajak, ”paparnya.
Dia menerangkan secara keseluruhan tingkat kesadaran membayar pajak sudah meningkat dari tahun sebelumnya. Bagi wajib pajak yang tidak menyelesaikan kewajiban hingga melewati batas akhir akan dikenakan sanksi denda dengan pembayaran 100% dari PPh normal.“Hal itu sesuai yang diatur UU No 28, Pasal 13 ayat 3 tentang Ketentuan Umum Perpajakan,”tandasnya. (abdullah nicolha)
WATANSOPPENG (SI) – Baru sekitar 22% atau 327 dari 1.475 pengusaha di Kabupaten Soppeng yang mengembalikan surat pemberitahuan tahunan (SPT).
Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Soppeng Syarifuddin mengungkapkan bahwa dari 1.475 wajib pajak (WP) usahawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Soppeng hingga 31 Maret, baru mencapai 22% atau sekitar 327 orang yang mengembalikan SPT.
“Tingkat kepatuhan WP usahawan di daerah ini dalam memenuhi kewajiban membayar pajak masih sangat memprihatinkan. Hal itu dapat dilihat dari tingkat persentase pengembalian SPT 2009 hingga 31 Maret baru mencapai 22%,”ujarnya kepada wartawan di ruang kerja akhir pekan lalu. Padahal, selama ini pihaknya telah gencar turun melakukan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak.
Baik sosialisasi dalam bentuk pemasangan spanduk di tempat-tempat strategis, penyebaran pamflet, maupun dengan melakukan tatap muka langsung dengan para wajib pajak.
Hal tersebut terjadi karena adanya peraturan baru yang mulai diterapkan tahun lalu, yaitu formulir SPT tidak lagi diantarkan langsung ke alamat wajib pajak seperti sebelumnya. Jadi,wajib pajak harus mengambil sendiri di kantor pajak atau di tempattempat yang telah ditentukan.
Berdasarkan data yang dihimpun harian Seputar Indonesia (SI), hal serupa terjadi pada kalangan wajib pajak yang berbadan hukum, seperti perseroan terbatas (PT), CV, koperasi, yayasan. Dari jumlah 927 wajib pajak berbadan hukum yang terdaftar di KP2KP Soppeng, sudah 213 yang telah membayar pajak. “Namun, batas pengembalian SPT bagi WP badan hukum ini baru akan berakhir Jumat (30/4),” tuturnya.
Meskipun wajib pajak usahawan dan berbadan hukum masih rendah, untuk wajib pajak pribadi, seperti pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunkan,justru meningkat. Peningkatan wajib pajak pribadi sekitar 69,6% dibanding 2008 yang hanya sekitar 56%. “Dari total 8.551 wajib pajak pribadi yang terdaftar, termasuk usahawan tadi yang sudah membayar atau mengembalikan SPTnya hingga 31 Maret mencapai 5.955 wajib pajak, ”paparnya.
Dia menerangkan secara keseluruhan tingkat kesadaran membayar pajak sudah meningkat dari tahun sebelumnya. Bagi wajib pajak yang tidak menyelesaikan kewajiban hingga melewati batas akhir akan dikenakan sanksi denda dengan pembayaran 100% dari PPh normal.“Hal itu sesuai yang diatur UU No 28, Pasal 13 ayat 3 tentang Ketentuan Umum Perpajakan,”tandasnya. (abdullah nicolha)
Subscribe to:
Posts (Atom)
