Saturday, November 7, 2009

Soppeng Kekurangan Polisi Hutan

Friday, 06 November 2009
WATANSOPPENG (SI) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng hingga 2009 ini masih kekurangan polisi hutan (polhut) untuk menangani sekitar 50.000- an hektare lebih hutan di Bumi Latemmamala tersebut.

Data yang dihimpun harian Seputar Indonesia (SI), saat ini Pemkab Soppeng telah merekrut 43 orang untuk dijadikan polhut di daerah itu yang berasal dari wilayah pegunungan dan telah mengikuti pelatihan di Balai Besar Kehutanan di Makassar beberapa waktu lalu.

Namun, yang telah menjadi PNS baru 10 orang.“Dengan jumlah tersebut memang belum memadai melindungi hutan di Soppeng sehingga masih dibutuhkan tambahan personel,” ungkap Bupati Soppeng Andi Soetomo kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, belum lama ini.

Bahkan, orang nomor satu di Bumi Latemmamala itu secara langsung meminta Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang baru saja dilantik pada jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II, memprogramkan kontrak nasional di Kehutanan untuk pengangkatan polhut. Dia menemui langsung Menteri Kehutanan untuk meminta agar polisi hutan juga diangkat menjadi PNS melalui kontrak nasional dari Kehutanan pusat.

“Mohon Pak Menteri mengangkat polisi hutan menjadi PNS, 1 juta saja satu orang dan itu akan dikenang masyarakat bahwa hal itu bisa terwujud saat Bapak men-jabat,” papar dia dalam keterangan per-snya seusai bertandang ke Jakarta, belum lama ini.

Soetomo juga merupakan bupati pertama yang menemui langsung Menteri Kehutanan setelah dilantik belum lama ini. “Itulah niat saya menemui langsung Pak Menteri untuk meminta dari pihak Kehutanan juga memiliki kontrak nasional,” tutur mantan Karo Humas Pemprov Sulsel ini.

Menurut dia, hal tersebut disarankan karena me-lihat seperti yang ada di Badan Ketahanan Pangan Bidang Penyuluhan dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA),sekaitan dengan pengangkatan polhut. “Kalau bisa, Kehutanan juga mengangkat kontrak nasional (polhut) untuk melindungi hutan lindung,”ungkapnya.

“Kami telah merekrut 43 orang yang berasal dari wilayah pegunungan yang telah menyelesaikan sekolahnya,tapi baru 10 orang yang telah diangkat menjadi PNS. Jadi tinggal 33 orang lagi, itu yang saya mintakan ke Menteri untuk melindungi hutan lindung di Soppeng,” ungkap Soetomo.

Maksimalnya untuk menjaga kelestarian hutan lindung di Soppeng, diperlukan satu orang satu hektare untuk menanganinya. “Maksimalnya begitu, sedangkan yang ada saat ini jelas belum memadai,” ujar dia.

Informasi yang dihimpun SI, dalam pertemuan Bupati Soppeng tersebut, saran dan permintaan yang diajukan mendapat respons positif dan menjadi catatan bagi Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu II Zulkifli Hasan untuk menjadi pertimbangan dalam menyusun program-programnya.

“Ini masukan yang berharga buat saya,” kata Zulkifli Hasan seperti dikutip Bupati dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Soppeng Sarianto yang juga ikut dalam pertemuan itu.Bahkan, Pak Menteri langsung memerintahkan staf ahlinya mencatat saran dan permintaan Bupati Soppeng tersebut. (abdullah nicolha)

Thursday, November 5, 2009

Bupati Jamin Tak Ada Percaloan


Friday, 06 November 2009
Hari Pertama. Nampak puluhan pendaftaran yang berasal dari penjuru wilayah Kabupaten Soppeng memadati loket penerimaan pendaftaran CPNS loket tenaga guru pada hari pertama pendaftaran di daerah tersebut kemarin.(FOTO: Abdullah Nicolha).

WATANSOPPENG(SI) – Bupati Soppeng Andi Soetomo menjamin tidak akan ada percaloan di Bumi Latemmamala dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini.

Bupati menjamin hal itu karena telah mengancam memberikan sanksi tegas bagi para calo CPNS. Bila ada PNS terbukti menjadi calo, akan langsung dipecat. Bagi orang luar (bukan PNS) yang kedapatan menjadi calo akan dilaporkan kepada polisi

“Jadi saya yakin tidak ada calo pada penerimaan kali ini, begitu juga pada penerimaan sebelumnya. PNS yang kedapatan menjadi calo akan saya copot. Artinya,saya nonjobkan kemudian diproses sesuai aturan kepegawaian.Saya tegas dalam hal ini,” ujar orang nomor satu di Soppeng ini kepada wartawan,kemarin.

Jika ada calo yang berasal dari luar atau bukan pegawai, akan diserahkan ke polisi. “Kalau dia bukan pejabat akan diserahkan ke penyidik kepolisian. Jadi, saya tetap komitmen dalam masalah itu,”ujarnya.

Bupati menyebutkan, apabila praktik percaloan dibiarkan, tidak akan ada kalangan bawah yang bisa menjadi PNS.“Kalau itu dibiarkan dan tidak ditindak tegas, kapan anak petani bisa diterima,” kata mantan Karo Humas Pemprov Sulsel ini.

Dia menambahkan, penilaian hasil ujian CPNS tersebut akan ditentukan murni dari hasil tes yang pemeriksaannya melalui komputer. “Kami di kabupaten hanya sekadar sebagai pelaksana. Selesai ujian, lembar soalnya langsung dibakar. Jadi tidak ada jalan melakukan kecurangan,” tandas mantan Camat Lilirilau ini.

Hal senada diungkapkan panitia pelaksana penerimaan CPNS Soppeng Suriasni. Dia mengatakan, sama seperti penerimaan sebelumnya, BKDD menjamin dalam penerimaan CPNS tahun ini tidak akan ada kecurangan. Apalagi diberlakukan pengawasan ketat dari semua pihak.

“Kami yakin tidak akan ada kecurangan karena prosesnya yang cukup rahasia mulai penerimaan hingga pengumumannya nanti,”paparnya.

Sementara itu, data yang dihimpun Seputar Indonesia (SI) dari Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Soppeng, formasi untuk daerah berjuluk Kota Kalong itu pada 2009 ini mencapai 457 orang.

Kepala Bidang Formasi dan Kesejahteraan Pegawai BKDD Soppeng Suriasni mengatakan, formasi ini terbagi dalam beberapa bidang dan yang terbesar adalah penerimaan tenaga guru mencapai 189 orang.

“Jumlah itu tersebar di beberapa formasi, yakni honorer, tenaga teknis, kesehatan, dan guru. Jumlah itu juga termasuk sekdes yang akan diangkat menjadi pegawai negeri,” ungkapnya.

Sebanyak 457 formasi itu tersebar di beberapa bidang, di antaranya 161 orang tenaga honorer, 42 orang tenaga teknis, 60 orang tenaga kesehatan, 189 orang tenaga guru, dan 5 sekdes. “Jumlah guru yang akan diterima itu melingkupi semua sekolah mulai TK hingga SMA,” kata Suriasni yang juga merupakan salah satu panitia pendaftaran CPNS di Bumi Latemmamala itu.

Pada hari pertama pendaftaran, dua loket penerimaan CPNS di Kabupaten Soppeng yang disediakan panitia pendaftaran dipadati ratusan pendaftar sejak pagi. Pendaftar berasal dari seluruh penjuru daerah berjuluk Kota Kalong itu.Petugas kepolisian disiagakan untuk menjaga keamanan di lokasi pendaftaran. Penerimaan pendaftaran berlangsung selama tujuh hari, dimulai 5–10 November.

Jadwal ujian digelar pada 12 Desember dan pengumuman hasil ujian pada 23 Desember. “Pengumuman itu belum dapat dipastikan, mungkin saja masih ada perubahan,” tandasnya. (abdullah nicolha)

Tuesday, November 3, 2009

Kebakaran Tewaskan Seorang Balita

Monday, 02 November 2009
MAMUJU(SI) – Sedikitnya empat rumah hangus dan seorang balita tewas dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Pattana Bone,Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar),kemarin.

Seorang balita bernama Dafa, 5, tubuhnya ditemukan hangus terbakar di antara reruntuhan rumah. Informasi yang dihimpun SeputarIndonesia( SI),kebakaran diperkirakan terjadi pada siang hari. Sejumlah warga setempat mengungkapkan, kejadian itu ber-langsung dengan cepat sehingga tidak diketahui warga. Pemilik rumah pun tidak sadar bila kobaran api mulai membesar karena sedang sibuk beraktivitas.

“Kami tidak mengetahuinya karena sedang di kerja.Kejadiannya juga berlangsung singkat, warga tidak mengetahui kalau ada anak kecil yang berada di rumah,”ungkap seorang warga setempat bernama Alfian,36.

Sementara itu, Maya, 42, ibu Dafa, terus meraung-raung mengetahui anak bungsunya menjadi korban dalam peristiwa kebakaran itu.Apalagi rumah miliknya pun habis dilalap si jago merah.

Dia meninggalkan Dafa yang sedang tidur untuk menjemput anaknya di sekolah. “Saat saya akan menjemput anak di sekolah, si bungsu memang ditinggal bersama kakaknya dalam keadaan tertidur. Namun, saya tidak menyangka akan ada api karena sebelum pergi, sudah mengecek dapur dan tidak ada kompor yang menyala,” ujarnya dengan suara sedu sedan. Dafa merupakan anak bungsu dari enam bersaudara.

Jasad Dafa berhasil ditemukan warga setelah dibantu petugas pemadam kebakaran. Saat ditemukan dalam kondisi sangat mengenaskan dan langsung dievakuasi ke RSUD Mamuju. Maya menduga, api bermula dari rumah tetangga.

“Kami tidak tahu pasti dari mana apinya karena tidak mungkin dari rumah saya. Sebab, sebelum keluar, saya cek,” ujarnya. Selain rumah Maya, api juga menghanguskan tiga rumah lainnya.

Sumber api belum bisa diketahui asalnya dan masih dalam penyelidikan kepolisian. Meskipun api dapat dikuasai setelah satu setengah jam,sejumlah warga kecewa kepada kinerja pemadam kebakaran yang dinilai tidak maksimal.

Pasalnya, empat unit mobil pemadam kebakaran yang diturunkan Dinas Tata Ruang Kabupaten Mamuju, Sulbar, tidak berfungsi dengan baik. Bahkan air habis percuma tanpa mencapai sasaran.

Kerugian materiil dari peristiwa tersebut hingga masih belum diketahui pasti. Namun, ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara sejumlah warga menduga penyebab kebakaran ini akibat hubungan arus pendek listrik. (abdullah nicolha)

Monday, November 2, 2009

Puluhan Guru Datangi Kejari Soppeng

Monday, 02 November 2009
WATANSOPPENG (SI) – Sebanyak 57 guru dari Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari), kemarin, terkait pemanggilan terhadap sejumlah kepala sekolah (kasek).

Para guru menilai pemanggilan itu tidak berdasar dan terkesan mengada-ada. Para guru menjelaskan, pungutan yang diberlakukan kasek di Kecamatan Lilirilau untuk peringatan perayaan 17 Agustus 2009 merupakan kesepakatan bersama dan tidak membebani. Karena itu,mereka ke Kejari Soppeng untuk mempertanyakan dasar pemanggilan sejumlah kasek.

Selain menilai tidak berdasar, para guru menilai pemanggilan oleh kejari sangat merugikan secara pribadi bagi kasek dan beberapa pejabat di Kecamatan Lilirilau. Para guru dari Kecamatan Lilirilau juga mendapat dukungan dari pemerintah setempat, seperti Camat Lilirilau Haeruddin.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) A Rifai yang menerima para guru menjelaskan, pemanggilan sejumlah kasek dan PNS hanya sebatas dimintai keterangan sebagai saksi bukan sebagai terdakwa. Kalau nanti dianggap tidak ada keterkaitannya, yang bersangkutan tidak diproses lagi.

“Jadi, hargai dulu mekanisme proses hukum.Kenapa dipanggil tidak serempak sesuai keinginannya, ini karena keterbatasan tenaga jaksa di Kejari Soppeng,” ungkapnya.

Sementara itu, Jaksa A Oddang menilai,gerakan tersebut ditengarai sengaja digerakkan oknum tertentu. “Yang pasti, pihak kejaksaan tetap akan surut untuk menegakan hukum,” ujarnya di selasela aksi para guru me-nentang Kejari Soppeng atas pemanggilan terhadap kasek dan PNS di Kecamatan Lilirilau.

Informasi yang dihimpun Seputar Indonesia (SI), panitia perayaan 17 Agustus 2009 melakukan pungutan kepada seluruh PNS di Kecamatan Lilirilau berdasarkan kesepakatan bersama. Jumlahnya bervariasi,seperti PNS golongan IV dipotong Rp40.000, golongan III Rp30.000, dan golongan II Rp20.000.

Hal itulah yang menjadi awal dan dasar kejaksaan melakukan pemanggilan sesuai surat pemanggilan yang telah dike-luarkan Kejari Soppeng yang ditandatangani Kasi Intel Kejari Soppeng Sutopo SH.

Saat puluhan guru bersama PNS dari Kecamatan Lilirilau itu menggelar aksi di Kantor Kejari Soppeng, Kajari Soppeng Resa Fahlevi bersama Kasi Intel Sutopo tidak ada di tempat karena masih berada di Makassar. (abdullah nicolha)